Tag: Donald Trump

  • Prabowo dan Wakil PM Malaysia Bahas Kebijakan Tarif Trump hingga Gaza

    Prabowo dan Wakil PM Malaysia Bahas Kebijakan Tarif Trump hingga Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Ahmad Zahid bin Hamidi, dalam pertemuan hangat yang berlangsung selama tiga jam di Istana Merdeka, Selasa (21/4/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengaku bahwa keduanya membahas berbagai isu strategis, mulai dari ekonomi global hingga kondisi kemanusiaan di Gaza. 

    Prabowo menyebut pertemuan tersebut sebagai ajang nostalgia dengan sahabat lamanya, sekaligus forum pertukaran pandangan soal perkembangan dunia saat ini.

    “Banyak ketawa kan? Ya, jadi saya terima kasih saya dikunjungi ya, wakil perdana menteri malaysia kawan saya lama. Dato’ Seri Ahmad Zahid bin Hamidi. Sahabat lama, jadi ini nostalgia lah banyak bicara. Walaupun kami tukar menukar pandangan terhadap isu-isu global, isu-isu ekonomi dan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia. Intinya itu ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Merdeka, Selasa (21/4/2025).

    Meski nuansa pertemuan berlangsung akrab dan informal, diskusi antara keduanya juga mencakup topik-topik serius seperti tarif dagang yang baru-baru ini diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump serta isu kemanusiaan di Gaza. 

    Terkait isu ekonomi, Prabowo mengonfirmasi bahwa kebijakan tarif Trump turut menjadi topik pembicaraan mereka.

    “Bagaimana [tarif trump] kami tidak dibahas. Ini kan lagi ramai . Sedunia lagi bahas. Kami bicara Gaza, bagaimana pun rakyat kita sebagian besar muslim,” tandas Prabowo.

    Di sisi lain, Dato’ Seri Ahmad Zahid bin Hamidi juga turut menanggapi pernyataan Prabowo, terkait berbagai pembahasan itu sebagai penguatan hubungan bilateral Indonesia–Malaysia.

    “Saya mengesahkan apa yang disampaikan Bapak Presiden,” pungkas Ahmad.

  • Serangan Brutal AS di Pelabuhan Ras Isa Hodeidah Yaman Picu Kebocoran Material Beracun ke Laut Merah – Halaman all

    Serangan Brutal AS di Pelabuhan Ras Isa Hodeidah Yaman Picu Kebocoran Material Beracun ke Laut Merah – Halaman all

    Serangan Brutal AS di Pelabuhan Ras Isa Hodeida Yaman Picu Kebocoran Material Beracun ke Laut Merah

    TRIBUNNEWS.COM – Serangan udara militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan memicu bahaya lingkungan di Pelabuhan Ras Isa, yang terletak di Provinsi Hodeidah, Yaman.

    Hal itu dinyatakan Kementerian Pertanian Yaman pada pernyataan Selasa (22/4/2025) yang menyebut serangan AS membuat minyak dan material beracun bocor ke perairan Laut Merah.

    “Pengeboman tersebut telah menghancurkan gudang-gudang dan menyebabkan minyak dan material beracun bocor ke Laut Merah. Hal ini dapat menyebabkan bencana lingkungan” kata pernyataan kementerian pertanian Yaman, dikutip dari PT, Selasa.

    “Organisme laut telah terancam oleh kebocoran zat beracun; Makhluk laut ini merupakan sumber makanan bagi ribuan keluarga Yaman,” tegasnya.

    Sebelumnya, media Turki, mengutip sumber di Kementerian Luar Negeri negara itu, mengumumkan kalau sebuah kapal tanker Turki yang berlabuh di pelabuhan Yaman Ras Isa telah mengalami kerusakan parah akibat serangan pasukan Amerika di pelabuhan tersebut.

    Sumber medis Yaman mengumumkan pada hari Jumat,18 April 2025 bahwa serangan brutal oleh pesawat tempur Amerika di pelabuhan minyak Ras Isa di provinsi Hudaida setidaknya menewaskan 74 karyawan dan pekerja pelabuhan, dan lebih dari 171 lainnya terluka.

    KOBARAN API – Tangkap layar kobaran api dari ledakan yang terjadi di Al-Jaffar, Sanaa, Yaman, Sabtu (15/3/2025) seusai dibom serangan udara Amerika Serikat. Kelompok Houthi Yaman bersumpah akan membalas serangan ini. (RNTV/TangkapLayar) (RNTV/TangkapLayar)

    Serangan Bergelombang

    Dilaporkan, Pesawat tempur AS melancarkan gelombang serangan udara di ibu kota Yaman Minggu malam.

    Serangan tersebut gelombang pengeboman dalam putaran terbaru serangan hampir harian sejak pemerintahan Donald Trump mengumumkan serangan militer besar-besaran terhadap kelompok Houthi pada bulan Maret.

    Saluran TV Al-Masirah yang berafiliasi dengan Houthi mengatakan di X bahwa serangan tersebut menargetkan daerah Faj Attan di Distrik Ma’een Sanaa dalam dua serangan, diikuti dengan serangan terhadap proyek sanitasi di daerah Asr di distrik tersebut. 

    Dikatakan serangan tambahan terjadi di lingkungan Farwa di Sanaa dan sebuah pasar di Distrik Shu’ub Sanaa.

    Sejauh ini belum ada rincian mengenai potensi korban atau tingkat kerusakan material.

    AS belum mengomentari laporan tersebut.

    Sebelumnya pada hari Minggu, kelompok Houthi mengatakan AS sedang mempersiapkan operasi darat di Yaman, dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut “mengancam akan sepenuhnya mengacaukan situasi.”

    Pada hari Kamis, serangan udara AS terhadap pelabuhan Ras Issa yang dikuasai Houthi di provinsi Al Hudaydah menewaskan 80 orang dan melukai 150 orang, termasuk pekerja pelabuhan, staf, dan paramedis, kata kelompok itu.

    Washington mengatakan bahwa pasukan AS menghancurkan platform bahan bakar di Ras Issa untuk melemahkan ekonomi Houthi.

    Pesawat tempur Inggris dan Amerika Serikat melakukan serangan ke Provinsi Hodeidah, Yaman yang diklaim menyasar fasilitas militer Houthi pada Kamis (30/5/2024) malam. 16 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Houthi langsung membalas dengan meluncurkan rudal ke Kapal induk Eisenhower AS di Laut Merah pada Jumat (31/5/2024). (tangkap layar)

    AS telah melancarkan ratusan serangan udara di Yaman sejak 15 Maret, menewaskan 205 warga sipil dan melukai 406 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, berdasarkan data resmi Houthi yang tidak termasuk kerugian di antara pasukan mereka.

    Presiden AS Donald Trump mengatakan bulan lalu bahwa ia telah memerintahkan “tindakan militer yang tegas dan kuat” terhadap kelompok Houthi dan kemudian mengancam akan “memusnahkan mereka sepenuhnya.”

    Kelompok Houthi telah menargetkan kapal-kapal yang melewati Laut Merah dan Laut Arab, Selat Bab al-Mandab, dan Teluk Aden sejak November 2023 sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Jalur Gaza, tempat sedikitnya 51.000 orang tewas dalam serangan brutal Israel.​​​​​​​​

    Kelompok tersebut menghentikan serangan ketika gencatan senjata di Gaza diumumkan pada bulan Januari antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas tetapi melanjutkannya setelah Israel memperbarui serangan udara di daerah kantong itu bulan lalu.

     

    (oln/pt/*)

     

  • Prabowo Masih Tunggu Laporan Airlangga Soal Negosiasi Kebijakan Tarif Trump

    Prabowo Masih Tunggu Laporan Airlangga Soal Negosiasi Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto merespons singkat saat ditanya mengenai perkembangan negosiasi tarif yang disebut-sebut terkait dengan kebijakan tarif Donald Trump.

    Dia mengaku belum mendapatkan laporan lengkap dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    “Ini saya belum ketemu Pak Airlangga. Saya enggak tahu jam berapa dia datang, saya nunggu laporan beliau,” ujar Prabowo kepada awak media di Istana Kepresidenan, Selasa (22/4/2025)

    Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terkait potensi penyesuaian kebijakan tarif Indonesia dalam menghadapi dinamika perdagangan global, termasuk pengaruh pendekatan ekonomi ala mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menekankan pada proteksionisme. 

    Pemerintah melalui tim teknis bergerak melaksanakan pertemuan dengan tim teknis US Trade Representative/USTR, Jumat (18/4/2025), untuk menindaklanjuti negosiasi antara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer.

    Sebelumnya pada pertemuan tingkat menteri, Kamis (17/4/2025), kedua pihak telah sepakat untuk segera membahas secara intensif proses negosiasi tarif dan menyiapkan kerangka kerja sama dan menargetkan untuk menyelesaikan prosesnya dalam jangka waktu 60 hari ke depan. 

    Pertemuan tersebut mulai membahas pokok isu yang menjadi perhatian Amerika Serikat dan Indonesia. “Indonesia mengharapkan dapat disepakati format, mekanisme, dan jadwal negosiasi dengan target waktu 60 hari,” tulis Sekretaris Kemenko bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dikutip pada Senin (21/4/2025).

    Susi menjelaskan bahwa tenggat waktu 60 hari tersebut adalah penyelesaian pembahasan isu untuk disepakati, sehingga masih terdapat waktu 30 hari dari 90 hari penundaan untuk implementasi kesepakatan.

    Pembahasan mencakup pendalaman atas penawaran dan permintaan dari Indonesia dan penjajakan mengenai format, prosedur, dan tahapan dari proses negosiasi.

    Pihak USTR menyambut baik proposal Indonesia dan saat ini sedang menyusun draft dari working document yang akan memuat cakupan dan substansi negosiasi.

    Beberapa isu pendalaman atas penawaran dan permintaan tersebut mencakup penyelesaian berbagai hambatan non-tarif antara lain perizinan impor, digital trade dan Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET), pre-shipment inspections dan kewajiban surveyor, dan local content untuk industri. Pembahasan juga mencakup implementasi tarif resiprokal, tarif sektoral dan tarif dasar, dan isu akses pasar.

    Terkait pembahasan format, prosedur, dan tahapan negosiasi, kedua belah pihak sedang mengkaji dan mempersiapkan masukan berdasarkan tenggat waktu penundaan tarif selama 90 hari, dan mendorong adanya posisi bersama dalam waktu 60 hari.

    Susi menekankan dalam hal ini, kedua belah pihak mendorong dialog dalam waktu secepat-cepatnya untuk mencapai kesepakatan.

    Sebelumnya pada pertemuan tingkat menteri, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia telah menawarkan konsensi, pun sebaliknya AS telah mengajukan permintaan. 

    Untuk diketahui, tim negosiasi teknis terdiri dari Sekretaris Kemenko Perekonomian dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (Kemenko Perekonomian), Direktur Jenderal Amerika dan Eropa (Kemenlu), Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Kemendag), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kemenkeu), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Washington DC.

  • Prabowo Tunggu Laporan Airlangga Soal Negosiasi Tarif Trump

    Prabowo Tunggu Laporan Airlangga Soal Negosiasi Tarif Trump

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya masih menunggu laporan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto soal negosiasi tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS). Dia bilang dirinya akan menindaklanjuti langsung hasil negosiasi yang dilakukan delegasi Indonesia pimpinan Airlangga.

    Hal ini diungkapkan Prabowo saat menjawab pertanyaan wartawan soal tindak lanjut hasil negosiasi tarif tinggi dengan pemerintah AS.

    “Saya belum ketemu Pak Airlangga. Saya belum tahu kapan dia datang, saya tunggu laporan beliau,” beber Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

    Prabowo sendiri hari ini menerima Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Ahmad Zahid Bin Hamidi. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga mengatakan tarif impor tinggi yang diberikan Presiden Donald Trump jadi bahasan utama. Namun, dia enggan bicara secara rinci perihal pembahasan soal tarif tinggi tersebut.

    “Bagaimana kita tak bahas? Ini kan lagi rame sedunia lagi bahas (kebijakan tarif impor),” sebut Prabowo.

    Indonesia sendiri terkena tarif resiprokal hingga 32% yang ditetapkan Trump. Hanya saja, tarif tinggi itu sedang ditunda sementara hingga 3 bulan ke depan. Namun, Trump masih menerapkan tarif proteksionisme sebesar 10%.

    Lihat juga Video: Ini Sejumlah Tawaran Indonesia ke AS dalam Negosiasi Tarif

    (acd/acd)

  • ‘Badai yang Sempurna buat Tesla’

    ‘Badai yang Sempurna buat Tesla’

    Jakarta

    Tesla punya tambahan penderitaan imbas kebijakan tarif baru Donald Trump. Situasi ini bak badai yang sempurna bagi perusahaan Elon Musk.

    Dikutip dari CNN Internasional, Elon Musk saat ini berada pada kondisi yang dilematis. Jika Musk melanjutkan hubungan dekatnya dengan Trump, perusahaan dapat kehilangan pelanggan potensial, baik di dalam maupun di luar negeri, yang tidak menyukai kebijakan Trump. Namun, jika Musk menjauhkan diri dari Trump, dia berisiko menimbulkan kemarahan Gedung Putih. Ini adalah situasi kalah-kalah, dan ini adalah jebakan yang dibuat Musk sendiri.

    Protes di luar showroom Tesla yang disertai dengan aksi vandalisme menjadi reaksi keras yang dihadapi Tesla dan Elon Musk.

    Musk telah membuat janji ambisius untuk armada robotaksi swakemudi dan robot humanoid, mengklaim bahwa mereka akan membuat perusahaan menjadi yang paling berharga di dunia.

    Dan Ives, seorang analis untuk Wedbush Securities mengatakan Musk menghadapi “situasi kode merah” jika dia melanjutkan perannya dalam pemerintahan Trump.

    “Musk perlu meninggalkan pemerintah, mengambil langkah besar kembali pada DOGE, dan kembali menjadi CEO Tesla penuh waktu,” kata dia.

    Tesla juga menghadapi persaingan yang meningkat dari pembuat mobil EV lainnya, terutama di China. Apalagi negeri Tiongkok jadi salah satu pasar terbesar Tesla. Seperti diketahui Amerika Serikat dan China sedang adu tarif tinggi.

    “Itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Tesla dan bagi para investor,” kata Ives kepada CNN.

    “Tarif, kontroversi DOGE, kerusakan merek, ini adalah badai yang sempurna,” kata dia.

    Tesla sudah menghentikan pesanan mobil Model S dan Model X dengan harga lebih tinggi, yang dibuat di California, karena tarif pembalasan 125% Cina, tetapi model-model itu hanya sebagian kecil dari penjualan keseluruhannya. Tetapi Musk telah mengatakan bahwa biaya untuk Tesla bukan hal sepele.

    “Penting untuk dicatat bahwa Tesla TIDAK luput di sini. Dampak tarif pada Tesla masih signifikan,” katanya di platform media sosialnya, X.

    Dia telah menggembar-gemborkan rencana untuk layanan ride-hailing tanpa pengemudi di Austin, Texas, yang akan dimulai pada bulan Juni. Tetapi belum ada pembaruan. Sementara itu, Uber dan unit mobil tanpa pengemudi milik Google, Waymo, telah telah mengalahkan Tesla dengan dimulainya layanan taksi tanpa pengemudi bersama di kota itu.

    “Ini akan menjadi negatif besar untuk saham jika dia mendorong kembali (rencana robotaxi),” kata Ives.

    “Kita perlu mendengar kabar baik di sana, karena tidak akan ada kabar baik dalam hal pendapatan atau seperti apa sisa tahun ini secara finansial.”

    (riar/dry)

  • Media Israel: Hamas Siap Berhenti Gali Terowongan jika Gencatan Jangka Panjang Terwujud – Halaman all

    Media Israel: Hamas Siap Berhenti Gali Terowongan jika Gencatan Jangka Panjang Terwujud – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hamas dilaporkan telah berkata kepada juru penengah bahwa pihaknya bersedia melakukan gencatan senjata jangka panjang dengan Israel.

    Dua narasumber The Times of Israel yang mengetahui persoalan itu mengatakan Hamas siap menghentikan semua operasi militer, termasuk pengembangan senjata dan pembangunan terowongan bawah tanah.

    Menurut seorang pejabat Palestina dan seorang diplomat dari negara Arab, gencatan itu merupakan bagian dari kesepakatan yang dicari Hamas guna menyudahi perang di Jalur Gaza.

    Dikatakan pula bahwa Hamas bersedia menyerahkan pemerintahan Gaza kepada sebuah badan Palestina yang berisi para teknokrat.

    Diplomat Arab itu juga menyebut sejumlah pejabat Hamas sudah mengindikasikan kesediaan mereka untuk menyimpan semua senjata Hamas di gudang.

    Adapun pejabat Palestina itu mengatakan Hamas bersedia melakukan gencatan senjata selama 5, 10, atau bahkan 15 tahun.

    Sebelumnya, Hamas telah mengusulkan pengembalian semua sandera Israel secara sekaligus dalam satu waktu. Mereka akan ditukar dengan sejumlah warga Palestina yang ditahan Israel.

    Kesepakatan itu juga akan memunculkan gencatan senjata secara permanen. Pasukan Israel akan ditarik sepenuhnya dari Gaza.

    Di sisi lain, akhir pekan kemarin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menolak penghentian Gaza.

    Netanyahu bersikeras mengatakan Israel tak akan pernah setuju perang diakhiri meski hal itu bisa membuat semua sandera bisa dipulangkan. Menurut dia, hal itu akan membuat Hamas tetap berkuasa di Gaza.

    Namun, sejumlah tokoh oposisi di Israel telah mendesak Netanyahu agar memprioritaskan pembebasan sandera ketimbang operasi militer yang bertujuan menggulingkan Hamas.

    TEROWONGAN HAMAS– Gambar yang dirilis oleh IDF pada 20 Januari 2024 menunjukkan bagian dalam terowongan di Khan Yunis, Gaza selatan, tempat Hamas menyembunyikan para sanderanya. (IDF)

    Pada bulan Januari kemarin, Netanyahu sepakat untuk melakukan gencatan senjata bertahap dengan Hamas.

    Gencatan itu mengakhiri perang untuk sementara. Sebanyak 33 sandera dibebaskan selama periode tahap pertama gencatan selama enam minggu.

    Kedua belah pihak seharusnya memulai perundingan guna membahas syarat-syarat tahap kedua gencatan. Jika tahap kedua terwujud, perang di Gaza bisa diakhiri permanen.

    Akan tetapi, perundingan menemui kebuntuan. Israel kemudian menyerang Gaza lagi per bulan Maret kemarin.

    Israel lebih memilih untuk mengusulkan gencatan lainnya yang juga bersifat sementara. Dalam gencatan ini, sandera lainnya akan dibebaskan. Namun, Hamas menolak usul itu.

    Sementara itu, BBC melaporkan Mesir dan Qatar yang menjadi juru penengah Israel-Hamas kembali menyodorkan usul baru.

    Seorang pejabat Palestina yang mengetahui perundingan Israel-Hamas mengatakan gencatan itu akan berlangsung lima hingga tujuh tahun.

    Jika usul itu bisa diwujudkan, semua sandera Israel akan dibebaskan lewat pertukaran tahanan Palestina di penjara Israel. Di samping itu, pasukan Israel akan ditarik sepenuhnya dari Gaza.

    Hamas disebut pernah usulkan gencatan jangka panjang

    Bulan kemarin Hamas juga  dilaporkan mengusulkan gencatan senjata selama lima hingga sepuluh tahun dengan Israel.

    Usul Hamas itu disampaikan saat Hamas melakukan pembicaraan langsung dengan Adam Boehler, seorang utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk urusan sandera.

    Ketika diwawancarai media penyiaran Israel bernama Kan, Boehler menyebut usul itu akan membuat Hamas dilucuti senjatanya dan tidak terlibat dalam politik pemerintahan.

    Saat ditanya mengenai kemajuan perihal gencatan senjata, dia mengatakan hanya ada kemajuan kecil.

    Menurut Boehler, Hamas menyarankan hal yang “relatif masuk akal dan bisa dilakukan”.

    “Mereka menyarankan pertukaran semua tahanan. Jadi, semua sandera kita saat ini ditukar dengan beberapa tahanan. Kami tidak tertarik dengan hal itu,” ujar Boehler dikutip dari All Israel News.

    Kemudian, dia mengungkapkan keinginan Hamas untuk melakukan gencatan senjata jangka panjang.

    “Dan mereka menyarankan gencatan senjata lima hingga sepuluh tahun, dan Hamas akan meletakkan semua senjata, dan AS akan membantu, serta negara-negara lain, memastikan tidak ada terowongan,” ujarnya.

    Di samping itu, dia mengklaim Hamas tidak akan terlibat dalam urusan politik.

    “Dan saya pikir itu bukan tawaran awal yang buruk,” kata Boehler.

    Meski demikian, Al Arabi Al Jadeed pada hari Senin melaporkan bahwa Hamas membantah bakal dilucuti senjatanya. Laporan itu didasarkan pada pernyataan juru bicara Hamas. (*)

  • Iran Tuduh Israel Coba Rusak Perundingan Nuklir dengan AS

    Iran Tuduh Israel Coba Rusak Perundingan Nuklir dengan AS

    Teheran

    Iran menuduh Israel mencoba untuk “merusak” perundingan yang sedang berlangsung antara negaranya dengan Amerika Serikat (AS) membahas program nuklirnya. Teheran menyebut Tel Aviv mengerahkan upaya-upaya untuk mengganggu pembicaraan yang sedang berlangsung antara kedua negara.

    Program nuklir Iran selama ini menjadi titik utama yang memicu ketegangan dengan Barat. Beberapa waktu terakhir, Iran dan AS telah menggelar dua putaran perundingan nuklir, dengan yang pertama digelar di Oman dan yang kedua di Roma, Italia.

    Teheran dan Washington yang merupakan musuh bebuyutan sejak Revolusi Islam tahun 1979, dijadwalkan akan kembali bertemu untuk putaran ketiga perundingan nuklir yang dimediasi oleh Oman.

    Di tengah upaya diplomatik yang sedang berlangsung itu, seperti dilansir AFP, Selasa (22/4/2025), Kementerian Luar Negeri Iran melontarkan tuduhan terhadap Israel yang disebutnya berupaya mengganggu dan merusak perundingan nuklir itu.

    “Semacam koalisi sedang terbentuk… untuk merusak dan mengganggu proses diplomatik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqaei, kepada wartawan setempat, dengan mengatakan Israel berada di balik upaya tersebut.

    “Bersamaan dengan itu, ada serangkaian arus yang menghasut perang di Amerika Serikat dan tokoh-tokoh dari berbagai faksi,” sebutnya.

    Media terkemuka AS, New York Times (NYT), melaporkan pada Kamis (17/4) lalu bahwa Presiden AS Donald Trump telah mencegah Israel untuk menyerang situs nuklir Iran dalam jangka pendek.

    Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersikeras menyatakan negaranya tidak akan pernah membiarkan Teheran untuk memperoleh senjata nuklir.

    Negara-negara Barat dan Israel, yang dianggap oleh para pakar sebagai satu-satunya negara bersenjata nuklir di kawasan Timur Tengah, telah sejak lama menuduh Iran berusaha mendapatkan senjata nuklir.

    Teheran selalu membantah tuduhan tersebut dan bersikeras menyatakan program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Demi Hindari Tarif Trump, Vietnam Bakal Awasi Ketat Ekspor

    Demi Hindari Tarif Trump, Vietnam Bakal Awasi Ketat Ekspor

    Jakarta

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) Vietnam telah mengeluarkan instruksi untuk menindak tegas pengiriman barang secara ilegal (transhipment) ke Amerika Serikat (AS) dan mitra dagang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari tarif impor tinggi yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dikutip dari Reuters, Selasa (22/4/2024), dalam surat edaran yang dikeluarkan Kemendag Vietnam dan berlaku efektif pada 15 April menilai potensi perdagangan ilegal semakin meningkat seiring meningkatnya ketegangan yang disebabkan oleh tarif AS.

    “Jika tidak dicegah, dapat membuat Vietnam semakin sulit menghindari sanksi dari negara-negara mitra yang merasa dirugikan akibat tindakan ilegal tersebut,” tulis laporan ini.

    Meski begitu, Kemendag tidak membeberkan secara spesifik negara mana saja yang mungkin menjadi asal praktik transhipment. Namun, impor barang Vietnam hampir 40% berasal dari China.

    AS juga secara terbuka menuduh China menggunakan negara Asia Tenggara itu sebagai pusat transhipment untuk menghindari bea masuk AS. Vietnam telah dikenai tarif resiprokal 46% oleh Trump. Saat ini, tarif tersebut ditunda hingga Juli.

    Berdasarkan instruksi tersebut, pejabat di Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan lembaga lainnya telah diperintahkan untuk memperkuat pengawasan dan pemeriksaan barang impor yang masuk ke Vietnam. Hal ini dilakukan untuk memastikan asal-usul barang, terutama bahan baku impor yang digunakan untuk produksi dan ekspor.

    Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menginstruksikan para pejabat untuk memerangi penipuan perdagangan, pemalsuan, dan isu lain yang menjadi perhatian Amerika Serikat saat negara itu bersiap untuk memulai pembicaraan dengan Washington mengenai tarif.

    Peringatan dari China

    Surat Edaran diterbitkan sehari usai Presiden China Xi Jinping mengunjungi Vietnam. Dalam kunjungan itu, kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama antara lembaga yang bertugas menerbitkan sertifikat asal barang.

    Awal pekan ini, China memperingatkan negara-negara agar tidak membuat kesepakatan perdagangan dengan AS yang merugikan Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Berdasarkan tuduhan transhipment ilegal, barang-barang ekspor dari China berhenti di Vietnam untuk mengubah label menjadi ‘Made in Vietnam’,meskipun tidak ada atau tidak cukup nilai tambah di negara tersebut. Kemudian barang tersebut dikirim ke Amerika Serikat di mana mereka dapat menikmati tarif yang lebih rendah daripada jika diberi label sebagai produk China.

    Instruksi dari Kemendag juga menegaskan akan memberlakukan prosedur ketat untuk memeriksa pabrik dan mengawasi penggunaan label ‘Made in Vietnam’, khususnya pada perusahaan yang tiba-tiba mengajukan banyak permohonan label asal barang.

    Lihat juga Video: Trump Sebut Kebijakan Tarif Bagaikan ‘Obat’ untuk Ekonomi

    (rea/ara)

  • Universitas Harvard Gugat Pemerintahan Trump, Gedung Putih Ingatkan Ini!

    Universitas Harvard Gugat Pemerintahan Trump, Gedung Putih Ingatkan Ini!

    Washington DC

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump digugat secara hukum oleh Universitas Harvard terkait pembekuan dana hibah federal senilai lebih dari US$ 2 miliar (Rp 33,7 triliun). Gedung Putih pun memberikan komentarnya atas gugatan hukum itu. Seperti apa?

    Gugatan hukum yang diajukan ke pengadilan federal Boston itu diumumkan oleh Harvard pada Senin (21/4) waktu setempat, setelah sebelumnya menegaskan pihaknya akan terus menentang tuntutan pemerintahan Trump, termasuk untuk membatasi aktivisme di kampus.

    Gedung Putih merilis pernyataan tanggapan hanya beberapa jam setelah Harvard mengumumkan gugatan hukum itu.

    “Bantuan federal untuk institusi seperti Harvard, yang memperkaya para birokrat mereka yang dibayar terlalu tinggi dengan uang pajak dari keluarga-keluarga Amerika yang sedang berjuang, akan segera berakhir,” ujar juru bicara Gedung Putih, Harrison Fields, seperti dilansir Associated Press, Selasa (22/4/2025).

    “Dana para pembayar pajak adalah hak istimewa, dan Harvard gagal memenuhi persyaratan dasar yang diperlukan untuk mengakses hak istimewa tersebut,” sebutnya dalam pernyataan email pada Senin (21/4).

    Pemerintahan Trump, dalam surat tertanggal 11 April kepada Harvard, menyerukan reformasi pemerintahan dan kepemimpinan yang luas pada universitas tertua di AS tersebut, dan perubahan untuk kebijakan penerimaan mahasiswa.

    Surat itu juga menuntut Harvard untuk mengaudit pandangan tentang keberagaman di kampus dan berhenti mengakui beberapa klub mahasiswa. Pemerintahan Trump berargumen bahwa Harvard telah membiarkan antisemitisme tidak terkendali saat aksi memprotes perang Israel di Jalur Gaza marak digelar di kampusnya tahun lalu.

    Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, menegaskan pihaknya tidak akan tunduk pada tuntutan tersebut. Beberapa jam kemudian, pemerintahan Trump membekukan dana federal senilai miliaran dolar Amerika untuk universitas tersebut.

    “Pemerintah belum — dan tidak dapat — mengidentifikasi hubungan rasional apa pun antara masalah antisemitisme dan penelitian medis, ilmiah, teknologi, dan penelitian lainnya, yang telah dibekukan, yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang Amerika, mendorong keberhasilan Amerika, menjaga keamanan Amerika, dan mempertahankan posisi Amerika sebagai pemimpin global dalam inovasi,” tegas Harvard dalam gugatannya.

    “Pemerintah juga tidak mengakui konsekuensi signifikan dari pembekuan, secara tak terbatas, dana penelitian federal senilai miliaran dolar terhadap program penelitian Harvard, para penerima manfaat dari penelitian tersebut, dan kepentingan nasional dalam memajukan inovasi dan kemajuan Amerika,” sebut dokumen gugatan itu.

    Gugatan Harvard menyebut pembekuan dana yang dilakukan pemerintahan Trump sebagai tindakan “sewenang-wenang dan tak terduga”.

    Disebutkan juga bahwa langkah semacam itu melanggar hak Amandemen Pertama dalam Konstitusi AS dan melanggar ketentuan hukum pada Bab VI Undang-undang Hak Sipil, yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal kebangsaan dalam program atau kegiatan yang menerima bantuan keuangan federal.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putin Tak Akan Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

    Putin Tak Akan Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin, yang perjalanan luar negerinya dibatasi oleh surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tidak akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus.

    “Tidak. Presiden tidak punya rencana seperti itu,” kata juru bicara Putin, Dmitry Peskov kepada wartawan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (22/4/2025), ketika ditanya apakah Putin akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus pada hari Sabtu (26/4) mendatang.

    Diketahui bahwa ICC telah menerbitkan surat penangkapan untuk Putin pada Maret 2023 silam. Pengadilan menuduhnya bertanggung jawab atas kejahatan perang. Utamanya, tindakan deportasi anak-anak yang melanggar hukum dari Ukraina ke Rusia.

    Menurut ICC, kejahatan tersebut dilakukan di Ukraina dari 24 Februari 2022 – ketika Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke negara tersebut.

    Sebelumnya, Vatikan telah mengumumkan bahwa pemakaman Paus Fransiskus akan digelar pada Sabtu (26/4) mendatang. Prosesi pemakaman ini akan digelar di alun-alun yang ada di depan Basilika Santo Petrus di Vatikan, dengan para pemimpin dunia dan sejumlah besar umat Katolik diperkirakan akan hadir.

    Fransiskus yang berasal Argentina, dan menjadi pemimpin Gereja Katolik Roma pertama yang berasal dari Amerika Latin ini, meninggal dunia dalam usia 88 tahun pada Senin (21/4) waktu setempat. Vatikan mengumumkan Paus Fransiskus meninggal dunia secara tiba-tiba setelah mengalami stroke dan serangan jantung.

    Pemakaman Paus Fransiskus yang diperkirakan akan menarik kehadiran banyak orang, akan berlangsung pada Sabtu (26/4) sekitar pukul 10.00 waktu setempat, di alun-alun yang ada di depan Basilika Santo Petrus di Vatikan.

    Para kepala negara dan keluarga kerajaan dari berbagai negara diperkirakan akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus, dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi yang pertama mengumumkan kehadiran mereka, bahkan sebelum tanggal pemakaman dikonfirmasi.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini