Tag: Donald Trump

  • Saham Apple Hingga Nvidia Melonjak Tajam Usai Trump Tunda Tarif Pajak Barang Elektronik – Halaman all

    Saham Apple Hingga Nvidia Melonjak Tajam Usai Trump Tunda Tarif Pajak Barang Elektronik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Mayoritas saham perusahaan elektronik dilaporkan rebound, melesat ke puncak tertinggi usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda tarif pajak untuk untuk ponsel, komputer, dan barang elektronik konsumen populer lainnya.

    Dalam pernyataanya resminya yang dirilis akhir pekan kemarin, Trump Penangguhan tarif berlaku untuk barang elektronik konsumen, termasuk barang elektronik China dari tarif 125 persen, dan tarif tetap 10 persen di seluruh dunia.

    Namun penangguhan ini hanya bersifat sementara, Trump mengatakan dalam postingan di Truth Social bahwa produk-produk ini masih tunduk pada Tarif Fentanil 20 persen yang ada, dan mereka hanya pindah ke ’ember’ Tarif yang berbeda.

    “Penangguhan hanya bersifat sementara saya akan tetap mengenakan tarif pada barang elektronik konsumen. Tidak ada yang lolos begitu saja,’” kata Trump dalam unggahan media sosialnya.

    Kendati penundaan hanya di berlakukan sementara, akan tetapi pengumuman ini telah membawa angin segar bagi perusahaan elektronik lantaran pelonggaran tersebut memberi sinyal adanya keterbukaan untuk berunding dengan perusahaan-perusahaan terkait cakupan tarif sektoralnya untuk semikonduktor.

    Usai penangguhan tarif diberlakukan saham-saham teknologi naik dilaporkan naik, seperti misalnya Saham Apple Inc. yang melesat naik lebih dari 6 persen persen.

    Disusul Nasdaq 100 berjangka yang melonjak lebih dari 2,3 persen pada awal jam perdagangan Asia hari Senin (14/4/2025).

    Di Taiwan, perusahaan perakit iPhone, Hon Hai Precision Industry Co. juga ikut terkerek naik sebanyak 7,1 persen. Sementara Produsen komponen Korea Selatan LG Innotek Co, yang mendapatkan sebagian besar pendapatannya dari Apple, melonjak sebanyak 8,9 persen.

    Menyusul yang lainnya, Pemasok Nvidia Corp, Advantest Corp juga rebound 6, persen di Tokyo dan Indeks saham teknologi Asia naik sebanyak 2,6 persen. Pergerakan positif ini lantas mendorong kebangkitan bursa Wall Street.

    Di bursa AS Indeks S&P 500 naik 5,70 persen. Kinerja ini menjadi yang terbaik sejak 3 November 2023, termasuk indeks Dow Jones Industrial Average melesat 4,95 persen. Serta Nasdaq Composite yang ikut naik 7,29 persen

    “Kami berada di posisi yang jauh lebih baik daripada hari Jumat dan para investor teknologi. sekarang dapat bernapas lega,” tulis analis Wedbush, Daniel Ives, dalam sebuah catatan dikutip dari The Guardian.

  • Tarif Impor Trump, Prabowo Diminta Cerdas Mainkan Diplomasi

    Tarif Impor Trump, Prabowo Diminta Cerdas Mainkan Diplomasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menghadapi ancaman kebijakan tarif impor Trump, Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu menyiapkan strategi diplomasi yang matang, cerdas, dan berbasis transaksi. Hal ini disampaikan oleh pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, yang menekankan pentingnya memahami gaya negosiasi Donald Trump yang berbeda dari pemimpin pada umumnya.

    Menurut Rezasyah, latar belakang Trump sebagai pengusaha membuat pendekatannya dalam hubungan internasional sangat pragmatis dan berorientasi pada keuntungan langsung.

    “Trump terbiasa berpikir seperti pebisnis. Semua kerja sama harus memberikan manfaat konkret sejak awal. Ini yang harus dipahami pemerintah Indonesia,” ujar Rezasyah kepada Beritasatu.com, Senin (14/4/2025).

    Ia menambahkan, Trump juga dikenal perfeksionis dan menuntut tingkat profesionalisme tinggi dari para mitranya. Oleh karena itu, strategi yang tepat adalah dengan menyiapkan diplomasi berbasis data dan laporan perdagangan yang solid.

    Rezasyah menilai, Prabowo memiliki peluang besar untuk membangun hubungan positif dengan Trump, apalagi setelah komunikasi telepon antara keduanya beberapa bulan lalu yang disebut berlangsung baik.

    “Ada sinyal positif dari perbincangan mereka. Ini bisa menjadi modal awal yang bagus bagi Indonesia,” katanya.

    Namun, peluang itu harus diperkuat dengan pendekatan yang profesional. Delegasi Indonesia perlu membawa data yang detail terkait neraca perdagangan, tidak hanya dengan Amerika Serikat, tetapi juga dengan China—menggambarkan posisi Indonesia secara realistis di tengah rivalitas dua kekuatan ekonomi dunia.

    “Delegasi harus hadir dengan data rinci, transparan, dan mudah dicerna. Ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dan siap bekerja sama secara profesional,” tegasnya.

    Dalam konteks geopolitik saat ini, Teuku juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara Indonesia, AS, dan Tiongkok. Diplomasi yang cerdas dan berpijak pada kepentingan nasional diyakini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik dalam menghadapi tekanan kebijakan tarif impor Trump.

  • Ngebet Bikin Sendiri, Trump Bakal Berlakukan Tarif Cip Semikonduktor

    Ngebet Bikin Sendiri, Trump Bakal Berlakukan Tarif Cip Semikonduktor

    Jakarta

    Presiden AS Donald Trump pada hari Minggu (13/04) menyatakan, bakal mengumumkan besaran tarif terhadap semikonduktor impor dalam waktu sepekan ke depan. Trump lebih jauh menyebutkan, pengecualian tersebut telah disalahpahami dan hanya bersifat sementara, karena timnya akan mengejar tarif baru untuk banyak barang dalam daftar tersebut.

    “Tidak ada yang akan ‘bebas’… terutama Cina yang, jauh lebih buruk, memperlakukan kami dengan cara yang paling buruk!” tulisnya di platform Truth Social.

    Pernyataan ini menegaskan pengecualian terhadap produk seperti ponsel pintar dan komputer dari kebijakan tarif timbal balik terhadap Cina, kemungkinan hanya bersifat sementara dan singkat.

    “Kami ingin menyederhanakan persoalan ini dari banyak perusahaan lainnya, karena kami ingin membuat cip dan semikonduktor serta produk-produk lainnya di negeri kami sendiri,” ujar Trump kepada para wartawan di atas pesawat Air Force One dalam perjalanan pulang ke Washington dari kediamannya di West Palm Beach, AS.

    Ketika ditanya apakah produk seperti ponsel pintar mungkin tetap dikecualikan, Trump enggan memberikan kepastian. Namun ia menambahkan, “Kita harus menunjukkan kelenturan. Tak seorang pun seharusnya bersikap terlalu kaku.”

    Sebelumnya pada hari yang sama, Trump juga mengumumkan penyelidikan perdagangan atas dasar keamanan nasional terhadap sektor semikonduktor.

    Saham bergejolak

    Gedung Putih sebelumnya telah mengumumkan pengecualian terhadap tarif timbal balik yang tinggi pada hari Jumat(11/04), yang membangkitkan secercah harapan bahwa industri teknologi mungkin dapat lolos dari jerat konflik perdagangan yang memanas antara kedua negara. Harapan itu juga mencakup kemungkinan agar produk-produk konsumen sehari-hari seperti ponsel dan laptop/komputer tetap terjangkau.

    Pekan lalu, sikap Trump yang plintat-plintut terkait tarif memicu gejolak paling liar di Wall Street sejak masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Indeks acuan Standard & Poor’s 500 (.SPX) telah turun lebih dari 10% sejak Trump mulai menjabat pada 20 Januari.

    Lutnick menyebutkan,Trump akan menerapkan “jenis tarif khusus yang berfokus” pada ponsel pintar, komputer, dan produk elektronik lainnya dalam waktu satu hingga dua bulan, bersamaan dengan tarif sektoral yang menyasar semikonduktor dan farmasi.

    Tarif-tarif baru ini akan berada di luar skema tarif timbal balik yang disebut-sebut Trump—di mana tarif atas impor asal Cina melonjak hingga lebih dari seratus persen pada pekan lalu.

    “Ia mengatakan produk-produk itu dikecualikan dari tarif timbal balik, tetapi akan dimasukkan ke dalam tarif semikonduktor, yang kemungkinan mulai berlaku dalam satu atau dua bulan mendatang,” ujar Lutnick dalam wawancara di acara “This Week” di ABC.

    Ia memperkirakan, kebijakan ini akan mendorong relokasi produksi produk-produk tersebut ke Amerika Serikat.

    Menanggapi langkah tersebut, Beijing pekan lalu turut menaikkan tarif atas barang-barang impor dari Amerika Serikat menjadi 125%.

    Dan pada hari Minggu (13/04), sebelum pernyataan Lutnick, Cina mengatakan sedang mengevaluasi dampak dari pengecualian terhadap produk-produk teknologi yang diumumkan menjelang akhir pekan.

    “Lonceng yang tergantung di leher harimau, hanya dapat dilepaskan oleh tangan yang pernah mengikatnya,” demikian Kementerian Perdagangan Cina “mengaum” dengan pernyataannya, menandai bahwa tanggung jawab untuk meredakan konflik dagang kini kembali ke tangan pihak yang memulainya.

    Penundaan tiga bulan?

    Investor miliarder Bill Ackman, yang mendukung pencalonan Donald Trump sebagai presiden namun mengkritisi kebijakan tarifnya, pada hari Minggu (13/04) menyerukan agar Trump menunda penerapan tarif timbal balik yang luas dan tinggi terhadap Cina selama tiga bulan—sebagaimana yang telah ia lakukan terhadap sebagian besar negara lain pekan lalu.

    Jika Trump menangguhkan tarif terhadap negeri tirai bambu itu selama 90 hari dan menurunkannya secara sementara menjadi 10%, menurut Ackman, ia akan tetap mencapai tujuan yang sama—yakni mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk memindahkan rantai pasokan mereka dari Cina—tanpa menimbulkan kekacauan dan risiko besar.

    Perubahan setiap hari

    Sven Henrich, pendiri sekaligus kepala strategi pasar di NorthmanTrader, dengan tajam mengecam cara isu tarif ini ditangani oleh pemerintah. “Sentimen pasar hari ini: Reli saham terbesar tahun ini akan terjadi pada hari Lutnick dipecat,” tulis Henrich di platform X. “Saya sarankan pemerintahan ini segera menentukan siapa yang memegang kendali atas pesan publik mereka—apa pun pesannya—karena berubah setiap hari. Dunia usaha di Amerika tak bisa merencanakan atau berinvestasi jika arahnya selalu berubah-ubah.”

    Senator AS Elizabeth Warren dari Partai Demokrat turut mengkritisi revisi terbaru dalam kebijakan tarif Trump, yang menurut para ekonom bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memicu inflasi. “Ini bukanlah kebijakan tarif, melainkan kekacauan dan korupsi,” ujar Warren dalam program “This Week” di ABC, sebelum Trump membuat pernyataan terbaru di media sosialnya.

    Dalam pemberitahuan kepada para pengirim barang yang dirilis Jumat (11/04) malam, Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS menerbitkan daftar kode tarif yang dikecualikan dari pungutan pajak impor. Daftar tersebut mencakup 20 kategori produk, termasuk komputer, laptop, cakram keras (disc drive), perangkat semikonduktor, cip memori, dan panel layar datar.

    Sementara itu, dalam wawancara dengan NBC di acara “Meet the Press”, penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro menyampaikan, Amerika Serikat telah membuka undangan kepada Cina untuk bernegosiasi. Namun, ia juga mengkritik hubungan Cina dengan rantai pasokan fentanil yang mematikan, dan tidak memasukkan negara itu ke dalam daftar tujuh negara—yakni Inggris, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan Israel—yang sedang dijajaki kerja sama oleh pemerintahan Trump.

    Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, dalam acara “Face the Nation” di CBS menyatakan, sejauh ini belum ada rencana bagi Trump untuk berbicara langsung dengan Presiden Cina, Xi Jinping, mengenai isu tarif. Ia menuding Cina sebagai pihak yang memicu friksi dagang, karena membalas dengan tarif-tarif baru mereka sendiri. Meski demikian, ia menyatakan harapan untuk menjalin kesepakatan dagang dengan negara-negara lain.

    “Tujuan saya adalah mencapai kesepakatan yang berarti sebelum 90 hari berakhir, dan saya yakin kita akan mencapainya dengan beberapa negara dalam beberapa pekan ke depan,” kata Greer.

    Ray Dalio, miliarder pendiri hedge fund (dana lindung nilai) terbesar di dunia, menyampaikan kekhawatirannya dalam wawancara dengan NBC bahwa Amerika Serikat sedang berada di ambang resesi—atau bahkan sesuatu yang lebih buruk—akibat kebijakan tarif tersebut. “Saat ini kita berada pada titik pengambilan keputusan yang krusial, sangat dekat dengan resesi,” ujarnya. “Dan saya khawatir, bila ini tidak ditangani dengan tepat, akibatnya bisa lebih parah dari sekadar resesi,” pungkasnya.

    Editor:Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Delegasi RI akan berangkat ke AS pada 16-23 April guna negosiasi tarif

    Delegasi RI akan berangkat ke AS pada 16-23 April guna negosiasi tarif

    Tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk melaksanakan negosiasi soal tarif timbal balik (resiprokal), Jakarta, Senin (14/4/2025). (ANTARA/Bayu Saputra)

    Delegasi RI akan berangkat ke AS pada 16-23 April guna negosiasi tarif
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 14 April 2025 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto akan berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk melaksanakan negosiasi soal tarif timbal balik (resiprokal).

    Tim yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut terdiri dari sejumlah menteri dan kepala lembaga. Hari ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono berangkat ke Washington DC untuk mempersiapkan proses negosiasi. Besok, Menko Airlangga Hartarto serta Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu juga akan menyusul ke AS.

    “Pada tanggal 16-23 (April) nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, dan juga (yang) hadir di sini Ketua OJK (Mahendra Siregar). Sehingga kami akan bertemu dengan USTR (United States Trade Representatives), dengan Secretary of Commerce, dengan Secretary of State, dan Secretary of Treasury,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Ia juga menuturkan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati beserta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga akan bertolak ke AS untuk bernegosiasi tarif. Sri Mulyani dikabarkan bakal menghadiri Spring Meeting IMF-World Bank di Washington DC. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan tim negosiasi sebagai respons terhadap penerapan tarif 32 persen yang dikenakan oleh Pemerintahan Donald Trump.

    Dalam lawatannya nanti, delegasi Indonesia telah mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa dalam perundingan. Pertama, Indonesia bakal mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

    Kedua, Pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.

    Solusi ketiga yang coba dibawa Indonesia yaitu meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas. Kemudian keempat, Pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.

    Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang diundang Presiden AS Donald Trump untuk membahas negosiasi kebijakan tarif impor.

    “Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” tuturnya.

    Dirinya memastikan sejumlah menteri yang berangkat ke AS tersebut siap melakukan negosiasi kebijakan tarif bersama utusan Presiden Donald Trump. Selain itu, tim negosiasi ini juga akan membahas rencana perluasan investasi antar kedua negara.

    “Dan juga terkait dengan investasi dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama. Beyond perdagangan militer, investment dan juga di sektor keuangan,” imbuhnya.

    Sumber : Antara

  • Indonesia Siapkan 4 Tawaran Strategis, Ini Rinciannya

    Indonesia Siapkan 4 Tawaran Strategis, Ini Rinciannya

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia menyiapkan empat tawaran strategis sebagai respons atas kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat. Langkah ini diambil menjelang perundingan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump yang akan berlangsung pada 16 hingga 23 April 2025.

    Empat tawaran tersebut meliputi:

    Investment Framework Agreement, Usulan deregulasi Non-Tariff Measures, Peningkatan impor dan investasi dari AS melalui pembelian minyak dan gas, Insentif fiskal dan non-fiskal.

    Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Delegasi ini juga mencakup Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    Menurut rencana, Menlu Sugiono akan berangkat lebih dahulu pada 14 April untuk mempersiapkan negosiasi. Airlangga dan Elka Pangestu menyusul pada 15 April. Sementara itu, Sri Mulyani juga dijadwalkan menghadiri Spring Meeting IMF-World Bank di Washington.

    Airlangga menyatakan delegasi Indonesia akan bertemu dengan sejumlah pejabat penting AS, seperti perwakilan dari United States Trade Representative (USTR), Secretary of Commerce, Secretary of State, dan Secretary of Treasury.

    “Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” ujar Airlangga dikutip Pikiran Rakyat dari Antara. Ia menyebut pertemuan ini sebagai kesempatan penting bagi hubungan perdagangan kedua negara.

    Sejak pengumuman tarif impor AS oleh Presiden Trump, berbagai negara seperti India, Vietnam, dan Israel telah segera menjajaki negosiasi serupa. Awalnya, tarif tersebut dijadwalkan berlaku mulai 9 April, namun Trump mengumumkan penundaan selama 90 hari. Meski demikian, tarif tetap diberlakukan untuk China karena negara tersebut membalas kebijakan tarif dari AS.

    Hasil pertemuan bilateral delapan hari ke depan akan sangat menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dapat Respons Pemerintah AS, Airlangga: Indonesia Dapat Kesempatan Pertama Diundang ke Washington DC – Halaman all

    Dapat Respons Pemerintah AS, Airlangga: Indonesia Dapat Kesempatan Pertama Diundang ke Washington DC – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat (AS) yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump, direspons berbagai negara secara serentak sebagai upaya penanggulangan dampak dari kebijakan tersebut.

    Meski demikian, Pemerintah AS kembali mengumumkan penundaan pemberlakuan Tarif Resiprokal selama 90 hari hingga 9 Juni 2025 mendatang.

    Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Indonesia akan melakukan upaya diplomasi dan negosiasi secara langsung terkait kebijakan tersebut.

    Delegasi Indonesia akan melakukan kunjungan kerja ke AS pada tanggal 16 sampai 23 April 2025 untuk bertemu dengan berbagai pihak penting AS yakni US Trade Representative (USTR), Secretary of Treasury, dan Secretary of Commerce.

    “Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Jadi ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Pertemuan dengan Pemerintah AS terkait Tarif Perdagangan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (14/4/2025).

    Airlangga juga menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia sebelumnya juga telah menyampaikan surat secara resmi kepada Secretary of Commerce, USTR, dan Secretary of Treasury.

    Selanjutnya, Airlangga menyebutkan bahwa sebagai persiapan upaya diplomasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan non-paper proposal yang relatif lengkap terkait dengan tarif, Non-Tariff Measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga terkait sektor keuangan.

    Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyebutkan rencana Indonesia untuk mengompensasikan delta ekspor dan impor terhadap AS dengan membeli sejumlah produk-produk AS. 

    Selain itu, Pemerintah Indonesia juga akan membahas terkait investasi perusahaan AS di Indonesia dan rencana perusahaan Indonesia yang juga akan berinvestasi di AS.

    Selain membahas persiapan upaya diplomasi ke AS, dalam Rakortas tersebut Pemerintah juga turut membahas mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Satgas PHK dan perluasan kesempatan kerja yang saat ini tengah dimatangkan, serta Satgas Deregulasi.

    “Jadi ini semua berjalan secara paralel dan diharapkan dalam waktu singkat kami bisa menerbitkan (kebijakan Satgas PHK dan Deregulasi), kita cari low-hanging fruit dalam bentuk paket-paket,” kata Airlangga.

    Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Perdagangan, Ketua OJK, Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Investasi, serta Wakil Ketua DEN. 

  • Calon Kanselir Jerman Sebut Serangan di Sumy ‘Kejahatan Perang’ Rusia

    Calon Kanselir Jerman Sebut Serangan di Sumy ‘Kejahatan Perang’ Rusia

    Jakarta

    Calon kanselir Jerman berikutnya, Friedrich Merz, menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kejahatan perang setelah serangan rudal Rusia menewaskan sedikitnya 34 orang, termasuk anak-anak, di kota Sumy, Ukraina.

    Dalam wawancara dengan media publik Jerman, ARD, pada hari Minggu (13/04), pemimpin Uni Kristen Demokrat (CDU) yang beraliran tengah-kanan ini mengatakan bahwa serangan rudal Rusia mematikan itu adalah “kejahatan perang yang disengaja dan diperhitungkan.”

    “Ada dua gelombang serangan, dan gelombang kedua datang saat petugas penyelamat sedang merawat para korban,” kata Merz.

    “Itulah tanggapannya, itulah yang dilakukan (Presiden Rusia Vladimir) Putin terhadap mereka yang berbicara dengannya tentang gencatan senjata,” tambah Merz, seraya menyinggung ada pihak-pihak di Jerman yang “naif” menyerukan perundingan damai dengan Putin.

    “Keinginan kami untuk berdiskusi dengannya ditafsirkan bukan sebagai tawaran serius untuk berdamai, tetapi sebagai kelemahan,” kata Merz.

    Merz masih terbuka untuk kirim rudal Taurus ke Ukraina

    Kanselir yang akan segera menjabat ini juga menegaskan kembali dukungannya untuk memasok rudal jarak jauh Taurus bagi Ukraina, asalkan tindakan tersebut dikoordinasikan dengan para sekutu Eropa.

    Merz mencatat bahwa Inggris, Prancis dan Amerika Serikat (AS) adalah beberapa negara yang telah menyediakan rudal-rudal tersebut kepada Ukraina.

    Meski begitu, Scholz, yang berasal dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan kiri-tengah, ikut mengecam serangan ke Sumy, menyebutnya “biadab” dan mengatakan: “Serangan semacam itu menunjukkan bahwa klaim Rusia yang menginginkan perdamaian tidak sesuai dengan kenyataan.”

    Mantan Dubes Ukraina untuk Jerman kritik kesepakatan koalisi

    Pernyataan tegas Merz terhadap Rusia muncul di tengah pembentukan pemerintahan baru Jerman, di mana CDU dan partai saudaranya dari Bayern, Uni Kristen Sosial (CSU), telah mencapai kesepakatan koalisi dengan SPD. Kesepakatan ini tercapai setelah CDU menang dalam pemilihan umum Jerman yang berlangsung cepat pada bulan Februari lalu.

    Namun, mantan Duta Besar Ukraina untuk Jerman, Andrij Melnyk, mengkritik kesepakatan koalisi tersebut. Ia meragukan komitmen pemerintahan baru dalam mendukung Ukraina.

    “Jika (Presiden Rusia Vladimir) Putin membaca perjanjian koalisi yang tidak jelas ini, dia bisa langsung buka sebotol sampanye Krimea,” kata Melnyk, merujuk pada aneksasi Rusia atas Semenanjung Krimea Ukraina pada tahun 2014.

    Melnyk menyayangkan tidak adanya jaminan militer yang jelas dalam kesepakatan koalisi tersebut. Ia juga menyebut bahwa isinya hanya “rumusan umum yang bahkan tidak sesuai dengan Olaf Scholz.”

    Kesepakatan koalisi tersebut mengatakan bahwa Jerman akan secara substansial memperkuat dan melanjutkan “dukungan militer, sipil dan politik” kepada Ukraina bersama dengan mitra-mitranya, dan mengatakan bahwa Jerman akan berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina, di antara upaya-upaya lainnya.

    Melnyk telah dinominasikan untuk menjadi Duta Besar Ukraina untuk PBB, sehingga ia mungkin akan berhubungan dengan pemerintah baru Jerman di masa depan.

    Apa yang terjadi dalam serangan di Sumy?

    Sedikitnya 34 orang tewas ketika dua rudal balistik Rusia menghantam pusat kota Sumy, Ukraina bagian timur laut, pada hari Minggu (13/04).

    Rudal-rudal tersebut menghantam sekitar pukul 10.15 pagi waktu setempat (07.15 GMT) ketika orang-orang berkumpul untuk merayakan hari raya Minggu Palma.

    Serangan ini terjadi ketika pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang mendorong gencatan senjata di Ukraina.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Brian Hughes mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “serangan rudal ke Sumy adalah pengingat yang jelas dan tajam tentang mengapa upaya Presiden Donald Trump untuk mencoba mengakhiri perang yang mengerikan ini terjadi pada saat yang genting.”

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa serangan tersebut membuktikan bahwa Rusia mengulur-ulur waktu untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.

    “Jumat (11/04) ini menandai tepat satu bulan sejak Rusia menolak proposal AS untuk gencatan senjata penuh dan tanpa syarat. Mereka tidak takut. Itu sebabnya mereka terus meluncurkan rudal balistik,” kata Zelenskyy.

    “Hanya tekanan, hanya tindakan tegas yang dapat mengubah hal ini,” tambah Zelenskyy.

    Sekjen PBB dan para pemimpin Eropa ikut mengecam

    Serangan ini memicu kemarahan di antara para pemimpin Eropa dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, yang “sangat khawatir dan terkejut” atas kejadian ini.

    Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa serangan tersebut menunjukkan “pola yang menghancurkan dari serangan-serangan terhadap kota-kota di Ukraina dalam beberapa minggu terakhir, dan mengingatkan bahwa “serangan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil dilarang oleh hukum humaniter internasional.”

    Sebelumnya pada hari Minggu (13/04), para pemimpin Eropa secara serempak mengutuk serangan di Sumy.

    “Serangan mematikan ini adalah pengingat yang tajam akan pertumpahan darah yang terus berlanjut oleh (Presiden Rusia) Putin,” kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

    Donald Tusk dari Polandia mengkritik serangan sebagai “gencatan senjata versi Rusia” pada “Minggu Palma Berdarah.”

    sementara Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecamnya sebagai “serangan yang mengerikan dan pengecut”, dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menggambarkannya sebagai “tindakan kriminal”.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu
    Editor: Prihardani Purba

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Hapus Tarif Barang Elektronik China, Tiongkok: Itu Langkah Kecil AS Perbaiki Kesalahannya – Halaman all

    Trump Hapus Tarif Barang Elektronik China, Tiongkok: Itu Langkah Kecil AS Perbaiki Kesalahannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Perdagangan China mengatakan Beijing sedang menilai dampak keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk memberikan pengecualian tarif pada perangkat elektronik, yang sebagian besar berasal dari China.

    Kementerian tersebut menggambarkan keputusan tersebut sebagai langkah kecil AS untuk mengoreksi kesalahan mereka di tengah perang dagang.

    Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah memutuskan untuk memberikan pengecualian tarif pada telepon pintar, komputer, dan impor elektronik lainnya, yang sebagian besar berasal dari China.

    Hal ini memberikan peluang besar bagi perusahaan teknologi seperti Apple, yang mengandalkan produk impor.

    “Keputusan pemerintah AS merupakan langkah kecil AS untuk memperbaiki praktik salahnya dalam menerapkan tarif imbalan secara sepihak,” kata Kementerian Perdagangan China dalam sebuah pernyataan pada Minggu (13/4/2025).

    “Hanya orang yang memasang lonceng di leher harimau yang dapat melepaskannya,” lanjutnya, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Melalui pernyataannya, China mendesak AS untuk mengambil langkah besar dalam mengoreksi apa yang disebutnya sebagai kesalahannya dan menghapus tarif dagang sepenuhnya.

    Trump Bebaskan Tarif Impor Elektronik China, usai Naikkan Tarif Impor 145 Persen

    Dalam pemberitahuan kepada perusahaan pelayaran, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) menerbitkan daftar kode bea cukai yang akan dibebaskan dari bea masuk, dan pengecualian ini akan berlaku surut sejak tanggal 5 April.

    Artinya barang-barang yang masuk sejak 5 April sudah dianggap mendapat pengecualian bea masuk, meskipun pengumuman atau aturannya baru keluar pada Jumat (11/4/2025) malam.

    CBP memasukkan sekitar 20 produk dalam daftar, termasuk semua komputer, laptop, disk drive, dan perangkat pemrosesan data otomatis, termasuk perangkat semikonduktor, peralatan, chip memori, dan layar panel datar.

    Pemberitahuan itu tidak menyertakan penjelasan mengenai langkah pemerintahan Trump.

    Namun, keringanan tersebut disambut baik oleh perusahaan teknologi besar AS, termasuk Apple, Dell, dan banyak importir lainnya.

    Langkah Trump juga membebaskan barang elektronik ini dari tarif dasar 10 persen atas barang-barang dari sebagian besar negara kecuali China, sehingga mengurangi biaya impor semikonduktor dari Taiwan dan iPhone yang diproduksi Apple di India.

    Sebelumnya, sebuah memo dari CBP menyatakan pengecualian ini terutama menargetkan produk elektronik yang diimpor dari China, meskipun pemerintahan Trump sebelumnya telah mengenakan tarif sebesar 145 persen pada impor China.

    Sementara itu, Trump mengatakan akan menjelaskan alasannya mengecualikan barang-barang tersebut pada hari Senin (14/4/2025).

    “Saya akan memberikan jawaban itu pada hari Senin. Kami akan menjelaskannya secara spesifik pada hari Senin … kami menerima banyak uang, sebagai sebuah negara, kami menerima banyak uang,” kata Trump pada Sabtu (12/4/2025) ketika ditanya tentang alasannya untuk mengecualikan barang-barang tersebut yang diimpor dari China.

    Langkah ini menunjukkan upaya yang jelas dari pemerintah AS untuk mengurangi dampak negatif tarif pada pasar elektronik konsumen, terutama mengingat sulitnya merelokasi jalur produksi barang-barang ini ke Amerika Serikat, sebuah proses yang menurut Bloomberg dapat memakan waktu beberapa tahun.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Ecommerce China Dilarang Masuk RI, Nasibnya Makin Memprihatinkan

    Ecommerce China Dilarang Masuk RI, Nasibnya Makin Memprihatinkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aplikasi Temu dan Shein sempat dikabarkan akan mengekspansi layanan di Indonesia. Bahkan, keduanya sudah sempat muncul di toko aplikasi Apple dan Google di Tanah Air.

    Namun, pemerintah langsung melakukan intervensi dengan melarang dua aplikasi itu beroperasi di Indonesia. Pasalnya, Temu dan Shein memiliki bisnis model yang disebut bisa membunuh UMKM lokal.

    Keduanya menjual barang langsung dari produsen di China ke konsumen akhir, tanpa ada perantara. Hal ini membuat harga jualnya sangat murah dan tidak membuka ruang kompetisi yang sehat dengan produsen lokal.

    Di negara lain, Temu dan Shein mendulang popularitas karena barang yang ditawarkan jauh di bawah harga pasar. Kendati demikian, eksistensi Temu dan Shein terancam tumbang gara-gara kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

    Trump menetapkan tarif sebesar 145% untuk barang impor dari China. Sebelumnya, Trump juga merencanakan penghapusan kebijakan de minimis yang selama ini dimanfaatkan oleh Temu dan Shein untuk beroperasi di AS.

    Kebijakan de minimis membebaskan barang-barang impor senilai kurang dari US$800 dari tarif dan prosedur bea cukai. Hal ini membantu Temu dan Shein untuk menjaga harga tetap rendah dan meraih pangsa pasar.

    Menurut laporan Reuters, bisnis impor-ekspor yang melibatkan skema e-commerce lintas negara (cross border) memiliki nilai 2,63 triliun yuan (Rp6.039 triliun). Potensi nilai tersebut terancam lenyap dihantap penghapusan de minimis dan lebih luas tarif resiprokal Trump.

    Pedagang China Ramai-ramai Kabur dari AS

    Bukan cuma Temu dan Shein yang terancam, tetapi juga raksasa e-commerce asal AS. Para penjual asal China yang selama ini mengandalkan platform seperti Amazon mulai menaikkan harga dan berencana hengkang dari pasar AS.

    Wang Xin, kepala Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association, yang mewakili lebih dari 3.000 penjual Amazon, menyebut kenaikan tarif ini sebagai pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Menurutnya, struktur biaya produksi dan distribusi kini terguncang, membuat banyak pelaku usaha sulit bertahan di pasar AS.

    “Ini bukan sekadar soal pajak. Tetapi juga seluruh struktur biaya juga akan terbebani,” jelas Wang, dikutip dari Reuters.

    Ia menambahkan bahwa tarif tersebut juga dapat menyebabkan penundaan bea cukai dan biaya logistik yang lebih tinggi.

    China merupakan sumber dari sekitar setengah penjual di Amazon, dengan lebih dari 100.000 bisnis asal Shenzhen saja menyumbang pendapatan hingga US$ 35,3 miliar per tahun. Namun kini, banyak dari mereka mempertimbangkan untuk hengkang.

    Dari lima penjual yang diwawancarai Reuters, tiga di antaranya berencana menaikkan harga hingga 30% untuk pasar AS, sementara dua lainnya akan menarik diri sepenuhnya dari pasar tersebut.

    Salah satunya, Dave Fong, yang menyatakan dirinya akan membiarkan stok habis dan mengurangi belanja iklan Amazon, yang sebelumnya menyerap hingga 40% dari pendapatan AS-nya.

    Ketergantungan Amazon pada penjual China menempatkannya dalam posisi rentan. Tanpa alternatif pasar dengan daya beli sebesar AS, produsen China menghadapi risiko perang harga yang lebih sengit di wilayah lain, yang bisa berujung pada penurunan profitabilitas secara global.

    Reuters melaporkan tak ada negara lain yang menandingi daya konsumsi AS. Membatasi produksi negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi AS dikhawatirkan akan meningkatkan risipo perang harga di antara eksportir China.

    Dave Fong yang menjual produk dari tas sekolah hingga speaker Bluetooth mengatakan akan menaikkan harga jual di AS hingga 30%. Ia mengatakan akan menghabiskan invetori barang yang tersisa dan mengurangi pengeluaran iklan di Amazon. Ia mengatakan selama ini biaya iklan di Amazon mengambil sekitar 40% dari pendapatannya di AS.

    “Untuk kami dan banyak orang, sudah tak bisa lagi bergantung pada pasar AS. Ini sangat jelas,” kata Fong.

    “Kami harus mengurangi investasi dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke wilayah lain seperti Eropa, Kanada, Meksiko, dan wilayah lain di seluruh dunia,” ia menuturkan.

    Brian Miller yang menjual barang di Amazon dari Shenzhen selama 7 tahun mengatakan ia tak punya alasan lagi untuk mengembangkan produk-produk baru di tengah iklim tarif saat ini.

    Ia mengatakan pedagang lain mau tak mau akan menaikkan harga jual secara signifikan dengan mengandalkan inventoris yang ada hingga habis dalam 1 hingga 2 bulan ke depan.

    “Saya tidak melihat skenario, jika keadaan tidak berubah, bahwa melayani AS dari China masih layak dan manufaktur yang melayani AS harus dipindahkan ke negara lain seperti Vietnam, atau Meksiko,” kata Miller.

    Wang mengatakan dampak tarif AS akan berpengaruh besar ke bisnis kecil dan manufaktur. Hal ini bisa menambah tingkat pengangguran di China.

    (fab/fab)

  • Menko Airlangga: Pemerintah Kirim Tim Negosiasi Soal Tarif Impor Trump Besok – Halaman all

    Menko Airlangga: Pemerintah Kirim Tim Negosiasi Soal Tarif Impor Trump Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih (KMP) akan mengirim tim negosiasi, menyoal tarif perdagangan yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada 16 sampai 23 April 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, sejumlah menteri yang ditugaskan selain dia untuk melakukan negosiasi akan berangkat besok, Selasa (15/4/2025).

    Adapun sejumlah tim yang berangkat diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu. 

    Sedangkan, Menteri Luar Negeri Sugiono sudah terlebih dahulu menuju Amerika Serikat pada hari ini. Airlangga bilang, kedatangan Menkeu Sri Mulyani ke Amerika juga sejalan dengan agenda Spring Meeting IMF-World Bank di Washington DC, AS.

    “Besok saya dan Ibu Mari akan berangkat, dan dengan Pak Thomas Djiwandono, Pak Wamenlu juga akan berangkat, demikian pula akan berangkat Ibu Menteri Keuangan. Ini terkait juga dengan spring meeting daripada World Bank, IMF World Bank,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Gedung Ali Wardhana, Senin (14/3/2025).

    Airlangga bilang, Indonesia sendiri dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. Meski begitu, pemerintah Indonesia mendapat kesempatan pertama untuk membuka ruang negosiasi dengan Amerika di Washington DC.

    “Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” ucap Airlangga.

    “Jadi ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia, di mana kami sudah bersurat arahan Bapak Presiden, bersurat kepada tiga kementerian, dan memang tiga kementerian itu yang diberi tugas untuk melakukan pembicaraan,” imbuhnya menegaskan.

    Selain itu, Airlangga menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan dokumen non-paper yang menjadi acuan negosiasi nanti. Dokumen itu menyoal tarif, kemudian non-trade measures atau non-tarif barrier, dan juga terkait dengan investasi.

    “Dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerjasama beyond perdagangan, jadi trade, investment, dan juga di sektor keuangan, oleh karena itu Ketua OJK juga hadir. Jadi seluruh isu kita akan jawab, dan juga rencana daripada Indonesia untuk mengkompensasikan delta daripada ekspor dan impor yang besarannya 18 sampai 19 miliar dolar AS,” terang Airlangga.