Universitas Harvard Melawan Donald Trump, Rela Hilang Rp 37 Triliun, Berapa Lama akan Bertahan?
TRIBUNNEWS.COM- Universitas Harvard mengatakan pihaknya tidak akan menuruti tuntutan Presiden AS Donald Trump – ada pendanaan federal atau tidak.
“Tidak ada pemerintah – terlepas dari partai mana yang berkuasa – yang boleh mendikte apa yang dapat diajarkan oleh universitas swasta,” kata presiden Harvard Alan Garber dalam sebuah surat yang diunggah di situs web universitas tersebut.
Tidak lama setelah Harvard menolak menyetujui daftar tuntutan Gedung Putih – yang mencakup arahan tentang cara mengatur, merekrut, dan mengajar – pemerintahan Trump membekukan dana federal sebesar $2,2 miliar (Rp 37 Triliun) untuk institusi tersebut.
Banyak mahasiswa dan alumni memuji keputusan universitas untuk mempertahankan pendiriannya, meskipun ada konsekuensinya.
Mantan Presiden Barack Obama, yang juga seorang alumni, menyebut langkah Trump “tidak masuk akal” dan memuji Harvard sebagai “contoh bagi lembaga pendidikan tinggi lainnya”.
Namun dengan miliaran yang dipertaruhkan, perebutan posisi yang lebih tinggi mungkin hanya serangan pembuka dalam perang gesekan antara pemerintah federal dan pendidikan tinggi.
Serangan Trump terhadap Harvard tidaklah terisolasi – satuan tugas antisemitisme pemerintah telah mengidentifikasi sedikitnya 60 universitas untuk ditinjau.
Masalahnya, kata pemerintah, adalah protes kampus pro-Palestina tahun lalu, yang mengguncang kampus-kampus di seluruh negeri, dan yang menurut pemerintahan Trump berkontribusi terhadap pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi.
Bulan lalu, Universitas Columbia menyetujui banyak tuntutan pemerintah pasca protes – setelah pemerintah memotong dana sebesar $400 juta.
Harvard juga membuat konsesi. Universitas itu setuju untuk bekerja sama dengan gugus tugas administrasi untuk memerangi antisemitisme.
Universitas itu memberhentikan para pemimpin Pusat Studi Timur Tengah dan menangguhkan Prakarsa Agama, Konflik, dan Perdamaian atas tuduhan bias anti-Israel.
Dan pada bulan Januari, Harvard menyelesaikan dua tuntutan hukum yang diajukan oleh mahasiswa Yahudi yang menuduh adanya antisemitisme.
Universitas tersebut tidak mengakui adanya kesalahan, dan mengatakan bahwa penyelesaian tersebut menunjukkan komitmennya untuk mendukung mahasiswa dan staf Yahudinya.
Namun, universitas tersebut menarik garis pada daftar tuntutan Gedung Putih pada hari Jumat.
Mahasiswa Harvard Sa’maia Evans, yang merupakan aktivis dan anggota Organisasi Perlawanan Afrika dan Afrika Amerika di universitas tersebut, mengatakan keputusan universitas untuk mengambil sikap sudah lama diambil.
“Harvard hanya akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya,” katanya kepada BBC.
Ia menunjuk protes di kampus dalam beberapa minggu terakhir – dan kritik luas atas kesepakatan Columbia dengan pemerintahan Trump – sebagai faktor yang membantu menekan pejabat universitas.
“Mereka tahu publik – mereka akan menghadapi reaksi keras publik” jika mereka menyerah, kata Evans.
“Akan menjadi hal yang tidak lazim bagi Harvard untuk melakukan sesuatu di luar kepentingannya sendiri.”
Dengan dana abadi sebesar $53,2 miliar – angka yang lebih besar dari PDB beberapa negara kecil – Harvard secara unik mampu bertahan menghadapi badai. Namun para ahli mengatakan bahwa universitas tersebut masih dalam kondisi terdesak.
“Sebagian besar pembuat kebijakan menganggap dana abadi sebagai rekening giro, kartu debit tempat Anda dapat menarik uang dan menggunakannya untuk tujuan apa pun,” kata Steven Bloom, juru bicara American Council on Education. “Tetapi sebenarnya tidak demikian.”
Meskipun dana abadi Harvard sangat besar, disebutkan bahwa 70 persen uangnya dialokasikan untuk proyek-proyek tertentu – yang merupakan hal umum untuk dana abadi pendidikan, menurut Tn Bloom.
Harvard harus membelanjakan uang sesuai dengan arahan para donatur, atau mereka akan menghadapi tanggung jawab hukum.
Dan pengeluaran Harvard sangat besar – anggaran operasionalnya tahun 2024 sebesar $6,4 miliar.
Sekitar sepertiganya didanai oleh dana abadi – dengan 16?rasal dari pemerintah federal, sering kali untuk membantu hal-hal yang seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh AS, seperti penelitian biomedis.
Tn. Bloom mengatakan aturan emas untuk pendanaan dana abadi adalah bahwa universitas tidak boleh menghabiskan lebih dari 5?ri total dana abadi mereka setiap tahun. Untuk menutupi kerugian sebesar $2 miliar, universitas harus meningkatkan dana abadinya sebesar $40 miliar.
“Anda tidak dapat menemukan 40 miliar dolar di bawah batu,” kata Tn. Bloom.
Dan penderitaan itu hanya akan bertambah jika Trump mampu mewujudkan ancamannya untuk mencabut status bebas pajak Harvard.
Status itu membantu sekolah tersebut terhindar dari membayar pajak atas investasi dan propertinya.
Harvard memiliki kampus di seluruh wilayah Greater Boston, dan diperkirakan oleh Bloomberg telah menghemat $158 juta untuk tagihan pajak propertinya pada tahun 2023.
Realitas situasi ini membuat sebagian pelajar skeptis tentang berapa lama hal ini dapat berlangsung.
“Pemerintah dapat berbuat lebih banyak jika ingin menyerang Harvard, dan saya tidak optimistis hal itu akan berhenti setelah memotong $2,2 miliar,” kata Matthew Tobin, perwakilan akademis di dewan mahasiswa Harvard.
Tn. Tobin mengatakan gagasan bahwa pemerintahan Trump membuat tuntutan ini untuk membantu Harvard adalah “omong kosong”.
“Ini adalah serangan yang tidak beritikad baik,” katanya kepada BBC.
“Pemotongan dana ini ada hubungannya dengan Trump yang menyerang sebuah institusi yang menurutnya liberal, dan ingin melakukan kontrol lebih besar terhadap apa yang diajarkan orang dan bagaimana siswa belajar dan berpikir.”
SUMBER: BBC
