Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Jenderal IRGC Lama Diam, Berkoar Hasil Perundingan AS-Iran Tak Bisa Nego Keamanan dan Militer Iran – Halaman all

    Jenderal IRGC Lama Diam, Berkoar Hasil Perundingan AS-Iran Tak Bisa Nego Keamanan dan Militer Iran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang juru bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) telah menekankan bahwa keamanan nasional dan kemampuan militer Iran tidak dapat dinegosiasikan dalam kondisi apa pun.

    Demikian dikatakan oleh Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naeini, pada Selasa (15/4/2025), dikutip dari ifpnews.

    “Keamanan nasional, pertahanan, dan kekuatan militer merupakan salah satu garis merah Republik Islam Iran yang tidak dapat didiskusikan atau dinegosiasikan dalam kondisi apa pun,” kataya.

    Ia berbicara saat konferensi pers yang menandai ulang tahun pertama operasi anti-Israel pertama Iran, pada April 2024, yang melibatkan penembakan lebih dari 300 pesawat tak berawak dan rudal ke pangkalan militer di wilayah pendudukan.

    Dijuluki Janji Sejati I, operasi itu terjadi kurang dari dua minggu setelah serangan teroris Israel menewaskan tujuh anggota IRGC di konsulat Iran di ibu kota Suriah, Damaskus.

    Naeini memuji serangan balasan itu sebagai operasi pesawat tak berawak terbesar di dunia, dengan radius terbang lebih dari 1.000 kilometer.

    Operasi tersebut “menunjukkan inisiatif Iran dan kemampuan ofensif asimetris untuk menyerang musuh Zionis dan merupakan konfrontasi militer langsung dan publik pertama antara Republik Islam dan rezim Zionis,” tambahnya.

    Juru bicara IRGC juga mencatat bahwa Janji Sejati I juga menunjukkan tekad kuat Iran untuk menanggapi Israel dengan tegas, serta kekuatan Angkatan Bersenjata untuk menghadapi rezim teroris.

    Serangan anti-Israel, tegasnya, adalah operasi yang sepenuhnya sah dan dilakukan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB.

    Hal itu mengungkap lemahnya fondasi keamanan Israel, membuktikan kemampuan ofensif Iran sebagai kekuatan rudal dan pesawat tak berawak di kawasan dan dunia, dan menanamkan rasa harapan dalam diri bangsa Palestina yang tangguh dan rakyat Gaza yang tertindas, kata Naeini.

    Pada bulan Oktober 2024, Iran melancarkan operasi anti-Israel kedua sebagai balasan atas pembunuhan komandan perlawanan oleh rezim tersebut.

    Akhir bulan itu, pesawat tempur Israel menggunakan ruang yang tersedia bagi militer AS di Irak untuk menembakkan rudal ke instalasi militer di Iran yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.

    Tindakan agresi Israel berhasil dicegat dan dilawan oleh sistem pertahanan udara Iran. Iran telah bersumpah untuk melakukan operasi anti-Israel ketiga sebagai tanggapan atas serangan tersebut.

    Trump Siagakan Militer

    Sementara dikutip dari defence-blog, Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan peringatan keras kepada Iran, menuduh Teheran mengulur-ulur perundingan nuklir dan mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat siap mengambil tindakan militer jika perundingan gagal.

    Berbicara dari Ruang Oval pada tanggal 14 April bersama Presiden El Salvador Nayib Bukele, Trump mengungkapkan rasa frustrasinya atas lambatnya diskusi baru-baru ini yang diadakan di Oman antara pejabat AS dan Iran.

    Pembicaraan tersebut merupakan kontak tingkat tinggi pertama sejak Trump kembali menjabat pada bulan Januari.

    “Kami mengadakan pertemuan dengan mereka pada hari Sabtu. Kami memiliki jadwal pertemuan lain pada hari Sabtu mendatang. Saya berkata, ‘Itu waktu yang lama.’ Anda tahu, itu waktu yang lama. Jadi saya pikir mereka mungkin akan memanfaatkan kami,” kata Trump, menurut CNN.

    Presiden menegaskan bahwa AS tidak bersedia menerima penundaan dalam negosiasi sementara Iran terus memajukan program nuklirnya.

    “Mereka harus menyingkirkan konsep senjata nuklir. Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir,” kata Trump.

    Ia menambahkan bahwa Iran “cukup dekat untuk memilikinya”, dan menekankan bahwa waktunya hampir habis.

    “Jika kami harus melakukan sesuatu yang sangat keras, kami akan melakukannya.”

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang berbicara kepada media pemerintah setelah pertemuan hari Sabtu, mengatakan kedua pihak “hampir” mencapai kesepakatan mengenai kerangka kerja negosiasi.

    Namun, Teheran telah memperingatkan bahwa tindakan militer apa pun berisiko memicu konflik yang lebih luas di Timur Tengah.

    Pemerintah belum mengungkapkan garis merah atau jadwal operasional yang spesifik, tetapi nada dari Gedung Putih menunjukkan ketidaksabaran yang meningkat. Trump mengatakan dia yakin Iran memanfaatkan pemerintahan sebelumnya, dengan mengatakan, “Mereka sudah terbiasa berurusan dengan orang-orang bodoh di negara ini.”

    Negosiasi saat ini menyusul ketegangan yang meningkat selama berbulan-bulan, termasuk sanksi AS dan aktivitas proksi Iran di seluruh wilayah. Washington telah memperjelas bahwa kesepakatan baru harus berisi pengawasan yang lebih ketat, pembatasan pengembangan rudal, dan pembongkaran penuh pengayaan senjata.

    (Tribunnews.com/Chrysnha)

  • Negara Kaya Minyak Jatuh dalam Krisis, Presiden Sebut Darurat Ekonomi

    Negara Kaya Minyak Jatuh dalam Krisis, Presiden Sebut Darurat Ekonomi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Venezuela kembali masuk ke fase kritis dalam krisis ekonomi berkepanjangan yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.

    Pendapatan negara dari sektor minyak kembali anjlok akibat sanksi ekonomi terbaru yang dijatuhkan Amerika Serikat kepada pemerintahan Presiden Nicolas Maduro atas dugaan kecurangan pemilu. Situasi ini diperparah dengan minimnya kapasitas pemerintah untuk mengambil kebijakan responsif, meskipun sempat mencicipi stabilitas ekonomi pascapandemi.

    Dilansir The Associated Press, Selasa (15/2025), kondisi memburuk begitu cepat sehingga Maduro pekan lalu mengumumkan keadaan darurat ekonomi. Ia mengirim dekrit ke Majelis Nasional-yang dikuasai partai berkuasa-untuk meminta kewenangan darurat guna menyusun langkah-langkah penyelamatan ekonomi.

    Di antaranya termasuk penghapusan sementara pajak, serta menetapkan mekanisme pembelian wajib produk dalam negeri untuk mendorong substitusi impor.

    Maduro menyebut kebijakan ini merupakan reaksi atas tarif global yang dipicu oleh kebijakan AS. Namun, para ekonom mencatat bahwa gejala kemerosotan sudah tampak jauh sebelum pengumuman tersebut.

    Dari Kebangkitan Ekonomi ke Jurang Inflasi

    Setelah pandemi Covid-19, Venezuela sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan ekonomi. Pemerintah melonggarkan kontrol harga, memperbolehkan penggunaan dolar AS secara bebas, dan menyuntikkan jutaan dolar ke pasar valuta asing setiap pekan.

    Hal ini menghentikan hiperinflasi yang sempat menyentuh 130.000% pada 2018 dan membawa pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2022, menurut Dana Moneter Internasional (IMF).

    Ibukota Caracas pun terlihat hidup kembali. Toko barang impor, restoran, dan layanan digital seperti aplikasi ojek dan pesan-antar makanan tumbuh pesat. Di beberapa kawasan miskin, warga bahkan mulai membuka usaha kecil seperti gerobak hotdog dan warung makanan cepat saji.

    Namun, kemajuan itu ternyata hanya terpusat di Caracas. Wilayah lain seperti Maracaibo tetap tertinggal.

    “Kalau Anda lihat di jalan utama, banyak toko yang tutup,” kata Luis Medina, 21 tahun, sambil menunjuk deretan toko tutup di pusat kota Maracaibo. “Ada Subway yang tutup, di sebelahnya toko ponsel Movistar juga tutup. Di sebelahnya lagi restoran Argentina El Gaucho, juga tutup.”

    Inflasi Meledak, Daya Beli Terjun Bebas

    Kini, perbedaan tajam antara nilai tukar resmi dan pasar gelap membuat bisnis informal, seperti pasar tradisional tempat mayoritas warga membeli bahan pokok, memilih menggunakan kurs pasar gelap. Harga barang pun melambung, bahkan di toko-toko resmi seperti swalayan dan toko bangunan.

    Ekonom Pedro Palma memperkirakan inflasi Venezuela kini mencapai 180-200%. Ia memperingatkan bahwa daya beli masyarakat akan terus menurun karena gaji tidak sebanding dengan inflasi, bahkan dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja.

    “Kita menghadapi situasi yang benar-benar dramatis: di satu sisi inflasi melonjak, di sisi lain ada prospek resesi yang sangat signifikan,” ujar Palma.

    Kondisi ini juga berdampak pada kebijakan upah. Pemerintah hanya mampu memberikan gaji minimum sebesar US$1,65 per bulan, ditambah tunjangan bulanan sekitar US$100. Namun, perusahaan-perusahaan tak banyak yang membuka lowongan pekerjaan.

    Bahkan beberapa perusahaan mulai membayar pekerja dengan bolivar, mata uang lokal yang nilainya terus merosot, meningkatkan permintaan dolar di pasar gelap.

    Harapan yang Memudar, Migrasi yang Mandek

    Menjelang pemilu tahun lalu, banyak warga Venezuela mempertimbangkan untuk migrasi demi menyelamatkan ekonomi keluarga. Survei nasional menunjukkan bahwa seperempat warga berencana migrasi, sebagian besar karena alasan ekonomi.

    Namun kini, tren itu menurun. Pengetatan kebijakan imigrasi oleh mantan Presiden AS Donald Trump, khususnya terhadap imigrasi ilegal, membuat banyak orang mengurungkan niat.

    Jonatan Urdaneta, sopir taksi yang selama dua tahun terakhir mengantar migran dari terminal bus Maracaibo ke perbatasan Kolombia, merasakan perubahan ini secara langsung. Dulu, ia bisa melakukan dua kali perjalanan pulang-pergi per hari, kini kadang satu hari pun tak ada penumpang.

    “Terus terang, keadaannya terlihat sangat suram,” kata Urdaneta, 27 tahun, berdiri di samping mobil Ford keluaran 1984 miliknya. “Semoga ini membaik, kalau Tuhan mengizinkan.”

    (luc/luc)

  • Pengusaha China Mulai Teriak Hidup & Mati Efek Tarif Trump 145%

    Pengusaha China Mulai Teriak Hidup & Mati Efek Tarif Trump 145%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dampak tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas barang-barang impor asal China mulai terasa. Pesanan produk China dari AS dilaporkan mulai sepi, permintaan seperti mendadak “beku” alias terhenti.

    Salah satunya dirasakan Conmo Electronic Co yang 60-70% kliennya diakui berasal dari AS. Dilaporkan tidak ada lagi pesanan perangkat medis dari pelanggannya di AS.

    “Ini masalah hidup dan mati, karena 60-70% bisnis kami adalah dengan klien Amerika. Barang tidak bisa diekspor dan uang tidak terkumpul. Ini parah,” kata manajer pemasaran Conmo Electronic Co, Candice Li, dikutip dari Reuters, Selasa (15/4/2025).

    Hal serupa juga dirasakan Kobe Huang, perwakilan penjualan Shenzhen Landun Environmental Technology. Perusahaannya membuat filter air dan smart toilet.

    Dia menyebut pasar AS telah ‘membeku’. Meski begitu penjualan Eropa masih mengalami kenaikan.

    Para pelanggan dan distributor perusahaan tidak membatalkan pesanan. Huang mengatakan mereka meminta untuk bertahan.

    Trump menerapkan tarif 145% untuk China, saat seluruh negara hanya dibebankan 10% saja.

    Reuters melaporkan, sebagian besar eksportir menyebut penundaan atau penghentian kebijakan pada China bisa menjadi pertanda buruk bagi ekonomi mereka. Pertumbuhan ekonomi mereka tahun lalu diketahui sangat bergantung dalam menjalankan surplus perdagangan senilai triliunan dolar.

    (dce)

  • Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap target tim negosiasi yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk berunding langsung dengan Pemerintah AS di Washington D. C., Amerika Serikat.

    Airlangga dijadwalkan bertolak dari Jakarta ke Washington, Selasa malam, untuk memimpin tim negosiasi RI yang di antaranya terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Menko Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut target utama tim negosiasi menurunkan tarif impor resiprokal yang dibebankan oleh AS kepada Indonesia.

    “Targetnya kan yang pasti ada pembicaraan beberapa putaran. Yang penting diturunkan (tarif impor, red.),” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan.

    Di lokasi yang sama, dalam kesempatan terpisah, Airlangga menyebut tim negosiasi menghendaki adanya hasil yang konkret dari perundingan dengan Pemerintah AS. Airlangga menyebut Pemerintah RI juga terbuka terhadap peluang membentuk pasar bebas terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    “Artinya, specific outcome itu lebih penting sehingga kami dalam tanda petik, kalau untuk perjanjian nanti, framework, berikut dalam bentuk limited FTA (perjanjian pasar bebas), atau kita pernah punya TIFA dengan Amerika. Nah, itu yang dalam format perjanjian. Kami minta outcome yang spesifik, yang pragmatis ada,” kata Airlangga saat jumpa pers menjawab pertanyaan mengenai tawaran tim negosiasi yang nanti dipaparkan kepada Pemerintah AS.

    Di Washington, tim negosiasi dari Indonesia bakal menemui beberapa perwakilan Pemerintah AS, di antaranya Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Keuangan AS, sejumlah asosiasi bisnis seperti US-ASEAN Business Council, US-Indonesia Society (USINDO).

    Airlangga menyebutkan dirinya bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

    “Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

    Sementara itu, Menlu Sugiono juga telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    Di Washington, perundingan antara Pemerintah RI dan Pemerintah AS dijadwalkan berlangsung pada 16–23 April 2025.

    “Tentu kan pengalaman pada berbagai perjanjian, pertemuan itu tidak sekali. Biasanya, ada 2–3 putaran, karena pertama ada kesepakatan, kedua baru drafting-nya,” sambung Airlangga.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trump Nyinyir Perjalanan Xi Jinping ke Vietnam, Sebut Mau Hancurkan AS

    Trump Nyinyir Perjalanan Xi Jinping ke Vietnam, Sebut Mau Hancurkan AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merespon perjalanan Pemimpin China Xi Jinping ke beberapa negara ASEAN, yakni Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Menurut Trump, perjalanan Xi ke Vietnam bertujuan untuk ‘mengacaukan’ AS.

    “Saya tidak menyalahkan China. Saya tidak menyalahkan Vietnam. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya melihat mereka bertemu hari ini, dan itu luar biasa,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, seperti dikutip AFP pada Selasa (15/4/2025).

    “Itu pertemuan yang menyenangkan… seperti mencoba mencari tahu, bagaimana kita (China dan Vietnam berencana) mengacaukan Amerika Serikat,” tambah Trump, menyebut pembicaraan mereka ditujukan untuk merugikan AS.

    Komentar Trump muncul beberapa jam setelah Xi mendorong Vietnam untuk melawan “intimidasi sepihak” AS, dan menjunjung tinggi perdagangan bebas dan terbuka. Xi juga mengajak Vietnam untuk memperkuat kerja sama perdagangan di tengah upaya Trump menaikkan tarif impor.

    Xi mengunjungi Vietnam sebagai bagian dari tur Asia Tenggara yang akan mencakup Malaysia dan Kamboja. Dalam kunjungan itu. Beijing mencoba memposisikan dirinya sebagai alternatif yang stabil bagi Trump saat para pemimpin menghadapi tarif AS.

    Pemimpin China itu meminta negaranya dan Vietnam pada hari Senin untuk “menentang intimidasi sepihak dan menegakkan stabilitas sistem perdagangan bebas global”, menurut media pemerintah Beijing.

    China dan Vietnam telah menandatangani 45 perjanjian kerja sama pada Senin (14/4/2025), termasuk di bidang rantai pasokan, kecerdasan buatan, patroli maritim bersama, dan pengembangan jalur kereta api.

    Xi mengatakan dalam sebuah pertemuan dengan pemimpin tertinggi Vietnam To Lam bahwa negara mereka “berdiri di titik balik sejarah… dan harus melangkah maju dengan bergandengan tangan”.

    Lam mengatakan setelah pembicaraan bahwa kedua pemimpin “mencapai banyak persepsi umum yang penting dan komprehensif”, menurut Kantor Berita Vietnam.

    Sebelum berangkat ke Malaysia, Xi meletakkan karangan bunga merah yang dihiasi namanya dan kata-kata “Hidup pemimpin besar Vietnam, Presiden Ho Chi Minh” di makam mendiang pemimpin tersebut di pusat kota Hanoi.

    Ia juga menghadiri peluncuran proyek Kerja Sama Kereta Api Vietnam-China, yang akan membantu mengelola proyek kereta api senilai US$8 miliar untuk menghubungkan kota pelabuhan utara terbesar di Vietnam dengan perbatasan dengan China.

    Jalur kereta api baru itu akan melintasi beberapa pusat manufaktur utama Vietnam, yang menjadi tempat Samsung, Foxconn, Pegatron, dan raksasa global lainnya, yang banyak di antaranya bergantung pada aliran komponen rutin dari China.

    Kunjungan Xi dilakukan hampir dua minggu setelah AS, pasar ekspor terbesar Vietnam dalam tiga bulan pertama tahun ini, mengenakan tarif sebesar 46% pada barang-barang Vietnam sebagai bagian dari serangan tarif global. China sendiri dikenakan tarif AS sebesar 145% oleh Trump.

    (tfa/tfa)

  • DPD minta Pemerintah siapkan langkah konkret hadapi kebijakan tarif AS

    DPD minta Pemerintah siapkan langkah konkret hadapi kebijakan tarif AS

    Pemerintah perlu menguatkan kebijakan perlindungan industri lokal.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin meminta Pemerintah menyiapkan langkah konkret menghadapi kebijakan perang tarif yang diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dapat berimbas pada berbagai sektor di Tanah Air.

    “Pimpinan DPD sudah melakukan diskusi terkait dengan apa langkah awal yang perlu diambil oleh Pemerintah,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD RI pada Sidang Paripurna Ke-12 DPD RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024—2025 di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Sultan lantas membeberkan langkah tersebut, di antaranya mempercepat reformasi struktural melalui deregulasi dan insentif fiskal untuk menarik investasi asing maupun domestik.

    Selain itu, meningkatkan diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan terutama pada pasar AS. Selanjutnya mengoptimalkan kerja sama regional, khususnya dalam kerangka ASEAN, untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan.

    Ia juga memandang perlu Pemerintah menguatkan kebijakan perlindungan industri lokal, serta menerapkan regulasi ketat untuk mengawasi barang-barang impor, terutama produk-produk yang bersaing langsung dengan industri lokal.

    Untuk melindungi produsen domestik dari persaingan tidak sehat, dia mengatakan bahwa Pemerintah perlu menguatkan kebijakan perlindungan industri lokal.

    “Di samping itu, menerapkan regulasi ketat untuk mengawasi barang-barang impor, terutama produk-produk yang bersaing langsung dengan industri lokal,” ucapnya.

    Hal tersebut, lanjut dia, memerlukan penyelarasan dengan wacana pemerintah untuk membuka keran impor. Namun, dia meminta kehati-hatian dalam melakukannya.

    “Walaupun pembukaan keran impor bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga pasokan komoditas, jangan sampai berdampak negatif pada perekonomian domestik,” ujarnya.

    Ketua DPD RI mengatakan bahwa perang tarif yang dimainkan AS telah menciptakan gelombang ketidakpastian di seluruh dunia dan meningkatkan risiko resesi global, sekalipun masih terdapat jeda 90 hari sebelum penerapan tarif itu.

    “Kebijakan perang tarif ini akan memiliki potensi dampak, seperti penurunan ekspor, fluktuasi harga komoditas, krisis daya saing industri manufaktur, serta pengaruh terhadap pasar modal dan pariwisata,” katanya.

    Wakil rakyat ini juga menilai kebijakan itu membawa dampak signifikan bagi perekonomian di Tanah Air meski Indonesia bukan pihak langsung dalam konflik tersebut.

    Namun, sebagai negara yang terintegrasi dalam rantai pasokan global, menurut dia, dampaknya akan terasa di berbagai sektor seperti potensi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 persen sampai dengan 0,5 persen.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengamat: Respons Cepat Presiden Prabowo atas Kebijakan Tarif Trump Jaga Stabilitas Ekonomi RI – Halaman all

    Pengamat: Respons Cepat Presiden Prabowo atas Kebijakan Tarif Trump Jaga Stabilitas Ekonomi RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Ekonomi dan Perbankan dari Binus University, M. Doddy Ariefianto, menilai langkah cepat yang diambil Presiden RI Prabowo Subianto dalam merespons kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan sentimen positif terhadap perekonomian nasional.

    “Terdapat sentimen positif di bursa saham Indonesia (IHSG) dalam beberapa hari terakhir ini. Faktornya adalah, melunaknya Trump’s tariffs policy. Di samping itu, gercepnya Presiden (Prabowo) terhadap Trump Policy (yang mengambil langkah non-konfrontatif) serta fokus kepada ekonomi,” ungkap Doddy kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).

    Doddy menambahkan, salah satu langkah konkret yang menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam merespons dinamika global pasca-Lebaran adalah menggelar sarasehan bersama para ekonom dan pengamat pasar.

    “Pasca lebaran kemarin salah satu agenda awal Presiden adalah sarasehan dengan para ekonom-pengamat pasar. Hal ini menunjukkan bagaimana Presiden sangat fokus dan tanggap terhadap kondisi pasar,” lanjutnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh pakar ekonomi, keuangan, dan manajemen Panji Irawan. 

    Ia menilai lonjakan sentimen positif di pasar juga dipicu oleh sikap Presiden Prabowo Subianto yang sigap dalam menanggapi kebijakan tarif impor baru Trump.

    Menurut Panji, Prabowo telah mengambil langkah-langkah strategis yang tepat, salah satunya dengan mengirim tiga menterinya ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi langsung terkait kebijakan tarif yang diumumkan Trump. 

    Selain itu, Prabowo juga memperluas komunikasi dan diplomasi ke berbagai negara, mulai dari Perdana Menteri Malaysia hingga para pemimpin negara di Timur Tengah.

    “Adapun inisiatif menjelaskan strategi dan eksekusinya secara langsung dan holistik, plus dihadiri komponen kunci penyelenggara negara sebagaimana dilakukan pada 8 April 2025 terbukti efektif menetralisir dinamika pasar modal dan memberi pemahaman utuh kepada investors,” jelas Panji.

    Panji menyebut, langkah diplomatik yang dilakukan Prabowo sangat potensial membuka jalan bagi kerja sama dagang yang lebih luas, terutama di tengah tekanan global akibat kebijakan proteksionis.

    “The good thing is, pemerintahan Prabowo memiliki inisiatif membangun yang diracik sesuai dengan strength dan opportunity di masyarakat dan negara. Ekspansi diperlukan agar RI terus tumbuh,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Panji juga menyarankan agar pemerintah secara aktif mencari negara-negara tujuan ekspor baru sebagai upaya antisipasi terhadap potensi hambatan dagang dari negara yang memasang tarif tinggi seperti AS.

    “Kolaborasi antar otoritas moneter, fiskal dan jasa keuangan untuk menggarap peta potensi alternatif ekspor yang dapat dimanfaatkan eksportir dan pemerintah (a/l Kemendag, Kemenlu) untuk mendapatkan alternatif tujuan ekspor baru,” tambahnya.

    Ia menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam mengoptimalkan devisa hasil ekspor, serta perlunya pendekatan aktif dari Bank Indonesia terhadap pasar perbankan guna menciptakan transaksi valas yang lebih efisien antara eksportir dan importir.

    “Mapping pelaku pasar valas dan potensi volume transaksi valas (buyer dan seller), secara historis sudah ada polanya sehingga dapat dikelola. Policy DHE dan instrumen penempatannya dapat didesain atraktif,” tutur Panji.

    Dalam menghadapi krisis global yang penuh ketidakpastian, Panji menggarisbawahi pentingnya kerja sama pragmatis dan kompak antara pemerintah dan sektor swasta, untuk menciptakan peluang kerja sama bisnis baik di dalam negeri maupun secara global.

  • Dana Miliaran Dolar Disetop Buntut Harvard Melawan Perintah Trump

    Dana Miliaran Dolar Disetop Buntut Harvard Melawan Perintah Trump

    AS –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta agar dana miliaran dolar untuk Universitas Harvard disetop. Perintah ini buntut dari dugaan anti-semitisme atau anti-Yahudi di kampus.

    Dilansir AFP, Selasa (1/4/2025), Trump telah secara agresif menargetkan universitas-universitas bergengsi di AS yang mahasiswanya banyak terlibat protes sengit terhadap perang Israel melawan Hamas di Gaza.

    Trump mencabut dana federal mereka dan memerintahkan petugas imigrasi untuk mendeportasi demonstran mahasiswa asing, termasuk mereka yang memiliki kartu hijau.

    Pemerintah AS sempat mengancam akan melihat kontrak senilai USD 255,6 juta antara Harvard dan pemerintah, serta komitmen hibah multi-tahun senilai USD 8,7 miliar untuk institusi Ivy League yang bergengsi itu.

    Para kritikus Trump berpendapat upaya pemerintahan Trump bersifat pembalasan dan akan memiliki efek yang mengerikan pada kebebasan berbicara, sementara para pendukungnya bersikeras bahwa hal itu perlu untuk memulihkan ketertiban di kampus-kampus dan untuk melindungi mahasiswa Yahudi.

    Menteri Pendidikan AS Linda McMahon mengatakan kegagalan Harvard untuk melindungi mahasiswa di kampus dari diskriminasi antisemit serta mempromosikan ideologi yang memecah belah ketimbang kebebasan bertanya telah membahayakan reputasinya.

    “Harvard dapat memperbaiki kesalahan ini dan mengembalikan dirinya ke kampus yang didedikasikan untuk keunggulan akademis dan pencarian kebenaran, tempat semua mahasiswa merasa aman di kampusnya,” ujarnya.

    Baca berita selengkapnya di halaman berikutnya>>

    Harvard Menolak Tunduk

    Foto: Kampus Harvard. (Screenshoot doc. Harvard University)

    Presiden atau Rektor Harvard, Alan Garner, mengatakan penghentian pendanaan dapat mengancam berbagai penelitian. Dia mengatakan pemerintahan Trump telah memberi tahu rencana penghentian anggaran itu.

    “Jika pendanaan ini dihentikan, penelitian yang menyelamatkan nyawa akan terhenti dan membahayakan penelitian dan inovasi ilmiah yang penting. Pemerintah telah memberi tahu kami bahwa mereka mempertimbangkan tindakan ini karena mereka khawatir Universitas belum memenuhi kewajibannya untuk mengekang dan memerangi pelecehan anti-Semit,” ujarnya.

    Garner menolak karakterisasi ini dan mengatakan universitas telah memperkuat aturan dan pendekatan untuk mendisiplinkan pihak yang melanggarnya selama 15 bulan terakhir sebagai cara mengatasi anti-Semitisme di kampus.

    Trump sebelumnya menargetkan Universitas Columbia di New York dengan mengkaji ulang pendanaan sebesar USD 400 juta dan menahan mahasiswa pascasarjana yang terkait dengan protes untuk dideportasi serta berusaha menangkap yang lainnya.

    Sementara itu, Universitas Columbia kemudian mengumumkan paket konsesi kepada pemerintah terkait definisi anti-Semitisme, pengawasan protes, dan pengawasan untuk departemen akademik tertentu. Namun, mereka tidak memenuhi beberapa tuntutan yang lebih keras dari pemerintahan Trump.

    “Tindakan Gugus Tugas hari ini mengikuti tinjauan serupa yang sedang berlangsung terhadap Universitas Columbia. Tinjauan tersebut menyebabkan Universitas Columbia setuju untuk mematuhi sembilan prasyarat untuk negosiasi lebih lanjut terkait pengembalian dana federal yang dibatalkan,” kata pernyataan resmi Columbia.

    Dana untuk Harvard Dibekukan

    Foto: Kampus Harvard (DW News)

    Universitas Harvard akhirnya terkena pembekuan dana federal sebesar USD 2,2 miliar. Dana Harvard itu dibekukan setelah Harvard menolak daftar tuntutan dari Gedung Putih.

    Dilansir AFP, Selasa (15/4/2025), Universitas Harvard telah mengumumkan kepada mahasiswa dan staf yang menentang seruan untuk perubahan tata kelola, praktik prekrutan, dan kebijakan penerimaan dari pemerintahan Donald Trump.

    “Pernyataan Harvard hari ini memperkuat pola pikir hak istimewa yang meresahkan yang endemik di universitas dan perguruan tinggi paling bergengsi di negara kita – bahwa investasi federal tidak disertai dengan tanggung jawab untuk menegakkan hukum hak-hak sipil,” kata Satuan Tugas Gabungan Trump untuk Memerangi Anti-Semitisme dalam sebuah pernyataan.

    Dilansir BBC, Gedung Putih mengirim daftar tuntutan ke Harvard minggu lalu yang katanya dirancang untuk melawan antisemitisme di kampus, termasuk perubahan pada tata kelolanya, praktik perekrutan, dan prosedur penerimaan mahasiswa.

    Harvard dengan tegas menolak tuntutan tersebut pada Senin (14/4) dan mengatakan Gedung Putih berusaha untuk “mengendalikan” komunitasnya.

    Adapun salah satu tuntutan Gedung Putih yakni: mengurangi kewenangan yang dimiliki mahasiswa dan staf pengajar tidak tetap; melaporkan mahasiswa yang ‘memusuhi’ nilai-nilai Amerika kepada pemerintah federal; dan mempekerjakan pihak eksternal yang disetujui pemerintah untuk mengaudit program dan departemen “yang paling memicu pelecehan anti-semit”.

    Selain Harvard, Trump juga telah menarik dana federal sebesar USD 400 juta dari Universitas Columbia. Mereka menilai kampus itu gagal memerangi antisemitisme dengan melindungi mahasiswa Yahudi di kampusnya.

    Ketika USD 400 juta ditarik, Universitas Columbia menyetujui beberapa tuntutan administrasi, yang menuai kritik dari beberapa mahasiswa dan fakultas.

    Lihat juga video: Aksi Ratusan Wisudawan Harvard Walk Out Sambil Teriak Free Palestine

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • WhatsApp Terancam Dirombak Total, Zuckerberg Tak Bisa Apa-apa

    WhatsApp Terancam Dirombak Total, Zuckerberg Tak Bisa Apa-apa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan Kepala Komisi Perdagangan Federal (FTC) Lina Khan mengatakan Facebook panik ketika memutuskan mengakuisisi Instagram dan WhatsApp sebagai layanan di bawah induk Meta.

    Kala itu, penetrasi smartphone kian meluas. Aplikasi mobile seperti WhatsApp dan Instagram menjadi populer untuk melakukan interaksi secara online.

    “[Facebook] melihat perusahaan seperti Instagram dan WhatsApp mengalami pertumbuhan signifikan. Pada poin itu, perusahaan menghadapi opsi beli atau terkubur (buy-or-bury). Jika tak bisa menandingi rival, pilihannya adalah membeli layanan-layanan pesaing,” kata Khan dalam program Squawk Box CNBC International, dikutip Selasa (15/4/2025).

    Meta akan memulai persidangan anti-kompetisi terkait akuisisi Instagram dan WhatsApp bersama FTC pada Senin (14/4) waktu setempat. Pemerintah menduga raksasa media sosial milik Mark Zuckerberg itu memonopoli pasar media sosial dengan mencaplok Instagram pada 2012 dan membeli WhatsApp pada 2014.

    Meta tak segera merespons permintaan komentar dari CNBC International.

    Persidangan tersebut berpotensi mengharuskan Meta untuk melakukan divestasi terhadap Instagram dan WhatsApp. Meta telah berupaya membantah dugaan FTC dan meyakini perusahaan tidak melakukan monopoli.

    “Tak ada tanggal kedaluwarsa ketika melihat ilegalitas dari transaksi [akuisisi] ini,” kata Khan.

    “Menurut saya ada alternatif membuat ekosistem media sosial berbeda dari hari ini. Namun, alternatif itu tidak terjadi karena Facebook dulu diperbolehkan untuk melakukan akusisi [Instagram dan WhatsApp,” ia menuturkan.

    Pada intinya, Khan mengatakan kasus ini bertujuan menjunjung tinggi kebebasan dan keadilan dalam perdagangan. Meski belum ada penyelesaian yang dicapai, namun Khan menggarisbawahi selalu ada ruang terbuka untuk melakukan penyelesaian sebelum kasus ini memiliki kesimpulan akhir.

    Meski Presiden AS Donald Trump secara umum tampak dekat dengan para petinggi raksasa teknologi, tetapi Khan mengaku senang karena upaya Zuckerberg untuk membatalkan kasus ini tak berhasil.

    Zuckerberg mendonasikan uang sebanyak US$1 juta untuk inaugurasi Trump. Ia juga dilaporkan beberapa kali bertemu Trump sejak Januari 2025.

    “Sebelum persidangan berakhir, lalu ada putusan pertanggungjawaban dan kemudian upaya hukum, kita semua hanya bisa menunggu dan mengamati,” kata Khan.

    (fab/fab)

  • Menteri UMKM Sebut Bakal Awasi Ketat E-Commerce di RI, Mengapa?

    Menteri UMKM Sebut Bakal Awasi Ketat E-Commerce di RI, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengeklaim telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah banjir barang impor China ke Indonesia di tengah adanya tarif tarif timbal balik atau tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. Langkah ini dilakukan agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk China.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi banjir impor barang China, salah satunya melalui pemantauan ketat (monitoring) pada setiap perusahaan e-commerce.

    “Salah satunya adalah melakukan monitoring e-commerce kita agar lebih mengedepankan marketing penjualan produk-produk lokal,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Selain itu, Maman menyatakan Kementerian UMKM juga membangun beberapa ekosistem usaha untuk meningkatkan para pelaku UMKM hingga menekan biaya produksi UMKM.

    Menurut Maman, biaya produksi yang ditekan ini akan membuat produk UMKM mampu bersaing dengan produk impor, termasuk China.

    “[Kami] mendorong ongkos biaya produksi UMKM itu kita tekan bagaimana caranya dengan adanya ekosistem usaha itu semakin turun, agar harga dan barang yang dijual pun bisa bersaing dengan produk-produk dari luar,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adhi Lukman mengkhawatirkan perang dagang AS-China ini akan mengganggu perdagangan dan menimbulkan efek domino secara global.

    Bahkan, efek dari perang dagang AS-China dikhawatirkan membuat barang impor China bisa membanjiri pasar Indonesia.

    “Yang kami khawatirkan adalah dampak perang dagang China dengan Amerika. Kalau asumsi saya, China bea masuk ke Amerika naik menjadi 125%, sementara negara-negara lain dibebaskan, tentunya perdagangan China dengan Amerika itu kan cukup besar,” kata Adhi saat ditemui seusai acara Halal Bihalal Apindo di MidPlaza, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Dunia usaha khawatir dampak dari perang dagang tersebut bisa mengganggu pengiriman barang. “Yang kita khawatir adalah mengganggu logistik, sehingga keseimbangan ketersediaan kontainer akan terganggu,” imbuhnya.

    Misalnya, lanjut Adi, jika China tidak mengekspor barang ke AS, maka secara otomatis barang di AS akan kosong. Imbasnya, kondisi ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan kontainer secara global.

    Adhi menyebut kondisi seperti itu pernah terjadi pada saat Covid-19 menghantam. Kala itu, ungkapnya, beberapa kontainer terhambat di satu negara, sehingga negara lain akan kekosongan.

    “Itu menyebabkan waktu itu biaya logistik naik luar biasa ke negara-negara Amerika, negara Amerika Latin, bahkan sampai 3-4 kali lipat. Nah ini yang kita tidak berharap [terjadi perang AS-China],” ujarnya.

    Adhi juga mengkhawatirkan jika dari China tidak bisa mengekspor produk ke AS, maka stok dari produksi di China akan menumpuk. Imbasnya, sejumlah barang dari China akan membanjiri Indonesia.

    “Dan kita khawatir akan meluber atau merembes masuk ke negara-negara tujuan lain, termasuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus waspada,” tutupnya.