Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Remaja AS Curi Uang & Bunuh Orang Tua Buat Gulingkan Trump

    Remaja AS Curi Uang & Bunuh Orang Tua Buat Gulingkan Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia — Nikita Casap, seorang remaja di Wisconsin, Amerika Serikat (AS) membunuh kedua orang tuanya dan mencuri properti senilai lebih dari US$10.000 dan penyalahgunaan identitas untuk mendapatkan uang.

    Menurut otoritas Waukesha County pembunuhan dan pencurian itu dilakukan Casap untuk melancarkan rencana membunuh Presiden AS Donald Trump.

    Adapun mengutip ABC News, Minggu (13/4/2025), ayah tiri remaja itu, Donald Mayer, 51 tahun, dan ibunya, Tatiana Casap, 35 tahun, ditemukan tewas di dalam rumah mereka oleh Departemen Sheriff Waukesha County pada tanggal 1 Maret, menurut siaran pers dari departemen tersebut.

    Departemen sheriff mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan mengatakan mereka menemukan materi di ponsel remaja tersebut terkait dengan “The Order of Nine Angles,” yang merupakan “jaringan individu yang memegang pandangan ekstremis bermotivasi rasial Nazi baru,” menurut para penyelidik.

    Biro Investigasi Federal meninjau dokumen yang diduga ditulis oleh remaja tersebut, yang menyerukan pembunuhan Trump dan dimulainya revolusi untuk “menyelamatkan ras kulit putih,” menurut dokumen pengadilan federal.

    Selain itu juga ditemukan tulisan yang diduga menunjukkan gambar Adolf Hitler dengan teks berikut: “HAIL HITLER HAIL THE WHITE RACE HAIL VICTORY,” menurut dokumen pengadilan.

    “Dia berhubungan dengan pihak lain tentang rencananya untuk membunuh Presiden dan menggulingkan pemerintah Amerika Serikat. Dan dia membayar, setidaknya sebagian, sebuah pesawat nirawak dan bahan peledak untuk digunakan sebagai senjata pemusnah massal untuk melakukan serangan,” kata penyelidik dalam pernyataan tertulis federal.

    “Pihak lain, yang dihubungi Casap, tampaknya mengetahui rencana dan tindakannya dan telah memberikan bantuan kepada Casap dalam melaksanakannya,” menurut surat pernyataan itu.

    Casap hadir di pengadilan pada tanggal 9 April untuk sidang pendahuluan atas tuduhan negara bagiannya. Ia belum mengajukan pembelaan dan masih dalam tahanan. Sidang pengadilan berikutnya adalah untuk dakwaan pada tanggal 7 Mei, menurut berkas pengadilan Waukesha County.

    (mkh/mkh)

  • Jeda 90 Hari Bisa Dimanfaatkan

    Jeda 90 Hari Bisa Dimanfaatkan

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan negosiasi dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif impor.

    Charles mengatakan pemerintah bisa memanfaatkan masa penundaan tarif impor selama 90 hari yang diberikan Trump sebagai momentum strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi dagang.

    “Upaya negosiasi yang dilakukan pemerintah harus didukung. Pemerintah bisa memanfaatkan waktu jeda yang ada. Kita perlu bergerak cepat baik di jalur diplomasi maupun di dalam negeri untuk memastikan sektor industri kita tidak terdampak secara signifikan,” kata Charles, Minggu, 13 April 2025.

    Charles juga mendorong reformasi kebijakan domestik yang mendukung daya saing ekspor nasional sebagai respons dari kondisi global saat ini.

    Dia menilai penundaan tarif sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia memberikan ruang, tetapi harus direspons langkah konkret. Apalagi, dalam tensi perang dagang yang kian tinggi, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi tujuan alternatif investasi dan ekspor, terutama dari negara-negara yang diprediksi akan terdampak lebih besar seperti Vietnam, China, hingga Thailand.

    “Sektor tekstil, sepatu, garmen, dan furnitur adalah contoh industri yang punya prospek cerah di tengah dinamika global ini. Pemerintah perlu segera mempercepat kebijakan deregulasi ekspor, penyederhanaan izin usaha, serta insentif fiskal agar kita bisa menangkap peluang re-shoring dari negara lain,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Trump menunda penerapan tarif impor jilid II yang seharusnya berlaku efektif Rabu, 9 April 2025. Periode penundaan berlaku 90 hari ke 75 negara, kecuali China. Meski menunda 3 bulan, tapi Trump tetap mengenakan tarif impor minimum, yaitu 10 persen.

    Penundaan tersebut termasuk Indonesia yang sebelumnya kena 32 persen. Vietnam yang dikenai 34 persen juga menjadi 10 persen untuk sementara. Trump beralasan penundaan selama 90 hari lantaran banyak pihak merespons berlebihan keputusannya terkait tarif dagang.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Prabowo sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Trump. Salah satu isu yang dibahas bila pertemuan Prabowo dan Trump bila nantinya terwujud adalah terkait pengenaan tarif impor bagi Indonesia.

    Dalam proses negosiasi, Charles menilai pemerintah perlu menyusun skema negosiasi yang seimbang. Salah satunya dengan mempertimbangkan peningkatan impor dari AS untuk sektor-sektor strategis seperti kedelai, LPG, serta produk pangan.

    “Jika AS ingin mengurangi defisit dagangnya, maka Indonesia bisa menawarkan peningkatan impor produk-produk tertentu, sepanjang itu tidak merugikan industri dalam negeri. Ini adalah bagian dari diplomasi timbal balik yang rasional,” tuturnya.

    Menurut Charles, satuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini dinilai menghambat masuknya investasi juga perlu direformasi.

    “Adanya momentum negosiasi dengan AS bisa menjadi pintu masuk penyempurnaan regulasi TKDN. TKDN harus ditinjau ulang agar tetap melindungi kepentingan nasional, namun tetap menarik bagi investor,” tutur legislatif dari dapil Jawa Timur IV itu.

    “Kami yakin, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mampu melakukan negosiasi dengan baik,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Guru Besar Telkom University Soroti Dampak Tarif Trump dan Strategi Indonesia Hadapi Proteksionisme Global

    Guru Besar Telkom University Soroti Dampak Tarif Trump dan Strategi Indonesia Hadapi Proteksionisme Global

    PIKIRAN RAKYAT – Penerapan kebijakan proteksionis oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk tarif impor tinggi, memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika perdagangan global, termasuk hubungan dagang Indonesia-AS. 

    Menanggapi hal ini, Prof. Dr. Farida Titik Kristanti, Guru Besar Bidang Manajemen Keuangan dari Telkom University, memberikan pandangan komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam merespons kebijakan tersebut.

    Menurut Prof. Farida, kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan pada era Trump bisa menyebabkan beberapa dampak utama terhadap ekspor Indonesia ke AS, seperti penurunan permintaan terhadap produk ekspor unggulan (misalnya tekstil, elektronik, dan hasil pertanian), serta terganggunya rantai pasok global yang sebelumnya bergantung pada jalur perdagangan yang lebih terbuka.

    “Barang-barang dari Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS akibat tarif tersebut, sehingga permintaan menurun. Sektor-sektor seperti otomotif dan kelapa sawit sangat terdampak,” katanya.

    Meski demikian, Prof. Farida juga menekankan bahwa kebijakan tersebut harusnya bisa mendorong Indonesia untuk lebih agresif dalam mendiversifikasi pasar ekspor dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara lain. “Kondisi ini seharusnya menjadi momentum untuk membuka pasar baru seperti Asia Selatan, Timur Tengah, dan Amerika Latin,” tambahnya.

    Menanggapi perang dagang AS-Tiongkok, Prof. Farida menilai bahwa situasi tersebut memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan pasokan produk ke AS yang sebelumnya dipenuhi oleh Tiongkok. Ia menyebutkan bahwa Indonesia dapat mengambil peran dalam sektor manufaktur, otomotif, dan pertanian, namun juga harus bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam dan India.

    “Kita memang bisa menarik investor asing yang ingin keluar dari Tiongkok, tetapi tetap harus meningkatkan daya saing industri domestik,” ujarnya.

    Efektif

    Mengenai respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan AS, seperti peningkatan impor produk AS dan pengurangan tarif, Prof. Farida menilai langkah ini cukup efektif dalam jangka pendek untuk meredakan ketegangan dan menjaga hubungan baik. Namun, ia mengingatkan bahwa strategi jangka panjang tetap dibutuhkan agar tidak merugikan industri nasional.

    “Pendekatan diplomatis ini memang bisa menjaga hubungan bilateral tetap stabil, tetapi Indonesia juga harus aktif memperkuat posisi tawar lewat negosiasi dan kerja sama regional seperti RCEP dan IA-CEPA,” katanya menegaskan. 

    Lebih jauh, Prof. Farida menyarankan lima strategi jangka panjang yang bisa ditempuh Indonesia agar tetap kompetitif di tengah tren proteksionisme global:

    Penguatan daya saing industri domestik melalui hilirisasi, insentif ekspor, dan inovasi. Kemudian diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada satu negara. Ketiga, percepatan perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral guna menjamin akses pasar jangka panjang.

    Keempat, peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur ekonomi untuk menurunkan biaya logistik dan produksi. Terakhir, promosi produk bernilai tambah dan berkelanjutan (green products) agar dapat masuk pasar global yang lebih selektif.

    Terkait arah kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Prof. Farida mendukung pernyataan beliau mengenai pentingnya ‘hubungan yang adil dan seimbang’ dalam konteks diplomasi ekonomi Indonesia-AS.

    “Indonesia harus mulai memainkan peran yang lebih strategis, bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai mitra dagang sejajar yang juga memiliki kekuatan tawar,” katanya. Ia menambahkan bahwa forum seperti TIFA dan IPEF harus dimanfaatkan secara optimal dalam membangun kemitraan dagang yang lebih simetris.

    Terakhir, mengenai keputusan Indonesia yang tidak melakukan tindakan balasan terhadap tarif AS, Prof. Farida menyebut pendekatan ini sebagai langkah cerdas selama diimbangi dengan diplomasi aktif dan strategi jangka panjang yang tepat.

    “Tidak perlu membalas dengan tarif, tetapi harus tetap tegas di meja perundingan. Diplomasi ekonomi Indonesia harus bersifat fleksibel namun tetap berprinsip,” ucapnya.

    Dengan pendekatan yang proaktif, inovatif, dan strategis, Prof. Farida optimistis bahwa Indonesia dapat bertahan dan bahkan tumbuh menjadi kekuatan dagang baru di tengah tantangan global yang terus berubah. (*) 

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Chatib Basri Ingatkan Krisis Ekonomi 1930 Bisa Terulang Akibat Tarif Trump

    Chatib Basri Ingatkan Krisis Ekonomi 1930 Bisa Terulang Akibat Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mewanti-wanti krisis ekonomi global 1930 atau yang dikenal dengan Great Depression bisa kembali terulang akibat penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dede, sapaan Chatib Basri, menjelaskan bahwa Great Depression terjadi karena retaliasi negara lain akibat kebijakan tarif di AS (Smoot-Hawley Tariff Act). Akibat negara lain membalas dengan menaikkan tarif atas produk AS, volume perdagangan global turun drastis sehingga memperlambat perekonomian global.

    Pada saat Great Depression 1930, lanjutnya, tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam terutama di negara-negara maju.

    “Global trade-nya [perdagangan global] jatuh, ekspor turun. Karena ekspor turun, investasi turun. Investasi turun, GDP turun, consumption [konsumsi] turun, terjadilah Great Depression pada waktu itu,” jelas Dede dalam diskusi The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2025).

    Masalahnya, dia melihat pola serupa bisa terjadi dalam kasus penerapan tarif resiprokal Trump belakangan ini. Apalagi usai Trump mengumumkan kebijakan tarif tersebut, sejumlah negara melakukan retaliasi terutama China.

    Belakangan, China menaikkan tarif impor untuk barang dari AS menjadi 125%. Tarif tersebut merupakan respons Negeri Tirai Bambu setelah AS menaikkan tarif impor terhadap barang asal China menjadi 145%.

    Ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun berharap Trump akan melunak, dengan membuka opsi negosiasi zehingga Great Depression tidak terulang. Menurutnya, jika China melihat keraguan Trump maka Xi Jinping juga akan membuka opsi negosiasi.

    “Jadi upaya untuk mengatasi retaliasi itu menjadi sangat penting,” ujarnya.

    Dampak Tarif Trump ke RI

    Lebih lanjut, Chatib menjelaskan penerapan tarif tambahan untuk barang impor asal Indonesia ke oleh pemerintah AS akan berdampak negatif ke pelaku bisnis dalam negeri terutama sektor yang bergantung kepada ekspor ke Negeri Paman Sam. Dia mencontohkan tekstil, alas kaki, udang, hingga elektronik.

    Permasalahan itu diperburuk dengan ketidakpastian dunia usaha yang tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah memanfaatkan ancaman tarif Trump dengan melakukan reformasi.

    “Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten. Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya maka deregulasi menjadi penting,” ujarnya. 

    Menurutnya, deregulasi dapat memotong biaya produksi secara signifikan. Mantan menteri keuangan itu pun mengingatkan bahwa Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran yang berdampak positif ke sektor manufaktur.

    “Mengapa ekspor non-Migas itu bisa tumbuh 20%—26% di pertengahan era 80-an? Jawabannya dua, sebetulnya mirip dengan sekarang, waktu itu pemerintahan melakukan devaluasi tahun 1986. Kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong high-cost economy,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mendukung penuh arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu untuk melakukan deregulasi ekonomi seperti menghapus kuota impor hingga relaksasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

    Selain itu, Dede menjelaskan belanja pemerintah menjadi sangat penting pada saat timbul ketidakpastian global seperti sekarang ini. Masalahnya, ruang fiskal pemerintah sangat sempit sehingga tidak bisa belanja besar-besaran.

    Dia pun mendorong agar pemerintah memprioritaskan belanja ke sektor yang memberi efek pengganda tinggi seperti pariwisata yang kerap menyerap lapangan kerja.

    Selain itu, belanja ke program perlindungan sosial seperti BLT (bantuan langsung tunai) hingga percepatan program MBG (makan bergizi gratis) sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Kalau kita waktu kecil itu diajarkan adalah hemat pangkal kaya, tetapi di dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend [belanja], maka permintaannya akan terjadi. Kalau permintaannya akan terjadi, maka dunia usaha akan respons dengan memproduksi, mempekerjakan tenaga kerja,” ujar Dede.

    Tak lupa, dia menggarisbawahi pentingnya diversifikasi mitra dagang. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempercepat perjanjian IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) hingga perkuat kerja sama negara-negara Asean.

  • Terungkap! Ini Alasan Furnitur RI Bebas dari Tarif Trump

    Terungkap! Ini Alasan Furnitur RI Bebas dari Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengungkap alasan produk furnitur asal Indonesia tak dikenakan tarif resiprokal atau bea masuk tambahan ke Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump.

    Adapun, AS merupakan pasar ekspor utama mebel dengan pangsa sebesar 53% dan kerajinan 44%. 

    Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengatakan industri furnitur Indonesia tidak termasuk dalam daftar yang dikenai tarif tambahan karena beberapa faktor keamanan dan hubungan perdagangan yang terjalin baik. 

    “Berdasarkan informasi terakhir, tarif tambahan yang diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump lebih difokuskan pada produk-produk dari Tiongkok dan beberapa sektor strategis lainnya,” ujar Sobur kepada Bisnis, Minggu (13/4/2025). 

    Dia pun menerangkan bahwa produk furnitur asal Indonesia tidak dianggap sebagai ancaman perdagangan oleh AS. Produk ini juga telah dikenal memiliki nilai tambah tinggi berbasis material alami dan kerajinan tangan. 

    Terlebih, furnitur Indonesia tidak bersaing langsung dengan produk manufaktur massal dari China yang menjadi sasaran utama tarif. Selain itu, hubungan perdagangan antara Indonesia dan AS dalam sektor furnitur selama ini cukup stabil dan cenderung saling menguntungkan. 

    “Meskipun furnitur Indonesia tidak terdampak langsung oleh tarif tersebut, kita tetap perlu waspada terhadap dampak lanjutan dari ketegangan perdagangan global,” terangnya. 

    Adapun, ekspor mebel ke AS tercatat mencapai US$943,3 juta pada 2023 kemudian naik menjadi US$1,03 miliar pada 2024 atau naik 9,73% sepanjang tahun lalu. 

    Sobur melihat peluang ekspor furnitur ke AS masih sangat terbuka dan bahkan bisa meningkat. Dengan memanfaatkan momentum ini, HIMKI mendorong para pelaku industri untuk memperkuat branding produk Indonesia sebagai furnitur berkelas dunia dengan nilai budaya dan keberlanjutan.

    Di sisi lain, pihaknya melihat potensi relokasi permintaan dari buyer AS yang sebelumnya mengambil dari China, yang bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi produsen Indonesia.

    Himki juga menyoroti fluktuasi biaya logistik internasional dan perubahan kebijakan bea masuk dari negara lain akibat efek domino dari perang dagang ini.

    Tak hanya itu, ketidakpastian ekonomi global, yang bisa mempengaruhi daya beli konsumen di pasar utama seperti AS dan Eropa.

    “Jadi, meskipun kita tidak terkena tarif langsung, industri furnitur tetap perlu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kecepatan respons terhadap perubahan pasar global,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, furnitur tak akan terkena tarif impor timbal balik atau resiprokal sebesar 32% dari Amerika Serikat (AS). 

    Dengan kata lain, ekspor furnitur ke Negeri Paman Sam tidak akan dikenakan tarif resiprokal. Airlangga mengatakan, furnitur masuk pengecualian dari kebijakan Presiden AS Donald Trump lantaran AS masih membutuhkan pasar alternatif untuk pasokan komoditas tersebut. 

    “Furnitur tidak dikenakan tarif tinggi karena timber [kayu] AS sedang perang dengan Kanada sehingga butuh sumber alternatif,” kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi 2025 di Jakarta.

  • Penjualan Mobil di AS Diprediksi Loyo, Berkurang Hingga 850 Ribu Unit

    Penjualan Mobil di AS Diprediksi Loyo, Berkurang Hingga 850 Ribu Unit

    Jakarta –

    Perusahaan perbankan investasi, Goldman Sachs, memprediksi penjualan mobil di Amerika Serikat (AS) tahun ini bakal menurun signifikan. Penurunan penjualan itu lantaran berbagai faktor, dari tarif impor tinggi yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump, hingga sebab harga suku cadang mobil yang semakin mahal. Tahun 2024 lalu industri mobil AS menjual 15,9 juta unit kendaraan.

    Seperti dikutip dari Carscoops, Goldman Sachs awalnya memprediksi industri otomotif AS bisa menjual sekitar 16,25 juta unit mobil tahun ini. Tapi kemudian, target tersebut direvisi menjadi 15,40 juta unit alias berkurang sebanyak 850.000 unit.

    Bahkan Goldman Sachs memprediksi penjualan mobil di AS tahun 2026 bakal lebih suram lagi dengan angka 15,25 juta unit atau berkurang sekitar 1 juta unit. Lantas faktor apa saja yang membuat penjualan mobil di AS kian lesu?

    Antara lain karena kebijakan tarif impor otomotif yang diteken oleh Presiden Donald Trump. Tarif impor tambahan sebesar 25% diyakini akan membuat harga mobil baru naik signifikan. Tak serupa juga dibebankan untuk bahan baku utama pembuatan mobil seperti baja dan aluminium yang rencananya akan berlaku mulai Mei 2025.

    Faktor-faktor tersebut akan membuat harga mobil baru naik signifikan, terlepas apakah kendaraan tersebut diproduksi di dalam negeri atau di luar negeri. Menurut perkiraan Goldman Sachs, harga mobil baru di AS diperkirakan naik sebesar USD 2.000 (Rp 33,6 juta) hingga USD 4.000 (Rp 67,2 juta) dalam rentang enam bulan hingga satu tahun ke depan. Ini tentunya akan semakin membebani keuangan konsumen mobil di AS.

    Selain penjualan mobil di AS, raksasa perusahaan keuangan tersebut juga menurunkan perkiraan mereka untuk produksi otomotif global tahun ini, dari 90,4 juta unit menjadi 88,7 juta unit. Perkiraan mereka untuk tahun 2026 juga turun dari 92,6 juta menjadi 90,7 juta.

    (lua/rgr)

  • Chatib Basri Sebut Tarif Trump Tak Berdampak Besar ke Pasar Obligasi RI

    Chatib Basri Sebut Tarif Trump Tak Berdampak Besar ke Pasar Obligasi RI

    Jakarta –

    Mantan Menteri Keuangan RI ke-28 yang juga Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif timbal balik (Reciprocal Tarif) sebesar 32% ke Indonesia tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap pasar obligasi Indonesia. Meskipun saat ini pengenaan tarif tersebut masih ditangguhkan oleh Presiden Trump.

    “Efek dari bond market (pasar obligasi) di Indonesia itu juga mungkin limited,” kata Chatib dalam Panel Discussion yang diselenggarakan oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Chatib menjelaskan pasar obligasi Indonesia masih dalam kondisi aman di tengah kebijakan tarif trump tersebut. Hal ini lantaran kepemilikan asing atas obligasi pemerintah Indonesia hanya sekitar 14%.

    Ia menjelaskan, jika seluruh investor asing menarik dananya sekalipun, dampaknya sangat terbatas lantaran sebagian besar obligasi dimiliki oleh investor domestik.

    Menurutnya, kondisi pasar obligasi saat ini berbeda dengan pada krisis global tahun 2008, di mana sebagian besar obligasi dimiliki oleh investor asing. Sehingga akan keluarnya dana asing akan menimbulkan tekanan yang besar bagi pasar obligasi Indonesia.

    “Tidak seperti yang kita alami di tahun misalnya 2008, Pak. Jadi pada waktu Pak SBY memimpin kita menghadapi global financial crisis, saya mesti mengatakan bahwa situasi saat itu sebetulnya jauh lebih berat dibandingkan dengan situasi yang kita hadapi. Dan saat itu Indonesia masih bisa tumbuh di 4,6%.

    Chatib menambahkan, dampak negatif kebijakan tarif Trump juga terbatas terhadap ekspor Indonesia. Ia mengatakan, kontribusi ekspor Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hanya sebesar 22%, di mana porsi ekspor ke AS juga hanya sekitar 10%.

    “Ekspor kita ke Amerika itu 10%, jadi kalau terhadap PDB itu berarti 10% dari 22%, berarti hanya 2,2%. Jadi meski dalam skenario terburuk pun, itu efeknya 2,2% dari GDP,” katanya.

    Meski begitu, ia menampik ada sejumlah sektor yang terdampak tarif trump. Misalnya ada sejumlah produk tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, dan udang.

    “Walaupun 2,2% itu punya dampak kepada sektor industri, terutama manufacturing, apakah itu tekstil dan produk tekstil, produk elektronik, dan alas kaki. Dan ini akan punya impack kepada kita,” katanya.

    (rrd/rrd)

  • Kebijakan Tarif Trump Bisa jadi Momentum Berharga bagi Indonesia, untuk Apa? – Page 3

    Kebijakan Tarif Trump Bisa jadi Momentum Berharga bagi Indonesia, untuk Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggemparkan dunia dengan pengumuman kebijakan tarif impor AS yang baru ke banyak negara. Kemudian secara tiba-tiba dia kembali mengumumkan penundaan tarif impor ke banyak negara hingga 90 hari kecuali bagi China.

    Terkait kebijakan tarif Donald Trump, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aminuddin Ma’ruf mengatakan ini menjadi tantangan bagi Indonesia dan momentum untuk revitalisasi industri.

    “Tantangan bagi kita untuk momentum untuk kita lebih revitalisasi industri,” kata Aminuddin kepada wartawan usai menghadiri acara Dharma Santi Nyepi BUMN 2025 di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Minggu, (13/4/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Aminuddin menuturkan terkait Inbreng saham BUMN ke Danantara masih berproses. 

    “Proses ya, pada saatnya nanti semua kecuali perum.” ujar Aminuddin. 

    Perseroan Terbatas yang Masuk Terlebih Dahulu

    Sebelumnya, Aminuddin menegaskan, nantinya baru BUMN berstatus Perseroan Terbatas (PT) atau persero yang masuk ke Danantara lebih dahulu. Sementara itu, BUMN dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum) belum akan dipindahkan.

    Dia mengatakan, nasib BUMN Perum masih dibahas oleh Kementerian BUMN. Ada opsi agar Perum ditransformasi jadi PT atau dikembalikan kementerian teknis menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

    “Masih kita bahas, ada beberapa opsi untuk yang di perum itu. Bisa kita naikkan statusnya jadi persero. Bisa juga kita kembalikan ke kementerian teknis untuk jadi BLU. Tapi belum diputuskan seperti apa,” ujarnya ditemui disela-sela peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang, Jawa Tengah, ditulis Jumat (21/3/2025).

    Kendati proses inbreng saham dilakukan dalam waktu singkat, Amin memastikan kegiatan operasial BUMN tidak akan terganggu.

     

     

     

     

  • Negara-negara Korban Tarif Trump Harus Ajukan Gugatan ke WTO

    Negara-negara Korban Tarif Trump Harus Ajukan Gugatan ke WTO

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir menyatakan kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sudah sewajarnya dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) oleh negara-negara yang terkena dampaknya.

    “Kalau kita masih berkomitmen kepada sistem multilateral, semestinya kita (negara-negara korban tarif AS) ramai-ramai membawa AS ke WTO karena yang dilakukan oleh Presiden Trump melanggar prinsip-prinsip WTO,” ungkap Wamenlu di Jakarta, Minggu (13/4/2025), dilansir dari Antara.

    Alih-alih menempuh jalur multilateral, negara-negara yang terancam tarif tinggi dari AS justru memilih pendekatan bilateral. Contohnya, Vietnam memberikan konsesi berupa tarif 0%, dan Indonesia sendiri berencana mengirim delegasi untuk bernegosiasi langsung dengan pihak AS.

    Arrmanatha menilai bahwa tindakan AS juga melanggar prinsip perlakuan yang sama bagi seluruh anggota WTO (most-favoured nation), terutama karena Washington menerapkan tarif yang sangat tinggi terhadap produk asal Tiongkok.

    Tak hanya itu, permintaan AS agar Indonesia menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna memperoleh keringanan tarif dinilai bertentangan dengan prinsip national treatment WTO, yang menjunjung kesetaraan perlakuan antara produk domestik dan impor.

    Menurutnya, pendekatan kolektif untuk menggugat AS akan lebih kuat secara hukum dan politis karena mencerminkan solidaritas antarnegara dan komitmen pada sistem perdagangan global yang adil.

    Pada awal April, Presiden Trump menandatangani dekrit yang menetapkan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif hingga 32%. Namun, saat aturan ini seharusnya mulai berlaku pada 9 April, hanya tarif dasar sebesar 10% yang akhirnya diterapkan untuk sementara selama 90 hari.

    Meski demikian, AS tetap memberlakukan tarif tambahan hingga 145% terhadap produk dari Tiongkok, yang dibalas Beijing dengan tarif hingga 125% atas barang asal AS.

    Sementara itu, dalam pertemuan Dewan Perdagangan Barang WTO, sekitar 20 negara anggota telah mengkritik kebijakan tarif impor Trump. Negara-negara tersebut termasuk Tiongkok, Kanada, Jepang, Inggris, Norwegia, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Swiss.

  • SBY Hati-hati “Ngetweet” di Medsos, AHY: Beliau Menghormati Presiden Prabowo Nasional 13 April 2025

    SBY Hati-hati “Ngetweet” di Medsos, AHY: Beliau Menghormati Presiden Prabowo Nasional 13 April 2025

    SBY Hati-hati “Ngetweet” di Medsos, AHY: Beliau Menghormati Presiden Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrat
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) menyebut tindakan hati-hati Presiden ke-6 RI
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (SBY) dalam menulis cuitan (tweet) di media sosial untuk menanggapi kebijakan pemerintah bertujuan untuk menghormati Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Sebab, SBY tahu persis bahwa tidak mudah memimpin negara seluas Indonesia.
    “Yang dimaksudkan oleh Pak SBY lebih hemat berbicara, apalagi menyampaikan
    statement
    secara publik. Mengapa? Karena beliau sangat menghormati Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata AHY, usai acara diskusi panel terkait Perkembangan dan Dinamika Dunia Terkini di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).
    Menurut AHY, tak banyak yang bisa berempati secara penuh mengingat jabatan presiden hanya diisi oleh segelintir orang saja.
    Oleh karenanya, SBY sebagai seorang mantan presiden berupaya berempati kepada Prabowo yang saat ini memimpin.
    “Pak SBY tahu persis bahwa tidak mudah memimpin negeri sebesar Indonesia di tengah-tengah badai dan tantangan global yang juga menuntut kebijaksanaan, termasuk langkah-langkah kepemimpinan yang strategis dan juga berdampak positif langsung pada masyarakat kita,” ucap AHY.
    Di sisi lain, menurut putra SBY ini, Presiden ke-6 itu tidak ingin pendapat yang dikeluarkannya di ranah publik disalahartikan.
    Daripada menulis pernyataan secara publik, lanjut AHY, ayahnya lebih banyak memberikan masukan secara diam-diam kepada Presiden Prabowo.
    “Saya tahu persis beliau reguler cukup sering memberikan masukan-masukan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentunya ini sebagai bentuk komitmen secara moral yang disampaikan sejak awal,” ujar AHY.
    Sebelumnya diberitakan, SBY mengaku lebih memilih berhati-hati menyampaikan pendapat sebagai mantan Presiden RI.
    Kehati-hatian ini juga dia terapkan saat Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal atau tarif impor kepada 180 negara, termasuk Indonesia, yang dikenakan sebesar 32 persen.
    Saat berita itu tersiar, SBY lebih memilih menulis tujuh butir pandangannya mengenai dinamika saat ini, meski tidak dipublikasikan.
    Menurut SBY, berhati-hati melemparkan pendapat di media sosial adalah etika.
    “Di tengah malam saya memanggil staf saya, Kolonel Tumpal, coba saya ingin menulis sesuatu. Tidak akan saya lepas dalam bentuk tweet, karena saya tahu sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara,” kata SBY saat memberikan closing remarks dalam diskusi panel terkait Perkembangan dan Dinamika Dunia Terkini di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.