Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Trump Niat Beri Rp 1,6 M untuk Bujuk Warga Greenland Gabung AS

    Trump Niat Beri Rp 1,6 M untuk Bujuk Warga Greenland Gabung AS

    Washington DC –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sedang membahas opsi mengirimkan pembayaran, jumlahnya bisa mencapai US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar), untuk setiap warga Greenland, sebagai upaya membujuk mereka agar bersedia memisahkan diri dari Denmark dan bergabung dengan AS.

    Pembahasan tersebut, seperti dilansir Reuters, Jumat (9/1/2026), diungkapkan oleh empat sumber yang memahami persoalan itu saat berbicara kepada Reuters.

    Meskipun angka pasti dan logistik pembayaran, termasuk kapan dan bagaimana akan dibayarkan, belum diketahui secara jelas, namun menurut dua sumber di antaranya, sejumlah pejabat AS, termasuk para pejabat Gedung Putih, telah membahas angka mulai dari US$ 10.000 (Rp 168,3 juta) hingga US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar) per orang. Uang tersebut akan dibayarkan sekaligus dalam jumlah besar.

    Greenland, yang merupakan wilayah otonomi Kerajaan Denmark, memiliki penduduk berjumlah 57.000 jiwa. Jika dihitung, dengan pembayaran sebesar US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar) per orang, maka AS akan membayarkan total hampir US$ 6 miliar (Rp 101 triliun) kepada seluruh penduduk Greenland.

    Gagasan membayar langsung kepada penduduk Greenland itu mengungkapkan salah satu penjelasan soal bagaimana AS mungkin berupaya untuk “membeli” pulau yang letaknya strategis di kawasan Arktik tersebut. Meskipun otoritas Denmark dan Greenland sendiri bersikeras menyatakan pulau tersebut tidak untuk dijual.

    Taktik ini termasuk di antara berbagai rencana yang sedang dibahas Gedung Putih untuk mengakuisisi Greenland, termasuk potensi penggunaan militer AS.

    Namun, hal tersebut berisiko terkesan terlalu transaksional, bahkan merendahkan penduduk yang telah sejak lama memperdebatkan kemerdekaan mereka sendiri dan ketergantungan ekonomi mereka pada Denmark.

    “Cukup sudah… Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” tegas Perdana Menteri (PM) Greenland, Jens-Frederik Nielsen, dalam pernyataan via Facebook pada Minggu (4/1) setelah Trump kembali menegaskan AS perlu mengakuisisi Greenland.

    Trump sejak lama berargumen bahwa AS perlu menguasai Greenland karena beberapa alasan, termasuk kekayaan mineralnya yang diperlukan untuk aplikasi militer canggih. Dia juga mengatakan bahwa kawasan Belahan Bumi Barat secara luas perlu berada di bawah pengaruh geopolitik Washington.

    Walaupun pembahasan internal soal cara-cara merebut Greenland sudah berlangsung di kalangan ajudan Trump sejak sebelum dia menjabat periode kedua, urgensi tersebut kembali meningkat setelah AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer yang berani pada 3 Januari lalu.

    Salah satu sumber yang dikutip Reuters mengungkapkan bahwa para ajudan Gedung Putih sangat ingin melanjutkan momentum dari operasi Maduro untuk mencapai tujuan geopolitik Trump lainnya yang diidamkan sejak lama.

    Namun demikian, terlepas dari itu, jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar warga Greenland, meskipun terbuka untuk memisahkan diri dari Denmark, tidak ingin menjadi bagian dari AS.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Apa Untung-Rugi China Usai Penangkapan Nicolas Maduro?

    Apa Untung-Rugi China Usai Penangkapan Nicolas Maduro?

    Jakarta –

    Beberapa jam setelah penangkapan kontroversial Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat akhir pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan “sangat terkejut” atas “penggunaan kekuatan yang melanggar secara terang-terangan terhadap negara berdaulat.”

    Beijing juga menyampaikan pesan kepada negara-negara Amerika Latin dan Karibia, yang disebutnya “teman baik dan mitra baik,” tentang kesediaan penguasa Tiongkok untuk bekerja sama dalam “menavigasi lanskap internasional yang berubah dengan solidaritas dan koordinasi.”

    Dalam kritik terhadap Washington, Cina berusaha mengesankan diri sebagai adidaya global yang bertanggung jawab. Pernyataan itu, menurut para analis, kemungkinan menggema di seluruh Amerika Latin. Dengan kembalinya Doktrin Monroe di bawah Presiden AS Donald Trump — yang lebih dari dua abad lalu menegaskan supremasi Washington di Belahan Barat — penangkapan Maduro dipandang sebagai peringatan serius sekaligus demonstrasi kekuatan.

    William Yang, analis senior Asia Timur Laut di think tank International Crisis Group, mengatakan Beijing kemungkinan akan memanfaatkan kekhawatiran ini untuk menantang posisi internasional AS dan “memperdalam pengaruhnya di negara-negara berkembang.” Dia menambahkan, Cina juga akan “memantau secara dekat bagaimana AS menangani situasi di Venezuela dalam minggu dan bulan mendatang.”

    Putusnya hubungan dengan Caracas

    Penangkapan paksa Maduro — seorang sekutu penting Beijing di Amerika Latin — bisa berdampak signifikan pada ekonomi kedua terbesar dunia itu.

    Bersama Maduro, Cina membangun “kemitraan strategis sepanjang waktu” dan menjadi pembeli minyak terbesar Venezuela setelah sanksi AS meningkat pada 2019. Cina juga menjual senjata kepada sang diktatur — dengan total pengiriman senilai USD615 juta antara 2009 hingga 2019, menurut perkiraan AS. Lebih penting lagi, Cina menghujani Maduro dengan utang bernilai miliaran dolar, yang belum lunas dibayar.

    Menurut AidData, total pinjaman Tiongkok ke Venezuela mencapai USD105,5 miliar, termasuk USD17–19 miliar dari program “oil-for-loans” milik Bank Pembangunan Cina.

    Setelah kejatuhannya, media-media AS melaporkan bahwa Trump menuntut pemerintahan sementara Venezuela memutus hubungan ekonomi dengan Cina, Rusia, Iran, dan Kuba. Di media sosial, dia menyatakan Venezuela akan menyerahkan 30 hingga 50 juta barel minyak kepada AS.

    Beijing mengecam operasi penangkapan Maduro sebagai pelanggaran hukum internasional. “Penggunaan kekuatan terang-terangan oleh AS terhadap Venezuela dan tuntutannya ‘America First’ ketika Venezuela mengelola sumber daya minyak sendiri adalah contoh tipikal aksi intimidasi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, dalam konferensi pers.

    Kemarahan Tiongkok bersifat simbolik

    Namun para analis menilai retorika Beijing perlu dibaca dengan hati-hati.

    “Cina tidak peduli pada hukum internasional,” kata Elizabeth Freund Larus, adjunct senior fellow di Pacific Forum, mengacu pada sikap militer Beijing di Laut Cina Selatan dan keengganannya mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. “Kita bisa menerjemahkan peringatan Beijing ke Washington sebagai tuntutan bahwa ‘Cina ingin uangnya kembali!’ dan ‘menuntut agar AS tetap mengalirkan minyak Venezuela ke Cina!’” tambahnya.

    Meski bahasa yang digunakan keras, Cina sejauh ini belum melakukan tindakan nyata sebagai balasan atas serangan AS ke Venezuela. “Beijing kemungkinan tidak akan melangkah lebih jauh dari ekspresi simbolik ketidaksetujuan,” kata Ryan Hass, direktur John L. Thornton China Center di Brookings Institution. Dia menambahkan, insiden ini tidak diperkirakan mengubah arah hubungan AS-Cina secara signifikan. “Tindakan AS di Venezuela hanya akan memengaruhi hubungan kedua negara jika membuat Amerika terseret dan terjebak dalam kekacauan di Venezuela.”

    Venezuela jadi contoh untuk Taiwan?

    Penangkapan Maduro akhir pekan lalu dipantau erat di media sosial di Cina. Insiden di seberang Pasifik itu mengundang komentar netizen ultranasionalis, bahwa AS sedang menunjukkan contoh cara menangani ketegangan dengan Taiwan. Baru pada pergantian tahun, Presiden Xi Jinping menegaskan tekad menyatukan pulau tersebut, terlepas dari ancaman AS.

    Ketika diminta komentar tentang spekulasi Taiwan pada Senin lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian menegaskan kembali garis resmi Beijing bahwa masalah Taiwan adalah “urusan internal” dan “tidak ada kekuatan eksternal yang berhak mencampuri.”

    Namun para analis menekankan situasi Venezuela dan Taiwan sulit dibandingkan. “Venezuela adalah negara yang hancur dan dipimpin oleh seorang penguasa otoriter. Taiwan adalah demokrasi yang hidup,” kata Hass. “Cina tidak bisa mencapai tujuan di Taiwan hanya dengan menangkap pemimpin terpilihnya.”

    Elizabeth Freund Larus menambahkan, “Beijing telah berniat mengambil Taiwan jauh sebelum ini dan akan tetap berniat setelah ini. Cina belum melakukannya karena belum ada jaminan kesuksesan. Tapi hari itu semakin dekat, terlepas dari Trump.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • Iran Tak Mau Perang dengan Israel-AS, Tapi Siap Membalas Jika Diserang!

    Iran Tak Mau Perang dengan Israel-AS, Tapi Siap Membalas Jika Diserang!

    Beirut –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, menegaskan negaranya tidak menginginkan perang dengan Israel atau Amerika Serikat (AS), tetapi siap membalas jika diserang lagi.

    Penegasan itu, seperti dilansir Associated Press, Jumat (9/1/2026), disampaikan oleh Araghchi saat berbicara dalam kunjungan kenegaraan selama dua hari ke Lebanon.

    Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran banyak pihak bahwa Israel, sekutu dekat AS, akan kembali menyerang Iran seperti yang terjadi saat perang selama 12 hari pada Juni tahun lalu, di mana Tel Aviv menewaskan para pejabat militer senior dan ilmuwan nuklir Teheran, serta AS mengebom situs pengayaan nuklir Iran.

    Dalam pernyataannya, Araghchi juga mengatakan bahwa Iran juga siap bernegosiasi dengan AS mengenai program nuklirnya selama didasari rasa saling menghormati, tanpa sikap “mendikte” dari Washington.

    “Amerika dan Israel telah menguji serangan mereka terhadap Iran dan serangan ini serta strateginya mengalami kegagalan besar. Jika mereka mengulangnya, mereka akan menghadapi hasil yang sama,” kata Araghchi dalam pernyataannya.

    “Kami siap untuk pilihan apa pun. Kami tidak menginginkan perang, tetapi kami siap untuk itu,” tegasnya.

    Presiden AS Donald Trump memberlakukan kembali kampanye “tekanan maksimum” terhadap Iran sejak Februari lalu, dalam upaya memblokir pengembangan senjata nuklir negara tersebut. Kampanye itu mencakup serangan-serangan Washington terhadap tiga fasilitas nuklir Teheran tahun lalu.

    Araghchi mengatakan Iran siap untuk bernegosiasi, namun dia menambahkan: “Tetapi saya mengatakan bahwa negosiasi harus didasarkan pada rasa saling menghormati dan kepentingan bersama.”

    “Kami meyakini bahwa begitu Amerika mencapai hasil yang merupakan negosiasi yang konstruktif dan positif, bukan perintah yang bersifat mendikte, adalah kerangka kerjanya, maka pada saat itulah hasil negosiasi tersebut akan membuahkan hasil,” cetusnya.

    Iran telah memperkaya uranium hingga kemurnian 60 persen setelah Trump, pada tahun 2018 lalu, secara sepihak menarik AS dari kesepakatan nuklir Teheran tahun 2015 dengan negara-negara kekuatan dunia.

    Iran telah sejak lama menyatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai, meskipun Barat dan badan pengawas nuklir PBB, IAEA, menyebut Iran memiliki program senjata nuklir terorganisir hingga tahun 2003.

    Bulan lalu, Trump melontarkan peringatan terhadap Iran, dengan menegaskan bahwa AS dapat melancarkan serangan militer lebih lanjut, jika Teheran berusaha untuk membangun kembali program nuklirnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bukan Hukum Internasional, Trump Bilang Hal Ini yang Bisa Setop Dirinya

    Bukan Hukum Internasional, Trump Bilang Hal Ini yang Bisa Setop Dirinya

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan satu-satunya hal yang dapat menghentikan dirinya adalah “moralitasnya sendiri”, bukan hukum internasional. Hal ini disampaikan setelah rentetan kebijakan luar negeri Trump menggemparkan dunia beberapa waktu terakhir.

    Pernyataan tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency dan Japan Times, Jumat (9/1/2026), disampaikan Trump dalam wawancara dengan media terkemuka AS, New York Times (NYT), yang dirilis pada Rabu (7/1) waktu setempat.

    Rentetan kebijakan luar negeri Trump beberapa waktu terakhir menuai kontroversi dan kritikan, mulai dari bergabung dengan Israel dalam mengebom fasilitas-fasilitas nuklir Iran saat kedua negara yang bermusuhan itu berperang tahun lalu, hingga menggempur Venezuela untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro, serta ambisinya merebut Greenland dari Denmark, bahkan tidak mengesampingkan kekuatan militer.

    Ketika ditanya oleh NYT soal apakah ada batasan untuk kekuasaan global yang kini dimilikinya sebagai Presiden AS, Trump menjawab: “Iya, ada satu hal. Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya hal yang dapat menghentikan saya.”

    “Saya tidak membutuhkan hukum internasional,” tegas Trump.

    Namun dia juga menambahkan bahwa: “Saya tidak berniat menyakiti orang-orang.”

    Saat didesak lebih lanjut oleh NYT soal apakah pemerintahannya perlu untuk mematuhi hukum internasional, Trump berkata “Iya perlu”. Tetapi dia memperjelas bahwa dirinya yang akan menjadi penentu kapan batasan tersebut berlaku untuk AS.

    “Itu tergantung pada definisi Anda tentang hukum internasional,” katanya.

    Pernyataan Trump itu, sebut NYT, terkesan mengabaikan hukum internasional dan batasan-batasan lainnya terhadap kemampuannya dalam menggunakan kekuatan militer untuk menyerang, menginvasi, atau memaksa negara-negara lainnya di seluruh dunia.

    Penilaian yang diberikan Trump tentang kebebasannya dalam menggunakan instrumen kekuatan militer, ekonomi, atau politik apa pun untuk memperkuat supremasi AS, menurut NYT dalam laporannya, merupakan pengakuan paling blak-blakan tentang pandangan dunianya.

    Intinya adalah konsep bahwa kekuatan nasional, bukan aturan hukum, perjanjian, dan konvensi, yang seharusnya menjadi faktor penentu ketika kekuatan-kekuatan saling berbenturan.

    Trump memang mengakui beberapa hambatan di dalam negeri, bahkan ketika dia mengejar strategi maksimalis untuk menghukum lembaga-lembaga yang tidak disukainya, membalas dendam terhadap lawan politik, dan mengerahkan Garda Nasional ke kota-kota besar AS meskipun ditentang pejabat setempat.

    Dalam wawancara dengan NYT, Trump memperjelas bahwa dirinya menggunakan reputasinya yang tidak dapat diprediksi dan kesediaannya untuk dengan cepat mengerahkan tindakan militer, seringkali untuk memaksa negara-negara lainnya mematuhi tuntutannya.

    Presiden AS berusia 79 tahun ini terdengar lebih berani dari sebelumnya dalam wawancara terbaru dengan NYT. Dia menyinggung soal keberhasilan serangan AS terhadap program nuklir Iran, membanggakan kecepatan dalam melumpuhkan pemerintahan Venezuela pada akhir pekan lalu, dan membahas soal rencananya menguasai Greenland yang menuai kritikan sekutu-sekutu NATO.

    Ketika ditanya hal mana yang menjadi prioritas lebih tinggi, mendapatkan Greenland atau mempertahankan NATO, Trump menolak untuk menjawab secara langsung. Namun dia mengakui bahwa: “Itu mungkin sebuah pilihan.”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/imk)

  • Presiden Interim Venezuela Tegaskan Negaranya Tak Akan Tunduk ke AS

    Presiden Interim Venezuela Tegaskan Negaranya Tak Akan Tunduk ke AS

    Jakarta –

    Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengatakan negaranya tidak akan tunduk kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meski AS mengeklaim memegang kendali atas Venezuela setelah menggulingkan pendahulunya, Nicolas Maduro. Dia juga menegaskan tidak akan menyerah.

    “Kami tidak tunduk atau ditaklukkan,” kata Rodriguez dalam sebuah upacara untuk 100 warga Venezuela yang tewas selama serangan AS sebagaimana dilansir AFP, Jumat (9/1/2026).

    Dia menegaskan tidak akan menyerah. Rodriguez menegaskan akan terus mempertahankan Venezuela.

    “Tidak ada yang menyerah. Ada pertempuran untuk tanah air,” ketika pasukan AS menyerang pada 3 Januari, katanya.

    Sebelumnya, AS mengklaim memiliki pengaruh maksimal atas otoritas sementara Venezuela. Hal ini diklaim usai penangkapan Presiden Nicolas Maduro.

    “Jelas kami memiliki pengaruh maksimal atas otoritas sementara di Venezuela saat ini,” kata Leavitt dalam sebuah konferensi pers.

    “Kami terus berkoordinasi erat dengan otoritas sementara, dan keputusan mereka akan terus didikte oleh Amerika Serikat,” tambahnya.

    (zap/fas)

  • Ekonomi Venezuela Babak Belur, Pemimpin Baru Dapat Beban Besar

    Ekonomi Venezuela Babak Belur, Pemimpin Baru Dapat Beban Besar

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berambisi untuk membangkitkan kembali industri minyak Venezuela. Trump meyakini, campur tangan perusahaan AS bakal jadi kunci pemulihan ekonomi negara tersebut.

    Sayangnya, mewujudkan ambisi tersebut ternyata tak semudah itu. Meski punya cadangan minyak terbesar di dunia, Venezuela sedang tertekan akibat korupsi, sanksi ekonomi, hingga pasar minyak yang tidak stabil. Situasi ini menjadi tantangan bagi siapa pun yang akan memimpin negara itu ke depan.

    Hampir satu dekade lalu, Venezuela pernah mengalami inflasi 65.000%. Akibatnya, harga barang melonjak serta langka hingga mata uang Bolivar tak lebih berharga dari kertas biasa.

    Inflasi Tinggi

    Saat ini, inflasi masih berada di angka tiga digit, menyebabkan mayoritas penduduk hidup dalam kemiskinan. Menurut Program Pangan Dunia (WFP), sebanyak 40% penduduk menghadapi krisis pangan. Kelangkaan ini, ditambah dengan represi politik, telah memaksa sepertiga penduduk untuk melarikan diri ke luar negeri.

    Mantan Pemimpin perusahaan minyak Citgo, Luisa Palacios, menyebut kehancuran ekonomi di Venezuela hanya bisa disandingkan dengan negara-negara yang baru melalui perang besar.

    “Negara ini butuh membangun kembali hukum. Aturan dasar ekonomi yang berfungsi harus segera diterapkan,” ujar Palacios dikutip dari CNN, Jumat (9/1/2026).

    Meski Trump optimistis, para pakar menyebut tidak ada solusi instan untuk Venezuela, karena lebih dari 90% ekspor negara ini hanya bergantung pada minyak. Menghidupkan kembali industri minyak ini diperkirakan bakal memakan biaya puluhan miliar dolar AS, itu pun baru langkah awal.

    “Kita masih di babak pertama dari pertandingan yang sangat, sangat panjang,” tambah Palacios.

    Siapa Akan Pimpin Venezuela?

    Hingga kini, siapa yang akan memimpin Venezuela masih menjadi tanda tanya. Pilihannya berkisar antara sisa-sisa pemerintahan Nicolás Maduro yang digulingkan, pemimpin oposisi yang diyakini banyak pihak memenangkan pemilu tahun lalu. Atau bahkan pemerintahan Trump sendiri, seperti yang sempat diisyaratkan Trump pada hari Sabtu.

    Pakar Hubungan Internasional di Council on Foreign Relations, Roxanna Vigil menilai perlunya restrukturisasi utang. Selain itu, AS perlu mencabut sanksi terhadap Venezuela dan membuka pintu bagi bisnis asing.

    Seorang sumber pemerintahan mengatakan kepada CNN bahwa sanksi minyak akan tetap berlaku untuk saat ini. Sementara itu, Gedung Putih belum memberikan jawaban mengenai rencana restrukturisasi utang Venezuela.

    (rea/ara)

  • Harga Minyak Dunia Melonjak 3%, Pasar Hitung Dampak Venezuela dan Risiko Pasokan

    Harga Minyak Dunia Melonjak 3%, Pasar Hitung Dampak Venezuela dan Risiko Pasokan

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak dunia melonjak lebih dari 3 persen pada perdagangan Kamis, setelah dua hari berturut-turut melemah. Kenaikan harga minyak ini terjadi seiring investor mencermati perkembangan terbaru di Venezuela serta meningkatnya kekhawatiran gangguan pasokan dari Rusia, Irak, dan Iran.

    Dikutip dari CNBC, umat (9/1/2026), harga minyak Brent naik USD 2,03 atau 3,39 persen dan ditutup di USD 61,99 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat USD 1,77 atau 3,16 persen ke level USD 57,76 per barel.

    Amerika Serikat (AS) pada Rabu menyita dua kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela di Samudra Atlantik, salah satunya berlayar dengan bendera Rusia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya agresif Presiden AS Donald Trump untuk mengendalikan arus minyak di kawasan Amerika serta menekan pemerintah sosialis Venezuela agar berpihak pada Washington.

    Setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer di Caracas pada Sabtu lalu, AS meningkatkan blokade terhadap kapal-kapal yang berada di bawah sanksi dan keluar-masuk Venezuela, anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

    “Kompleks energi sedang memantul, dengan harga minyak kembali mendekati level penutupan Jumat lalu sebelum AS menyingkirkan Maduro,” tulis analis Ritterbusch and Associates.

     

  • Kok Trump Malah Bela Agen Imigrasi AS yang Tembak Mati Wanita?

    Kok Trump Malah Bela Agen Imigrasi AS yang Tembak Mati Wanita?

    Jakarta –

    Seorang agen imigrasi Amerika Serikat (AS) menembak mati seorang wanita berkewarganegaraan AS di jalanan kota Minneapolis, Minnesota, memicu kemarahan publik. Sikap Presiden AS Donald Trump yang membela tindakan agen imigrasi itu menimbulkan pertanyaan.

    Kemarahan publik berujung unjuk rasa besar-besaran usai seorang agen imigrasi AS menembak mati seorang wanita berkewarganegaraan AS di Minneapolis. Trump justru membela tindakan agen imigrasi itu sebagai tembakan “membela diri”.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (8/1), wanita tersebut yang diidentifikasi media lokal sebagai Renee Nicole Good (37), ditembak dari jarak dekat saat dia tampak berusaha melarikan diri dari sejumlah agen imigrasi AS yang mengerumuni mobilnya dalam insiden pada Rabu (7/1). Para agen imigrasi AS menyebut mobil yang dikendarai Good menghalangi jalan mereka.

    Gedung Putih mengklaim wanita tersebut sebagai “teroris domestik” yang berusaha membunuh agen imigrasi AS yang sedang menjalankan operasinya. Klaim ini ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin lokal di Minnesota.

    Detik-detik Penembakan

    Rekaman video insiden tersebut menunjukkan seorang agen Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) melepaskan tiga tembakan ke arah kendaraan SUV merek Honda, yang kemudian melaju tak terkendali dan menabrak sejumlah kendaraan lainnya yang terparkir.

    Video itu juga menunjukkan para saksi mata yang terkejut melihat insiden itu, mencaci-maki para agen imigrasi federal AS yang ada di lokasi. Tubuh Good yang berlumuran darah, menurut rekaman video itu, terlihat terkulai di dalam kendaraan yang ringsek.

    Operasi Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) secara federal kembali berlanjut di Minneapolis, Minnesota, Selasa (6/1/2026), sebagai bagian dari kebijakan imigrasi pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Dalam penggerebekan tersebut, seorang pengamat konstitusional dilaporkan ikut diamankan sementara oleh petugas ICE di lokasi operasi. (REUTERS/Tim Evans)

    Pemerintahan Trump dengan cepat mengklaim bahwa Good berupaya membunuh para agen imigrasi federal. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), Kristi Noem, mengatakan bahwa “setiap kehilangan nyawa adalah tragedi”, namun dia juga menyebut insiden itu sebagai “terorisme domestik”.

    Diklaim oleh Noem bahwa Good “telah menguntit dan menghalangi pekerjaan (ICE) sepanjang hari”. “Dia kemudian mempersenjatai kendaraannya,” sebutnya.

    Pernyataan DHS, yang mengelola ICE, mengklaim Good berusaha menabrak para agen imigrasi yang kemudian melepaskan “tembakan defensif”.

    Arus Pengecaman

    Klaim-klaim tersebut dikecam oleh Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, sebagai “omong kosong”. Dia mendesak para agen ICE untuk segera meninggalkan Minneapolis.

    Ribuan demonstran turun ke jalanan kota Minneapolis di tengah cuaca dingin setelah penembakan mematikan itu terjadi. Sambil memegang poster bertuliskan “ICE keluar dari MPLS”–menggunakan singkatan nama kota Minneapolis, para demonstran memprotes tindakan agen imigrasi federal yang dinilai berlebihan.

    Kecaman juga datang dari Gubernur Minnesota, Tim Walz, yang menyebut respons pemerintah federal AS terhadap insiden itu sebagai “propaganda”. Waltz bersumpah negara bagian yang dipimpinnya akan “memastikan adanya investigasi yang menyeluruh, adil, dan cepat”.

    “Saya sudah melihat videonya. Jangan percaya mesin propaganda ini. Otoritas negara bagian akan memastikan adanya investigasi yang menyeluruh, adil, dan cepat untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan,” ucapnya dalam pernyataan via media sosial.

    Ribuan demonstran turun ke jalanan kota Minneapolis di tengah cuaca dingin setelah penembakan mematikan itu terjadi. (Getty Images via AFP/SCOTT OLSON)

    Trump Membela

    Trump dalam pernyataan via Truth Social, menanggapi situasi di Minneapolis yang menuai kecaman dan memicu unjuk rasa besar-besaran. Trump menyebut insiden itu “mengerikan untuk ditonton” dan menuduh korban yang ditembak mati telah “secara kejam menabrak” agen ICE.

    Dia juga menyebut tembakan dilepaskan oleh agen ICE untuk “membela diri”.

    “Saya baru saja melihat cuplikan kejadian yang terjadi di Minneapolis, Minnesota. Sungguh mengerikan untuk ditonton. Wanita yang berteriak itu jelas seorang provokator profesional, dan wanita yang mengendarai mobil itu sangat tidak tertib, menghalangi dan melawan, yang kemudian dengan kasar, secara sengaja, dan secara kejam menabrak petugas ICE, yang tampaknya menembaknya untuk membela diri,” sebut Trump dalam pernyataannya.

    Lihat Video ‘Petugas Imigrasi AS Tembak Mati Wanita 37 Tahun Berujung Demo Warga’:

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/fas)

  • Kebijakan Baru Trump, Pangkas Rekomendasi Vaksin Anak dari 17 Jadi 11

    Kebijakan Baru Trump, Pangkas Rekomendasi Vaksin Anak dari 17 Jadi 11

    Jakarta –

    Pemerintahan Donald Trump secara resmi merombak total kebijakan jadwal vaksinasi anak di Amerika Serikat. Kebijakan ini dipelopori oleh Menteri Kesehatan Robert F Kennedy Jr. (RFK Jr.) sebagai bagian dari gerakan Make America Healthy Again (MAHA).

    Dalam pernyataan resminya, Presiden Trump menyebut langkah ini sebagai bentuk reformasi yang logis.

    “Banyak warga Amerika, terutama para ibu pendukung gerakan MAHA, telah lama menantikan reformasi yang mengedepankan akal sehat ini,” ujar Trump dikutip dari BBC.

    Robert Kennedy yang selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan vaksin, menyatakan bahwa perombakan ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap kesehatan publik.

    “Kami menyelaraskan jadwal vaksinasi anak di AS dengan konsensus internasional, sekaligus memperkuat transparansi,” ucap RFK.

    Pembagian Kategori Vaksin Baru

    Berdasarkan aturan terbaru CDC, jadwal vaksinasi kini dibagi menjadi tiga kategori besar:

    Vaksin Rekomendasi Utama (Wajib/Rutin): Melindungi dari 11 penyakit, termasuk Campak (Measles), Gondongan (Mumps), Rubella, Polio, Pertusis, Tetanus, Difteri, Hib, Pneumokokus, HPV, dan Cacar Air (Varisela).

    Vaksin Berbasis Faktor Risiko: Diberikan tergantung pada kondisi kesehatan anak, mencakup vaksin RSV, Hepatitis A, Hepatitis B, Dengue, dan Meningitis.

    Vaksin Keputusan Orang Tua dan Dokter: Untuk vaksin COVID-19, Influenza, dan Rotavirus, pemerintah kini menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada orang tua dan tenaga medis.

    Departemen Kesehatan AS menyatakan perubahan ini didasarkan pada perbandingan dengan 20 negara maju lainnya. Pemerintah menilai AS selama ini merupakan “anomali global” karena memiliki jumlah dosis dan jenis penyakit yang diwajibkan terlalu banyak.

    Baac juga

    Dikritik Ahli

    AS kini menjadikan Denmark sebagai model, yang hanya merekomendasikan perlindungan terhadap 10 jenis penyakit.

    Namun, langkah ini dikritik keras oleh para ahli medis. Dr. Andrew D Racine, Presiden American Academy of Pediatrics, menyebut perbandingan tersebut tidak relevan. Ia memperingatkan bahwa keputusan ini justru akan menciptakan kekacauan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi.

    “Amerika Serikat bukanlah Denmark. Populasi, infrastruktur kesehatan, dan risiko penyakit kita sangat berbeda jauh,” tegas Dr Racine.

    Halaman 2 dari 3

    (elk/elk)

  • AS Tarik Diri dari 66 Organisasi Internasional, Indonesia Khawatir

    AS Tarik Diri dari 66 Organisasi Internasional, Indonesia Khawatir

    GELORA.CO – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI akhirnya buka suara menanggapi manuver ekstrem Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Keputusan Washington menarik diri secara massal dari 66 organisasi internasional memicu kekhawatiran mendalam akan runtuhnya tatanan kerja sama global.

    Jakarta menilai, langkah ‘cuci tangan’ AS ini bukan sekadar kebijakan domestik biasa, melainkan ancaman serius yang dapat melumpuhkan sistem multilateralisme yang selama ini menjadi fondasi perdamaian dan stabilitas dunia.

    Ancaman Bagi Kerja Sama Internasional

    Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa Indonesia sangat prihatin melihat prospek kerja sama internasional yang kian tertekan. Menurutnya, tantangan dunia saat ini justru membutuhkan kolaborasi, bukan isolasi.

    “Kita khawatir dengan prospek makin tertekannya multilateralisme dan tantangan dunia yang berdasarkan kerja sama internasional ini,” ujar Yvonne dengan nada serius usai taklimat media di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Indonesia, lanjut Yvonne, tetap pada posisi tegak: mendorong seluruh negara untuk menghormati prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Jakarta meyakini tantangan global hanya bisa dijawab jika negara-negara tetap duduk bersama di meja perundingan.

    Alasan Trump: ‘Agenda Globalis’ Bebani Pembayar Pajak

    Langkah radikal ini diambil setelah Trump menandatangani ‘Memorandum Kepresidenan’ pada Rabu (7/1/2026). Gedung Putih secara terang-terangan menuding 66 organisasi tersebut —yang terdiri dari 31 entitas PBB dan 35 organisasi non-PBB—telah mengkhianati kepentingan nasional Amerika.

    Gedung Putih berdalih bahwa selama ini uang pembayar pajak Amerika hanya dihabiskan untuk memajukan agenda kelompok ‘globalis’ yang sering kali justru berseberangan dengan nilai-nilai nasional AS. Organisasi-organisasi ini juga dituding hanya menghamburkan dana publik tanpa memberikan dampak nyata bagi keamanan dan ekonomi Paman Sam.

    Eksodus Massal: Dari Iklim hingga Kesehatan

    Daftar organisasi yang ditinggalkan Washington pun tidak main-main. Di sektor lingkungan, AS keluar dari UNFCCC, yang merupakan motor penggerak Perjanjian Paris. Di sektor kesehatan dan sosial, dukungan terhadap WHO dan UNFPA resmi dicabut.

    Bahkan, badan-badan prestisius seperti UNESCO, Dewan HAM PBB, hingga UNRWA tidak luput dari pembersihan gaya Trump. Di luar PBB, AS juga menarik diri dari berbagai aliansi keamanan, perdagangan, hingga kelompok riset ilmiah dan budaya seperti Organisasi Kayu Tropis Internasional.

    Eksodus besar-besaran ini diprediksi akan menciptakan lubang pendanaan yang sangat besar, mengingat AS selama ini merupakan donor utama di hampir seluruh lembaga tersebut. Dunia kini menanti, apakah multilateralisme mampu bertahan tanpa sokongan dari sang adidaya.