Tag: Donald Trump

  • Hamas Kembali Tegaskan Tak Ingin Memerintah Gaza Usai Perang

    Hamas Kembali Tegaskan Tak Ingin Memerintah Gaza Usai Perang

    Gaza City

    Kelompok Hamas kembali menegaskan mereka tidak ingin memerintah atas Jalur Gaza setelah perang melawan Israel berakhir. Hamas juga menyatakan telah menyetujui pembentukan komite teknokratis untuk mengelola daerah kantong Palestina itu pada tahap selanjutnya dalam gencatan senjata Gaza.

    Penegasan tersebut, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (6/12/2025), disampaikan oleh seorang pejabat senior Hamas, yang enggan disebutkan namanya, yang mengatakan kepada Al Arabiya pada Jumat (5/12) bahwa Hamas tidak ingin melanjutkan pemerintahan di Jalur Gaza.

    Pejabat senior Hamas itu menambahkan bahwa Hamas telah menyetujui pembentukan komite teknokratis untuk mengelola daerah kantong Palestina tersebut pada tahap selanjutnya.

    Diungkapkan oleh pejabat senior itu yang bahwa Hamas juga telah menyetujui semua nama yang diusulkan untuk badan teknokratis tersebut. Pejabat senior Hamas itu menekankan bahwa terdapat kesepakatan internal mengenai daftar tersebut.

    Namun demikian, dikatakan oleh pejabat senior Hamas tersebut bahwa meskipun ada kemajuan dalam perundingan, Israel telah menghalangi implementasi praktis dari langkah-langkah yang disepakati di lapangan.

    Mengenai pasukan internasional yang akan dikerahkan ke Jalur Gaza, pejabat senior Hamas itu mengatakan bahwa pengerahan pasukan internasional akan dibatasi secara ketat untuk memantau gencatan senjata, alih-alih mengelola Jalur Gaza atau mengambil bagian dalam pemerintahan internal.

    Peran pasukan internasional, menurut pejabat senior Hamas, adalah untuk memisahkan pihak-pihak yang bertikai dan mencegah bentrokan baru.

    Dia menambahkan bahwa negara-negara mediator mendukung pemberian peran pemantauan kepada pasukan internasional mana pun yang nantinya dikerahkan sebagai bagian dari pengaturan gencatan senjata Gaza.

    Kesepakatan gencatan senjata, yang didasarkan pada rencana perdamaian usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu. Gencatan senjata ini menghentikan perang selama dua tahun di Jalur Gaza, meskipun kedua pihak saling menuduh adanya pelanggaran.

    Beberapa hari setelah gencatan senjata berlaku, tepatnya pada 12 Oktober lalu, Hamas juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan di Jalur Gaza pascaperang.

    Hamas, menurut sumber Hamas yang dikutip AFP pada saat itu, mengatakan akan melepaskan kendali atas Jalur Gaza, namun tetap menjadi “bagian fundamental” dari struktur Palestina.

    “Bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza merupakan isu yang sudah diselesaikan. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina,” kata sumber Hamas itu kepada AFP.

    Tonton juga video “Hamas Tolak Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Langgar Aturan di Eropa, X Elon Musk Kena Denda Rp 2,32 Triliun

    Langgar Aturan di Eropa, X Elon Musk Kena Denda Rp 2,32 Triliun

    Jakarta

    Perusahaan media sosial milik orang terkaya di dunia Elon Musk, X, didenda 120 juta euro atau Rp 2,32 triliun (asumsi kurs Rp 19.409/euro) oleh regulator teknologi Uni Eropa karena melanggar aturan konten daring Benua Biru tersebut.

    Melansir CNN, Sabtu (6/12/2025), sanksi Uni Eropa terhadap X dilakukan usai penyelidikan selama dua tahun berdasarkan Undang-Undang Layanan Digital (DSA) yang mengharuskan platform digital untuk berupaya lebih banyak dalam mengatasi konten ilegal dan berbahaya.

    Regulator Uni Eropa mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh media sosial yang dulunya bernama Twitter itu meliputi desain tanda centang biru yang menipu untuk akun terverifikasi, kurangnya transparansi repositori iklannya, dan kegagalannya dalam memberi peneliti akses ke data publik.

    Kepala teknologi Komisi Eropa, Henna Virkkunen, mengatakan penetapan denda untuk X sudah dihitung secara proporsional berdasarkan sifat pelanggaran dan tingkat keparahannya dalam hal dampak terhadap para pengguna di Benua Biru.

    “Kami di sini bukan untuk menjatuhkan denda tertinggi. Kami di sini untuk memastikan undang-undang digital kami ditegakkan, dan jika Anda mematuhi aturan kami, Anda tidak akan dikenakan denda. Sesederhana itu,” ujarnya kepada para wartawan.

    “Saya pikir sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa DSA tidak ada hubungannya dengan penyensoran,” jelas Virkkunen lagi.

    Dalam hal ini, X diberikan waktu antara 60 hingga 90 hari kerja untuk menyusun langkah-langkah guna mematuhi aturan DSA, dengan jangka waktu yang bergantung pada permasalahannya. Meski sampai saat ini media sosial milik Musk tersebut belum juga memberikan tanggapan.

    Untuk diketahui, tindakan keras Eropa terhadap raksasa teknologi global ini dimaksudkan untuk membuka peluang untuk perusahaan yang lebih kecil dapat bersaing dan konsumen memiliki lebih banyak pilihan.

    Meski aturan yang digunakan untuk memberi sanksi terhadap X tersebut telah dikritik oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang mengatakan tindakan tersebut secara khusus menargetkan perusahaan dan menyensor warga Negeri Paman Sam.

    Belum lagi mengingat salah satu raksasa media sosial lainnya, TikTok, terhindar dari penalti aturan yang sama dengan konsesi. Padahal dalam investigasi Eropa terhadap aplikasi TikTok milik ByteDance sempat menuduh perusahaan tersebut melanggar persyaratan DSA untuk menerbitkan repositori iklan yang memungkinkan peneliti dan pengguna mendeteksi iklan penipuan.

    Namun Komisi Eropa mengelak dengan mengatakan undang-undang mereka tidak menargetkan kewarganegaraan mana pun dan hanya mempertahankan standar digital dan demokrasinya, yang bahkan kerap kali menjadi tolok ukur bagi seluruh dunia.

    Sebab berbeda dengan X, menurut mereka TikTok menjanjikan perubahan pada model iklannya agar lebih transparan, mendesak regulator untuk menerapkan hukum secara setara dan konsisten di semua platform.

    (igo/eds)

  • Trump Naksir Mobil Kecil Jepang: Murah, Imut, Irit BBM

    Trump Naksir Mobil Kecil Jepang: Murah, Imut, Irit BBM

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump naksir dengan mobil-mobil kecil dari Asia seperti kei car Jepang. Trump menyatakan AS terbuka dengan mobil-mobil kecil dari Asia untuk diproduksi dan dijual di negaranya.

    Trump, dalam pengumuman rencana untuk memangkas target penghematan bahan bakar yang ketat, baru-baru ini mengatakan Amerika Serikat menyambut produsen mobil asing untuk memproduksi dan menjual mobil kecil di negara tersebut.

    “Jika Anda pergi ke Jepang, di mana saya baru saja ke sana, dan jika Anda pergi ke Korea Selatan, Malaysia, dan negara-negara lain, mereka memiliki mobil yang sangat kecil, seperti Beetle yang dulu digunakan Volkswagen,” kata Trump dikutip dari video di kanal Youtube resmi Gedung Putih.

    “Mobil-mobil itu sangat kecil. Mobil-mobil itu benar-benar imut,” lanjut Trump. “Jika Anda lihat Honda, beberapa perusahaan Jepang melakukan pekerjaan yang sangat baik, tetapi kami tidak diizinkan untuk memproduksinya di negara ini, dan saya pikir Anda akan mendapatkan hasil yang sangat baik dengan mobil-mobil itu.”

    Menurut Trump, mobil-mobil kecil tersebut memiliki harga yang murah. Konsumsi bahan bakarnya juga irit. Sehingga, dia menilai mobil kecil tersebut cocok untuk konsumen yang benar-benar ingin membeli mobil baru.

    “Mobil-mobil itu sangat bagus dan lebih murah, dan itu benar-benar memberi orang kesempatan untuk memiliki mobil baru dibandingkan mobil yang mungkin tidak begitu bagus,” kata Trump menambahkan. “Ini akan menjadi pasar yang luar biasa.”

    Lebih lanjut, Trump menginstruksikan Menteri Transportasi Sean Duffy untuk menyetujui produksi mobil-mobil berukuran kecil tersebut. Duffy, yang berdiri di belakang Trump di Ruang Oval Gedung Putih, mendukung pernyataan Presiden dan menyambut baik produksi mobil di Amerika Serikat oleh produsen mobil asing.

    “Jika Toyota atau perusahaan lain ingin membuat mobil yang lebih kecil, lebih terjangkau, dan hemat bahan bakar, kami telah memberikan izin agar mereka dapat memproduksi dan menjualnya di Amerika,” kata Duffy.

    (rgr/dry)

  • Senyum Lebar Trump Saat Jadi Penerima Pertama FIFA Peace Prize

    Senyum Lebar Trump Saat Jadi Penerima Pertama FIFA Peace Prize

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersenyum sangat lebar saat menjadi penerima pertama hadiah perdamaian (peace prize) terbaru Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) pada Jumat (5/12) waktu setempat.

    Penghargaan yang diberikan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino dalam seremoni pengundian Piala Dunia 2026 di Kennedy Center, Washington DC itu menjadi semacam kompensasi untuk Trump yang sangat mendambakan Nobel Perdamaian. Infantino selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Trump.

    Trump, seperti dilansir AFP, Sabtu (6/12/2025), menyebut penghargaan dari FIFA ini sebagai “kehormatan besar” dalam hidupnya. Sang Presiden AS berusia 79 tahun itu bahkan tampak tersenyum lebar setelah menerima FIFA peace prize tersebut.

    “Terima kasih banyak. Ini sungguh merupakan salah satu kehormatan besar dalam hidup saya,” ucap Trump.

    “Dan di luar penghargaan, Gianni dan saya sedang mendiskusikan hal ini, kita telah menyelamatkan jutaan nyawa. Dunia sekarang menjadi tempat yang lebih aman,” ujarnya.

    Infantino, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa Trump memenangkan penghargaan itu atas tindakan “luar biasa ” dalam mempromosikan perdamaian dan persatuan di seluruh dunia. Infantino menghadiahkan trofi emas dan sertifikat serta medali kepada Trump.

    “Ada juga medali indah untuk Anda yang bisa Anda pakai ke mana pun ke mana Anda ingin pergi,” kata Infantino kepada Trump.

    Trump dengan segera mengalungkan sendiri medali itu di lehernya, sambil berkata: “Saya akan memakainya sekarang juga”.

    Trump tersenyum lebar saat menjadi penerima pertama FIFA Peace Prize Foto: Getty Images via AFP/DAN MULLAN

    FIFA mengumumkan penghargaan tahunan itu pada November lalu, dengan mengatakan bahwa penghargaan tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang membawa “harapan bagi generasi mendatang”.

    Namun, penerima pertamanya tidak lagi menjadi kejutan. Infantino menjalin hubungan erat dengan Trump, mengunjungi Gedung Putih lebih sering daripada pemimpin dunia mana pun sejak Trump kembali menjabat pada Januari lalu.

    Sang Presiden AS itu telah sering menegaskan dirinya pantas menerima Nobel Perdamaian atas perannya dalam mengakhiri apa yang dia klaim sebanyak delapan konflik dalam setahun. Konflik-konflik itu mencakup gencatan senjata rapuh di Gaza, meskipun dia belum berhasil mengakhiri perang Rusia di Ukraina.

    Infantino telah melakukan perjalanan jauh hingga ke Mesir dan Malaysia untuk menghadiri tiga seremoni penandatanganan perjanjian damai yang dimediasi Trump dalam beberapa bulan terakhir.

    Trump juga menempatkan dirinya sebagai ketua “dewan perdamaian” untuk Gaza yang dilanda perang. Namun Trump diabaikan oleh Komite Nobel Norwegia bulan lalu, dengan memberikan Nobel Perdamaian kepada pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Kenapa Trump Cawe-cawe Melulu Urusan Negara Lain?

    Kenapa Trump Cawe-cawe Melulu Urusan Negara Lain?

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengecam kebijakan migrasi Eropa, mendukung kandidat-kandidat presiden sayap kanan, dan mengutuk upaya perlindungan iklim global. Kelanjutan dari perang budaya nasional, dia bawa ke panggung internasional.

    Dalam pemilihan presiden di Honduras, terlihat pertarungan yang sangat ketat. Pada satu titik dalam penghitungan, hanya sekitar 500 suara yang memisahkan dua kandidat terkuat: Salvador Nasralla dari kubu sentris dan Nasry Asfura dari kubu konservatif kanan.

    Bagi Trump, hal itu sudah cukup menjadi alasan untuk kembali membela Asfura secara terang-terangan. Ia menuduh otoritas pemilu menguntungkan lawan Asfura.

    “Kelihatannya Honduras sedang mencoba memanipulasi hasil pemilihan presiden,” tulis Donald Trump di platform daringnya, Truth Social.

    Jika hal itu terjadi, ia mengancam akan memberikan konsekuensi serius. “Jika mereka melakukannya, mereka akan menanggung akibatnya dengan pahit!”

    Memang, sudah beredar rumor selama berhari-hari tentang kecurangan pemilu — dari kedua belah pihak. Di Honduras, hal semacam ini bukan hal baru: Pemilu tahun 2013 dan 2017 pun dibayangi tuduhan penipuan serius. Selain itu, Honduras adalah negara kecil yang secara geopolitik relatif tidak signifikan. Mengapa reaksi Presiden AS kali ini begitu keras?

    Berpikir dalam “lingkup kepentingan”

    Donald Trump tampaknya menyukai gagasan tentang zona pengaruh politik, ujar Cathryn Clver-Ashbrook, pakar transatlantik dari Yayasan Bertelsmann-Stiftung: “Ia memahami perannya di Gedung Putih hampir secara imperial, dan ia senang ketika dunia bergerak sesuai kepentingannya — khususnya di belahan bumi Barat. Dan perlu ditekankan bahwa itu adalah kepentingannya pribadi, bukan kepentingan klasik kebijakan luar negeri Amerika.”

    Ia juga merujuk pada pertukaran mata uang senilai 20 miliar dolar AS dengan Argentina yang diprakarsai Trump untuk membantu Presiden Javier Milei keluar dari krisis likuiditas. “Ini menunjukkan munculnya kebijakan baru yang sudah lama tidak dilakukan AS terhadap negara-negara tetangganya di Amerika Latin dan Selatan.”

    Campur tangan juga di Eropa

    Dan tidak hanya di sana. Di Polandia, Trump secara terbuka mendukung Karol Nawrocki, seorang nasional-konservatif yang skeptis terhadap Uni Eropa. Di Hungaria ia mendukung Viktor Orbn.

    Di Jerman, hubungan antara pemerintah AS dan partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) belakangan semakin intens. Beberapa hari lalu, AS bahkan menginstruksikan para diplomatnya di Eropa untuk mendorong kebijakan migrasi yang lebih ketat.

    Organisasi-organisasi yang dekat dengan gerakan “Make America Great Again”- MAGA, seperti Heritage Foundation, melakukan lobi melawan kebijakan iklim Uni Eropa. Ini adalah organisasi yang menerbitkan “Project 2025”, sebuah dokumen yang dipandang sebagai skenario perombakan negara Amerika Serikat.

    Pada tahun pertama masa jabatan keduanya, Presiden AS telah mengubah kebijakan luar negerinya secara drastis; lebih radikal dibanding banyak pendahulunya. Ia meninggalkan prinsip tak tertulis untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara sekutu.

    Tujuan: Membawa perang budaya Amerika ke luar negeri

    Menurut sebuah studi dari European Council on Foreign Relations (ECFR), bagi Presiden AS, kebijakan dalam negeri dan luar negeri pada dasarnya adalah satu hal yang sama. Ia memahami kebijakan luar negerinya sebagai perpanjangan internasional dari perang budaya yang sedang berlangsung di dalam negeri.

    “Kaum kiri dan Demokrat adalah musuh di dalam; terutama orang Eropa dianggap sebagai kelanjutan mereka di luar negeri,” tulis penulis studi tersebut, Celia Belin.

    Trump memandang Uni Eropa (UE) sebagai “parasit” yang memanfaatkan Amerika, sama seperti ia menuduh kubu Demokrat di AS melemahkan negara.

    Clver-Ashbrook menjelaskan bahwa “pengideologian kebijakan luar negeri Amerika dapat ditemukan di seluruh dokumen inti Project 2025”. Menurut dokumen tersebut, kebijakan luar negeri AS harus jauh lebih didasarkan pada nilai-nilai konservatif yang ketat.

    Hal ini sejalan dengan pernyataan Steve Bannon — mantan penasihat kampanye Trump dan tokoh penting gerakan MAGA — yang baru-baru ini menyebut Rusia sebagai “bangsa Kristen yang saleh” dan “sekutu tradisional” AS.

    Dengan itu, menurutnya, pemerintahan Trump benar-benar meninggalkan fondasi utama kebijakan luar negeri Amerika dan melakukan “pergeseran ideologis besar” yang didorong oleh “ambisi geopolitik yang sangat strategis.”

    Penghinaan terbuka terhadap Eropa

    Menurut Clver-Ashbrook, orang Eropa tidak hanya kerap dibuat tersinggung dalam perundingan mengenai Ukraina. Ketidaksukaan sebagian anggota pemerintahan AS terhadap kaum Eropa yang berhaluan liberal kiri sudah berkali-kali terlihat. Ia mencontohkan sebuah percakapan yang bocor melalui majalah AS The Atlantic mengenai serangan AS di Yaman.

    Dalam chat tersebut, Wakil Presiden AS JD Vance dikabarkan mengatakan bahwa orang Eropa akan terlalu banyak diuntungkan dari serangan itu, dan Menteri Perang Pete Hegseth membalas: “Saya sepenuhnya berbagi kebencian Anda terhadap sifat Eropa yang selalu menumpang. Itu menyedihkan.”

    Perang ideologi melalui kebijakan luar negeri

    Menurut Pawel Zerka dari ECFR, Eropa kini berada di tengah sebuah panggung perang budaya yang diimpor Amerika. Pemerintah AS sedang melancarkan pertarungan ideologis terbuka mengenai isu migrasi, iklim, wokeisme, dan kebebasan berpendapat.

    Pada saat yang bersamaan, Trump mendukung kelompok “Kanan Baru” di mana pun ia bisa, dan menormalkan posisi-posisi radikal mereka. Strategi yang didorong ideologi MAGA ini juga mencakup campur tangan aktif dalam pemilu untuk mendukung kandidat-kandidat konservatif, serta membangun semacam “MAGA International” melalui jaringan sayap kanan, serta mempromosikan media dan konferensi kanan seperti CPAC.

    Bisakah Eropa melawan?

    Menurut Zerka, Eropa sebaiknya tidak membiarkan pemerintahan Trump mengendalikan arah kebijakannya. Alih-alih terus melihat diri sebagai pihak yang bergantung pada AS, Eropa perlu bersama-sama menegaskan kepentingannya secara berdaulat — bahkan jika itu berarti menghadapi tekanan Washington.

    Mayoritas negara UE masih dipimpin oleh pemerintahan yang pro-Eropa. Potensi itu harus dimanfaatkan untuk tampil lebih bersatu, bukan terpecah oleh kepentingan nasional atau partai politik.

    Clver-Ashbrook melihat ancaman tambahan bagi Eropa: “Organisasi dengan kekuatan finansial besar — termasuk yang berada di belakang Heritage Foundation dan Project 2025 — kini bersiap mempengaruhi Eropa, termasuk melalui sumbangan kepada partai-partai politik.”

    Seperti yang juga diperingatkan oleh lembaga pengawas Lobbycontrol, aturan pendanaan partai di Jerman dan banyak negara Eropa dinilai terlalu lemah dan dapat menjadi “pintu masuk untuk campur tangan asing, termasuk dari dana negara atau dana yang dikendalikan pemerintah AS.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jernman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Trump Ketiduran Pas Menterinya Lagi Pada Ngomong”

    (nvc/nvc)

  • Harga Minyak Melompat Tersengat 2 Faktor Ini

    Harga Minyak Melompat Tersengat 2 Faktor Ini

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak stabil pada perdagangan Jumat, 5 Desember 2025. Pergerakan harga minyak dunia itu didukung oleh perundingan damai Ukraina yang terhenti meskipun kenaikan tersebut diimbangi oleh harapan kelebihan pasokan minyak.

    Mengutip CNBC, Sabtu (6/12/2025), harga minyak Brent naik 49 sen atau 0,77% ke posisi USD 63,75 per barel. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) bertambah 41 sen atau 0,69% ke posisi USD 60,08 per barel.

    “Harga minyak mentah hari ini cukup mendatar dan pekan ini memiliki rentang perdagangan yang sempit,” ujar Analis Pasar Minyak PVM, Tamas Vargas.

    Ia mengatakan, kemajuan dalam perundingan damai Ukraina yang berkurang memberikan latar belakang yang bullish, tetapi di sisi ain, produksi OPEC yang tangguh memberikan penghalang. “Kedua kekuatan yang berlawanan ini membuat perdagangan tampak sepi,” kata dia.

    Analis menuturkan, pasar juga menilai dampak dari kemungkinan penurunan suku bunga The Fed AS dan ketegangan dengan Venezuela, yang keduanya dapat mendorong harga minyak.

    Dari para ekonom yang disurvei dalam jajak pendapat Reuters yang berlangsung dari 28 November hingga 4 Desember, 82% memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan kebijakan Federal Reserve minggu depan. Pemangkasan suku bunga akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan permintaan energi.

    “Ke depannya, faktor pasokan tetap menjadi fokus. Kesepakatan damai dengan Rusia akan membawa lebih banyak barel ke pasar dan kemungkinan akan menekan harga,” kata Spesialis Riset Senior di LSEG, Anh Pham.

    “Di sisi lain, setiap eskalasi geopolitik akan mendorong harga lebih tinggi. OPEC+ telah sepakat untuk mempertahankan produksi hingga awal tahun depan, sehingga hal ini juga memberikan dukungan bagi harga,” ia menambahkan.

    Pasar juga terus bersiap menghadapi potensi serangan militer AS ke Venezuela setelah Presiden Donald Trump mengatakan akhir pekan lalu bahwa AS akan mulai mengambil tindakan untuk menghentikan pengedar narkoba Venezuela di darat “segera”.

     

     

  • Drawing Piala Dunia 2026 Digelar Malam Ini

    Drawing Piala Dunia 2026 Digelar Malam Ini

    JAKARTA – Drawing atau undian fase grup Piala Dunia 2026 akan digelar di John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington D.C., Amerika Serikat, pada Jumat, 5 Desember 2025, waktu setempat atau Sabtu, 6 Desember 2025, dini hari WIB.

    Sebelum pergelaran Piala Dunia 2026 dimulai, FIFA lebih dulu mengundi 48 Negara peserta yang nantinya akan dibagi ke dalam 12 grup. 

    Pengundian ini akan memisahkan tim-tim unggulan agar tidak bertemu satu sama lain pada fase grup Piala Dunia 2026. Sebelumnya, FIFA sudah merilis daftar pot Piala Dunia 2026. Dari pembagian pot itu, 12 tim negara dinyatakan sebagai unggulan setelah menempati Pot 1.

    Tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berada di Pot 1 bersama tim-tim kuat, seperti Spanyol, Argentina, Perancis, Brasil, hingga Inggris.

    Pelaksanaan undian Piala Dunia 2026 bisa disaksikan melalui siaran langsung di TVRI Sport, FIFA.com, dan saluran YouTube FIFA.

    Nantinya, setiap grup Piala Dunia 2026 akan terdiri dari empat tim yang diambil masing-masing pot, satu di antaranya pasti tim unggulan.

    Para kepala pemerintahan dari tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 akan berkumpul di Washington D.C. untuk menghadiri pengundian tersebut.

    Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengonfirmasi kehadiran mereka di acara bersejarah tersebut–Piala Dunia pertama kali dengan 48 tim.

    Ketiga pemimpin tersebut akan menyambut jutaan penggemar di 16 kota tuan rumah yang meriah saat negara mereka menjadi pusat perhatian mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

    Meksiko—yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya dan akan menggelar pertandingan pembukaan pada Kamis, 11 Juni 2026 di Stadion Mexico City, venue yang akan menyelenggarakan 13 pertandingan.

    Kanada juga akan menggelar 13 pertandingan dalam debutnya sebagai tuan rumah Piala Dunia—setelah sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita pada 2015—dimulai dengan pertandingan pembukaannya pada Jumat, 12 Juni 2026, di Stadion Toronto.

    Tiga puluh dua tahun setelah kesuksesan Piala Dunia 1994 yang berlangsung di tanah Amerika, Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah 78 pertandingan, dimulai dengan pertandingan pembukaannya pada Jumat, 12 Juni 2026, di Stadion Los Angeles dan berpuncak dengan final pada Minggu, 19 Juli 2026, di New York, New Jersey.

    Dengan lebih dari enam juta tiket yang tersedia untuk turnamen ini, hampir dua juta tiket telah terjual. Piala Dunia 2026 akan mempertemukan para pendukung dari seluruh penjuru dunia untuk sebuah perayaan sepak bola yang tak terlupakan di seluruh Amerika Utara.

    Jadwal Siaran Langsung Drawing Piala Dunia 2026

    Washington D.C., Amerika Serikat

    Pukul 00.00 WIB

    Siaran Langsung di TVRI, FIFA.com, YouTube FIFA

  • Arab Saudi Vs UEA: Rivalitas yang Kian Memanas

    Arab Saudi Vs UEA: Rivalitas yang Kian Memanas

    Jakarta

    Hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) kembali diuji. Penyebabnya adalah perbedaan dukungan terhadap faksi-faksi yang bertempur di kawasan.

    Dalam kunjungan terbarunya ke Washington, putera mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) disebut meminta Presiden AS Donald Trump menekan Abu Dhabi, karena diduga ikut menyuplai senjata bagi milisi Rapid Support Forces (RSF) di Sudan.

    Ketika perang saudara meletup pada April 2023, Arab Saudi berada di kubu Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), yang berperang melawan RSF. Kini, Riyadh beralih menjadi mediator antara kedua pihak yang bertikai.

    Konflik Sudan telah berkembang menjadi bencana kemanusiaan dan krisis pengungsian terbesar di dunia. Kendati marak dugaan kejahatan perang, UEA dituding masih terus memasok senjata kepada RSF, tuduhan yang dibantah Abu Dhabi.

    Namun, alih-alih mengecam manuver Saudi melalui Trump, Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) memilih diam di ruang publik, sekaligus menegaskan kembali bahwa UEA tidak terlibat dalam perang itu.

    “Yang terjadi adalah evolusi alami hubungan dua kekuatan regional yang semakin percaya diri,” ujar Kristian Alexander, peneliti senior Rabdan Security and Defense Institute di Abu Dhabi, kepada DW. Kedua negara, menurut dia, tengah menjalankan agenda transformasi nasional yang ambisius dan semakin otonom dalam kebijakan luar negeri.

    “Perbedaan-perbedaan seperti ini sesekali muncul di permukaan,” kata Alexander.

    Akar sejarah Saudi – UEA

    “MBZ mendukung MBS dalam perjalanannya menuju posisi putra mahkota dan pemimpin de facto pada 2018,” ujar Bianco. Namun hubungan yang terlalu dekat juga membuat perbedaan kecil tampak membesar.

    Sejak 2018, Bianco mencatat sejumlah momen ketika ketegangan di antara kedua tokoh memuncak. “Tapi setiap kali hampir meledak, kedua pihak berusaha menahan diri agar tidak berubah menjadi krisis penuh,” katanya.

    Yaman, minyak, dan politik yang tak sejalan

    Riak pertama muncul pada kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi oleh agen Saudi pada tahun 2018. Ketika MBS mendapat kecaman global setelah skandal di Istanbul, dia berharap UEA akan pasang badan. Namun Abu Dhabi justru bergeming, tak ingin terseret badai reputasi.

    Di Yaman, koalisi pimpinan Saudi sejak 2015 juga tidak berjalan mulus. UEA, kata Bianco, tidak sepenuhnya mengikuti haluan Riyadh dan menjalankan agenda sendiri. Abu Dhabi, misalnya, mendukung Southern Transitional Council yang ingin memisahkan diri dari wilayah utara yang dikuasai Houthi. Riyadh, sebaliknya, menginginkan Yaman tetap bersatu dan belakangan tidak menutup pintu bagi dominasi Houthi.

    Perbedaan lain muncul pada 2021 ketika UEA menolak imbauan Saudi untuk mengurangi produksi minyak OPEC demi stabilitas pasar. Abu Dhabi malah meningkatkan kapasitasnya sendiri. Alexander menyebut perselisihan itu cepat diselesaikan lewat dialog. Kedua negara kembali sinkron dalam kebijakan pemangkasan produksi yang lebih besar setelahnya.

    Persaingan dua strategi nasional

    Baik Riyadh maupun Abu Dhabi kini menjalankan rencana jangka panjang untuk mengurangi kebergantungan pada minyak. Kedua negara berambisi menjadi pusat teknologi serta AI. Saudi dengan Vision 2030 dan UEA dengan UAE 2031. Diduga, persaingan ekonomi antara Riyadh dan Dubai sebagai pusat keuangan dunia, akan semakin ketat.

    Namun menurut Michael Stephens dari Royal United Services Institute, persaingan bisnis tidak lantas akan melahirkan konfrontasi. “Kawasan terlalu tidak stabil untuk risiko seperti itu,” katanya.

    Bianco sependapat. Dari sudut geopolitik, Saudi dan UEA justru perlu bersatu menghadapi aktor lain, termasuk Iran dan juga Israel. UEA menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020, sementara Riyadh menghentikan pembicaraan setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023 dan perang Gaza yang berkepanjangan.

    UEA tidak ingin keluar dari kesepakatan Abraham Accords dan berharap keadaan kembali normal. Sementara Saudi menolak melanjutkan negosiasi tanpa jalan menuju solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Sejauh ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap menolak pembentukan negara Palestina merdeka.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Trump Ancam Pecat Ketua The Fed di Forum Investasi Arab Saudi”

    (ita/ita)

  • AS Akan Pasok 3 Kapal Selam Nuklir ke Australia

    AS Akan Pasok 3 Kapal Selam Nuklir ke Australia

    Washington DC

    Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa pihaknya telah menyetujui pakta keamanan tripartit AUKUS dengan Inggris dan Australia. Berdasarkan pakta keamanan itu, Canberra akan mengakuisisi setidaknya tiga kapal selam nuklir kelas Virginia buatan Washington dalam waktu 15 tahun.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan awal tahun ini bahwa pihaknya sedang meninjau kesepakatan tahun 2021 untuk kapal selam tempur bertenaga nuklir yang ditandatangani di bawah pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden.

    Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, seperti dilansir AFP, Jumat (5/12/2025), mengumumkan pada Kamis (4/12) bahwa pihaknya telah menyelesaikan peninjauan yang prosesnya berlangsung selama lima bulan, yang hasilnya menyetujui perjanjian AUKUS.

    Parnell juga mengatakan bahwa hasil peninjauan itu menetapkan jika perjanjian AUKUS tersebut “sejalan dengan agenda America First Presiden Trump”.

    “Sesuai dengan arahan Presiden Trump bahwa AUKUS harus bergerak ‘dengan kecepatan penuh’, dengan peninjauan tersebut mengidentifikasi peluang untuk menempatkan AUKUS pada posisi sekuat mungkin,” sebutnya.

    Anggota Kongres AS, Joe Courtney, dari Partai Demokrat yang merupakan anggota subkomite kekuatan laut, mengatakan secara terpisah bahwa penyelesaian peninjauan itu memastikan “kerangka kerja pakta tersebut selaras dengan kepentingan keamanan nasional negara kita”.

    Courtney yang pendukung vokal AUKUS ini mewakili distrik di Connecticut yang menjadi lokasi fasilitas manufaktur kapal selam utama di AS.

    Pakta AUKUS bertujuan untuk mempersenjatai Australia dengan armada kapal selam mutakhir dari AS dan akan menyediakan kerja sama dalam mengembangkan berbagai teknologi peperangan.

    Kapal selam tersebut, yang penjualannya akan dimulai pada tahun 2032 mendatang, merupakan inti dari strategi Australia untuk meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh di kawasan Pasifik, terutama terhadap China.

    Kesepakatan ini dapat memakan biaya hingga US$ 235 miliar (Rp 3.915 triliun) selama 30 tahun ke depan bagi Canberra, dan juga akan mencakup teknologi untuk membangun kapal selam sendiri di masa mendatang.

    Menteri Pertahanan Australia, Pat Conroy, dalam tanggapannya pada Jumat (5/12) mengatakan bahwa dirinya senang hasil peninjauan AS telah mengonfirmasi AUKUS “berjalan dengan kecepatan penuh”.

    “Kami akan terlibat secara konstruktif dengan temuan dan rekomendasinya tentang cara meningkatkan AUKUS lebih lanjut,” ucapnya.

    Pakta AUKUS ini sempat membuat Australia berselisih besar dengan Prancis pada tahun 2021, ketika Canberra membatalkan kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk membeli armada kapal selam bertenaga diesel dari Paris dan memilih AUKUS sebagai gantinya.

    Tonton juga video “Penjaga Pantai AS Ungkap Hasil Investigasi Tragedi Kapal Selam Titan”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tembakkan Senapan Angin Dekat Sinagoge, Profesor Harvard Ditangkap

    Tembakkan Senapan Angin Dekat Sinagoge, Profesor Harvard Ditangkap

    Massachussetts

    Otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS) menangkap seorang profesor tamu yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Harvard. Dia mengaku bersalah telah melepaskan tembakan dengan senapan angin di luar sebuah sinagoge di Massachusetts sehari sebelum hari raya Yahudi, Yom Kippur.

    Carlos Portugal Gouvea, yang seorang warga negara Brasil, seperti dilansir Reuters, Jumat (5/12/2025), ditangkap oleh Otoritas Imigrasi dan Bea Cukai AS pada Rabu (3/12) waktu setempat, setelah visa non-imigran sementaranya dicabut oleh Departemen Luar Negeri AS.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump menyebut kasus yang menjerat Gouvea sebagai “insiden penembakan anti-Semitisme” — penggambaran yang bertentangan dengan bagaimana otoritas lokal di Massachusetts menggambarkan insiden tersebut.

    Gouvea merupakan seorang associate professor pada Fakultas Hukum Universitas Sao Paulo, yang juga mengajar sebagai dosen tamu di Universitas Harvard selama semester musim gugur.

    Kepolisian di Brookline, Massachussetts, menangkap Gouvea pada 1 Oktober lalu setelah menanggapi laporan tentang seseorang yang membawa senjata api di dekat Temple Beth Zion pada malam menjelang Yom Kippur.

    Dalam keterangannya kepada kepolisian setempat, Gouvea mengatakan dirinya menggunakan senapan angin untuk berburu tikus di dekat lokasi kejadian.

    Bulan lalu, dia setuju untuk mengaku bersalah atas dakwaan menembakkan senapan angin secara ilegal dan menjalani masa percobaan praperadilan selama enam bulan. Beberapa dakwaan lainnya yang dihadapinya, seperti mengganggu ketertiban umum, perilaku tidak tertib, dan merusak properti, telah dibatalkan sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, dalam pernyataan pada Kamis (4/12) waktu setempat, menyebut Gouvea telah setuju untuk meninggalkan AS menyusul kasus yang menjeratnya tersebut.

    Sejauh ini, belum ada pernyataan langsung dari Gouvea terkait penangkapannya. Sementara pihak Harvard, yang berbasis di Cambridge, Massachusetts, menolak berkomentar.

    Terlepas dari klaim pemerintahan Trump, pihak Temple Beth Zion sebelumnya telah memberitahu para anggota komunitasnya bahwa insiden tersebut tampaknya tidak dipicu oleh antisemitisme. Pandangan yang sama juga diyakini oleh Departemen Kepolisian Brookline, yang menyelidiki insiden tersebut.

    Temple Beth Zion mengatakan bahwa pihak kepolisian memberitahu mereka jika Gouvea “tidak menyadari bahwa dia tinggal di sebelah, dan menembakkan senapan BB-nya di sebelah, sebuah sinagoge atau bahwa itu adalah hari raya keagamaan”.

    Penangkapan Gouvea ini terjadi ketika pemerintahan Trump mendesak Harvard untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri serangkaian tuduhan yang dilontarkan terhadap universitas tertua di AS tersebut, termasuk bahwa Harvard tidak berbuat cukup banyak untuk memerangi antisemitisme dan melindungi mahasiswa Yahudi di kampusnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)