Jakarta –
Amerika Serikat (AS) memberikan iming-iming miliaran rupiah kepada warga Greenland yang ingin bergabung dengan AS. Negeri Paman Sam menjanjikan USD 100 ribu atau setara dengan Rp 1,6 miliar per individu.
Dilansir Reuters, Jumat (9/1/2026), rencana pemerintah Presiden Donald Trump tersebut diungkapkan oleh empat sumber yang memahami persoalan itu saat berbicara kepada Reuters.
Meskipun angka pasti dan logistik pembayaran, termasuk kapan dan bagaimana akan dibayarkan, belum diketahui secara jelas, namun menurut dua sumber di antaranya, sejumlah pejabat AS, termasuk para pejabat Gedung Putih, telah membahas angka mulai dari US$ 10.000 (Rp 168,3 juta) hingga US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar) per orang. Uang tersebut akan dibayarkan sekaligus dalam jumlah besar.
Greenland adalah wilayah otonomi Kerajaan Denmark dengan jumlah penduduk sekitar 57.000 jiwa. Jika dihitung, dengan pembayaran sebesar US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar) per orang, maka AS akan membayarkan total hampir US$ 6 miliar (Rp 101 triliun) kepada seluruh penduduk Greenland.
Gagasan membayar langsung kepada penduduk Greenland itu mengungkapkan salah satu penjelasan soal bagaimana AS mungkin berupaya untuk “membeli” pulau yang letaknya strategis di kawasan Arktik tersebut. Meskipun otoritas Denmark dan Greenland sendiri bersikeras menyatakan pulau tersebut tidak untuk dijual.
Taktik ini termasuk di antara berbagai rencana yang sedang dibahas Gedung Putih untuk mengakuisisi Greenland, termasuk potensi penggunaan militer AS.
Namun, hal tersebut berisiko terkesan terlalu transaksional, bahkan merendahkan penduduk yang telah sejak lama memperdebatkan kemerdekaan mereka sendiri dan ketergantungan ekonomi mereka pada Denmark.
“Cukup sudah… Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” tegas Perdana Menteri (PM) Greenland, Jens-Frederik Nielsen, dalam pernyataan via Facebook pada Minggu (4/1) setelah Trump kembali menegaskan AS perlu mengakuisisi Greenland.
Trump sejak lama berargumen bahwa AS perlu menguasai Greenland karena beberapa alasan, termasuk kekayaan mineralnya yang diperlukan untuk aplikasi militer canggih. Dia juga mengatakan bahwa kawasan Belahan Bumi Barat secara luas perlu berada di bawah pengaruh geopolitik Washington.
Walaupun pembahasan internal soal cara-cara merebut Greenland sudah berlangsung di kalangan ajudan Trump sejak sebelum dia menjabat periode kedua, urgensi tersebut kembali meningkat setelah AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer yang berani pada 3 Januari lalu.
Salah satu sumber yang dikutip Reuters mengungkapkan bahwa para ajudan Gedung Putih sangat ingin melanjutkan momentum dari operasi Maduro untuk mencapai tujuan geopolitik Trump lainnya yang diidamkan sejak lama.
Namun demikian, terlepas dari itu, jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar warga Greenland, meskipun terbuka untuk memisahkan diri dari Denmark, tidak ingin menjadi bagian dari AS.
Negara-negara NATO Minta Hormati Kedaulatan Greenland
Enam negara anggota NATO bergabung dengan Denmark dalam menyerukan agar kedaulatan Greenland dihormati. Seruan itu disampaikan setelah Donald Trump kembali menegaskan keinginannya menguasai Greenland.
Dalam pernyataan bersama, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (7/1), enam negara anggota NATO, seperti Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris, bersama Denmark menyerukan penghormatan terhadap “kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan” Greenland.
Greenland yang terletak di kawasan Arktik, merupakan wilayah otonomi Kerajaan Denmark. Pernyataan bersama itu menguraikan bahwa keamanan Arktik tetap menjadi “prioritas utama bagi Eropa”.
“Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland, yang berhak memutuskan hal-hal yang menyangkut soal Denmark dan Greenland,” kata pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris dalam pernyataan bersama tersebut.
Ketujuh negara anggota NATO itu juga menegaskan kembali dalam pernyataannya bahwa banyak sekutu Eropa yang telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, dan investasi mereka untuk menjaga keamanan wilayah tersebut.
“Oleh karena itu, keamanan Arktik harus dicapai secara kolektif, bersama-sama dengan sekutu-sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, yang mencakup kedaulatan, integritas teritorial, dan perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat. Ini adalah prinsip-prinsip universal, dan kami tidak akan berhenti membela prinsip-prinsip tersebut,” tegas para pemimpin negara-negara NATO tersebut.
Ditekankan juga dalam pernyataan bersama itu bahwa AS merupakan “mitra penting dalam upaya ini, sebagai sekutu NATO dan melalui perjanjian pertahanan antara Kerajaan Denmark dan Amerika Serikat tahun 1951”.
Dalam pernyataan terpisah, para Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia mengatakan bahwa sebagai negara-negara Nordik, negara-negara Arktik, dan sekutu NATO, mereka secara kolektif berkomitmen untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kerja sama di kawasan tersebut.
“Kami semuanya telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pencegahan dan pertahanan di kawasan ini, termasuk melalui kemampuan, aktivitas, kehadiran, dan peningkatan kesadaran situasional yang baru,” kata para Menlu negara-negara Nordik tersebut.
Halaman 2 dari 2
(lir/lir)
