Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Saya Paham Risiko Geopolitik Kawasan Kita

    Saya Paham Risiko Geopolitik Kawasan Kita

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku terusik dengan kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS). Karenanya, dia membantu Presiden Prabowo Subianto menghadapinya.

    Hal ini diungkapkannya dalam diskusi Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global di Jakarta, Minggu 13 April 2025.

    SBY pun mengutarakan mengirimkan tujuh ide kepada Prabowo. Dia mengungkapkan 80 persen idenya sama dengan yang dipikirkan para menteri di Kabinet Merah Putih.

    Dia pun mengutarakan bahwa memahami serba-serbi geopolitik Indonesia. “Sebagai jenderal saya tahu tentang geopolitik, tentang situasi perdamaian dan keamanan dunia, tentang seberapa vulnerable, seberapa riskan kawasan kita,” ujarnya.

    Pendiri Partai Demokrat ini pun meminta Pemerintah rasional dan tak emosional dalam menghadapi kebijakan perdagangan tersebut.

    “Kita harus tahu kemampuan dan batas kemampuan, kita harus tahu apa yang bisa Indonesia lakukan dan apa yang tidak bisa Indonesia lakukan,” kata dia.

    Selain itu, menyiapkan langkah antisipasi pun penting. Dia pun yakin Indonesia mampu membangun perekonomian dalam negeri maupun kawasan dengan sumber daya sendiri.

    Tarif impor AS semula akan diterapkan mulai 9 April 2025. Namun, Presiden Donald Trump mengumumkan menundanya selama 90 hari. Meski demikian, tarif resiprokal produk China tetap berlaku.

    Seperti yang sudah diketahui, Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang terkena pajak resiprokal. Produk Indonesia yang masuk ke pasar negara adidaya itu terkena tarif sebesar 32 persen.

    Sementara itu di tengah Perang Dagang AS dengan China, Prabowo ingin keduanya mencapai kesepakatan. Dia pun ingin Indonesia jadi penengah kedua negara kekuatan ekonomi terbesar di dunia tersebut.

    Terkait China, Amerika Serikat menaikkan tarif impor produk Negeri Tirai Bambu ini sebesar 145 persen. Sebaliknya, China juga membalasnya tarif impor produk dari Amerika Serikat menjadi 125 persen.

    Presiden Prabowo pun mengutarakan telah mengajukan bertemu dengan Trump sebelum Trump menjabat Presiden AS. Tujuannya untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

    Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan 4 tawaran strategis untuk dinegosiasikan kepada Donald Trump. Melalui tawaran ini, Donald Trump diharapkan akan mengurangi tarif impor AS terhadap produk Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Indonesia Jadi Salah Satu Negara Pertama yang Negosiasi Tarif Trump

    Indonesia Jadi Salah Satu Negara Pertama yang Negosiasi Tarif Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang diundang Amerika Serikat (AS) dalam membicarakan negosiasi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Donald Trump.

    Dalam upaya negosiasi, Indonesia telah mempersiapkan proposal yang di dalamnya terdapat poin-poin yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan AS, agar dapat memberikan kelonggaran terhadap kebijakan yang dimaksud.

    Airlangga menambahkan, Indonesia telah menyusun rencana perihal gap neraca dagang antara AS dan Indonesia agar tidak terlampau besar selisihnya. Diketahui, AS kini mengalami defisit neraca dagang terhadap Indonesia, sekitar 18 miliar dolar AS.

    “Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” ucap Airlangga setelah menggelar rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Sebelumnya, ia juga mengungkap Pemerintah Indonesia segera melakukan negosiasi secara langsung dengan AS perihal adanya kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Donald kepada sejumlah negara mitra dagangnya.

    Adapun, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih akan berangkat menuju Negeri Paman Sam dalam waktu dekat.

    Ia menyebut, menteri-menteri RI akan melakukan pertemuan di AS pada 16-23 April 2025.

    Di AS, para Menteri Kabinet Merah Putih akan bertemu dengan Kementerian Sekretariat Negara AS, United States Secretary of Commerce, serta United States Secretary of The Treasury.

    “Tanggal 16 sampai 23 nanti, beberapa menteri yang ditugaskan oleh Pak Presiden dan juga hadir,” ungkap Airlangga.

    Adapun, sejumlah menteri yang akan terbang ke AS adalah Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu.

    Agenda di AS terkait tarif Trump yang dihadiri para pejabat Indonesia juga bersamaan kegiatan The 2025 Spring Meetings of the World Bank Group (WBG) and the International Monetary Fund (IMF).

  • Trump Belum Puas! Dua Produk Impor Mau Dihajar Tarif Tinggi

    Trump Belum Puas! Dua Produk Impor Mau Dihajar Tarif Tinggi

    Foto Bisnis

    AP Photo & Getty Images – detikFinance

    Senin, 14 Apr 2025 14:28 WIB

    Amerika Serikat – Presiden Donald Trump menegaskan akan memberlakukan tarif tinggi untuk dua produk impor. Kedua produk itu meliputi semikonduktor dan farmasi.

  • Bertolak ke AS, Ini Strategi Indonesia Hadapi Tarif Impor Trump

    Bertolak ke AS, Ini Strategi Indonesia Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim lobi tingkat tinggi Indonesia bakal melawat ke Amerika Serikat (AS) untuk merespons kebijakan tarif impor 32% yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sejumlah strategi pun disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi tarif impor Trump.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tim lobi tingkat tinggi Indonesia akan melakukan negosiasi dengan otoritas Amerika Serikat pada 16-23 April 2025. Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menko Airlangga, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Dalam pertemuan penting itu, delegasi Indonesia akan bertemu berbagai pejabat tinggi AS, termasuk perwakilan dari United States Trade Representative (USTR), Kementerian Perdagangan (Secretary of Commerce), Kementerian Luar Negeri (Secretary of State), dan Kementerian Keuangan AS (Secretary of Treasury).

    Menurut Airlangga, pemerintah sudah mempersiapkan dokumen non-paper yang cukup komprehensif untuk menghadapi tarif Trump.

    “Baik itu yang berkait dengan tarif, non-tariff measures (NTMs) atau non-tariff barriers (NTB), juga terkait dengan investasi dan secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama beyond perdagangan. Jadi trade investment dan di sektor keuangan,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (14/4/2025).

    Strategi Indonesia Hadapi Tarif Impor Trump

    Untuk menghadapi tarif impor Trump, Airlangga mengatakan tim lobi akan menyeimbangkan selisih nilai ekspor dan impor (delta) dalam neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan impor dari AS.

    Beberapa komoditas yang didorong untuk peningkatan impor, yakni liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), hingga kapas, dan kedelai. Namun, Airlangga tak merincikan besaran impor yang akan ditingkatkan Indonesia dari AS.

    “Indonesia akan beli barang dari Amerika sesuai dengan kebutuhan Indonesia,” ungkap Airlangga.

    Airlangga juga menyatakan bahwa Indonesia akan meningkatkan investasi di Negeri Paman Sam. RI pun siap melakukan deregulasi kebijakan non-tariff measure melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi dari AS.

    Dalam negosiasi dengan AS, pemerintah juga berencana menerapkan relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk-produk tertentu dari AS.

    “Ada tarif, ada PPN, ada non-tarif. Jadi itu menjadi bagian dari negosiasi,” imbuh Airlangga.

    Airlangga menyatakan bahwa misi negosiasi Indonesia di AS bukan untuk menurunkan tarif impor terhadap produk-produk AS. Dia menilai bahwa tarif yang ditetapkan RI sudah rendah.

    Namun, langkah-langkah yang disiapkan dalam negosiasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk AS di pasar Indonesia dan menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketegangan dagang, termasuk menurunkan tarif impor 32% dari Trump.

    “Sebetulnya maksimum dengan Amerika kita punya tarif 5%. Jadi yang kita impor, tarifnya 5%, sehingga mereka lebih mengarah kepada non-tariff barriers. Tarif itu sudah turun banget. Jadi tarif itu sudah semua mendekati 0%,” pungkasnya terkait strategi Indonesia hadapi tarif impor Trump.

  • Akan Ada Perusahaan RI Investasi di AS

    Akan Ada Perusahaan RI Investasi di AS

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan akan ada perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Amerika Serikat (AS). Investasi tersebut dilakukan sebagai bentuk negosiasi dari Indonesia terkait tarif resiprokal yang diberikan presiden AS Donald Trump sebesar 32%.

    “Secara teknis Indonesia juga akan ada selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang investasi di Amerika,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Meski begitu, Airlangga belum bisa membeberkan perusahaan apa yang akan investasi di AS beserta sektornya. Hal itu, lanjutnya, akan bergantung dengan negosiasi yang dilakukan nanti di AS.

    “Seluruhnya tentu tergantung daripada pembicaraan nanti. Nah itu (komoditas dan perusahaan) nanti diumumkannya di sana (AS),” tutur Airlangga.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu juga belum bisa memastikan perusahaan sektor apa yang akan investasi di AS. Akan tetapi menurutnya, salah satu komoditas yang paling strategis adalah minyak dan gas (migas).

    “Salah satu yang strategis kan minyak dan gas. Buka perusahaan atau kita lihat line up bisnisnya, kan sebenarnya beberapa investasi kita yang di luar (negeri) sudah pernah terjadi. Salah satunya itu industri minyak dan gas melalui anak perusahaan Pertamina,” ucap Todotua.

    Selain itu, industri teknologi informasi atau information technology (IT) di AS juga dinilai memungkinkan dilakukan investasi dari Indonesia. Dalam hal ini perusahaan yang didorong investasi di AS berasal dari BUMN.

    “(Perusahaan BUMN atau swasta) kita harapkan harus pakai strategic BUMN kita lah. Artinya, dengan adanya Danantara kan sebenarnya strategis itu, baik kita berinvestasi dalam negeri maupun di luar negeri kan bisa jauh lebih fleksibel daripada sebelum Danantara. Kalau kita lihat portofolionya, beberapa BUMN kita memang sudah pernah berinvestasi di luar,” ungkap Todotua.

    Untuk diketahui, pada 16-23 April 2025 pemerintah Indonesia akan melakukan negosiasi tarif resiprokal dengan pemerintah AS. Beberapa menteri yang diutus Presiden Prabowo Subianto akan bertemu pihak Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Menteri Perdagangan AS, Menteri Luar Negeri AS dan Menteri Keuangan AS.

    Selain Airlangga, yang akan terbang ke AS adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir dan lainnya.

    (aid/rrd)

  • Anggota DPR minta pemerintah beri perlindungan industri padat karya

    Anggota DPR minta pemerintah beri perlindungan industri padat karya

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR Yoyok Riyo Sudibyo meminta pemerintah memberikan perlindungan terhadap industri padat karya untuk menyikapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa masyarakat.

    “Negara harus hadir, banyak sekali sektor industri yang terpukul akibat beratnya kondisi perekonomian global, dan berbagai faktor internal dalam negeri. Khususnya industri padat karya yang harus dilindungi,” kata Yoyok dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, perlindungan terhadap industri padat karya merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta memastikan keberlanjutan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja Indonesia.

    Dia memandang gelombang PHK yang terus berlanjut sejak tahun lalu, bukanlah sekadar gejolak bisnis biasa, melainkan indikasi krisis sosial-ekonomi yang mengancam kehidupan masyarakat.

    “Ini bukan hanya soal angka. Ini soal ribuan keluarga yang kehilangan penghasilan, anak-anak yang terancam putus sekolah, dan masyarakat yang makin terpinggirkan. Badai PHK ini merupakan potret kepedihan yang nyata,” ujarnya.

    Di samping tantangan domestik, dia menilai industri padat karya yang menjadi salah satu sektor yang paling terpukul juga menghadapi tekanan global.

    Termasuk, lanjut dia, dampak dari rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menaikkan tarif impor yang dikhawatirkan bisa menggerus daya saing ekspor Indonesia, terutama produk tekstil dan manufaktur.

    “Jika negara lain memperketat pasar, sementara kita tidak memperkuat fondasi industri dan perlindungan tenaga kerja, maka PHK hanya akan terus berulang,” ucapnya.

    Untuk itu, anggota komisi DPR yang membidangi urusan perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret.

    Dia lantas mencontohkan beberapa upaya yang bisa dilakukan negara, misalnya pemberian insentif bagi industri padat karya.

    “Pemerintah juga perlu meningkatkan program pelatihan bagi korban PHK agar beradaptasi dengan kebutuhan pasar, serta pendidikan maupun pelatihan program vokasi agar industri kreatif dan non-formal dapat semakin berkembang,” tuturnya.

    Dia menilai perlu dilakukan pula reformasi sistem jaminan sosial ketenagakerjaan agar korban PHK tidak hanya bergantung pada pesangon, melainkan mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan subsidi upah transisi.

    “Negara memiliki peran penting. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak,” ujarnya.

    Selain itu, dia juga berharap pemerintah melalui kementerian terkait dapat menyusun rencana untuk pemulihan ketenagakerjaan secara nasional.

    Hal tersebut, lanjut dia, perlu dilakukan bukan sekadar mengandalkan pesangon atau program bersifat reaktif, melainkan menciptakan ekosistem kerja baru yang lebih berdaya tahan.

    “Sudah saatnya kita memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar semata, tetapi juga berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk perlindungan bagi pekerja industri padat karya,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Negosiasi Tarif Trump, RI Siap Tambah Impor US$ 18-19 Miliar dari AS

    Negosiasi Tarif Trump, RI Siap Tambah Impor US$ 18-19 Miliar dari AS

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia akan membeli tambahan barang (impor) dari Amerika Serikat (AS) senilai US$ 18-19 miliar. Hal ini bagian dari negosiasi tarif impor 32% untuk Indonesia yang diumumkan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu.

    Airlangga mengatakan rencana tambahan impor dari AS itu untuk mengurangi defisit perdagangan AS dengan Indonesia. Secara teknis disebut sudah dipersiapkan komoditas yang akan dibeli.

    “Rencana Indonesia untuk mengkompensasikan delta daripada ekspor dan impor yang besarannya US$ 18-19 miliar. Oleh karena itu, secara teknis sudah dipersiapkan komoditasnya,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Airlangga memastikan tambahan impor yang akan dibeli dari AS sesuai dengan kebutuhan Indonesia. “Indonesia akan beli barang dari AS sesuai dengan kebutuhan Indonesia,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pembelian barang dari AS bisa saja masuk secara bertahap. Intinya meningkatkan pembelian barang dari AS untuk menutup defisit perdagangan dengan Indonesia.

    “Konteksnya balance deficit, pasti harus dihitung di neraca perdagangan. Intinya kita meningkatkan pembelian barang dari AS untuk menutup defisit. Defisit kan sekitar itu, sekitar 18 bulan,” ucap Susiwijono.

    Sayangnya belum dibeberkan tambahan barang apa saja yang mau dibeli dari AS. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) dari AS ditingkatkan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana penambahan impor LPG dan LNG dari AS merupakan bagian dari negosiasi atas kebijakan tarif resiprokal kepada Indonesia yang ditetapkan sebesar 32%.

    “Maka kita diperintahkan oleh presiden untuk melihat potensi-potensi apa saja yang bisa kita beli barang dari Amerika. Nah ini dalam exercise kita lagi menghitung,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (9/4).

    (aid/rrd)

  • Misi Prabowo Dapatkan Restu di Tengah Penolakan Rencana Evakuasi Warga Gaza

    Misi Prabowo Dapatkan Restu di Tengah Penolakan Rencana Evakuasi Warga Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina di jalur Gaza. Rencananya itu diutarakan meskipun sebelum-sebelumnya terdapat berbagai negara yang menolak pemindahan warga Gaza tersebut. 

    Mengutip CBS News pada Senin (14/4/2025), negara-negara Arab sebelumnya sempat menolak saran dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke negara tetangga yakni Mesir dan Yordania. 

    Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Otoritas Palestina, dan Liga Arab mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak segala rencana untuk memindahkan warga Palestina dari wilayah mereka di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

    Hal tersebut datang sebagai respon atas Trump yang sebelumnya mendesak para pemimpin Yordania dan Mesir untuk menampung warga Gaza yang sekarang sebagian besar kehilangan tempat tinggal. 

    Adapun, tak hanya negara-negara Arab, mengutip EuroNews, negara-negara eropa juga menunjukan beberapa penolakan soal pemindahan tersebut. 

    Prancis dengan jelas menolak rencana Trump. Mereka mengatakan bahwa memaksa warga Palestina berpindah untuk memungkinkan pengawasan oleh AS, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, merugikan hak rakyat Palestina, dan menghambat perdamaian antara Palestina dan Israel.

    “Masa depan Gaza seharusnya tidak terletak pada prospek kendali oleh Negara ketiga, tetapi dalam kerangka Negara Palestina di masa depan, di bawah naungan Otoritas Palestina,” kata kementerian luar negeri Prancis. 

    Spanyol dan Irlandia, dua negara yang tahun lalu mengakui Negara Palestina, menyuarakan penentangan terhadap usulan tak terduga tersebut, yang menjungkirbalikkan kebijakan luar negeri Amerika selama puluhan tahun.

    “Saya ingin menegaskan sesuatu: Gaza adalah tanah warga Palestina di Gaza dan mereka harus tetap tinggal di Gaza,” kata Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares. 

    Selain itu, mengutip Reuters, China juga menentang desakan Trump untuk memindahkan warga Palestina untuk keluar dari Gaza dan menjadikan wilayah itu diambil alih oleh Amerika. 

    Hal tersebut diutarakan oleh Kementerian Luar Negeri China, dan menegaskan bahwa sang Negeri Tirai Bambu itu sejak lama telah menentang pemindahan paksa penduduk. 

    Juru bicara kementerian, Guo Jiakun, mengatakan dalam konferensi pers rutin bahwa China mendukung hak-hak sah bangsa Palestina.

    Rencana Evakuasi Prabowo 

    Terkait rencana evakuasi tersebut, Prabowo membantah relokasi warga Gaza ke RI akan dilakukan secara permanen. 

    Dia menekankan bahwa rencana Indonesia hanya untuk membantu evakuasi sekitar 1.000 warga dari Gaza sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di wilayah tersebut. 

    Pernyataan ini disampaikan usai dirinya menjadi pembicara dalam sesi ADF Talk di Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025 pada Jumat (11/4/2025) waktu setempat. 

    “Iya, itu kan tawaran kami untuk ikut serta membantu dalam masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” katanya kepada wartawan.

    Ketika ditanya apakah langkah ini merupakan relokasi permanen, Prabowo membantah anggapan tersebut. “Oh tidak, tidak,” jawabnya singkat.

    Terkait waktu pelaksanaan evakuasi, Prabowo mengatakan masih dalam tahap konsultasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk otoritas Palestina. 

    “Iya, ini saya sedang konsultasi. Nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga, untuk membahas bagaimana pelaksanaannya nanti,” pungkas Prabowo.

  • Nego Tarif Trump, Menteri-menteri Prabowo Segera Terbang ke AS

    Nego Tarif Trump, Menteri-menteri Prabowo Segera Terbang ke AS

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia melakukan rapat koordinasi teknis terbatas sebelum terbang ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk bertemu pemerintah AS. Pertemuan itu dalam rangka negosiasi tarif impor 32% untuk Indonesia yang diumumkan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ia bersama beberapa menteri yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan pihak Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Menteri Perdagangan AS, Menteri Luar Negeri AS dan Menteri Keuangan AS.

    “Hari ini kami melakukan rapat koordinasi teknis terbatas. Ini kaitannya dengan posisi Indonesia terhadap tarif yang dikenakan oleh pemerintah AS. Terkait dengan itu, pada tanggal 16-23 nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Pak Presiden kami akan bertemu (pemerintah AS),” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Keberangkatan pemerintah Indonesia ke AS akan berbeda-beda. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono akan berangkat hari ini, disusul keesokan harinya oleh Airlangga, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir dan lainnya.

    “Ibu Menteri Keuangan ini terkait juga dengan Spring Meeting dari IMF-World Bank. Kita pahami Indonesia dikenakan tarif 32% dan sekarang 90 hari dihold,” ucap Airlangga.

    Airlangga menyebut Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington DC, AS. Beberapa hal sudah dibahas dengan kementerian/lembaga untuk mempersiapkan misi negosiasi yang akan dibawa ke AS.

    “Kami sudah mempersiapkan non-paper yang relatif lengkap baik itu yang terkait dengan tarif, terkait dengan non-trade measures atau non-tarif barrier dan juga terkait dengan investasi, juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama beyond perdagangan,” beber Airlangga.

    Sayangnya Airlangga belum mau membeberkan negosiasi yang dilakukan Indonesia terkait tarif impor 32% apakah ingin dikurangi atau dihapus. “Namanya negosiasi, rahasia,” imbuhnya.

    (aid/rrd)

  • iPhone Buatan AS Lebih Jelek dari HP China, Ini Penjelasan Pakar

    iPhone Buatan AS Lebih Jelek dari HP China, Ini Penjelasan Pakar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump mengatakan alasan pemberlakuan tarif resiprokal adalah mendorong produksi dalam negeri. Apple menjadi salah satu perusahaan yang paling terdampak kebijakan ini. 

    Pasalnya, lini produksi Apple untuk iPhone dan Mac tersebar di negara-negara lain seperti China, India, Vietnam, dan Thailand. 

    Tarif resiprokal akan membuat impor produk iPhone dari China lebih mahal, sehingga harga jualnya pun terancam naik. 

    Trump saat ini masih menunda tarif resiprokal untuk banyak negara hingga 90 hari. Hal ini untuk membuka proses negosiasi dengan beberapa negara.

    Hanya China yang tetap diberikan tarif resiprokal 145%. Namun, barang-barang seperti smartphone, komputer, dan chip, memang tidak masuk tarif resiprokal 145%, melainkan akan dihitung dengan skema tarif berbeda yang akan diumumkan selanjutnya.

    Pertanyaan besarnya, jika Trump ingin iPhone dan Mac diproduksi di AS, apakah mungkin?

    Penjelasan Pakar

    Salah satu yang paling realistis, menurut Profesor Emeritus Duke University, Gary Gereffi, adalah dengan merekonstruksi rantai pasokan. Perusahaan bisa mengalihkan manufaktur komponen utama ke Amerika Utara.

    Masalah lain yang jadi sorotan adalah soal tenaga kerja. Perakitan di AS bakal membutuhkan lebih banyak tenaga kerja manusia dan juga robot.

    “Kita mengalami kekurangan tenaga kerja yang sangat parah. Dan telah kehilangan seni manufaktur skala besar,” jelas profesor bisnis Universitas Johns Hopkins, Tinglong Dai, dikutip dari Wall Street Journal.

    Sebagai contoh, pabrikan perakit iPhone di China, Foxconn, memperkerjakan 300 ribu pekerja. Di sisi lain, perekrutan akan menjadi salah satu masalah paling besar yang ada di pabrik-pabrik AS.

    Belum lagi soal uang yang harus digelontorkan Apple. Perlu banyak biaya membangun iPhone asli AS.

    Meski harganya murah jika diproduksi AS, namun kualitasnya akan lebih buruk. Setidaknya pada awal pabrikan AS berjalan.

    “AS memiliki kapasitas memproduksi komponen smartphone di sejumlah area, namun bukan yang terbaik,” jelas Dai.

    Mac Pernah Gagal Diproduksi di AS

    Artikel New York Times tahun 2019 mengungkapkan Apple pernah berencana memproduksi Mac Pro di AS. Ini menjadi yang pertama kali perangkat diproduksi di sana.

    Sayang rencana tersebut sulit terlaksana. Tiga orang sumber yang dikutip dari laporan mengatakan pabrikan di Austin, Texas kesulitan menemukan sekrup yang cukup.

    Laporan itu mengatakan Apple sulit melakukan produksi karena kontraktor hanya bisa memproduksi paling banyak 1.000 sekrup dalam sehari. Pada akhirnya bisa menunda penjualan perangkat selama berbulan-bulan.

    Masalah ini bisa terselesaikan dengan mudah di China. Apple bisa mengandalkan pabrik yang bisa memproduksi sekrup khusus dalam jumlah besar dengan waktu singkat.

    New York Times menuliskan masalah ini menggambarkan tantangan Apple jika ingin memindahkan produksi ke luar China. Apple menemukan segalanya di China, dari skala, keterampilan, infrastruktur dan biaya untuk memproduksi perangkatnya.

    (fab/fab)