Washington DC –
Ketika Nicolas Maduro diseret pemerintah AS ke pengadilan di New York, Senin (05/01), Presiden Venezuela itu bukanlah satu-satunya figur yang menarik perhatian media.
Di sampingnya ada orang yang akan memimpin pembelaannya seorang pengacara Amerika yang dikenal karena memenangkan kasus-kasus luar biasa dan kompleks, seperti yang tengah dihadapi Maduro.
Pengacara itu bernama Barry Pollack. Dia adalah pengacara pribadi Maduro.
Pollack akan mendampingi Maduro menghadapi tuduhan memperdagangkan narkotik, mengimpor kokain, dan kepemilikan senapan mesin dan alat peledak.
Dalam sidang perdana itu, Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan. Maduro bilang telah diculik pemerintah AS dan menegaskan bahwa dia tetap berstatus Presiden Venezuela.
Pollack kini berusia 61 tahun. Dia merupakan pimpinan di firma hukum Wall Street Harris St. Laurent & Wechsler, yang kantornya berjarak beberapa menit berjalan kaki dari gedung pengadilan tempat Maduro diadili.
Pollack juga berstatus sebagai profesor ilmu hukum di Universitas Georgetown.
Ilustrasi Pollack di ruang sidang New York bersama Maduro (Reuters)
‘Teliti dan bijaksana’
Menurut website firma hukum Harris St. Laurent & Wechsler, Pollack secara luas diakui sebagai salah satu pengacara litigasi paling terkemuka di negara AS.
Pollack juga disebut sebagai mantan Presiden Asosiasi Pengacara Pembela Kriminal Nasional.
Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, Pollack dikenal karena menangani “persidangan dan investigasi yang sensitif dan seringkali berprofil tinggi.”
Di antara kasus-kasus penting yang dia tangani, Pollack berhasil membebaskan Julian Assange, jurnalis dan aktivis asal Australia yang mendirikan WikiLeaks, pada tahun 2024.
Situs Chambers USA, yang menyusun peringkat firma hukum dan pengacara terbaik di AS, menggambarkan Pollack sebagai “pengacara yang teliti dan bijaksana”.
Lembaga ini menyebut Pollack “hidup dan bernapas dalam persidangannya” dan “memiliki cara alami untuk tampil di hadapan juri.”
Dalam wawancara dengan Law Dragon, April 2025,, sebuah media massa yang didedikasikan untuk para profesional hukum, dan dikutip oleh surat kabar Inggris The Guardian, Pollack menyebut beberapa refleksi tentang pekerjaannya.
“Biasanya, ketika saya bertemu dengan klien, mereka sedang menghadapi krisis terburuk dalam hidup mereka,” kata Pollack.
“Membimbing mereka melalui proses itu sangatlah memuaskan. Sulit membayangkan melakukan sesuatu yang memiliki dampak lebih besar pada kehidupan orang yang Anda bantu.”
Pollack juga menyebutkan kekuatan yang dimilikinya.
“Saya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan juri,” katanya.
“Dalam arti tertentu, saya adalah seorang penerjemah. Saya mengambil banyak informasi yang sangat teknis dari industri yang mungkin tidak dikenal oleh juri dan mengkomunikasikannya dengan cara yang mudah dipahami.”
Pollack bersama Julian Assange, pada hari pembebasan jurnalis asal Australia tersebut pada 2024 (Getty Images)
Kasus-kasus penting
Pollack menegosiasikan kesepakatan pembelaan dalam kasus Jullian Assange, yang dia sebut akhirnya membebaskan jurnalis tersebut.
Assange menghadapi dakwaan berdasarkan Undang-Undang Spionase AS karena mengungkap secara besar-besaran dokumen rahasia AS ke situs WikiLeaks. Assange membeberkan kabel diplomatik dan laporan tindakan militer di Irak dan Afghanistan.
Setelah berbulan-bulan negosiasi, Assange mengaku bersalah atas satu dakwaan konspirasi untuk memperoleh dan mengungkapkan informasi pertahanan rahasia.
Sebagai imbalannya, Assange dijatuhi hukuman penjara di Inggris, meski AS berupaya keras mengekstradisinya.
Assange menghabiskan lima tahun di penjara keamanan maksimum Belmarsh di London dan tujuh tahun melarikan diri dari penegak hukum Inggris dan AS di kedutaan Ekuador di Inggris.
Dalam kasus ini, kesepakatan yang tidak biasa yang dicapai oleh Pollack pada tahun 2024.
Kesepakatan itu memungkinkan Assange untuk meninggalkan penjara di Inggris, serta bisa memberikan kesaksian di wilayah AS di Kepulauan Mariana Utara sebelum kembali ke negara asalnya, Australia.
Di antara kasus-kasus penting lainnya, Pollack juga membebaskan mantan eksekutif Enron Corp., Michael Krautz, dari tuduhan penipuan kriminal.
Kasus Krautz ini hanyalah satu dari dua kasus yang berakhir dengan putusan bebas dalam rentetan skandal kebangkrutan Enron.
Pollack juga berhasil membebaskan orang-orang yang telah dipenjara secara tidak adil, seperti Martin Tankleff, yang menghabiskan 17 tahun di penjara setelah dituduh secara tidak adil membunuh orang tuanya saat masih remaja.
Pollack dipotret di London selama sidang kasus Assange (Getty Images)
“Penangkapan Maduro jelas ilegal”
Selama di persidangan Maduro, Pollack menyatakan akan mengantisipasi pertarungan hukum yang panjang tentang apa yang disebutnya sebagai “penculikan Maduro oleh militer AS”.
Artinya, Pollack akan berkeras dengan argumentasi bahwa operasi AS di Venezuela ilegal, seperti yang dilaporkan Reuters.
Alonso Gurmendi, seorang ahli hukum internasional dan profesor di London School of Economics di London, mengatakan bahwa berdasarkan hukum internasional, operasi untuk menangkap Maduro “secara jelas, mutlak, dan tak terbantahkan ilegal dan tidak sah.”
Hukum internasional melarang penggunaan kekuatan lintas batas antarnegara kecuali dalam tiga situasi, kata Gurmendi.
“Skenario pertama, Dewan Keamanan PBB memberi Anda izin, tapi itu tidak terjadi dalam kasus Maduro. Skenario kedua, negara lain menyerang Anda terlebih dahulu dan Anda membela diri. Itu juga tidak terjadi karena Venezuela tidak menyerang AS berdasarkan interpretasi terluas dari pembelaan diri. Tidak ada serangan bersenjata oleh Venezuela terhadap Amerika Serikat.
“Skenario ketiga, persetujuan Negara. Artinya, Venezuela harus memberi tahu AS bahwa ‘Anda dapat masuk dan menangkap Maduro,’ sesuatu yang juga tidak terjadi,” ujar Gurmendi.
“Tidak satu pun dari tiga izin tersebut ada, oleh karena itu operasi tersebut merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional, merupakan tindakan agresi, dan sebagai tindakan agresi, melanggar hak-hak fundamental orang-orang yang terlibat, dalam hal ini Maduro,” ujar Gurmendi.
Potret Maduro dan istrinya saat tiba di AS usai ditangkap militer AS (Getty Images)
Profesor William Shabas mengatakan, “pertanyaan tentang ilegalitas penculikan Maduro adalah argumen yang sangat sah.”
Shabas mencontohkan salah satu kasus yang paling terkenal yakni pada tahun 1960, Adolf Eichmann diculik di Argentina, lantas dibawa ke Israel. Pengadilan Israel menerima dalil penangkapan terhadap mata-mata Mossad itu, tapi pengadilan di Inggris tak sependapat.
“Dari perspektif hak asasi manusia fundamental, ini adalah argumen yang sangat bagus, tetapi mungkin tidak akan terlalu berhasil di pengadilan AS,” ujarnya.
Pada sisi lain, Gurmendi menyebut penangkapan dengan cara yang bertentangan dengan hukum tidak membatalkan proses hukum di Amerika Serikat. Hal ini tidak berlaku di banyak negara Amerika Latin.
“Menurut pola pikir Amerika Latin, itu tidak masuk akal karena penangkapan ilegal berarti Anda merusak yurisdiksi pengadilan dan juga hukum internasional karena perlu perjanjian ekstradisi untuk itu,” ujarnya.
“Hukum internasional tidak dimulai dari premis bahwa Anda dapat memasuki suatu negara dan melakukan apa pun yang Anda inginkan,” tuturnya.
Menurut Gurmendi, argumentasi ini menunjukkan sesuatu yang mendasar yang harus dipertimbangkan pengadilan AS.
“Meskipun Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa perjanjian internasional (dan hukum federal) adalah hukum tertinggi di negara itu, dalam tradisi konstitusional Amerika, hukum domestik lebih diutamakan daripada hukum internasional.”
“Ketika kita berbicara tentang legalitas operasi tersebut, orang-orang di AS akan bertanya apakah presiden memiliki kekuasaan berdasarkan Konstitusi untuk melakukan ini dan membahas, misalnya, apakah Trump membutuhkan otorisasi dari Kongres atau tidak.”
Potret Demonstrasi di Caracas setelah penangkapan Maduro (Getty Images)
Argumen kekebalan hukum bagi kepala negara
Pembelaan lain yang mungkin diajukan untuk Maduro adalah bahwa, sebagai kepala negara, dia menikmati kekebalan hukum.
“Saya pikir ini adalah argumen dengan potensi yang jauh lebih besar, karena ini sangat jelas dalam hukum internasional,” kata Shabas.
“Ada putusan dari Mahkamah Internasional yang menetapkan bahwa kepala negara, negara bagian, atau pemerintah menikmati kekebalan hukum di hadapan pengadilan negara lain.”
Ada preseden di mana pemerintah AS menangkap pemimpin sebuah negara di Amerika Latin, yaitu Jenderal Panama Manuel Noriega, pada Januari 1990.
Dalam memerintahkan penangkapan Noriega, Gedung Putih mengandalkan pendapat hukum tahun 1989 oleh Wakil Jaksa Agung saat itu, Bill Barr, yang dikeluarkan enam bulan sebelum invasi AS ke Panama.
Barr kala itu berpendapat, larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional, yang diabadikan dalam Piagam PBB, tidak bisa mencegah AS untuk melakukan penangkapan di luar negeri demi menegakkan hukum domestik.
Noriega adalah pemimpin de facto Panama pada saat itu dan tidak pernah memegang jabatan presiden secara resmi. Negara itu saat itu berada dalam kekacauan akibat protes dan upaya pemberontakan militer.
Kasus Noriega “adalah satu-satunya preseden yang menurut saya dapat dijadikan acuan oleh pihak penuntut,” menurut Shabas.
“Tetapi saya pikir ada beberapa perbedaan penting antara kasus itu dan situasi Maduro. Dan karena itu, saya pikir Maduro memiliki argumen yang jauh lebih kuat dalam hal itu.”
Amerika Serikat menangkap pemimpin de facto Panama, Jenderal Manuel Noriega, pada tahun 1990 (Getty Images)
Beberapa pakar hukum berpendapat, jaksa AS kemungkinan akan berargumen bahwa mereka tidak mengakui Maduro sebagai kepala negara yang sah.
Sebagai konteks, AS mendeklarasikan pemimpin oposisi Juan Guaid sebagai presiden sementara pada tahun 2019.
Namun menurut Shabas, “intinya adalah Amerika Serikat mengakui Venezuela. Dan pertanyaannya kemudian sederhana: siapa kepala negara di Venezuela? Dan jika bukan Maduro, mengapa dia diculik? Jelas, dia adalah kepala negara dalam arti objektif, bahkan jika mereka keberatan, jika mereka tidak menyukainya, jika mereka mengklaim dia merebut kekuasaan secara tidak sah.”
“Lagipula, Donald Trump mengatakan bahwa Joe Biden adalah kepala negara yang tidak sah selama empat tahun karena dia mengklaim telah memenangkan pemilihan. Jadi ini tidak mengubah apa pun dari perspektif hukum internasional,” ujarnya.
Menurut Gurmendi, kegagalan pemerintah AS untuk mengakui Maduro “tidak berarti bahwa ia tidak memiliki kendali efektif atas negara tersebut dan oleh karena itu, berdasarkan hukum internasional, ia adalah orang yang harus dilindungi oleh kekebalan hukum.”
Gurmendi bilang, fakta bahwa argumen kekebalan hukum tidak berhasil dalam kasus Noriega sekali lagi menunjukkan bahwa “kita berada dalam realitas di mana terdapat dua sistem normatif yang saling bertentangan, hukum nasional Amerika Serikat dan hukum internasional.”
“Di Amerika Latin, misalnya, ada banyak negara yang mengatakan bahwa ketika terjadi konflik antara hukum internasional dan hukum domestik, hukum internasional yang berlaku.
“Itulah yang terjadi di Peru dan beberapa negara lain di kawasan ini, tetapi tidak demikian halnya di Amerika Serikat,” kata Gurmendi.
(nvc/nvc)
