Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Perang Dagang Trump Pengaruhi Ekonomi Indonesia

    Perang Dagang Trump Pengaruhi Ekonomi Indonesia

    Bogor, Beritasatu.com – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan perang dagang yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia.

    “Langsung atau tidak langsung, besar atau kecil, cepat atau lambat pasti ada pengaruhnya terhadap Indonesia. Contoh perang tarif yang diinisiasi oleh Presiden Trump dari Amerika Serikat, Indonesia pun kena,” kata SBY kepada Beritasatu.com di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/4/2025) malam.

    Hal itu disampaikan SBY setelah menerima kunjungan audiensi Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita beserta jajaran direksi B-Universe. 

    Pertemuan itu membahas berbagai topik hangat seputar perkembangan global, mulai dari perekonomian dunia, peperangan, geopolitik, hingga situasi di berbagai daerah.

    Salah satu yang menjadi sorotan dalam diskusi itu adalah kenaikan tarif impor AS terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kenaikan tarif impor AS berpotensi menghambat lajunya perdagangan barang atau komoditas Indonesia.

    SBY menekankan pentingnya berbagai opsi antisipasi yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mengatasi sejumlah permasalahan global yang sedang terjadi, termasuk perang dagang Trump. 

    Penting bagi Indonesia untuk betul-betul mencermati perkembangan dunia dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi negara, sehingga dampaknya bisa ditelaah dengan baik.

    “Sangat mungkin juga bagi Indonesia kalau ini sebuah krisis bisa diubah menjadi peluang bagi perekonomian,” imbuh SBY didampingi Enggartiasto Lukita.

    Apabila dampak yang dihasilkan ternyata buruk atau negatif, maka pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang solutif. Misalnya bernegosiasi dengan AS terkait pengenaan tarif impor kepada Indonesia dan bertemu dengan pemimpin ASEAN untuk mencari solusi bersama, seperti yang telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

    “Kita semua sayang pada negeri sendiri. Kita ingin ekonomi kita terjaga dan ada dampak. Insyaallah ada solusinya,” tegas SBY terkait perang dagang Trump.

  • Harga Minyak Naik Imbas Sanksi Baru AS ke Iran – Page 3

    Harga Minyak Naik Imbas Sanksi Baru AS ke Iran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Harga minyak naik lebih dari USD 1 per barel pada Selasa, didorong oleh sanksi baru Amerika Serikat terhadap Iran dan penguatan pasar saham global, yang memicu reli pemulihan setelah aksi jual tajam harga minyak pada sesi sebelumnya.

    Dikutipd ari CNBC, Rabu (23/4/2025), harga minyak mentah Brent naik USD 1,18 atau 1,78% menjadi USD 67,44 per barel. Kontrak minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Mei—yang berakhir pada Selasa—menguat USD 1,23 atau 1,95% ke level USD 64,31.

    Pada hari yang sama, AS mengeluarkan sanksi baru yang menargetkan pengusaha pengapalan gas dan minyak mentah Iran serta jaringan perusahaannya.

    Meskipun pembicaraan antara Washington dan Teheran mengenai program nuklir Iran mengalami kemajuan akhir pekan lalu, kegagalan mencapai kesepakatan dapat menekan ekspor minyak Iran, di tengah pengetatan sanksi AS, menurut John Kilduff, mitra di Again Capital New York.

    “Jika tidak ada kesepakatan nuklir, AS akan berusaha menekan ekspor minyak Iran hingga nol, dan saat ini tampaknya skenario nol itu semakin mungkin terjadi,” kata Kilduff.

    Pasar Saham Bangkit, Minyak Menguat

    Penguatan pasar saham global—indikasi meningkatnya selera risiko dari investor—juga mendukung kenaikan harga minyak, menurut analis Mizuho, Robert Yawger.

    Saham-saham AS naik pada Selasa karena investor fokus pada laporan laba perusahaan. Sebelumnya, kritik keras Presiden Donald Trump terhadap Ketua The Fed, Jerome Powell, telah menyebabkan aksi jual tajam di pasar pada sesi sebelumnya.

    Harga minyak Brent dan WTI sempat anjlok lebih dari 2% pada Senin akibat kemajuan dalam pembicaraan AS-Iran dan kejatuhan pasar saham. Namun pemulihan pada Selasa menunjukkan bahwa pasar tetap sensitif terhadap dinamika geopolitik dan makroekonomi.

     

  • Zelensky Siap Berunding dengan Rusia, tapi Setelah Gencatan Senjata

    Zelensky Siap Berunding dengan Rusia, tapi Setelah Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Ukraina menyatakan siap melakukan perundingan perdamaian secara langsung dengan Rusia tetapi hanya setelah gencatan senjata diberlakukan. Hal itu disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di tengah tekanan baru AS untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama tiga tahun itu.

    Diansir AFP, Rabu (23/4/2025), Utusan presiden AS Steve Witkoff akan pergi ke Moskow minggu ini. Gedung Putih mengatakan, seorang utusan AS akan mengambil bagian dalam perundingan baru dengan pejabat Eropa di London pada hari Rabu.

    Laporan media AS mengatakan Presiden AS Donald Trump telah mengusulkan untuk menerima bahwa wilayah yang dianeksasi Moskow di Krimea diakui sebagai wilayah Rusia. Pada perundingan tersebut rencananya juga akan membahas hal itu.

    Sementara Zelensky mengatakan pihaknya siap berunding dalam format apapun setelah gencatan senjata diberlakukan.

    “Setelah gencatan senjata, kami siap untuk duduk dalam format apa pun,” kata Zelensky kepada wartawan sehari sebelum perundingan utama di London tentang kemungkinan penyelesaian Ukraina.

    Diketahui, Trump, yang telah berjanji untuk mencapai kesepakatan Moskow-Kyiv dalam waktu 24 jam setelah menjabat, telah gagal dalam tiga bulan sejak itu untuk mendapatkan konsesi dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Trump mengatakan pada akhir pekan bahwa ia berharap kesepakatan damai dapat dicapai “minggu ini” meskipun tidak ada tanda-tanda kedua belah pihak hampir mencapai gencatan senjata, apalagi penyelesaian jangka panjang.

    Putin Nyatakan Terbuka Berunding Secara Langsung

    Dilansir Reuters, Selasa (22/4/2025), Putin dan Zelenskiy menghadapi tekanan dari Amerika Serikat, yang mengancam akan meninggalkan upaya perdamaiannya kecuali jika ada kemajuan yang dicapai.

    Rusia dan Ukraina mengatakan mereka terbuka untuk gencatan senjata lebih lanjut setelah gencatan senjata Paskah selama 30 jam yang dideklarasikan oleh Rusia pada akhir pekan lalu. Masing-masing pihak Rusia dan Ukraina saling menuduh pihak lain melakukan pelanggaran gencatan senjata.

    Perundingan itu dijadwalkan dilakukan pada minggu ini di London. Ukraina mengatakan pihaknya akan mengirim delegasi untuk bertemu dengan pejabat dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

    Perundingan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Paris minggu lalu di mana AS dan negara-negara Eropa membahas cara-cara untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.

    Putin, menyampaikan kepada seorang reporter TV pemerintah Rusia, mengatakan pertempuran telah dimulai kembali setelah gencatan senjata Paskah, yang diumumkannya secara sepihak pada hari Sabtu. Putin juga mengatakan pihaknya terbuka terhadap inisiatif perdamaian apa pun dan mengharapkan hal yang sama dari Ukraina.

    “Kami selalu membicarakan hal ini, bahwa kami memiliki sikap positif terhadap inisiatif perdamaian apa pun. Kami berharap perwakilan rezim Kyiv akan merasakan hal yang sama,” kata Putin kepada reporter TV pemerintah Pavel Zarubin.

    Sementara Juru bicara Rusia Dmitry Peskov, yang kemudian dikutip oleh kantor berita Interfax, mengatakan kepada wartawan, “Ketika presiden mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk membahas masalah tidak menyerang target sipil, termasuk secara bilateral, presiden bermaksud melakukan negosiasi dan diskusi dengan pihak Ukraina,” tuturnya.

    Diketahui, tidak ada pembicaraan secara langsung antara kedua belah pihak sejak minggu-minggu awal setelah invasi Rusia pada Februari 2022.

    (yld/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Harga Emas Hari Ini Melorot dari Level Tertinggi, Saatnya Beli? – Page 3

    Harga Emas Hari Ini Melorot dari Level Tertinggi, Saatnya Beli? – Page 3

    Para investor mengambil keuntungan pada hari Kamis (17/4) setelah harga emas mencapai rekor tertinggi baru di atas USD3.350 per ons. Meski harga emas terlihat terlalu mahal (overbought), beberapa analis mengatakan bahwa tren kenaikan emas masih kuat.

    Meskipun ada tekanan jual, emas tetap bertahan di kisaran USD3.300. Harga emas spot terakhir diperdagangkan di USD3.316,90 per ons, naik hampir 2,5% selama minggu ini.

    BAnalis Senior di Trade Nation, David Morrison, menyebut pergerakan harga emas minggu ini, termasuk kenaikan USD100 pada hari Rabu, sebagai “blowoff top”, kondisi di mana harga naik sangat tajam sebelum terkoreksi.

    “Emas naik 13%, atau sekitar USD360, hanya dalam seminggu. Jadi, wajar kalau sekarang mulai terkoreksi. Indikator teknikal juga menunjukkan emas sangat overbought, dengan MACD harian menyentuh level yang terakhir terlihat pada April 2011, sebelum harga emas mencapai puncaknya saat itu. Ini bukan berarti emas tidak bisa naik lagi, tapi pembeli harus lebih hati-hati,” kata Morrison dikutip dari Kitco.com, Senin (21/4/2025).

    Dolar AS Capai Level Terendah

    Ketahanan emas ini terjadi saat dolar AS melemah, bahkan mencapai level terendah dalam tiga tahun di angka 99,49.

    Disiis lain, Kepala Divisi Futures & Forex di Tastylive.com Christopher Vecchio, mengatakan emas akan terus diuntungkan dari pelemahan dolar.

    Meski dolar belum akan kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan dunia, menurutnya kebijakan dagang Presiden Donald Trump yang tidak konsisten telah memperlemah posisi AS di pasar global.

    “Kita sedang mundur dari konsep ‘Pax Americana’ (perdamaian dunia di bawah dominasi AS) ke ‘America First’, yang punya aturan main berbeda. Tidak ada mata uang lain yang bisa menggantikan dolar AS saat ini, jadi kita tetap akan pakai dolar. Tapi kita juga butuh alternatif lain dan alternatif itu adalah emas,” kata Vecchio.

  • Kemendag Targetkan Perjanjian IEU-CEPA Rampung Semester I/2025

    Kemendag Targetkan Perjanjian IEU-CEPA Rampung Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan rampung pada semester I/2025.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan perundingan IEU—CEPA akan dikejar sesuai dengan target yang telah dicanangkan.

    “IEU-CEPA kan targetnya semester I [2025], selesai. Mudah-mudahan. Targetnya seperti itu sih, targetnya. Mudah-mudahan tidak meleset,” kata Punto saat ditemui Bisnis seusai acara Editorial Circle ‘Driving responsible growth for palm oil industry’ di UOB Plaza, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Punto menuturkan perundingan IEU—CEPA yang masih bergulir ini harus melalui berbagai pertimbangan, termasuk kepentingan nasional. Namun, dia berharap perundingan yang telah berlangsung selama 9 tahun ini akan mencapai titik temu.

    “[Perundingan] IEU—CEPA itu kan memang gede, ya.  Market size-nya besar. Kemudian untuk kita compete dengan hampir semua negara kan kalau di IEU—CEPA,” terangnya.

    Adapun, jika perundingan IEU—CEPA ini rampung, dia memastikan ekspor sawit dalam negeri bisa masuk ke Uni Eropa.

    “Pasar EU itu sebenarnya aman kok. Aman, banyak kan CPO kita masuk ke sana,” ujarnya.

    Di sisi lain, Punto menyebut pengaturan Uni Eropa (UE) terkait produk bebas deforestrasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) tidak akan mengganggu perdagangan ekspor sawit.

    “Enggak ada masalah. Sebenarnya kan dengan adanya ISPO [Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable Palm Oil], ISPO itu sebenarnya dari sisi standar, traceability, dan sebagainya itu jauh lebih bagus. Jadi, pasti kita confident,” tuturnya.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pemerintah akan dihadapi sederet tantangan jika menuju pasar Uni Eropa yang utamanya berkaitan dengan non-tarif.

    Menurutnya, Indonesia akan dihadapi hambatan perdagangan yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap komoditas tertentu alias non-tariff measures (NTM).

    “Secara umum, sebetulnya kebijakan kita untuk dorong pasar ke Uni Eropa itu banyak dihadapkan pada tantangan hambatan yang paling besar itu hambatan non-tarif,” ujar Faisal kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Dia menjelaskan, kebijakan yang diberikan Uni Eropa akan lebih ketat dibandingkan Donald Trump, salah satunya terkait standar lingkungan hingga keamanan.

    “Di sana [Uni Eropa] itu standarnya sangat ketat, standar lingkungan, standar safety, to some extent [sampai batas tertentu] dia lebih ketat daripada Amerika,” tuturnya.

    Untuk itu, Faisal memandang, pemerintah juga harus mendiversifikasi produk dalam negeri yang bisa diekspor dan bisa memenuhi standar Uni Eropa. Mengingat, sengketa dagang sawit Indonesia dengan Uni Eropa juga masih menjadi sorotan.

    “Sekarang kalau bukan sawit terus apa? Nah itu pertanyaannya, jadi jangan sampai kemudian upaya untuk diversifikasinya alih-alih meningkatkan atau meredam penyempitan surplus perdagangan malah nambah jadi defisit,” pungkasnya.

  • Trump Ajak Pejabat Eropa Rapat di London Bahas Rencana Gencatan Senjata Rusia-Ukraina – Halaman all

    Trump Ajak Pejabat Eropa Rapat di London Bahas Rencana Gencatan Senjata Rusia-Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Demi mempercepat upaya diplomatik Rusia-Ukraina, Premerintah Amerika Serikat (AS) mengajak para pejabat Eropa untuk menggelar pembicaraan di London, Rabu (23/04/2025).

    Dalam kesempatan tersebut AS juga mengajak pejabat Ukraina dan untuk menghadiri rapat untuk membahas upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Melanjutkan diskusi sebelumnya di Paris pada 17 April 2025 lalu.

    Untuk mempercepat upaya diplomatik ini nantinya AS akan mengutus Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, bersama dua utusan khusus Trump, Steve Witkoff dan Keith Kellogg.

    Mereka bakal dijadwalkan bertemu dengan para menteri luar negeri dan penasihat keamanan nasional dari Prancis, Jerman, Inggris, dan Ukraina.

    Hal tersebut turut dikonfirmasi langsung oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky di platform X setelah panggilan telepon dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. 

    “Ukraina, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat kami siap bergerak secara konstruktif, seperti yang telah kami lakukan sebelumnya, untuk mencapai gencatan senjata tanpa syarat, yang kemudian dilanjutkan dengan perdamaian yang nyata dan langgeng,” ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy melalui platform X.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS menolak memberikan komentar atas rencana pertemuan ini.

    Namun melansir dari Financial Post, pertemuan di London ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari diskusi sebelumnya di Paris pekan lalu.

    Di mana AS saat itu berusaha menyampaikan usulan untuk mendorong terjadinya gencatan senjata dan perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina.

    Untuk mempercepat negosiasi ini, AS bahkan dikabarkan bersedia melonggarkan sanksi terhadap Moskow.

    Tak hanya itu AS juga mengakui kendali Rusia atas Semenanjung Krimea di Laut Hitam sebagai bagian dari kesepakatan.

    AS Jegal Peluang Ukraina Gabung NATO

    Demi mencegah meluasnya eskalasi perang, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump menangguhkan rencana Ukraina untuk bergabung dengan NATO.

    Hal ini disampaikannya Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Rusia dan Ukraina, Keith Kellogg dalam wawancara bersama Fox and Friends Weekend, Minggu (20/4/2025).

    Kellogg menjelaskan keputusan ini diambil pemerintah Trump dengan beberapa pertimbangan strategis dan keamanan, terutama terkait dengan konflik yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia.​

    Menurutnya, Penerimaan Ukraina ke dalam NATO dapat memicu Pasal 5, yang mewajibkan negara anggota untuk membela satu sama lain jika diserang.

    Hal ini berpotensi menarik Amerika Serikat dan negara-negara NATO lainnya ke dalam konflik langsung dengan Rusia, yang memiliki konsekuensi serius bagi keamanan global.

    Tak hanya itu Amerika Serikat khawatir, penerimaan Ukraina dapat memperburuk ketegangan dengan Rusia dan meningkatkan risiko konfrontasi militer yang lebih luas.

    “NATO tidak akan dibahas (dalam perundingan damai Rusia-Ukraina di London). Ukraina tidak akan menjadi bagian dari NATO. Itu bukan hal yang baru. Kita telah membicarakannya sejak 2008,” ujar Kellogg.

    Merespons keputusan tersebut Rusia merasa puas dengan pernyataan Washington yang mengecualikan keanggotaan NATO untuk Ukraina.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Rusia, Dmitry Peskov, di Moskwa, Senin (21/4/2025).

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Harga Emas Terus Cetak Rekor, Konsumen Mulai Jual Perhiasan – Page 3

    Harga Emas Terus Cetak Rekor, Konsumen Mulai Jual Perhiasan – Page 3

    Sebelumnya, harga emas dunia memulai pekan ini dengan lonjakan tajam pada perdagangan hari Senin 21 April 2024 dengan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di level USD 3.430 per troy ons sebelum terkoreksi ke kisaran USD 3.419. Lonjakan ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar, menyusul komentar kontroversial dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menyerang The Fed.

    Seprti diketahui, pada akhir pekan lalu Presiden Trump menyerang independensi Bank Sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) dengan menyebut Ketua The Fed, Jerome Powell, sebagai pecundang besar karena lambat dalam menurunkan suku bunga. Pernyataan trump ini menjadi pemicu utama meningkatnya permintaan terhadap aset safe haven seperti emas.

    Pada perdagangan, Selasa (22/4/2025), harga emas sempat kembali menguat dan menyentuh level tertinggi baru di USD 3.450, mencerminkan respons pasar terhadap tekanan politik yang terus memanas di AS.

    Permintaan bullion meningkat tajam seiring meningkatnya ketidakpercayaan pasar terhadap arah kebijakan moneter The Fed, yang dinilai terlalu berhati-hati dalam merespons tantangan ekonomi saat ini.

    Analisis Dupoin Indonesia Andy Nugraha menjelaskan, kombinasi candlestick yang terbentuk serta posisi indikator Moving Average menunjukkan tren bullish yang semakin solid pada harga emas dunia.

    “Tekanan beli yang kuat masih mendominasi pasar. Jika tren ini berlanjut, maka proyeksi harga emas berpeluang menyentuh target psikologis berikutnya di level $3.500,” ujar Andy dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

    Namun demikian, Andy juga mengingatkan adanya potensi koreksi teknikal jika harga gagal mempertahankan momentum bullish.

    “Jika terjadi reversal, maka penurunan wajar berpotensi mengarah ke area support terdekat di USD 3.374,” tambahnya.

     

  • Donald Trump Ancam Pecat Jerome Powell Gegara Ogah Pangkas Suku Bunga The Fed – Halaman all

    Donald Trump Ancam Pecat Jerome Powell Gegara Ogah Pangkas Suku Bunga The Fed – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah mempertimbangkan rencana pemecatan Ketua Bank Sentral Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell.

    Isu ini mencuat setelah seorang Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett, melaporkan bahwa  Trump dan tim sedang mempertimbangkan pemecatan Jerome Powell dari kursi kepemimpinan The Fed.

    “Presiden dan timnya akan terus mempelajari masalah itu,” kata direktur Dewan Ekonomi Nasional AS, Kevin Hassett, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (22/4/2025).

    Adapun pemecatan dilakukan usai Trump secara terbuka mengkritik Powell karena menolak perintah untuk memangkas suku bunga. Trump percaya bahwa penurunan suku bunga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pinjaman dan investasi. 

    Menurutnya suku bunga yang lebih rendah akan membuat biaya untuk meminjam uang menjadi lebih murah, yang diharapkan bisa mendorong konsumen dan perusahaan untuk berbelanja, berinvestasi, dan menciptakan lapangan kerja.

    Trump juga berpendapat bahwa suku bunga yang rendah dapat mendorong investor untuk berinvestasi di saham, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai pasar saham dan menjaga daya saing ekonomi AS di tengah ketidakpastian global.

    Namun bagi pejabat Fed, hal itu berisiko memperburuk inflasi. Bos The Fed, Jerome Powell menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru memangkas suku bunga acuan.

    Ia menjelaskan tugasnya sebagai Ketua The Fed yakni menjaga independensi bank sentral berlandaskan pada data ekonomi, bukan tekanan politik.

     “Kewajiban kita adalah menjaga ekspektasi inflasi jangka panjang agar tetap terjaga dan memastikan bahwa kenaikan harga satu kali tidak menjadi masalah inflasi yang berkelanjutan,” katanya di Chicago minggu lalu, mengutip dari The Guardian.

    “Kami akan melakukan apa yang kami lakukan dengan ketat tanpa mempertimbangkan faktor politik atau faktor eksternal lainnya,” imbuhnya.

    Komentar inilah yang membuat Trump mengancam ingin melengserkan Powell dari kursi The Fed, lantaran kekuasan Powel membuat Trump tidak bisa langsung mengendalikan kebijakan bank sentral AS sesuai arah kebijakannya.

    Bisakah Trump Memecat Bos The Fed?

    Secara hukum, presiden tidak dapat secara langsung memecat Ketua Federal Reserve (The Fed), hanya karena perbedaan pendapat soal kebijakan ekonomi, meski Ketua The Fed ditunjuk oleh presiden dan dikonfirmasi oleh Senat untuk masa jabatan 4 tahun.

    Adapun pemecatan hanya bisa dilakukan apabila bos The Fed dianggap melakukan pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakmampuan menjalankan tugas.

    Kendati begitu Presiden memiliki kewenangan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Ketua ketika masa jabatan tersebut berakhir, dalam kasus Powell, pada 2026.

    Imbas konflik panas ini, Indeks utama saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, ditutup melemah pada perdagangan Senin (21/4/2025).

    Mengutip Reuters bursa Dow Jones (.DJI) tercatat turun 2,48 persen menjadi 38.170.

    Disusul penurunan bursa S&P 500 (.SPX) turun 2,36 persen menjadi 5.158 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 2,55 persen menjadi 15.870.

     

  • Memanas Seteru Trump Vs Harvard

    Memanas Seteru Trump Vs Harvard

    Washington DC –

    Perseteruan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan salah satu kampus top dunia di AS, Harvard University, semakin memanas. Trump menyetop dana dan dibalas oleh Harvard dengan mengajukan gugatan.

    Sebagai informasi, Trump awalnya mengancam akan meninjau pendanaan USD 9 miliar atau sekitar Rp 150 triliun untuk Harvard atas dugaan anti-semitisme atau anti-Yahudi di kampus. Trump memang secara agresif menargetkan universitas-universitas bergengsi di AS yang mahasiswanya banyak terlibat protes sengit terhadap perang Israel melawan Hamas di Gaza.

    Trump mencabut dana federal mereka dan memerintahkan petugas imigrasi untuk mendeportasi mahasiswa asing yang terlibat demonstrasi, termasuk mereka yang memiliki kartu hijau. Trump awalnya mengancam akan meninjau kontrak senilai USD 255,6 juta antara Harvard dan pemerintah, serta komitmen hibah multi-tahun senilai USD 8,7 miliar untuk institusi Ivy League yang bergengsi itu.

    Namun, Harvard menolak tunduk kepada Trump. Harvard menyatakan tak mau melepaskan kemerdekaan kampusnya.

    “Universitas tidak akan menyerahkan kemerdekaannya atau melepaskan hak-hak konstitusionalnya,” ujar Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, seperti dilansir DW pada Selasa (22/4/2025).

    Harvard menegaskan pemerintah tak dapat mendikte universitas swasta tersebut. Garber menyatakan apa yang diajarkan Harvard tak dapat diatur oleh pemerintah.

    “Tak ada pemerintah-terlepas dari partai mana yang berkuasa-yang dapat mendikte universitas swasta, terkait apa yang bisa diajarkan, siapa yang bisa diterima dan dipekerjakan, serta bidang studi dan penyelidikan apa yang bisa mereka jalankan,” ujarnya.

    Hasilnya, pemerintah AS pun membekukan dana hibah senilai lebih dari USD 2,2 miliar (setara Rp 37,1 triliun) dan kontrak USD 60 juta (atau setara Rp 1 triliun). Kementerian Pendidikan AS menyebut Harvard gagal memenuhi syarat intelektual dan hak-hak sipil yang mendasari investasi federal. Departemen tersebut juga menyerukan Harvard mengurangi pengaruh fakultas, staf, dan mahasiswa yang lebih berkomitmen pada aktivisme daripada kajian ilmiah.

    Trump Cabut Status Bebas Pajak Harvard

    Harvard (Foto: Learn with Leaders)

    Usai membekukan dana hibah, Trump juga mencabut status bebas pajak untuk Universitas Harvard. Dilansir AFP, Trump secara resmi meminta Internal Revenue Service (IRS) untuk mencabut status bebas pajak kampus terkemuka di dunia itu.

    Media AS melaporkan pencabutan itu dilakukan hanya sehari setelah Trump pertama kali melontarkan ancaman tersebut. CNN dan Washington Post juga melaporkan IRS membuat rencana untuk menindaklanjuti permintaan Trump pada Rabu (16/4).

    Trump juga mengolok-olok Harvard tidak lagi dapat dianggap sebagai bagian dari daftar universitas terbaik di dunia. Trump menyebut Universitas Harvard sebagai ‘lelucon’ karena mengajarkan kebencian dan kebodohan sehingga tak boleh lagi menerima bantuan dana.

    “Harvard tidak dapat lagi dianggap sebagai tempat belajar yang layak, dan tidak boleh dianggap sebagai bagian dari daftar Universitas atau Kolese Terbaik Dunia,” kata Trump di platform Truth Social miliknya sebagaimana dilansir AFP.

    “Harvard is a JOKE (Harvard adalah lelucon), mengajarkan kebencian dan kebodohan, dan tidak boleh lagi menerima dana federal,” sambungnya.

    Trump diketahui sangat marah pada universitas yang telah menghasilkan 162 pemenang hadiah Nobel itu karena menolak tuntutannya untuk tunduk pada pengawasan pemerintah dalam hal penerimaan mahasiswa, perekrutan, dan kecenderungan politik. Berikut tuntutan Trump yang ditolak Harvard:

    1.⁠ ⁠Mengakhiri penerimaan mahasiswa yang mempertimbangkan ras atau asal negara mahasiswa

    2.⁠ ⁠Mencegah penerimaan mahasiswa asing yang memusuhi nilai-nilai dan lembaga Amerika

    3.⁠ ⁠Mengakhiri perekrutan staf berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau asal negara

    4.⁠ ⁠Mengurangi kekuatan mahasiswa dalam tata kelola kampus

    5.⁠ ⁠Mengaudit mahasiswa dan staf untuk keberagaman sudut pandang

    6.⁠ ⁠Mereformasi seluruh program untuk catatan anti-semitisme atau bias lainnya yang mengerikan

    7.⁠ ⁠Menindak protes kampus.

    Ancam Larang Harvard Terima Mahasiswa Asing

    Donald Trump (Foto: dok. Reuters)

    Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, seperti dilansir AFP dan Reuters, menegaskan Harvard akan kehilangan kemampuannya untuk menerima mahasiswa asing jika tidak memenuhi tuntutan Trump. Tuntutan itu mencakup agar Harvard membagikan informasi soal beberapa pemegang visa.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), Kristi Noem, juga mengumumkan penghentian dua hibah DHS yang besarnya mencapai lebih dari US$ 2,7 juta untuk Harvard. Noem menyurati Harvard yang isinya menuntut catatan tentang apa yang disebutnya sebagai ‘kegiatan ilegal dan tindak kekerasan’ oleh para pemegang visa mahasiswa asing di Harvard.

    “Dan jika Harvard tidak dapat memverifikasi bahwa universitas tersebut sepenuhnya mematuhi persyaratan pelaporannya, maka universitas tersebut akan kehilangan hak istimewa untuk menerima mahasiswa asing,” ujar Noem dalam pernyataannya.

    Juru bicara Harvard menyatakan kampus telah mengetahui soal surat Noem ‘mengenai pembatalan hibah dan pemeriksaan visa mahasiswa asing’. Namun, Harvard menyatakan tetap pada pernyataannya yang disampaikan untuk ‘tidak menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya’ sambil menyatakan akan mematuhi hukum.

    Para demonstran di kampus-kampus AS, termasuk beberapa kelompok Yahudi, mengatakan pemerintahan Trump secara keliru mencampuradukkan advokasi mereka untuk hak Palestina dan kritikan terhadap tindakan Israel di Jalur Gaza, dengan dukungan untuk ekstremisme dan antisemitisme. Trump juga berupaya mendeportasi para demonstran asing dan telah mencabut ratusan visa di berbagai wilayah AS.

    Harvard sebelumnya menegaskan pihaknya berupaya memerangi antisemitisme dan prasangka lain di kampusnya. Selain itu, Harvard menegaskan tetap menjaga kebebasan akademis dan hak untuk melakukan protes.

    Ancaman Baru Trump

    Donald Trump (Foto: BBC World)

    Pertikaian antara Trump dengan Harvard rupanya belum usai setelah pencabutan dana USD 2,2 miliar dan pencabutan status bebas pajak. Trump kembali mengancam akan mencabut pendanaan USD 1 miliar (setara Rp 16,8 triliun) untuk penelitian kesehatan.

    Dilansir Reuters, media terkemuka AS Wall Street Journal (WSJ) melaporkan rencana untuk menarik tambahan dana penelitian sebesar USD 1 miliar muncul setelah pejabat AS mengira daftar panjang tuntutan yang mereka kirimkan kepada Harvard pada 11 April lalu bersifat rahasia untuk dinegosiasikan.

    WSJ, mengutip orang-orang yang memahami persoalan ini, melaporkan para pejabat AS terkejut ketika pihak Harvard merilis surat berisi tuntutan itu kepada publik. Hal itu yang disebut membuat kesal pihak Trump.

    Para pejabat pemerintahan Trump, menurut laporan WSJ, awalnya berencana untuk memperlakukan Harvard lebih lunak dibandingkan Columbia yang juga universitas bergengsi di AS. Namun, tekanan semakin meningkatkan tekanan terhadap Harvard. Belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih dan Harvard atas laporan WSJ tersebut.

    Harvard Melawan Trump

    Ilustrasi kampus Harvard (Foto: REUTERS/Faith Ninivaggi)

    Terbaru, Harvard mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Donald Trump. Dilansir kantor berita AFP, Selasa (22/4/2025), Harvard mengajukan gugatannya ke pengadilan federal.

    “Kasus ini melibatkan upaya pemerintah untuk menggunakan pemotongan dana federal sebagai daya ungkit untuk mendapatkan kendali atas pengambilan keputusan akademis di Harvard,” kata pihak Harvard dalam gugatan yang diajukan di pengadilan federal Massachusetts yang juga menyebutkan beberapa lembaga lain yang menjadi sasaran Trump.

    Harvard menganggap tindakan Trump melanggar konstitusi AS. Trump dituding melakukan kebijakan secara sewenang-wenang dan tidak masuk akal.

    “Tindakan pemerintah tidak hanya melanggar Amandemen Pertama, tetapi juga hukum dan peraturan federal,” demikian bunyi gugatan yang menyebut tindakan Trump sewenang-wenang dan tidak masuk akal.

    Trump dan tim Gedung Putihnya secara terbuka membenarkan kampanye mereka terhadap universitas tersebut sebagai reaksi terhadap apa yang mereka anggap antisemitisme tidak terkendali. Pemerintah AS menanggap aksi-aksi protes terhadap perang Israel di Gaza yang melanda kampus-kampus AS tahun lalu sarat dengan antisemitisme.

    Juru bicara Gedung Putih Harrison Fields dalam sebuah pernyataan pekan lalu, mengatakan Trump berusaha membuat perguruan tinggi di AS kembali menjadi yang terbaik di dunia. Salah satunya dengan mengakhiri isu antisemitisme.

    “Trump berusaha untuk membuat perguruan tinggi hebat lagi dengan mengakhiri antisemitisme yang tak terkendali dan memastikan uang pembayar pajak federal tidak mendanai dukungan Harvard terhadap diskriminasi rasial yang berbahaya atau kekerasan bermotif rasial,” tulisnya dalam pernyataan tersebut.

    Halaman 2 dari 5

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Redam Tensi, Iran Akan Beri Penjelasan ke China, Tuding Israel Ganggu Perundingan Nuklir dengan AS – Halaman all

    Redam Tensi, Iran Akan Beri Penjelasan ke China, Tuding Israel Ganggu Perundingan Nuklir dengan AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Iran akan memberi pengarahan kepada China pekan ini menjelang putaran ketiga perundingan nuklir dengan Amerika Serikat.

    Menurut laporan AFP, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi dijadwalkan mengunjungi Beijing pada Selasa (22/4/2025).

    Selama di China, Araghchi bakal mendiskusikan mengenai perkembangan terakhir dialog nuklir antara Teheran dan Washington.

    Kunjungan ini dilakukan setelah Iran sebelumnya juga berkonsultasi dengan Rusia.

    Pertemuan dengan Rusia itu terjadi beberapa hari sebelum Iran dan Amerika Serikat mengadakan putaran kedua pembicaran langsung pada akhir pekan lalu.

    Putaran ketiga perundingan antara Araghchi dan utusan khusus AS Steve Witkoff direncanakan berlangsung di Oman pada Sabtu (26/4/2025) mendatang.

    “Iran secara konsisten menjalin konsultasi erat dengan Rusia dan China dalam isu nuklir,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, seperti dikutip dari AFP pada Senin (21/4/2025).

    Menurutnya, adalah hal wajar jika Teheran akan memberi pengarahan kepada Beijing terkait perkembangan terbaru dalam pembicaraan tidak langsung dengan AS.

    Baik Rusia maupun China merupakan negara penandatangan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tahun 2015.

    Sebagai pengingat, JCPOA merupakan kesepakatan nuklir antara Iran dan negara-negara besar yang bertujuan membatasi program nuklir Teheran dengan imbalan pelonggaran sanksi.

    Kesepakatan itu menjadi tidak berlaku sejak Presiden AS Donald Trump menarik negaranya keluar pada 2018 dan kembali memberlakukan sanksi maksimum terhadap Iran.

    Sementara AS dan Israel menuduh Iran menggunakan program nuklirnya untuk mengembangkan senjata, Teheran membantahnya dan menegaskan program tersebut sepenuhnya untuk tujuan sipil.

    Kementerian Luar Negeri China pada Senin (21/4/2025) menyatakan pihaknya menjalin komunikasi erat dengan Iran di berbagai bidang, namun belum bisa mengonfirmasi rencana kunjungan Araghchi.

    “China dan Iran memiliki kontak aktif di semua level. Untuk kunjungan yang disebutkan, saya belum punya informasi lebih lanjut,” ujar juru bicara Guo Jiakun, dikutip dari Al Jazeera.

    Perang Israel di Gaza telah memperkuat hubungan Iran dengan Rusia dan China, termasuk dalam bidang diplomatik terkait isu nuklir.

    Pekan lalu, Araghchi bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menjelang perundingan dengan Witkoff.

    Sementara itu, Presiden Vladimir Putin menandatangani perjanjian kemitraan strategis selama 20 tahun dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

    Di sisi lain, hubungan Iran dengan Israel dan sekutunya, Amerika Serikat, terus memburuk.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Baqaei, menuduh Israel berusaha merusak proses diplomatik yang sedang berlangsung.

    Dalam pernyataan kepada AFP, ia menyebut Israel sebagai dalang “koalisi” yang ingin menggagalkan negosiasi dan mendorong eskalasi konflik.

    Ia juga menyinggung adanya tekanan dari sejumlah tokoh politik AS untuk mengakhiri diplomasi dan mempertimbangkan opsi militer.

    Pernyataan ini muncul setelah PM Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan, negaranya tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir.

    Sehari sebelumnya, The New York Times melaporkan, Trump telah melarang Israel melancarkan serangan ke situs nuklir Iran untuk sementara, karena Washington ingin fokus pada jalur diplomatik.

    Meski demikian, Iran telah meningkatkan pengayaan uraniumnya secara signifikan setelah AS keluar dari JCPOA.

    Menurut Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Iran kini memperkaya uranium hingga tingkat 60 persen—mendekati 90 persen yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir.

    Sebagai perbandingan, JCPOA membatasi pengayaan hanya sampai 3,67 persen untuk keperluan sipil.

    Utusan AS, Steve Witkoff, menyampaikan sinyal yang beragam soal tuntutan negaranya.

    Dalam satu wawancara, ia menyebut Teheran harus kembali ke tingkat pengayaan 3,67 persen, namun kemudian mengklarifikasi tujuan Washington adalah penghentian total program pengayaan Iran.

    Iran menyatakan, konsultasi dengan negara-negara penandatangan JCPOA tetap harus dilanjutkan demi menjaga jalur diplomatik tetap terbuka.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)