Tag: Donald Trump

QRIS Viral gegara Donald Trump, Bagaimana Teknologi di Baliknya?

Jakarta, Beritasatu.com – Sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kembali menjadi perhatian publik, terutama dalam konteks hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Isu ini mencuat saat delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan negosiasi di Washington DC terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump.

Dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan oleh United States Trade Representative (USTR) pada 31 Maret 2025, dicatat adanya sejumlah hambatan perdagangan, baik tarif maupun nontarif, antara AS dan negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Salah satu persoalan yang diangkat adalah terkait kebijakan QRIS.

Perusahaan-perusahaan asal AS, termasuk bank dan penyedia jasa pembayaran, mengeluhkan tidak dilibatkannya mereka dalam proses penyusunan kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia.

Apa Itu QRIS?

QRIS adalah standar nasional untuk sistem pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2019. Tujuan utama dari QRIS adalah menyatukan berbagai format kode QR dari penyedia layanan pembayaran yang berbeda agar menjadi satu standar nasional.

Dengan demikian, QRIS memudahkan transaksi lintas platform dan meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran digital. Saat ini, QRIS telah menjadi bagian penting dari gaya hidup digital masyarakat Indonesia.

Sistem ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara cepat dan praktis hanya dengan memindai kode QR yang tersedia di toko atau merchant melalui aplikasi dompet digital atau mobile banking. Pengguna tidak perlu lagi membawa uang tunai, kartu debit, maupun kartu kredit untuk bertransaksi.

Teknologi di Balik QRIS

Sistem QRIS mengintegrasikan berbagai platform pembayaran digital dengan teknologi yang memastikan keamanan, kenyamanan, dan kecepatan transaksi. Beberapa komponen utama dalam sistem QRIS seperti berikut ini.

1. EMVCo standard

QRIS mengadopsi standar EMVCo, yaitu standar global untuk sistem pembayaran berbasis kode QR. Tujuannya adalah agar QRIS dapat digunakan di berbagai platform pembayaran yang berbeda dan kompatibel secara internasional.

2. Centralized switching system

QRIS terhubung dengan sistem centralized switching dari Bank Indonesia. Sistem ini memungkinkan proses transaksi berjalan secara real-time dan aman, sekaligus mengintegrasikan berbagai layanan pembayaran digital ke dalam satu ekosistem.

3. Kode QR

Kode QR menjadi sarana utama dalam sistem QRIS. Kode ini dapat dipindai oleh berbagai aplikasi pembayaran untuk memfasilitasi transaksi secara cepat dan efisien.

4. QRIS Tuntas

QRIS Tuntas adalah fitur tambahan yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi perbankan dasar, seperti tarik tunai, setor tunai, dan transfer dana hanya dengan menggunakan kode QR.

5. QRIS Tanpa Pindai (QRIS Tap)

QRIS juga mengembangkan fitur QRIS Tap, yaitu teknologi berbasis NFC (near field communication). Dengan fitur ini, pengguna cukup mendekatkan ponsel ke mesin pembaca tanpa harus memindai kode QR secara manual. Hal ini semakin mempercepat dan mempermudah proses transaksi.

Kehadiran QRIS sebagai sistem pembayaran nasional memberikan solusi yang praktis, aman, dan efisien bagi masyarakat. Teknologi ini semakin banyak digunakan di berbagai sektor, seperti layanan kesehatan, transportasi, serta merchant makanan dan minuman.

23/04/2025 22:51
BCA masih cermati perkembangan dan belum ambil sikap soal tarif Trump

Kami akan mengamati sambil melihat perkembangan suasana.

Jakarta (ANTARA) – Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Jahja Setiaatmadja menyatakan bahwa perseroan belum mengambil sikap soal tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan masih mencermati perkembangan negosiasi oleh Pemerintah.

“Kami tidak mau tergesa-gesa. Kami akan mengamati sambil melihat perkembangan suasana,” kata Jahja dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu.

Apabila strategi pemerintah berjalan sesuai dengan rencana, dia yakin tekanan terhadap industri terdampak tidak akan terlalu signifikan.

“Artinya kualitas kredit BCA juga akan tetap terjaga,” ujarnya.

Ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif terhadap Indonesia sebesar 32 persen, BCA langsung menginventarisasi sektor bisnis mana saja yang paling terdampak.

Jahja mengatakan bahwa pihaknya melihat sektor yang kemungkinan besar akan terdampak, antara lain, industri furnitur, komoditas ekspor seperti udang dan ikan laut, serta pakaian jadi, sepatu, dan produk fesyen lainnya.

Namun, Trump memberikan jeda waktu selama 90 hari yang memungkinkan negara-negara lain untuk bernegosiasi.

Beberapa hari setelah pengumuman tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan bahwa Indonesia tidak akan membalas dengan perang tarif seperti Tiongkok. Sebaliknya, pendekatan Indonesia adalah melalui negosiasi.

Perkembangan terakhir, pemerintah Indonesia dan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) sepakat untuk segera membahas negosiasi tarif secara intensif dan menyiapkan kerangka kerja sama dalam waktu 60 hari ke depan.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan tingkat menteri antara Delegasi RI yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan pihak USTR yang langsung dipimpin oleh Ambassador Jamieson Greer di Washington, D.C.

Jahja optimistis tarif resiprokal AS ke Indonesia bisa turun signifikan atau bahkan ditiadakan bila pemerintah Indonesia berhasil menjelaskan strategi dengan baik dan diterima oleh pemerintah AS.

Maka dari itu, kata Jahja, BCA tidak akan bertindak tergesa-gesa memangkas penyaluran kredit untuk sektor terdampak mengingat situasi hingga sejauh ini masih belum pasti (uncertain).

Namun, dia menegaskan bahwa posisi risiko kredit BCA saat ini berada pada kondisi yang relatif aman. Rasio kredit macet (non-performing loan/NPL) berada pada angka 2 persen atau jauh di bawah rata-rata industri dan rasio pencadangan NPL berada pada level 180,5 persen.

Sementara itu, rasio loan at risk (LAR) berada pada level 6 persen dengan rasio pencadangan pada level 66,5 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

23/04/2025 22:50
5 Fakta Rombongan Turis Dibantai Bikin PM Modi Buru-buru Balik ke India

Jakarta –

Kelompok bersenjata menyerang rombongan turis di Kashmir, India, menewaskan lebih dari 20 orang. Perdana Menteri India Narendra Modi yang sedang melakukan perjalanan ke Arab Saudi buru-buru pulang ke India buntut insiden maut itu.

Dilansir AFP, Selasa (22/4/2025), kelompok bersenjata itu melepaskan tembakan yang menyasar wisatawan di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir, yang dikuasai India.

Serangan itu menargetkan turis di Pahalgam, yang terletak sekitar 90 kilometer (55 mil) melalui jalan darat dari kota utama Srinagar.

Seorang pemandu wisata mengatakan kepada AFP bahwa dirinya tiba di tempat kejadian setelah mendengar suara tembakan dan membawa beberapa yang terluka pergi dengan menunggang kuda.

“Saya melihat beberapa pria tergeletak di tanah tampak seperti mereka sudah mati,” kata Waheed.

Jumlah Korban Jiwa

Belum ada jumlah korban resmi yang dirilis, tetapi sumber keamanan mengatakan kepada AFP, bahwa sedikitnya 26 orang tewas pada Selasa (22/4) sore waktu setempat, ketika orang-orang bersenjata keluar dari hutan di tempat wisata populer dan menyerang kerumunan pengunjung dengan tembakan otomatis.

Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi pemberontak di wilayah mayoritas Muslim itu telah melancarkan pemberontakan sejak 1989.

Mereka mengupayakan kemerdekaan atau penggabungan dengan Pakistan-yang menguasai sebagian kecil wilayah Kashmir dan, seperti India, mengklaimnya secara penuh.

Pembunuhan itu terjadi sehari setelah Modi bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance, yang sedang dalam lawatan empat hari ke India.

PM Modi mengecam “tindakan keji” tersebut dan berjanji para penyerang “akan diadili”.

Modi Buru-buru Balik dari Saudi

Narendra Modi (Foto: Media Center KTT ASEAN 2023/M Agung Rajasa)

PM India Modi berada di Arab Saudi saat penyerangan itu terjadi. Dia mempersingkat kunjungannya ke Arab Saudi pada hari Selasa (22/4).

Dilansir The Star, Rabu (23/4/2025), dalam sebuah posting di media sosial X, Modi menyatakan “Mereka yang berada di balik tindakan keji ini akan diadili.”

“Agenda jahat mereka tidak akan pernah berhasil. Tekad kami untuk memerangi terorisme tidak tergoyahkan dan akan semakin kuat,” tulisnya.

Modi telah melakukan perjalanan ke kota Jeddah di Saudi pada hari Selasa untuk kunjungan selama dua hari.

Pemimpin India tersebut mengadakan pembicaraan bilateral dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman sebelum pulang ke New Delhi, ibu kota India pada Selasa malam, menyusul serangan di Kashmir.

Putra Mahkota Saudi mengutuk serangan itu dan menyampaikan belasungkawa atas hilangnya nyawa, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal.

Para pemimpin oposisi India juga menyampaikan kesedihan dan kecaman atas serangan itu.

Pemimpin senior partai Kongres, Sonia Gandhi mengatakan dia “sangat sedih dan hancur” saat mengetahui serangan teror itu dan menggambarkannya sebagai “tindakan pengecut”.

“Seluruh negara bersatu melawan teror. Kita memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkan kekuatan yang memecah belah dan kejam ini. Kita perlu bekerja untuk membangun konsensus sosial yang luas melawan teror yang ada di masa lalu,” kata Gandhi.

Pelaku Pembantaian Diburu

Pasukan keamanan India di Kashmir melakukan perburuan besar-besaran pada hari Rabu (23/4), sehari setelah orang-orang bersenjata menembaki rombongan turis, membantai sedikitnya 26 orang. Ini merupakan serangan paling mematikan di wilayah tersebut terhadap warga sipil sejak tahun 2000.

Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah mengatakan serangan itu “jauh lebih besar daripada apa pun yang pernah kami lihat yang ditujukan pada warga sipil dalam beberapa tahun terakhir”.

Turis Ramai-ramai Kabur dari Kashmir

Pasca Penembakan, Pahalgam Dijaga Ketat Pasukan Keamanan (Foto: AP/Dar Yasin)

Para turis beramai-ramai meninggalkan wilayah Pahalgam, Kashmir, yang dijuluki sebagai “Little Switzerland” di India, sehari setelah serangan bersenjata itu. Lonjakan pembatalan dialami hotel-hotel di kawasan yang biasanya dipadati turis yang menghindari cuaca panas di dataran rendah India.

Pada Rabu (23/4), atau sehari setelah sekelompok pria bersenjata menewaskan 26 orang dalam serangan di Pahalgam, Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), melaporkan adanya “eksodus tamu-tamu kami”.

Bagi otoritas New Delhi, sebanyak 3,5 juta wisatawan — kebanyakan turis domestik — yang tercatat mengunjungi Kashmir sepanjang tahun 2024 menggambarkan apa yang disebut mereka sebagai “kenormalan dan kedamaian” yang kembali ke wilayah yang rawan pemberontakan itu setelah penindakan keras besar-besaran.

Sehari usai serangan terjadi, para wisatawan terpantau bergegas meninggalkan kawasan itu, berdesakan di dalam bus dan taksi. Sementara para pemilik hotel melaporkan lonjakan pembatalan booking.

Di Pahalgam, yang menjadi lokasi serangan, suasana yang biasanya tenang diwarnai suara gemuruh helikopter militer yang tengah memburu para pelaku. Sekitar 24 jam usai serangan, bercak-bercak darah masih terlihat di lokasi kejadian, yang kini dijaga oleh para personel militer yang mengenakan jaket antipeluru.

Trump Kutuk Aksi Pembunuhan

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengutuk penyerangan oleh kelompok bersenjata di kawasan wisata Pahalgam, Kashmir. Trump menjanjikan dukungannya kepada India setelah sedikitnya 24 orang terbunuh dalam peristiwa tersebut.

“Berita yang sangat mengganggu dari Kashmir,” kata Trump dilansir AFP, Rabu (23/4).

“Amerika Serikat berdiri teguh bersama India melawan Terorisme,” sambungnya

Donald Trump menyampaikan “dukungan penuh” kepada India. Hal tersebut disampaikan dalam sebuah panggilan telepon dengan Perdana Menteri (PM), Narendra Modi.

“Presiden Trump mengutuk keras serangan teror tersebut dan menyatakan dukungan penuh kepada India untuk mengadili para pelaku serangan keji ini,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal di X.

Halaman 2 dari 3

(lir/lir)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

23/04/2025 22:06
Video: BI Tahan Suku Bunga – Trump Mulai Lunak ke China

Jakarta, CNBC Indonesia – Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22-23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 5% dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%.

Sementara itu, bagaikan menjilat ludah sendiri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai melunak terhadap China. Trump mengatakan tarif 145% adalah level yang sangat tinggi dan memberi sinyal untuk menurunkan tarif tersebut secara substansial.

Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (23/04/2025).

23/04/2025 22:00
Perang Dagang Jadi Bumerang, Trump 5 Kali ‘Jilat Ludah Sendiri’

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Perang dagang lewat penetapan tarif resiprokal yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memasuki babak baru. Trump kerap melakukan penundaan terhadap tarif-tarif yang dirilisnya, bak ‘menjilat ludah’ sendiri.

Berikut momen-momen di mana Trump mulai melunak terhadap tarif yang ditetapkannya, seperti dihimpun CNBC Indonesia, Rabu (23/4/2025).

Penundaan Tarif untuk Meksiko-Kanada

Trump sempat menunda perang dagang dengan Kanada dan Meksiko. Kenaikan tarif 25% ke kedua negara tersebut, kecuali energi Kanada 10%, batal berlaku pada 4 Februari 2025 lalu.

Mengutip AFP, penundaan terjadi setelah panggilan telepon antara Trump dan para pemimpin negara. Pertama Trump melakukan komunikasi dengan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum lalu disusul dengan Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau.

Kenaikkan tarif ke Meksiko ditunda setelah negeri itu berjanji mengirimkan 10.000 tentara ke perbatasan untuk menghentikan penyebaran fentanil. Ini merujuk narkoba mematikan di AS, yang telah memakan korban jiwa hingga 70.000 orang overdosis di jalan-jalan Paman Sam.

Hal sama juga dilakukan ke Kanada selama 30 hari, dengan barter janji yang sama: Ottawa akan mengerahkan 10.000 petugas ke garis depan untuk mengamankan perbatasan, demi menghentikan narkotika fentanil dan menindak pencucian uang.

“Sekarang akan ada perjanjian lebih lanjut untuk kesepakatan jangka panjang,” ujar Trump merujuk penundaan ke Meksiko pada saat itu.

“Sebagai Presiden, adalah tanggung jawab saya untuk memastikan keselamatan SEMUA warga Amerika, dan itulah yang sedang saya lakukan,” tulis Trump di Truth Social sesaat setelah penundaan dengan Kanada diumumkan.

“Saya sangat senang dengan hasil awal ini, dan tarif yang diumumkan pada hari Sabtu akan dihentikan sementara selama 30 hari untuk melihat apakah kesepakatan Ekonomi akhir dengan Kanada dapat disusun atau tidak. KEADILAN UNTUK SEMUA!”

Trump secara resmi mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif balasan atau resiprokal selama 90 hari untuk semua negara terdampak pada 9 April 2025 lalu. Namun ini tidak berlaku untuk China, yang justru tarifnya dinaikkan menjadi 125%

Saat itu, sebanyak 56 negara, termasuk Indonesia, telah mendapatkan penundaan pemberlakuan tarif resiprokal Trump.

Trump menyatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memberi ruang bagi puluhan negara yang ingin bernegosiasi dengan AS. Menurutnya, lebih dari 75 negara mitra dagang AS telah antre untuk menegosiasikan tarif.

Gedung Putih menegaskan bahwa penundaan ini tidak mencakup seluruh tarif. Tarif umum sebesar 10% atas hampir seluruh barang impor ke AS masih tetap berlaku. Selain itu, tarif yang sudah lebih dahulu diterapkan terhadap mobil, baja, dan aluminium tidak akan diubah.

Harapan Negosiasi AS dengan China

Sejak awal, Trump telah mengejar China dengan tarif tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Namun respons China tidak seperti yang diharapkan AS, di mana Beijing membalas kembali Washington dengan tarif tinggi.

Alhasil Trump mengisyaratkan kemungkinan berakhirnya perang tarif antara AS dan China. Ia mengindikasikan tidak akan menaikkan tarif lebih lanjut setelah menampar China dengan tarif 245%. Sementara itu, China memberikan tarif balasan 145% ke AS.

“Saya tidak ingin tarif naik karena pada titik tertentu Anda akan membuat orang tidak membeli,” kata Trump di Gedung Putih pada Kamis (17/4) waktu setempat, dikutip dari Reuters pada 19 April lalu.

“Jadi, saya mungkin tidak ingin menaikkan harga lebih tinggi atau bahkan tidak ingin naik ke level terakhir. Saya mungkin ingin menurunkan harga ke level yang lebih rendah,” ia menambahkan.

Trump membuka ruang negosiasi bagi puluhan negara sebelum menerapkan tarif yang lebih tinggi. Namun, setelah merespons tarif Trump dengan memberlakukan tarif 145%, Beijing mengatakan tidak akan lagi menanggapi permainan angka tarif Trump. Hal ini merupakan sinyal bahwa tarif dari China ke AS tidak akan naik lebih tinggi lagi.

Trump mengatakan China telah berkomunikasi sejak pengenaan tarif dan mengungkap optimisme bahwa mereka dapat mencapai kesepakatan.

Sementara kedua pihak masih berunding, beberapa sumber mengatakan kepada Reuters bahwa tanda-tanda kesepakatan hingga kini belum terlihat.

Trump berulang kali menolak untuk membeberkan suasana negosiasi dengan China yang secara langsung melibatkan Presiden Xi Jinping.

Penundaan Kenaikan Tarif untuk Barang Elektronik

Beberapa waktu lalu, Trump juga menunda kebijakan tarif baru pada beberapa barang elektronik konsumen.

Panduan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menyebut, Trump mengecualikan smartphone dan komputer serta perangkat dan komponen lain seperti semikonduktor dari tarif resiprokal barunya.

Namun, Trump dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick pada saat itu menyatakan bahwa pengecualian tersebut tidak bersifat permanen, sehingga menimbulkan lebih besar ketidakpastian.

Trump mengatakan dalam sebuah postingan di Truth Social bahwa produk-produk ini masih tunduk pada Tarif Fentanil 20% yang ada, dan mereka hanya pindah ke ’ember’ Tarif yang berbeda.

Trump: Tarif China Tidak Akan Setinggi Itu

Perlu diketahui sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari, AS telah mengenakan tarif tambahan sebesar 145% pada banyak produk dari China. Ini termasuk bea yang awalnya dikenakan atas dugaan peran China dalam rantai pasokan fentanil dan kemudian atas praktik yang dianggap tidak adil oleh Paman Sam.

Trump kerap mengatakan bahwa China dan banyak negara telah berbuat tak pantas ke AS. Namun Selasa kemarin, bak “menjilat ludah sendiri”, Trump mengakui bahwa tarif 145% adalah level yang sangat tinggi dan ia pun memberi kode hal ini akan “turun secara substansial”.

“Mereka tidak akan mendekati angka itu,” kata Trump. “(Namun) tidak akan menjadi nol.”

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt juga mengatakan kepada wartawan bahwa ada kemungkinan pembicaraan dengan China. Menurutnya ada potensi kesepakatan perdagangan.

“Presiden dan pemerintahan sedang menyiapkan panggung untuk sebuah kesepakatan,” tambahnya, dengan mencatat bahwa “bola bergerak ke arah yang benar”.

Ia mengatakan “perasaannya adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat ingin melihat kesepakatan perdagangan terjadi”.

Beijing telah menanggapi serangan terbaru Washington dengan tarif balasan sebesar 125% untuk barang-barang AS di mana Xi Jinping pun berulang kali memberi kode bahwa perang dagang tak akan menguntungkan siapapun. Awal pekan ini, China pun memberi kode ke negara yang bernego dengan AS terakit tarif untuk tidak merugikan China.

(tfa)

23/04/2025 21:58
Sistem Demokrasi Amerika Serikat Di Bawah Tekanan – Halaman all

Presiden ASDonald Trump baru kembali menjabat selama tiga bulan. Selama itu, Amerika Serikat mengalami gejolak besar yang mengguncang fondasi demokrasinya.

Brookings Institute yang berbasis di Washington telah mengidentifikasi “retakan berbahaya dalam pilar-pilar demokrasi AS.” Serangan terhadap pilar-pilar ini terjadi pada beberapa tingkatan.

Aturan hukum dan kepatuhan terhadap perintah pengadilan merupakan salah satu landasan demokrasi Barat – tetapi inilah yang semakin sering dipertaruhkan di Amerika Serikat.

Pertama, pemerintahan Trump telah mengabaikan beberapa putusan pengadilan dan melakukan deportasi yang bertentangan dengan perintah pengadilan.

Kasus Kilmar Abrego Garcia, yang secara keliru dideportasi ke penjara keamanan maksimum CECOT yang terkenal di El Salvador, menjadi sorotan luas. Mahkamah Agung AS telah memerintahkan pemerintah untuk mengupayakan agar Garcia segera dipulangkan ke AS. “Sejauh ini belum ada tindakan,” kritik Hakim Federal Paula Xinis dalam sebuah sidang.

Hakim seperti James Boasberg, yang menentang pemerintahan Trump dan menangguhkan rencana deportasinya, dicemooh di depan umum sebagai “radikal sayap kiri yang gila.” Trump mengancam mereka dengan proses pemakzulan dan mempertimbangkan gagasan mengganti Boasberg dengan hakim yang lebih menguntungkannya.

Pada saat yang sama, Trump menggunakan Departemen Kehakiman untuk menindak para pengkritiknya. Pada minggu-minggu pertama menjabat, ia telah memecat atau memindahkan sejumlah karyawan yang terlibat dalam penyelidikan terhadapnya.

Trump juga mengampuni hampir semua 1.600 orang yang dihukum karena menyerbu Capitol pada 6 Januari 2021. Ia mengisi Kementerian Kehakiman dengan Pam Bondi, seorang pendukung partai yang sangat loyal kepadanya.

Pembatasan terhadap kebebasan pers

Pemberitaan kritis telah lama menjadi duri dalam daging Donald Trump. “Mereka korup dan ilegal,” katanya mengecam lembaga penyiaran besar AS seperti CNN dan MSNBC dalam pidatonya di Departemen Kehakiman pada pertengahan Maret.

Ia menuduh mereka membuat laporan negatif tentang dirinya “97,6 persen sepanjang waktu” dan menjadi “lengan politik Partai Demokrat.” Selama kampanye pemilu, Trump telah mengancam akan mencabut izin penyiaran yang tidak diinginkan.

Trump telah sepenuhnya menghentikan pendanaan untuk media internasional AS Voice of America (VoA) dan Radio Liberty – terancam ditutup.

Pemerintahan Trump juga mencabut akreditasi kantor berita AP untuk ruang pers Gedung Putih karena menolak menyebut Teluk Meksiko sebagai “Teluk Amerika,” seperti yang diminta Trump. Sekali lagi, pengadilan telah menyatakan hal ini tidak dapat diterima – dan sekali lagi, pemerintah AS mengabaikannya. Wartawan AP tetap tidak diizinkan masuk ke Gedung Putih. Sekarang, selain AP, kantor berita Bloomberg dan Reuters tidak lagi memiliki jaminan tempat pada konferensi pers di Gedung Putih.

Restrukturisasi aparatur negara

Ketika Trump menyatakan dalam pidato kongresnya bahwa “hari-hari birokrat yang tidak pernah dipilih berkuasa” telah berakhir, ia disambut dengan tawa mengejek dari Partai Demokrat. Lagi pula, justru Elon Musk, penasihat presiden yang tidak pernah disahkan secara demokratis, yang sejak Januari memangkas seluruh aparatur negara agar sesuai dengan garis Trump.

“Mereka tidak masuk ke lembaga dan departemen yang melakukan hal-hal yang mereka sukai. Mereka masuk ke lembaga publik yang tidak mereka setujui,” kritik Douglas Holtz-Eakin, mantan direktur Congressional Budget Office, pada bulan Februari.

PHK massal juga terjadi di bidang pajak, lingkungan hidup, kesehatan, Pentagon dan kementerian lainnya. Regulasi lingkungan dikurangi, dan pengeluaran sosial dan kesehatan dipotong secara drastis. Badan bantuan pembangunan USAID dan lembaga-lembaga lain juga ikut dibekukan.

Para petugas Trump juga diduga menggunakan kecerdasan buatan untuk memata-matai pejabat pemerintah. Setidaknya satu lembaga federal dikatakan telah memantau komunikasi internal dengan cara ini – diduga dengan tujuan menyaring dan memecat pegawai yang membuat pernyataan yang dianggap merugikan Trump. Beberapa pengeritik menyebut kebijakan itu sebagai “pembersihan politik” terhadap aparatur negara.

Artikel ini pertama kali terbit di DW bahasa Jerman

Diadaptasi oleh: Hendra Pasuhuk

Editor: Agus Setiawan

23/04/2025 21:50
Prabowo Belum Punya Strategi Hadapi Tarif Trump? Tunggu Menko Airlangga Menghadap

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengaku belum bisa menyampaikan strategi atau keputusan terkait kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Alasannya, Prabowo masih menunggu laporan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang sedang berada di Washington D.C. untuk memimpin negosiasi perdagangan dengan pemerintah AS.

“Ini saya belum ketemu Pak Airlangga. Saya enggak tahu jam berapa dia datang. Saya nunggu laporan beliau,” ujar Presiden Prabowo saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 April 2025.

Misi Airlangga di AS

Sejak pekan lalu, Menko Airlangga berada di Washington D.C. untuk memimpin tim negosiasi Pemerintah Indonesia terkait tarif resiprokal yang dikenakan AS.

Delegasi RI yang dipimpin Airlangga melakukan pembahasan intensif dengan pihak AS selama 60 hari ke depan, terhitung sejak Minggu, 20 April 2025.

Delegasi Indonesia terdiri dari beberapa tokoh penting, seperti:

Mari Elka Pangestu (Anggota Dewan Ekonomi Nasional) Thomas Djiwandono (Wakil Menteri Keuangan)

Sementara itu, delegasi AS dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Jamieson Greer.

Apa Saja yang Dibahas?

Beberapa isu penting dalam negosiasi tarif ini mencakup:

Perizinan impor Perdagangan digital CDET (Customs Duties on Electronic Transmissions) Pemeriksaan sebelum pengiriman (pre-shipment inspection) Kewajiban surveyor Ketentuan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk industri Implementasi tarif resiprokal Akses pasar antara kedua negara

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang saat ini sedang menjalin negosiasi tarif dengan AS. Negara lain yang juga ikut dalam proses ini adalah Vietnam, Jepang, dan Italia.

Tawaran RI untuk AS

Selain bertemu dengan pimpinan USTR, Airlangga juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick.

Dalam pertemuan itu, Airlangga menyampaikan sejumlah tawaran dari Indonesia, termasuk komitmen pembelian produk energi dan pertanian asal AS.

“Indonesia juga berencana untuk memberi produk agrikultur, antara lain gandum, kacang kedelai, susu kacang kedelai, dan Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” ujar Airlangga dalam jumpa pers di Washington D.C., Jumat, 18 April 2025.

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia siap membeli LPG, gasoline, dan minyak mentah dari AS sebagai bagian dari penyeimbangan hubungan dagang kedua negara. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

23/04/2025 21:33
Trump Beri Tawaran Final kepada Ukraina untuk Damai dengan Rusia, Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut telah mengajukan “tawaran final” kepada Ukraina untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun.

Dilansir Axios, Rabu (23/4/2025), dokumen satu halaman yang disusun setelah pertemuan selama empat jam antara utusan Trump, Steve Witkoff, dengan Presiden Rusia Vladimir Putin awal bulan ini, telah disampaikan kepada pejabat Ukraina di Paris pekan lalu.

Dalam proposal tersebut, AS dikabarkan bersedia memberikan pengakuan “de jure” atas Krimea sebagai bagian dari Rusia dan secara tidak resmi mengakui kontrol Moskow atas Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk, serta wilayah Kherson dan Zaporizhia.

Selain itu, rencana tersebut mencakup pencabutan sanksi pasca-2014 terhadap Moskow dan peningkatan kerja sama ekonomi bilateral. Washington juga akan secara resmi menentang upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO.

Sebagai imbalannya, Ukraina akan menerima “jaminan keamanan yang kuat” dari koalisi negara-negara Uni Eropa dan negara lain yang sejalan. Proposal ini tidak memerinci bagaimana operasi “penjaga perdamaian” akan berfungsi.

Adapun Rusia telah menolak pengerahan pasukan NATO atau pasukan dari anggota blok tersebut di Ukraina dengan alasan apapun.

Kerangka kerja ini juga menjanjikan akses tanpa hambatan bagi Kyiv ke Sungai Dnepr dan kemungkinan kompensasi untuk upaya rekonstruksi, meskipun tidak disebutkan dari mana pendanaan tersebut akan berasal. Rencana tersebut juga menyebutkan kesepakatan mineral antara AS dan Ukraina yang diharapkan Trump akan ditandatangani pada hari Kamis.

Komponen lain dari proposal ini, menurut Axios, melibatkan penetapan area di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporozhye sebagai wilayah netral di bawah administrasi AS.

Reaksi Ukraina dan Rusia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali menolak untuk menyerahkan wilayah mana pun kepada Rusia dan terus mendesak AS serta sekutu lainnya untuk memberikan dukungan militer yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Moskow telah menyatakan bahwa status Krimea-yang bergabung dengan Rusia pada 2014 setelah referendum yang diadakan setelah kudeta yang didukung Barat di Kyiv-dan empat wilayah Ukraina lainnya yang memilih untuk bergabung dengan Rusia pada 2022, tidak dapat dinegosiasikan.

Pejabat Rusia bersikeras bahwa setiap perjanjian damai harus menangani “akar penyebab” konflik. Putin juga mengatakan bahwa gencatan senjata yang layak akan membutuhkan negara-negara Barat untuk menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina.

Putin telah menyatakan dukungannya secara prinsip terhadap proposal gencatan senjata 30 hari yang diajukan oleh AS, namun menekankan bahwa rincian lebih lanjut perlu dibahas dan bahwa setiap gencatan senjata harus membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng.

“Kami setuju dengan proposal untuk menghentikan pertempuran, tetapi kami berasumsi bahwa gencatan senjata harus mengarah pada perdamaian yang langgeng dan menghilangkan akar penyebab krisis,” kata Putin.

Washington dilaporkan mengharapkan Kyiv untuk merespons proposal tersebut selama pertemuan multinasional di London pada Rabu.

Baik Witkoff maupun Menteri Luar Negeri Marco Rubio akan melewatkan acara tersebut, dengan Jenderal Keith Kellogg, utusan Trump lainnya yang fokus pada Ukraina, memimpin delegasi AS. Witkoff diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Moskow untuk pertemuan lanjutan dengan Putin.

Rubio memperingatkan pekan lalu bahwa AS dapat meninggalkan inisiatif perdamaian dan “beralih” ke isu lain jika negosiasi gagal. Trump mengatakan pada hari Senin bahwa ada “peluang bagus untuk menyelesaikan masalah” minggu ini.

Sementara itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa komentar dari Barat terhadap proposal perdamaian Putin sebagian besar “tidak konstruktif.”

“Sejumlah besar (komentar). Reaksi resmi, pernyataan resmi. Bersifat tidak konstruktif,” tegasnya.

Peskov juga menekankan bahwa tidak ada kesiapan atau keterbukaan untuk inisiatif damai dari pihak Barat. “Tidak ada kesiapan atau keterbukaan untuk inisiatif damai dari pihak Barat kolektif,” katanya.

(luc/luc)

23/04/2025 21:30
Trump Beri Sinyal Akhiri Perang Dagang, Bakal Pangkas Tarif Impor untuk China – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, memberikan sinyal pemangkasan tarif secara drastis terhadap seluruh produk impor asal China.

Sinyal itu diungkap Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Rabu (23/4/2025).

Kendati tarif tinggi atas barang-barang dari China akan turun secara substansial, tetapi Trump menegaskan penurunan tarif tersebut tidak akan menjadi nol persen.

“Tarifnya akan turun secara signifikan, tapi tidak akan menjadi nol,” kata Trump di Washington, dikutip dari The Guardian.

“Kami akan bersikap sangat baik, mereka juga akan bersikap sangat baik, dan kita lihat nanti apa yang terjadi,” lanjutnya.

Trump menyadari penerapan tarif impor sebesar 145 persen terhadap China sangat besar. Oleh karenanya ia mengatakan nantinya tarif impor terhadap China tidak akan sebesar 145 persen.

Trump juga berniat menarik China untuk menjalin kerja sama.

Trump menilai kerja sama dengan China akan membuat atmosfer perdagangan menjadi lebih ideal.

“145 persen itu sangat tinggi dan tidak akan setinggi itu. Tidak akan mendekati angka itu. Itu akan turun secara signifikan. Tapi tidak akan nol,” kata Trump.

Pernyataan Trump tersebut merupakan respons atas komentar sebelumnya pada hari Selasa oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, yang mengatakan bahwa tarif tinggi secara efektif telah menghentikan perdagangan antar kedua negara.

Bessent mengatakan penurunan tarif terhadap China bukanlah untuk memutuskan hubungan yang keras atau pemisahan total antara Amerika Serikat dan China.

Namun untuk menyeimbangkan kembali perdagangan yang telah terjalin antara Amerika Serikat dan China.

Mengingat beberapa pekan terakhir pasar saham dan obligasi AS terus bergejolak buntut perang tarif besar-besaran antara Trump dan Jinping.

China Tolak Tunduk

Pasca pernyataan tersebut dirilis, sejauh ini pemerintah Tiongkok belum menanggapi berita tersebut, justru mereka terus-menerus mengkritik tarif Trump.

Di platform media sosial Tiongkok, Weibo, pernyataan Trump menjadi tren dengan berbagai tagar termasuk “Trump mengakui kekalahan”.

Portal berita pemerintah, China Daily, bahkan menggambarkannya sebagai “lambang proteksionisme populis agenda MAGA”, dan mengganggu stabilitas perdagangan global.

Sebagai informasi, aksi saling lempar tarif impor antara China dan AS bermula dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan tarif resiprokal atau tarif timbal balik sebesar 34 persen.

Sebagai bentuk balasan Komite Tarif Dewan Negara China turut menerapkan tarif 34 persen atas produk-produk asal AS.

Ketegangan yang semakin berlanjut akhirnya mendorong AS untuk menjatuhkan tarif 245 persen ke China.

Dengan rincian mencakup tarif timbal balik terbaru sebesar 125 persen, tarif sebesar 20 persen untuk mengatasi krisis fentanyl.

Serta tarif 7,5 persen dan 100 persen pada barang-barang tertentu untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Kendati AS menjatuhkan tarif lebih tinggi ke China, namun dalam forum itu Lin menegaskan bahwa negaranya tak akan tunduk.

“Tiongkok tidak akan peduli jika Amerika Serikat terus memainkan permainan angka tarif,” kata juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian.

“China tidak ingin berperang dagang dengan AS, tetapi sama sekali tidak takut jika AS bersikeras memprovokasi,” imbuhnya.

China Ancam Negara yang Negosiasi Tarif ke AS

Lebih lanjut, pemerintah China di bawah pimpinan Xi Jinping mengancam akan menjatuhkan sanksi balasan kepada negara-negara yang melakukan negosiasi terhadap kenaikan tarif impor Amerika Serikat (AS).

Tak dijelaskan secara rinci sanksi apa yang akan diterapkan Jinping kepada negara-negara yang melakukan negosiasi terhadap kenaikan tarif Trump.

Namun Kementerian Perdagangan China menegaskan bahwa Tiongkok akan mengambil tindakan balasan dan timbal balik yang tegas.

Ancaman ini dilontarkan Jinping setelah munculnya laporan bahwa AS berencana menggunakan negosiasi tarif untuk menekan puluhan negara agar memberlakukan hambatan baru pada perdagangan dengan China.

“China dengan tegas menentang pihak manapun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China. Jika ini terjadi, China tidak akan pernah menerimanya dan akan dengan tegas mengambil tindakan balasan,” kata juru bicara Kementerian Perdagangan China, dikutip dari BBC International.

Tak hanya melontarkan ancaman, China juga memperingatkan negara-negara agar tidak lembek menghadapi perang tarif Trump.

Meski Tiongkok menghormati semua pihak yang menyelesaikan perbedaan ekonomi dan perdagangan dengan AS melalui konsultasi dengan kedudukan yang setara.

Akan tetapi jika tarif Trump diterima begitu saja oleh negara-negara lain, hal itu bisa mendorong negara kuat seperti AS berlaku seenaknya, melanggar aturan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia).

China melihat bahwa negosiasi bilateral tarif antara AS dan negara-negara lain merupakan strategi untuk memecah solidaritas internasional dalam menghadapi perang dagang.

Terlebih sejumlah negara yang mencari kesepakatan dengan AS dengan mengorbankan kepentingannya bersama China.

Alasan tersebut yang membuat China murka, memandang ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat keadilan dagang global.

“Kedamaian tidak akan mendatangkan perdamaian, dan kompromi tidak akan mendatangkan rasa hormat,” tegas Kementerian Perdagangan China.

“Mendahulukan kepentingan pribadi yang bersifat sementara dan mengorbankan kepentingan pihak lain, sama saja dengan mencari kulit harimau (cari gara-gara),” lanjut pernyataan tersebut.

(Tribunnews.com / Namira)

23/04/2025 21:26
Kenaikkan harga emas katrol jumlah transaksi di Pegadaian Padang

ANTARA – Harga emas yang kian melambung usai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan kenaikan tarif bea masuk impor AS ke negara-negara mitra dagangnya pada 2 April 2025, justru berdampak positif terhadap transaksi emas. Sebagaimana yang terjadi di Pegadaian Cabang Tarandam, Kota Padang, Sumatera Barat, yang mencatatkan kenaikkan penjualan emas dibanding kuartal pertama 2025. (Melani Friati/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)

23/04/2025 21:04