Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Iran Kecam Pendekatan Bullying AS terhadap Venezuela

    Iran Kecam Pendekatan Bullying AS terhadap Venezuela

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengecam apa yang disebutnya sebagai “pendekatan bullying” Amerika Serikat terhadap Venezuela. Hal ini disampaikannya pada hari Rabu (26/11) seiring Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Venezuela.

    Amerika Serikat telah mengerahkan kapal induk terbesar di dunia ke kawasan Karibia, disertai armada kapal perang, yang secara resmi digunakan untuk operasi antinarkoba yang menargetkan Venezuela.

    Amerika Serikat juga telah melancarkan sekitar 20 serangan udara terhadap kapal-kapal yang diduga sebagai penyelundup narkoba di Karibia dan Pasifik timur, yang menewaskan lebih dari 80 orang.

    Venezuela mengklaim bahwa kampanye antinarkoba AS di kawasan tersebut merupakan dalih untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro dan menyita cadangan minyak negara tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (26/11/2025), dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil Pinto, Araghchi mengecam AS. Dia menyebut ancaman AS untuk menggunakan kekerasan sebagai “pelanggaran berat” Piagam PBB.

    Trump telah berulang kali menuduh Maduro memimpin kartel narkoba.

    Presiden AS tersebut juga telah mengizinkan penggunaan operasi rahasia CIA di negara Amerika Latin tersebut, sembari menegaskan kembali bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk memerintahkan intervensi militer di sana.

    Baik Iran maupun Venezuela telah lama berada di bawah sanksi AS.

    Maduro terakhir kali mengunjungi Iran pada tahun 2022, ketika kedua sekutu tersebut menandatangani perjanjian kerja sama selama 20 tahun.

    Tahun berikutnya, Presiden Iran saat itu, Ebrahim Raisi berkunjung ke Caracas dalam rangka kunjungan ke Kuba, Nikaragua, dan Venezuela.

    Lihat juga Video: Pesawat Presiden Venezuela Disita AS Gegara Dibeli Secara Ilegal

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Tangkal Ancaman China, Taiwan Siapkan Anggaran Pertahanan Rp 664 T

    Tangkal Ancaman China, Taiwan Siapkan Anggaran Pertahanan Rp 664 T

    Taipei –

    Pemerintah Taiwan akan mengajukan anggaran pertahanan tambahan sebesar NT$ 1,25 triliun, atau setara Rp 664 triliun, sebagai bentuk penegasan tekad dalam mempertahankan diri menghadapi ancaman yang semakin meningkat dari China.

    Hal tersebut, seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (26/11/2025), diumumkan langsung oleh Presiden Lai Ching-te dalam konferensi pers di kantor kepresidenan Taiwan pada Rabu (26/11) waktu setempat.

    China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, telah meningkatkan tekanan militer dan politik selama lima tahun terakhir untuk menegaskan klaimnya, yang ditolak mentah-mentah oleh Taipei.

    Ketika Taiwan menghadapi desakan dari Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan anggaran pertahanannya sendiri, Lai mengatakan pada Agustus lalu bahwa dirinya mengharapkan peningkatan anggaran pertahanan menjadi 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2030.

    Saat mengumumkan paket anggaran pertahanan tambahan itu, Lai menyebut sejarah telah membuktikan bahwa upaya berkompromi dalam menghadapi agresi tidak akan menghasilkan apa-apa selain “perbudakan”.

    “Tidak ada ruang untuk kompromi terkait keamanan nasional,” tegasnya.

    “Kedaulatan nasional dan nilai-nilai inti kebebasan serta demokrasi merupakan fondasi bangsa kita,” ucap Lai.

    Lai pertama kali mengumumkan rencana belanja baru itu dalam tulisan opini pada surat kabar terkemuka AS, Washington Post, pada Selasa (25/11) waktu setempat. Dalam pernyataannya, dia menegaskan bahwa Taiwan menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan diri.

    “Ini merupakan perjuangan antara mempertahankan Taiwan yang demokratis dan menolak untuk tunduk menjadi ‘Taiwan-nya China’,” sebutnya, sembari menyebut persoalannya bukan sekadar perjuangan ideologis atau perselisihan tentang “penyatuan versus kemerdekaan”.

    Anggaran tambahan itu, sebut Lai dalam tulisan opininya, akan digunakan untuk “akuisisi senjata-senjata baru yang signifikan dari AS, tetapi juga akan sangat meningkatkan kemampuan asimetris Taiwan”.

    Dia mengatakan akan mempercepat pengembangan apa yang disebut “T-Dome” — sistem pertahanan udara berlapis — yang akan “membawa kita lebih dekat ke visi Taiwan yang tak tergoyahkan, yang dilindungi oleh inovasi dan teknologi”.

    Pengumuman ini disampaikan di tengah ketegangan diplomatik antara Jepang dan China beberapa pekan terakhir, menyusul pernyataan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi yang mengisyaratkan Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika serangan Beijing terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Jepang.

    Pengumuman ini juga menyusul persetujuan AS, pada awal bulan ini, untuk penjualan suku cadang dan komponen militer senilai US$ 300 juta dalam penjualan militer pertama Washington kepada Taiwan sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih awal tahun ini.

    Lihat juga Video: China Marah AS Masih ‘Main Api’ dengan Taiwan

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Cara Uni Eropa Saingi China di Afrika

    Cara Uni Eropa Saingi China di Afrika

    Jakarta –

    Maria Magdalena dan keempat anaknya tinggal di sebuah gubuk kayu di sebuah permukiman kecil di tanah berpasir di Semenanjung Ilha do Cabo, Angola. Dari tempat itu, dia bisa melihat kapal-kapal kargo mengantre panjang untuk masuk ke pelabuhan ibu kota, Luanda.

    Angola kaya akan bahan mentah, tetapi sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan.

    Magdalena juga dapat melihat cakrawala kota, tetapi dia tidak mengikuti pertemuan puncak penting yang berlangsung di distrik pemerintahan ibu kota di seberang teluk. Mengurus kehidupan sehari-harinya saja sudah cukup sulit.

    “Saya sangat butuh pekerjaan. Tanpa pekerjaan, saya tidak bisa memberi makan anak-anak saya,” katanya.

    Afrika dan Eropa dalam mode krisis

    Di Luanda, Uni Afrika (UA) dan Uni Eropa (UE) mengadakan pertemuan puncak ketujuh mereka dengan tema “mempromosikan perdamaian dan kemakmuran melalui multilateralisme yang efektif.” Bersama-sama, mereka mewakili 82 negara dengan populasi hampir 2 miliar orang.

    Sebelumnya, tidak ada tekanan sebesar ini. “Seperti kita tahu, ketidakpastian mendominasi panggung internasional. Norma geopolitik internasional yang mapan sedang ditantang,” kata Mahmoud Youssouf, Ketua Komisi AU, dalam sebuah pernyataan sebelum konferensi.

    Rusia tengah berperang di Eropa, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan tarif radikal dan merusak aturan Organisasi Perdagangan Dunia. Cina mendorong penetrasi agresif ke pasar global. Konflik di Afrika juga meningkat, mulai dari perang brutal berkecamuk di Sudan dan ekstremisme jihad menyebar di wilayah Sahel.

    Sebelum memasuki ruang konferensi, Friedrich Merz menghadiri pertemuan informal mendadak dengan para pemimpin UE. Bahkan di Luanda, Afrika, diskusi tentang cara merespons perang Rusia melawan Ukraina juga tetap berlangsung.

    Bagi Merz dan para kepala negara lainnya, ini adalah politik dalam mode krisis, ketika Afrika dan Eropa berusaha merapatkan barisan. Dalam deklarasi akhir pertemuan, mereka menegaskan perlunya tatanan dunia “berdasarkan hukum internasional dan multilateralisme yang efektif.”

    Potensi Afrika dan ketergantungan Eropa

    Uni Eropa adalah mitra dagang dan investor terbesar bagi Afrika. Menurut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, sepertiga dari seluruh ekspor Afrika ditujukan ke Eropa.

    Banyak negara Afrika memiliki bahan baku penting yang dibutuhkan Eropa untuk transisi energi dan industri, misalnya logam tanah jarang, tembaga, kobalt, dan litium. Namun, persaingan sangat ketat dan Afrika ingin menghindari ketergantungan pada satu pihak.

    “Dunia tidak hanya terdiri dari satu atau dua negara. Kami bekerja sama dengan siapa pun yang terbuka pada kami,” kata Presiden Angola Joao Lourenco, Ketua AU saat ini. “Kami terbuka pada dunia.”

    “Kita tidak ingin membiarkan benua ini dikuasai pihak lain,” ujar Merz, terutama merujuk pada Cina.

    Melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative), Cina telah berinvestasi dalam pembangunan jembatan, pelabuhan, dan jalan raya di Afrika. Bahkan bandara baru di Luanda dibangun dan dibiayai Cina sebagai proyek prestisius.

    “Cina membantu membangun kembali Angola setelah perang saudara pada 2002 melalui pinjaman dan proyek infrastruktur,” kata Vandre Spellmeier dari Delegasi Industri dan Perdagangan Jerman di Angola (AHK Angola) kepada DW.

    Menurutnya, “belum terlambat bagi Uni Eropa.” Angola kini berusaha membebaskan diri dari beban utang besar kepada Cina, jelasnya.

    Produk lokal, alih-alih ekspor mentah

    “Kerja sama Afrika-Eropa di masa depan harus menekankan pertukaran pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengubah perekonomian lokal Afrika,” kata Hermine Sam, Koordinator Program Selatan di German Marshall Fund, kepada DW.

    Jika tidak, katanya, pola lama akan terus berulang. “Bahan mentah keluar dengan harga murah dan kembali dalam bentuk barang jadi dengan harga mahal.”

    Olaf Wientzek, kepala dialog pembangunan multinasional di Yayasan Konrad Adenauer di Brussel, melihat ini sebagai titik tumpu. “Memperkuat kapasitas pengolahan lokal, di sinilah Eropa bisa unggul dari Cina,” katanya kepada DW.

    Dia mengakui bahwa prosedur Eropa sering lebih ketat dan lebih lambat. “Namun, Eropa ingin memberikan lebih banyak ruang bagi sektor ekonomi dibanding Cina.”

    Global Gateway: Jawaban Eropa terhadap Cina

    Inisiatif Global Gateway sering dianggap sebagai respons UE terhadap Cina. Program investasi ini mendukung proyek infrastruktur dengan pendanaan UE dan investor swasta.

    Salah satu proyek unggulan Global Gateway sedang dibangun di Angola: Koridor Lobito, sebuah jalur kereta yang menghubungkan wilayah kaya bahan mentah di Angola, Republik Demokratik Kongo, dan Zambia dengan pantai Atlantik. Di sepanjang jalur ini akan dibangun berbagai bisnis, dari pertanian hingga logistik.

    UE sangat bangga dengan proyek percontohan ini. “Saat kami menghubungkan Afrika dengan pasar global, kami juga mendukung perdagangan di dalam benua Anda. Saya pikir ini cara terbaik bagi perusahaan Afrika untuk berkembang dan bersaing di pasar global,” ujar von der Leyen.

    Kanselir Merz mendukung pernyataannya. “Pasar tunggal Eropa adalah kisah sukses besar dan proyek perdamaian terbesar yang pernah dimiliki Eropa. Kemudian, dengan latar belakang itu, Jerman mendukung Kawasan Perdagangan Bebas Pan-Afrika sejak awal,” katanya.

    Namun, kritik tetap muncul. “Dalam perumusannya, Global Gateway tidak dikembangkan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan Afrika dan mengabaikan prioritas Afrika,” kata Hermine Sam kepada DW.

    Dia menambahkan bahwa UE sering dikritik karena “banyak bicara tetapi sedikit hasil, terutama dibanding Cina.”

    Hasil KTT Luanda

    Afrika merupakan benua yang sangat muda, 40% penduduknya berusia di bawah 15 tahun. Mereka membutuhkan pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Ini sangat kontras dengan Eropa, di mana hanya 16% penduduk berusia di bawah 15 tahun.

    “Generasi muda Afrika, yang kreatif, dinamis, dan tumbuh dengan sangat cepat, adalah salah satu aset terbesar bagi masa depan bersama kita,” kata Presiden Dewan Eropa Antonio Costa.

    Namun, apa yang tersisa setelah dua hari KTT UE-AU di Luanda, yang bahkan dijadikan hari libur nasional karena banyaknya tamu internasional?

    Magdalena, ibu empat anak itu, berkata bahwa dia menghindari politik. Dia sedang menggoreng makanan di atas tungku arang kecil. Magdalena pun memiliki harapan bagi masa depannya.

    “Aku masih muda. Aku sangat butuh pekerjaan, sesegera mungkin.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)

  • Ramai Debat Kebijakan Nuklir Jepang, Apa Kata Penyintas Bom Atom?

    Ramai Debat Kebijakan Nuklir Jepang, Apa Kata Penyintas Bom Atom?

    Jakarta –

    Partai Liberal Demokrat (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa di Jepang akan membahas kebijakan keamanan nasional negara tersebut, ketika menghadapi tantangan keamanan yang semakin besar di Asia Timur Laut. Hal itu juga menyangkut soal pilihan Jepang harus menghapus tiga prinsip yang telah lama dianut, yaitu tidak memiliki, tidak memproduksi, atau tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.

    Gagasan bahwa Jepang, satu-satunya yang pernah menjadi target serangan bom atom dalam perang, mungkin akan mengubah pendiriannya dan mengembangkan kemampuan penangkal nuklir sendiri telah memicu penolakan keras di dalam negeri. Terutama pada peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dan berakhirnya Perang Dunia II.

    “Tiga prinsip non-nuklir merupakan kebijakan nasional dasar yang didasarkan pada konsensus nasional,” kata Akira Kawasaki, anggota komite eksekutif NGO Peace Boat yang berbasis di Jepang, sekaligus koordinator bersama Jaringan untuk Penghapusan Senjata Nuklir.

    Kawasaki mencatat bahwa Parlemen Jepang telah mengesahkan resolusi yang mendukung prinsip-prinsip tersebut, “padahal mantan perdana menteri telah berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut pada bulan Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hiroshima dan Nagasaki.”

    “Saya sendiri sangat terkejut mendengar laporan bahwa pemerintah mungkin akan meninjau kembali prinsip-prinsip non-nuklir dan kelompok-kelompok perdamaian serta mereka yang mewakili ‘hibakusha’ (korban bom atom) juga merasa terkejut,” katanya kepada DW.

    Tokyo soroti perubahan kebijakan nuklir

    Kontroversi muncul pada 11 November 2025 ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menolak mengonfirmasi kepada komite parlemen bahwa pemerintahnya akan tetap berkomitmen pada tiga prinsip non-nuklir yang secara resmi diadopsi pada tahun 1971.

    Pada 20 November 2025, Kepala Kebijakan Partai LDP Takayuki Kobayashi semakin memicu kekhawatiran, dengan mengatakan bahwa tinjauan strategi keamanan Jepang mendatang akan mencakup di semua bidang.

    Pemerintah juga akan meninjau kembali belanja pertahanan dan akan menyusun proposal yang mencakup seluruh aspek keamanan nasional pada akhir April 2026.

    Penolakan terhadap rencana tersebut sangat tegas.

    Sebuah editorial yang diterbitkan oleh harian The Mainichi pada 19 November 2025 menyatakan, “mengulangi prinsip ini akan menandai langkah mundur dari jalur Jepang sebagai negara damai. Jika Takaichi memaksakan pandangan pribadinya dan bertindak gegabah, hal itu akan meninggalkan bekas luka yang abadi.”

    Editorial tersebut, bagaimanapun, mengakui kalau “tidak diragukan lagi bahwa lingkungan keamanan Jepang telah menjadi lebih serius,” dengan mengutip invasi Rusia ke Ukraina dan percepatan program senjata nuklir Korea Utara.

    “Namun, mengabaikan idealisme Jepang akan menghancurkan puluhan tahun upaya menuju penghapusan senjata nuklir. Hal itu juga akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga,” tambahnya.

    Penyintas pimpin penolakan atas nuklir

    Yoshihiko Noda, mantan perdana menteri dan kini ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang dari kelompok oposisi, menyuarakan pandangan serupa dengan mengatakan bahwa Jepang harus “memimpin” dalam mempromosikan penghapusan senjata nuklir. Dalam sebuah konferensi pers pada pertengahan November 2025, Yoshihiko Noda berjanji bahwa dia akan menentang perubahan terhadap prinsip-prinsip non-nuklir negara tersebut.

    Nihon Hidankyo, atau Organisasi Konfederasi Jepang Korban Bom A- dan H-, juga mengkritik, dengan mengeluarkan pernyataan pada 20 November 2025, menyatakan bahwa mereka “menolak keras” upaya untuk membatalkan prinsip-prinsip tersebut.

    Dia menambahkan bahwa para penyintas Hiroshima dan Nagasaki “tidak boleh membiarkan senjata nuklir dibawa ke Jepang atau membiarkan negara ini menjadi basis perang nuklir atau sasaran serangan nuklir.”

    Terumi Tanaka, seorang anggota kelompok tersebut yang berusia 92 tahun, mengatakan kepada Kyodo News Agency bahwa senjata nuklir adalah “alat setan.”

    Menurut Akira Kawasaki, jajak pendapat berulang selama dekade terakhir menunjukkan bahwa sekitar 70% warga Jepang mendukung pemeliharaan tiga prinsip non-nuklir, meskipun ketegangan geopolitik di kawasan tersebut telah meningkat.

    Ketegangan tersebut meningkat lebih tajam baru-baru ini setelah Takaichi menyatakan bahwa serangan Cina terhadap Taiwan akan menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang dan akan memerlukan pengerahan Pasukan Pertahanan Jepang.

    Ketegangan politik Cina-Jepang meningkat

    Beijing dan Tokyo sejak saat itu saling melontarkan kritik. Cina mulai menyiarkan video propaganda anti-Jepang, meningkatkan sanksi ekonomi, dan menuduh Tokyo memicu ketegangan regional.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum berkomentar secara publik tentang perselisihan antara Cina dan Jepang. Namun, dalam panggilan telepon dengan Presiden Cina Xi Jinping pada Senin (24/11), Xi mengatakan kepada Trump bahwa “kembalinya Taiwan ke Cina merupakan bagian penting dari visi Beijing terhadap tatanan dunia,” menurut laporan kantor berita resmi Cina, Xinhua.

    Pada Minggu (23/11), Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengunjungi Pulau Yonaguni di barat daya Kepulauan Okinawa dan hanya berjarak 110 kilometer dari Taiwan. Kunjungan itu bertujuan untuk memeriksa lokasi rencana penempatan baterai rudal Surface-to-air missiles (SAM) jarak menengah yang baru.

    Perdebatan nuklir Jepang picu kekhawatiran

    Cina menanggapi dengan menyatakan bahwa penempatan tersebut merupakan upaya untuk “menciptakan ketegangan regional dan memicu konfrontasi militer.”

    Tilman Ruff, seorang profesor di Universitas Melbourne dan co-presiden International Physicians for the Prevention of Nuclear War, mengatakan bahwa Jepang telah lama secara efektif turut serta dalam penerimaan senjata nuklir karena bergantung pada payung nuklir AS dan telah membiarkan AS memiliki senjata nuklir di Jepang, termasuk di atas kapal perang.

    Namun, memiliki kemampuan nuklir sendiri akan menjadi langkah besar melampaui itu.

    “Jika Jepang menempatkan senjata nuklirnya sendiri, itu akan menjadi perkembangan yang sangat signifikan,” jelasnya.

    “Hal itu akan mengganggu stabilitas seluruh Asia Timur Laut dan bisa memicu gelombang proliferasi yang akan membuat Korea Selatan jauh lebih mungkin untuk menempatkan senjata nuklir, semua hal tersebut akan memperburuk perlombaan senjata regional.”

    “Namun, saya rasa ada kekhawatiran yang cukup besar di kalangan masyarakat Jepang,” katanya.

    “Ada sensitivitas yang sangat kuat di Jepang yang didasarkan pada pemahaman dan penolakan terhadap apa yang sebenarnya dilakukan oleh senjata nuklir.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)

  • Eks Presiden Brasil Mulai Jalani Masa Hukuman 27 Tahun Penjara

    Eks Presiden Brasil Mulai Jalani Masa Hukuman 27 Tahun Penjara

    Brasilia –

    Mahkamah Agung Brasil, pada Selasa (25/11) waktu setempat, memerintahkan mantan Presiden Jair Bolsonaro untuk mulai menjalani masa hukuman 27 tahun penjara terkait upayanya merencanakan kudeta yang gagal. Bolsonaro harus mendekam di dalam penjara setelah semua permohonan bandingnya ditolak.

    Bolsonaro yang menjabat Presiden Brasil tahun 2019-2022, mengakhiri karier politiknya dengan dipenjara di sebuah ruangan kecil di markas besar kepolisian. Ruangan tempat Bolsonaro menjalani masa hukumannya itu dilengkapi televisi, kulkas mini dan pendingin ruangan atau AC.

    Mantan presiden berusia 70 tahun ini telah dinyatakan bersalah pada September lalu, terkait rencana menghentikan Luiz Inacio Lula da Silva menjabat sebagai Presiden Brasil setelah pemilu tahun 2022, yang mencakup rencana untuk membunuh veteran sayap kiri tersebut.

    Jaksa penuntut Brasil menyebut rencana itu gagal karena kurangnya dukungan dari petinggi militer. Bolsonaro bersikeras menegaskan dirinya tidak bersalah dan merupakan korban persekusi politik.

    Pada awal bulan ini, Mahkamah Agung Brasil menolak banding yang diajukan Bolsonaro. Dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir AFP, Rabu (26/11/2025), Mahkamah Agung menegaskan utusan itu telah final.

    Mahkamah Agung Brasil, dalam pernyataan pada Selasa (25/11), juga memerintahkan pengadilan militer untuk memutuskan apakah Bolsonaro harus dicopot dari pangkat kapten militer yang disandangnya.

    Bolsonaro menjalani tahanan rumah hingga Sabtu (22/11) waktu setempat, ketika dia dipindahkan penahanannya di markas besar kepolisian di ibu kota Brasilia karena merusak monitor pergelangan kaki yang dipakainya. Dia merusak gelang monitor itu dengan solder, namun berdalih melakukannya karena ‘rasa ingin tahu’.

    Salah satu hakim Mahkamah Agung Brasil, Alexandre de Moraes, mengatakan ada tanda-tanda Bolsonaro berencana melarikan diri selama acara doa bersama yang digelar putranya di luar rumahnya. Moraes merujuk pada lokasi Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di dekat rumahnya, dan hubungan dekat Bolsonaro dengan Presiden Donald Trump, yang mengindikasikan kemungkinan dia mencoba kabur untuk mencari suaka politik.

    Dikatakan oleh Bolsonaro bahwa dirinya bertindak karena “paranoia” yang dipicu oleh obat-obatan yang dikonsumsinya. Dia membantah dirinya mencoba untuk melarikan diri.

    Mahkamah Agung Brasil memutuskan Bolsonaro akan tetap ditahan di ruang petugas — ruang aman bagi narapidana atau tahanan yang dilindungi — yang menjadi tempatnya ditahan di Brasilia saat ini.

    Lima terdakwa lainnya dalam kasus yang sama dengan Bolsonaro, termasuk jenderal militer dan mantan menteri, juga mulai menjalani masa hukuman penjara mereka — yang bervariasi antara 19 tahun penjara hingga 26 tahun penjara — pada Selasa (25/11) waktu setempat.

    Mantan kepala intelijen era Bolsonaro, Alexandre Ramagem, yang divonis 16 tahun penjara telah dinyatakan sebagai buronan usai baru-baru ini kabur ke AS.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Polisi Gerebek Rumah Eks Presiden Brasil Jair Bolsonaro”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Harga Minyak Dunia Hari Ini, Brent hingga WTI Kompak Anjlok

    Harga Minyak Dunia Hari Ini, Brent hingga WTI Kompak Anjlok

    Liputan6.com, Jakarta Harga minyak turun pada perdagangan Selasa (Rabu waktu Jakarta), turun lebih dari 1% setelah laporan berita mengutip seorang pejabat AS yang mengatakan bahwa Ukraina telah menyetujui kesepakatan damai.

    Dikutip dari CNBC, Rabu (26/11/2025), harga minyak Brent turun 89 sen atau 1,4% dan ditutup pada harga USD 62,48 per barel. Sedangkan harga minyak West Texas Intermediate (WTI) turun 89 sen atau 1,51% dan ditutup pada USD 57,95.

    ABC News dan CBS News melaporkan bahwa seorang pejabat AS mengatakan Ukraina telah menyetujui persyaratan kesepakatan damai potensial.

    Seorang pejabat Ukraina mengatakan kepada Reuters bahwa Kyiv mendukung esensi kerangka kerja perdamaian setelah pembicaraan dengan AS di Jenewa, tetapi beberapa isu paling sensitif dari kerangka kerja tersebut masih harus dibahas antara presiden kedua negara.

    Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Rustem Umerov menyatakan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dapat mengunjungi AS dalam beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang Ukraina dengan Rusia.

    “Beberapa media melaporkan bahwa Ukraina menyetujui kesepakatan damai. Namun, perlu dua pihak untuk berunding, dan masih belum jelas apakah Rusia juga setuju,” kata Analis UBS Giovanni Staunovo.

    Kesepakatan damai Ukraina-Rusia dapat menyebabkan pencabutan sanksi terhadap Moskow, sehingga melepaskan pasokan minyak yang sebelumnya dibatasi ke pasar.

    Kedua patokan harga minyak mentah naik 1,3% pada hari Senin karena meningkatnya keraguan tentang kesepakatan damai mengurangi ekspektasi terhadap aliran pasokan minyak mentah dan bahan bakar Rusia yang tak terkekang.

     

  • Kepala DEN AS Jadi Calon Kuat Bos The Fed Gantikan Powell

    Kepala DEN AS Jadi Calon Kuat Bos The Fed Gantikan Powell

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, disebut menjadi kandidat terkuat Ketua Federal Reserve (The Fed) berikutnya, seiring dengan proses pencarian pengganti Jerome Powell yang memasuki pekan-pekan akhir.

    Menurut sejumlah sumber yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (26/11/2025), Presiden AS Donald Trump menginginkan sosok yang dekat dan dia percaya memimpin bank sentral yang independen tersebut. 

    Hassett dinilai sebagai figur yang dapat membawa pendekatan Trump dalam pemangkasan suku bunga ke dalam kebijakan The Fed — sesuatu yang sudah lama diinginkan Trump.

    Namun, sumber tersebut menekankan bahwa Trump dikenal kerap membuat keputusan mengejutkan, sehingga nama calon tidak dapat dianggap final sebelum diumumkan secara resmi.

    Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt belum dapat memastikan kabar tersebut. 

    “Tidak ada yang benar-benar tahu apa keputusan Presiden Trump sampai beliau mengumumkannya. Nantikan saja,” ujar Leavitt dalam pernyataan tertulis

    Kedekatan dengan Trump

    Pemilihan Ketua The Fed merupakan salah satu jalur paling langsung bagi presiden untuk memengaruhi arah kebijakan bank sentral. Trump sebelumnya menunjuk Jerome Powell pada masa jabatan pertamanya, tetapi kemudian menyesal karena Powell tidak memangkas suku bunga secepat yang ia harapkan.

    Hassett dinilai sejalan dengan pandangan Trump bahwa suku bunga masih perlu diturunkan lebih jauh. Pada 20 November, dia mengatakan jika memimpin The Fed saat ini, dirinya akan memangkas suku bunga sekarang karena data yang mengindikasikan pelonggaran kebijakan moneter. Hassett juga mengkritik The Fed karena gagal mengendalikan inflasi pascapandemi.

    Kabar bahwa Hassett menjadi kandidat utama membuat imbal hasil Treasury tenor 10 tahun turun di bawah 4% untuk pertama kalinya dalam sebulan.

    The Fed selama ini kerap menjadi sasaran kritik Trump, termasuk ketika ia menuding Powell terlalu lambat memangkas biaya pinjaman. 

    Trump bahkan pernah mempertimbangkan memecat Powell dan menentang renovasi kampus The Fed. Saat ini, Gedung Putih juga tengah terlibat dalam sengketa hukum terkait upaya Trump memberhentikan Gubernur The Fed Lisa Cook.

    Kondisi itu menempatkan tekanan besar pada Menteri Keuangan Scott Bessent, yang memimpin proses seleksi Ketua The Fed berikutnya, untuk menyeimbangkan calon yang pro-pemangkasan suku bunga namun tetap dipercaya pasar keuangan.

    Proses Seleksi Mengerucut

    Setelah menahan suku bunga sepanjang 2025, The Fed mulai memangkas suku bunga acuan 25 basis poin pada September dan Oktober. Namun, perpecahan pandangan soal inflasi dan pasar tenaga kerja membuat keputusan penurunan suku bunga pada Desember masih belum pasti.

    Bessent mengatakan bahwa Trump kemungkinan besar akan mengumumkan pilihannya dalam satu bulan ke depan, sebelum libur Natal pada 25 Desember.

    Trump sendiri sebelumnya mengisyaratkan bahwa keputusannya sudah hampir final. Pada 18 November lalu, Trump mengatakan bahwa dia sudah menetapkan pilihannya tanpa menyebutkan nama. 

    Pada September, Trump menyebut Hassett, mantan pejabat The Fed Kevin Warsh, dan Gubernur The Fed Christopher Waller sebagai tiga kandidat teratas.

    “Presiden Trump belajar banyak di periode pertama soal pentingnya menempatkan orang yang memahami arah dan prioritasnya, terutama di jabatan kunci seperti Direktur FBI dan Ketua The Fed. Saya tidak melihat dia akan memilih seseorang yang tidak dia kenal dekat untuk menggantikan Powell,” ujar mantan Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer.

    Lima Kandidat Terakhir

    Sejak musim panas, Bessent telah mewawancarai hampir selusin calon pengganti Powell, yang kini mengerucut menjadi lima nama: Hassett, Warsh, Waller, Wakil Ketua The Fed untuk Pengawasan Michelle Bowman, dan eksekutif BlackRock Rick Rieder.

    Wawancara akan selesai pekan ini. Para finalis kemudian akan bertemu Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles dan Wakil Presiden JD Vance. Calon Chairman The Fed nantinya juga harus mendapat persetujuan Senat.

    Mengerucutnya dukungan kepada Hassett terjadi seiring meningkatnya frustrasi Trump terhadap Powell. Pekan lalu Trump menyebut Powell sangat tidak kompeten dan mengatakan ingin memecatnya jika bukan karena Bessent yang menahannya. 

    Trump bahkan bercanda bahwa jika Bessent gagal mengamankan suku bunga lebih rendah, dia pun bisa ikut dipecat.

    Meski demikian, posisi Bessent masih aman. Trump bahkan menilai dirinya sebagai salah satu nama yang layak menjadi Ketua The Fed, meski Bessent menegaskan dia lebih suka tetap memimpin Departemen Keuangan.

    Neil Dutta dari Renaissance Macro Research menilai Hassett akan kesulitan mendapatkan dukungan dari anggota Federal Open Market Committee (FOMC).

    “Saya tidak melihat Hassett akan mudah menjalankan tugas tahun depan jika dia jadi ketua. Dia juga terlihat sebagai sosok yang paling mudah ditekan oleh Trump. Bessent tidak begitu,” jelas Dutta

    Ketua The Fed berikutnya kemungkinan akan ditunjuk untuk masa jabatan 14 tahun sebagai gubernur yang dimulai 1 Februari. Kursi itu saat ini diisi Stephen Miran, yang sedang cuti dari Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih. 

    Adapun masa jabatan Powell sebagai ketua berakhir Mei 2026, meski ia masih dapat menjabat sebagai gubernur selama dua tahun lagi.

    Powell belum menyatakan apakah akan mundur dari dewan setelah masa jabatannya sebagai ketua berakhir. Jika dia mundur, pemerintahan Trump akan mendapatkan satu kursi tambahan untuk diisi tahun depan.

  • AS Ungkap Progres Negosiasi Damai Ukraina-Rusia, Isu Krusial Masih Buntu

    AS Ungkap Progres Negosiasi Damai Ukraina-Rusia, Isu Krusial Masih Buntu

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat menyatakan optimisme atas kemajuan pembicaraan damai Rusia-Ukraina, namun menegaskan masih ada sejumlah isu krusial yang harus dirundingkan di level presiden, di tengah spekulasi bahwa kesepakatan hampir tercapai.

    Menurut seorang sumber yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (26/11/2025), pembahasan kesepakatan damai itu, masih harus dinegosiasikan lebih lanjut. Kesepakatan tersebut rencananya akan mencakup permasalahan terkait wilayah dan jaminan keamanan.

    Isu-isu tersebut diperkirakan baru bisa diputuskan pada level presiden. Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena pembicaraan bersifat tertutup.

    Presiden AS Donald Trump pada Selasa menyatakan bahwa kedua pihak sangat dekat mencapai kesepakatan, meskipun mengakui proses tersebut tidak mudah.

    “Tapi saya rasa kita akan sampai ke sana,” ujarnya, menambahkan bahwa ia melihat adanya “kemajuan.”

    Pejabat Ukraina sebelumnya mengisyaratkan keinginan untuk mendapatkan undangan bertemu Trump. Namun, hingga Selasa (25/11/2025) belum ada jadwal pertemuan yang ditetapkan, kata seorang pejabat Gedung Putih.

    “Ada beberapa detail yang sensitif, tetapi bisa diselesaikan, yang membutuhkan pembicaraan lanjutan antara Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat,” ujar Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam unggahan di media sosial.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy yang pada Selasa menampik anggapan bahwa Kyiv telah menyetujui kesepakatan potensial untuk mengakhiri invasi penuh Rusia.

    “Komunikasi dengan pihak Amerika terus berlangsung. Saya berterima kasih atas semua upaya Amerika, terutama upaya Presiden Trump,” tutur Zelenskiy melalui X setelah melakukan panggilan telepon dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

    Spekulasi bahwa kesepakatan sudah dekat menguat setelah Trump menyebut adanya kemajuan besar dalam unggahan di media sosial pada Senin. Sebelumnya, Ukraina dikabarkan telah menyetujui draf kesepakatan dengan sejumlah detail minor yang masih harus dibahas, mengutip seorang pejabat AS.

    Namun, setiap momentum menuju kesepakatan AS–Ukraina berpotensi terhambat kembali oleh Rusia.

    “Ini sederhana: tujuan Trump adalah perdamaian jangka panjang. Tujuan Putin adalah kontrol politik atas Ukraina. Kita tidak akan sampai pada titik itu kecuali Putin diyakinkan bahwa tujuannya tidak dapat tercapai,” ujar John Herbst, mantan duta besar AS untuk Ukraina dan Uzbekistan.

    Delegasi AS dan Rusia menggelar pertemuan di Abu Dhabi setelah pembahasan di Jenewa akhir pekan lalu menunjukkan kemajuan dalam meredakan penolakan keras dari Kyiv dan sekutu Eropanya terkait proposal damai 28 poin yang diajukan Gedung Putih pekan lalu.

    Draf awal itu mengejutkan Ukraina dan para sekutunya karena mencantumkan tuntutan agar Kyiv melepaskan keinginan bergabung dengan NATO dan menyerahkan wilayah di Donbas—termasuk area yang belum sepenuhnya dikuasai Rusia.

    Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan tidak memiliki informasi untuk dilaporkan terkait pembahasan Abu Dhabi, menurut Interfax.

    Kepala intelijen militer Ukraina, Kyrylo Budanov, juga berada di Abu Dhabi untuk menghadiri pertemuan, menurut seorang sumber yang mengetahui agenda tersebut. Pihak intelijen tidak menanggapi permintaan komentar dari Bloomberg.

    Cetak biru perdamaian itu kemudian dipersempit menjadi 19 usulan dalam pertemuan di Jenewa pada Minggu. Namun, diskusi terkait isu teritorial—yang menjadi inti potensi kesepakatan—harus dibahas langsung dalam pertemuan antara Presiden Ukraina dan Presiden AS, ujar Ihor Brusylo, Wakil Kepala Kantor Presiden Zelenskiy.

    Rustem Umerov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, menyampaikan bahwa delegasi AS dan Ukraina telah mencapai kesepahaman bersama atas substansi utama perjanjian yang dibahas di Jenewa. Ukraina tengah mempersiapkan kunjungan Zelenskiy ke AS secepatnya bulan ini, ujarnya melalui X.

  • Terdampak Shutdown, Defisit Anggaran AS Membengkak jadi US4 Miliar per Oktober 2025

    Terdampak Shutdown, Defisit Anggaran AS Membengkak jadi US$284 Miliar per Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat membukukan defisit sebesar US$284 miliar pada Oktober, yang dipicu oleh lonjakan penerimaan tarif serta penggeseran pembayaran manfaat ke bulan tersebut di tengah keterlambatan laporan akibat penutupan pemerintah (government shutdown).

    Melansir Reuters pada Rabu (26/11/2025), defisit Oktober meningkat US$27 miliar atau 10% dibandingkan dengan defisit US$257 miliar pada Oktober 2024. Kenaikan terutama dipicu oleh penggeseran pembayaran manfaat November senilai sekitar US$105 miliar untuk sejumlah program militer dan kesehatan ke bulan Oktober.

    Setelah disesuaikan dengan penggeseran tersebut, defisit Oktober diperkirakan hanya sekitar US$180 miliar, atau turun 29% dibandingkan dengan defisit Oktober 2024 yang telah disesuaikan sebesar US$252 miliar.

    Total belanja pemerintah pada Oktober, termasuk pembayaran manfaat November, mencapai US$689 miliar, naik 18% dari US$584 miliar pada periode yang sama tahun lalu. 

    Laporan anggaran untuk bulan pertama tahun fiskal 2026 itu tertunda 43 hari karena penutupan sejumlah lembaga federal, yang menyebabkan keterlambatan sejumlah pembayaran, termasuk gaji pegawai pemerintah, ujar seorang pejabat Departemen Keuangan.

    Pejabat Departemen Keuangan menyebut belum memiliki estimasi pasti terkait besaran pengurangan belanja akibat keterlambatan pembayaran karena shutdown, namun diperkirakan kurang dari 5% dari total belanja.

    Sesuai hukum federal, seluruh gaji dan kewajiban yang tertunda selama shutdown wajib dibayarkan penuh setelah pendanaan kembali dibuka.

    Penerimaan anggaran Oktober tercatat sebesar US$404 miliar, menjadi rekor tertinggi untuk bulan tersebut dan naik 24% dibandingkan dengan US$327 miliar pada Oktober 2024.

    Penerimaan Bea Masuk Cetak Rekor Baru

    Penerimaan bea masuk menjadi salah satu pendorong terbesar kenaikan pendapatan pada Oktober, mencatat rekor bulanan baru sebesar US$31,4 miliar. Lonjakan ini didorong oleh tarif impor baru yang diberlakukan Presiden Donald Trump sejak kembali menjabat pada Januari. 

    Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya di September sebesar US$29,7 miliar dan lebih dari empat kali lipat penerimaan US$7,3 miliar pada Oktober 2024.

    Trump pada Senin menyatakan bahwa penerimaan tarif akan segera melonjak ke rekor baru, menilai bahwa pelaku usaha telah menghabiskan stok barang impor yang dibeli sebelum tarif diberlakukan sehingga kini harus membeli dengan tarif lebih tinggi.

    Komentar tersebut, yang disampaikan melalui platform Truth Social, sebagian ditujukan kepada Mahkamah Agung AS yang awal bulan ini mempertanyakan legalitas tarif impor yang diberlakukan Trump berdasarkan undang-undang darurat nasional.

    “Saya sangat menantikan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait isu mendesak ini agar kita dapat terus, tanpa hambatan, Buat Amerika hebat lagi!” tulis Trump.

    Sementara itu, Kantor Anggaran Kongres (CBO) pekan lalu menyatakan bahwa penurunan tarif yang terjadi melalui sejumlah kesepakatan dagang AS dengan negara mitra telah membuat lembaga tersebut memangkas proyeksi penghematan defisit dari tarif Trump selama satu dekade ke depan menjadi US$3 triliun, termasuk biaya bunga. Angka tersebut turun 25% dari proyeksi sebelumnya sebesar US$4 triliun pada Agustus.

    Pendapatan juga didorong oleh penerimaan pajak individu non-withholding sebesar US$80 miliar pada Oktober, naik US$35 miliar atau sekitar 75% dari tahun sebelumnya. 

    Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh pembayaran pajak yang tertunda akibat kebakaran hutan di California, yang membuat wajib pajak di wilayah terdampak mendapatkan perpanjangan waktu hingga 15 Oktober.

    Penerimaan pajak penghasilan individu dengan pemotongan (withholding) naik US$16 miliar atau 6% menjadi US$279 miliar. Namun, penerimaan pajak korporasi stabil di level US$18 miliar, yang menurut pejabat Departemen Keuangan disebabkan oleh adanya insentif pajak bagi perusahaan dalam paket pemotongan pajak dan belanja yang disahkan Partai Republik tahun ini.

    Biaya bunga utang pemerintah AS mencapai US$104 miliar pada Oktober, naik US$22 miliar atau 27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencerminkan meningkatnya beban utang dan sedikit kenaikan tingkat bunga rata-rata menjadi 3,36%, kata pejabat Departemen Keuangan tersebut.

  • Trump Yakin Bisa Segera Akhiri Perang Rusia dan Ukraina

    Trump Yakin Bisa Segera Akhiri Perang Rusia dan Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut kesepakatan damai Ukraina dan Rusia ‘sangat dekat’. Namun para pemimpin Eropa skeptis karena rudal Rusia terus menghujani Ukraina.

    “Kita semakin dekat dengan kesepakatan,” kata Trump dilansir AFP, Rabu (26/11/2025).

    Trump, yang tampak frustrasi karena gagal memenuhi janjinya saat pemilu tahun lalu bahwa ia dapat segera mengakhiri perang. Rencana awal AS yang sangat menguntungkan Rusia telah digantikan oleh rencana yang lebih memperhatikan kepentingan Ukraina.

    Seorang pejabat Ukraina menyebut bahwa versi baru tersebut jauh lebih baik. Namun, para pejabat AS mengakui bahwa masih ada masalah-masalah rumit.

    Sementara, Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak gagasan solusi cepat, dengan menyatakan bahwa “jelas tidak ada keinginan Rusia” untuk gencatan senjata atau membahas proposal baru yang lebih bersahabat dengan Ukraina.

    Perundingan terbaru yang melibatkan delegasi AS dan Rusia berlangsung di Abu Dhabi. Para pemimpin dari kelompok 30 negara pendukung Ukraina juga bertemu melalui video pada Selasa kemarin.

    Gedung Putih mengklaim ada kemajuan yang luar biasa dari upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Meskipun diakuinya ada beberapa detail yang rumit tapi bukan hal yang mustahil untuk diselesaikan.

    Namun perang, yang dimulai dengan invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, terus berlanjut tanpa henti.

    Ledakan dahsyat mengguncang Kyiv mulai sekitar pukul 01.00 (23.00 GMT), ketika drone dan rudal Rusia menghujani, memicu kebakaran di gedung-gedung apartemen. Pejabat kota mengatakan tujuh orang tewas.

    (fas/fas)