Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Perang Tarif Trump dan Peluang Indonesia dalam Negosiasi Global

    Perang Tarif Trump dan Peluang Indonesia dalam Negosiasi Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Perang tarif yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggegerkan banyak pihak. Setelah mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar puluhan hingga ratusan persen terhadap berbagai negara, yang membuat banyak pihak kelimpungan. Trump kini memilih untuk menangguhkan kebijakan tersebut selama 90 hari ke depan.

    Lead Advisor (South East Asia Region) ERIA Lili Yan Ing meyakini bahwa Indonesia memiliki daya tawar yang kuat untuk mempertahankan posisinya di tengah gempuran tarif tinggi dari Presiden AS Trump. Banyaknya mitra strategis asal AS yang beroperasi di Indonesia, menurutnya, dapat menjadi “senjata” dalam bernegosiasi dengan pemerintah AS.

    “Kalau kita lihat, perusahaan-perusahaan perbankan, asuransi, seperti Mastercard, Chubb, AIA, banyak sekali perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia, Asia Tenggara, dan Asia Timur secara umum dan mereka meraih keuntungan triliunan dolar AS setiap tahunnya. Itu adalah nilai strategis yang bisa menjadi bargaining chip bagi Indonesia,” kata Lili dalam wawancara daring bersama Beritasatu.com, Selasa (15/4/2025).

    Lili menambahkan, Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini dengan mendorong para mitra dagang dari AS untuk berdialog langsung dengan pemerintah AS. Pasalnya, menurutnya, kecil kemungkinan Trump akan mendengarkan suara dari Asia Tenggara.

    “Strateginya adalah kita menggunakan pelaku usaha Amerika untuk berbicara langsung kepada Trump. Karena, berdasarkan pengamatan dan kajian kami, Trump tidak akan mendengarkan Asia Tenggara. Dia tidak peduli dengan Asia Tenggara, bahkan Menteri Keamanannya pun tidak tahu apa itu Asia Tenggara. Jadi menurut saya, penting bagi pelaku usaha Amerika untuk menyuarakan pentingnya peran Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dalam perekonomian Amerika Serikat,” ujarnya.

    Selain itu, Lili juga menjelaskan bahwa Indonesia dapat berperan aktif dengan menyuarakan bahwa kebijakan tarif Trump merugikan perekonomian dunia, serta mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk kembali menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

  • Zelensky Tuduh Wapres AS Dukung Putin, JD Vance: Tak Masuk Akal, Saya Mengutuk Rusia sejak 2022 – Halaman all

    Zelensky Tuduh Wapres AS Dukung Putin, JD Vance: Tak Masuk Akal, Saya Mengutuk Rusia sejak 2022 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), JD Vance, mengkritik pernyataan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang mengatakan ia membenarkan tindakan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam invasinya ke Ukraina.

    JD Vance membantah tuduhan Zelensky dengan mengatakan ia telah mengutuk invasi Rusia ke Ukraina sejak tahun 2022.

    Sejak itu, ia berusaha memahami tujuan dari kedua belah pihak dan berupaya menemukan solusi dalam menghentikan perang.

    Hal itu, menurut JD Vance, tidak berarti ia mendukung Rusia.

    “Itu tidak berarti Anda secara moral mendukung tujuan Rusia, atau bahwa Anda mendukung invasi skala penuh,” kata JD Vance dalam sebuah wawancara dengan media Inggris, UnHerd, pada hari Selasa (15/4/2025).

    Ia meminta Zelensky untuk memahami apa yang menjadi garis merah bagi Rusia.

    “…tetapi Anda harus mencoba memahami apa saja garis merah strategis mereka, sama seperti Anda harus mencoba memahami apa yang Ukraina coba dapatkan dari konflik ini,” lanjutnya.

    Menurutnya, sangat tidak masuk akal Ukraina menuduhnya memihak kepada Rusia ketika pemerintah AS berupaya untuk menengahi kedua negara.

    “Saya pikir agak tidak masuk akal bagi Zelensky untuk memberi tahu pemerintah (Amerika), yang saat ini menjaga seluruh pemerintahan dan upaya perangnya tetap bersatu, bahwa kita entah bagaimana berada di pihak Rusia,” ujarnya, seperti diberitakan Kyiv Independent.

    Zelensky Tuduh Wapres AS Berpihak kepada Rusia

    Dalam sebuah wawancara dengan CBS pada Minggu (13/4/2025), Zelensky mengatakan penyesalannya terkait narasi Rusia dominan di Amerika Serikat.

    Ia menuduh beberapa pihak masih percaya, Rusia bukanlah agresor dan tidak memulai perang. 

    “Wakil presiden (AS) entah bagaimana membenarkan tindakan Putin,” kata Zelensky kepada CBS.

    Menurutnya, AS tidak bisa mengambil posisi netral dalam pembicaraan negosiasi antara Rusia dan Ukraina.

    “Saya mencoba menjelaskan, ‘Anda tidak dapat mencari sesuatu di tengah-tengah. Ada agresor dan ada korban. Rusia adalah agresor, dan kami adalah korban’,” kata Zelensky.

    Dalam wawancara tersebut, Zelensky menyoroti perubahan sikap pemerintah AS terhadap Ukraina setelah Donald Trump kembali berkuasa pada Januari lalu.

    Zelensky dan JD Vance sebelumnya terlibat perdebatan pada 28 Februari lalu, di Gedung Putih.

    Perdebatan itu membuat hubungan Zelensky dengan Presiden AS Donald Trump sempat renggang.

    Setelah pertengkaran itu, JD Vance mengatakan ia menolak untuk mengunjungi Ukraina karena dia yakin pemerintah Ukraina menyediakan “tur propaganda”.

    Pada bulan Maret, Zelensky kembali mengundang JD Vance untuk mengunjungi Ukraina, namun tidak mendapatkan respons.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Harvard Tolak Tunduk Intervensi Trump, Dana Hibah Dibekukan

    Harvard Tolak Tunduk Intervensi Trump, Dana Hibah Dibekukan

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat pada hari Senin (14/04) mengumumkan akan membekukan lebih dari $2,2 miliar dalam bentuk hibah dan $60 juta dalam bentuk kontrak dengan Harvard, setelah universitas tersebut menyatakan mereka tidak akan membatasi aktivisme di kampus, sebuah tuntutan utama dari pemerintahan AS di bawah Donald Trump.

    Pada hari Senin (14/04), Harvard menolak berbagai tuntutan dari pemerintahan Trump dengan tegas, sebagai konsekuensinya pemerintahan Trump kemudian memutuskan untuk membekukan pendanaan tersebut.

    Bagaimana Harvard merespons tuntutan dari pemerintahan Trump?

    Tindakan tersebut diambil beberapa jam setelah Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, dalam sebuah surat kepada komunitas Harvard menyatakan; “Universitas tidak akan menyerahkan kemerdekaannya atau melepaskan hak-hak konstitusionalnya.”

    “Tak ada pemerintah—terlepas dari partai mana yang berkuasa—yang dapat mendikte universitas swasta, terkait apa yang bisa diajarkan, siapa yang bisa diterima dan dipekerjakan, serta bidang studi dan penyelidikan apa yang bisa mereka jalankan.”

    Dalam sebuah surat yang dirilis pada hari Jumat (11/04), Kementerian Pendidikan AS menyebutkan, Harvard “gagal memenuhi syarat intelektual dan hak-hak sipil yang mendasari investasi federal.”

    Departemen tersebut menyerukan agar Harvard mengurangi pengaruh fakultas, staf, dan mahasiswa yang “lebih berkomitmen pada aktivisme daripada kajian ilmiah.”

    Protes alumni Harvard terhadap ancaman Trump

    Tekanan dari pemerintahan Trump mendorong sekelompok alumni untuk menulis surat kepada para pemimpin universitas, mendesak mereka untuk “secara hukum menentang dan menolak untuk mematuhi tuntutan yang tidak sah, yang mengancam kebebasan akademik dan kemandirian mengelola universitas.”

    Tindakan ini juga memicu protes di akhir pekan dari anggota komunitas Harvard dan Cambridge, serta gugatan dari Asosiasi Profesor Universitas Amerika pada hari Jumat (11/04).

    Dalam gugatan mereka, para penggugat berpendapat, pemerintahan Trump bertindak terburu-buru, gagal mengikuti prosedur yang dibutuhkan berdasarkan Title VI sebelum mulai memangkas hibah, dan memberikan pemberitahuan pengurangan tersebut kepada universitas serta Kongres AS.

    “Tuntutan-tuntutan yang luas namun tidak terukur ini bukanlah solusi yang menargetkan penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum federal,” tulis para penggugat.

    “Sebaliknya, mereka secara terang-terangan berusaha untuk memaksakan pandangan politik dan preferensi kebijakan yang diajukan oleh pemerintahan Trump, dan menyeret universitas untuk menghukum pidato yang tidak disukai,” lanjut tulisan tersebut.

    Gedung Putih Trump menargetkan universitas-universitas

    Beberapa mahasiswa dan anggota fakultas di universitas-universitas di seluruh Amerika Serikat telah menjadi sasaran dan ditahan oleh agen federal dalam beberapa pekan terakhir, di tengah penindakan pemerintahan Trump terhadap aktivisme di kampus-kampus yang menargetkan aktivis mahasiswa pro-Palestina dan pengkritik rezim Israel.

    Pemerintahan Trump menyatakan, aktivisme Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa Palestina di Universitas Columbia, dapat merusak kebijakan luar negeri AS meskipun itu “sah.”

    Seorang hakim imigrasi AS memutuskan pada hari Jumat (11/04) bahwa Khalil dapat dideportasi karena keyakinannya dianggap mengancam keamanan nasional.

    Khalil, seorang penduduk tetap AS dan aktivis pro-Palestina yang vokal, ditangkap pada 8 Maret, menjadi mahasiswa pertama yang ditahan di bawah penindakan Trump terhadap pengunjuk rasa perang Gaza.

    “Tindakan pemerintahan Trump terhadap universitas-universitas, peneliti-penelitinya, dan mahasiswanya tidak memiliki preseden yang jelas dalam sejarah AS,” tandas David Pozen, seorang profesor hukum di Universitas Columbia.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, pemerintahan Trump telah mencabut visa “mungkin lebih dari 300” orang yang diduga terlibat dalam protes universitas pro-Palestina.

    Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh : Ayu Purwaningsih

    Editor : Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden berpesan kepada Airlangga negosiasi sebaik-baiknya untuk RI

    Presiden berpesan kepada Airlangga negosiasi sebaik-baiknya untuk RI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada tim negosiasi tarif untuk bernegosiasi sebaik-baiknya dengan Amerika Serikat (AS) untuk kepentingan nasional.

    “Pesan (Presiden), negosiasi sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Menko Airlangga bakal memimpin tim negosiasi yang terdiri atas dua menteri lainnya yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berunding mengenai tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Perundingan itu dijadwalkan berlangsung di Washington D. C., AS, pada 16–23 April 2025.

    Airlangga menyebut Menlu Sugiono telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga akan bertolak ke AS, selain untuk ikut berunding dengan Pemerintah AS soal tarif, juga untuk menghadiri Spring Meeting Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington D. C., pada 21–26 April.

    Airlangga bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

    “Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

    Airlangga mengatakan dalam pertemuan daring Senin malam dengan Lutnick dua pihak berdiskusi membahas isu-isu secara global, dan teknisnya bakal dibahas lebih rinci saat delegasi Pemerintah AS dan tim negosiasi dari Pemerintah RI bertemu secara tatap muka di Washington.

    “Kami akan bicara dengan beberapa pihak, termasuk dengan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS) dengan menteri keuangan AS, kemudian juga akan bertemu dengan asosiasi-asosiasi yang like-minded, yang sependapat dengan Indonesia, ada US-ASEAN, ada USINDO, ada berbagai asosiasi bisnis yang ada di Washington,” kata Menko Airlangga saat jumpa pers di Istana Kepresidenan.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG Melonjak, Investor Apresiasi Respons Cepat Prabowo

    IHSG Melonjak, Investor Apresiasi Respons Cepat Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Pasar modal Indonesia menunjukkan tren positif dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) mencatat kenaikan signifikan sebesar 4,79% dalam empat hari perdagangan terakhir, terhitung sejak Kamis (10/4/2025) hingga Selasa (15/4/2025). 

    Kenaikan ini dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya respons cepat dan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap dinamika ekonomi global.

    Kenaikan tajam IHSG ini terjadi di tengah sentimen positif pasar, terutama setelah Presiden AS Donald Trump menunda penerapan tarif timbal balik terhadap lebih dari 75 negara, kecuali China, selama 90 hari. Namun, lebih dari itu, pelaku pasar juga sangat mengapresiasi respons yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia.

    Ekonom dan pakar keuangan, Panji Irawan, menilai bahwa sikap tegas Presiden Prabowo dalam merespons kebijakan perdagangan internasional menjadi salah satu pendorong utama kenaikan IHSG. Langkah-langkah strategis yang diambil pemerintahan Prabowo selama enam bulan terakhir, termasuk transparansi dalam menyampaikan visi dan program pembangunan, telah berhasil meningkatkan kepercayaan investor.

    “Langkah menjelaskan strategi pembangunan secara menyeluruh, langsung kepada masyarakat, dan melibatkan elemen penting pemerintahan, seperti yang dilakukan pada Selasa (8/4/2025), terbukti membantu menstabilkan pasar modal dan memberikan pemahaman menyeluruh kepada para investor,” ungkap Panji di Jakarta, Selasa (14/4/2025).

    Keputusan Presiden Prabowo untuk mengirimkan tiga menteri ke Amerika Serikat guna membuka jalur negosiasi tarif juga dinilai sebagai langkah yang tepat. Selain itu, inisiatif diplomasi dengan negara-negara lain, seperti dialog dengan Perdana Menteri Malaysia dan pertemuan dengan pemimpin negara-negara Timur Tengah, juga mendapat sambutan positif.

    Menurut Panji, langkah-langkah ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama perdagangan secara global.

    “Hal yang menggembirakan adalah, pemerintahan Prabowo mampu membangun inisiatif berbasis kekuatan dan peluang yang dimiliki bangsa. Ekspansi pasar menjadi langkah penting agar ekonomi nasional terus bertumbuh,” tambahnya.

    Panji menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk mencari pasar ekspor alternatif guna mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang menerapkan tarif tinggi, seperti Amerika Serikat. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menyusun peta potensi pasar ekspor alternatif dan mengoptimalkan pemasukan devisa dari ekspor.

    Lebih lanjut, Panji menyarankan Bank Indonesia untuk lebih aktif menjalin koneksi dengan pelaku pasar valuta asing, terutama sektor perbankan, dalam rangka mempertemukan kebutuhan transaksi antara eksportir dan importir.

    Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci. Kondisi positif ini menjadi sinyal kuat bahwa stabilitas dan arah kebijakan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan IHSG.

  • Pesawat Pengebom AS Mengudara di Semenanjung Korea, Ada Apa?

    Pesawat Pengebom AS Mengudara di Semenanjung Korea, Ada Apa?

    Seoul –

    Amerika Serikat (AS) mengerahkan pesawat pengebom B-1B ke Semenanjung Korea dalam latihan udara gabungan dengan sekutunya, Korea Selatan (Korsel). Pengerahan pesawat pengebom AS ini juga dimaksudkan sebagai pamer kekuatan terhadap Korea Utara (Korut).

    Selain pesawat pengebom AS, beberapa jet tempur F-16 milik AS dan Korsel, serta jet tempur siluman F-35 milik Seoul, juga ikut serta dalam latihan gabungan itu.

    Pengerahan pesawat pengebom AS itu, seperti dilansir Associated Press, Selasa (15/4/2025), dilakukan beberapa hari setelah Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, bersumpah untuk melawan dorongan yang dipimpin Washington dalam berupaya melenyapkan program nuklir Korut.

    Korut seringkali memberikan reaksi keras terhadap pengerahan pesawat pengebom AS dan aset militer kuat lainnya, dengan melakukan uji coba rudal dan melontarkan retorika yang berapi-api.

    Mengudaranya pesawat pengebom AS pada Selasa (15/4) waktu setempat dapat memicu respons lebih keras karena hal itu terjadi ketika Korut sedang memperingati hari penting, yakni hari ulang tahun pendiri Korut, mendiang Kim Il Sung, atau kakek dari Kim Jong Un.

    Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan pesawat pengebom AS itu berpartisipasi dalam latihan udara gabungan Seoul-Washington di atas Semenanjung Korea untuk memperkuat kemampuan operasional dan menunjukkan kemampuan pencegahan terhadap program nuklir Korut.

    Disebutkan Kementerian Pertahanan Korsel dalam pernyataannya bahwa sejumlah jet tempur F-35 dan jet tempur F-16 milik Korsel, juga jet tempur F-16 milik AS, juga berpartisipasi dalam latihan udara gabungan tersebut.

    Lihat juga Video ‘AS Serang Yaman Lagi, 6 Orang Tewas-30 Terluka’:

    Ini merupakan kedua kalinya pesawat pengebom B-1B milik AS ikut dalam latihan bersama Korsel sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat untuk periode kedua pada Januari lalu.

    Pada Februari lalu, Kementerian Pertahanan Korut mengecam penerbangan pesawat pengebom B-1B di kawasan itu sebagai bukti meningkatnya provokasi yang dilakukan AS sejak pelantikan Trump. Pyongyang bersumpah akan melawan ancaman strategis AS dengan cara-cara strategis.

    Beberapa hari kemudian, Korut melakukan uji coba rudal jelajah, dalam apa yang disebutnya sebagai upaya menunjukkan kemampuan serangan balik nuklirnya.

    Trump berulang kali mengatakan dirinya akan menghubungi Kim Jong Un untuk menghidupkan kembali diplomasi antara kedua negara. Korut belum menanggapi secara langsung atas upaya Trump tersebut.

    Kim Yo Jong, pada Rabu (9/4) lalu, mencemooh AS dan sekutu-sekutunya atas apa yang disebutnya sebagai “khayalan” mereka soal denuklirisasi Korut. Dia menegaskan Pyongyang tidak akan pernah menghentikan program senjata nuklirnya.

    Lihat juga Video ‘AS Serang Yaman Lagi, 6 Orang Tewas-30 Terluka’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tim Khusus Prabowo Segera ke AS untuk Nego Tarif dengan Trump

    Tim Khusus Prabowo Segera ke AS untuk Nego Tarif dengan Trump

    Jakarta –

    Menko Polkam Budi Gunawan menyebut pemerintah saat ini tengah fokus mempersiapkan negosiasi terkait kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Tim negosiasi akan berangkat dalam waktu dekat.

    “Sekarang fokus negosiasi dengan Amerika,” kata Budi Gunawan saat menyambut ketibaan Prabowo dari lawatan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Budi Gunawan mengatakan persiapan negosiasi sudah dilakukan dengan matang. Baik terkait tarif, nontarif hingga investasim

    “Ada, klasifikasi yang terkait dengan tarif, nontarif dan investasi. Sudah dirumuskan, nanti ada tim dalam waktu yang akan berangkat,” ujarnya.

    Adapun menteri yang menjadi delegasi tim negosiasi terdiri dari enam orang, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, hingga Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

    Sebelumnya, Trump mematok tarif impor cukup tinggi untuk barang asal Indonesia sebesar 32%. Belakangan dia menunda kebijakan tersebut selama 90 hari.

    Salah satu bentuk negosiasinya adalah Indonesia ingin menyeimbangkan neraca dagang dengan negeri Paman Sam. Caranya dengan menambah impor barang asal AS, mulai dari komoditas minyak dan gas hingga komoditas pertanian macam kapas hingga kedelai.

    (eva/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Dalam Bahaya, Trump Diminta Segera Bertindak

    AS Dalam Bahaya, Trump Diminta Segera Bertindak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tujuh senator AS dari Partai Republik mengirim surat ke Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, terkait pembatasan akses chip AI di pasar global yang ditetapkan pemerintahan Joe Biden dan mulai berlaku bulan depan, tepatnya 15 Mei 2025.

    Surat tersebut meminta pemerintahan Donald Trump untuk menghapus kebijakan dari pemerintahan Biden. Pasalnya, pembatasan akses chip AI secara global dikhawatirkan akan mengancam kepemimpinan AS di sektor AI.

    “Setiap hari, aturan ini membuat perusahaan-perusahaan AS dilanda ketidakpastian, menghambat investasi, dan berisiko menghilangkan kemitraan global kritis yang tidak bisa dikembalikan dengan mudah,” tertera dalam surat tersebut, dikutip dari Reuters, Selasa (15/4/2025).

    Senator Republik yang menandatanganinya adalah Pete Ricketts, Tommy Tuberville, Thom Tillis, Markwayne Mullin, Ted Budd, Roger Wicker, dan Eric Schmitt.

    “Kami meminta [pemerintahan Donald Trump] menghapus aturan ini dan mengajukan alternatif yang efektif untuk mencegah Komunis China menangkap peluang di pasar global dalam memimpin teknologi AI. Alternatif tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan AS,” kata surat tersebut.

    Kementerian Perdagangan tidak segera merespons permintaan komentar.

    Surat ini menunjukkan perbedaan opini di Partai Republik. Ada yang menginginkan relaksasi dalam pengetatan akses chip AI asal AS ke pasar global. Namun, ada pula yang memprioritaskan potensi bahaya jika China dapat mengakses chip AI asal AS.

    Surat dari 7 senator juga menanggapi struktur aturan pengetatan akses chip AI asal AS yang dibagi dalam 3 kelompok (tier). Hanya ada 18 negara yang berada di tier 1 dan diberikan kemudahan untuk mengakses chip AI asal AS.

    Namun, negara-negara dalam Tier 1 ini harus mematuhi regulasi yang dinilai membebankan proses penjualan chip AI. Surat itu juga mempertanyakan kenapa ada beberama mitra, seperti Israel, yang tidak masuk dalam Tier 1.

    Selanjutnya, disebutkan bahwa mayoritas negara masuk ke Tier 2. Artinya, ada batasan pembelian dan proses lisensi yang harus dipenuhi jika ingin membeli chip AI asal AS.

    Untuk Tier 3 yang benar-benar diblokir untuk mengakses chip AI asal AS disebut sudah tepat sasaran. China masuk dalam daftar negara Tier 3.

    Dengan banyaknya birokrasi aturan untuk Tier 1 dan 2, para senator menilai hal ini akan menyulitkan perusahaan AS. Selain itu, pemerintah AS juga akan susah untuk memantau penegakkannya.

    Salah satu poin yang ditekankan jika aturan ini tetap berlanjut, negara yang masuk Tier 2 dikhawatirkan akan beralih bermitra dengan China yang regulasinya tidak ribet dan lebih murah.

    (fab/fab)

  • Parlemen Dibubarkan, Singapura Akan Gelar Pemilu 3 Mei

    Parlemen Dibubarkan, Singapura Akan Gelar Pemilu 3 Mei

    Singapura –

    Parlemen Singapura dibubarkan pada Selasa (15/4) waktu setempat menjelang pemilihan umum (pemilu) nasional yang akan datang. Pemilu yang dijadwalkan pada 3 Mei mendatang, dipandang sebagai ujian penting bagi Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong yang kini menjabat.

    Tahun lalu, Wong menggantikan Lee Hsien Loong, putra PM pendiri Singapura Lee Kuan Yew, sebagai PM Singapura. Naiknya Wong menjadi PM mengawali era baru setelah puluhan tahun kepemimpinan oleh keluarga Lee yang berpengaruh di Singapura.

    Pemerintah Singapura dalam pengumumannya, seperti dilansir AFP, Selasa (15/4/2025), menyebut pembubaran parlemen diperintahkan oleh Presiden Tharman Shanmugaratnam atas saran PM Wong.

    “Presiden Tharman Shanmugaratnam, atas saran Perdana Menteri Lawrence Wong, telah membubarkan parlemen pada Selasa, 15 April 2025,” demikian pengumuman pemerintah Singapura.

    Hari pencalonan untuk pemilu telah ditetapkan pada 23 April mendatang. Sedangkan tanggal pemungutan suara, menurut pengumuman terpisah oleh Departemen Pemilu seperti dilansir Reuters dan Straits Times, ditetapkan pada 3 Mei mendatang.

    Total ada 97 kursi parlemen yang dipertaruhkan dalam pemilu kali ini — empat kursi lebih banyak dari parlemen sebelumnya. Sebagian besar kursi parlemen yang dipertaruhkan berasal dari sistem pemungutan suara blok, yang menurut oposisi, menguntungkan Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa sejak tahun 1959 silam.

    Partai Buruh yang menjadi oposisi utama mengejutkan publik Singapura ketika memenangkan 10 kursi dari 93 kursi yang diperebutkan dalam pemilu tahun 2020 lalu. Dalam pemilu tahun ini, Partai Buruh diharapkan dapat membangun momentum semacam itu dan membuat lebih banyak kemajuan.

    Beberapa partai oposisi lainnya yang lebih kecil juga diharapkan akan ikut serta dalam pemilu.

    Pemilu tahun ini akan digelar di tengah perang dagang yang dikobarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam tatanan dunia, yang berperan penting bagi kemakmuran ekonomi Singapura yang pesat.

    Meskipun Trump hanya memberlakukan tarif dasar 10 persen terhadap Singapura, negara itu rentan terhadap perlambatan ekonomi global yang disebabkan oleh tarif yang jauh lebih tinggi yang dikenakan Trump terhadap negara-negara lainnya karena ketergantungan yang besar pada perdagangan internasional.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hadapi Tarif Impor AS, Jepang Tak Terburu-Buru Capai Kesepakatan dengan Trump

    Hadapi Tarif Impor AS, Jepang Tak Terburu-Buru Capai Kesepakatan dengan Trump

    PIKIRAN RAKYAT – Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, mengutarakan tak terburu-buru mencapai kesepakatan dengan Donald Trump terkait tarif impor AS. Meski demikian, PM Shigeru telah menyiapkan sejumlah paket tawaran.

    Hal tersebut dikatakannya di hadapan Dewan Perwakilan Komite Budget Jepang, Senin 14 April 2025. Negosiasi dua negara ini dijadwalkan dimulai pekan ini. Hal yang sama pun dikatakan olehnya setelah Trump mengumumkan akan menetapkannya.

    “Dalam negosiasi dengan AS, saya ingin menyampaikan dalam paket, jadi itu akan membutuhkan waktu, tapi kita akan berhasil jika kita melakukannya,” ujarnya.

    Sebelumnya, PM Shigeru telah menelepon Presiden AS Donald Trump untuk membicarakannya. Saat itu, keduanya belum mencapai kesepakatan. Lalu, keduanya sepakat pembicaraan perlu dilanjutkan oleh para menteri negara masing-masing.

    PM Shigeru mengutus Akazawa untuk mewakili Jepang dalam negosiasi dengan AS. Akazawa dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang diutus oleh Trump.

    Trump telah menetapkan tarif 25 persen untuk produk mobil buatan Negeri Matahari Terbit ini. Penetapan ini mulai berlaku pada 3 April. Selain itu, ada juga tarif dasar 10% untuk semua produk yang diekspor dari negara yang beribukota Tokyo ini.

    Kebijakan tarif impor AS sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup industri otomotif negara tersebut. Dilansir dari Reuters, Jepang diprediksikan kehilangan pemasukkan sebesar $17 juta akibat kebijakan perdagangan tersebut.

    Indonesia Kirim Delegasi ke AS

    Indonesia termasuk ke dalam daftar negaea terkena tarif resiprokal. Produk Indonesia akan dikenai tarif resiprokal sebesar 32%. Sejumlah negara ASEAN lainnya pun terkena juga. Namun, Trump menunda memberlakukannya hingga 90 hari.

    Sama seperti Jepang, Pemerintah Indonesia pun mengupayakan jalur negosiasi untuk menghadapi kebijakan tersebut. Presiden Prabwo mengutus delegasi khusus yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Sedangkan anggota delegasi tersebut terdiri dari Menlu RI Sugiono Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Menkeu Thomas Djiwandono. 

    Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah tawaran strategis sebagai nilai tawar untuk menurunkan atau bahkan menghapus tarif impor AS Negosiasi ini akan dimulai dari tanggal 16 hingga 23 April 2025.**

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News