Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Harga Emas Antam Hari Ini 25 Desember 2025, Anjlok Usai Cetak Rekor Tertinggi

    Harga Emas Antam Hari Ini 25 Desember 2025, Anjlok Usai Cetak Rekor Tertinggi

    Sebelumnya, harga emas sedikit turun pada hari Rabu, beristirahat sejenak setelah melonjak melewati angka penting di level USD 4.500 per ons pada awal sesi perdagangan. Sementara harga perak dan platinum memangkas sebagian keuntungan setelah reli pemecahan rekor mereka.

    Dikutip dari CNBC, Kamis (25/12/2025), harga emas di pasar spot turun 0,4% menjadi USD 4.468,96 per ons, setelah mencatatkan rekor tertinggi USD 4.525,18 di awal sesi perdagangan.

    Sementara itu, harga emas berjangka Amerika Serikat (AS) turun 0,2% menjadi USD 4.497,90.

    Analis Senior Kitco Metals, Jim Wyckoff mengatakan, pasar emas sedang mengalami konsolidasi grafik dan aksi ambil untung ringan setelah mencapai rekor tertinggi. Emas cenderung berkinerja baik dalam lingkungan suku bunga rendah dan berkembang pesat selama periode ketidakpastian.

    Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa dirinya ingin Gubernur Federal Reserve (The Fed) berikutnya menurunkan suku bunga jika pasar berjalan dengan baik. Bank sentral AS telah memangkas suku bunga tiga kali tahun ini dan saat ini para pelaku pasar memperkirakan dua pemangkasan suku bunga lagi tahun depan.

    Di bidang geopolitik, Penjaga Pantai AS sedang menunggu kedatangan pasukan tambahan sebelum berpotensi mencoba menaiki dan menyita kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela yang telah mereka kejar sejak hari Minggu.

     

  • Trump Serang Oposisi Lewat Ucapan Selamat Natal

    Trump Serang Oposisi Lewat Ucapan Selamat Natal

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerang oposisi, Demokrat, melalui ucapan Natal pada saat malam Natal. Trump menyebut Demokrat sebagai ‘sampah kiri radikal’ saat mengucapkan selamat libur Natal.

    “Selamat Natal untuk semua, termasuk Sampah Kiri Radikal yang melakukan segala upaya untuk menghancurkan Negara kita, tetapi gagal total,” kata Trump di platform Truth Social miliknya sebagaimana dilansir AFP, Kamis (25/12/2025).

    “Kita tidak lagi memiliki perbatasan terbuka, pria dalam olahraga wanita, transgender untuk semua orang, atau penegakan hukum yang lemah. Yang kita miliki adalah pasar saham dan dana pensiun 401K yang mencetak rekor, angka kejahatan terendah dalam beberapa dekade, tidak ada inflasi, dan kemarin, PDB (Produk Domestik Bruto) 4,3%, dua poin lebih baik dari yang diperkirakan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Trump mengecam pihak oposisi, yang telah mengkritik pemerintahannya atas penanganan biaya hidup, sehari setelah data Departemen Perdagangan menunjukkan ekonomi tumbuh sebesar 4,3 persen pada kuartal ketiga – PDB tertinggi dalam dua tahun.

    Namun laporan tersebut juga menunjukkan indeks harga untuk pembelian domestik naik 3,4 persen – angka inflasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2,0 persen pada kuartal kedua.

    Dalam kesempatan ini, Trump juga mengirimkan salam kepada pasukan di seluruh dunia, termasuk mereka yang merupakan bagian dari peningkatan kekuatan angkatan laut AS di perairan Karibia, di mana Washington telah melancarkan kampanye untuk menekan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro agar meninggalkan jabatannya.

    Tonton juga Video: Suasana Terbaru Persiapan Malam Natal di Katedral Jakarta

    (zap/idh)

  • Cap ‘Koboi’ untuk Trump dari China dan Rusia

    Cap ‘Koboi’ untuk Trump dari China dan Rusia

    New York –

    Rusia dan China kompak memberi cap ‘koboi’ untuk aksi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Venezuela. Kedua negara itu menyebut AS sedang melakukan intimidasi terhadap Venezuela.

    Kritik itu dilontarkan Rusia dan China dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Selasa (23/12/2025). Dilansir AFP, pertemuan itu dilakukan setelah Venezuela meminta pertemuan darurat DK PBB dengan dukungan Moskow dan Beijing.

    Venezuela telah menuduh Washington melakukan ‘pemerasan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah kita’. Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat telah mengerahkan kekuatan militer besar di Karibia.

    AS juga mencegat kapal tanker minyak sebagai bagian dari blokade angkatan laut terhadap kapal-kapal Venezuela yang dianggap berada di bawah sanksi. Pada pertemuan hari Selasa (23/12), Duta Besar AS Mike Waltz mengatakan negaranya akan melakukan segala daya untuk melindungi perbatasan dan rakyat AS.

    Presiden AS Donald Trump berulang kali menuduh Venezuela menggunakan minyak, sumber daya utama negara Amerika Selatan itu, untuk membiayai ‘narkoterorisme, perdagangan manusia, pembunuhan, dan penculikan’. Venezuela membantah keras terlibat dalam perdagangan narkoba dan menegaskan Washington berupaya menggulingkan presidennya, Nicolas Maduro.

    Venezuela menuduh AS berupaya merebut cadangan minyak Venezuela. Negara Amerika Latin itu memang merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia.

    “Tindakan pihak AS bertentangan dengan semua norma utama hukum internasional. Tanggung jawab Washington juga terlihat jelas atas konsekuensi bencana yang terus-menerus dari perilaku seperti koboi tersebut,” kata duta besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, sambil menyebut blokade AS sebagai ‘tindakan agresi’.

    “China menentang semua tindakan unilateralisme dan intimidasi dan mendukung semua negara dalam membela kedaulatan dan martabat nasional mereka,” kata perwakilan China, Sun Lei.

    Duta Besar Venezuela Samuel Moncada mengatakan AS melakukan pemerasan. Dia mengatakan AS telah menuntut rakyat Venezuela untuk menyerahkan kekayaannya.

    “Kita berada di hadapan kekuatan yang bertindak di luar hukum internasional, menuntut agar warga Venezuela meninggalkan negara kita dan menyerahkannya. Ini adalah pemerasan terbesar yang pernah ada dalam sejarah kita,” ujarnya.

    Sementara, Dubes AS Waltz mengulangi tuduhan Trump terhadap Maduro. Dia mengatakan Maduro merupakan buronan yang dicari oleh AS dan kepala organisasi teroris asing ‘Cartel de los Soles’.

    Para ahli mengatakan tidak ada bukti keberadaan kelompok terorganisir dengan hierarki yang jelas yang menggunakan nama tersebut. Pemerintah AS telah menawarkan hadiah USD 50 juta untuk informasi apa pun yang mengarah pada penangkapan Maduro, sekutu setia pemimpin Rusia Vladimir Putin.

    Sejak September, pasukan AS telah melancarkan puluhan serangan udara terhadap kapal-kapal yang menurut Washington, tanpa menunjukkan bukti, mengangkut narkoba. Lebih dari 100 orang telah tewas.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Bawa 3 Isu Prioritas, Indonesia Apresiasi Presidensi G20 Amerika Serikat

    Bawa 3 Isu Prioritas, Indonesia Apresiasi Presidensi G20 Amerika Serikat

    Liputan6.com, Jakarta – Pertemuan Sherpa G20 ke-1 telah diselenggarakan di Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada 15-16 Desember 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh Sherpa G20 AS, Emory Cox yang juga menjabat Special Assistant to the President for International Economic Relations.

    Pada pertemuan tersebut, Sherpa G20 AS menegaskan kembali tiga isu prioritas Presidensi G20 AS. Antara lain, mewujudkan kemakmuran ekonomi dengan membatasi beban regulasi, membuka opsi energi terjangkau, serta mempelopori teknologi dan inovasi baru. 

    Deputi Bidang  Koordinasi Kerja Sama Ekonomi  dan  Investasi Kemenko Perekonomian sekaligus Delegasi  Pemerintah Indonesia di Sherpa G20, Edi  Pambudi, mengapresiasi Presidensi G20 AS atas penekanannya pada ketiga isu prioritas tersebut. 

    “Prioritas-prioritas ini sangat selaras dengan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, transisi energi, dan pertumbuhan inklusif,” ujar Edi dalam siaran pers resmi Kemenko Perekonomian, Rabu (24/12/2025).

    AS melalui ketiga  isu  prioritas  tersebut  akan  fokus  pada  solusi  praktis  yang  mendorong pertumbuhan, menciptakan peluang, dan meningkatkan ekonomi global. 

    Negeri Paman Sam juga mengembalikan filosofi back to basic, dimana agenda G20 akan fokus pada isu ekonomi dan memastikan diskusi antar negara anggota. Sejalan dengan tujuan pendirian G20 untuk mempromosikan pertumbuhan dan kestabilan keuangan.

    Komitmen Trump

    Menindaklanjuti arahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Sherpa G20 AS berkomitmen untuk mengembalikan agenda perekonomian utama G20 dan menghasilkan hasil ekonomi yang nyata. 

    “Presiden Trump akan menjamu para leaders pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 14-15 Desember 2026 di Trump National Doral Miami,” kata Sherpa G20 AS.

    Amerika Serikat juga berkomitmen memastikan Presidensi G20 AS result-driven dengan mengupayakan kerja yang efektif dan berdampak. Adapun Presidensi AS di G20 hanya akan menyelenggarakan 4  Working Group (WG), meliputi 3 WG pada Sherpa Track dan 1 WG pada Finance Track.

    Antara lain, Working Group on Growth and Deregulation (WGGD) Finance Track, Working Group on Energy Abundance (WGEA) Sherpa Track, Working Group on Innovation (WGI) Sherpa Track, dan Working Group on Trade (WGT) Sherpa Track.

  • Perang Dagang Indonesia Vs AS, Pasar Menunggu Arah Baru Kesepakatan Perjanjian

    Perang Dagang Indonesia Vs AS, Pasar Menunggu Arah Baru Kesepakatan Perjanjian

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sedang memfinalkan perjanjian dagang atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Kendati demikian, perkembangan tersebut dinilai tidak akan mempengaruhi pasar baik keuangan maupun riil.

    Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai, hingga saat ini belum ada kejelasan sektor-sektor yang akan diuntungkan dari kesepakatan dagang tersebut. Konferensi pers terbaru pemerintah, menurut dia, masih minim penjelasan substantif.

    “Jadi karena berbagai macam ketidakjelasan tersebut belum pasar masih akan menunggu. Jadi belum akan ada dampak apa-apa, baik dari sisi pasar keuangan maupun dari sektor riil ekspor-impor itu sendiri,” jelas Riandy kepada Bisnis, kemarin (23/12/2025).

    Riandy menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dinilainya cenderung menyederhanakan isu-isu krusial, terutama terkait kebijakan hambatan non-tarif (Non-Tariff Measures/NTM) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Menurut Riandy, pemerintah belum menjelaskan secara memadai bagaimana Indonesia akan memenuhi tuntutan AS terkait reformasi NTM dan pelonggaran TKDN. Padahal, kedua isu tersebut merupakan aspek paling sensitif dalam perundingan dagang RI-AS.

    “Penjelasan pemerintah sangat minim, termasuk bagaimana kita memenuhi tuntutan AS dari sisi NTM dan TKDN. Bahkan Pak Menko terlihat downplaying the issue, terutama soal policy space,” ujarnya.

    Ia memperingatkan, apabila Indonesia menyetujui penghapusan NTM dan melonggarkan ketentuan TKDN untuk mengakomodasi produk AS, konsekuensi logisnya adalah menyempitnya ruang kebijakan (policy space) pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri.

    Karena itu, Riandy mempertanyakan pernyataan pemerintah yang menyebut kesepakatan tersebut tidak akan mengganggu fleksibilitas kebijakan nasional. Menurut dia, klaim tersebut berpotensi bertentangan dengan karakter perjanjian dagang yang umumnya mendorong liberalisasi pasar.

    “Jika NTM dan TKDN dihapus, itu pasti berpengaruh terhadap policy space kita. Fleksibilitas melindungi industri dalam negeri menjadi berkurang. Jadi publik bertanya, apakah USTR menurunkan permintaannya, which is unlikely, atau negosiator kita yang tidak mengerti implikasinya?” tegasnya.

    Lebih lanjut, Riandy menilai terdapat indikasi pemerintah belum sepenuhnya memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dari permintaan AS. Ia merujuk pada kesepakatan awal Juli 2025, di mana Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) secara eksplisit meminta reformasi struktural atas kebijakan NTM Indonesia.

    Menurut Riandy, reformasi NTM memang berpotensi meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, secara politik, langkah tersebut dinilai sulit diterapkan karena kuatnya resistensi domestik dan kepentingan perlindungan industri nasional.

    Target penandatanganan akhir Januari 2026

    Pemerintah menargetkan dokumen ART RI-AS ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari 2026.

    Kepastian tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR) Jameson Greer di Washington D.C., Senin (22/12/2025) waktu setempat.

    Airlangga menyatakan seluruh isu substansial dalam perjanjian ART telah disepakati kedua negara. Saat ini, proses negosiasi tinggal memasuki tahap harmonisasi bahasa hukum atau legal drafting.

    “Seluruh isu substansi dalam dokumen ART sudah disepakati. Tadi juga disepakati framework timetable, di mana pada minggu kedua Januari 2026, tentatif antara tanggal 12 sampai 19, tim teknis akan menyelesaikan legal drafting serta clean up dokumen,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (23/12/2025).

    Setelah proses teknis tersebut rampung, dokumen final akan disiapkan untuk penandatanganan di tingkat kepala negara. Pihak Gedung Putih saat ini disebut tengah mengatur jadwal pertemuan antara kedua presiden.

    Perjanjian ART merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal yang dicapai pada 22 Juli 2025. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk hampir seluruh produk asal AS.

    Sebagai imbal balik, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, serta memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor nasional, seperti minyak kelapa sawit (CPO), teh, kopi, dan kakao.

  • AS Tuding China Distorsi Pasar Chip, Tetap Tunda Tarif Tambahan hingga 2027

    AS Tuding China Distorsi Pasar Chip, Tetap Tunda Tarif Tambahan hingga 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) menuduh China melakukan praktik perdagangan tidak adil di sektor semikonduktor. Meski demikian, AS memutuskan untuk menunda pengenaan tarif tambahan atas impor chip setidaknya hingga pertengahan 2027.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (24/12/2025), Kantor Perwakilan Dagang AS atau Office of the US Trade Representative (USTR) merilis hasil penyelidikan hampir satu tahun terhadap sektor chip China. 

    USTR menyimpulkan China telah menerapkan kebijakan nonpasar yang semakin agresif dan luas untuk memperkuat industri semikonduktornya, sekaligus menciptakan ketergantungan global terhadap produk China dengan cara yang merugikan perdagangan AS.

    Meski belum mengumumkan tarif baru dalam waktu dekat, pemerintah AS membuka peluang penerapan bea masuk di masa mendatang. USTR menyatakan tarif awal akan tetap nol selama 18 bulan, sebelum dinaikkan pada 23 Juni 2027 ke tingkat yang akan diumumkan setidaknya 30 hari sebelumnya.

    “Upaya China menargetkan dominasi industri semikonduktor merupakan tindakan yang tidak masuk akal serta membebani atau membatasi perdagangan AS, sehingga dapat ditindaklanjuti,” tulis USTR dalam sebuah pemberitahuan.

    Adapun, Kedutaan Besar China di Washington DC belum memberikan tanggapan terkait pengumuman USTR tersebut

    Adapun, pengumuman USTR berfokus pada chip dasar atau foundational chips—juga dikenal sebagai chip generasi lama atau mature-node—yang diproduksi di China. 

    Meski tidak secanggih chip untuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), teknologi lama ini digunakan secara luas di berbagai sektor, termasuk otomotif, penerbangan, perangkat medis, dan telekomunikasi.

    Produk yang berpotensi dikenai tarif baru mencakup dioda, transistor, silikon mentah, sirkuit terintegrasi elektronik, serta berbagai komponen input lainnya. Namun, kebijakan tersebut untuk saat ini tidak akan berlaku pada produk jadi, seperti komputer dan ponsel pintar, yang menggunakan chip buatan China.

    “Perwakilan Dagang AS akan terus memantau efektivitas kebijakan ini, perkembangan penyelesaian isu terkait, serta kebutuhan akan langkah tambahan,” tulis USTR.

    Penyelidikan tersebut diluncurkan pada pekan-pekan terakhir masa pemerintahan Presiden Joe Biden, dengan ekspektasi penyelesaiannya akan ditangani di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

    Dalam periode tersebut, Trump mencapai kesepakatan gencatan senjata perdagangan dengan Presiden China Xi Jinping untuk mengakhiri perang dagang yang sebelumnya mengguncang pasar global.

    Hubungan China-AS

    Keputusan menunda pengenaan tarif baru ini menjadi sinyal terbaru bahwa pemerintahan Trump berupaya menstabilkan hubungan dengan China dan mengokohkan kesepakatan yang dicapai Trump dan Xi pada Oktober lalu di Korea Selatan. 

    Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara sepakat menahan lonjakan tarif ekstrem serta melonggarkan pembatasan ekspor teknologi dan mineral kritis.

    Secara hukum, USTR wajib mempublikasikan hasil penyelidikan Pasal 301 dalam waktu 12 bulan sejak dimulai pada Desember tahun lalu. 

    Sebelumnya, pemerintahan Biden memerintahkan kenaikan tarif semikonduktor asal China hingga dua kali lipat menjadi 50% pada akhir 2025 melalui penyelidikan Pasal 301 yang terpisah. Dengan tetap membuka opsi kenaikan tarif lanjutan, Trump menciptakan potensi alat tawar tambahan jika kesepakatan tarif dengan Xi gagal dipertahankan.

    Otoritas AS dan Eropa semakin khawatir terhadap dominasi China dalam rantai pasok chip generasi lama.

    Kekhawatiran tersebut menjadi inti sengketa antara Belanda dan China terkait Nexperia Holding BV, produsen chip milik China yang memasok komponen penting bagi industri otomotif, dan sempat berupaya disita oleh otoritas Belanda pada Oktober lalu dengan alasan keamanan nasional.

  • Menkeu AS: Target Inflasi The Fed 2% Perlu Dikaji Ulang

    Menkeu AS: Target Inflasi The Fed 2% Perlu Dikaji Ulang

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent membuka peluang untuk meninjau ulang target inflasi Federal Reserve sebesar 2% setelah laju kenaikan harga berhasil diturunkan secara berkelanjutan ke level tersebut.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (24/12/2025) Bessent menyatakan, pembahasan perubahan target inflasi baru relevan dilakukan setelah inflasi kembali terkendali dan kredibilitas kebijakan moneter terjaga.

    “Begitu kita kembali ke level 2%—yang menurut saya akan segera terlihat—barulah kita bisa berdiskusi, apakah lebih bijak menetapkan rentang target. Setelah target kembali terjangkar, kita bisa membicarakan soal rentang,” ujar Bessent dalam wawancara di All-In Podcast.

    Dalam wawancara yang diunggah pada 22 Desember tersebut, Bessent menyebut rentang target inflasi potensial bisa berada di kisaran 1,5%–2,5% atau 1%–3%. Menurutnya, terdapat ruang diskusi yang cukup luas mengenai pendekatan tersebut.

    The Fed secara resmi mengadopsi target inflasi 2% pada 2012, sejalan dengan kebijakan banyak bank sentral global. Namun, Bessent menilai ketepatan hingga satuan desimal dalam kebijakan inflasi tidak realistis. 

    Meski demikian, dia menegaskan perubahan target di tengah inflasi yang masih di atas sasaran berisiko menimbulkan persepsi bahwa otoritas moneter akan selalu melonggarkan target ketika inflasi melampaui batas.

    Wawancara itu dilakukan setelah rilis indeks harga konsumen (CPI) November pada 18 Desember yang menunjukkan inflasi tahunan sebesar 2,7%. The Fed sendiri lebih mengandalkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (personal consumption expenditures/PCE), yang tercatat naik 2,8% dalam 12 bulan hingga September, berdasarkan data terbaru.

    “Sulit untuk kembali menjangkar ekspektasi inflasi sebelum target tercapai dan kredibilitas terjaga,” ujar Bessent. 

    Dia juga mengakui adanya kekhawatiran rumah tangga terkait keterjangkauan biaya hidup, yang menurutnya tercermin dalam pemilihan sela pada November yang diwarnai kekalahan Partai Republik.

    Bessent menegaskan pemerintah memahami tekanan yang dirasakan masyarakat AS. Dia menilai lonjakan harga dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh kebijakan pemerintahan sebelumnya, meski inflasi kini mulai melandai, salah satunya berkat penurunan biaya sewa.

    Menurutnya, lonjakan sewa sebelumnya turut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah imigran tidak berdokumen.

    Menanggapi pandangan sebagian ekonom yang menilai data CPI terbaru berpotensi terdistorsi akibat penutupan pemerintahan pada Oktober hingga awal November, Bessent menyatakan angka tersebut relatif akurat. Meski beberapa komponen seperti energi sempat naik, data waktu nyata menunjukkan tekanan harga mulai mereda.

    Selain itu, Bessent menilai stabilisasi defisit anggaran dapat menjadi argumen untuk tingkat suku bunga yang lebih rendah. Dia mencontohkan Jerman sebelum era euro, ketika bank sentral Bundesbank menurunkan suku bunga dengan imbalan komitmen pemerintah menjaga keseimbangan fiskal yang wajar.

    “Pendekatan seperti itu juga bisa diterapkan di sini,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa sebelum Perang Dunia II, Departemen Keuangan AS memiliki peran langsung dalam pengambilan keputusan The Fed.

    Menurut Bessent, menurunkan dan menstabilkan defisit anggaran akan berkontribusi terhadap proses disinflasi.

    Bessent, yang saat ini terlibat dalam proses seleksi calon pengganti Ketua The Fed Jerome Powell di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, kembali mengkritik kebijakan bank sentral yang dinilainya terlalu lama dan terlalu besar dalam memperluas neraca pasca-pandemi Covid-19.

    Dia mengakui pembelian aset skala besar merupakan bagian dari perangkat kebijakan bank sentral dan mendukung penggunaan kewenangan darurat The Fed untuk menyelamatkan sektor strategis saat krisis. Namun, terkait kebijakan pelonggaran kuantitatif secara luas, Bessent menilai durasinya terlalu lama.

  • Paus Leo XIV Serukan Gencatan Senjata Global Saat Natal

    Paus Leo XIV Serukan Gencatan Senjata Global Saat Natal

    Roma –

    Paus Leo XIV menyerukan gencatan senjata global pada Hari Natal 2025. Dia menyatakan kesedihan mendalam karena tampaknya Rusia menolak permintaan untuk itu.

    “Saya memperbarui permintaan saya kepada semua orang yang berkehendak baik untuk menghormati hari perdamaian, setidaknya pada hari raya kelahiran Juru Selamat kita,” kata Leo kepada wartawan di kediamannya di Castel Gandolfo dekat Roma seperti dilansir AFP, Rabu (24/12/2025).

    Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 dan telah berulang kali menolak seruan untuk gencatan senjata. Rusia kerap berdalih hal itu hanya akan memberikan keuntungan militer kepada Ukraina.

    “Di antara hal-hal yang menyebabkan saya sangat sedih adalah kenyataan bahwa Rusia tampaknya telah menolak permintaan untuk gencatan senjata,” kata Paus.

    Merujuk pada konflik secara umum, Leo berharap mereka akan mendengarkan dan akan ada 24 jam perdamaian di seluruh dunia. Ukraina pada hari Selasa menarik pasukan dari sebuah kota di timur negara itu setelah pertempuran sengit dengan pasukan Rusia.

    Sementara, serangan tanpa henti oleh Moskow menewaskan tiga warga sipil dan memutus aliran listrik ke ribuan orang di tengah suhu musim dingin yang membekukan. Tidak ada tanda-tanda terobosan yang segera terjadi setelah para negosiator utama dari Rusia dan Ukraina berada di Miami akhir pekan lalu untuk pertemuan terpisah dengan para pejabat AS yang berupaya mengakhiri pertempuran itu.

    Dia juga mengatakan mencari perdamaian di Ukraina tanpa keterlibatan diplomatik Eropa adalah ‘tidak realistis’ dan memperingatkan bahwa rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump berisiko menyebabkan ‘perubahan besar’ dalam aliansi transatlantik.

    (haf/dhn)

  • Rusia dan China Kompak Sentil Aksi ‘Koboi’ AS ke Venezuela

    Rusia dan China Kompak Sentil Aksi ‘Koboi’ AS ke Venezuela

    New York –

    Rusia dan China mengkritik Amerika Serikat (AS) atas tekanan militer dan ekonominya terhadap Venezuela. Rusia dan China mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tindakan AS adalah ‘perilaku koboi’ dan ‘intimidasi’.

    Dilansir AFP, Rabu (24/12/2025), Venezuela, yang meminta pertemuan darurat dewan dengan dukungan Moskow dan Beijing, menuduh Washington melakukan ‘pemerasan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah kita’.

    Amerika Serikat telah mengerahkan kekuatan militer besar di Karibia dan baru-baru ini mencegat kapal tanker minyak sebagai bagian dari blokade angkatan laut terhadap kapal-kapal Venezuela yang dianggapnya berada di bawah sanksi. Pada pertemuan hari Selasa (23/12), Duta Besar AS Mike Waltz mengatakan negaranya akan melakukan segala daya untuk melindungi perbatasan dan rakyat AS.

    Presiden AS Donald Trump menuduh Venezuela menggunakan minyak, sumber daya utama negara Amerika Selatan itu, untuk membiayai ‘narkoterorisme, perdagangan manusia, pembunuhan, dan penculikan’. Venezuela telah membantah keras keterlibatannya dalam perdagangan narkoba dan menegaskan Washington berupaya menggulingkan presidennya, Nicolas Maduro, untuk merebut cadangan minyak Venezuela yang merupakan terbesar di dunia.

    “Tindakan pihak AS bertentangan dengan semua norma utama hukum internasional,” kata duta besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, sambil menyebut blokade AS sebagai ‘tindakan agresi’.

    “Tanggung jawab Washington juga terlihat jelas atas konsekuensi bencana yang terus-menerus dari perilaku seperti koboi tersebut,” katanya kepada dewan.

    “China menentang semua tindakan unilateralisme dan intimidasi dan mendukung semua negara dalam membela kedaulatan dan martabat nasional mereka,” kata perwakilan China, Sun Lei.

    Duta Besar Venezuela Samuel Moncada mengatakan AS melakukan pemerasan. Dia mengatakan AS telah menuntut rakyat Venezuela untuk menyerahkan kekayaannya.

    “Kita berada di hadapan kekuatan yang bertindak di luar hukum internasional, menuntut agar warga Venezuela meninggalkan negara kita dan menyerahkannya. Ini adalah pemerasan terbesar yang pernah ada dalam sejarah kita,” ujarnya.

    Dubes AS Waltz kemudian mengulangi tuduhan Trump terhadap pemimpin Venezuela. Dia mengatakan Nicolas Maduro merupakan buronan yang dicari oleh AS dan kepala organisasi teroris asing ‘Cartel de los Soles’.

    Para ahli mengatakan tidak ada bukti keberadaan kelompok terorganisir dengan hierarki yang jelas yang menggunakan nama tersebut. Pemerintah AS telah menawarkan hadiah USD 50 juta untuk informasi apa pun yang mengarah pada penangkapan Maduro, sekutu setia pemimpin Rusia Vladimir Putin.

    Sejak September, pasukan AS telah melancarkan puluhan serangan udara terhadap kapal-kapal yang menurut Washington, tanpa menunjukkan bukti, mengangkut narkoba. Lebih dari 100 orang telah tewas.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Ambisi Trump Ambil Alih Greenland

    Ambisi Trump Ambil Alih Greenland

    Jakarta –

    Ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai Greenland tak surut. Keamanan nasional menjadi alasan Trump tetap kukuh menguasai wilayah semi-otonom yang berada di bawah Denmark itu.

    Pernyataan Trump yang ingin mencaplok Greenland sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun lalu. Trump, yang saat itu masih menjadi presiden terpilih, mengatakan Greenland sangat penting bagi AS.

    Dilansir CNN, NBC News dan Reuters, Trump mengatakan AS membutuhkan kepemilikan dan kontrol terhadap Greenland demi urusan keamanan.

    “Demi tujuan Keamanan Nasional dan Kebebasan di seluruh Dunia, Amerika Serikat merasa bahwa kepemilikan dan kendali atas Greenland merupakan kebutuhan mutlak,” tulis Trump di Truth Social.

    Trump juga menegaskan kembali keinginannya untuk menguasai Greenland saat wawancara dengan NBC pada Minggu (30/3).

    “Kami akan mendapatkan Greenland. Ya, 100 persen”, kata Trump dalam wawancara dengan NBC News.

    Ketegangan antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland, semakin meningkat dengan adanya kunjungan Wakil Presiden JD Vance ke pangkalan militer AS di pulau Arktik yang luas itu. Vance juga dikritik usai mengatakan Denmark ‘tidak melakukan pekerjaan yang baik untuk rakyat Greenland’.

    Perdana Menteri baru Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menanggapi rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai Greenland. Nielsen menegaskan Greenland tidak akan pernah menjadi milik Amerika.

    “Presiden Trump mengatakan Amerika Serikat ‘akan mendapatkan Greenland.’ Biar saya tegaskan: Amerika Serikat tidak akan mendapatkan Greenland,” kata Nielsen dilansir AFP, Senin (31/3/2025).

    Hal itu disampaikan Nielsen dalam unggahan di Facebook miliknya pada Minggu (30/3) waktu setempat. Dia menegaskan masa depan Greenland ada di tangan masyarakatnya sendiri.

    “Kami tidak menjadi milik orang lain. Kami memutuskan masa depan kami sendiri,” katanya.

    Trump Ngotot Ingin Kuasai Greenland

    Keinginan Trump untuk mengontrol Greenland karena urusan keamanan nasional tak berubah. Hal ini kembali disampaikannya setelah penunjukan utusan khusus AS untuk Greenland memicu ketegangan baru dengan pemerintah Denmark.

    Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Trump berulang kali mengatakan bahwa Amerika Serikat “membutuhkan” wilayah otonom yang kaya sumber daya tersebut untuk alasan keamanan. Dia bahkan menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk menguasainya.

    Pada hari Minggu, Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland, yang memicu kemarahan dari Denmark, yang kemudian memanggil duta besar AS.

    “Kita membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional. Bukan untuk mineral,” kata Trump dalam konferensi pers di Palm Beach, Florida, AS pada hari Senin (22/12) waktu setempat.

    “Jika Anda melihat Greenland, Anda melihat ke atas dan ke bawah pantai, Anda akan melihat kapal-kapal Rusia dan China di mana-mana,” ujarnya, dilansir kantor berita AFP, Selasa (23/12/2025).

    “Kita membutuhkannya untuk keamanan nasional. Kita harus memilikinya,” kata presiden, seraya menambahkan bahwa Landry “ingin memimpin serangan.”

    Setelah pengangkatannya, Landry langsung berjanji untuk menjadikan wilayah Denmark tersebut ‘bagian dari AS’.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa Greenland adalah milik rakyat Greenland.

    “Anda tidak dapat mencaplok negara lain,” kata mereka. “Kami mengharapkan penghormatan terhadap integritas teritorial bersama kami.”

    Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan dia sangat marah atas langkah tersebut dan memperingatkan Washington untuk menghormati kedaulatan Denmark.

    Lokke Rasmussen sebelumnya mengatakan kepada televisi TV2, bahwa pengangkatan Landry tersebut “sama sekali tidak dapat diterima”. Duta Besar AS telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Denmark untuk memberikan penjelasan.

    “Kami memanggil duta besar Amerika ke kementerian luar negeri hari ini untuk sebuah pertemuan, bersama dengan perwakilan Greenland, di mana kami dengan sangat jelas menarik garis merah dan juga meminta penjelasan,” kata Lokke Rasmussen dalam sebuah wawancara.

    Halaman 2 dari 2

    (knv/knv)