Tag: Donald Trump

Netanyahu Dukung AS, Israel Tak akan Biarkan Iran Memperoleh Senjata Nuklir – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel tidak akan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir.

Pernyataan itu disampaikan di tengah upaya sekutunya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, untuk merundingkan kesepakatan nuklir dengan Iran.

“Seperti yang telah dinyatakan berkali-kali oleh Perdana Menteri: Israel tidak akan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir,” kata pernyataan dari kantor Netanyahu, Kamis (17/4/2025).

Pernyataan Netanyahu menyusul laporan bahwa Presiden Trump telah memblokir rencana Israel untuk menyerang situs nuklir Iran.

Israel dan pemerintah negara-negara Barat telah lama menuduh Iran mengejar kemampuan senjata nuklir, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Teheran.

Bahkan sebelum serangan Israel di Jalur Gaza setelah Operasi Banjir Al-Aqsa pada Oktober 2023, Netanyahu berulang kali menuduh Iran mendukung Hamas dan kelompok bersenjata lain untuk menyerang Israel.

“Perdana Menteri telah memimpin tindakan terbuka dan rahasia yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran melawan program nuklir Iran, yang tanpanya Iran saat ini tidak akan memiliki persenjataan nuklir,” kata pernyataan itu.

“Tindakan ini menunda program nuklir Iran hampir satu dekade,” lanjutnya, seperti diberitakan Al Arabiya.

Kantor Netanyahu merilis pernyataan itu ketika beberapa pihak menepis ancaman Iran dan menyebutnya sebagai ‘pemutarbalikan fakta politik’ serta menyebut perdana menteri ‘paranoid’.

Sementara itu, Donald Trump berupaya mengambil jalan diplomasi daripada tindakan militer yang dipromosikan Netanyahu sejak beberapa dekade itu.

Pada bulan Maret, Trump mengirim surat kepada pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang mendesak dilakukannya perundingan antara AS dan Iran.

Menindaklanjuti usulan Trump, perwakilan AS dan Iran menggelar pertemuan di Oman pada hari Sabtu, 12 April 2025 di Muscat.

Pembicaraan berikutnya akan diadakan di Roma pada hari Sabtu, 19 April 2025.

Sementara itu, Trump mengancam Iran dengan tindakan militer jika Iran gagal menyepakati perjanjian nuklir dengan AS hingga tenggat waktu yang diberikan olehnya, tanpa menyebut kapan tenggat waktu tersebut.

Pada hari Kamis (17/4/2025), Trump mengatakan dia tidak terburu-buru untuk memberikan lampu hijau untuk serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, seperti diberitakan The New York Times.

Ketika ditanya tentang laporan bahwa ia telah “menolak” rencana Israel untuk menyerang situs nuklir Republik Islam bulan depan, Trump berkata, “Saya tidak akan mengatakan ‘menolak.’”

Sementara itu, Netanyahu dalam pertemuannya dengan Trump pada 7 April lalu, mengatakan ia mendukung tindakan militer terhadap Iran jika kedua pihak gagal menyepakati perjanjian tersebut.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

18/04/2025 14:07
Pengamat Sebut Kerja Sama Dagang Indonesia-AS Langkah Strategis Hadapi Tarif Resiprokal Trump – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Delegasi pemerintah Indonesia merundingkan kerja sama dagang strategis dengan Amerika Serikat menyusul pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal.

Pengamat Ekonomi-Perbankan dan Dosen Binus University Doddy Ariefianto menilai progres dari langkah pemerintah ini positif untuk menciptakan neraca perdagangan yang seimbang sebagai syarat utama AS untuk menurunkan tarif sekaligus juga membuka peluang untuk melipatgandakan hubungan dagang Indonesia dengan AS.

“Ini langkah bagus. Kebijakan tarif Trump itu semakin terlihat mengarah ke perang ekonomi China vs AS. Sehingga kita juga harus ingat kalau terlalu dekat sama yang satu, yang lain akan anggap kita sebagai musuh. Kita harus bisa balance,” ujar dia kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).

Pemerintah menyatakan Indonesia akan meningkatkan pembelian LPG, minyak mentah, bensin, gandum, kedelai, pakan ternak, dan barang modal dari AS — produk-produk yang memang tidak dapat diproduksi cukup di dalam negeri.

Para negosiator Indonesia juga membuka ruang luas bagi perusahaan-perusahaan AS untuk berkembang di Tanah Air. Melalui percepatan perizinan, pemberian insentif investasi, dan kemudahan prosedur impor, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam menjadi mitra dagang yang ramah investasi.

Tak hanya soal perdagangan barang, kerja sama bilateral ini juga merambah sektor critical minerals, ekonomi digital, hingga pengembangan SDM dan teknologi.

Doddy mengingatkan dengan demikian diperlukan pendekatan simultan ke AS dan China, agar Indonesia sebagai negara nonblok tidak terhimpit di tengah-tengah pihak yang berseteru.

“Gajah sama gajah berantem, kalau nggak hati-hati kita bisa keinjak-injak di tengah. Delicate situation; perlu approach simultan ke AS dan China,” ucapnya.

“Kita negara besar mestinya bisa menggalang kekuatan yang netral bersama-sama negara lain. Indonesia bisa galang negara-negaralain untuk support WTO; suarakan keprihatinan dan dorong deeskalasi,” lanjutnya.

Asal tahu saja, di balik negosiasi Indonesia ke AS ini ada empat tokoh negosiator utama dari Indonesia: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Sugiono, Wamen Keuangan Thomas Djiwandono, dan Wakil Ketua Dewan Energi Nasional Mari Elka Pangestu.

Yang menarik, empat orang ini adalah produk pendidikan Amerika. Airlangga pernah bersekolah di Wharton School. Sugiono adalah lulusan Norwich University. Thomas lulusan John Hopkins; sedangkan Mari Elka lulusan PhD dari UC Davis.

Mereka telah melakukan pembicaraan langsung dengan para pengambil keputusan ekonomi AS: Marco Rubio (Menteri Luar Negeri), Howard Lutnick (Menteri Perdagangan), dan Jamieson Greer (U.S. Trade Representative). Besok mereka akan bertemu Scott Bessent (Menteri Keuangan).

Untuk diketahui, usai pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat (AS) yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump, berbagai negara secara serentak memberikan respons terkait upaya penanggulangan dampak dari kebijakan tersebut.

Meski demikian, Pemerintah AS kembali mengumumkan penundaan pemberlakuan Tarif Resiprokal selama 90 hari hingga 9 Juni 2025 mendatang.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Indonesia akan melakukan upaya diplomasi dan negosiasi secara langsung terkait kebijakan tersebut.

Delegasi Indonesia akan melakukan kunjungan kerja ke AS pada tanggal 16-23 April 2025 untuk bertemu dengan berbagai pihak penting AS yakni US Trade Representative (USTR), Secretary of Treasury, dan Secretary of Commerce.

18/04/2025 13:57
Berharap Tarif Impor AS Turun, Bahlil Sebut Indonesia Siap Impor Energi dari Amerika Serikat

PIKIRAN RAKYAT – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengutarakan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengimpor energi dari AS. Kebijakan ini terkait dengan tarif impor AS

Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS. Bila neraca ini seimbang, diharapkan Donald Trump akan menurunkan tarif impor produk-produk Indonesia.

Bahlil menjelaskan rencana tersebut telah didiskusikan dengan Presiden Prabowo dalam rapat bersama Presiden Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 17 April 2025.

“Kita rapat tadi dengan Bapak Presiden untuk memastikan komoditas apa saja yang akan kita tambah impornya dari Amerika Serikat, demi menciptakan keseimbangan dalam neraca perdagangan,” ujarnya.

Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan AS sebesar $14,5 miliar. Namun, Pemerintah AS mencatat surplus ini lebih besar.

Bahlil pun menegaskan tak ada penambahan kuota impor. Pemerintah Indonesia mengalihkan pembelian dari negara lain agar bisa mengimpornya dari AS. Sebelumnya, Indonesia mengimpor energi dari negara-negara Timur Tengah, Afrika dan Asia Tenggara.

Ada tiga jenis energi yang diimpor. Yaitu, LPG, Crude Oil, dan BBM siap pakai. Terkait jumlahnya, LPG yang diimpor menjadi 65% hingga 80%. Sebelumnya, berada di angka 54%. Sedangkan impor crude oil menjadi 40%. Sebelumnya, berada di angka di bawah 4%.

Terkait besaran nominal impor BBM siap pakai, jumlah impor belum ditentukan. Namun, nilai nominalnya di atas $10 miliar. Bahlil menjelaskan bahwa hal tersebut akan dibahas Kementerian ESDM dengan Pertamina.

Sementara itu, proses negosiasi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Adidaya tersebut terkait besaran tarif impor AS sedang berlangsung. Pemerintah Indonesia mengajukan tawaran strategis.

Menlu RI Sugiono Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Menkeu Thomas Djiwandono termasuk juga dalam delegasi tersebut.

Negosiasi ini dimulai dari tanggal 16 hingga 23 April 2025. Hasil negosiasi ini memang patut untuk ditunggu masyarakat Indonesia. Sebabnya, besaran tarif impor AS sangat menentukan kelangsungan sektor usaha strategis di Indonesia.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

18/04/2025 13:42
Video: Trump Pasang Tarif Tinggi ke Kapal-kapal China

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump mengumumkan pada Kamis, 17 April 2025, akan mengenakan biaya untuk kapal-kapal China yang berlabuh di pelabuhan AS. Pungutan ini semakin meningkatkan tensi perang dagang antara dua negara, dan mengancam rute-rute pelayaran global.

18/04/2025 13:23
Trump Perintahkan Pemeriksaan Medsos Pemohon Visa AS yang Pernah ke Gaza

Washington –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan pemeriksaan media sosial bagi semua pemohon visa AS yang pernah ke Jalur Gaza sejak 1 Januari 2007. Kebijakan itu disebut untuk memperketat pemeriksaan bagi pelancong asing.

Perintah untuk pemeriksaan media sosial itu mencakup semua visa imigran dan non-imigran, termasuk pekerja organisasi non-pemerintah serta individu yang telah berada di Gaza untuk jangka waktu tertentu, baik dalam kapasitas resmi atau diplomatik.

“Jika peninjauan hasil media sosial mengungkap potensi informasi yang merendahkan terkait masalah keamanan, maka SAO harus diserahkan,” kata Departemen Luar Negeri, dilansir Reuters, Jumat (18/4/2025).

Kebijakan terbaru Trump ini mengacu pada pendapat penasihat keamanan, yang merupakan investigasi antarlembaga untuk menentukan apakah pemohon visa menimbulkan risiko keamanan nasional bagi AS.

Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintahan Trump mencabut ratusan visa di seluruh negeri, termasuk status beberapa penduduk tetap yang sah berdasarkan Undang-Undang tahun 1952 yang mengizinkan deportasi imigran mana pun yang kehadirannya di negara tersebut dianggap merugikan kebijakan luar negeri AS.

Kabel tertanggal 17 April itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang mengatakan pada akhir Maret bahwa ia mungkin telah mencabut lebih dari 300 visa.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar mengenai komunikasi internal ketika ditanya tentang kabel tersebut, tetapi mengatakan setiap calon pelancong ke AS menjalani pemeriksaan keamanan antarlembaga yang ekstensif.

“Pemeriksaan keamanan berlangsung sejak saat setiap permohonan, melalui putusan visa, dan setelahnya selama masa berlaku setiap visa yang dikeluarkan, untuk memastikan individu tersebut tetap memenuhi syarat untuk bepergian ke Amerika Serikat,” tambahnya.

Pejabat Trump mengatakan pemegang visa pelajar dapat dideportasi karena dukungan terhadap Palestina dan kritik terhadap perilaku Israel dalam perang di Gaza, sebab tindakan mereka sebagai ancaman terhadap kepentingan kebijakan luar negeri AS.

Para kritikus Trump menyebut upaya itu sebagai serangan terhadap hak kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS.

Konstitusi AS menjamin kebebasan berbicara bagi setiap orang di AS, terlepas dari status imigrasi. Namun, ada beberapa contoh besar tentang pencabutan visa mahasiswa yang menentang perang Israel di Gaza oleh pemerintah.

Di antara penangkapan yang paling banyak dipublikasikan adalah penangkapan yang terekam dalam video bulan lalu saat agen bertopeng menahan seorang mahasiswa Universitas Tufts dari Turki, Rumeysa Ozturk.

(fas/imk)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

18/04/2025 13:01
Kejam, Donald Trump Kenakan Tarif Impor Produk Testil RI Hingga 47 Persen – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Pemerintah Amerika Serikat mengenakan tarif impor produk tekstil Indonesia hingga 47 persen, lebih tinggi dibandingkan tarif impor yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN lainnya.

“Saat sekarang, produk ekspor utama Indonesia seperti garmen, alat kaki, tekstil, furniture, dan udang itu menjadi produk yang Indonesia mendapatkan tarif bea masuk lebih tinggi dibandingkan beberapa negara pesaing, baik dari ASEAN maupun non-ASEAN negara Asia yang lain,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers secara virtual, Jumat (18/4/2025).

Airlangga merinci, Donald Trump menerapkan tarif tambahan sebesar 10 persen selama 90 hari. Sebelumnya, tarif impor produk tekstil dan garmen Indonesia yang masuk ke AS hanya sebesar 10 persen sampai 37 persen.

“Maka dengan diberlakukannya 10 persen tambahan, maka tarifnya itu menjadi 10 persen ditambah 10 persen ataupun 37 persen ditambah 10 persen,” jelas Airlangga.

Karenanya, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah sebab dengan adanya tarif tambahan sebesar 10 persen untuk ekspor produk tekstil itu akan menambah beban biaya ekspor pemerintah.

“Jadi ini juga menjadi concern bagi Indonesia karena dengan tambahan 10 persen ini ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut,” papar dia.

Di sisi lain, Airlangga menegaskan pemerintah dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyelesaikan negosiasi tarif impor resiprokal dalam kurun waktu 60 hari atau 2 bulan.

Airlangga bilang bahwa dalam negosiasi tersebut, telah disepakati acuan termasuk pembahasan mengenai kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral kritis, dan juga terkait dengan reliabilitas atau ketangguhan rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi.

“Hasil-hasil pertemuan tersebut akan dilanjuti dengan berbagai pertemuan bisa 1, 2, atau 3 putaran dan kami berharap dalam 60 hari kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat,” jelas Airlangga.

Sejumlah pejabat AS yang telah ditemui oleh tim negosiasi Pemerintah RI adalah Secretary of Commerce/Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, US Trade Representative (USTR)/Wakil Dagang AS Jamieson Greer, dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

18/04/2025 12:45
IMF Yakin Ekonomi Global Tak Akan Kena Resesi Gegara Efek Trump

Jakarta, CNBC Indonesia – Dana Moneter Internasional (IMF) meyakini tidak ada risiko resesi global yang akan ditimbulkan dari meningkatnya ketegangan perdagangan dan pergeseran besar dalam sistem perdagangan global setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merilis kebijakan tarif tinggi untuk beberapa negara mitranya.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan ketegangan hubungan dagang ini hanya akan memicu revisi ke bawah untuk prakiraan ekonomi global tetapi menimbulkan resesi global.

Pada bulan Januari 2025, IMF memperkirakan pertumbuhan global sebesar 3,3% pada tahun 2025 dan 3,3% pada tahun 2026. IMF baru akan merilis Prospek Ekonomi Dunia terbaru pada hari Selasa (22/4/2025).

“Proyeksi pertumbuhan baru kami akan mencakup penurunan harga yang signifikan, tetapi bukan resesi. Kami juga akan melihat kenaikan harga pada prakiraan inflasi untuk beberapa negara,” kata Kristalina dalam pidatonya, dikutip dari situs IMF, Jumat (15/4/2025)

Kendati tidak menimbulkan resesi, dia memperingatkan bahwa ketidakpastian yang tinggi dan berlarut-larut dapat meningkatkan risiko tekanan pasar keuangan. Dia pun mengatakan pergerakan imbal hasil US Treasury atau surat utang AS telah menjadi peringatan untuk banyak pihak. Pergerakan ini telah mempengaruhi pasar surat utang dan mata uang utama global.

“Di sini, kita melihat bagaimana, meskipun ketidakpastian meningkat, dolar terdepresiasi, dan kurva imbal hasil US Treasury “tersenyum”(membentuk kurva ‘senyum’) – itu bukan jenis senyuman yang ingin dilihat. Pergerakan seperti itu harus dianggap sebagai peringatan. Semua orang menderita jika kondisi keuangan memburuk,” katanya.

Dia pun mengingatkan semua negara harus melipatgandakan upaya untuk menata kembali rumah mereka sendiri. Dalam dunia dengan ketidakpastian yang lebih tinggi dan guncangan yang sering terjadi, Kristalina menegaskan tidak ada ruang untuk menunda reformasi guna meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan serta meningkatkan potensi pertumbuhan.

Menurut Kristalina, perekonomian menghadapi tantangan baru dari posisi awal yang lebih lemah, dengan beban utang publik yang jauh lebih tinggi daripada beberapa tahun yang lalu.

“Karena itu, sebagian besar negara harus mengambil tindakan fiskal yang tegas untuk membangun kembali ruang kebijakan, dengan menetapkan jalur penyesuaian bertahap yang menjaga kerangka fiskal. Namun, beberapa negara mungkin mengalami guncangan yang memerlukan dukungan fiskal baru,” paparnya.

Untuk melindungi stabilitas harga, IMF menyarankan kebijakan moneter harus tetap lincah dan kredibel. Ini harus didukung oleh komitmen kuat terhadap independensi bank sentral.

“Para bankir sentral harus mengawasi data dengan cermat-termasuk ekspektasi inflasi yang lebih tinggi dalam beberapa kasus,” ujar Kristalina.

Dalam sektor keuangan, dia menambahkan regulasi dan pengawasan yang kuat tetap penting untuk menjaga keamanan bank, dan meningkatnya risiko dari nonbank harus dipantau dan dibatasi.

Dalam kesempatan ini, dia juga memperingatkan ekonomi negara berkembang harus mempertahankan fleksibilitas nilai tukar sebagai peredam guncangan. Menurutnya, para pembuat kebijakan dapat melihat Kerangka Kebijakan Terpadu IMF untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana dan kapan tindakan sementara dapat dibenarkan.

Dia pun memastikan IMF akan membantu negara-negara mengelola penyesuaian ekonomi makro dan memajukan reformasi.

“Saat ini, 48 negara mengandalkan dukungan neraca pembayaran kami-termasuk Argentina, yang reformasi berorientasi pasarnya kini didukung oleh program terbaru dan terbesar kami,” kata Kristalina.

(haa/haa)

18/04/2025 12:45
Indonesia Bakal Tambah Pembelian Minyak dan LPG dari AS

PIKIRAN RAKYAT – Indonesia bakal meningkatkan pembelian energi yakni impor minyak dan LPG dari Amerika Serikat (AS). Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto usai bertemu dengan jajaran pemerintahan AS di bawah kepresidenan Donald Trump pekan ini.

Airlangga didampingi Wamenkeu Thomas Djiwandono dan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu

“Dari pembahasan tadi ada beberapa hal yang diusulkan oleh Indonesia, seperti yang sudah disampaikan di dalam surat resmi, bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, kemudian juga crude oil, dan gasolin,” ucap Airangga seperti dalam konferensi pers, Jumat 18 April 2025.

Selain pembelian energi dari AS, Airlangga juga mengatakan Indonesia akan terus membeli produk pertanian dari AS esperti kacang kedelai hingga gandum, dan barang-barang modal.

“Indonesia berencana untuk terus memberi produk agrikultur, antara lain gandum, soya bean, soya bean milk, dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” ujarnya.

Dia pun menjelaskan rencana pemberian insentif untuk perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia, dan kerja sama mineral yang strategis.

“Memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia, dan tentunya ada hal-hal yang terkait dengan perizinan dan insentif yang dapat diberikan,” ujarnya.

“Indonesia juga menawarkan kerjasama terkait dengan mineral strategis atau critical mineral, dan juga terkait dengan mempermudah, terkait dengan prosedur daripada import untuk produk-produk, termasuk produk horticultura dari Amerika,” tambah ujarnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

18/04/2025 12:37
Jelang Perundingan Nuklir AS-Iran, Menhan Saudi Temui Khamenei dan Pezeshkian di Teheran – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, melakukan kunjungan bersejarah ke Teheran pada Kamis (17/4/2025).

Dalam kunjungan ini, Pangeran Khalid bertemu Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Kunjungan ini, hanya beberapa hari sebelum dimulainya putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat dan Iran mengenai program nuklir Iran.

Dalam pertemuan tersebut, Pangeran Khalid menyampaikan, surat pribadi dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz kepada Khamenei.

Ia juga membawa salam dari Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Saudi, Mohammed bin Salman, disertai harapan untuk kemajuan dan kemakmuran bagi pemerintah serta rakyat Iran.

Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas potensi konflik di kawasan Timur Tengah.

Hal ini seiring dengan pernyataan keras Presiden AS Donald Trump yang berulang kali mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Iran jika negosiasi nuklir gagal.

Kunjungan Bersejarah

Kunjungan Pangeran Khalid menandai momen penting dalam hubungan diplomatik kedua negara.

Ini adalah kunjungan pertama menteri pertahanan Saudi ke Iran sejak mendiang Pangeran Sultan berkunjung pada Mei 1999.

Terlebih lagi, ini merupakan pertama kalinya Ayatollah Khamenei menerima pejabat Saudi sejak kunjungan Menteri Luar Negeri Pangeran Saud Al-Faisal pada 2006.

Menurut kantor berita Iran, IRNA, Khamenei menyambut baik upaya mempererat hubungan antara kedua negara.

Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini akan menjadi awal hubungan yang menguntungkan kedua pihak.

“Kami percaya bahwa hubungan antara Republik Islam Iran dan Arab Saudi akan bermanfaat bagi kedua negara, dan kedua negara dapat saling melengkapi,” ujar Khamenei, dikutip dari Saudi Gazette.

Ia menekankan, pentingnya kerja sama regional tanpa ketergantungan pada pihak luar.

“Jauh lebih baik bagi saudara-saudara di kawasan untuk bekerja sama dan saling membantu daripada bergantung pada yang lain,” tambahnya.

Isu Kawasan dan Keamanan

Pertemuan tersebut, dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Iran lainnya, termasuk Kepala Staf Umum Saudi Jenderal Fayyad Al-Ruwaili, Penasihat di Istana Kerajaan Khalid Hadrawi, dan Direktur Jenderal Kantor Menteri Pertahanan Hisham bin Abdulaziz bin Saif.

Di pihak Iran, pertemuan itu dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mayjen Mohammad Bagheri, Direktur Kantor Pemimpin Tertinggi Mohammad Mohammadi Golpayegani, Menteri Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Brigjen Aziz Nasirzadeh, dan sejumlah pejabat senior.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu bilateral dan regional.

Selain itu, Pangeran Khalid juga bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Ali Akbar Ahmadian, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mayjen Mohammad Bagheri.

Pezeshkian menekankan, Iran dan Arab Saudi memiliki kapasitas bersama yang besar untuk menyelesaikan masalah kawasan tanpa perlu intervensi asing.

“Iran dan Arab Saudi dapat menyelesaikan banyak masalah di kawasan itu dengan mengandalkan kapasitas bersama mereka dan tanpa perlu campur tangan asing,” kata Pezeshkian.

Kunjungan Pangeran Khalid dilakukan menjelang pertemuan penting antara delegasi Iran dan AS di Roma yang dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu (19/4/2025).

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari dialog tingkat tinggi pertama antara kedua negara sejak Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Trump, keluar dari perjanjian nuklir penting (JCPOA) pada 2018.

Arab Saudi menyambut baik proses diplomatik tersebut dan melihat perundingan sebagai jalan untuk meredakan ketegangan serta mendukung stabilitas kawasan.

Analis politik Iran, Hamidreza Gholamzadeh, mengatakan bahwa tujuan utama kunjungan Menteri Pertahanan Saudi kemungkinan adalah untuk menyampaikan kekhawatiran Riyadh terhadap potensi serangan militer ke Iran, sekaligus menunjukkan keinginan memperkuat hubungan bilateral, dikutip dari Al Jazeera.

Sementara itu, hubungan antara Iran dan Arab Saudi menunjukkan tanda-tanda membaik sejak kesepakatan penting yang ditandatangani di Beijing pada 2023.

Perjanjian yang dimediasi oleh China tersebut, mengakhiri periode panjang permusuhan terbuka antara dua kekuatan utama di Timur Tengah yang sebelumnya turut memperburuk konflik di kawasan seperti Yaman dan Suriah.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Arab Saudi dan Iran vs Amerika Memanas

18/04/2025 12:36
Dia Selalu Terlambat dan Salah!

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melemparkan kritik kepada Gubernur Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell, karena tidak mengeluarkan kebijakan pemangkasan suku bunga acuan dengan cukup cepat.

Melansir CNN, Jumat (18/4/2025), kritik ini disampaikan Trump sehari setelah Powell menyampaikan pendapatnya terkait dampak kebijakan tarif pemerintah AS saat ini terhadap perekonomian nasional.

Melalui unggahan di akun sosial Truth Social, Trump mencemooh Powell dan menuding di bawah kepemimpinannya saat ini bank sentral AS malah jauh tertinggal dari bank sentral Eropa. Ia bahkan terang-terangan menyatakan ingin segera memecat Powell

“Jerome Powell dari Fed, yang selalu TERLAMBAT DAN SALAH, seperti biasa kemarin menyampaikan laporan yang ‘kacau’ lainnya,” tulis Trump.

Lebih lanjut, ancaman pemecatan Powell ini kembali dilontarkan Trump saat menjawab pertanyaan dari wartawan di Ruang Oval pada Kamis (17/4) sore waktu setempat.

“Saya rasa dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dia terlambat. Selalu terlambat. Sedikit lambat dan saya tidak senang dengannya,” kata Trump.

“Dan jika saya ingin dia keluar, dia akan keluar dari sana secepatnya, percayalah,” terangnya lagi.

Untuk diketahui, sebelumnya Powell sempat mengatakan pemerintahan Trump terkait tarif telah membawa perubahan kebijakan yang sangat mendasar. Belum lagi besaran tarif yang dikeluarkan Trump pada periode keduanya ini jauh lebih besar dari yang diantisipasi The Fed sebelumnya.

Ia mengatakan perubahan semacam itu belum pernah terjadi dalam sejarah ekonomi modern. Sehingga kebijakan tarif Trump menempatkan The Fed di kondisi yang belum pernah dipetakan dan membuat bank sentral menghadapi tantangan yang belum pernah dihadapi selama beberapa dekade, yakni stagflasi.

Komentar Powell tidak jauh berbeda dari pernyataan pejabat-pejabat The Fed lainnya dalam beberapa minggu terakhir. Sebagian besar dari mereka mengatakan tarif impor yang diberlakukan Trump kemungkinan akan mendorong inflasi dan mengerek angka pengangguran.

Kritik juga datang dari beberapa miliarder, seperti Ray Dalio. Ia menyebut akibat tarif impor Trump, ekonomi AS mungkin sudah berada dalam, atau mendekati resesi.

(igo/fdl)

18/04/2025 12:29