Tag: Donald Trump

Budi Gunawan Sebut Prabowo Belum Beri Arahan soal Evakuasi Warga Gaza ke RI

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan angkat bicara terkait dengan rencana evakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia.

Budi menyatakan bahwa sejauh ini belum ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

“Belum tapi presiden akan mengumpulkan beri arahan-arahan khusus,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (15/4/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membantah relokasi secara permanen warga Gaza ke Indonesia.

Dia menekankan bahwa rencana Indonesia hanya untuk membantu evakuasi sekitar 1.000 warga dari Gaza sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di wilayah tersebut.

Pernyataan ini disampaikan usai dirinya menjadi pembicara dalam sesi ADF Talk di Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025 pada Jumat (11/4/2025) waktu setempat.

“Iya, itu kan tawaran kami untuk ikut serta membantu dalam masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” katanya kepada wartawan.

Ketika ditanya apakah langkah ini merupakan relokasi warga Gaza secara permanen, Prabowo membantah anggapan tersebut.

“Oh tidak, tidak,” jawabnya singkat.

Terkait waktu pelaksanaan evakuasi, Prabowo mengatakan masih dalam tahap konsultasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk otoritas Palestina.

“Iya, ini saya sedang konsultasi. Nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga, untuk membahas bagaimana pelaksanaannya nanti,” pungkas Prabowo.

Wacana Prabowo untuk merelokasi warga Gaza, meskipun sementara, menuai kritik keras karena hal tersebut sejalan dengan keinginan pihak Zionis agar warga Palestina pergi dari tanahnya sehingga Israel bisa menduduki wilayah tersebut. Bahkan, kritik di antaranya datang dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu justru bisa saja ditafsirkan sebagai dukungan terhadap AS dalam mengosongkan wilayah Gaza.

“Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (11/4/2025).

Kemudian, Buya menilai bahwa jika rencana tersebut diwujudkan, maka Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Alhasil wilayah yang bertahun-tahun diperjuangkan itu bisa saja akan jatuh kepada Israel.

Sebagai contoh, wilayah yang dikuasai rakyat Palestina yang sudah dicaplok oleh Israel adalah kota Yerusalem. Bahkan, kota tersebut sudah dijadikan Ibu Kota Israel.

“Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” tutur Buya.

Oleh sebab itu, Buya meminta Prabowo agar tidak merealisasikan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sebab, Israel belum tentu akan menerima kembali warga yang sudah dievakuasi tersebut.

Dia juga menyarankan apabila ingin membantu rakyat Palestina, maka lebih baik melalui bantuan untuk pengobatan, perawatan dan pasokan makanan langsung ke wilayah tersebut.

“Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” pungkasnya.

15/04/2025 14:50
Trump Murka, Dana Rp35 Triliun untuk Harvard University Dibekukan Usai Tolak Perintah Gedung Putih – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membekukan dana hibah sebesar 2,2 miliar dolar atau sekitar Rp35 triliun untuk Harvard University, Selasa (5/4/2025).

Hal tersebut diungkap langsung oleh Satuan tugas Departemen Pendidikan Universitas Harvard.

Dalam keterangan resmi yang dilansir CNBC International, mereka menjelaskan bahwa pemerintahan Trump telah membekukan dana untuk Harvard.

Pembekuan tersebut termasuk 2,2 miliar dolar AS dalam bentuk hibah multi-tahun dan 60 juta dolar AS dalam bentuk nilai kontrak multi-tahun untuk Universitas Harvard.

Adapun pembekuan ini dilakukan Trump usai universitas kondang di AS tersebut menolak 10 tuntutan yang diajukan oleh Gedung Putih.

Di antaranya tuntutan berisi perintah agar Kampus Harvard merilis peraturan baru untuk melawan antisemitisme di kampus, termasuk perubahan pada tata kelolanya, praktik perekrutan, dan prosedur penerimaan mahasiswa.

Tak hanya itu pemerintah juga menuntut penutupan segera semua program dan inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, termasuk dalam perekrutan dan penerimaan mahasiswa.

Pemerintah meminta Harvard untuk menukarnya dengan kebijakan “berbasis prestasi”.

Namun pasca tuntutan tersebut diajukan, Harvard dengan tegas menolak permintaan Gedung Putih lantaran kebijakan itu dinilai “mengendalikan” komunitasnya.

Tuntutan Trump juga dinilai “mengancam nilai-nilai Harvard sebagai institusi swasta yang menjunjung kebebasan akademik.”

“Universitas tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya,” kata akun universitas tersebut dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X.

“Baik Harvard maupun universitas swasta lainnya tidak dapat membiarkan dirinya diambil alih oleh pemerintah federal.” imbuh cuitan tersebut.

Atas tuntutan itu, Profesor Harvard mengajukan gugatan sebagai tanggapan dan menyebut pemerintah secara tidak sah menyerang kebebasan berbicara dan kebebasan akademis.

Sementara itu, menanggapi potensi krisis likuiditas akibat pemotongan dana, Harvard dilaporkan sedang mengupayakan pinjaman sebesar 750 juta dolar AS dari Wall Street.

Trump Kecam Kampus Elite AS yang Bela Palestina

Sejak kembali menduduki Gedung Putih, Presiden Trump aktif memberikan tekanan kepada universitas untuk mengatasi antisemitisme dan mengakhiri praktek keberagaman.

Terbaru, pada awal Maret lalu, Trump membatalkan hibah sebesar 400 miliar dolar AS ke University Columbia.

Tak sampai di situ, Sebulan lalu, administrasi Presiden AS Donald Trump turut mengirimkan surat peringatan kepada 6 universitas top di AS, termasuk Cornell, Northwestern, Pennsylvania, dan Princeton.

Dalam surat tersebut Trump mengancam akan menjatuhkan tindakan penegakan hukum jika kampus-kampus tersebut terbukti gagal menghentikan antisemitisme.

Hukuman tersebut diberikan Trump bukan tanpa alasan, Presiden Trump ini menilai kampus elit ini gagal mengatasi antisemitisme dan terlalu condong ke arah aktivisme kiri.

Bahkan beberapa kampus kerap menyelenggarakan dukungan dalam kampanye pro-Palestine

Alasan itu yang membuat Trump murka hingga terpaksa memberlakukan pembekuan dana bantuan, meski kebijakan tersebut dianggap melanggar kebebasan universitas yang telah lama diakui oleh Mahkamah Agung.

(Tribunnews.com / Namira)

15/04/2025 14:32
RI Mau Tambah Impor LPG-Minyak dari AS Rp 168 T

Jakarta –

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana Pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat (AS) dengan menambah jumlah impor produk liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak dari AS dengan nilai kurang lebih di atas US$ 10 miliar atau Rp 168 triliun (kurs Rp 16.810).

Bahlil mengatakan, rencana penambahan jumlah impor lpg dan minyak dari AS merupakan respon dari kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor ke Indonesia sebesar 32%. Pasalnya berdasarkan data BPS, surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS yang mencapai US$ 14-15 miliar.

“Kalau tidak seimbang, atas Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami, coba periksa komoditas apalagi yang bisa kita beli di Amerika. Kami merekomendasikan dari ESDM adalah yang pertama, kami mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor LPG kami. Yang angkanya kurang di atas 10 miliar US$,” kata Bahlil di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

“Kalau ini aja kita menggeser, maka mengalihkan neraca perdagangan kita dengan Amerika tidak akan terjadi lagi. Neraca kita balance, ini yang akan kita lakukan,” tambah Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan jumlah impor produk LPG dari Amerika Serikat (AS) sebanyak 54% dari total pengadaan impor dalam negeri. Sisanya LPG diimpor dari Singapura, Afrika, Amerika Latin dan kawasan Timur Tengah.

“Nah, khususnya di sektor ESDM, memang 54 persen impor kita LPG itu dari Amerika,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (10/4/2025).

Bahlil mengatakan, penambahan jumlah impor LPG dari AS tidak akan menyetop pasokan impor dari Singapura, Afrika, dan Amerika Latin.

“(Impor) dari negara lain tidak distop juga, volumenya yang mungkin dikurangi,” katanya.

Ia mengatakan, dalam perhitungan ulang tersebut juga bakal menghitung nilai ekonominya. “Jadi saya pikir semua ada cara untuk kita menghitung, dalam bisnis kan yang penting adalah produk yang diterima di negara kita adalah dengan harga yang kompetitif,” tambahnya.

Ia pun menjelaskan, saat ini, penghitungan impor di sektor energi dari AS masih difokuskan pada LPG dan minyak. Untuk minyak, porsi impor dari AS sebanyak 4%. Sementara untuk komoditas lain seperti LNG dan sektor BBM belum masuk perhitungan. Hal ini lantaran belum adanya kebutuhan yang mendesak.

“Sampai dengan hari ini yang kami hitung adalah LPG dan minyak sementara komoditas lainnya di sektor BBM itu belum kami menghitung karena belum ada kebutuhan juga,” katanya.

(rrd/rrd)

15/04/2025 14:03
Trump Longgarkan Tarif Ponsel dan Chip China, tapi Apa Benar Bebas Pungutan? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali memicu kebingungan soal tarif perdagangan dengan Tiongkok.

Tiga hari setelah pemerintahannya mengumumkan pengecualian terhadap sejumlah barang elektronik dari tarif, Trump justru mengancam akan mengenakan bea baru.

Telepon pintar, laptop, flash drive, dan beberapa produk teknologi lainnya dikecualikan dari tarif yang diberlakukan sejak Rabu (2/4/2025).

Pengecualian ini memberikan napas lega bagi perusahaan teknologi AS, seperti Apple dan Nvidia yang sangat bergantung pada manufaktur China.

Saham keduanya langsung naik setelah pemberitahuan resmi dirilis oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS pada Jumat (11/4/2025).

Namun, pengumuman lanjutan pada Senin (14/4/2025) justru memicu kritik terhadap Trump.

Para pengamat dan lawan politiknya menuduhnya tidak konsisten dan mencabut banyak tarif tinggi yang sebelumnya diberlakukan terhadap Tiongkok.

Padahal, tarif yang dicabut itu hanyalah sebagian dari serangkaian bea masuk yang dikenakan dalam perang dagang antara AS dan China.

Perang tarif ini sudah dimulai sejak masa jabatan pertama Trump dan berlanjut saat Presiden Joe Biden menjabat, dengan tarif tambahan terhadap barang-barang dari China.

Lalu, apakah benar barang elektronik China kini bebas dari tarif AS?

Barang Apa Saja yang Dikecualikan?

Pada Jumat (11/4/2025), pemerintahan Trump mengeluarkan daftar produk yang dikecualikan dari tarif.

Produk tersebut termasuk komputer, laptop, disk drive, peralatan pemrosesan data otomatis, ponsel pintar, kartu memori, modem, router, layar panel datar, dan perangkat semikonduktor.

Kebanyakan dari barang-barang ini tidak diproduksi di dalam negeri, melainkan di Tiongkok.

Tarif yang dikenakan sebelumnya dinaikkan secara bertahap: dari 20 persen pada 2 April, menjadi 54 persen, lalu 104 persen pada 3 April, hingga mencapai 145 persen pada 4 April.

Menurut analisis firma keuangan Capital Economics, pengecualian ini mencakup 23 persen dari total impor AS dari China.

Firma tersebut menyebut langkah itu sebagai “bantuan yang baik” bagi CEO Apple, Tim Cook.

Apa Kata Trump?

Pada Minggu (13/4/2025), Trump membantah bahwa ia telah meringankan beban tarif untuk China.

“TIDAK ADA SEORANG PUN yang ‘lepas dari tanggung jawab’ atas Neraca Perdagangan yang tidak adil,” tulisnya di platform media sosial Truth.

Trump menuduh Tiongkok sebagai negara yang “memperlakukan kita dengan paling buruk”.

Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menjelaskan bahwa pengecualian tarif ini bersifat sementara.

Menurutnya, barang elektronik China memang dibebaskan dari tarif awal 2 April, tapi akan tetap menghadapi bea masuk baru yang sedang dipersiapkan.

“Barang elektronik dikecualikan dari tarif timbal balik, tetapi masih termasuk dalam tarif semikonduktor yang akan diberlakukan satu atau dua bulan lagi,” kata Lutnick kepada ABC News.

Trump bahkan mengumumkan bahwa ia akan mengenakan tarif baru terhadap semikonduktor dari China pada hari Senin.

Apakah Barang Elektronik China Benar-Benar Bebas Tarif?

Tidak.

Pengecualian yang diumumkan hanya berlaku untuk tarif tambahan yang diberlakukan sejak 2 April.

Barang-barang seperti iPhone dan laptop masih menghadapi tarif dasar sebesar 20 persen.

Tarif itu diberlakukan Trump secara bertahap sejak 20 Januari, saat ia menjabat kembali, hingga 2 April.

Tarif atas semikonduktor yang diumumkan pada Jumat juga bukan pembebasan total.

Faktanya, tarif 50 persen terhadap semikonduktor dari China yang diberlakukan oleh Presiden Biden pada 1 Januari masih berlaku.

Trump belum mencabut tarif itu.

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan semikonduktor ini, sehingga tetap terdampak.

Selain itu, sanksi era Biden terhadap perusahaan semikonduktor China juga masih berlaku, membatasi akses mereka terhadap chip kelas atas.

Langkah Trump Selanjutnya

Trump menyatakan akan meluncurkan “Investigasi Tarif Keamanan Nasional” terhadap rantai pasokan semikonduktor.

Ia menuding China terlalu dominan dalam rantai pasokan global.

Pada 2023–2024, China mengekspor chip senilai $647 juta ke AS, menurut Observatory of Economic Complexity.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional, Kevin Hassett, menyatakan AS akan meninjau apakah impor semikonduktor membahayakan keamanan nasional.

“Semikonduktor adalah bagian penting dari banyak peralatan pertahanan,” kata Hassett kepada CNN.

Ia merujuk pada Pasal 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan AS, yang memberi presiden kewenangan membatasi impor untuk alasan keamanan nasional.

Bagaimana Kondisi Perang Dagang Saat Ini?

Tarif terhadap barang elektronik dan semikonduktor hanyalah bagian dari perang dagang AS-China yang semakin memanas sejak 2 April.

China membalas dengan mengenakan tarif 125 persen terhadap barang-barang AS.

Sementara itu, ekspor China ke AS kini dikenakan tarif sebesar 145 persen, kecuali untuk produk yang dikecualikan.

Negara-negara lain telah bernegosiasi untuk menghindari tarif tinggi AS.

Namun, China tidak termasuk dalam kesepakatan yang memberikan jeda 90 hari tersebut.

Trump menyebut gejolak pasar saham sebagai konsekuensi “jangka pendek” dari pengaturan ulang perdagangan global.

Namun, para analis memperkirakan inflasi akan meningkat.

Mereka menilai pengecualian tarif pada Jumat menunjukkan pemerintah mulai menyadari dampak buruk tarif terhadap produsen dan konsumen AS.

Apple adalah contoh nyata.

Sekitar 90 persen iPhone dirakit di Tiongkok melalui mitra lokalnya, Foxconn.

Sebanyak 80 persen produk Apple berasal dari China.

Kelompok pelobi yang mewakili Intel, Nvidia, dan perusahaan teknologi lainnya terus mendorong Washington untuk mencapai kesepakatan dagang.

Sektor Lain yang Terdampak

Pada Maret lalu, Trump memberlakukan tarif 25 persen pada impor baja dan aluminium dari semua negara, termasuk China.

China adalah produsen baja dan aluminium terbesar di dunia.

Meskipun ekspor bajanya ke AS hanya 4,1 persen dari total produksi nasional, ekspor aluminium mencapai 16 persen.

Pada 3 April, AS juga menerapkan tarif 25 persen terhadap mobil impor.

Ekspor mobil China ke AS hanya 2 persen dari total impor mobil AS, atau sekitar 0,4 persen dari penjualan mobil 2024, menurut S&P.

Namun, karena produsen mobil China terlibat dalam rantai pasokan global, tarif itu tetap berdampak signifikan.

Mulai 3 Mei, tarif 25 persen juga berlaku untuk semua suku cadang mobil impor.

Meski pemerintah Trump menyarankan warga AS membeli mobil buatan dalam negeri, para ahli memperingatkan bahwa tidak ada mobil yang sepenuhnya bebas dari komponen impor.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

15/04/2025 13:38
Video: Trump Bahayakan Industri Telekomunikasi, Pengusaha Siap Hadapi?

Jakarta, CNBC Indonesia- Sektor telekomunikasi disebut juga terdampak terhadap peningkatan tarif impor AS yang didorong oleh Presiden Donald Trump.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Sigit Puspito Wigati Jarot menyebutkan meski RI bukan produsen peralatan telekomunikasi namun perang dagang AS ini akan mempengaruhi negara pemasok peralatan telekomunikasi baik terkait gangguan rantai pasok maupun kenaikan harga.

Meski saat ini pasokan dan harga peralatan telko masih tersedia namun jika perang dagang berlangsung lama maka akan menimbulkan gangguan bisnis perangkat telko.

Seperti apa dampak perang dagang ke sektor telko? bagaimana antisipasinya? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Sigit Puspito Wigati Jarot dalam Profit,CNBCIndonesia (Selasa, 15/04/2025)

15/04/2025 13:34
Harvard Tolak Perintah Trump, Berujung Kena Sanksi Ini

Jakarta –

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membekukan dana hibah federal sebesar US$ 2,3 miliar atau sekitar Rp 38,64 triliun (kurs Rp 16.803 per dolar AS) untuk Universitas Harvard. Alhasil perguruan tinggi tertua di Negeri Paman Sam itu harus mengajukan pinjaman dana hingga triliunan rupiah.

Melansir dari Reuters, Selasa (15/4/2025), pembekuan dana ini dilakukan gara-gara Harvard secara terbuka menolak sejumlah permintaan pemerintahan Trump untuk merombak sistem penerimaan mahasiswa dan melaporkan mahasiswa internasional yang ‘melanggar aturan’ dengan melakukan demonstrasi pro-Palestina ke pemerintah federal.

Untuk diketahui, isu antisemitisme di perguruan tinggi AS sempat mencuat sebelum Trump menjabat untuk kedua kalinya, menyusul banyaknya protes mahasiswa pro-Palestina pada 2024 lalu di beberapa universitas imbas serangan Hamas 2023 di Israel dan serangan Israel berikutnya di Gaza.

Juru bicara Gedung Putih Harrison Fields dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa saat ini Trump sedang berusaha membuat perguruan tinggi di Amerika kembali menjadi yang terbaik di dunia dengan mengakhiri isu antisemitisme.

“Trump berusaha untuk membuat perguruan tinggi hebat lagi dengan mengakhiri antisemitisme yang tak terkendali dan memastikan uang pembayar pajak federal tidak mendanai dukungan Harvard terhadap diskriminasi rasial yang berbahaya atau kekerasan bermotif rasial,” tulisnya dalam sebuah pernyataan.

Lebih lanjut sebuah surat pernyataan pada Jumat (11/4) lalu, Kementerian Pendidikan AS menyatakan bahwa Harvard telah gagal memenuhi persyaratan hak intelektual dan hak sipil sehingga tidak berhak mendapat investasi federal berupa dana hibah.

Selain itu, Kementerian juga menuntut Harvard untuk mengurangi pengaruh fakultas, staf, dan mahasiswa yang lebih berkomitmen pada kegiatan aktivisme daripada beasiswa dan meminta panelis eksternal untuk mengaudit fakultas dan mahasiswa di setiap departemen untuk memastikan ‘keberagaman sudut pandang’.

Surat resmi itu juga menyatakan bahwa Harvard, pada bulan Agustus ini, hanya boleh mengoperasikan fakultas dan menerima mahasiswa berdasarkan prestasi dan menghentikan semua preferensi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal kebangsaan.

“Universitas juga harus menyaring mahasiswa internasional untuk mencegah penerimaan mahasiswa yang menentang nilai-nilai Amerika dan melaporkan kepada otoritas imigrasi federal mahasiswa asing yang melanggar aturan perilaku,” tulis Kementerian Pendidikan AS.

Menanggapi hal ini, Presiden Harvard Alan Garber menulis dalam sebuah surat terbuka bahwa permintaan Kementerian Pendidikan tersebut memungkinkan pemerintah federal untuk mengendalikan komunitas Harvard dan mengancam nilai-nilai perguruan tinggi sebagai lembaga swasta yang mengabdikan diri untuk mengejar, memproduksi, dan menyebarluaskan pengetahuan.

“Tidak ada pemerintah, terlepas dari partai mana yang berkuasa, yang boleh mendikte apa yang dapat diajarkan oleh universitas swasta, siapa yang dapat mereka terima dan pekerjakan, dan bidang studi dan penyelidikan apa yang dapat mereka tekuni,” tulis Garber.

Kemudian untuk meredakan masalah pendanaan imbas pembekuan dana federal, Harvard berupaya meminjam US$ 750 juta atau Rp 12,6 triliun dari Wall Street.

Selain Harvard, pemerintahan Trump disebut-sebut telah membekukan dana hibah federal senilai ratusan juta dolar dalam untuk banyak universitas di AS. Mendesak lembaga-lembaga pendidikan tersebut untuk membuat perubahan kebijakan.

(igo/fdl)

15/04/2025 13:31
Menyoal Perang Tarif Trump, Bahlil: Jangan Seolah-Olah Dunia Berakhir!

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengerek tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%.

Menurut Bahlil, Indonesia sejatinya jangan merasa khawatir atas kebijakan tersebut. Justru, ‘perang tarif’ ini dinilainya jangan dianggap sesuatu yang luar biasa.

“Ini biasa-biasa aja. Kalau di ilmu, di HIPMI ini biasa. Harus bikin masalah dulu baru kompromi, jadi jangan juga kita membuat seolah-olah dunia sudah mau berakhir,” ungkap Bahlil, Selasa (15/4/2025).

Bagi Bahlil, kebijakan yang dikeluarkan Trump adalah strategi perdagangan sebuah negara. Hal itu, membuat sadar bahwa suatu blok pada sebuah negara tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa dipercaya secara pasti.

Sehingga. “Hampir semua negara sekarang berpikir tentang bagaimana kedaulatan negaranya masing-masing,” tegas Bahlil.

Nah, dalam perspektif Indonesia, ungkap Bahlil, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif terhadap energi hijau yang kemudian bisa menjadi penetrasi kepada pasar di mana pun. Diantaranya Eropa, Amerika Serikat.

“Karena kita saling membutuhkan. Kita harus membangun komunikasi politik, komunikasi ekonomi yang win-win. Yang saling menguntungkan. Tidak saling mengintervensi antara negara satu dengan negara yang lain,”

“Di sini hakikat keberadaan sebuah negara untuk saling menghargai antara satu dengan yang lain,” tandas Bahlil.

(pgr/pgr)

15/04/2025 13:25
Jika Harga iPhone Naik Tinggi, Fanboy Apple Diprediksi Mundur

Jakarta –

Apple telah menciptakan basis penggemar setia yang bersedia membayar harga premium untuk produk mereka, seperti iPhone. Bahkan jika harga iPhone naik, kemungkinan akan tetap laris manis dibeli oleh para fanboy Apple.

Namun demikian, jika lonjakan harga iPhone sangat besar, fans paling loyal sekalipun mungkin akan mundur. Seperti misalnya dalam skenario harga iPhone terbaru di Amerika Serikat bisa mencapai USD 2.300 jika tarif Donald Trump pada China diberlakukan.

“Jika seseorang menagih Anda USD 7 untuk sepotong pizza, bahkan sepotong pizza terbaik, Anda tidak akan membelinya,” cetus Dan Ives, pengamat dari Wedbush Securities yang dikutip detikINET dari Yahoo Finance.

Pemerintahan Trump mengumumka bahwa beberapa barang elektronik, seperti telepon pintar, chip, dan komputer, untuk sementara dibebaskan dari tarif impor 145% atas barang-barang dari China. Pembebasan tersebut meringankan perusahaan seperti Apple yang merakit perangkat di China dan mengimpornya.

Namun, dalam unggahan media sosial, Trump mengindikasikan barang elektronik pun pada saatnya akan tetap kena tarif impor.

“Jika tarif China 145% mulai berlaku, kami yakin Apple tidak punya pilihan selain mulai mengenakan biaya lebih dari USD 2.000 untuk iPhone Pro setelah tingkat persediaan turun,” tulis para analis.

Beberapa analis yakin Apple berada dalam posisi beruntung karena margin keuntungan sangat tinggi. “Sebagai perusahaan dengan margin yang menguntungkan, Apple dapat menyerap sebagian kenaikan biaya yang disebabkan tarif tanpa dampak finansial signifikan, setidaknya di jangka pendek,” kata analis utama Forrester Dipanjan Chatterjee.

Ia juga menilai merek dan popularitas perusahaan yang kuat memungkinkannya membebankan sebagian biaya ke konsumen tanpa banyak reaksi negatif. “Merek itu memiliki loyalitas lebih baik dari pesaing dan tak mungkin kenaikan harga yang dapat dikelola akan membuat pelanggan ini lari ke pelukan pesaing berbasis Android,” cetusnya.

Namun demikian tetap saja jika kenaikannya terlalu mencekik, konsumen banyak yang tidak akan mampu untuk membayarnya dan beralih ke produk pesaing.

(fyk/afr)

15/04/2025 13:15
Pengusaha Mulai Bergerak Gugat Tarif Trump di Pengadilan Perdagangan

Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah kelompok advokasi hukum pada Senin (14/4/2025) meminta Pengadilan Perdagangan Internasional AS untuk memblokir tarif besar-besaran Presiden Donald Trump terhadap mitra dagang asing. Mereka menyebut Trump telah melampaui kewenangannya.

Melansir Reuters pada Selasa (15/4/2025), gugatan tersebut diajukan oleh Liberty Justice Center yang nonpartisan atas nama lima bisnis kecil AS yang mengimpor barang dari negara-negara yang menjadi sasaran tarif.

Bisnis tersebut berkisar dari importir anggur dan minuman beralkohol di New York hingga pembuat perangkat pendidikan dan alat musik yang berbasis di Virginia.

Gugatan tersebut menantang tarif “Hari Pembebasan” Trump pada 2 April, serta bea yang dikenakannya secara terpisah terhadap China. Dalam gugatan itu, Liberty Justice Center mengatakan undang-undang tersebut tidak memberikan presiden wewenang untuk mengenakan tarif.

“Tidak ada preseden untuk menggunakan IEEPA untuk mengenakan tarif. Tidak ada Presiden lain yang pernah melakukannya atau pernah mengklaim memiliki kewenangan untuk melakukannya,” kata gugatan tersebut.

Gugatan tersebut meminta pengadilan untuk memblokir penegakan tarif dan menyatakan Trump tidak memiliki kewenangan untuk mengenakannya.

Hal senada juga disampaikan oleh penasihat senior Liberty Justice Center Jeffrey Schwab dalam sebuah pernyataan.

“Tidak seorang pun boleh memiliki kekuasaan untuk mengenakan pajak yang memiliki konsekuensi ekonomi global yang begitu besar,” katanya. “Konstitusi memberikan kekuasaan untuk menetapkan tarif pajak – termasuk tarif – kepada Kongres, bukan Presiden,” tambahnya.

Sementara juru bicara Gedung Putih Harrison Fields membela tarif Trump dalam sebuah pernyataan.

“Never Trumpers akan selalu menentangnya, tetapi Presiden Trump membela Main Street dengan mengakhiri eksploitasi mitra dagang kita – terutama China – terhadap AS. Rencananya menyamakan kedudukan bagi bisnis dan pekerja untuk mengatasi keadaan darurat nasional defisit perdagangan kronis di negara kita,” kata Fields.

Pemerintahan Trump menghadapi gugatan serupa di pengadilan federal Florida, di mana seorang pemilik usaha kecil telah meminta hakim untuk memblokir tarif yang dikenakan pada China.

Trump mengenakan tarif 10% pada barang dari semua negara dan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara yang menurut pemerintah memiliki hambatan tinggi terhadap impor AS, yang kemudian ia hentikan sementara selama 90 hari.

Perintah eksekutif presiden tersebut memberlakukan undang-undang termasuk Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, yang memberikan presiden kekuasaan khusus untuk memerangi ancaman yang tidak biasa atau luar biasa terhadap AS.

(luc/luc)

15/04/2025 13:15
Ulah Trump Bikin Panik! Warga Kalap Belanja Wig China hingga Parfum Korea

Jakarta –

Kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menimbulkan fenomena baru di Negeri Paman Sam, kini masyarakat ramai-ramai menimbun produk impor tertentu. Salah satunya adalah tabir surya atau sunscreen asal Korea Selatan.

Berdasarkan laporan Korea Times yang dikutip dari The Washington Post, selain tabir surya terdapat tujuh produk impor yang permintaannya melonjak pesat di AS. Termasuk di antaranya rumput laut kering, rambut sintetis untuk wig, makanan kucing, kopi instan, board games, parfum, dan gaun pengantin.

Dalam hal ini rumput laut kering yang sebagian besar diimpor dari Asia banyak ditimbun oleh restoran-restoran Jepang di AS, sementara rambut sintetis ditimbun karena sebagian besar diimpor dari China yang rencananya akan dikenakan tarif hingga 145%.

“Permintaan untuk makanan kucing juga melonjak, tidak hanya karena biaya bahan tetapi juga kenaikan harga timah yang digunakan dalam kemasan. Orang-orang yang merawat kucing dengan alergi makanan, yang harus memberi mereka merek impor tertentu dilaporkan membeli dalam jumlah besar,” tulis Washington Post seperti dikutip dari Korea Times, Selasa (15/4/2025).

Sedangkan untuk produk tabir surya asal Negeri Gingseng tersebut banyak ditimbun karena keunggulannya yang dianggap lebih baik daripada tabir surya buatan Amerika dalam menghalangi sinar UV, teksturnya yang menyenangkan, dan kemampuannya untuk melapisi riasan dan kosmetik lainnya dengan baik.

Selain itu, tidak seperti Eropa dan Asia yang menggolongkan produk tabir surya sebagai kosmetik, Amerika menggolongkannya sebagai obat. Hal ini membatasi penyertaan bahan-bahan kimia peningkat warna kulit dan membatasi jumlah filter UV yang dapat digunakan dalam produk buatan AS.

“Hasilnya, tabir surya Korea menawarkan manfaat kosmetik yang lebih luas, menjadikannya alternatif yang populer,” tulis laporan itu lagi.

(fdl/fdl)

15/04/2025 12:29