Jakarta, CNBC Indonesia –Ekonom senior Mari Elka Pangestu mengingatkan pemerintah untuk segera bertindak menghadapi ancaman tarif dagang dari Amerika Serikat. Produk ekspor andalan seperti tekstil, udang hingga furnitur terancam terkena kebijakan resiprokal Presiden Donald Trump.
Selengkapnya saksikan di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (14/04/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Meta masih menghadapi ancaman melepas Instagram dan WhatsApp. Perusahaan diketahui tengah menghadapi persidangan mulai hari Senin ini (14/4/2025) di Washington, AS.
Instagram dan WhatsApp diakuisisi oleh induk perusahaan Facebook lebih dari satu dekade lalu. Namun Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) mengatakan aksi tersebut menjadi cara Meta menyingkirkan pesaing untuk Facebook sebagai platform media sosial utama.
Seperti dilansir Reuters, FTC berupaya Meta melakukan restrukturisasi atau menjual bisnisnya termasuk Instagram dan WhatsApp.
CEO Meta Mark Zuckerberg diharapkan untuk bersaksi di persidangan tersebut. Reuters melaporkan kemungkinan Mark Zuckerberg akan ditanya soal email usulan akuisisi Instagram sebagai cara menghapuskan pesaing Facebook dan juga khawatir soal perkembangan WhatsApp.
Sebelumnya Meta juga telah berpendapatan ucapan Zuckerberg di masa lalu tidak lagi relevan. Mengingat sekarang muncul persaingan ketat pada industri media sosial, seperti Tiktok, Youtube, hingga aplikasi pesan dari Apple.
Persidangan ini terjadi saat presiden AS Donald Trump justru disebut-sebut berupaya menyelamatkan Tiktok, media sosial asal China, agar bisa beroperasi di negara tersebut. Dia diketahui beberapa kali menunda waktu penjualan platform oleh induk usahanya Bytedance.
Ini juga yang diucapkan oleh kepala bagian hukum Meta, Jennifer Newstead. Dia juga menyebut kasus ini lemah dan menghalangi untuk investasi teknologi.
“Tidak masuk akal FTC mencoba memecah perusahaan Amerika yang hebat, namun saat bersamaan pemerintah berusaha menyelamatkan Tiktok milik China,” tulisnya dalam unggahan di blog, dikutip dari Reuters, Senin (14/4/2025).
Meta diketahui terus menerus berupaya mendekati Trump sejak terpilih kembali menjadi presiden AS kedua kalinya. Misalnya menolak moderasi konten dan menyumbang US$1 juta untuk pelantikan Trump.
Mark Zuckerberg selaku CEO Meta juga diketahui mengunjungi Gedung Putih dalam beberapa minggu terakhir.
Kasus ini merupakan satu dari lima kasus di mana FTC dan Departemen Kehakiman AS menuduh perusahaan Big Tech melakukan praktik monopoli ilegal. Amazon dan Apple adalah 2 perusahaan lain yang sedang berurusan dengan FTC. Lalu ada Alphabet yang menaungi Google.
(dce)
Jakarta, CNBC Indonesia – China telah meremehkan risiko ‘kerusakan’ ekspornya akibat tarif yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pasalnya, Beijing telah memiliki cara sendiri untuk menguatkan perekonomiannya.
Melansir The Guardian, Juru Bicara Administrasi Bea Cukai Lyu Daliang, dalam komentar yang dilaporkan oleh badan milik negara Xinhua, mengatakan negara ekonomi terbesar kedua di dunia itu telah mendiversifikasi perdagangannya dari AS dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan bea cukai menyoroti “pasar domestik China yang luas”, dan mengatakan “negara itu akan mengubah kepastian domestik menjadi penyangga terhadap volatilitas global”. China pun makin berupaya untuk merangsang konsumsi swasta.
“Langit tidak akan runtuh” untuk ekspor China,” kata Lyu. “Upaya-upaya ini tidak hanya mendukung pembangunan mitra kami tetapi juga meningkatkan ketahanan kami sendiri”.
Presiden China Xi Jinping sempat mengkritik tarif AS selama kunjungan ke Vietnam. Vietnam dalam beberapa dekade terakhir telah tumbuh menjadi sumber barang terbesar kedelapan bagi konsumen AS, tetapi menghadapi ancaman tarif 46% ketika jeda 90 hari Trump berakhir.
Dalam sebuah laporan di surat kabar Vietnam, Xi mengatakan bahwa “perang dagang dan perang tarif tidak akan menghasilkan pemenang, dan proteksionisme tidak akan menghasilkan apa-apa”.
China sebelumnya telah membalas dengan tegas tarif Washington untuk Beijing sebesar 145%, dengan pungutan 125% atas impor AS.
Perang dagang telah memicu kekacauan di pasar keuangan sejak Trump pertama kali mengungkapkan tarif pada setiap negara di dunia pada tanggal 2 April. Sejak saat itu, ia telah menarik sebagian pungutan tertinggi pada sebagian besar mitra dagang selama setidaknya 90 hari, tetapi telah menggandakan pertengkarannya dengan China.
Gedung Putih menawarkan keringanan lebih lanjut selama akhir pekan dengan pengecualian dari tarif tertinggi untuk barang elektronik termasuk telepon pintar, laptop, dan semikonduktor.
Pejabat Trump kemudian tampaknya menarik kembali pernyataan tersebut melalui menteri perdagangan, Howard Lutnick, yang mengatakan bahwa perangkat tersebut akan “dimasukkan dalam tarif semikonduktor yang mungkin akan berlaku dalam waktu satu atau dua bulan”.
Trump mengatakan pada Minggu malam di jejaring sosialnya, Truth Social, bahwa “TIDAK ADA YANG ‘lepas dari tanggung jawab’”, dengan menekankan bahwa telepon pintar masih dikenakan pungutan sebesar 20% dan mengisyaratkan harganya masih bisa naik lebih tinggi.
(luc/luc)
TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi akan mengunjungi Rusia minggu ini, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri pada Senin (14/4/2025).
Iran akan berkonsultasi dengan Moskow berdasarkan pembicaraan terbaru antara Iran dan Amerika Serikat di Oman, Reuters melaporkan.
Iran sedang meningkatkan upaya diplomatiknya untuk menyelesaikan sengketa nuklirnya dengan Barat serta melepaskan tekanan dari ekonominya yang terkena sanksi, dan akan menerima kepala pengawas nuklir PBB Rafael Grossi minggu ini, menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei.
Iran dan AS mengatakan mereka mengadakan pembicaraan “positif” dan “konstruktif” di Oman minggu lalu dan sepakat untuk kembali bersidang pada hari Sabtu (19/4/2025) dalam sebuah dialog yang dimaksudkan untuk mengatasi meningkatnya program nuklir Teheran.
Perjalanan menteri luar negeri ke Moskow akan dilakukan pada akhir minggu ini, kata Baghaei.
Di Iran, minggu ini berakhir pada hari Jumat.
Perjalanan tersebut “telah direncanakan sebelumnya, tetapi akan ada konsultasi mengenai pembicaraan dengan AS,” kata Baghaei.
Amerika Serikat menuduh Iran tengah berupaya mengembangkan senjata nuklir. Teheran mengatakan program nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil.
Presiden AS Donald Trump telah mengancam tindakan militer jika tidak ada kesepakatan yang dicapai untuk menghentikan program nuklir Iran, dan mengatakan kemarin bahwa ia bertemu dengan para penasihat di Iran dan mengharapkan keputusan yang cepat.
Rusia telah memainkan peran dalam negosiasi nuklir antara Barat dan Iran sebagai sekutu Teheran dan penandatangan perjanjian nuklir 2015 yang ditinggalkan AS pada 2018.
Moskow telah menyerukan fokus pada kontak diplomatik alih-alih tindakan yang dapat menyebabkan eskalasi.
Minggu lalu, Rusia, Cina, dan Iran mengadakan konsultasi tingkat ahli mengenai program nuklir Iran di Moskow.
Italia ke AS
Seperti langkah Iran ke Rusia, justru tuan rumah perundingan selanjutnya yakni PM Italia berencana melakukan kunjungan ke AS.
Hal ini diberitakan oleh decode39 pada Senin.
Adapun seperti dikabarkan, putaran kedua perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran akan berlangsung di Italia, setelah putaran pertama yang sukses di Oman.
Pemilihan Roma menandakan upaya untuk meningkatkan profil diplomatik perundingan.
Diungkapkan Axios, putaran kedua perundingan nuklir antara AS dan Iran akan diadakan pada hari Sabtu di Roma, Italia.
Setelah putaran pertama yang sukses di Oman, AS berupaya mempertahankan format langsung — dengan pejabat dari kedua belah pihak di ruangan yang sama.
AS menyarankan ibu kota Italia sebagai tempat baru, menandakan langkah untuk meningkatkan profil diplomatik pembicaraan tersebut.
Mediator Oman akan tetap hadir, tetapi Washington menginginkan peralihan dari pembicaraan tidak langsung ke pembicaraan langsung menjadi permanen.
Wakil presiden AS, JD Vance, akan berada di Roma pada saat yang bersamaan.
Meskipun tidak ada konfirmasi mengenai keterlibatannya, partisipasi apa pun—bahkan yang simbolis—akan meningkatkan pembicaraan secara signifikan dan menandakan investasi langsung Gedung Putih dalam proses tersebut.
Pada tanggal 17-18 April, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni akan berada di Washington untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump dan pemerintahannya.
Diskusi tersebut juga menyinggung perundingan nuklir AS-Iran yang sedang berlangsung di Roma.
Sebelumnya, negosiasi mengenai program nuklir Iran dilakukan dalam format JCPOA, yang dipimpin oleh E3 (Inggris, Prancis, Jerman).
Trump tidak pernah mendukung perjanjian itu, dan sekarang kita mungkin melihat pendekatan berbeda yang juga dapat melibatkan Italia.
(Tribunnews.com/ Chrysnha)
Jakarta, CNBC Indonesia – Ancaman tarif impor dari Presiden AS Donald Trump kini mulai terasa nyata bagi pelaku bisnis global, termasuk raksasa IT asal India, Tata Consultancy Services (TCS).
CEO TCS, K Krithivasan, mengungkap bahwa sejumlah klien mereka di sektor ritel, perjalanan, dan otomotif kini menjadi pihak yang paling rentan terdampak ketidakpastian tarif dari AS.
Sebagai informasi, Trump menangguhkan pemberlakukan tarif resiprokal ke banyak negara hingga 90 hari. Hanya China yang tetap lanjut dengan tarif resiprokal sebesar 145%.
Terbaru, Trump mengecualikan beberapa produk impor China seperti smartphone, komputer, dan chip. Barang pengecualian itu akan tetap diberikan tarif, tetapi skema penghitungannya belum diumumkan secara perinci.
Jika kondisi ketidakpastian terus berlarut, perusahaan-perusahaan tersebut bisa terpaksa melakukan pemangkasan biaya besar-besaran.
“Bisnis konsumen, perhotelan, perjalanan, dan otomotif adalah sektor yang perlu diwaspadai. Jika ketidakpastian terus berlanjut, sektor-sektor itu kemungkinan akan fokus pada optimalisasi biaya,” ujarnya dikutip dari Reuters, Senin (14/4/2025).
Ritel dan manufaktur adalah kontributor pendapatan terbesar kedua dan keempat perusahaan, sementara perbankan tetap menjadi yang terbesar.
TCS memperoleh sekitar setengah dari pendapatannya dari Amerika Utara, sebuah pasar penting bagi penyedia layanan teknologi dan informasi India yang terpapar dampak tarif melalui klien-klien mereka di AS.
Perusahaan ini meleset dari estimasi pendapatan kuartal keempat dan memperingatkan tentang klien yang menunda pengambilan keputusan dalam proyek-proyek diskresioner.
Namun, TCS memperkirakan ketidakpastian ini akan berumur pendek.
Krithivasan menyatakan bahwa ia memperkirakan tahun fiskal 2026 akan lebih baik daripada 2025, karena masih ada perangkat lunak dan sistem lama yang harus diganti oleh klien dalam jangka menengah dan panjang.
TCS juga mengatakan bahwa tren klien yang mengkonsolidasikan vendor TI mereka telah membantu perusahaan mendapatkan pangsa pasar.
“Khususnya ketika pelanggan melihat optimalisasi biaya sebagai area fokus utama, mereka akan mencoba mengurangi jumlah penyedia layanan. TCS telah menjadi penerima manfaat dari konsolidasi ini yang telah terjadi pada FY25,” kata dia.
(fab/fab)
Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif Trump dapat menjadi momentum positif bagi Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia dalam merampungkan perjanjian perdagangan bebas antara kedua pihak.
Wakil Perdana Menteri Pertama Rusia Denis Manturov menyebut proses perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement/I-EAEU FTA) masih berjalan dengan positif hingga saat ini.
Sebagai informasi, Uni Ekonomi Eurasia adalah blok perdagangan yang beranggotakan lima negara, yakni Rusia, Kirgiztan, Kazakhstan, Belarusia, dan Armenia.
Manturov berharap, kesepakatan perdagangan bebas itu sudah dapat ditandatangani pada akhir 2025 mendatang. Dia menyebut, kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dapat menjadi pemantik bagi kedua pihak untuk segera merampungkan perjanjian ini.
“Dengan kebijakan tarif AS yang sangat tinggi diharapkan bisa menjadi dorongan untuk menyelesaikan perjanjian dengan Uni Ekonomi Eurasia,” kata Manturov saat ditemui di agenda The Russia-Indonesia Business Forum di Jakarta pada Senin (14/4/2025).
Ditemui pada acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah menargetkan perundingan poin-poin perjanjian I-EAEU FTA sudah rampung pada paruh pertama tahun 2025. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Airlangga menuturkan, setelah isi perjanjian disepakati, kedua pihak masih harus melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
“Arahan Pak Presiden minta semester I/2025 bisa conclude seluruh term. Tetapi, tentu sesudah itu ada namanya legal scrubbing. Nah, itu [legal scrubbing] lebih detail dan panjang prosesnya,” kata Airlangga.
Dia menuturkan, poin-poin dari I-EAEU FTA pada dasarnya berkaitan dengan upaya penurunan hambatan tarif dan non-tarif antara kedua pihak. Meski demikian, Airlangga tidak memperinci besaran penurunan yang dimaksud.
Sementara itu, Wakil Komite Bilateral Rusia dan Belarusia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Didit Ratam menyebut, di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi, Indonesia perlu melihat pasar-pasar non tradisional guna meningkatkan perdagangannya.
“Pasar-pasar ini seperti Rusia, Eropa Timur, Dan Amerika Selatan. Khusus Rusia, ini baru dibuka Kembali Karena menghangatnya hubungan Indonesia-Rusia dibawah Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kekacauan di pasar global. Bank sentral negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok G7 pun bersiap merilis kebijakan moneter pertama mereka sebagai respons, meskipun kemungkinan akan menghasilkan pendekatan yang berbeda-beda.
Mengutip Bloomberg, Bank Sentral Kanada diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada Rabu (waktu setempat) guna mengantisipasi potensi inflasi akibat perang tarif yang tengah berlangsung dengan AS.
Sementara itu, Bank Sentral Eropa (ECB) dijadwalkan mengumumkan keputusannya pada keesokan harinya, dengan ekspektasi penurunan suku bunga.
Keputusan suku bunga dari Federal Reserve (The Fed) baru akan diumumkan pada 7 Mei mendatang. Untuk saat ini, perhatian pasar tertuju pada langkah ECB dan Bank of Canada (BoC) dalam menenangkan investor sambil menilai dampak ekonomi dari kebijakan proteksionis Trump.
Presiden ECB, Christine Lagarde, menyatakan pada Jumat lalu (11/4/2025) bahwa pihaknya terus memantau situasi dan siap mengambil langkah jika diperlukan, mengingat stabilitas harga dan keuangan saling berkaitan.
Ini menjadi kali kedua dalam lebih dari dua tahun terakhir ECB dihadapkan pada dilema suku bunga akibat ketidakpastian dari AS sebelum The Fed mengambil tindakan. Saat krisis Silicon Valley Bank pada 2023 yang mengguncang pasar global, ECB tetap menaikkan suku bunga sebesar 0,5 poin seperti yang telah dijanjikan.
Namun kali ini, arah kebijakan ECB tampak lebih jelas. Tarif impor dari AS diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Eropa. Karena Uni Eropa belum mengambil langkah balasan yang dapat memicu inflasi, ECB diprediksi akan menurunkan suku bunga sebesar 0,25 poin.
Di sisi lain, Kanada menghadapi pertimbangan yang lebih kompleks. Meski tarif Trump mulai menekan investasi bisnis dan belanja konsumen, ekspektasi inflasi justru meningkat. Data indeks harga konsumen yang akan dirilis Selasa diperkirakan menjadi penentu utama keputusan suku bunga BoC.
“Keputusan suku bunga ECB pada 17 April tampaknya menjadi lebih mudah. Selain dampak langsung dari tarif AS terhadap ekonomi kawasan euro, Dewan Pemerintahan juga harus mempertimbangkan pengaruh penguatan mata uang euro,” jelas ekonom Bloomberg, yakni David Powell dan Simona della Chiaie.
Menanti Sikap The Fed
Di tengah naiknya imbal hasil obligasi pemerintah AS, melemahnya dolar, dan turunnya harga saham akibat kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump, investor menanti sinyal dari para pejabat Federal Reserve (The Fed) terkait kemungkinan penurunan suku bunga.
Ketua The Fed, Jerome Powell, dijadwalkan menyampaikan pandangan mengenai kondisi ekonomi pada Rabu (16/4) waktu setempat dalam acara Economic Club of Chicago. Para Presiden The Fed wilayah juga nantinya akan memberikan pernyataan mereka.
Di sisi data makroekonomi, laporan penjualan ritel Maret 2025 diperkirakan menunjukan lonjakan. Konsumen disebut-sebut mempercepat pembelian mobil dan suku cadang menjelang diberlakukannya tarif impor baru. Survei Bloomberg memperkirakan penjualan naik 1,4% secara bulanan, yakni tertinggi sejak awal 2023.
Data industri mencatat penjualan mobil mencapai tingkat tahunan 17,77 juta unit, tertinggi dalam empat tahun terakhir. Kenaikan ini terjadi menjelang penerapan tarif impor mobil dan suku cadang hingga 25% yang mulai berlaku pada 3 April.
Jika tidak memasukkan mobil, bensin, bahan bangunan, dan layanan makanan, penjualan ritel juga diperkirakan tetap tumbuh, meskipun belanja konsumen di kuartal ini cenderung lesu.
Selain itu, data produksi industri diprediksi turun 0,2%, terutama karena suhu udara yang lebih hangat mengurangi konsumsi listrik, serta melambatnya aktivitas manufaktur.
Data sektor perumahan diperkirakan menunjukkan penurunan jumlah rumah baru yang dibangun. Para pengembang tampaknya memilih fokus pada pengurangan stok rumah yang ada.
Di sisi lain, pemerintahan Trump memutuskan untuk membebaskan tarif bagi sejumlah barang elektronik populer seperti smartphone, laptop, hard drive hingga prosesor komputer. Barang-barang ini umumnya tidak diproduksi di AS, sehingga kabar ini disambut baik oleh konsumen yang sempat khawatir harga iPhone dan perangkat lain bakal melonjak.
Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha ritel menyebut pemerintah harus memberikan karpet merah, terutama kepada industri padat karya agar bisa mengimpor barang jadi maupun bahan baku. Pasalnya, selama ini peritel mengalami kesulitan dalam mengimpor barang yang belum diproduksi di dalam negeri.
Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah meminta agar pemerintah memberikan kemudahan dalam hal kebijakan impor baik barang jadi maupun bahan baku industri terhadap industri padat karya.
Pasalnya, industri padat karya menyerap tenaga kerja. Selain itu, dia juga meminta pemerintah tidak membatasi kuota impor.
“Harus diberikan karpet merah [kepada peritel padat karya yang membutuhkan barang impor jadi maupun bahan baku]. Maksudnya, untuk langsung bisa mengimpor tanpa dipertanyakan kuota, berapa banyak boleh impor,” kata Budihardjo kepada Bisnis, dikutip pada Senin (14/4/2025).
Menurutnya, dengan adanya karpet merah kepada peritel di industri padat karya membuat stok barang di dalam negeri dapat terjaga. Begitu pula dengan produk yang lebih bervariasi.
“Impor sebanyak-banyaknya pun tidak apa, karena membayar pajak dan resmi sehingga stok terjaga, ragam jenisnya juga banyak,” imbuhnya.
Di samping itu, Budihardjo menyebut pembukaan toko dalam jumlah besar bisa dilakukan tanpa kendala lantaran melimpahnya stok barang.
Bahkan, dia menilai kebijakan ini bisa menekan peredaran barang impor ilegal yang dijual di platform online dikarenakan pasar offline yang kesulitan mendapatkan barang imbas adanya kuota.
Di sisi lain, Budihardjo menilai kebijakan tarif timbal balik alias tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi sistem perdagangan guna mendukung dunia usaha.
“Ini [tarif Trump] adalah satu momentum untuk melakukan koreksi terhadap peraturan-peraturan perdagangan yang menurut kami juga dari asosiasi ritel Hippindo, banyak sekali menyulitkan pengusaha ritel untuk mengimpor barang yang belum diproduksi di Indonesia, banyaknya tarif barrier, banyaknya kuota, banyaknya safeguard,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah peraturan tersebut membuat bisnis untuk sektor ritel dan perdagangan menjadi sangat sulit. Untuk itu, dia berharap, pemerintah dapat membuat peraturan yang memudahkan berbisnis di Indonesia dan secara global.
“Kami menyambut baik upaya merapikan daripada tarif-tarif ini dengan adanya Trump ini menjadi momentum untuk membuat suatu keseimbangan baru yang memudahkan berbisnis di Indonesia dan di seluruh dunia,” ucapnya.
Seperti diketahui, Presiden Trump menunda skema tarif timbal balik atau tarif resiprokal selama 90 hari, kecuali untuk China.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum penundaan tarif ini untuk menyesuaikan kembali skema negosiasi.
“Penundaan [tarif tinggi] ini bisa dibaca sebagai jendela waktu untuk memperkuat posisi tawar, terutama dalam kerangka kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih seimbang dengan AS,” ujar Andry kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).
Menurut dia, pemerintah harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan (trade agreement) yang sempat tertunda, termasuk memperbesar impor dari AS.
Selain itu, lanjut Andry, pemerintah juga harus mendorong relaksasi hambatan non-tarif untuk produk ekspor unggulan Indonesia. Di sisi lain, pemerintah harus tetap memperkuat diversifikasi pasar.
“Indonesia juga harus tetap memperkuat diversifikasi pasar ekspor dan investasi, mengingat ketidakpastian global masih sangat tinggi,” pungkasnya.
Riyadh –
Amerika Serikat (AS) semakin dekat dengan kemitraan energi penting dengan Arab Saudi, yang dapat membuka jalan bagi pengembangan nuklir komersial di kerajaan tersebut. Menteri Energi AS Chris Wright menyebut kesepakatan nuklir dapat dicapai hanya dalam beberapa bulan ke depan.
Dalam wawancara eksklusif dengan Al Arabiya News menjelang kunjungan Presiden Donald Trump ke Saudi bulan depan, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (14/4/2025), Wright mengonfirmasi bahwa AS sedang bersiap untuk menandatangani perjanjian kerja sama energi yang luas dalam beberapa pekan ke depan.
Kesepakatan khusus soal nuklir, sebut Wright, kemungkinan akan menyusul dalam beberapa bulan mendatang.
“Saya pikir dalam jangka pendek, kami akan menandatangani perjanjian yang lebih luas tentang kerja sama di seluruh bidang energi, dalam kemitraan, dalam investasi, dalam investigasi. Nuklir tentu saja menjadi salah satu bidang itu,” kata Wright dalam wawancara eksklusif pada Minggu (13/4) waktu setempat.
“Untuk mendapatkan perjanjian khusus untuk bermitra dalam pengembangan nuklir komersial di Arab Saudi, hal itu akan memakan waktu sedikit lebih lama, itu akan memakan waktu berbulan-bulan, bukan berminggu-minggu, tetapi Anda akan mewujudkannya. Saya pikir itu dimungkinkan,” ucapnya.
Kesepakatan semacam itu akan bergantung pada penandatanganan apa yang disebut sebagai “Perjanjian 123” oleh Arab Saudi dengan AS — prasyarat untuk setiap kerja sama nuklir AS di bawah Undang-undang Energi Atom.
Perjanjian ini mengikat secara hukum dan dirancang untuk memastikan bahwa kerja sama nuklir sipil tidak berkontribusi pada proliferasi senjata.
“Itu tidak akan terjadi tanpa perjanjian itu. Kita memerlukan Perjanjian 123 dan kerangka kerja yang lebih luas dan spesifik tentang bagaimana kita akan bekerja sama dan bagaimana segala sesuatunya akan berjalan,” imbuhnya.
Kunjungan Wright ke Riyadh mencerminkan pendekatan yang diperbarui terhadap kawasan Teluk dari pemerintahan Trump, yang ditunjukkan dengan kunjungan luar negeri pertama Presiden AS ke Saudi pada masa jabatan pertamanya.
Waktu dan nada pernyataan yang disampaikan Wright menunjukkan langkah reset yang disengaja untuk diplomasi energi AS di kawasan tersebut. Selain kerja sama nuklir, Wright menekankan pentingnya dialog di seluruh spektrum energi.
“Kami berbicara soal minyak, gas alam, tenaga surya, penyimpanan energi, aliran air, dan industri,” sebutnya.
Trump diperkirakan akan mengunjungi Saudi bulan depan, yang menandakan penyelarasan strategis lebih dalam dan keterlibatan ekonomi dengan kawasan Teluk.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan relaksasi kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk impor dari Amerika Serikat hanya sebatas barang dari sektor industri teknologi, informasi, dan komunikasi atau ICT.
Relaksasi TKDN untuk barang industri ICT dari AS ini menjadi bagian dari kebijakan yang akan dibawa pemerintah untuk negosiasi tarif perdagangan yang dikenakan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%. Negosiasi itu dijadwalkan di Washington DC pada 16-23 April 2025.
“TKDN yang kaitannya dengan ICT,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu. Ia menegaskan, relaksasi kewajiban pemenuhan TKDN itu sebatas untuk barang-barang dari AS, tidak berlaku secara general, termasuk tidak untuk semua barang.
Ia meyakini, relaksasi kebijakan TKDN untuk barang ICT dari AS tidak akan membuat perusahaan dari negara lain di luar AS akan angkat kaki dari Indonesia, yang selama ini sudah konsisten memenuhi ketentuan TKDN yang persentasenya 35% seperti untuk produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).
“Jadi enggak juga sih, karena kalau pun relaksasi TKDN terjadi kan sebenarnya kita bisa ekstensifikasi fiskal dan lain-lain. Tapi sejauh ini masih kita lihat yang US,” tegas Todotua.
Kebijakan relaksasi TKDN untuk negosiasi tarif dengan AS ini akan dibawa pemerintah bersama dengan upaya deregulasi kebijakan perdagangan internasional Indonesia dengan AS. Selain itu ada upaya untuk menambah porsi pembelian barang-barang dari AS senilai US$ 18 miliar hingga US$ 19 miliar.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, nilai pembelian barang-barang dari AS itu setara dengan defisit neraca perdagangan AS dengan Indonesia yang selama ini dikeluhkan Trump.
“Konteksnya balance deficit, pasti harus dihitung di neraca perdagangan kan. Jadi intinya kita meningkatkan pembelian barang dari US,” tutur Susiwijono.
(miq/miq)