Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Balik Arah Sikap China Lawan Tarif Trump, dari Diplomasi Jadi Retaliasi

    Balik Arah Sikap China Lawan Tarif Trump, dari Diplomasi Jadi Retaliasi

    Bisnis.com, JAKARTA – China telah mengubah haluan dari diplomasi menjadi retaliasi dalam menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat.

    Di balik layar, para pejabat sipil di Beijing kini diperintahkan bersiaga layaknya dalam masa perang, dan para diplomat dikerahkan dalam ofensif global guna menggalang penolakan terhadap tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump, menurut informasi dari sejumlah sumber yang dikutip Reuters, Senin (14/4/2025).

    Dalam strategi yang kini digerakkan oleh mesin propaganda Partai Komunis, narasi perlawanan digelorakan melalui media sosial dengan potongan pidato Mao Zedong: “Kami tidak akan pernah menyerah.”

    Seruan itu menjadi simbol perlawanan China dalam menghadapi gelombang kebijakan dagang Trump yang tak menentu.

    Sejumlah kementerian, termasuk luar negeri dan perdagangan, diperintahkan membatalkan seluruh jadwal liburan dan siaga penuh 24 jam. Unit-unit khusus ditugaskan kembali, sebagian besar berasal dari tim yang sebelumnya menangani respons terhadap kebijakan Trump di periode pertama.

    Langkah tegas ini diambil setelah Presiden AS Donald Trump mengguncang dunia dengan pengumuman tarif besar-besaran pada 2 April yang dijuluki “Hari Pembebasan.”. Kebijakan tarif Trump yang semula ditujukan ke banyak negara, kini hanya diberlakukan untuk China, bahkan lebih keras dari sebelumnya.

    Hubungan dagang antara kedua negara pun praktis membeku, dengan China mulai menutup akses terhadap jasa dan hiburan AS.

    Padahal sebelumnya, hubungan awal AS-China berjalan cukup lancar usai Trump menjabat pada akhir 2024 lalu. Trump bahkan mengundang Presiden Xi Jinping ke pelantikannya, yang akhirnya diwakili oleh Wakil Presiden Han Zheng.

    Namun, masa tenang itu tak berlangsung lama. Selama pemerintahan Trump yang pertama, China memiliki sejumlah jalur komunikasi tingkat tinggi yang aktif—salah satunya antara Duta Besar Cui Tiankai dan Jared Kushner, menantu sekaligus penasihat senior Trump.

    Kini, jalur sejenis tidak tersedia. Seorang pejabat di Beijing mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu pasti siapa yang menjadi “penanggung jawab” hubungan bilateral di pihak Trump.

    Seorang pejabat pemerintahan Trump menjawab pertanyaan Reuters dengan menyatakan bahwa AS ingin menjaga komunikasi di tingkat kerja, namun tidak akan melanjutkan dialog yang tidak memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional.

    Sebelum pemilu, Duta Besar China Xie Feng dilaporkan mencoba menghubungi Elon Musk, salah satu sekutu penting Trump, namun upaya tersebut gagal, menurut seorang akademisi AS yang baru-baru ini melakukan kunjungan informal ke China. Musk belum memberikan tanggapan atas hal ini.

    Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga tidak berhasil bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio—yang dikenal sebagai pengkritik keras China dan dikenai sanksi oleh Beijing—saat berkunjung ke New York pada Februari lalu untuk memimpin sidang PBB.

    Tidak ada pertemuan resmi antara diplomat tertinggi kedua negara, kecuali satu panggilan telepon dingin pada akhir Januari.

    Upaya Wang untuk bertemu Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz juga menemui jalan buntu, meskipun ia sebelumnya menjalin komunikasi erat dengan Jake Sullivan—termasuk dalam negosiasi pertukaran tahanan yang langka.

    Gedung Putih menganggap bahwa jika pembicaraan ingin diarahkan pada isu perdagangan, maka China seharusnya mengirimkan pejabat ekonomi tingkat tinggi, bukan Menteri Luar Negeri.

    Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan komunikasi dengan China dan menyatakan bahwa Trump ingin langsung berbicara dengan Xi Jinping.

    Trump mengatakan pekan ini bahwa ia bersedia bertemu Xi, yang disebutnya sebagai “teman.” Namun, tidak ada rincian kesepakatan yang dipaparkan.

    Seorang pejabat AS mengatakan bahwa pihaknya telah berulang kali bertanya apakah Xi bersedia menghubungi Trump melalui telepon—jawaban yang diterima selalu “tidak.”

    Pakar hubungan internasional Universitas Fudan Zhao Minghao mengatakan bahwa pendekatan seperti itu tidak sesuai dengan pola pembentukan kebijakan China.

    “Biasanya, diperlukan kesepakatan terlebih dahulu di tingkat teknis, baru kemudian bisa dirancang pertemuan puncak,” ujarnya seperti dikutip Reuters, Senin (14/4/2025).

    Kepala Ekonom ING untuk China Lynn Song menambahkan bahwa cara negara-negara yang mencoba bernegosiasi diperlakukan sejauh ini, justru memperkuat alasan bagi China untuk menjauh dari meja perundingan.

    Meskipun beberapa komunikasi masih berlangsung di level teknis, menurut satu pejabat China dan tiga pejabat AS, banyak forum kerja sama yang dibentuk di era Biden—termasuk di bidang perdagangan, keuangan, dan militer—kini dibekukan sepenuhnya.

  • China Kena ‘Prank’ Kebijakan Tarif Trump, Barang Elektronik Tidak Jadi Masuk Pengecualian – Halaman all

    China Kena ‘Prank’ Kebijakan Tarif Trump, Barang Elektronik Tidak Jadi Masuk Pengecualian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kebingungan terus terjadi terkait penetapan sanksi tarif timbal balik 145 persen yang diberikan Trump kepada China pada pekan lalu.

    Hal in terjadi lantaran terus bergantinya detail terkait penetapan sanksi tersebut secara terus menerus oleh administrasi Trump.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada hari Sabtu waktu setempat (12/4/2025) pemerintahan Trump mendadak mengumumkan ralat terkait kebijakan terkait kenaikan tarif untuk China.

    Administrasi Trump mengumumkan bahwa kebijakan tersebut tak berlaku bagi turunan produk-produk yang berkaitan dengan perangkat elektronik seperti smartphone dan laptop.

    Dalam pernyataannya, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menyebutkan bahwa barang seperti smartphone, laptop, hard drive, monitor panel datar, dan beberapa chip memenuhi syarat untuk pengecualian.

    Mesin pembuat semikonduktor juga dikecualikan, sehingga tidak dikenai tarif 145 persen untuk produk Tiongkok atau tarif dasar 10 persen untuk negara lain.

    Namun tak selang beberapa lama setelah pernyataan tersebut diumumkan, administrasi Trump kembali mengubah pendiriannya.

    Pembebasan tarif yang diumumkan untuk elektronik seperti ponsel pintar dan laptop hanya tersebut ternyata sifatnya hanya sementara saja ujar Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Minggu (14/4/2025).

    Dikutip dari Associated Press, Lutnick mengaku kebijakan yang diumumkan oleh Bea Cukai AS itu sifatnya memberikan kelonggaran sementara hingga pemerintahan Trump merancang pendekatan tarif baru yang lebih spesifik untuk industri semikonduktor.

    “Mereka dibebaskan dari tarif timbal balik, tetapi tetap masuk dalam tarif semikonduktor, yang akan berlaku sekitar satu atau dua bulan lagi,” ujar Lutnick dalam wawancara dengan ABC’s “This Week” pada Minggu.

    Hal senada juga disampaikan oleh Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer dalam CBS’s “Face the Nation” pada Minggu.

    Greer bahkan menilai istilah “pengecualian” yang dipakai Bea Cukai sangat tidak tepat.

    “Ini bukan benar-benar pengecualian. Kata itu bahkan tidak tepat digunakan,” kata Greer.

    “Jenis rantai pasok ini dipindahkan dari rezim tarif global atau tarif timbal balik ke rezim tarif keamanan nasional.” sambungnya.

    “Presiden memutuskan kami tidak akan memberikan pengecualian. Kami tidak bisa memiliki solusi yang penuh celah untuk masalah universal yang dihadapi.” tutup Greer.

    Pernyataan terbaru dari Lutnick dan Greer ini juga diamini langsung oleh Donald Trump melalui pernyataan di TruthSocial pada Minggu.

    Trump menyatakan di media sosial bahwa tidak ada “pengecualian” sama sekali terkait kebijakan tarif timbal baliknya untuk China termasuk bagi barang-barang elektronik. 

    “Gedung Putih saat ini sedang mempelajari Semikonduktor dan SELURUH RANTAI PASOK ELEKTRONIK.” ungkap trump

    Trump juga mengaku barang-barang elektronik hanya dipindahkan ke kategori berbeda dan tetap dikenai tarif 20 persen sebagai bagian dari langkah pemerintahannya untuk menghukum China atas peran mereka dalam peredaran narkoba jenis fentanil.

    Pernyataan administrasi Trump yang kerap berubah-ubah ini seolah-olah menjadi “Prank” bagi China yang sebelumnya sempat memberi respons positif terkait pengecualian barang elektronik dalam pengumuman tarif yang diumumkan Bea Cukai AS.

    Hal ini terlihat dari pernyataan Kementerian Perdagangan China pada Minggu yang menyambut baik perubahan ini sebagai langkah kecil, meski tetap mendesak AS untuk mencabut seluruh tarif yang tersisa.

    PRESIDEN AS – Tangkapan layar YouTube White House pada Rabu (26/3/2025) yang menunjukkan Presiden Trump Singgah Bertemu Duta Besar AS pada Selasa (25/3/2025). (Tangkapan layar YouTube White House)

    Sebelumnya, pengecualian ini diprediksi menguntungkan perusahaan teknologi besar seperti Apple, Samsung, dan produsen chip seperti Nvidia.

    Pengecualian ini juga sebelumnya sempat membantu sejumlah produsen elektronik dalam menghadapi  ketidakpastian tarif di masa depan.

    Sayangnya, kebijakan adminsitrasi Trump yang terus berganti ini diprediksi meredam antisipasi kenaikan saham teknologi pada Senin ini saat bursa saham dibuka.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Royalti Minerba: Pengusaha Tambang Berharap Penundaan

    Royalti Minerba: Pengusaha Tambang Berharap Penundaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha tambang berharap rencana penaikkan tarif royalti mineral dan batu bara (minerba) ditunda implementasinya seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat tensi perang dagang.

    Indonesian Mining Association (IMA) menilai rencana penerapan tarif royalti baru di tengah eskalasi perang dagang dapat memberi tekanan terhadap industri dan kontraproduktif terhadap perekonomian nasional.

    IMA pun berharap pemerintah mau diajak berunding ulang terkait pengenaan tarif royalti baru. Apalagi, sampai saat ini, pelaku usaha belum menerima draf final dari penyesuaian tarif royalti minerba.

    “Sebagai mitra pemerintah, tentu anggota IMA akan mematuhi. Namun, kami mengharapkan bisa dibahas lagi mengingat situasi perang dagang,” ujar Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia kepada Bisnis, pekan lalu.

    Menurutnya, di tengah tekanan perang dagang, industri minerba seharusnya mendapat dukungan pemerintah alih-alih terbebani tarif royalti.

    Pasalnya, industri minerba tak terdampak langsung oleh kebijakan tarif ala Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kondisi tersebut, kata Hendra, harusnya dapat menjadi peluang yang dimanfaatkan Indonesia untuk menggenjot perekonomian nasional.

    “Dalam kondisi perang tarif justru industri minerba kita tidak terdampak langsung sehingga berpotensi menopang perekonomian kita, pelaku usaha perlu didukung, termasuk tidak dibebani kenaikan royalti,” ucap Hendra.

    Senada, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Alexander Barus menilai rencana kenaikan tarif royalti atas komoditas nikel perlu ditinjau kembali secara hati-hati. Apalagi, harga nikel tengah anjlok tajam akibat tekanan geopolitik dan perang dagang antara AS dan China.

    Dia memerinci, harga nikel global saat ini turun drastis sebesar 16% dalam 1 bulan terakhir dan 23% dalam 6 bulan terakhir, menyentuh level US$13.800 per ton. Angka ini merupakan titik terendah sejak 2020.

    Menurut Alexander, penurunan ini terjadi di tengah melambatnya ekonomi global dan ketegangan geopolitik, termasuk perang tarif antara AS dan China, yang secara langsung berdampak pada permintaan nikel dunia.

    Pada saat yang sama, industri nikel juga dibebani kenaikan biaya produksi dari kebijakan domestik seperti kenaikan upah minimum regional (UMR), penggunaan B40, retensi devisa hasil ekspor (DHE), dan penerapan global minimum tax mulai 2025. Oleh karena itu, dia berpendapat penyesuaian tarif royalti nikel saat ini bukan waktu yang tepat.

    “Penyesuaian kebijakan fiskal, seperti kenaikan royalti, harus mempertimbangkan kondisi pasar saat ini yang sedang mengalami penurunan harga agar tidak membebani pelaku industri di tengah upaya menjaga keberlangsungan hilirisasi nikel nasional,” ujar Alexander melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (12/4/2025).

    “Kami berkomitmen mendukung visi Presiden Prabowo dalam memperkuat industrialisasi dan kemandirian ekonomi nasional, dan mengajak pemerintah untuk mengedepankan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada keberlanjutan industri strategis Indonesia,” imbuhnya.

    Efektif April 2025

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan penyesuaian tarif royalti minerba berlaku efektif mulai April 2025.

    Dia mengatakan, revisi peraturan pemerintah (PP) terkait tarif royalti minerba telah rampung. Adapun, revisi PP yang dimaksud adalah PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu, PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.  

    “Bulan ini sudah berlaku efektif. Minggunya, mungkin minggu kedua sudah berlaku efektif dan sudah tersosialisasikan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (9/4/2025).

    Kenaikan tarif royalti minerba akan menyasar batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, dan logam timah. Besaran kenaikannya diperkirakan berada dalam kisaran 1% hingga 3% dan akan bersifat fluktuatif, menyesuaikan dengan harga komoditas di pasar.

    “Kalau harganya nikel atau emas naik ada range tertentu, tapi kalau tidak naik, itu [tarif royalti] tidak juga naik,” jelas Bahlil.

    Bahlil menyebut, kenaikan tarif royalti minerba dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, dia mengaku belum menghitung secara detail berapa potensi peningkatan PNBP sektor minerba usai kenaikan tarif royalti. 

    Menurut Bahlil, kenaikan harga komoditas akan menguntungkan pengusaha. Oleh karena itu, dia ingin mengambil jalan tengah.
    Dengan kata lain, saat perusahaan untung, maka negara juga harus mendapat pemasukan lebih.

    “Kalau harga naik, otomatis perusahaan dapat untung dong, masa kemudian kamu dapat untung, negara tidak dapat bagian? Kita mau win-win, kita ingin pengusaha baik, negara juga baik,” jelas Bahlil.

    Sebelumnya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno juga menyebut kenaikan tarif royalti minerba dilakukan demi mengerek PNBP. Dia menargetkan PNBP di sektor minerba tembus Rp124,5 triliun tahun ini. 

    Target PNBP di sektor minerba senilai Rp124,5 triliun tersebut mengalami kenaikan dari target 2024 yang sebesar Rp113,54 triliun.

    “Tahun ini target Rp124,5 triliun,” ujarnya, Senin (24/3/2025).

    Tri memastikan kenaikan tarif royalti tidak akan memberatkan para pengusaha. Dia mengeklaim telah melakukan kajian sebelum memutuskan menaikkan royalti minerba. 

    Dia bahkan mengaku telah mempelajari laporan keuangan dari setiap perusahaan. Dari hasil penelaahan laporan keuangan itu, Tri meyakini perusahaan tambang masih mampu jika tarif royalti naik. 

    “Kami sudah melakukan perhitungan. Perhitungan itu berdasarkan pada laporan keuangan dua tahun berturut-turut dari beberapa perusahaan. Kemudian kita evaluasi. Pada saat evaluasi itu dilakukan itu tidak menunjukkan adanya potensi perusahaan itu akan mengalami collaps atau negatif cash flow-nya,” ucapnya.

  • Asing Rem Investasi di Indonesia, Ragu Arah Kebijakan Prabowo

    Asing Rem Investasi di Indonesia, Ragu Arah Kebijakan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Visi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah diuji dengan investor asing yang belum yakin dengan narasi kebangkitan ekonomi yang dibawanya.

    Setelah perubahan kebijakan besar-besaran mengguncang pasar keuangan nasional, para pengelola investasi global memilih bersikap wait and see.

    Hal ini terungkap dari laporan Bloomberg usai wawancara dengan 12 perusahaan manajemen aset. Para pelaku pasar mengakui ada potensi, tapi belum cukup alasan untuk kembali menaruh dana dalam jumlah besar.

    Di saat banyak negara tengah disibukkan oleh lonjakan tarif impor sepihak Presiden AS Donald Trump yang mengacaukan rantai pasok global, Prabowo menghadapi tekanan ganda, yakni menjaga keseimbangan fiskal sembari melanjutkan proyek-proyek strategis berbiaya besar.

    Masuknya modal asing menjadi krusial bagi perekonomian Tanah Air. Tapi arah kebijakan yang dianggap tidak konsisten membuat kepercayaan pasar goyah. Sepanjang kuartal pertama tahun ini, investor asing mencatat net sell sebesar US$1,8 miliar, terbesar dalam sejarah awal tahun sejak krisis 1998.

    Pasar saham Indonesia pun tertinggal dibanding negara-negara berkembang lainnya. Sentimen negatif kian menguat setelah Prabowo mulai menggoyang aturan baku, dari realokasi dana APBN untuk program prioritas, wacana revisi mandat Bank Indonesia, hingga peluncuran Danantara yang langsung berada di bawah kendalinya. Program makan siang gratis bahkan mendekatkan defisit anggaran ke batas 3% dari PDB.

    Carol Lye dari Brandywine Global di Singapura mengatakan kondisi pasar di Indonesia saat ini sangat rentan, sehingga sedikit sentimen negatif bisa memicu aksi jual lanjutan.

    ”Jika isu tata kelola atau pergantian pejabat kunci berlanjut, aksi jual bisa terjadi lagi,” jelasnya seperti dikutip Bloomberg, Senin (14/4/2025).

    Imbas aksi jual investor asing terasa di pasar. IHSG anjlok, imbal hasil obligasi melonjak, dan rupiah menyentuh level terlemah sejak krisis 1998. Sentimen yang sebelumnya positif kini berubah hati-hati.

    Fund manager Aubrey Capital Management Ltd Rob Brewis mengatakan penurunan ini tidak dipicu oleh satu sentimen besar, namun lebih kepada banyak sentimen negatif kecil yang mengikis pertumbuhan dan kepercayaan investor.

    “Ini adalah arah yang tidak dihargai oleh para investor,” ungkap Brewis. Aubrey Capital bahkan melepas seluruh eksposur langsungnya ke saham Indonesia sejak Februari.

    Ninety One juga mempertahankan posisi underweight, hanya menyasar saham sektor konsumsi yang didukung kebijakan, sambil menjauhi BUMN karena kekhawatiran tata kelola.

    Meski demikian, koreksi tajam ini menciptakan peluang bagi sebagian investor oportunis. REYL Intesa Sanpaolo memburu saham perbankan karena dividen yang menarik. JPMorgan dan Allianz GI mulai masuk ke obligasi, berharap pelonggaran moneter berlanjut.

    “Meski arah kebijakan Prabowo perlu diawasi ketat, kami yakin ia akan mempertimbangkan opini publik, terutama jika berambisi maju di periode berikutnya,” ujar Ze Yi Ang dari AllianzGI. Perusahaan membeli obligasi tenor menengah akhir Maret namun tetap waspada terhadap kredibilitas fiskal.

    Kekhawatiran lain adalah likuiditas. Dari lebih dari 900 emiten di IHSG, hanya 12 yang mencatat transaksi harian di atas US$10 juta. Angka ini menjadi yang terendah se-Asia Tenggara menurut Bloomberg.

    Dengan bobot Indonesia yang hanya 1,2% dalam indeks MSCI Emerging Markets, beberapa manajer investasi mulai mempertanyakan urgensi berinvestasi di pasar domestik.

    “Jika keyakinan tak terbentuk, bobot sekecil itu bizsa membuat investor memilih keluar sepenuhnya,” kata Manajer portofolio RBC Blue Bay Veronique Erp.

    Meski memangkas eksposur dalam 18 bulan terakhir, Erp menilai prospek jangka panjang Indonesia masih menjanjikan di tengah gejolak jangka pendek.

    Pemerintah kini tengah merundingkan pembatalan tarif AS yang berpotensi membawa dampak besar bagi perekonomian. Namun lebih dari itu, Prabowo butuh mengembalikan kepercayaan pasar untuk mewujudkan visinya.

    “Arah tata kelola akan jadi penentu masa depan Indonesia,” tegas Yasmin Chowdhury dari Federated Hermes.

     

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Saran SBY ke Prabowo hingga Korupsi CPO

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Saran SBY ke Prabowo hingga Korupsi CPO

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Minggu (13/4/2025) hingga pagi ini. Saran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan tarif impor Trump masih menarik perbincangan publik.

    Isu lain yang masih menyedot perhatian masyarakat, adalah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga hakim sebegai tersangka suap terkait vonis lepas tiga korporasi terdakwa korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO).

    5 Top Isu Politik dan Hukum Terkini 

    1. SBY: 80 Persen Saran Saya ke Prabowo Soal Kebijakan AS Sudah Dilakukan

    Presiden ke-6 RI SBY mengatakan sudah memberikan tujuh poin saran kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif impor baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, sekitar 80 persen dari sarannya itu telah diadopsi Prabowo.

    “Saya bersyukur karena dari informasi yang saya peroleh, kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini 80 persen selaras dengan apa yang saya sarankan,” kata SBY dalam diskusi bertajuk ‘Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini’ di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    2. SBY Ingatkan Prabowo Tak Bereaksi Berlebihan Soal Tarif Impor Trump

    SBY mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak bereaksi berlebihan dalam menyikapi kebijakan tarif impor selangit yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada sejumlah negara termasuk Indonesia. 

    Ia menilai ketegangan ekonomi global akibat perang tarif bisa memicu ketidakstabilan internasional. “Indonesia harus tahu kemampuan dan batas kemampuannya, memahami peran di panggung global, dan tidak asal bereaksi,” ujar SBY di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    3. Prabowo dan Raja Abdullah Gelar Pertemuan Bilateral di Istana Yordania

    Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang masih hangat, adalah Presiden Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein akan melakukan pertemuan bilateral hingga menyaksikan penandatanganan MoU kedua negara di Istana Al-Husseiniya, Amman, Yordania, Senin (14/4/2025).

    Presiden Prabowo akan mengakhiri lawatan resmi ke Timur Tengah kali ini dengan mengunjungi Yordania dan bertemu Raja Abdullah II. Sejak Rabu (9/4/2025), Prabowo sudah melakukan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, dan Qatar dengan membawa misi utama mendorong perdamaian di Gaza, Palestina.

    4. Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Saatnya Hukuman Kebiri Berlaku!

    Indonesia dinilai dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni mendorong pemberlakuan hukuman kebiri kimia kepada predator seksual terutama yang korbannya anak-anak, agar ada efek jera. 

    “Hukuman maksimal, termasuk kebiri kimia, harus ditegakkan. Kalau korbannya anak, pelaku wajib dijerat sesuai undang-undang,” tegasnya, Minggu (13/4/2025).

    Hukum kebiri telah diatur dalam Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Secara teknis, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

    5. 3 Hakim Tersangka Suap Vonis Lepas Terdakwa Korupsi Ekspor CPO Ditahan

    Kejagung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap terkait vonis lepas korupsi ekspor CPO oleh tiga perusahaan besar, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. 

    Ketiga tersangka, adalah Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom merupakan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Djuyamto, hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka langsung ditahan.

    “Ketiga hakim itu mengetahui tujuan penerimaan uang tersebut, yaitu agar perkara tersebut diputus ontslag (vonis lepas),” kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (13/4/2025) malam.

    Demikian isu politik dan hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri hanya di Beritasatu.com.

  • Efek Tarif Impor Donald Trump, Banyak Bisnis di AS Terancam – Page 3

    Efek Tarif Impor Donald Trump, Banyak Bisnis di AS Terancam – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump kembali mengambil langkah kontroversial dalam perang dagang dengan Tiongkok. Kebijakan ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak besar dan merusak bagi banyak bisnis di Amerika Serikat terutama usaha kecil.

    Melansir CNBC Internasional, Senin (14/4/2025), meski beberapa produk teknologi seperti iPhone, chip, dan perangkat komputer mendapat pengecualian dari tarif, sektor lain tidak seberuntung itu. Para pelaku bisnis melaporkan adanya pembatalan pengiriman dan penundaan ekspor secara massal dari Tiongkok ke AS.

    CEO dari Sea-Intelligence, Alan Murphy mengatakan mengatakan beberapa perusahaan di Tiongkok mengalami penghentian pesanan

    “Produsen furnitur di Tiongkok sudah mengalami penghentian pesanan total dari para importir AS,” ungkap Murphy, dikutip dari CNBC.

    Ia menambahkan bahwa hal serupa juga terjadi pada produk mainan, pakaian, sepatu, hingga peralatan olahraga.

    Sementara itu, Brian Bourke dari SEKO Logistics menjelaskan meskipun beberapa pesanan dari Asia Tenggara mulai berjalan kembali setelah masa penangguhan tarif selama 90 hari, pemesanan dari Tiongkok masih banyak yang dibatalkan.

    “Hampir semua pengiriman tertunda hanya karena terkait dengan bisnis di Tiongkok,” ujar Alan Baer, CEO OL USA.

    Bisa Menghentikan Perdagangan Antara AS dan China 

    Langkah Trump ini, menurut para pakar ekonomi, bisa menghentikan sebagian besar perdagangan antara AS dan China. Erica York, Wakil Presiden Kebijakan Pajak Federal dari Tax Foundation, menilai bahwa tarif besar-besaran ini benar-benar membatasi ruang gerak pelaku usaha.

    “Mungkin akan ada beberapa produk yang tetap diimpor karena belum ada penggantinya, tapi secara umum, tarif ini menghentikan semuanya,” tegas York dalam acara “The Exchange” di CNBC.

     

  • Top 5 News: Harga iPhone hingga Ketua PN Jaksel Tersangka

    Top 5 News: Harga iPhone hingga Ketua PN Jaksel Tersangka

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga iPhone yang diprediksi melonjak tiga kali lipat imbas perang dagang AS vs China hingga ketua PN Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjadi tersangka suap dalam vonis kasus korupsi ekspor CPO menjadi dua di antara top 5 news Beritasatu.com sepanjang Minggu (13/4/2025). 

    Selain itu juga kelanjutan kasus Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana masih mendapat perhatian dari pembaca.

    Berikut top 5 news Beritasatu.com: 

    1. Perang Dagang AS dan China, Harga iPhone Diprediksi Naik 3 Kali Lipat!

    Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kian memanas setelah kedua negara memutuskan untuk saling memberikan tarif balasan. Di tengah memanasnya isu perang dagang AS dan China, harga iPhone diprediksi naik hingga tiga kali lipat, yakni menjadi lebih dari US$ 3.000 dari semula US$ 1.000.

    Melansir dari AP News, pemerintahan Presiden Donald Trump memprediksi Apple akan memindahkan produksi iPhone ke dalam negeri di tengah eskalasi konflik kedua negara. Diketahui, Apple telah memproduksi sebagian besar iPhone di China sejak model pertamanya masuk pasaran 18 tahun lalu.

    2. Pengacara Ridwan Kamil Sindir Lisa Mariana: Ente Siapa Mau Dinafkahi?

    Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar, menanggapi pernyataan selebgram Lisa Mariana yang mengeklaim memiliki anak dari kliennya. Ia meminta Lisa untuk tidak hanya berbicara di media sosial atau membentuk opini publik, tetapi menempuh jalur hukum yang semestinya.

    “Jangan hanya sebatas omong-omong, jangan sekadar mempublikasikan ke media untuk menggiring opini publik,” ujar Muslim Jaya dikutip dari channel YouTube, Minggu (13/4/2025).

    Menurutnya, ada mekanisme hukum yang dapat digunakan apabila Lisa Mariana memang menginginkan pengakuan status anak dari Ridwan Kamil.

    3. Gubernur Bengkulu Siap Tampung 1.000 Warga Gaza

    Top 5 news lainnya adalah kesiapan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan untuk menampung warga Gaza di Bumi Merah Putih. Helmi menyambut positif inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia siap menampung 1.000 warga Gaza Palestina.

    “Kita Bumi Merah Putih menyambut rencana Presiden Prabowo yang siap menampung 1.000 warga Gaza. Presiden belum menyebut daerah mana, maka kita menyatakan siap dan mendukung penuh,” kata Helmi, Sabtu (12/4/2025).

    Gubernur Helmi menjelaskan, apabila diizinkan akan segera menyiapkan tempat atau lahan sebagai rumah tinggal warga Gaza. “Intinya kita siap menampung 1.000 warga Gaza di Provinsi Bengkulu,” tutup Helmi.

  • Ngeri Remaja AS Bunuh Ortu Ngaku Demi Habisi Trump

    Ngeri Remaja AS Bunuh Ortu Ngaku Demi Habisi Trump

    Wisconsin –

    Seorang remaja di Wisconsin, Amerika Serikat (AS), bernama Nikita Casap (17) membunuh orang tuanya. Perbuatan mengerikan itu diduga dilakukan Casap untuk memperlancar aksinya membunuh Presiden AS Donald Trump.

    Dilansir ABC News, Minggu (13/4/2025), otoritas setempat menangkap Casap pada Maret lalu. Casap kemudian didakwa dengan dua tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan dua tuduhan menyembunyikan mayat.

    Remaja tersebut diduga membunuh ayah tirinya, Donald Mayer (51), dan ibunya, Tatiana Casap (35). Kedua korban ditemukan tewas di dalam rumah mereka oleh Departemen Sheriff Waukesha County pada 1 Maret.

    Casap diduga membunuh keduanya untuk mendapat uang. Dia juga diduga melakukan pembunuhan agar bisa dengan bebas membunuh Presiden AS Donald Trump dan menggulingkan pemerintah.

    Otoritas Waukesha County menyebut Casap juga didakwa melakukan pencurian properti senilai lebih dari USD 10.000 (sekitar Rp 168 juta). Casap juga diduga melakukan penyalahgunaan identitas untuk mendapatkan uang.

    Siapkan Drone untuk Bunuh Trump

    Foto: Donald Trump (REUTERS/Nathan Howard)

    Dokumen pengadilan menunjukkan para penyidik sedang menyelidiki dakwaan federal, termasuk konspirasi pembunuhan Presiden AS. Casap juga diduga mempersiapkan penggunaan senjata pemusnah massal.

    “Dia berhubungan dengan pihak lain tentang rencananya untuk membunuh Presiden dan menggulingkan pemerintah Amerika Serikat. Dan dia membayar, setidaknya sebagian, sebuah pesawat nirawak dan bahan peledak untuk digunakan sebagai senjata pemusnah massal untuk melakukan serangan,” kata penyelidik dalam pernyataan tertulis federal.

    Ada pihak lain yang diduga membantu Casap mempersiapkan aksinya. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut siapa yang membantu Casap.

    “Pihak lain, yang dihubungi Casap, tampaknya mengetahui rencana dan tindakannya dan telah memberikan bantuan kepada Casap dalam melaksanakannya,” menurut surat pernyataan itu.

    Departemen sheriff juga menemukan materi di ponsel remaja itu yang terkait dengan ‘The Order of Nine Angles’ atau jaringan individu dengan pandangan ekstremis bermotivasi rasial Nazi baru. Biro Investigasi Federal AS juga mengusut tulisan remaja itu yang isinya menyerukan pembunuhan Trump dan dimulainya revolusi ‘menyelamatkan ras kulit putih’.

    Dokumen pengadilan turut mengungkap tulisan yang diduga menunjukkan gambar Adolf Hitler dengan teks ‘HAIL HITLER HAIL THE WHITE RACE HAIL VICTORY’.

    Casap telah hadir di pengadilan pada 9 April untuk sidang pendahuluan atas tuduhan negara bagiannya. Dia belum mengajukan pembelaan dan masih dalam tahanan. Sidang pengadilan berikutnya adalah untuk dakwaan pada tanggal 7 Mei.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kebijakan Tarif Trump Bikin Waswas, Investor Kripto Beralih ke Stablecoin

    Kebijakan Tarif Trump Bikin Waswas, Investor Kripto Beralih ke Stablecoin

    JAKARTA – Ketidakpastian global kembali meningkat seiring kebijakan tarif besar-besaran yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terhadap negara-negara mitra dagang. 

    “Situasi makro saat ini memaksa investor untuk lebih berhati-hati, terutama terhadap aset berisiko,” ujar Wan Iqbal, Chief Marketing Officer Tokocrypto dalam pernyataannya dikutip Minggu, 13 April. 

    Bitcoin bahkan sempat turun lebih dari 25 persen dari harga tertingginya. Dan menurut Iqbal, Investor cenderung memilih aset yang lebih aman seperti bitcoin dan stablecoin, sambil menjauhi altcoin yang lebih berisiko.

    Di tengah isu ini, Tokocrypto melihat bahwa investor kripto di Indonesia terlihat mulai beralih ke aset yang lebih stabil seperti stablecoin, khususnya Tether (USDT). 

    Menurut data yang dihimpun dari CoinMarketCap, volume perdagangan USDT di tiga bursa kripto terbesar Indonesia telah melampaui angka 7 miliar dolar AS sejak awal 2024. 

    Sedangkan di Tokocrypto sendiri, pasangan perdagangan USDT/IDR menyumbang lebih dari 25 persen dari total volume harian dalam 24 jam terakhir.

    “Selain menawarkan stabilitas harga, USDT juga digunakan investor sebagai alat lindung nilai terhadap volatilitas rupiah. Dominasi ini juga memperkuat posisi USDT sebagai gateway untuk masuk ke berbagai platform DeFi atau aplikasi crypto lainnya,” jelas Iqbal.

    Melihat kondisi pasar saat ini, Iqbal merekomendasikan beberapa pendekatan strategis untuk para investor. Pertama, investor disarankan untuk fokus pada aset mayor seperti Bitcoin, penggunaan strategi Dollar Cost Averaging (DCA), serta menghindari altcoin spekulatif. 

    “Selain itu, diversifikasi sebagian portofolio ke stablecoin seperti USDT atau USDC dapat menjadi langkah protektif terhadap depresiasi Rupiah,” tambahnya. 

    Bagi investor yang tetap ingin menjaga imbal hasil, investor bisa mengeksplorasi produk staking yang bisa menjadi opsi untuk menjaga cash flow selama periode volatilitas. 

    Namun, penting untuk tetap memperhatikan aspek likuiditas dan risiko lock-up, agar strategi ini tetap sejalan dengan kebutuhan jangka pendek dan tujuan investasi masing-masing.

    “Dalam situasi seperti sekarang, penting bagi investor untuk tetap waspada dan mengambil langkah cerdas dalam mengelola portofolio mereka,” tutupnya.

  • SBY: 80 Persen Saran Saya ke Prabowo Soal Kebijakan AS Sudah Dilakukan

    SBY: 80 Persen Saran Saya ke Prabowo Soal Kebijakan AS Sudah Dilakukan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan dirinya pernah memberikan tujuh poin saran kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi kebijakan tarif impor baru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menariknya, sekitar 80 persen dari sarannya itu telah diadopsi Prabowo.

    SBY menyebutkan, saran tersebut lahir karena keresahannya terhadap dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump yang bisa memengaruhi perekonomian Indonesia. Ia menilai pemerintah harus merespons situasi global dengan bijaksana.

    “Saya bersyukur karena dari informasi yang saya peroleh, kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini 80 persen selaras dengan apa yang saya sarankan,” kata SBY dalam diskusi bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    SBY menekankan pentingnya sikap rasional dan tidak reaktif dalam menghadapi kebijakan negara lain, khususnya dari Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia perlu menyadari posisi di panggung global dan bertindak proporsional.

    “Kita harus tahu kemampuan dan batas kemampuan Indonesia dalam merespons kebijakan global,” tegasnya.

    Selain itu, SBY menambahkan, Indonesia perlu menyiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi dinamika dunia yang tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga geopolitik dan keamanan internasional.

    “Yang paling tepat adalah berjaga-jaga, mempersiapkan diri dan menjadi bagian dari solusi,” tambahnya.

    Sebagai mantan jenderal dan perwira TNI, SBY menyatakan keyakinannya Indonesia mampu memanfaatkan posisinya dalam geopolitik global untuk menghadapi tantangan serta berkontribusi pada perdamaian dan kestabilan dunia.