Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Apple-Instagram Ngaku Diperas Minta Tolong Trump, Begini Kronologinya

    Apple-Instagram Ngaku Diperas Minta Tolong Trump, Begini Kronologinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Apple dan Meta (induk usaha Facebook, Instagram, dan WhatsApp) baru saja dikenai dengan dari Uni Eropa dengan nilai total US$ 800 juta (Rp 13,5 triliun. Denda jumbo tersebut membuat petinggi Apple dan Meta gerah hingga meminta tolong Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Denda dan hukuman lain yang dijatuhkan Uni Eropa ke Apple dan Meta adalah bagian dari rangkaian langkah tegas Komisi Uni Eropa untuk mengadang dominasi perusahaan teknologi di ruang digital. Uni Eropa melakukan penertiban lewat aturan Digital Markets Act (DMA), sebuah regulasi baru yang dirancang untuk menciptakan persaingan sehat di pasar digital.

    Tujuan utamanya untuk mengatur perusahaan-perusahaan teknologi besar yang disebut “gatekeepers” agar tidak menyalahgunakan posisi dominannya di pasar digital.

    Digital Markets Act adalah regulasi Uni Eropa yang mulai diimplementasikan secara penuh pada Maret 2024.

    Sebuah perusahaan dikategorikan sebagai gatekeeper jika memenuhi beberapa kriteria. Pertama, omzet tahunan mereka di Eropa minimal 7,5 miliar euro selama tiga tahun terakhir, atau kapitalisasi pasar lebih dari 75 miliar euro.

    Kedua, memiliki platform inti, seperti mesin pencari, jejaring sosial, layanan perpesanan, atau toko aplikasi dengan lebih dari 45 juta pengguna bulanan aktif dan 10.000 pengguna bisnis tahunan di Uni Eropa.

    Selain itu, perusahaan menempati posisi dominan dan stabil di pasar selama tiga tahun berturut-turut.

    DMA menetapkan sejumlah larangan dan kewajiban bagi gatekeeper, di antaranya, tidak boleh memprioritaskan produk mereka sendiri di platform (self-preferencing). Perusahaan juga wajib mengizinkan interoperabilitas dengan layanan pesaing.

    Selain itu, tidak boleh memaksa pengguna untuk menggunakan layanan tertentu, seperti sistem pembayaran milik sendiri. Dan Harus memungkinkan pengguna untuk menghapus aplikasi bawaan.

    Gatekeeper yang melanggar DMA dapat dikenakan denda hingga 10% dari omzet global tahunan, dan hingga 20% untuk pelanggaran berulang. Dalam kasus yang berat, Uni Eropa bahkan dapat memaksa perusahaan untuk membubarkan bagian bisnis tertentu.

    Pada September 2023, Komisi Eropa untuk pertama kalinya menetapkan enam gatekeeper, termasuk di antaranya Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft, di bawah DMA.

    Beda DMA dan DSA

    Selain DMA, Uni Eropa memberlakukan juga Digital Services Act (DSA). Kedua aturan ini dirancang untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan adil bagi seluruh pengguna dan pelaku usaha di Eropa.

    Kedua aturan ini saling melengkapi, tetapi memiliki fokus dan tujuan yang berbeda.

    DSA fokus pada keselamatan pengguna dan perlindungan hak-hak digital. Undang-undang ini menetapkan aturan bagi layanan digital, khususnya platform online seperti ecommerce, jejaring sosial, platform berbagi konten, toko aplikasi, dan layanan akomodasi online.

    Foto: REUTERS/Dado Ruvic
    REFILE – CLARIFYING CAPTION Silhouettes of mobile users are seen next to a screen projection of Instagram logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic

    Platform yang sangat besar, dengan lebih dari 45 juta pengguna bulanan di UE, wajib memenuhi standar tertinggi dalam regulasi ini.

    Mengutip laman resminya, aturan DSA ingin memastikan bahwa dunia digital aman, transparan, dan bertanggung jawab, melindungi pengguna dari konten ilegal dan penyalahgunaan algoritma.

    Pada September 2024 lalu, Apple mendapat peringatan keras dari regulator antimonopoli Uni Eropa. Peringatan tersebut meminta agar Apple untuk membuka akses perangkat lunak miliknya ke para pesaing, atau ancaman denda menanti.

    Regulator yang berbasis di Brussels itu akan menentukan bagaimana Apple menyediakan interoperabilitas yang efektif dengan fungsionalitas seperti notifikasi, pemasangan perangkat, dan konektivitas.

    Proses kedua menyangkut bagaimana Apple menangani permintaan interoperabilitas yang diajukan oleh pengembang dan pihak ketiga untuk iOS dan iPadOS. Perusahaan diminta untuk memastikan proses yang transparan, tepat waktu, dan adil.

    Namun, enam bulan kemudian Apple gagal mematuhi permintaan Komisi tersebut.

    Minta tolong Trump

    Apple didenda oleh Komisi Eropa sebesar 500 juta euro (Rp 9,6 triliun). Para pejabat mengatakan bahwa Apple gagal mematuhi kewajiban “anti-pengaturan” di bawah DMA.

    Apple diharuskan untuk mengizinkan pengembang secara bebas menginformasikan kepada pelanggan tentang penawaran alternatif di luar App Store.

    Apple mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka berencana untuk mengajukan banding atas denda Uni Eropa sambil melanjutkan diskusi dengan Komisi.

    CEO Meta Mark Zuckerberg memperkenalkan Orion AR Glasses saat ia menyampaikan pidato utama selama acara tahunan Meta Connect di kantor pusat perusahaan di Menlo Park, California, AS, 25 September 2024. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

    “Pengumuman hari ini adalah contoh lain dari Komisi Eropa yang secara tidak adil menargetkan Apple dalam serangkaian keputusan yang buruk bagi privasi dan keamanan pengguna kami, buruk bagi produk, dan memaksa kami untuk memberikan teknologi kami secara gratis,” kata Apple dikutip dari CNBC Internasional.

    Sementara itu, Meta didenda 200 juta euro (Rp 3,8 triliun). Komisi Uni Eropa menemukan bahwa Meta secara ilegal mengharuskan pengguna untuk menyetujui pembagian data mereka dengan perusahaan atau membayar layanan bebas iklan.

    Hal ini sebagai tanggapan atas pengenalan Meta atas tingkat langganan berbayar untuk Facebook dan Instagram pada November 2023.

    Joel Kaplan, kepala urusan global Meta, mengatakan bahwa Komisi tersebut berusaha untuk melumpuhkan bisnis asal Amerika. Sementara mengizinkan perusahaan-perusahaan China dan Eropa lain untuk beroperasi dengan standar yang berbeda.

    “Ini bukan hanya tentang denda. Komisi yang memaksa kami untuk mengubah model bisnis kami secara efektif membebankan tarif miliaran dolar kepada Meta sambil mengharuskan kami untuk menawarkan layanan yang lebih rendah,” kata Kaplan.

    “Dan dengan membatasi iklan yang dipersonalisasi secara tidak adil, Komisi Eropa juga merugikan bisnis dan ekonomi Eropa,” imbuhnya.

    Di satu sisi, ByteDance, pemilik TikTok, kalah dalam gugatan di pengadilan Uni Eropa pada Juli 2024. Gugatan itu terkait digolongkannya TikTok sebagai gatekeeper dalam aturan terkait pasar digital di wilayah tersebut.

    Dari UU Pasar Digital Uni Eropa, gatekeeper adalah platform yang punya posisi sangat dominan. Menurut para hakim, Bytedance telah memenuhi ambang batas terkait aturan tersebut. Mulai dari nilai pasar global, jumlah pengguna TikTok di Eropa, dan ambang batas periode penguasaan pasar.

    Bytedance menyatakan kecewa dengan keputusan tersebut. Namun tetap berjanji akan mengambil langkah mematuhi kewajiban relevan dari aturan tersebut.

    “Sekarang kami akan melakukan evaluasi langkah selanjutnya, kami mengambil langkah mematuhi kewajiban relevan aturan sebelum tenggat Maret,” jelas perusahaan.

    Bytedance mengatakan hasil pengadilan bisa melemahkan tujuan UU Pasar Digital. Yakni akan melindungi lebih dulu perusahaan dominan dari pesaing baru seperti TikTok yang tidak punya posisi kuat, dikutip dari Reuters.

    Raksasa teknologi itu masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding ke pengadilan tertinggi di Eropa.

     

    (dem/dem)

  • Kremlin Sebut Pernyataan Presiden Trump Soal Krimea Sejalan dengan Posisi Rusia

    Kremlin Sebut Pernyataan Presiden Trump Soal Krimea Sejalan dengan Posisi Rusia

    JAKARTA – Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai Krimea bukanlah topik diskusi sepenuhnya sejalan dengan posisi Rusia.

    “Hal ini sepenuhnya sejalan dengan pemahaman kami dan dengan apa yang telah kami katakan selama ini,” kata Peskov dalam konferensi pers, dilansir dari TASS 25 April.

    Sebelumnya, Presiden Trump Presiden Volodymyr Zelensky kembali bentrok pada Hari Rabu terkait upaya untuk mengakhiri perang tiga tahun di Ukraina, dengan Pemimpin Amerika Serikat menegur Pemimpin Kyiv lantaran menolak mengakui mengakui pendudukan Rusia atas Krimea.

    Presiden Zelensky pada Hari Selasa menegaskan kembali, Ukraina tidak akan pernah menyerahkan Krimea kepada Rusia, yang merebut kendali semenanjung tersebut pada tahun 2014 dalam sebuah tindakan yang dikutuk secara internasional.

    “Tidak ada yang perlu dibicarakan di sini. Ini bertentangan dengan konstitusi kita,” katanya, dikutip dari Reuters.

    Presiden Trump, yang sempat berdebat sengit dengan Presiden Zelensky di Ruang Oval Gedung Putih Maret lalu, menyebut pernyataan itu menghasut dan membuat perdamaian semakin sulit dicapai.

    Dalam unggahan di media sosial Dia menuliskan, Krimea telah hilang bertahun-tahun yang lalu “dan bahkan bukan topik pembicaraan.”

    Presiden Trump, yang berjanji selama kampanye pemilihannya untuk mengakhiri perang dalam 24 jam pertama setelah kembali ke Gedung Putih, menegur Presiden Zelensky dan mengatakan di Truth Social, AS berusaha menghentikan pembunuhan di Ukraina dan mereka “sangat dekat dengan kesepakatan” untuk perdamaian.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Trump, JD Vance, mengatakan sudah waktunya bagi Rusia dan Ukraina untuk menyetujui proposal perdamaian AS “atau Amerika Serikat akan meninggalkan proses ini,” menggemakan peringatan dari Presiden Trump minggu lalu.

    Berbicara kepada wartawan di India, Wapres Vance mengatakan proposal tersebut menyerukan pembekuan batas teritorial “pada tingkat tertentu yang mendekati keadaan saat ini” dan “penyelesaian diplomatik jangka panjang yang diharapkan akan mengarah pada perdamaian jangka panjang.”

    “Satu-satunya cara untuk benar-benar menghentikan pembunuhan adalah bagi kedua belah pihak untuk meletakkan senjata mereka, membekukan hal ini,” katanya.

    Seorang mantan pejabat Barat yang mengetahui usulan AS tersebut mengatakan, usulan tersebut juga menyerukan pengakuan atas pencaplokan Krimea oleh Rusia.

  • Apindo Minta Pemerintah Tak Cuma Andalkan Negosiasi untuk Hadapi Tarif Trump

    Apindo Minta Pemerintah Tak Cuma Andalkan Negosiasi untuk Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha menyebut gerak cepat dan proaktif pemerintah untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait tarif timbal balik alias tarif resiprokal merupakan dukungan nyata untuk industri dalam negeri. Namun, pemerintah juga perlu melakukan berbagai upaya alternatif lain untuk mengantisipasi dinamika kebijakan perdagangan AS.  

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani melihat langkah ini sebagai dukungan nyata pemerintah terhadap kepentingan menciptakan daya saing yang terbaik bagi pelaku usaha. Begitu pun dengan produk ekspor Indonesia di pasar Negara Paman Sam.

    Namun, Shinta menekankan dunia usaha juga harus melihat perkembangan dari negosiasi tarif yang dikenakan AS untuk Indonesia. Menurutnya, dunia usaha perlu mengetahui sejauh mana Indonesia bisa memperoleh liberalisasi atau penurunan tarif yang diinginkan di pasar AS dengan berbagai trade off yang ditawarkan pemerintah ke pada AS.

    “Secara realistis, kita tidak bisa berharap banyak atau tergantung pada pencapaian kesepakatan dalam negosiasi yang sedang berjalan,” kata Shinta kepada Bisnis, Jumat (25/4/2025).

    Misalnya saja, kata Shinta, volatilitas kebijakan perdagangan AS yang sangat tinggi dan bukan hanya kebijakan tarif yang tak konsisten. Namun, juga ada hal-hal lain yang diformulasikan dan diputuskan menteri Presiden AS Donald Trump, menteri keuangan (menkeu) AS dan United States Trade Representative (USTR) yang dinilai tidak selalu sejalan dengan apa yang akhirnya diputuskan oleh Trump, ataupun sebaliknya.

    “Kita juga lihat bahwa negara-negara yang sebelumnya sudah berhasil menciptakan kesepakatan dengan Trump seperti Meksiko, Kanada, Korea, dan Singapura akhirnya juga tetap dikenakan terkena tarif tambahan oleh AS,” imbuhnya.

    Dia pun mengimbau agar pemerintah Indonesia juga harus siap mengantisipasi berbagai faktor jika kesepakatan yang dicapai tidak sesuai harapan atau tidak diindahkan oleh AS.

    Dalam hal ini, Indonesia harus tetap melakukan berbagai upaya alternatif untuk menstabilkan ekspor, stabilitas makro, dan kinerja pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

    “Kami mendorong pemerintah agar jangan hanya fokus pada penciptaan bilateral deal dengan AS, tapi harus terlebih fokus dalam mempercepat realisasi upaya penciptaan stabilitas makro, stimulus kinerja ekspor, dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” tuturnya.

    Butuh Stimulus

    Lebih lanjut, Shinta menuturkan, saat ini dunia usaha membutuhkan stimulus percepatan simplifikasi regulasi usaha dan peningkatan efisiensi biaya berusaha di Indonesia seperti perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Dia berharap stimulus ini bisa dapat segera direalisasikan oleh pemerintah. Sebab, untuk menjamin peningkatan daya saing usaha dan produk nasional di pasar dalam dan luar negeri atau daya saing ekspor.

    Apalagi, lanjut dia, tanpa adanya simplifikasi regulasi dan peningkatan efisiensi biaya berusaha, Indonesia akan sangat sulit melakukan pengalihan pasar ekspor.

    “Jangankan pengalihan pasar ekspor, produk-produk industri kita pun bisa kalah saing dan terhimpit oleh produk-produk impor di pasar dalam negeri bila kita tidak memiliki iklim usaha yang memungkinkan industri-industri di dalam negeri memproduksi berbagai barang/jasa secara cost-efficient,” tuturnya.

    Di sisi lain, jika berbicara terkait peralihan ekspor, Shinta menilai hal ini nyatanya tidak semudah bisa dilakukan. Pasalnya, tidak semua produk ekspor bisa segera dijual ke negara lain.

    Bukan hanya itu, tidak semua negara juga bisa menyerap produk ekspor nasional yang teralihkan/tidak bisa diserap pasar AS imbas kenaikan tarif.

    Di samping kebijakan nontarif atau nontariff measures (NTMs), Shinta mengatakan, hambatan perdagangan yang menyebabkan peralihan ekspor tidak dapat dengan cepat atau dengan mudah dilakukan oleh pelaku usaha (eksportir) nasional seperti karakter permintaan pasar-pasar alternatif yang berbeda.

    Kemudian, daya serap atau daya beli pasar yang juga berbeda hingga perbedaan peran pembeli dalam memfasilitasi ekspor Indonesia ke negara tujuan.

    Maka dari itu, eksportir nasional perlu banyak dukungan dari pemerintah secara finansial dan non-finansial untuk bisa memanfaatkan potensi pasar-pasar alternatif untuk memaksimalkan kinerja ekspor dengan memanfaatkan pasar non-tradisional atau melakukan peralihan ekspor, jika AS mempertahankan kebijakan tarifnya.

    Meski demikian, sambung dia, peralihan ekspor ini pun tidak bisa dengan cepat dilakukan lantaran eksportir nasional juga perlu melihat potensi berbagai pasar alternatif yang mungkin sebelumnya belum pernah dijajaki.

    “Sehingga tentu perlu waktu untuk mempelajari pasar dan menciptakan trust dengan rekan usaha di negara baru. Jadi jangan dianggap peralihan ekspor itu bisa mudah atau cepat,” ujarnya.

    Apalagi di tengah dinamika global membuat peralihan perdagangan juga akan semakin sulit dilakukan. Maksudnya, semua negara memiliki kepentingan yang sama dengan Indonesia sehingga semua negara juga berusaha untuk melakukan diversifikasi ekspor dan mengalihkan ekspor dari AS ke negara lain.

    “Jadi persaingan dagang semakin tinggi di pasar global. Risiko proteksionisme terhadap perdagangan/ekspor dari negara lain juga sangat tinggi karena semua negara khawatir negaranya kebanjiran impor yang di-dumping negara lain,” ungkapnya.

    Imbasnya, mau tak mau pemerintah di semua negara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dumping, subsidi perdagangan, dan lonjakan impor yang merugikan industri, serta persaingan pasar.

    Dengan kata lain, semua negara akan berupaya menjaga dan mengendalikan volume perdagangan dengan berbagai instrumen.

    “Karena itu, ekspor Indonesia sebaiknya diekspor secara kompetitif karena memiliki tingkat efisiensi produksi yang tinggi,” pungkasnya.

  • Teror Bom Guncang Rusia, Tewaskan Jenderal Senior Moskow Jelang Lawatan Trump Ke Kremlin – Halaman all

    Teror Bom Guncang Rusia, Tewaskan Jenderal Senior Moskow Jelang Lawatan Trump Ke Kremlin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat militer senior Rusia dilaporkan tewas usai Moskow diguncang teror bom, Jumat (25/4/2025).

    Menurut pernyataan resmi pihak berwenang Rusia, jenderal senior yang tewas tersebut adalah Jenderal Yaroslav Moskalik yang saat ini menjabat sebagai wakil kepala Direktorat Operasi Utama pada Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia.

    Dikutip dari The Guardian, Yaroslav Moskalik tewas setelah menjadi korban ledakan bom misterius, menjelang Vladimir Putin memulai pertemuan penting di Kremlin dengan utusan khusus Donald Trump, Steve Witkoff.

    Komite Investigasi Rusia mengatakan bom misterius itu merupakan alat peledak rakitan isi pecahan logam yang dipasang di bawah mobil Volkswagen Golf milik Moskalik. 

    Tak dirinci jenis bubuk logam apa yang dimasukan dalam bom rakitan itu, namun para penyelidik memperkirakan hasil ledakan itu setara dengan 300 gram TNT.

    Imbas ledakan dahsyat itu, jenderal Yaroslav Moskalik bahkan sampai terlempar “beberapa meter”.

    Sementara kendaraan yang diparkir di samping mobil-mobil lain di dalam kawasan permukiman di sebelah blok apartemen bertingkat tinggi, terbakar habis setelah ledakan.

    Kematian Jenderal Yaroslav Moskalik menambah daftar panjang pejabat militer Rusia yang menjadi sasaran serangan dalam beberapa tahun terakhir. 

    Sejauh ini otoritas Rusia belum mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. 

    Sementara, beberapa sumber menyebutkan serangan ini merupakan ulah kelompok oposisi dalam negeri atau elemen militan yang tidak puas dengan kebijakan militer Rusia di Ukraina dan Suriah.

    Bukan Kali Pertama

    Pasca-insiden ini terjadi, pihak berwenang Rusia berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan membawa pelaku ke pengadilan, mengingat kejadian seperti bukan kali pertama yang dialami Moskow.

    Desember lalu, sebuah serangan bom turut menewaskan Letnan Jenderal Igor Kirillov, yang menjabat sebagai komandan Pasukan Pertahanan Radiologi, Kimia, dan Biologi Rusia (RChBZ). 

    Ia dibunuh bersama seorang ajudannya saat mereka keluar dari sebuah gedung di Moskow.

    Para penyelidik Rusia menuding serangan tersebut dilakukan oleh dinas khusus Ukraina dengan melibatkan alat peledak yang disembunyikan di dalam skuter listrik, yang ditempatkan di sebelah pintu masuk dan dipantau melalui kamera yang dipasang di mobil yang diparkir.

    Teror Bom Terjadi saat Lawatan Trump ke Kremlin

    Sebagai informasi, kematian Letnan Jenderal Yaroslav Moskalik dalam ledakan bom mobil di Balashikha menjadi sangat mencolok karena bertepatan dengan kunjungan Steve Witkoff, utusan khusus Presiden AS Donald Trump, ke Moskow. 

    Kunjungan ini bertujuan membahas inisiatif perdamaian yang diprakarsai Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

    Sejumlah pihak khawatir bahwa pembunuhan ini bisa dianggap sebagai bentuk sabotase terhadap proses diplomasi damai yang sedang dijajaki.

    Atau bahkan sebagai pesan politik dari pihak-pihak yang menolak perdamaian.

    Imbas teror ini menciptakan iklim ketidakpercayaan, yang berpotensi membuat proses negosiasi menjadi lebih sulit, terutama jika Rusia menganggap itu bukan kebetulan semata.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • AS Ingin Reformasi Bank Dunia & IMF, Ini Bocorannya

    AS Ingin Reformasi Bank Dunia & IMF, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menyampaikan usulan perombakan besar-besaran terhadap Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan juga Bank Dunia (World Bank).

    Namun, Bessent menegaskan AS tetap berkomitmen untuk mempertahankan peran kepemimpinannya di lembaga-lembaga tersebut.

    Dilansir dari New York Times, Jumat (25/4/2025), komentar tersebut diungkapkan Bessent dalam pidatonya di sela-sela pertemuan musim semi IMF dan World Bank. Komentar ini juga muncul pada saat para pembuat kebijakan khawatir AS akan menarik diri sepenuhnya dari dua lembaga tersebut.

    Amerika Serikat seperti diketahui telah mengubah sistem perdagangan global dalam beberapa bulan terakhir, dan pandangan pemerintahan AS tentang perubahan iklim, pembangunan internasional, dan ekuitas ekonomi sering kali bertentangan dengan pandangan negara-negara lain yang menjadi pemegang saham di IMF maupun World Bank.

    Pada hari Selasa, IMF juga menurunkan prospek pertumbuhannya secara global dan di Amerika Serikat sebagai akibat dari tarif tinggi yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

    Laporan ini nampaknya dilihat AS sebagai langkah yang kurang mengesankan, apalagi mengingat Negeri Paman Sam merupakan salah satu ‘pemegang saham’ besar di sana.

    Seperti diketahui, kebijakan tarif impor itu memicu ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, dua negara dengan kapasitas ekonomi terbesar di dunia, mengancam akan membebani produksi tahun ini dan tahun depan.

    Bessent sendiri membela tindakan perdagangan pemerintahan Trump dan meminta China untuk mengekang praktik ekonomi yang menurutnya mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Dia mencatat Amerika Serikat terlibat dalam pembicaraan perdagangan dengan puluhan negara dan menyatakan optimisme bahwa negosiasi ini akan membantu menyeimbangkan kembali ekonomi dunia dan membuat sistem perdagangan global lebih adil.

    (hal/hns)

  • Pejabat Senior Israel Bocorkan Informasi Rahasia, Termasuk Informasi Rencana Israel Serang Iran – Halaman all

    Pejabat Senior Israel Bocorkan Informasi Rahasia, Termasuk Informasi Rencana Israel Serang Iran – Halaman all

    Pejabat Senior Israel Bocorkan Informasi Rahasia, Termasuk Persiapan Rencana Serang Iran

    TRIBUNNEWS.COM- Tentara Israel telah membuka penyelidikan terhadap kebocoran dokumen militer sensitif baru-baru ini oleh anggota Skuadron 69 angkatan udara, yang mencakup persiapan untuk serangan potensial terhadap Iran. 

    Data tersebut diunggah ke Click Portal, sistem manajemen berkas yang digunakan oleh tentara Israel, oleh anggota skuadron angkatan udara elit, menurut laporan Haaretz .

    Sistem ini paling sering digunakan untuk berkas dan data yang tidak diklasifikasikan. Siapa pun yang memiliki akses ke Click Portal dapat melihat dokumen yang bocor, termasuk ratusan ribu anggota cadangan, veteran, dan rekrutan. 

    “Materi yang diunggah oleh perwira senior dapat diakses oleh semua pengguna. Beberapa berkas telah dipindai dan diunggah menggunakan [aplikasi China] CamScanner, aplikasi pemindai dokumen seluler yang sebelumnya dihapus dari Google Play Store karena kerentanan keamanan,” kata laporan tersebut.

    “Dokumen-dokumen ini mencakup ringkasan investigasi keselamatan dan jadwal untuk berbagai acara mendatang, termasuk yang dirahasiakan seperti pengarahan tentang status kesiapan tempur menjelang potensi serangan terhadap Iran. Menurut catatan sistem, beberapa dokumen ini diunggah oleh komandan skuadron sendiri,” tambahnya. 

    Beberapa berkas memuat presentasi pelatihan rahasia untuk penggunaan persenjataan rahasia dan metode untuk menangani persenjataan musuh.

    Tidak ada kerusakan yang terjadi dan berkas telah dihapus dari sistem. 

    Namun, insiden tersebut telah memicu kekhawatiran atas “kerentanan yang mengkhawatirkan” pada sistem komputasi awan yang digunakan oleh militer, seperti Click Portal. 

    “Ini melanggar dua prinsip dasar doktrin keamanan informasi IDF: pemisahan berbagai bagian pasukan, dan kerahasiaan informasi pasukan,” kata pakar keamanan kepada Haaretz .

    Para pejabat angkatan udara terkejut bahwa pelanggaran itu terjadi dari unit elit, yang terlibat dalam pembunuhan kepala Hizbullah Hassan Nasrallah tahun lalu.

    Kepala angkatan udara saat ini, Tomer Bar, sebelumnya adalah anggota Skuadron 69.

    Seorang juru bicara Israel mengatakan insiden itu adalah “masalah serius yang segera ditangani,” seraya menambahkan bahwa “Investigasi menyeluruh sedang dilakukan, dipimpin oleh Kepala Departemen Keamanan Informasi bekerja sama dengan angkatan udara.”

    Kebocoran tersebut muncul di tengah laporan bahwa Israel sedang mempersiapkan serangan potensial terhadap fasilitas nuklir Iran.

    Laporan New York Times (NYT) minggu lalu mengutip sumber yang mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump menolak usulan Israel untuk melakukan serangan gabungan terhadap fasilitas nuklir Iran. 

    Menurut laporan NYT, usulan serangan Israel memuat sejumlah opsi untuk sejumlah skenario, termasuk satu skenario yang melibatkan pasukan komando Israel yang melakukan operasi darat terhadap fasilitas nuklir Iran dengan dukungan jet tempur AS.

    Sehari kemudian, sejumlah pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah Israel “tidak menutup kemungkinan” untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran dalam waktu dekat.

    Menteri luar negeri Israel membantah laporan bahwa rencana semacam itu sedang dibuat dalam wawancara baru-baru ini. 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Saking Marahnya Trump Sampai Tegur Putin Pakai Nama Depan

    Saking Marahnya Trump Sampai Tegur Putin Pakai Nama Depan

    Jakarta –

    Amarah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluap ke Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan Trump sampai menegur Putin dengan nama depan. Apa masalahnya?

    Dirangkum detikcom dilansir Reuters, Jumat (25/4/2025), Donald Trump marah karena Rusia melancarkan serangan terbaru yang menewaskan sedikitnya 12 orang di Kyiv, ibu kota Ukraina. Trump melontarkan teguran yang tergolong langka kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, yang berbunyi: “Vladimir, STOP!”

    Serangan rudal dan drone Moskow yang tak hanya merenggut korban jiwa, tapi juga melukai sekitar 90 orang lainnya di area Kyiv itu, disebut Trump sebagai serangan yang “tidak perlu” dan “sangat tidak tepat waktunya” ketika sang Presiden AS itu sedang mendorong perdamaian.

    Gempuran terbaru Rusia, yang tercatat sebagai serangan terbesar yang melanda ibu kota Ukraina sepanjang tahun ini, telah menghancurkan bangunan-bangunan dan memicu kebakaran di area tersebut. Para petugas penyelamat masih berusaha mengevakuasi jenazah korban dari reruntuhan sekitar 12 jam kemudian.

    Serangan itu terjadi pada momen kritis dalam perang Rusia di Ukraina, yang dimulai dengan invasi skala penuh Moskow awal tahun 2022 lalu. Baik Kyiv maupun Moskow berusaha menunjukkan kepada Trump bahwa mereka membuat kemajuan menuju tujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang cepat.

    “Saya tidak senang dengan serangan Rusia di KYIV. Tidak perlu, dan sangat tidak tepat waktunya. Vladimir, STOP! Sebanyak 5.000 tentara tewas dalam seminggu. Mari kita wujudkan Kesepakatan Damai!” tegas Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social, menyebut nama depan Presiden Rusia.

    Gedung Putih Ancam Setop Upaya Damai

    Donald Trump dan Vladimir Putin. (dok Reuters)

    Gedung Putih mengancam akan menghentikan upaya perdamaian jika tidak ada kemajuan yang dicapai dalam waktu dekat. Trump juga mencela Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terkait komentarnya menegaskan Kyiv tidak akan mengakui pendudukan Rusia atas Crimea.

    Saat ditanya apakah menurutnya Putin akan mendengarkan seruannya untuk menghentikan serangan rudal ke Ukraina, Trump menjawab: “Iya.”

    Dia juga mengatakan bahwa dirinya memiliki “tenggat waktu sendiri” untuk mewujudkan penyelesaian damai antara Rusia dan Ukraina, namun tanpa menyebutkan secara spesifik soal tenggat waktu tersebut.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya melancarkan serangan besar-besaran semalam terhadap kompleks industri militer Ukraina, dengan menggunakan senjata presisi tinggi jarak jauh berbasis udara, darat dan laut, serta menggunakan drone.

    Sementara Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina, Andrii Sybiha, mengatakan via media sosial X bahwa “serangan-serangan brutal” itu menunjukkan Rusia-lah, bukan Ukraina, yang menjadi hambatan bagi perdamaian.

    Menurut laporan Angkatan Udara Ukraina via Telegram, militer Rusia telah meluncurkan 145 drone dan 70 rudal, termasuk 11 rudal balistik, dalam serangan semalam. Unit-unit Angkatan Udara Ukraina disebut telah menembak jatuh 112 target di udara saat serangan berlangsung.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Warga AS Ramai-ramai Serbu Produk China, Tarif Trump Sia-sia

    Warga AS Ramai-ramai Serbu Produk China, Tarif Trump Sia-sia

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Muncul fenomena baru yang menunjukkan solidaritas warga Amerika Serikat (AS) ke pedagang ritel China, menyusul perang dagang yang sengit antara AS dan China.

    Para pedagang China beramai-ramai mempromosikan produk-produk mewah dengan harga miring. Mereka membanjiri TikTok dan media sosial lainnya untuk menyasar pembeli dari AS.

    Para pedagang China mengklaim warga AS bisa membeli legging dan tas mewah yang mirip produk bermerek Lululemon, Hermes, dan Birkenstock, tetapi dengan harga lebih murah.

    Mereka mengklaim merek-merek mewah tersebut diproduksi di pabrik-pabrik China yang sama dengan barang yang mereka jajakan di media sosial.

    Influencer AS turut mempromosikan video-video dari pedagang China. Hal ini mendorong jumlah download aplikasi e-commerce China seperti DHGate dan Taobao di AS.

    Warga AS mewaspadai harga-harga barang yang melonjak tinggi akibat tarif Trump ke barang impor China dengan duluan membeli barang-barang tersebut via e-commerce China.

    Alhasil, DHGate langsung masuk jejeran ‘Top 10’ aplikasi paling banyak di-download di toko aplikasi Apple dan Google sepanjang pekan lalu.

    Video-video dari para pedagang China mendulang popularitas di TikTok dan Instagram. Mereka menghimpun jutaan view dan ribuan like. Unggahan-unggahan itu berhasil mendorong simpati warga AS terhadap China di tengah perang dagang yang dilancarkan Presiden AS Donald Trump.

    Trump memberlakukan tarif resiprokal sebesar 145% untuk barang-barang impor dari China yang masuk ke AS. China balas dendam dengan menetapkan tarif 125% untuk barang-barang impor AS yang dijual ke negaranya.

    “Trump menginjak-injak negara yang salah. China menang dalam perang ini,” kata salah satu netizen AS, dikutip dari The Economic Times, Jumat (25/4/2025).

    Media sosial menjadi jalur komunikasi langsung antara pemilik pabrik dan pedagang China dengan konsumen AS. Warga AS ramai menunjukkan protes terhadap keputusan pemerintahan Trump, sama seperti aksi penolakan saat TikTok hendak diblokir di AS.

    “Fenomena ini mengaktivasi pandangan politik warga AS, sama seperti yang terjadi saat TikTok hendak diblokir. Saat ini konteksnya adalah tarif dan hubungan kedua negara secara umum,” kata Matt Pearl, direktur yang fokus pada isu teknologi di Center for Strategic and International Studies.

    “Hal ini menunjukkan kemampuan komunikasi antara pedagang China dan konsumen AS, sekaligus memperlihatkan ketergantungan AS dengan barang-barang asal China,” kata dia.

    Jumlah video yang mendorong warga AS membeli langsung produk dari pabrik China meningkat 250% sepanjang pekan hingga 13 April 2025, menurut analis Graphika, Margot Hardy.

    Di TikTok, tagar #ChineseFactory (pabrik China) menghimpun 29.500 unggahan per 23 April 2025. Di Instagram, jumlahnya mencapai 27.300.

    Pakar ritel dan vendor di China mengatakan tidak mungkin video viral yang mengklaim sebagai produsen merek seperti Lululemon dan Hermes, menjual produk asli dari merek tersebut.

    Pasalnya, pabrik-pabrik merek mewah tersebut biasanya telah menandatangani perjanjian kerahasiaan yang ketat dan tidak mungkin menghancurkan hubungan jangka panjang mereka dengan merek-merek besar sebagai imbalan atas penjualan langsung beberapa barang, kata Sucharita Kodali, analis ritel di Forrester.

    Kodali berasumsi viralnya video-video dari produsen China di media sosial sepertinya diizinkan oleh pemerintah China.

    “Kepentingan Lululemon atau Chanel saat ini di China mungkin berada di urutan ke-100 dalam daftar hal-hal yang menjadi perhatian menteri perdagangan dan pejabat China di sana,” kata Kodali.

    Para produsen mungkin juga sedang terburu-buru untuk menutup penjualan sebelum tarif baru pada tanggal 2 Mei 2025 mendatang.

    Warga AS Jadi Mitra Afiliasi Ecommerce China

    Elizabeth Henzie, 23, dari Mooresville, North Carolina, mengatakan bahwa ia merasa biaya produksi dan harga eceran yang dijelaskan dalam video tersebut sangat mengejutkan.

    Ia membuat sheet khusus berisi pabrik-pabrik yang mengklaim menjual tiruan sneaker, tas mewah, dan lainnya, dan menautkannya di profil TikTok miliknya. Postingan tersebut telah menarik lebih dari 1 juta penayangan.

    Henzie kini bekerja sebagai mitra afiliasi untuk DHGate. Ia akan menerima produk gratis dari perusahaan tersebut untuk video ulasan dan komisi jika orang melakukan pembelian melalui tautannya. Ia yakin orang-orang di China pada dasarnya berusaha membantu warga AS.

    “Melihat banyak negara yang bersatu untuk mencoba membantu konsumen AS telah menggenjot moral saya,” kata Henzie.

    “Meski kondisi di AS saat ini buruk, menurut saya hal ini mendorong warga untuk lebih solid,” ia menjelaskan.

    TikTok yang dimiliki ByteDance asal China mengatakan telah menghapus beberapa video viral yang mempromosikan barang-barang mewah asal China. Menurut platform, beberapa video tersebut menyalahi kebijakan perusahaan dengan mempromosikan produk palsu.

    Namun, banyak yang mengunggah ulang video-video tersebut. Bahkan banyak video lawas tentang manufaktur China yang tersebar di linimasa media sosial di tengah isu tarif yang kontroversial.

    TikTok menolak berkomentar lebih lanjut. Instagram yang dimiliki Meta juga menolak berkomentar terkait video viral dari China.

    Pedagang China Berdarah-darah

    Para pedagang China mengatakan mereka mengunggah video-video tersebut saat penjualan anjlok. Yu Qiule, 36, pemilik pabrik di Shandong yang memproduksi peralatan fitness, mengatakan ia mulai mengunggah video di TikTok sejak pertengahan Maret 2025.

    Tujuannya adalah mencari konsumen lebih banyak setelah isu tarif menyebabkan gelombang pembatalan pesanan ke pabriknya.

    Louis Lv, general manager untuk ekspor di Hongye Jewelry Factory di Yiwu, Zhejiang, mengatakan perusahaannya mulai mengunggah di TikTok sejak akhir 2024. Kala itu, penjualan domestik mulai menunjukkan penurunan.

    Namun, video-videonya mulai banyak ditonton sejak pemerintahan Trump mengumumkan kebijakan tarif ke produk-produk impor China.

    “Filosofi pebisnis China adalah kami akan pergi ke manapun bisnis berada,” kata dia.

    Hermes Buka Suara

    Salah satu video viral di TikTok menunjukkan seorang pria yang memegang tas mirip Hermes Birkin. Ia mengklaim harga produksi tas mewah tersebut kurang dari US$1.400. Namun, Hermes menjualnya seharga US$38.000.

    Video itu sudah dihapus dari TikTok, tetapi banyak yang mengunggahnya kembali. Pria tersebut mengklaim pabrik di China menggunakan kulit dan hardware serupa Hermes Birkin. Bedanya, tak ada logo Hermes yang terpasang. Tas itu ditawarkan seharga US$1.000.

    Juru bicara Hermes mengatakan tas-tas mereka diproduksi 100% di Prancis dan menolak berkomentar lebih lanjut.

    Juru bicara Birkenstock juga menanggapi video-video yang menunjukkan produk tiruan perusahaannya. Birkenstock mengatakan produknya dirancang dan diproduksi di Uni Eropa. Perusahaan telah menghubungi TikTok dan video tersebut dihapus pada 15 April 2025.

    Lululemon yang juga menjadi target video viral TikTok dari manufaktur China turut angkat bicara. Manufaktur China mengklaim menjual legging serupa Lululemon dengan harga US$5.

    Lululemon telah menghubungi TikTok untuk menghapus konten tersebut. Lululemon juga menegaskan pihaknya tidak bekerja dengan pabrik-pabrik yang mengunggah video viral di TikTok. Perusahaan mewanti-wanti agar konsumen tak terkecoh dengan produk dan informasi palsu.

    (fab/fab)

  • Pengusaha Logistik RI Tak Khawatir Tarif Trump, Malah Kedapatan Cuan Ini

    Pengusaha Logistik RI Tak Khawatir Tarif Trump, Malah Kedapatan Cuan Ini

    Jakarta –

    Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump dapat menjadi peluang tersendiri bagi para pengusaha logistik Tanah Air. Sebab dengan adanya kebijakan tarif ini, volume pengiriman barang yang masuk ke Indonesia dapat meningkatkan cukup tinggi.

    Ketua Umum DPP ALFI, Akbar Djohan, mengatakan peningkatan volume ini terjadi berkat adanya sejumlah negara yang turut dikenakan tarif resiprokal Trump akan mencari mitra dagang lain. Dengan begitu mereka dapat mengalihkan komoditas yang awalnya ditujukan untuk diekspor ke AS menuju mitra dagang baru, yang salah satunya adalah Indonesia.

    “Kita belum mengukur angkanya, tetapi dampak itu punya dampak plus dan minus. Di satu sisi tentu peningkatan volume internasional tentu akan tumbuh,” kata Akbar dalam seminar di Menara Kadin Jakarta, Jumat (25/4/2025).

    “Karena secara langsung komoditi yang tadinya dialokasikan untuk ke Amerika itu tentu akan mencari pasar baru. Pasar barunya adalah salah satu negara kita di Indonesia. Justru ini akan meningkatkan volume,” terangnya lagi.

    Namun menurutnya yang saat ini menjadi tantangan terbesar pengusaha logistik Tanah Air saat ini adalah bagaimana cara memanfaatkan kenaikan volume barang yang masuk ke RI untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

    “Namun di sini tantangannya bagaimana volume yang tumbuh ini, ini kita grab dan kita berikan pelayanan yang maksimal. Tentu dengan kepastian regulasi, tidak ada overlapping, kita kasih karpet merah sebagai industri-industri yang akan tumbuh di Indonesia itu menjadi PR sebenarnya.” jelas Akbar.

    Karena hal inilah menurutnya pengusaha yang bergerak di bidang logistik tidak perlu merasa takut akan dampak perang dagang imbas tarif Trump. Malah mereka diramal akan mendapatkan keuntungan lebih dari peningkatan volume barang yang masuk ke RI tadi.

    “Jadi kita nggak usah terlalu khawatir, kita nggak usah terlalu takut seperti yang disampaikan oleh banyak pemimpin kita,” tegasnya.

    Namun di sisi lain, menurutnya yang perlu jadi perhatian dari imbas tarif Trump ini adalah kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang saat ini sudah mencapai Rp 16.800. Sebab dengan adanya kenaikan nilai tukar ini, biaya logistik barang dapat ikut meningkatkan.

    “Kalau logistik itu memang sangat rentan, global supply chain apapun itu, terutama daripada indeks currency rate. Tetapi kita punya keyakinan prinsip ship follow the goods,” ucap Akbar.

    “Kenapa dolar AS sekarang sudah hampir mencapai 17 ribu. Itu di luar kontrol kita, yang ada di depan mata bagaimana kita melakukan suatu efisiensi yang masif sehingga menimbulkan produktivitas yang tinggi,” sambungnya lagi.

    (igo/fdl)

  • Industri Otomotif Dapat ‘Serangan’ Bertubi-tubi, Butuh Stimulus Lagi?

    Industri Otomotif Dapat ‘Serangan’ Bertubi-tubi, Butuh Stimulus Lagi?

    Jakarta –

    Penjualan otomotif di awal tahun mengalami penurunan. Industri otomotif seakan mendapat serangan bertubi-tubi mulai dari daya beli masyarakat yang melemah hingga kenaikan pajak.

    Dalam data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sepanjang Januari-Maret 2025, industri otomotif Indonesia mendistribusikan mobil sebanyak 205.160 unit. Angka itu turun 4,7 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales Donny Saputra mengatakan tahun 2025 memang menantang buat industri otomotif. Mulai dari kondisi ekonomi hingga kebijakan perpajakan dinilai membuat daya beli masyarakat menurun.

    “Kalau berbicara kondisi ekonomi yang pertama, kita lihat ekonomi situasinya seperti sekarang ini. Tidak hanya otomotif, tetapi beberapa industri lain mungkin juga agak-agak mirip,” kata Donny saat ditemui di Karawang, Jawa Barat.

    “Selanjutnya berkaitan dengan regulasi adanya PPN 12 persen untuk kendaraan penumpang, lalu beberapa daerah juga terapkan opsen yang terjadi adalah itu. Sehingga banyak konsumen yang melakukan percepatan (pembelian) bulan Desember. Makanya Januari itu agak turun, walaupun kebanyakan daerah juga sudah melakukan insentif dan pemberlakuan mundur dari tanggal 5 Januari, tetapi ini juga tetap mengeskalasi pembelian pada bulan Desember. Membuat Januari tidak seperti biasanya,” sambungnya.

    Apakah perlu adanya stimulus tambahan? Kata Donny, sejatinya pemerintah sudah memberikan stimulus untuk industri otomotif, berupa potongan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil hybrid.

    “Bila ada stimulus-stimulus lain berkaitan dengan pasar, ya monggo silakan. Bisa didiskusikan kepada kami di Gaikindo atau ada ide-ide baru dari rekan-rekan pemerintah serta regulator, kami terbuka untuk itu. Butuh atau tidak, ya jelasnya adanya regulasi ini sangat membantu untuk mendorong (pasar). Makanya tadi itu salah satu di antara tiga, adanya regulasi, kemudian effort dari masing-masing pabrikan, akan sangat membantu,” kata Donny.

    Dampak Perang Dagang Donald Trump

    Perang dagang Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dikhawatirkan akan mempengaruhi industri otomotif. Namun, Donny menekankan pihaknya saat ini masih dalam posisi melihat dan menunggu dampaknya.

    “Apabila ada dampak secara makro terhadap perang dagang ini sehingga mempengaruhi ekonomi dan biaya produksi, tentunya akan berdampak terhadap pasar. Sampai dengan saat ini kami tidak melakukan ekspor ke Amerika Serikat. Kami ekspor ke Amerika Latin seperti Meksiko dan kawan-kawan untuk XL7, Ertiga, dan Carry,” ujar Donny.

    (rgr/dry)