Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Petinggi NATO Tegaskan Jauh dari Krisis Meski Trump Mau Caplok Greenland

    Petinggi NATO Tegaskan Jauh dari Krisis Meski Trump Mau Caplok Greenland

    Jakarta –

    Kepala pasukan NATO di Eropa, Jenderal AS Alexus Grynkewich, mengatakan aliansi militer NATO jauh dari krisis meskipun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam untuk mengakuisisi Greenland di bawah kendali AS. Ia memastikan belum ada dampak apapun dari pernyataan Trump.

    “Belum ada dampak pada pekerjaan saya di tingkat militer hingga saat ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kami siap untuk mempertahankan setiap inci wilayah aliansi hingga hari ini,” kata Grynkewich kepada wartawan selama kunjungannya ke Finlandia, dilansir AFP, Jumat (9/1/2026).

    “Jadi saya melihat kita jauh dari krisis saat ini,” tambahnya.

    Komentar Grynkewich menyusul pernyataan Trump yang berulang kali bahwa ia menginginkan kendali AS atas wilayah otonom Denmark yang kaya mineral tersebut. Presiden Trump belum mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk merebut pulau Arktik yang berlokasi strategis dengan populasi 57.000 jiwa tersebut.

    Ditanya oleh seorang reporter tentang pernyataan Trump, Grynkewich mengaku tidak ingin berkomentar tentang apakah NATO akan bertahan tanpa AS.

    Trump telah lama berbicara tentang mengakuisisi Greenland tetapi telah meningkatkan ancamannya sejak operasi militer AS untuk menggulingkan penguasa Venezuela Nicolas Maduro pekan lalu. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan bertemu dengan pejabat dari Denmark dan Greenland pekan depan

    (maa/idn)

  • Iming-iming Duit Miliaran untuk Warga Greenland Agar Mau Gabung AS

    Iming-iming Duit Miliaran untuk Warga Greenland Agar Mau Gabung AS

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) memberikan iming-iming miliaran rupiah kepada warga Greenland yang ingin bergabung dengan AS. Negeri Paman Sam menjanjikan USD 100 ribu atau setara dengan Rp 1,6 miliar per individu.

    Dilansir Reuters, Jumat (9/1/2026), rencana pemerintah Presiden Donald Trump tersebut diungkapkan oleh empat sumber yang memahami persoalan itu saat berbicara kepada Reuters.

    Meskipun angka pasti dan logistik pembayaran, termasuk kapan dan bagaimana akan dibayarkan, belum diketahui secara jelas, namun menurut dua sumber di antaranya, sejumlah pejabat AS, termasuk para pejabat Gedung Putih, telah membahas angka mulai dari US$ 10.000 (Rp 168,3 juta) hingga US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar) per orang. Uang tersebut akan dibayarkan sekaligus dalam jumlah besar.

    Greenland adalah wilayah otonomi Kerajaan Denmark dengan jumlah penduduk sekitar 57.000 jiwa. Jika dihitung, dengan pembayaran sebesar US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar) per orang, maka AS akan membayarkan total hampir US$ 6 miliar (Rp 101 triliun) kepada seluruh penduduk Greenland.

    Gagasan membayar langsung kepada penduduk Greenland itu mengungkapkan salah satu penjelasan soal bagaimana AS mungkin berupaya untuk “membeli” pulau yang letaknya strategis di kawasan Arktik tersebut. Meskipun otoritas Denmark dan Greenland sendiri bersikeras menyatakan pulau tersebut tidak untuk dijual.

    Taktik ini termasuk di antara berbagai rencana yang sedang dibahas Gedung Putih untuk mengakuisisi Greenland, termasuk potensi penggunaan militer AS.

    Namun, hal tersebut berisiko terkesan terlalu transaksional, bahkan merendahkan penduduk yang telah sejak lama memperdebatkan kemerdekaan mereka sendiri dan ketergantungan ekonomi mereka pada Denmark.

    “Cukup sudah… Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” tegas Perdana Menteri (PM) Greenland, Jens-Frederik Nielsen, dalam pernyataan via Facebook pada Minggu (4/1) setelah Trump kembali menegaskan AS perlu mengakuisisi Greenland.

    Trump sejak lama berargumen bahwa AS perlu menguasai Greenland karena beberapa alasan, termasuk kekayaan mineralnya yang diperlukan untuk aplikasi militer canggih. Dia juga mengatakan bahwa kawasan Belahan Bumi Barat secara luas perlu berada di bawah pengaruh geopolitik Washington.

    Walaupun pembahasan internal soal cara-cara merebut Greenland sudah berlangsung di kalangan ajudan Trump sejak sebelum dia menjabat periode kedua, urgensi tersebut kembali meningkat setelah AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer yang berani pada 3 Januari lalu.

    Salah satu sumber yang dikutip Reuters mengungkapkan bahwa para ajudan Gedung Putih sangat ingin melanjutkan momentum dari operasi Maduro untuk mencapai tujuan geopolitik Trump lainnya yang diidamkan sejak lama.

    Namun demikian, terlepas dari itu, jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar warga Greenland, meskipun terbuka untuk memisahkan diri dari Denmark, tidak ingin menjadi bagian dari AS.

    Negara-negara NATO Minta Hormati Kedaulatan Greenland

    Enam negara anggota NATO bergabung dengan Denmark dalam menyerukan agar kedaulatan Greenland dihormati. Seruan itu disampaikan setelah Donald Trump kembali menegaskan keinginannya menguasai Greenland.

    Dalam pernyataan bersama, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (7/1), enam negara anggota NATO, seperti Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris, bersama Denmark menyerukan penghormatan terhadap “kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan” Greenland.

    Greenland yang terletak di kawasan Arktik, merupakan wilayah otonomi Kerajaan Denmark. Pernyataan bersama itu menguraikan bahwa keamanan Arktik tetap menjadi “prioritas utama bagi Eropa”.

    “Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland, yang berhak memutuskan hal-hal yang menyangkut soal Denmark dan Greenland,” kata pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris dalam pernyataan bersama tersebut.

    Ketujuh negara anggota NATO itu juga menegaskan kembali dalam pernyataannya bahwa banyak sekutu Eropa yang telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, dan investasi mereka untuk menjaga keamanan wilayah tersebut.

    “Oleh karena itu, keamanan Arktik harus dicapai secara kolektif, bersama-sama dengan sekutu-sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, yang mencakup kedaulatan, integritas teritorial, dan perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat. Ini adalah prinsip-prinsip universal, dan kami tidak akan berhenti membela prinsip-prinsip tersebut,” tegas para pemimpin negara-negara NATO tersebut.

    Ditekankan juga dalam pernyataan bersama itu bahwa AS merupakan “mitra penting dalam upaya ini, sebagai sekutu NATO dan melalui perjanjian pertahanan antara Kerajaan Denmark dan Amerika Serikat tahun 1951”.

    Dalam pernyataan terpisah, para Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia mengatakan bahwa sebagai negara-negara Nordik, negara-negara Arktik, dan sekutu NATO, mereka secara kolektif berkomitmen untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kerja sama di kawasan tersebut.

    “Kami semuanya telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pencegahan dan pertahanan di kawasan ini, termasuk melalui kemampuan, aktivitas, kehadiran, dan peningkatan kesadaran situasional yang baru,” kata para Menlu negara-negara Nordik tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Rusia Protes, AS Akan Bebaskan 2 Kru Kapal Tanker yang Disita

    Rusia Protes, AS Akan Bebaskan 2 Kru Kapal Tanker yang Disita

    Jakarta –

    Rusia mengatakan Amerika Serikat (AS) telah memutuskan untuk membebaskan dua warga negara Rusia yang merupakan anggota kru di atas kapal tanker minyak Marinera yang disita pasukan AS di Atlantik Utara. Rusia menyebut pembebasan warganya itu diputuskan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dikutip Anadolu, Jumat (9/1/2025), Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Moskow menyambut baik langkah tersebut dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Trump.

    “Sebagai tanggapan atas permohonan kami, Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk membebaskan dua warga negara Rusia dari antara kru kapal tanker Marinera, yang sebelumnya ditahan oleh pihak Amerika selama operasi di Atlantik Utara,” kata Zakharova dalam sebuah pernyataan.

    Dia mengatakan Rusia telah memulai langkah yang mendesak untuk mengatasi semua masalah yang berkaitan dengan memastikan kepulangan warga negaranya yang dibebaskan dengan cepat.

    Pengumuman tersebut menyusul kecaman keras dari Moskow atas penyitaan kapal tanker berbendera Rusia oleh AS, yang sebelumnya dikenal sebagai M/V Bella 1. Otoritas Rusia menggambarkan operasi tersebut sebagai tindakan militer ilegal dan pelanggaran berat terhadap hukum maritim internasional.

    Rusia menuntut pembebasan segera kapal dan awaknya, menolak klaim Washington bahwa kapal tanker itu tidak memiliki kewarganegaraan atau beroperasi di bawah bendera palsu.

    Lihat juga Video: Putin Kirim Ajudan-Menlu ke Arab Saudi Temui Pejabat AS

    (idn/maa)

  • AS Mendadak Kerahkan Banyak Pesawat Militer ke Eropa, Ada Apa?

    AS Mendadak Kerahkan Banyak Pesawat Militer ke Eropa, Ada Apa?

    London –

    Amerika Serikat (AS) terpantau mengerahkan sejumlah besar pesawat militer ke kawasan Eropa beberapa waktu terakhir, setelah serangan terhadap Venezuela yang menggemparkan dunia. Peningkatan mendadak ini memicu spekulasi soal operasi khusus AS di kawasan tersebut di masa depan.

    Pengerahan pesawat-pesawat militer AS ke kawasan Eropa ini juga terjadi di tengah kekhawatiran baru soal ambisi Presiden Donald Trump untuk menguasai Greenland, yang menuai kritikan negara-negara Eropa dan sekutu NATO di kawasan tersebut.

    Laporan situs berita pertahanan, The War Zone, seperti dilansir The Independent dan Global Times, Jumat (9/1/2026), menyebut peningkatan mendadak itu mencakup jet kargo C-17 Globemaster, pesawat tempur AC-130J Ghostrider, dan pesawat turboprop operasi khusus yang misterius.

    Disebutkan bahwa C-17 Globemaster itu kemungkinan berisi helikopter, yang berasal dari markas Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160 (SOAR).

    Pengerahan pesawat ini, menurut The War Zone, semakin terlihat seperti dukungan operasi di masa depan untuk menaiki kapal tanker minyak berbendera Rusia, Marinera, yang baru-baru ini disita AS di perairan Atlantik Utara setelah dikejar dari lepas pantai Venezuela. Kapal itu dituduh melanggar sanksi AS.

    Mengutip data pelacakan penerbangan, UK Defence Journal melaporkan peningkatan aktivitas udara militer AS sejak Sabtu (3/1), termasuk beberapa pesawat angkut C-17 Globemaster III yang tiba di pangkalan udara Inggris, RAF Fairford, dan kedatangan dua pesawat tempur AC-130 di RAF Mildenhall.

    UK Defence Journal menyebut pergerakan udara militer AS ke Inggris menunjukkan pengerahan kembali pasukan khusus Amerika ke Eropa, setelah peningkatan aktivitas operasional terkait peristiwa di Venezuela, yang melibatkan penangkapan Presiden Nicolas Maduro.

    Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan kepada The Independent bahwa mereka telah memberikan “dukungan operasional yang telah direncanakan sebelumnya, termasuk penempatan, kepada aset-aset militer AS” menjelang penyitaan kapal tanker Marinera pada Rabu (7/1).

    Pesawat-pesawat itu tiba di pangkalan udara Inggris di Suffolk dan Gloucestershire, yang dioperasikan bersama oleh AS dan Inggris, tetapi tidak jelas apakah pesawat itu digunakan dalam operasi penyitaan kapal tanker minyak tersebut.

    Meskipun alasan pengerahan pesawat militer AS itu tidak diketahui secara jelas, peningkatan mendadak ini bertepatan dengan kekhawatiran atas keinginan Trump merebut Greenland dari Denmark.

    “Banyak pesawat Operasi Khusus AS telah transit di Inggris dalam beberapa hari terakhir, dalam perjalanan ke Eropa, termasuk laporan tentang pesawat yang berasal dari Resimen Udara Operasi Khusus ke-160 alias ‘Nightstalkers’ yang mendukung serangan terhadap Maduro di Venezuela… Kemungkinan aksi lainnya di Eropa?” kata mantan perwira Angkatan Darat Inggris, Ed McGuinness, dalam unggahan media sosial X.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Beri Bantuan Rp 758 M Demi Gencatan Senjata Thailand-Kamboja

    AS Beri Bantuan Rp 758 M Demi Gencatan Senjata Thailand-Kamboja

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan bantuan sebesar US$ 45 juta, atau setara Rp 758,2 miliar, dalam upaya memperkuat gencatan senjata yang rapuh antara Thailand dan Kamboja, yang terlibat konflik perbatasan sengit.

    Pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS untuk kawasan Asia Timur, Michael DeSombre, seperti dilansir AFP, Jumat (9/1/2026), mengunjungi Thailand dan Kamboja untuk membahas cara-cara memperkuat gencatan senjata antara kedua negara.

    Gencatan senjata itu diupayakan oleh Presiden Donald Trump untuk disoroti sebagai salah satu pencapaiannya

    DeSombre mengatakan bahwa AS akan menawarkan US$ 20 juta (Rp 336,9 miliar) untuk membantu kedua negara dalam memerangi perdagangan narkoba dan scam online, yang telah menjadi kekhawatiran utama di Kamboja.

    Dia juga mengungkapkan bahwa Washington akan memberikan US$ 15 juta (Rp 252,7 miliar) untuk membantu mendukung orang-orang yang mengungsi akibat pertempuran baru-baru ini di perbatasan kedua negara, dan memberikan US$ 10 juta (Rp 168,4 miliar) untuk pembersihan ranjau.

    “Amerika Serikat akan terus mendukung pemerintah Kamboja dan Thailand saat mereka menerapkan Perjanjian Perdamaian Kuala Lumpur dan membuka jalan bagi kembalinya perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas bagi rakyat mereka dan kawasan ini,” kata DeSombre dalam pernyataannya.

    Dia merujuk pada perjanjian yang ditandatangani kedua negara di hadapan Trump selama kunjungan Oktober tahun lalu ke Malaysia, yang saat itu menjabat sebagai Ketua ASEAN.

    Bentrokan besar terbaru terjadi bulan lalu. Kedua negara mencapai kesepakatan gencatan senjata pada 27 Desember setelah tiga minggu pertempuran sengit, meskipun Thailand menuduh Kamboja melanggar gencatan senjata dengan tembakan yang tampaknya disengaja.

    Kamboja telah meminta Thailand untuk menarik mundur pasukannya dari beberapa area perbatasan, yang diklaim oleh Phnom Penh sebagai wilayahnya.

    Konflik berkepanjangan antara kedua negara ini berakar dari perselisihan mengenai demarkasi perbatasan sepanjang 800 kilometer peninggalan era kolonial, di mana kedua pihak sama-sama mengklaim wilayah tersebut dan reruntuhan kuil berusia berabad-abad di area itu.

    Trump telah mencantumkan konflik ini sebagai salah satu dari sejumlah perang, yang menurutnya, telah dia selesaikan, sembari dengan lantang menegaskan dirinya layak mendapatkan Nobel Perdamaian.

    Lihat juga Video: PM Thailand Hubungi Trump Terkait Memanasnya Situasi dengan Kamboja

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Serangan Darat terhadap Kartel Narkoba Segera Dilakukan!

    Serangan Darat terhadap Kartel Narkoba Segera Dilakukan!

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan serangan darat terhadap kartel-kartel narkoba akan segera dilakukan, menyusul rentetan serangan maritim di perairan Samudra Pasifik bagian timur dan Laut Karibia beberapa waktu terakhir.

    Rencana serangan darat itu, seperti dilansir AFP, Jumat (9/1/2026), diungkapkan Trump dalam wawancara dengan penyiar Sean Hannity yang ditayangkan Fox News pada Kamis (8/1) malam waktu setempat.

    Trump menyinggung soal kartel narkoba di Meksiko saat membahas rencana serangan darat tersebut.

    “Kita akan memulai sekarang, melancarkan serangan darat terkait kartel-kartel tersebut. Kartel-kartel itu mengendalikan Meksiko,” kata Trump dalam wawancara tersebut.

    Dia tidak memberikan informasi lebih detail mengenai rencana serangan darat AS tersebut.

    Pernyataan itu muncul setelah penangkapan mengejutkan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro pada 3 Januari lalu, yang merupakan puncak dari tekanan militer dan ekonomi AS yang meningkat selama berbulan-bulan terhadap pemimpin otoriter tersebut.

    Sebagai bagian dari kampanye menekan Venezuela, AS telah menewaskan lebih dari 100 orang dalam rentetan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba, di Samudra Pasifik bagian timur dan Laut Karibia, sejak September lalu.

    Trump juga mengatakan sebelumnya bahwa pasukan AS telah melancarkan serangan darat terhadap area dermaga yang digunakan oleh kapal-kapal pengangkut narkoba itu di Venezuela.

    Namun, serangan terhadap kartel-kartel narkoba di Meksiko akan menandai eskalasi militer AS secara signifikan di kawasan tersebut.

    Pemerintah interim di Caracas mengecam serangan AS terhadap Venezuela sebagai ancaman terhadap stabilitas regional.

    Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, pada Senin (5/1) waktu setempat, mengatakan bahwa benua Amerika “bukan milik” kekuatan mana pun, setelah Trump menyinggung “dominasi” Washington di belahan Bumi tersebut setelah menangkap Maduro.

    Trump mengatakan pada Minggu (4/1) waktu setempat bahwa dirinya telah mendesak Sheinbaum untuk mengizinkannya mengirimkan pasukan AS untuk menangani kartel-kartel narkoba di Meksiko. Tawaran semacam itu, menurut Trump, sebelumnya ditolak oleh Sheinbaum.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Buka Keran Energi Venezuela, Chevron Cs Siap Ekspor Minyak Besar-besaran

    AS Buka Keran Energi Venezuela, Chevron Cs Siap Ekspor Minyak Besar-besaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Chevron, Vitol, dan Trafigura tengah bersaing sengit untuk mengamankan kesepakatan ekspor minyak mentah dari Venezuela.

    Dilansir dari Reuters, Jumat (9/1/2026), pengusahaan minyak Venezuela itu menyusul langkah AS yang mulai membuka pintu bagi aliran energi dari negara Amerika Selatan tersebut pascapenangkapan Nicolas Maduro.

    Berdasarkan sumber Reuters, Chevron saat ini sedang melakukan negosiasi intensif dengan pemerintah AS untuk memperluas lisensi operasinya di Venezuela. Ekspansi lisensi ini diharapkan dapat meningkatkan volume ekspor minyak mentah ke kilang-kilang milik perusahaan dan membuka peluang penjualan kepada pihak ketiga.

    Chevron merupakan satu-satunya perusahaan minyak besar AS yang memiliki izin khusus untuk tetap beroperasi di Venezuela di tengah sanksi yang selama ini berlaku.

    Namun, situasi pasar kini berubah dengan masuknya pemain besar lainnya seperti Vitol. Vitol dan perusahaan lain disebut mulai melobi pejabat di Washington.

    Para kompetitor tersebut dikabarkan berupaya mendapatkan lisensi serupa untuk dapat bertransaksi langsung dengan perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA.

    Adapun fokus utama mereka adalah mendapatkan akses terhadap stok minyak mentah yang sempat tertahan akibat blokade ekonomi selama bertahun-tahun.

    Negosiasi Pasokan 50 Juta Barel
    Pembicaraan mengenai lisensi ini mencuat seiring dengan kemajuan dialog antara Washington dan Caracas untuk menyuplai hingga 50 juta barel minyak mentah Venezuela ke AS.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya secara terbuka mendorong perusahaan minyak AS untuk menanamkan investasi di Venezuela. Hal ini guna membangkitkan kembali sektor energi Venezuela yang sempat terpuruk.

    Pejabat AS menyatakan bahwa hasil penjualan minyak ini nantinya akan dikelola melalui sebuah lembaga wali amanat (trustee) yang diawasi oleh AS. Langkah ini diambil untuk memastikan dana tersebut digunakan secara transparan dan tidak disalahgunakan.

    Menurut Trump, kesepakatan ini merupakan negosiasi penting yang akan mengalihkan pasokan dari China. Ekspor itu sekaligus membantu Venezuela menghindari pengurangan produksi minyak yang lebih dalam.

    “Minyak ini akan dijual dengan harga pasar, dan uang itu akan dikendalikan oleh saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, untuk memastikan uang itu digunakan untuk kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat!” ucap Trump.

    Dia menambahkan bahwa minyak akan diambil dari kapal dan dikirim langsung ke pelabuhan AS.

    Penyaluran minyak mentah ke AS memerlukan pengalokasian ulang kargo yang awalnya ditujukan untuk China.

    China sendiri telah menjadi pembeli utama minyak Venezuela dalam dekade terakhir, terutama sejak AS memberlakukan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan minyak dengan Venezuela pada 2020.

    Kesepakatan ini merupakan pertanda kuat bahwa pemerintah Venezuela menanggapi tuntutan Trump.

    Trump meminta Venezuela membuka diri terhadap perusahaan minyak AS atau menghadapi intervensi militer yang lebih besar.

    Trump mengatakan dia ingin Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, memberikan AS dan perusahaan swasta akses penuh ke industri minyak negara Amerika Selatan tersebut.

  • Agen Federal Amerika Serikat Tembak 2 Orang di Portland

    Agen Federal Amerika Serikat Tembak 2 Orang di Portland

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman informasi pilihan dari berbagai tempat di dunia dalam 24 terakhir.

    Berita dari Amerika Serikat menjadi pembuka edisi Jumat, 9 Januari 2026, hari ini.

    Agen federal AS menembak dua orang di Portland

    Agen federal AS telah menembak dua orang di Portland, mendorong polisi setempat untuk menyerukan ketenangan setelah penembakan fatal di Minneapolis.

    “Dua orang dirawat di rumah sakit setelah penembakan yang melibatkan agen federal,” kata Kepolisian Portland dalam sebuah pernyataan.

    “Kondisi mereka belum diketahui.”

    Agen Patroli Perbatasan sedang melakukan pemeriksaan kendaraan di Portland, Oregon, ketika pengemudi “mengancam” kendaraan tersebut sebelum seorang petugas “melepaskan tembakan untuk membela diri,” kata Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) di X.

    Insiden tersebut meningkatkan ketegangan di kota yang telah lama memiliki hubungan yang penuh perselisihan dengan Presiden AS Donald Trump, yang baru-baru ini mencoba, tanpa hasil, untuk mengerahkan pasukan Garda Nasional di sana.

    Tahanan Venezuela dan asing akan dibebaskan

    Sejumlah besar tahanan Venezuela dan asing akan dibebaskan dalam beberapa jam mendatang, kata presiden parlemen negara itu.

    Pembebasan tersebut yang merupakan tuntutan berulang dari oposisi negara itu, adalah isyarat perdamaian, kata Jorge Rodríguez, yang menambahkan bahwa tindakan tersebut bersifat sepihak dan tidak disepakati dengan pihak lain mana pun.

    “Pemerintah Bolivarian, bersama dengan lembaga-lembaga negara, telah memutuskan untuk membebaskan sejumlah besar warga Venezuela dan warga asing, dan proses pembebasan ini sedang berlangsung saat ini juga,” kata Rodríguez.

    Saudara dari penjabat presiden Delcy Rodríguez itu tidak menyebutkan siapa atau berapa banyak orang yang akan mereka bebaskan.

    Populasi Australia diperkirakan mencapai 28 juta pada 2026

    Pusat Populasi menunjukkan pertumbuhan populasi Australia diproyeksikan melambat ke rekor terendah 1,3 persen tahun ini, turun dari 1,5 persen tahun lalu.

    Pertumbuhan yang lambat ini disebabkan oleh proyeksi penurunan kedatangan migran dan peningkatan keberangkatan migran, menurut proyeksi pusat tersebut.

    Migrasi luar negeri bersih diperkirakan akan turun menjadi 260.000 pada tahun 2026, kira-kira setengah dari jumlah pada tahun 2023 ketika migrasi ke Australia melonjak setelah pandemi.

    Penurunan tersebut diproyeksikan akan didorong oleh keberangkatan migran, dengan banyak orang yang tiba di Australia pasca-COVID dengan visa sementara mendekati tanggal kedaluwarsa visa mereka.

    Langka, gorila gunung lahirkan anak kembar

    Seekor gorila gunung liar bernama Mafuko telah melahirkan anak kembar di taman nasional Republik Demokratik Kongo.

    Kembar tersebut berjenis kelamin jantan dan keduanya tampak sehat, kata staf dari Taman Nasional Virunga.

    Kelahiran kembar jarang terjadi di antara gorila gunung dan menghadirkan tantangan tambahan, terutama selama bulan-bulan awal ketika bayi sepenuhnya bergantung pada induknya untuk perawatan dan mobilitas.

    Para pelacak komunitas yang bertanggung jawab untuk memantau kesehatan populasi gorila gunung di taman tersebut menemukan kelahiran kembar yang “langka dan luar biasa” di keluarga gorila gunung Bageni pada tanggal 3 Januari.

    Ini menambah jumlah gorila dalam keluarga Bageni menjadi 59 ekor, yang terbesar di taman tersebut.

  • Bagaimana Maroko Petik Keuntungan dari Normalisasi dengan Israel?

    Bagaimana Maroko Petik Keuntungan dari Normalisasi dengan Israel?

    Jakarta –

    Lebih dari lima tahun lalu, Israel dan Maroko menandatangani perjanjian normalisasi hubungan berdasarkan apa yang dikenal sebagai Abraham Accord. Kesepakatan ini membuka jalan bagi normalisasi hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara, sekaligus menandai langkah Maroko yang menjauh dari syarat Arab Peace Initiative 2002 yang digagas Arab Saudi.

    Inisiatif Arab kala itu mengusulkan perdamaian menyeluruh antara Israel dan seluruh dunia Arab, dengan beberapa syarat utama. Di antaranya adalah penarikan Israel dari wilayah yang diduduki sejak Perang Enam Hari serta pembentukan negara Palestina merdeka. Inisiatif ini sekaligus melandasi kebijakan diplomatik negara-negara muslim dalam kasus Israel.

    Meski secara formal Maroko tidak pernah keluar dari inisiatif itu, Abraham Accord memungkinkan monarki di Rabat menormalisasi hubungan, tanpa mewajibkan militer Israel mengosongkan wilayah Palestina. Sejak itu, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, Maroko menikmati hubungan diplomatik yang relatif “normal” dengan Israel — di bawah restu pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat.

    Normalisasi abaikan resistensi

    Di kalangan masyarakat Maroko, normalisasi dengan Israel cenderung diterima meski mengundang protes. Steven Hfner, kepala Yayasan Konrad-Adenauer di Maroko, menilai bahwa resistensi masyarakat rendah karena Maroko sebenarnya telah lama menjalin hubungan intens dengan Israel secara tidak resmi. “Hal ini terkait dengan fakta bahwa banyak warga Yahudi di Israel dulu hidup di Maroko,” ujarnya.

    Menurutnya, dibandingkan negara Arab lain, pada tahun 1950-an hingga 1960-an, Maroko tidak melakukan pengusiran terhadap komunitas Yahudi. “Sehingga hubungan sosial antara kedua masyarakat tetap lebih harmonis dibandingkan negara Arab lain,” kata Hfner.

    Namun, relasi resmi tetap mengundang protes besar-besaran dari waktu ke waktu, terutama sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina dan penolakan terhadap perang Gaza atau hubungan bilateral yang telah dinormalisasi. Kerajaan tidak bisa mengabaikan sentimen ini sepenuhnya.

    Keuntungan politik dan ekonomi

    Secara mendasar, tujuan terbesar kebijakan luar negeri Maroko adalah menguasai Sahara Barat, kata Simon Wolfgang Fuchs, pakar studi Islam di Universitas Ibrani Yerusalem. Abraham Accord memberi kemenangan diplomatik bagi Rabat, berupa pengakuan kedaulatan Maroko atas wilayah etnis Sahrawi itu oleh Israel, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa Barat. “Pengakuan ini adalah keberhasilan penting bagi Maroko,” kata Fuchs.

    Israel pun mengejar kepentingan ekonominya sendiri dalam hubungan bilateral ini, terutama di sektor pertanian. “Misalnya teknik irigasi yang diinvestasikan perusahaan Israel di Maroko, atau metode menanam tanaman di wilayah kering. Semua ini menarik bagi perusahaan Israel,” jelas Fuchs. Israel juga tertarik pada cadangan fosfat Maroko, yang penting untuk produksi pupuk bagi pertanian Israel.

    Drone dan sistem pertahanan udara

    Kedua negara kini melangkah lebih jauh. Dalam pertemuan Komite Militer Bersama di Tel Aviv pada awal tahun, Israel dan Maroko menandatangani rencana kerja militer untuk 2026.

    Maroko telah lama menjadi salah satu importir senjata terbesar di dunia. Dalam peringkat SIPRI 2024, negeri di utara Afrika itu berada di posisi 31 global. Meski total impor menurun sekitar seperempat dalam beberapa tahun terakhir, Israel menjadi pemasok senjata terbesar ketiga bagi Maroko antara 2020 dan 2024 setelah AS dan Prancis.

    Israel memasok terutama sistem pertahanan udara dan sistem nirawak, sedangkan Amerika dan Prancis fokus pada kendaraan lapis baja, rudal, dan pesawat. Sekitar 51 persen rudal pertahanan yang diimpor Maroko berasal dari Israel.

    Dengan bantuan Israel, Maroko juga membangun produksi drone secara masif di dalam negeri.

    Pertemuan terbaru menekankan diskusi strategis tentang pembangunan kekuatan militer dan tujuan kerja sama. “Berbeda dengan kerja sama senjata konvensional sebelumnya, yang misalnya hanya mencakup amunisi artileri, kini mereka ingin mengembangkan drone bahkan sistem pertahanan udara secara bersama — termasuk teknologi satelit. Ini langkah kualitatif besar,” kata Hfner.

    Kerja sama ini juga memiliki dampak regional, terutama di tengah ketegangan yang diperpanjang akibat konflik Sahara Barat antara Maroko dan Aljazair. “Bukan hanya Maroko memperoleh kemenangan politik karena Israel dan negara-negara Barat mendukung posisinya, tetapi melalui impor dari Israel, Maroko juga memodernisasi militernya secara signifikan. Kini Maroko jauh lebih unggul dibandingkan militer Aljazair,” ujar Fuchs.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Nasib Tarif Trump di MA AS, Importir Bisa Tagih Refund US0 Miliar

    Nasib Tarif Trump di MA AS, Importir Bisa Tagih Refund US$150 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) atas legalitas tarif global Presiden Donald Trump berpotensi membuka klaim pengembalian bea masuk hingga US$150 miliar oleh para importir.

    Melansir Reuters pada Jumat (9/1/2026), ekspektasi bahwa Mahkamah Agung akan membatalkan tarif yang diberlakukan Trump berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tahun 1977 meningkat setelah sidang perkara pada November lalu.

    Dalam persidangan tersebut, hakim dari kubu konservatif maupun liberal sama-sama menyuarakan keraguan apakah undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengenakan tarif.

    Mahkamah Agung dijadwalkan mengeluarkan sejumlah putusan pada Jumat waktu setempat. Namun, seperti lazimnya, pengadilan tidak mengungkapkan perkara mana yang akan diputuskan.

    Trump menjadi presiden AS pertama yang menggunakan IEEPA untuk memberlakukan tarif. Selama ini, undang-undang tersebut lebih sering digunakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap musuh AS atau membekukan aset mereka.

    Tarif berbasis IEEPA tersebut menghasilkan penerimaan sekitar US$133,5 miliar dalam periode 4 Februari hingga 14 Desember, berdasarkan data terbaru dari U.S. Customs and Border Protection (CBP). 

    Menurut perhitungan Reuters, dengan tren penerimaan harian rata-rata sejak akhir September hingga pertengahan Desember, total pungutan tarif diperkirakan mendekati US$150 miliar.

    Sejumlah perusahaan memperkirakan bahwa meskipun Mahkamah Agung menyatakan tarif Trump tidak sah, presiden dari Partai Republik itu tidak akan mempermudah proses pengembalian dana.

    “Tidak ada dalam DNA pemerintah untuk mengembalikan uang. Dan Trump tidak ingin mengembalikan uang,” ujar Jim Estill, CEO Danby Appliances, perusahaan asal Kanada yang menjual kulkas kecil, microwave, dan peralatan laundry melalui jaringan ritel besar seperti Home Depot.

    Produk-produk tersebut diproduksi di China dan negara-negara Asia lain yang menjadi sasaran tarif Trump. Jika Danby berhasil mendapatkan kembali dana sekitar US$7 juta, Estill juga khawatir Home Depot dan para pelanggannya akan menuntut bagian dari pengembalian tersebut.

    “Ini akan menjadi kekacauan,” tambah Estill.

    Peralihan ke pengembalian elektronik

    Perubahan teknis yang diumumkan CBP pada 2 Januari, yang akan mengalihkan seluruh pengembalian tarif ke sistem distribusi elektronik mulai 6 Februari, memunculkan harapan akan proses pengembalian yang lebih tertib.

    Meski belum memenuhi harapan importir untuk mekanisme pengembalian otomatis sepenuhnya, langkah tersebut dinilai sebagai sinyal kesiapan otoritas bea cukai.

    “Ini menunjukkan bahwa Bea Cukai siap sepenuhnya menjalankan pengembalian dana jika Mahkamah Agung memang memutuskan demikian,” ujar Angela Lewis, kepala global kepabeanan di perusahaan logistik Flexport.

    Juru bicara CBP tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan terkait mekanisme penanganan jika putusan Mahkamah Agung merugikan kebijakan tarif Trump. Dalam pernyataannya, CBP menyebut penghapusan cek kertas untuk pengembalian dana akan mempercepat pembayaran melalui portal elektronik ACE serta mengurangi kesalahan dan potensi penipuan.

    Meski skala potensi pengembalian dana ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi CBP, Departemen Keuangan AS terbiasa mendistribusikan ratusan miliar dolar pengembalian pajak setiap tahun. Namun, juru bicara Departemen Keuangan tidak menanggapi pertanyaan terkait potensi pengembalian tarif.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dalam pernyataannya di Minneapolis, mengatakan putusan Mahkamah Agung bisa saja bersifat ambigu. Namun, jika putusan tersebut merugikan tarif Trump, pemerintah dapat mengganti penerimaan yang hilang dengan menggunakan dasar hukum tarif lainnya.

    Menurut Bessent, putusan negatif akan membuat presiden kehilangan fleksibilitas dalam menggunakan tarif, baik untuk kepentingan keamanan nasional maupun sebagai alat tawar dalam negosiasi.

    Trump memberlakukan tarif berbasis IEEPA melalui dua jalur. Pada April lalu, dia mengumumkan tarif resiprokal atas impor dari sebagian besar mitra dagang AS dengan alasan keadaan darurat nasional terkait defisit perdagangan.

    Sementara itu, pada Februari dan Maret, ia mengenakan tarif terhadap China, Kanada, dan Meksiko dengan dalih keadaan darurat nasional akibat peredaran fentanil dan narkotika ilegal.

    Proses pengembalian dana akan sangat bergantung pada apakah Mahkamah Agung memberikan arahan langsung terkait pengembalian tarif atau menyerahkan persoalan tersebut kembali ke pengadilan tingkat bawah, kemungkinan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS, menurut pengacara kepabeanan New York, Joseph Spraragen.

    Secara umum, importir memiliki waktu 314 hari untuk melakukan koreksi atas impor mereka sebelum statusnya dilikuidasi dan tidak lagi memenuhi syarat pengembalian dana. Tenggat waktu tersebut telah berlalu untuk impor dari China yang dikenai tarif pada Februari 2025.

    Sejumlah perusahaan, termasuk operator gudang ritel Costco, telah mengajukan gugatan pendahuluan terhadap CBP untuk menjaga hak mereka atas potensi pengembalian dana. 

    Dalam dokumen pengadilan, Costco menyatakan langkah tersebut diperlukan karena meskipun Mahkamah Agung menyatakan tarif tersebut ilegal, importir yang telah membayar bea berbasis IEEPA tidak dijamin akan memperoleh pengembalian dana tanpa putusan pengadilan.

    Perusahaan lain yang mengajukan gugatan serupa antara lain produsen tuna kaleng Bumble Bee Foods, perusahaan kosmetik Revlon, produsen kacamata Ray-Ban EssilorLuxottica, Kawasaki Motors, serta Yokohama Tire.