Tag: Donald Trump

  • Plester di Tangan Trump Lagi-lagi Jadi Sorotan

    Plester di Tangan Trump Lagi-lagi Jadi Sorotan

    Jakarta

    Adanya plester luka di tangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump lagi-lagi menjadi sorotan. Gedung Putih buka suara dan memberikan penjelasan.

    Dilansir AFP, Jumat (12/12/2025), dalam beberapa hari terakhir tangan kanan Donald Trump tampak dipasangi plester luka saat dia menghadiri berbagai acara publik. Pemandangan ini memicu pertanyaan soal kondisi pemimpin AS itu

    Gedung Putih untuk memberikan penjelasan kepada publik. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa banyaknya jabat tangan yang dilakukan oleh Trump telah membuat dia harus memakai plester luka pada bagian punggung tangan sebelah kanan.

    Foto-foto yang dijepret wartawan menunjukkan punggung tangan kanan Trump dipasangi beberapa plester sekaligus. Plester itu terlihat jelas saat Trump tampil dalam sejumlah acara penting beberapa waktu terakhir.

    Dalam penjelasannya pada Kamis (11/12), Leavitt mengulangi tanggapan yang pernah disampaikannya beberapa bulan lalu setelah sang Presiden yang berusia 79 tahun itu muncul ke publik dengan memar-memar di tangan kanannya, yang pada saat itu tampak ditutupi lapisan riasan tebal.

    “Mengenai perban (plester) di tangan, kami juga telah memberikan penjelasan untuk itu,” kata Leavitt kepada wartawan setempat.

    “Di masa lalu, presiden sungguh terus-menerus melakukan jabat tangan,” ucapnya.

    “Dia juga mengonsumsi aspirin setiap hari, yang juga telah disebutkan dalam pemeriksaan fisiknya di masa lalu, yang dapat menyebabkan memar yang Anda lihat,” tutur Leavitt dalam penjelasannya.

    Sebagai presiden dengan usia paling tua yang pernah terpilih di AS, Trump dengan gigih membela kesehatan pribadinya. Dia bahkan membandingkan kondisinya dengan pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden, yang dinilainya telah kehilangan kemampuan hingga tidak mampu memerintah pada akhir masa jabatannya.

    Trump memposting pesan panjang di platform media sosial Truth Social miliknya pada Selasa (9/12) malam, yang isinya membela kondisi kesehatannya. Dia menyebut investigasi oleh sejumlah media tentang kebugaran fisiknya setara dengan “pemberontakan, bahkan mungkin pengkhianatan”.

    Pada Oktober lalu, Trump menjalani serangkaian pemeriksaan medis, termasuk pemindaian MRI, dengan dokter kepresidenan melaporkan bahwa sang Presiden AS dalam kondisi kesehatan yang sangat baik.

    Tonton juga video “China-Jepang Memanas, AS Tegaskan Hubungan dengan Kedua Negara Baik”

    Halaman 2 dari 2

    (lir/rfs)

  • Kosovo Terima Migran yang Dideportasi AS

    Kosovo Terima Migran yang Dideportasi AS

    Jakarta

    Otoritas Kosovo telah mulai menerima para migran yang ingin dideportasi oleh Amerika Serikat. Hal ini berdasarkan kesepakatan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Kami menerima mereka yang tidak diinginkan Amerika Serikat di wilayahnya,” kata Perdana Menteri (PM) Kosovo, Albin Kurti dalam sebuah wawancara televisi pada Kamis (11/12) malam waktu setempat, dilansir kantor berita AFP, Jumat (12/12/2025). Dia menambahkan bahwa satu atau dua migran telah tiba di negara Balkan tersebut.

    Berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada bulan Juni lalu, Kosovo dapat menerima hingga 50 orang, menurut pemerintah Kurti. Perjanjian tersebut akan berlaku selama satu tahun.

    Pemerintah Kosovo mengatakan bahwa lewat kesepakatan itu, negara tersebut, salah satu negara termiskin di Eropa, ingin menyatakan “rasa terima kasih abadi” atas dukungan AS sejak memisahkan diri dari Serbia pada tahun 2008.

    Kurti berkuasa pada bulan Februari lalu, tetapi pemerintahannya telah tumbang dan pemilihan baru akan diadakan pada 28 Desember mendatang.

    Amerika Serikat telah melontarkan kata-kata keras kepada partai Kurti, menuduhnya “merusak stabilitas” Kosovo dengan melarang sebuah partai politik Serbia untuk ikut serta dalam pemilihan Desember mendatang.

    Tonton juga video “Kelompok Bersenjata Serang Desa di Kosovo, 1 Polisi Tewas”

    (ita/ita)

  • Tangan Trump Dipasangi Plester Luka, Gedung Putih Beri Penjelasan

    Tangan Trump Dipasangi Plester Luka, Gedung Putih Beri Penjelasan

    Washington DC

    Tangan kanan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tampak dipasangi plester luka saat dia menghadiri berbagai acara publik beberapa hari terakhir. Hal itu memicu pertanyaan soal kondisi pemimpin AS itu, yang mendorong Gedung Putih untuk memberikan penjelasan kepada publik.

    Dalam penjelasan kepada wartawan, seperti dilansir AFP, Jumat (12/12/2025), Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa banyaknya jabat tangan yang dilakukan oleh Trump telah membuat dia harus memakai plester luka pada bagian punggung tangan sebelah kanan.

    Foto-foto yang dijepret wartawan menunjukkan punggung tangan kanan Trump dipasangi beberapa plester sekaligus. Plester itu terlihat jelas saat Trump tampil dalam sejumlah acara penting beberapa waktu terakhir.

    Leavitt, dalam penjelasannya pada Kamis (11/12), mengulangi tanggapan yang pernah disampaikannya beberapa bulan lalu setelah sang Presiden yang berusia 79 tahun itu muncul ke publik dengan memar-memar di tangan kanannya, yang pada saat itu tampak ditutupi lapisan riasan tebal.

    “Mengenai perban (plester) di tangan, kami juga telah memberikan penjelasan untuk itu,” kata Leavitt kepada wartawan setempat.

    “Di masa lalu, presiden sungguh terus-menerus melakukan jabat tangan,” ucapnya.

    “Dia juga mengonsumsi aspirin setiap hari, yang juga telah disebutkan dalam pemeriksaan fisiknya di masa lalu, yang dapat menyebabkan memar yang Anda lihat,” tutur Leavitt dalam penjelasannya.

    Tangan Trump terlihat dipasangi plester saat dia menghadiri acara publik di Pennsylvania, AS, pada 9 Desember Foto: Alex Wong/Getty Images/AFP

    Sebagai presiden dengan usia paling tua yang pernah terpilih di AS, Trump dengan gigih membela kesehatan pribadinya. Dia bahkan membandingkan kondisinya dengan pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden, yang dinilainya telah kehilangan kemampuan hingga tidak mampu memerintah pada akhir masa jabatannya.

    Trump memposting pesan panjang di platform media sosial Truth Social miliknya pada Selasa (9/12) malam, yang isinya membela kondisi kesehatannya. Dia menyebut investigasi oleh sejumlah media tentang kebugaran fisiknya setara dengan “pemberontakan, bahkan mungkin pengkhianatan”.

    Pada Oktober lalu, Trump menjalani serangkaian pemeriksaan medis, termasuk pemindaian MRI, dengan dokter kepresidenan melaporkan bahwa sang Presiden AS dalam kondisi kesehatan yang sangat baik.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Tolak Aturan AI Berliku-liku, Percepat Kemajuan Teknologi

    Trump Tolak Aturan AI Berliku-liku, Percepat Kemajuan Teknologi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang akan mengatur segala regulasi terkait kecerdasan buatan (AI) di negara tersebut.

    Kebijakan tersebut nantinya akan menyatukan segala undang-undang yang ada di seluruh negara bagian Amerika Serikat dalam satu komando. Menurut Trump, regulasi di negara bagian terlalu berlebihan sehingga menghambat laju perkembangan teknologi AI di Amerika Serikat. 

    “Untuk menang, perusahaan AI di Amerika Serikat harus bebas untuk berinovasi tanpa hambatan regulasi yang berbelit-belit,” bunyi peraturan eksekutif tersebut dilansir dari laman resminya Jumat (12/12/2025).

    Salah satu poin paling kontroversial dalam perintah tersebut adalah pembentukan “AI Litigation Task Force” di bawah Departemen Kehakiman AS, yang tugas tunggalnya adalah menggugat dan membatalkan hukum-hukum negara bagian yang dianggap menghambat perkembangan AI.

    Perintah eksekutif itu juga mewajibkan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh regulasi negara bagian yang “memaksa model AI untuk mengubah outputs yang sebenarnya benar” atau yang memberlakukan kewajiban pengujian keamanan dan penilaian risiko.

    Target utamanya adalah Undang-Undang Transparansi AI California, yaitu SB 1047 yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan hasil pengujian keamanan model AI besar, meski sekarang telah direvisi.

    Adapun Undang-Undang Anti-Diskriminasi Algoritma Colorado yang mengharuskan perusahaan melakukan penilaian risiko diskriminasi dalam penggunaan AI untuk perekrutan dan pengambilan keputusan penting lainnya.

    Diketahui sebelumnya, rezim Trump telah lama mengejar jalur yang memastikan aturan federal mendahului regulasi negara bagian terkait AI. Tujuan dari strategi ini ialah agar mencegah negara bagian besar seperti California dan New York mengendalikan industri yang sedang melaju pesat tersebut.

    Hal ini juga didukung oleh Penasihat Khusus AI dan kripto Trump, David Sacks, yang sebelumnya merupakan Co-Founder dari PayPal dan investor ventura terkemuka melalui Craft Ventures. Keterlibatan dia telah lama menuai kritik dari berbagai pihak karena disinyalir dapat menguntungkan bisnisnya sendiri.

    Regulasi baru ini tentunya menguntungkan perusahaan teknologi besar seperti OpenAI dan Google. Pasalnya, mereka telah lama melobi guna membatasi regulasi yang mereka anggap sebagai beban. (Muhammad Diva Farel Ramadhan).

  • The Fed Kembali Pangkas Suku Bunga, Tapi Beri Sinyal Jalan Berat ke Depan

    The Fed Kembali Pangkas Suku Bunga, Tapi Beri Sinyal Jalan Berat ke Depan

    Keputusan The Fed kali ini juga terjadi dalam situasi politik yang sensitif. Jerome Powell mendekati akhir masa jabatan keduanya sebagai ketua The Fed, dengan hanya tiga pertemuan tersisa sebelum ia digantikan.

    Presiden Donald Trump menegaskan bahwa ia akan memilih ketua The Fed berikutnya berdasarkan preferensi terhadap suku bunga rendah.Pasar prediksi menyebut Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional, sebagai kandidat terkuat dengan peluang 72%.

    Beberapa pelaku pasar khawatir bahwa ketua The Fed pilihan Trump berpotensi lebih mengikuti tekanan politik ketimbang memegang teguh mandat independensi bank sentral.

    Situasi semakin rumit karena banyak data ekonomi resmi terlambat atau hilang akibat shutdown pemerintah AS selama enam minggu. The Fed harus mengambil keputusan dengan data yang terbatas, membuat analisis mereka menjadi jauh lebih sulit.

    Data yang tersedia menunjukkan pasar tenaga kerja melemah, dengan perusahaan enggan merekrut maupun melakukan PHK besar-besaran. Namun data nonresmi menunjukkan tren pengurangan tenaga kerja yang meningkat, dengan pengumuman PHK mencapai lebih dari 1,1 juta hingga November.

    Dengan tekanan politik, inflasi yang belum jinak, dan data ekonomi yang tidak lengkap, The Fed menghadapi periode paling menantang dalam beberapa tahun terakhir. Sikap hati-hati akan terus menjadi kunci dalam beberapa bulan ke depan, sementara pasar menunggu kepastian arah kebijakan moneter selanjutnya.

  • Putin Beri Dukungan ke Maduro yang Bersitegang dengan Trump

    Putin Beri Dukungan ke Maduro yang Bersitegang dengan Trump

    Moskow

    Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kembali dukungan untuk Venezuela dan Presiden Nicolas Maduro yang sedang bersitegang dengan Amerika Serikat (AS). Ketegangan semakin meningkat setelah Washington menyita sebuah kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela, yang menuai kecaman Caracas.

    Kremlin dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (12/12/2025), mengungkapkan bahwa Putin berbicara dengan Maduro dalam percakapan telepon terbaru pada Kamis (11/12) waktu setempat.

    “Vladimir Putin menyatakan solidaritas dengan rakyat Venezuela,” demikian pernyataan Kremlin membahas percakapan telepon tersebut.

    Kremlin mengatakan bahwa pemimpin Rusia itu juga “menegaskan dukungannya untuk kebijakan pemerintah Maduro yang bertujuan melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan dalam menghadapi tekanan eksternal yang meningkat”.

    Rusia menjalin hubungan hangat dengan Venezuela. Maduro pun awal tahun ini datang mengunjungi Moskow untuk menghadiri parade militer tahunan Rusia. Dalam kunjungan itu, Maduro juga menandatangani perjanjian kemitraan dengan Putin.

    Percakapan telepon keduanya itu dilakukan setelah Presiden AS Donald Trump pada Rabu (10/12), mengumumkan penyitaan sebuah kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela. Penyitaan itu menjadi titik gesekan terbaru dari sejumlah hal lainnya yang telah memicu ketegangan antara kedua negara.

    Video yang dirilis menunjukkan pasukan AS turun dari helikopter ke dek kapal tanker tersebut dan memasuki kapal dengan senapan terangkat.

    Jaksa Agung AS Pam Bondi, seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

    Kementerian Luar Negeri Venezuela, dalam tanggapannya, mengecam langkah AS menyita kapal tanker di dekat wilayahnya itu sebagai “pencurian terang-terangan” dan “tindakan pembajakan internasional”.

    Penyitaan itu terjadi saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan terhadap Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba. Washington bahkan menuduh Maduro memimpin kartel narkoba, yang telah dibantah.

    AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

    Maduro mengkhawatirkan operasi militer AS itu sebagai bagian dari rencana untuk menggulingkan dirinya dan mengendalikan minyak Venezuela.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hamas Usulkan Pembekuan Senjata di Gaza, Israel Bilang Gini

    Hamas Usulkan Pembekuan Senjata di Gaza, Israel Bilang Gini

    Tel Aviv

    Israel menegaskan bahwa kelompok Hamas “akan dilucuti senjatanya” sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza yang disponsori Amerika Serikat (AS). Penegasan itu disampaikan setelah pemimpin senior Hamas kembali menolak perlucutan senjata, tapi bersedia tidak menggunakan senjatanya alias melakukan pembekuan senjata.

    Gencatan senjata Gaza yang berlangsung sejak 10 Oktober lalu, telah menghentikan perang yang berkecamuk selama lebih dari dua tahun terakhir di daerah kantong Palestina tersebut. Namun, gencatan senjata itu tetap rapuh karena Israel dan Hamas saling menuduh setiap hari soal adanya pelanggaran.

    Pemimpin senior Hamas, Khaled Meshaal, dalam wawancara dengan media terkemuka Al Jazeera sebelumnya mengatakan kelompoknya terbuka untuk “pembekuan” senjata, tetapi menolak tuntutan perlucutan senjata total yang diatur dalam rencana perdamaian usulan Presiden AS Donald Trump untuk Jalur Gaza.

    Seorang pejabat pemerintah Israel, yang tidak disebut namanya, seperti dilansir AFP, Jumat (12/12/2025), menanggapi pernyataan terbaru Meshaal tersebut dengan menegaskan Hamas akan dilucuti senjatanya.

    “Tidak akan ada masa depan bagi Hamas di bawah rencana 20 poin tersebut. Kelompok teror itu akan dilucuti senjatanya dan Gaza akan didemiliterisasi,” tegas pejabat pemerintah Israel tersebut saat berbicara kepada AFP.

    Kesepakatan gencatan senjata Gaza terdiri atas tiga tahap, dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu baru-baru ini mengindikasikan bahwa gencatan senjata akan segera memasuki tahap kedua.

    Pada tahap kedua, pasukan Israel akan bergerak mundur lebih jauh dari posisi mereka saat ini di Jalur Gaza dan digantikan oleh pasukan stabilisasi internasional (ISF), sementara Hamas akan meletakkan senjatanya.

    Namun, Hamas mengindikasikan kelompoknya tidak akan setuju untuk menyerahkan persenjataannya.

    “Gagasan perlucutan senjata total tidak dapat diterima oleh perlawanan (Hamas). Yang diusulkan adalah pembekuan, atau penyimpanan (senjata)… untuk memberikan jaminan agar tidak ada eskalasi militer apa pun dari Gaza dengan pendudukan Israel,” kata Meshaal dalam wawancara dengan Al Jazeera yang ditayangkan pada Rabu (10/12) waktu setempat.

    “Ini adalah gagasan yang sedang kami diskusikan dengan para mediator, dan saya meyakini bahwa dengan pemikiran pragmatis Amerika… visi seperti itu dapat disepakati dengan pemerintahan AS,” ucapnya.

    “Perlucutan senjata bagi seorang Palestina berarti merampas jiwanya sendiri. Mari kita capai tujuan itu dengan cara lainnya,” tegas Meshaal.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Defisit Neraca Dagang AS Sentuh Level Terendah dalam 5 Tahun jadi US,8 miliar

    Defisit Neraca Dagang AS Sentuh Level Terendah dalam 5 Tahun jadi US$52,8 miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Defisit perdagangan Amerika Serikat anjlok ke level terendah lebih dari lima tahun pada September 2025, didorong oleh lonjakan ekspor dan kenaikan tipis impor.

    Berdasarkan data Biro Analisis Ekonomi dan Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) yang dikutip dari Reuters pada Jumat (12/12/2025), defisit perdagangan tercatat turun 10,9% menjadi US$52,8 miliar, level terendah sejak Juni 2020.

    Ekonom yang disurvei Reuters sebelumnya memperkirakan defisit justru melebar ke US$63,3 miliar. Rilis laporan ini sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan selama 43 hari.

    Ekspor AS naik 3% menjadi US$289,3 miliar pada September 2025. Ekspor barang melonjak 4,9% menjadi US$187,6 miliar, dengan pengiriman barang konsumsi mencapai rekor tertinggi.

    Sementara itu, impor meningkat 0,6% menjadi US$342,1 miliar. Impor barang juga naik 0,6% menjadi US$266,6 miliar, meskipun impor kendaraan, suku cadang, dan mesin otomotif tercatat sebagai yang terendah sejak November 2022.

    Defisit perdagangan barang menyempit 8,2% menjadi US$79 miliar, level terendah sejak September 2020.

    Kebijakan perdagangan proteksionis Presiden AS Donald Trump, yang ditandai dengan penerapan tarif luas terhadap berbagai negara, telah menyebabkan pergerakan tajam pada defisit perdagangan sehingga memengaruhi gambaran ekonomi secara keseluruhan.

    Pada kuartal I/2025, perdagangan mengurangi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar rekor 4,68%, sebelum seluruh penurunan tersebut pulih kembali dan menjadi kontributor positif bagi PDB pada kuartal II.

    Sebelum data ini dirilis, Federal Reserve Atlanta memperkirakan PDB AS tumbuh 3,5% secara tahunan pada kuartal III/2025.

    Pemerintah AS dijadwalkan merilis estimasi awal PDB kuartal III/2025 pada 23 Desember, setelah sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah. Adapun, pada kuartal II/2025, ekonomi AS mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,8%.

  • Hanya Mau Damai Jika Untung

    Hanya Mau Damai Jika Untung

    Jakarta

    Sekjen Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO), Mark Rutte, menyindir Presiden Rusia Vladimir Putin soal perang Ukraina. Rutte mengatakan jika Amerika Serikat (AS) dan Eropa bisa menyepakati rencana mengakhiri perang di Ukraina, ini akan menjadi ujian untuk Putin.

    “Sejauh ini, (Presiden Rusia Vladimir) Putin hanya berperan sebagai pembawa perdamaian ketika itu menguntungkannya, untuk mengulur waktu agar perangnya dapat berlanjut,” kata Rutte dalam pidatonya di Berlin, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025).

    “(Trump) ingin mengakhiri pertumpahan darah sekarang, (dan) satu-satunya yang dapat membawa Putin ke meja perundingan”, kata Rutte.

    Rutte kemudian menantang Putin apakah dia ingin perdamaian atau melanjutkan perang.

    “Jadi, mari kita uji Putin. Mari kita lihat apakah dia benar-benar menginginkan perdamaian, atau apakah dia lebih suka pembantaian berlanjut,” ujar dia.

    Pada Rabu (10/12) kemarin, para pejabat Ukraina mengatakan mereka telah mengirimkan rencana terbaru kepada Washington untuk mengakhiri invasi Rusia, berdasarkan proposal 28 poin yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump bulan lalu.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan pembicaraan lebih lanjut dengan Amerika direncanakan akhir pekan ini. Dia menyebut pertemuan internasional tentang Ukraina “dapat berlangsung pada awal minggu depan”.

    Rutte kemudian mengatakan, dalam diskusi panel: “Apakah saya pikir ketika menyangkut Ukraina, AS dan Eropa (dapat) mencapai kesepakatan? Ya, saya yakin,” katanya.

    “Saya pikir kita bisa. Apakah saya yakin bahwa Rusia akan menerimanya? Saya tidak tahu. Inilah ujiannya,” imbuhnya.

    Kepala NATO juga menuduh China sebagai penyelamat Rusia dalam perang tersebut.

    “China ingin mencegah sekutunya kalah di Ukraina,” katanya dalam pidatonya di sebuah konferensi keamanan.

    “Tanpa dukungan China, Rusia tidak dapat melanjutkan perang ini,” lanjutnya.

    China, salah satu mitra dagang utama Rusia, mengatakan bahwa mereka memiliki posisi netral dalam konflik Ukraina, tetapi telah menahan diri untuk tidak mengutuk Rusia.

    Rutte juga memperingatkan konsekuensi finansial bagi NATO jika Ukraina berada di bawah kekuasaan pendudukan Rusia.

    “NATO harus secara substansial meningkatkan kehadiran militernya di sepanjang sayap timur. Dan sekutu harus melangkah lebih jauh dan lebih cepat dalam pengeluaran dan produksi pertahanan,” katanya.

    (lir/isa)

  • Sengketa Thailand-Kamboja di Perbatasan Makan Korban Jiwa

    Sengketa Thailand-Kamboja di Perbatasan Makan Korban Jiwa

    Bangkok

    Thailand dan Kamboja kembali memanas di perbatasan. Sengketa antara dua negara ini pun menyebabkan korban jiwa.

    Dilansir BBC dan AFP, Kamis (11/12/2025), ribuan warga yang tinggal di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja telah melakukan evakuasi massal pada Senin (8/12) waktu setempat saat pertempuran antara dua negara ini meletus.

    Kedua negara saling menuduh pihak lain sebagai pemicu pertempuran yang merupakan konfrontasi paling serius sejak mereka menyepakati gencatan senjata pada Juli lalu. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyebut negaranya ‘tidak pernah menginginkan kekerasan tetapi akan menggunakan cara yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatannya’.

    Sementara, mantan pemimpin Kamboja Hun Sen menuduh ‘penjajah’ Thailand memprovokasi pembalasan. Sejak Mei lalu, pertempuran antara kedua negara tetangga itu telah menyebabkan lebih dari 40 kematian, memicu larangan impor, dan pembatasan perjalanan.

    Konflik Thailand-Kamboja kali ini juga menandai kegagalan gencatan senjata yang disponsori Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Juli lalu. Penyebab bentrokan yang disampaikan kedua pihak kali ini juga berbeda satu sama lain.

    Thailand dan Kamboja saling menuduh pihak lain sebagai pemicu konflik. Pada Senin, (8/12), militer Thailand mengklaim pasukannya merespons tembakan dari pihak Kamboja di Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand.

    Serangan itu disebut menewaskan seorang tentara Thailand. Sebagai respons, militer Thailand juga mengonfirmasi telah melancarkan serangan udara terhadap target militer di sepanjang perbatasan yang disengketakan.

    Kementerian Pertahanan Kamboja kemudian menyatakan pasukan Thailand yang menyerang terlebih dahulu di wilayah kedaulatan mereka, di Provinsi Preah Vihear. Kamboja juga bersikeras mereka tidak melakukan serangan balasan.

    Menurut pejabat di kedua belah pihak, setidaknya satu tentara Thailand dan empat warga sipil Kamboja tewas. Selain itu, ada belasan orang terluka akibat dari pertempuran pada Senin itu.

    Pertempuran berlanjut keesokan harinya. Militer Thailand menuduh Kamboja menembakkan roket dan menggunakan drone pembawa bom serta drone kamikaze ke pusat militer Thailand dengan beberapa roket dilaporkan menghantam wilayah sipil.

    Sengketa perbatasan yang berusia satu abad antara negara-negara Asia Tenggara ini telah meningkat secara dramatis dengan serangan roket Kamboja ke Thailand pada 24 Juli yang diikuti oleh serangan udara Thailand. Pada Juli lalu, 48 orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi selama lima hari pertempuran.

    Beberapa hari kemudian, Bangkok dan Phnom Penh menyepakati ‘gencatan senjata segera dan tanpa syarat’ yang ditengahi oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga turun tangan menegosiasikan gencatan senjata.

    Presiden AS itu mengawasi penandatanganan perjanjian yang ia juluki ‘Pakta Perdamaian Kuala Lumpur’ pada Oktober. Kedua pihak kemudian sepakat untuk menarik senjata berat mereka dari wilayah yang disengketakan, dan membentuk tim pengamat sementara untuk memantau wilayah tersebut.

    Namun, hanya dua minggu setelah penandatanganan tersebut, Thailand menyatakan akan menangguhkan implementasi perjanjian. Thailand menyebut dua tentaranya terluka akibat ledakan ranjau darat di dekat perbatasan Kamboja.

    Kamboja, yang sempat menominasikan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian atas perannya dalam menengahi gencatan senjata, telah berulang kali mengklaim mereka tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut.

    Korban Bertambah

    Terbaru, Otoritas Thailand melaporkan ada sembilan tentaranya tewas dalam konflik perbatasan yang kembali memanas dengan Kamboja. Selain itu, ada lebih dari 120 orang lainnya mengalami luka-luka akibat pertempuran terbaru di perbatasan yang menjadi sengketa kedua negara.

    “Secara total, hingga saat ini, sembilan personel militer telah tewas,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Surasant Kongsiri, dalam konferensi pers terbaru, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12).

    “Operasi masih berlangsung di sepanjang perbatasan dari Ubon Ratchathani hingga Provinsi Trat,” sambungnya.

    Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan sedikitnya 10 warga sipil tewas dan 60 orang lainnya luka-luka akibat serangan pasukan militer Thailand di perbatasan. Dengan demikian, berdasarkan data otoritas Thailand dan Kamboja, total 19 orang tewas di kedua negara akibat pertempuran yang kembali pecah sejak pekan lalu.

    Kedua negara ini telah bersengketa mengenai demarkasi era kolonial di perbatasan sepanjang 800 kilometer. Keduanya saling mengklaim sejumlah kuil bersejarah di wilayah sengketa itu.

    Lebih dari setengah juta orang, sebagian besar di Thailand, juga terpaksa mengungsi dari area-area perbatasan di dekat lokasi pertempuran yang melibatkan jet tempur, tank, dan drone militer. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan lebih dari 101.000 orang telah dievakuasi dari perbatasan, sedangkan otoritas Thailand melaporkan lebih dari 400.000 warga sipil mengungsi dan berlindung di tempat-tempat lainnya.

    Kamboja menyebut pasukan Thailand juga kembali memulai serangan pada Kamis (11/12) pagi terhadap Provinsi Oddar Meanchey, dengan ;melepas tembakan ke area Kuil Khnar’. Di sisi lain perbatasan, militer Thailand mengumumkan jam malam mulai pukul 19.00 malam hingga pukul 05.00 pagi waktu setempat di beberapa bagian wilayah Sa Kaeo mulai Rabu (10/12) malam waktu setempat.

    Militer Thailand, pada Rabu (10/12), melaporkan bahwa pasukan militer Kamboja menembakkan sejumlah roket yang mendarat di sekitar Rumah Sakit Phanom Dong Rak di Provinsi Surin, sebelah utara Sa Kaeo.

    Tonton juga video “Detik-detik Drone Thailand Jatuhkan Bom di Kamboja”

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)