Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Bagaimana Gerakan Perempuan Iran 3 Tahun Pasca Mahsa Amini?

    Bagaimana Gerakan Perempuan Iran 3 Tahun Pasca Mahsa Amini?

    Jakarta –

    Tiga tahun sudah sejak Jina Mahsa Amini meninggal dunia di ruang tahanan polisi moral di Teheran. Usianya baru 22, seorang perempuan Kurdi yang tubuhnya ditarik dari jalanan karena tak berjilbab, lalu tak kembali.

    Kematian perempuan berusia 22 tahun itu pada 16 September 2022 memicu protes antipemerintah besar-besaran di seluruh negeri. Dari sana, lahirlah teriakan yang bergema: “Zan, Zendegi, Azadi,” Perempuan, Kehidupan, Kebebasan.

    Otoritas Iran menindak brutal letupan protes perempuan Iran, hingga kini sudah menewaskan sedikitnya 500 orang, serta menangkap lebih dari 20.000 orang, menurut kelompok hak asasi manusia.

    Meski rezim teokrasi di Teheran berhasil menyintasi amarah publik, kematian Amini dipandang sebagai titik balik bagi Iran.

    Apa yang berubah sejak kematian Amini?

    Kini, tiga tahun kemudian, rezim masih berdiri. Tapi perempuan-perempuan muda terlihat lebih sering berlalu lalang di jalanan dengan kepala tak berselubung jilbab, menantang ancaman dan todongan.

    Atefeh Chaharmahaliyan, penulis dan aktivis hak asasi manusia asal Iran terpaksa mencari suaka di Jerman, usai ditangkap saat gelombang protes 2022 dan dipenjara lebih dari 70 hari.

    “Tuntutan rakyat sekarang melampaui kebebasan berpakaian,” katanya kepada DW.

    “Masyarakat Iran — terutama generasi muda — memahami dengan jelas bahwa tuntutan ekonomi dan kebebasan adalah dua pilar dari satu bangunan; tanpa yang satu, yang lain runtuh.”

    Noktah hitam bagi kepemimpinan Iran

    Peringatan kematian Amini datang pada saat genting bagi kepemimpinan Iran, yang masih berusaha pulih setelah perang 12 hari melawan Israel pada Juni lalu, serta serangan terhadap infrastruktur nuklirnya oleh Israel dan Amerika Serikat.

    Sejak serangan itu, krisis ekonomi pun semakin parah, memperdalam kekecewaan publik dan menyingkap disfungsi di jantung Republik Islam.

    Situasi ini membuat rezim merasa semakin tidak aman, kata seorang aktivis masyarakat sipil di Teheran.

    “Sejak perang dengan Israel, jumlah penangkapan melonjak, dan laju eksekusi meningkat secara mengerikan,” kata aktivis itu kepada DW dengan syarat anonim demi keamanan.

    “Pemerintah melancarkan tekanan bertubi-tubi untuk menakut-nakuti rakyat agar tidak kembali ke jalanan.”

    Namun, dia menambahkan, semangat rakyat Iran untuk kebebasan dan keadilan tetap utuh. “Tuntutan ini justru semakin mengakar dan lebih disadari.”

    Akankah lahir gerakan baru?

    Helen Nosrat, aktivis perempuan Iran yang hidup di Jerman, ragu bahwa protes besar-besaran anti-pemerintah akan bisa muncul dalam waktu deat.

    “Meski gerakan Mahsa meninggalkan luka yang bertahan lama dan ikut melemahkan kewajiban berjilbab, kecil kemungkinan gerakan serupa akan muncul setelah perang dengan Israel,” ujarnya.

    “Situasi perang telah menciptakan masalah jauh lebih besar bagi rakyat. Sebagian besar kini harus berusaha bertahan hidup — melindungi diri dan keluarga — ketimbang merobohkan rejim.”

    Behnam Daraeizadeh, pengacara sekaligus peneliti di Center for Human Rights in Iran (CHRI) yang berbasis di AS, punya pandangan serupa.

    “Perkembangan regional dan konfrontasi militer Iran dengan Israel dan Amerika Serikat tidak otomatis memicu protes demokratis. Justru bisa menahan atau melumpuhkan,” katanya.

    “Perang memperkuat persepsi bahwa masa depan ada di tangan aktor militer dan diplomatik, bukan rakyat. Dan saat ketegangan militer meningkat, pemerintah memperkeras represi terhadap aktivis sipil.”

    Rakyat Iran menanggung beban krisis ekonomi

    Chaharmahaliyan mengatakan konflik dengan Israel telah “memperparah rantai krisis jangka panjang di Iran.”

    “Kombinasi kesulitan ekonomi dan tuntutan kebebasan menciptakan kondisi serius bagi gelombang protes baru,” tambahnya.

    Pengamat menilai krisis ekonomi yang menggigit menjadi perhatian utama rakyat Iran.

    Ekonomi Iran telah lama tertekan akibat sanksi keras AS sejak pembatalan sepihak perjanjian nuklir pada 2018, di masa pemerintahan pertama Presiden Donald Trump. Saat kembali berkuasa pada Januari, Trump menghidupkan kembali kampanye sanksi “tekanan maksimum” terhadap Teheran.

    Saat ini Iran bergulat dengan inflasi tinggi, daya beli yang menyusut, pengangguran genarasi muda, dan meningkatnya kemiskinan.

    Daraeizadeh menyebut, setiap gerakan protes baru kemungkinan besar akan dipicu oleh tuntutan ekonomi, krisis yang semakin dalam, ketimpangan parah, serta kemarahan kelompok miskin dan termarjinalkan — terutama di kota kecil dan wilayah kurang beruntung.

    Chaharmahaliyan menegaskan, setiap pemberontakan baru “sangat mungkin lebih dalam dan lebih radikal dibanding gerakan tiga tahun lalu.”

    “Semakin besar tekanan di wilayah perbatasan, daerah miskin, dan kelompok ekonomi rentan, semakin besar pula kemungkinan etnis minoritas, penduduk provinsi perbatasan, dan sektor buruh akan bergabung, serta aksi mogok akan lebih luas dan terorganisasi dibanding tiga tahun lalu,” tegasnya.

    Nosrat menambahkan, “gerakan protes berikutnya mungkin akan lebih menekankan isu ekonomi, keadilan sosial, dan keamanan. Mungkin kata ‘kehidupan’ akan bergema lebih kuat dibanding ‘kebebasan.’”

    Artkel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video: Lagi! Iran Hukum Mati 3 Pengunjuk Rasa Kematian Mahsa Amini

    (ita/ita)

  • Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Jakarta –

    Seiring konflik di Gaza yang terus bergulir, isolasi internasional terhadap Israel tampaknya makin dalam. Apakah Israel mengalami apa yang disebut sebagai “momen Afrika Selatan”, ketika kombinasi tekanan politik, boikot ekonomi, olahraga dan budaya membantu memaksa negara itu meninggalkan apartheid?

    Atau dapatkan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatasi badai diplomatik, yang membiarkan Israel bebas mengejar tujuannya di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki tanpa menyebabkan kerugian permanen pada posisi internasional negara itu?

    Dua mantan perdana menteri, Ehud Barak dan Ehud Olmert, menuding Israel mengubah Israel menjadi negara paria internasional.

    Berkat surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jumlah negara yang bisa dikunjungi Netanyahu tanpa risiko ditangkap menurun drastis.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Inggris, Prancis, Australia, Belgia dan Kanada, telah mengumumkan mereka bakal mengakui Palestina sebagai negara pekan depan.

    Dan negara-negara Teluk, yang bereaksi keras atas serangan terbaru Israel terhadap para pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu, telah bertemu di Doha untuk membahas respons mereka.

    Sejumlah pihak mendesak negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk berpikir ulang.

    Namun dengan kelaparan yang muncul di Gaza selama musim panas dan tentara Israel yang siap menyerang dan sangat mungkin menghancurkan Kota Gaza, makin banyak negara Eropa yang menunjukkan ketikdakpuasan mereka dengan cara yang lebih dari sekadar pernyataan.

    Bahkan Netanyahu pada Senin (15/09) mengaku bahwa Israel menghadapi “semacam” isolasi ekonomi di panggung dunia.

    Saat berbicara dalam konferensi kementerian keuangan di Yerusalem, dia menyalahkan isolasi ekonomi tersebut pada publisitas negatif di luar negeri.

    Dia kemudian mengatakan Israel perlu berinvestasi dalam “operasi pengaruh” ia internasional dan sosial untuk menangkal citra negatif ini.

    Militer Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza meskipun ada kecaman internasional. (Reuters)

    Pada awal September lalu, Belgia mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Israel.

    Belgia menerapkan larangan impor dari permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat. Mereka juga akan meninjau kebijakan pengadaan dari perusahaan Israel dan serta akan membatasi bantuan konsuler bagi warga Belgia yang tinggal di permukiman Yahudi.

    Belgia juga menyatakan dua menteri pemerintah Israel garis keras Israel, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non-grata. Status serupa mereka jatuhkan untuk para pemukim Yahudi yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Negara-negara lain, termasuk Inggris dan Prancis, mengambil langkah serupa.

    Tapi sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan yang diberlakukan saat administrasi Joe Biden tahun lalu, dicabut oleh Donald Trump pada hari pertama dia menggantikan Biden sebagai presiden AS.

    Satu pekan setelah Belgia mengumumkan kebijakannya, Spanyol mengumumkan langkah-langkah yang yang ditempuh terkait Israel.

    Spanyol mengubah embargo senjata de facto yang berlaku saat ini menjadi undang-undang, mengumumkan larangan impor sebagian, melarang siapa pun yang terlibat dalam genosida atau kejahatan perang di Gaza masuk ke wilayah Spanyol, dan melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel untuk berlabuh di pelabuhan Spanyol atau memasuki wilayah udaranya.

    Menteri luar negeri Israel, Gideon Saar, kemudian menuduh Spanyol memperkuat kebijakan antisemit dan menyatakan bahwa Spanyol akan lebih menderita daripada Israel akibat larangan perdagangan senjata.

    Beberapa negara berupaya menargetkan anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. (EPA)

    Namun ada tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan bagi Israel.

    Pada Agustus lalu, Norwegia yang mengelola dana investasi negara yang sangat besar, yaitu US$2 triliun (sekitar Rp32,73 triliun), mengumumkan akan melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Israel.

    Pada pertengahan bulan, 23 perusahaan telah dihapus dan Menteri Keuangan Jens Stoltenberg mengatakan akan ada lebih banyak perusahaan yang akan menyusul.

    Sementara itu, Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel, berencana untuk memberi sanksi kepada menteri sayap kanan dan menangguhkan sebagian elemen perdagangan dari perjanjian dengan Israel.

    Dalam pidato kenegaraan pada 10 September, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan peristiwa di Gaza telah “mengguncang hati nurani dunia”.

    Sehari kemudian, 314 mantan diplomat dan pejabat Eropa menulis surat kepada von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang meminta tindakan lebih keras, termasuk penangguhan penuh perjanjian dengan Israel.

    Salah satu ciri sanksi yang dijatuhkan pada Afrika Selatan pada 1960-an dan menandai berakhirnya apartheid, kebijakan segregasi dan diskriminasi rasial yang diberlakukan oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan terhadap mayoritas kulit hitam di negara tersebut pada 1990-an adalah serangkaian boikot budaya dan olahraga.

    Sekali lagi, tanda-tanda ini mulai terjadi di Israel.

    Kontes Eurovision mungkin tidak terdengar seperti acara penting dalam konteks ini, tetapi Israel memiliki sejarah yang panjang dalam kompetisi tersebut, memenangkannya empat kali sejak 1973.

    Bagi Israel, partisipasi mereka adalah simbol penerimaan negara ini oleh negara-negara sebangsa.

    Tapi Irlandia, Spanyol, Belanda dan Slovenia, telah mengatakan, atau mengisyaratkan, akan mundur dalam kontes ini tahun depan jika Israel masih berpartisipasi.

    Keputusan terkait ini diharapkan akan ada pada Desember.

    Israel telah menjadi peserta tetap Eurovision sejak tahun 1970-an, tetapi beberapa negara mengancam akan memboikot kompetisi tahun depan. (EPA)

    Di Hollywood, sebuah surat yang menyerukan boikot terhadap perusahaan produksi, festival, dan penyiaran Israel “yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina” telah mengumpulkan lebih dari 4.000 tanda tangan dalam sepekan, termasuk dari aktor ternama seperti Emma Stone dan Javier Bardem.

    Tzvika Gottlieb, CEO Israeli Film and TV Producers Association, menyebut petisi itu “sangat keliru”.

    “Dengan menargetkan kami, para kreator yang menyuarakan beragam narasi dan mendorong dialog, para penandatangan ini melemahkan tujuan mereka sendiri dan berusaha membungkam kami,” ujarnya.

    Hal serupa terjadi dalam bidang olahraga. Balapan sepeda Vuelta de Espana berulang kali diganggu oleh kelompok-kelompok yang memprotes kehadiran tim Israel-Premier Tech, yang menyebabkan balapan berakhir lebih awal pada Sabtu (13/09), serta pembatalan upacara podium.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, menyebut protes tersebut sebagai suatu “kebanggaan”, tetapi politisi oposisi mengatakan tindakan pemerintah telah menyebabkan rasa malu internasional.

    Di Spanyol, tujuh pemain catur Israel mengundurkan diri dari sebuah turnamen setelah diberi tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertanding di bawah bendera mereka.

    Tanggapan pemerintah Israel terhadap apa yang media sebut sebagai “tsunami diplomatik” secara umum bersifat menantang.

    Netanyahu menuduh Spanyol memiliki “ancaman genosida yang nyata” setelah perdana menterinya mengatakan negaranya, yang tidak memiliki bom nuklir, kapal induk, atau cadangan minyak yang besar, tidak mampu menghentikan serangan Israel di Gaza sendirian.

    Setelah Belgia mengumumkan sanksinya, Gideon Saar menulis di X bahwa “sangat disesalkan bahwa bahkan ketika Israel memerangi ancaman eksistensial, yang merupakan kepentingan vital Eropa, ada pihak-pihak yang tidak dapat menahan obsesi anti-Israel mereka”.

    Pada Senin (15/09), Netanyahu bilang Israel harus mengurangi ketergantungan industrinya pada perdagangan dengan negara lain, termasuk senjata dan produk pertahanan lainnya.

    “Kita mungkin mendapati diri kita terhambat, tidak hanya dalam R&D tetapi juga dalam produksi industri yang sebenarnya,” ujarnya.

    “Kita harus mulai mengembangkan kemampuan kita untuk lebih mengandalkan diri sendiri.”

    Vuelta, salah satu ajang balap sepeda tahunan terbesar, berulang kali diusik oleh protes pro-Palestina. (Reuters)

    Namun di antara mereka yang pernah mewakili Israel di luar negeri, ada kecemasan yang mendalam.

    Jeremy Issacharoff, Duta Besar Israel untuk Jerman sejak 2017 hingga 2021, mengatakan kepada saya bahwa ia tidak dapat mengingat kapan kedudukan internasional Israel begitu “buruk”.

    Tapi dia mengatakan beberapa tindakan “sangat tidak dapat diterima” karena menargetkan semua warga Israel.

    “Alih-alih menyoroti kebijakan pemerintah, hal ini justru mengasingkan banyak warga Israel moderat yang berada di kelompok tengah,” ujarnya.

    Beberapa langkah, seperti mengakui negara Palestina, menurut Issacharoff kemungkinan besar akan terbukti kontraproduktif, karena hal itu “memberikan amunisi kepada orang-orang seperti Smotrich dan Ben Gvir dan bahkan memperkuat argumen mereka untuk mencaplok [Tepi Barat]”.

    Meski merasa takut, mantan duta besar itu tidak percaya isolasi diplomatik Israel tidak dapat diubah.

    “Kita tidak berada dalam momen Afrika Selatan, tetapi kita mungkin berada dalam pendahuluan menuju momen Afrika Selatan,” katanya.

    Sementara yang lain meyakini perubahan yang lebih mendasar diperlukan untuk menghentikan kemerosotan Israel menuju status paria.

    “Kita harus mendapatkan kembali tempat kita dalam keluarga bangsa-bangsa,” kata mantan diplomat lainnya, Ilan Baruch, kepada saya.

    “Kita perlu kembali sadar.”

    Baruch, yang menjabat sebagai duta besar di Afrika Selatan satu dekade setelah berakhirnya apartheid, mengundurkan diri dari dinas diplomatik pada 2011, dengan alasan ia tidak lagi mampu membela pendudukan Israel.

    Sejak pensiun, ia menjadi kritikus vokal pemerintah dan pendukung solusi dua negara.

    Dia meyakini sanksi baru-baru ini diperlukan, dengan mengatakan: “Begitulah cara Afrika Selatan bertekuk lutut.”

    Israel tetap mendapat dukungan dari AS, yang Menteri Luar Negerinya Marco Rubio akan berkunjung minggu ini. (Reuters)

    Baruch melanjutkan: “Saya ingin mengatakan bahwa tekanan tegas terhadap Israel dengan cara apa pun yang diyakini Eropa dapat mereka lakukan seharusnya disambut baik.”

    Jika perlu, ujarnya, hal ini harus mencakup perubahan pada rezim visa dan boikot budaya, seraya menambahkan: “Saya siap menghadapi penderitaan.”

    Tapi, terlepas dari semua ekspresi kemarahan dan pembicaraan mengenai tekanan, beberapa pengamat meragukan Israel berada di tepi jurang diplomatik.

    Daniel Levy, mantan negosiator perdamaian Israel, mengatakan upaya untuk mengambil tindakan kolektif di Uni Eropamembatalkan sejumlah elemen perjanjian asosiasi atau bahkan, seperti yang disarankan beberapa pihak, mengeluarkan Israel dari program penelitian dan inovasi Horizon Uni Eropasepertinya tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup, karena Jerman, Italia, dan Hongaria termasuk di antara para anggota yang menolak langkah tersebut.

    Israel juga masih mendapat dukungan kuat dari AS, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan “hubungan Washington dengan Israel akan tetap kuat” saat ia bertolak untuk kunjungan resmi.

    Levy masih yakin bahwa isolasi internasional Israel “tidak dapat diubah”, tetapi mengatakan dukungan berkelanjutan dari pemerintahan Trump berarti Israel belum mencapai titik di mana mereka dapat mengubah jalannya peristiwa di Gaza.

    “Netanyahu sudah kehabisan jalan,” kata Levy.

    “Tapi kita belum sampai di ujung jalan.”

    Lihat juga Video: Hollywood Kompak Boikot Film Israel, Paramount Nggak Setuju

    (ita/ita)

  • Rusia Luncurkan Rudal Jelajah dalam Latihan Perang Bareng Belarusia

    Rusia Luncurkan Rudal Jelajah dalam Latihan Perang Bareng Belarusia

    Moskow –

    Sejumlah pesawat pengebom strategis Tu-160 milik Rusia melakukan misi latihan tempur di atas perairan Laut Barents selama latihan perang bersama Belarusia. Pesawat pengebom Rusia itu melakukan uji coba peluncuran rudal jelajah terhadap target-target tiruan musuh.

    Rusia dan Belarusia baru saja mengakhiri latihan militer gabungan selama lima hari, yang menggunakan nama sandi Zapad, dalam unjuk kekuatan yang mereka sebut diancang untuk menguji kesiapan tempur.

    Latihan militer gabungan itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (16/9/2025), berlangsung selama beberapa hari setelah pasukan militer Polandia dan aliansi NATO menembak jatuh sejumlah drone Rusia yang memasuki wilayah udara Polandia. Insiden itu memicu keresahan beberapa negara tetangga Polandia.

    Warsawa sendiri menutup sementara perbatasannya dengan Belarusia sebagai tindakan pencegahan saat negara itu melakukan latihan gabungan dengan Rusia.

    Kementerian Pertahanan Rusia, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa sejumlah pesawat pengebom berkemampuan nuklir mengudara di atas perairan netral di Laut Barents, yang terletak di sebelah utara Skandinavia, selama empat jam dengan dikawal oleh beberapa jet tempur MiG-31.

    “Selama misi latihan tempur, para awak berlatih peluncuran taktis rudal jelajah yang diluncurkan dari udara ke target-target kritis yang merupakan tiruan musuh,” sebut Kementerian Pertahanan Rusia.

    Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Khrenin dijadwalkan mengamati bagian lainnya dari latihan perang Zapad di area latihan yang ada di wilayah Rusia pada Selasa (16/9) waktu setempat.

    Namun, tidak disebutkan lebih jelas soal elemen latihan tersebut, namun Kementerian Pertahanan Belarusia mengatakan bahwa latihan tersebut akan berlangsung dalam “kondisi yang sedekat mungkin dengan pertempuran”.

    Belarusia merupakan sekutu dekat Rusia dan mendukung perang yang dikobarkan Moskow di Ukraina, meskipun tanpa mengerahkan pasukannya sendiri untuk bertempur. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko telah mengizinkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menempatkan rudal nuklir taktis di Belarusia.

    Sementara itu, perwakilan militer Amerika Serikat (AS) melakukan kunjungan langka untuk mengamati langsung sebagian latihan perang Zapad yang digelar di wilayah Belarusia pada Senin (15/9).

    Kunjungan ini menjadi tanda menghangatnya hubungan kedua negara setelah Presiden Donald Trump mulai menjalin hubungan lebih erat dengan Lukashenko, yang sejak lama diperlakukan sebagai paria oleh Barat. Washington melonggarkan beberapa sanksi terhadap Minsk pekan lalu, dengan imbalan pembebasan 52 tahanan, termasuk lawan politik Lukashenko.

    Tonton juga Video: Panas! Rusia-Ukraina Saling Melancarkan Serangan Besar

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pengadilan Banding AS Tolak Upaya Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook

    Pengadilan Banding AS Tolak Upaya Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengadilan Banding AS menolak upaya Presiden Donald Trump memecat Gubernur Federal Reserve Lisa Cook, langkah langka yang menguji independensi bank sentral.

    Melansir Reuters pada Selasa (16/9/2025), langkah ini menjadi pertama kalinya seorang presiden berupaya memecat pejabat bank sentral sejak The Fed berdiri pada 1913, sekaligus memicu pertarungan hukum yang berpotensi menggoyahkan independensi bank sentral.

    Keputusan Pengadilan Banding Distrik Columbia itu membuat pemerintahan Trump hanya memiliki waktu beberapa jam untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung jika ingin mencegah Cook menghadiri rapat kebijakan The Fed pada Selasa dan Rabu, di mana suku bunga diperkirakan akan dipangkas guna menopang pasar tenaga kerja yang melambat.

    Pengadilan menolak permintaan Departemen Kehakiman untuk menunda putusan hakim yang sebelumnya melarang Trump memberhentikan Cook. Adapun, Cook merupakan pejabat yang ditunjuk Presiden Demokrat Joe Biden.

    Putusan itu diambil dengan suara 2-1, didukung hakim Bradley Garcia dan J. Michelle Childs, keduanya merupakan penunjukan Biden. Hakim Gregory Katsas, yang ditunjuk Trump, menyatakan penolakan atau dissenting opinion.

    Garcia menilai Cook berpeluang besar menang dalam klaimnya bahwa ia tidak mendapatkan proses hukum yang semestinya sesuai Amandemen Kelima Konstitusi AS.

    Adapun, hingga saat ini, Gedung Putih maupun kuasa hukum Cook belum memberikan komentar. The Fed juga memilih bungkam, namun menegaskan akan mematuhi putusan pengadilan apa pun.

    Sebelumnya, Hakim Distrik AS Jia Cobb pada 9 September menyatakan klaim Trump bahwa Cook melakukan penipuan kredit kepemilikan rumah (KPR) sebelum menjabat—yang dibantah Cook—tidak cukup kuat sebagai alasan pemecatan berdasarkan undang-undang pembentukan The Fed.

    Di sisi lain, Senat AS pada Senin malam menyetujui pencalonan Stephen Miran—ketua Council of Economic Advisers sekaligus pilihan Trump—sebagai anggota baru Dewan Gubernur The Fed dengan suara tipis 48-47. Miran diperkirakan akan ikut serta dalam rapat kebijakan pekan ini bersama Cook.

    Implikasi pada Independensi The Fed

    Undang-undang 1913 menyebutkan bahwa gubernur The Fed hanya dapat diberhentikan presiden “for cause” atau dengan alasan tertentu, meski istilah tersebut tidak didefinisikan jelas.

    Hingga kini, belum ada presiden yang pernah memecat anggota dewan The Fed dan aturan itu belum pernah diuji di pengadilan.

    Cook, perempuan kulit hitam pertama yang menjabat sebagai gubernur The Fed, menggugat Trump dan The Fed pada akhir Agustus. Dia menilai tuduhan tersebut hanyalah alasan untuk menyingkirkannya karena pandangan kebijakannya yang berbeda dengan Trump.

    Pemerintahan Trump berargumen bahwa presiden memiliki keleluasaan luas untuk menentukan alasan pemecatan gubernur The Fed, dan pengadilan tidak berwenang mengintervensi. Namun, kasus ini dinilai krusial karena bisa memengaruhi kemampuan The Fed menetapkan suku bunga tanpa tekanan politik.

    Trump selama tahun ini gencar menuntut pemangkasan suku bunga yang lebih agresif, bahkan mengecam Ketua The Fed Jerome Powell. Meski demikian, The Fed tetap fokus menekan inflasi.

  • Yang Dinantikan dari Kunjungan Donald Trump ke Inggris

    Yang Dinantikan dari Kunjungan Donald Trump ke Inggris

    Jakarta –

    Satu kata yang terlintas di benak saat mendengar “kunjungan kenegaraan,” mungkin adalah “protokol”. Terutama ketika melibatkan Keluarga Windsor. Kastel dengan nama yang sama dengan keluarga kerjaan tersebut adalah tempat di mana Raja Charles III akan menjamu Presiden AS Donald Trump selama kunjungan kenegaraannya yang kedua ke Inggris 17-19 September mendatang. Karena pekerjaan renovasi, ruang-ruang berlapis emas di Istana Buckingham tidak dapat diakses.

    Biasanya presiden yang menjabat untuk kedua kalinya tidak ditawarkan untuk kunjungan kenegaraan, namun mereka dapat diundang untuk minum teh atau makan siang bersama keluarga kerajaan.

    Ini adalah kali kedua Trump melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris, kunjungan kenegaraan sebelumnya di tahun 2019 diterima oleh Ratu Elizabeth II. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut kunjungan kedua ini “sangat bersejarah” dan “belum pernah terjadi sebelumnya.”

    Secara keseluruhan, kunjungan kenegaraan yang kurang formal (kurang Protokoler) dari presiden AS bisa dihitung jari. Selama pemerintahan Ratu Elizabeth II (1952-2022), hanya tiga acara serupa yang diadakan — dengan George W. Bush, Barack Obama, dan Trump.

    Disambut prosesi kereta kuda

    Trump yang awal tahun ini sempat menimbulkan kontroversi di AS setelah mengunggah cuitan “Long live the King” yang merujuk pada dirinya sendiri — akan disambut di Windsor oleh Pangeran William dan Putri Catherine pada Rabu (17/9) dengan prosesi kereta kuda kerajaan. Dalam kunjungan kenegaraan sebelumnya proses ini tidak ada mengingat logistik keamanan yang rumit jika diadakan di London.

    Menurut Sky News, jadwal kunjungan kenegaraan kedua Trump ini mencakup parade militer, peletakan karangan bunga di makam Ratu Elizabeth II di Kapel St George, atraksi penerbangan Red Arrows dan jet F-35, makan malam resmi, dan acara seremonial lainnya.

    Ini adalah jadwal yang dipenuhi tradisi. Namun, di balik kilauan perak dan pedang upacara tersembunyi ‘ladang ranjau’ protokol kerajaan, labirin penuh etiket yang bisa ‘menyesatkan’ para negarawan – bahkan mereka yang sudah berpengalaman.

    Pelanggaran-pelanggaran protokol petinggi negara atau pasangannya

    Dalam kunjungan pertamanya, Trump berjalan di depan Ratu Elizabeth II, membuat sang ratu yang bertubuh mungil tersembunyi di balik tubuh besar Trump — sebuah kesalahan yang ramai dijadikan berita utama.

    Tapi Trump bukanlah pemimpin Amerika satu-satunya yang melanggar protokol kerajaan.

    Pendahulunya, Joe Biden mengenakan kacamata hitam Ray-Ban aviator andalannya saat menyapa Ratu dalam kunjungannya di tahun 2021. Hal ini membuat para ahli etiket Inggris geleng-geleng kepala.

    “Saat bertemu Ratu secara langsung, tidak boleh memakai kacamata hitam atau sejenisnya karena kontak mata sangat penting dalam perkenalan,” kata Grant Harrold, pelayan kerajaan yang melayani Pangeran Charles saat itu, kepada Newsweek.

    Pada tahun 2019, Michelle Obama pernah merangkul Ratu Elizabeth dari belakang, sebuah gestur yang menghangatkan hati tapi juga mengejutkan.

    Dalam memoarnya “Becoming”, Michelle menyebut bahwa momen itu terjadi saat kaki merasa lelah dan mereka mengekspresikan rasa kemanusiaan yang sama: “Lupa bahwa Ratu Elizabeth mengenakan mahkota berlian dan bahwa saya datang ke London dengan pesawat kepresidenan: Kami hanyalah dua perempuan lelah yang terhimpit sepatu kami. Saya lalu melakukan apa yang secara naluriah saya lakukan setiap kali merasa terhubung dengan orang baru, yakni mengekspresikan perasaan saya secara terbuka. Saya meletakkan tangan dengan penuh kasih sayang di bahunya.”

    Michelle menambahkan jika tindakannya dianggap “tidak pantas” secara protokol, “setidaknya saya telah melakukan hal yang manusiawi.”

    Menelusuri kembali ke era Camelot di Washington D.C., kunjungan Jackie Kennedy pada tahun 1961 bersama Presiden John F. Kennedy tampaknya mengguncang dunia kerajaan.

    Seperti yang digambarkan dalam serial Netflix “The Crown,” kehadiran gemilangnya dilaporkan membuat Ratu Elizabeth II yang saat itu masih muda merasa terganggu, karena merasa tersaingi oleh pesona dan kecerdasan Ibu Negara AS tersebut. Episode tersebut mungkin didramatisir, tetapi berhasil menampilkan ketegangan yang mungkin timbul ketika seremoni Inggris bertemu dengan karisma Amerika.

    Tetap tenang meski canggung

    Ratu Elizabeth II, yang menjadi tuan rumah di tiap kunjungan kenegaraan presiden AS – dari Presiden Truman hingga Biden (kecuali Lyndon B. Johnson), menguasai seni diplomasi dengan sempurna. Ia tenang dan humoris meski menghadapi momen canggung – seperti saat George W. Bush pada kunjungannya di tahun 2007 menyebut sang ratu pernah mengunjungi AS pada 1776, padahal sang ratu lahir di tahun 1926.

    Sikap tenang jadi pesonanya menghadapi kedatangan yang terlambat, gestur yang berlebihan, atau kesalahan dalam percakapan. Ratu jarang menunjukkan reaksinya.

    Kini, King Charles III melanjutkan peran ini dengan gaya yang lebih santai dan komunikatif, namun tekanan diplomatik atasnya tetap tinggi.

    Momen yang berpotensi jadi Meme Internet

    Dalam setiap pertemuan tinggi, setiap jabat tangan, langkah, pandangan, atau pilihan busana begitu diperhatikan dan berpotensi jadi meme internet (video atau gambar yang jadi bahasa baru di internet). Trump tak pernah menghindar dari sorotan, sering menghadirkan momen seperti jabat tangan khasnya yang kuat atau memberi komentar spontan di luar naskah pidato.

    Pada bulan Juli dalam suatu konferensi pers di Skotlandia, Trump mengkritik Wali Kota London, Sadiq Khan menyebutnya “orang jahat” yang “melakukan pekerjaan buruk,” hal ini membuat Perdana Menteri Starmer terkejut.

    Meskipun terkendala protokol, kunjungan kenegaraan bertujuan mempererat hubungan negara dan menguatkan aliansi. Undangan resmi kunjungan kenegaraan diberikan oleh raja Inggris atas saran pemerintah.

    Karena situasi geopolitik dan sifat Trump yang bisa memicu atau meredakan ketegangan, media Inggris menyebut kunjungannya sebagai “serangan atas pesona kerajaan” dan “acara basa-basi”.

    Lord Simon McDonald, mantan sekretaris jenderal Kementerian Luar Negeri dan kepala Layanan Diplomatik mengatakan kepada Sky News kunjungan ini “bukan sekadar kereta kuda dan kemewahan, tapi mengenai agenda dunia.”

    Namun, bagi media dan publik, yang menarik adalah kemegahan upacara — dan potensi kesalahan — yang membuat kunjungan semacam ini menarik dengan kemungkinan menjadi bahan liputan, klik, dan perbincangan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Apa yang Berubah 5 Tahun Setelah Normalisasi Diplomasi Arab-Israel?

    Jakarta –

    Pada 15 September 2020, para menteri luar negeri dan pemimpin dari Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel berkumpul di Gedung Putih bersama Presiden AS saat itu, Donald Trump, untuk meresmikan Abraham Accords — sebuah kesepakatan yang menandai normalisasi hubungan antara negara Arab dan Israel. Maroko menyusul pada Desember 2020, dan Sudan menandatangani pada Januari 2021, meskipun ketidakstabilan politik yang berkelanjutan di negara itu menunda implementasi penuh.

    Perjanjian ini menandai normalisasi pertama antara Israel dan negara-negara Arab sejak Mesir (1979) dan Yordania (1994), mematahkan konsensus regional lama bahwa normalisasi mensyaratkan penyelesaian konflik Israel-Palestina dan pembentukan solusi dua negara.

    “Israel dan negara-negara dalam Abraham Accords telah diuntungkan dari perjanjian perdamaian bersejarah ini,” kata Asher Fredman, direktur eksekutif lembaga pemikir Israel Misgav Institute for National Security, kepada DW. Dia menyoroti kerja sama perintis di bidang intelijen, pertanian cerdas, pengobatan presisi, kecerdasan buatan, dan konsep kota pintar, serta peningkatan pariwisata dan perdagangan.

    “Tetapi kemudian 7 Oktober terjadi, dan muncul pertanyaan nyata apakah ‘Abraham Accords’ akan bertahan,” tambahnya.

    Konsekuensi serangan 7 Oktober

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang di Gaza dan menimbulkan banyak korban jiwa, menggoyahkan koneksi baru di Timur Tengah. Sejak itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan koalisi sayap kanannya semakin lantang menolak solusi dua negara.

    Sementara itu, Israel menghadapi banyak medan tempur sekaligus: perang dengan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon, operasi militer berkelanjutan di Suriah, serta baku tembak dengan pemberontak Houthi di Yaman, yang menargetkan pelayaran internasional di Laut Merah dan wilayah Israel sebagai dukungan bagi Hamas.

    Emily Tasinato, analis Teluk dan Semenanjung Arab, mengatakan kepada DW bahwa perjanjian ini awalnya dimaksudkan bukan hanya untuk memperkuat hubungan dengan AS tetapi juga untuk menghalangi pengaruh regional Iran.

    “Lima tahun kemudian, situasinya tampak terbalik,” kata Tasinato. “Iran semakin rentan, mengalami pelemahan militer dan menghadapi tekanan terhadap pengaruh regionalnya,” tambahnya, sambil menekankan bahwa “meski ketidakpercayaan masih mewarnai hubungan Iran dan negara-negara Teluk Arab, kini Israel justru semakin tampak sebagai aktor ‘nakal’.”

    Serangan Israel di Doha

    Pada 9 September 2025, Israel melakukan serangan drone yang menargetkan pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab. Serangan itu menewaskan lima pejabat Hamas tingkat menengah dan seorang pejabat keamanan lokal.

    Burcu Ozcelik, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI) yang berbasis di London, mengatakan kepada DW, “Dengan serangan Israel di Doha … kita memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi.”

    “UAE dan Bahrain berada dalam tekanan untuk mempertahankan status sebagai penandatangan, dan pasti menyesali langkah pejabat Israel yang menempatkan mereka dalam posisi sulit,” tambahnya.

    Setelah serangan itu, Uni Emirat Arab melarang perusahaan pertahanan Israel berpartisipasi dalam pameran dirgantara di Dubai dengan alasan keamanan. Pejabat Emirat juga mengkritik rencana Israel mencaplok sebagian besar Tepi Barat, yang mereka peringatkan dapat membahayakan hubungan bilateral dan upaya AS memperluas perjanjian. Kendati demikian, Tasinato menilai penarikan penuh UEA dari perjanjian tidak mungkin terjadi.

    Rekonstruksi Gaza

    Meski menghadapi tantangan, Fredman dari Misgav Institute for National Security menegaskan bahwa Abraham Accords “terbukti tangguh.” Menurutnya, perdagangan antara Israel dan UEA, Maroko, Bahrain, Mesir, serta Yordania justru meningkat signifikan dibanding sebelum konflik Oktober 2023.

    “Kita bisa memastikan bahwa Abraham Accords telah bertahan dan terbukti tangguh,” kata Fredman.

    “Jika melihat angka dari 2024 dibandingkan 2023 (sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza), perdagangan dengan UEA naik 10%, dengan Maroko naik 40%, dengan Bahrain naik 843%, bahkan dengan Mesir naik 31% dan Yordania 7%,” jelasnya.

    Untuk paruh pertama 2025, perdagangan dengan Maroko, Mesir, dan Yordania terus meningkat, sementara bisnis dengan UEA kembali ke angka 2023, menurut Fredman. Dia juga memandang Abraham Accords sebagai keuntungan kunci dalam rekonstruksi Gaza. “Apakah itu rencana Riviera ala Trump atau rencana rekonstruksi Mesir, jumlah material yang sangat besar akan melewati Israel, yang memerlukan koordinasi erat,” ujarnya.

    Namun, sejak Abraham Accords ditandatangani lima tahun lalu, belum ada negara Arab lain yang bergabung, meskipun Presiden AS Donald Trump terus mendorong kesepakatan dengan Arab Saudi, Lebanon, dan Suriah.

    “Dalam masa jabatan kedua Donald Trump, meski ada keyakinan besar di Gedung Putih bahwa perjanjian ini akan meluas dengan campuran insentif dan tekanan yang tepat, kenyataannya jauh dari harapan,” kata Ozcelik dari RUSI.

    Menurutnya, ada risiko besar bahwa kebijakan pemerintahan Israel saat ini tidak hanya melemahkan tetapi juga mengikis pencapaian diplomatik Trump. “Sungguh tak terpikirkan di tengah meningkatnya militerisme Israel dan terkuburnya solusi dua negara,” ujarnya kepada DW, seraya menambahkan bahwa “biaya bergabung dengan Abraham Accords kini melonjak drastis bagi negara Arab mana pun.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Trump Klaim Bombardir Kapal Narkoba Venezuela, 3 Orang Tewas

    Trump Klaim Bombardir Kapal Narkoba Venezuela, 3 Orang Tewas

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan militer negaranya telah melancarkan serangan kedua terhadap sebuah kapal yang diduga mengangkut narkotika dari Venezuela menuju ke wilayah AS. Trump menyebut sedikitnya tiga orang tewas dalam serangan tersebut.

    Pengumuman soal serangan terbaru AS ini, seperti dilansir Reuters, Selasa (16/9/2025), diumumkan Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social pada Senin (15/9) waktu setempat. Ini menjadi serangan kedua AS terhadap kapal pengangkut narkoba dari Venezuela dalam beberapa pekan terakhir.

    Trump menyebut serangan itu terjadi di perairan internasional. Namun dia tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya soal kapal itu mengangkut narkoba.

    “Pagi ini, atas perintah saya, Pasukan Militer AS melancarkan serangan kinetik KEDUA terhadap kartel perdagangan narkoba dan para narkoteroris yang teridentifikasi positif dan sangat kejam di wilayah tanggung jawab SOUTHCOM,” tulis Trump dalam pernyataannya.

    SOUTHCOM atau Komando Selatan AS merupakan komando tempur militer yang mencakup 31 negara di Amerika Selatan dan Amerika Tengah, serta Karibia.

    “Serangan itu terjadi ketika para narkoteroris yang terkonfirmasi dari Venezuela ini berada di perairan internasional sedang mengangkut narkotika ilegal (SENJATA MEMATIKAN YANG MERACUNI WARGA AMERIKA!) menuju ke AS,” sebut Trump.

    “Kartel perdagangan narkoba yang sangat kejam ini MENJADI ANCAMAN bagi keamanan nasional AS, kebijakan luar negeri, dan kepentingan vital AS,” tegasnya.

    Disebutkan oleh Trump bahwa serangan pasukan AS itu menewaskan tiga orang. “Serangan itu mengakibatkan tiga teroris pria terbunuh dalam aksi. Tidak ada pasukan AS yang terluka dalam serangan ini,” ucapnya.

    “PERINGATAN — JIKA ANDA MENGANGKUT NARKOBA YANG DAPAT MEMBUNUH WARGA AMERIKA, KAMI MEMBURU ANDA!” kata Trump dalam peringatannya.

    Postingan Trump itu juga menyertakan video berdurasi hampir 30 detik, dengan catatan berbunyi “UNCLASSIFIED” pada bagian atas video, yang tampaknya memperlihatkan sebuah kapal di lautan meledak dan kemudian terbakar.

    Belum ada tanggapan langsung dari pemerintah Venezuela terkait pernyataan terbaru Trump tersebut.

    Itu menjadi serangan kedua AS setelah serangan pertama pada 2 September lalu, yang diklaim menewaskan 11 orang yang juga disebut Trump sebagai “narkoteroris” yang merupakan anggota geng Venezuela, Tren de Aragua. Klaim ini telah dibantah oleh otoritas Caracas,

    Dalam pernyataan terpisah kepada wartawan pada Senin (15/9), Trump mengisyaratkan bahwa operasi militer semacam itu juga dapat dilakukan di darat terhadap para tersangka penyelundup narkoba.

    “Ketika mereka datang melalui darat, kita akan menghentikan mereka dengan cara yang sama seperti kita menghentikan kapal-kapal tersebut. Tetapi mungkin dengan membicarakannya sedikit, hal itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Arab Ngamuk, Trump Janji Netanyahu Tak Akan Serang Lagi

    Arab Ngamuk, Trump Janji Netanyahu Tak Akan Serang Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada menegaskan bahwa Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu tidak akan menyerang Qatar lagi. Sebelumnya serangan terhadap Hamas di Doha pekan lalu yang membuat marah sekutu Teluk Washington itu dan negara-negara Arab lain.

    “Dia tidak akan menyerang Qatar,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Senin waktu AS, dikutip AFP, Selasa (16/9/2025).

    Dilaporkan Reuters, kemarin, para pemimpin negara-negara Arab dan Islam berkumpul di Doha, untuk menggelar KTT darurat. Ini sebagai respons atas serangan Israel terhadap Qatar.

    Dalam draf resolusi yang beredar, para pemimpin akan mengeluarkan peringatan keras bahwa serangan Israel dan “tindakan permusuhan” lainnya mengancam prospek perdamaian dan normalisasi hubungan di kawasan.

    Sebuah kutipan dari draf resolusi yang disusun oleh para Menteri Luar Negeri sebelum KTT menunjukkan bahasa yang sangat tegas dan mengancam batalnya upaya normalisasi yang saat ini dilakukan Israel kepada negara-negara Arab.

    “Serangan brutal Israel terhadap Qatar dan kelanjutan tindakan permusuhan Israel, termasuk genosida, pembersihan etnis, kelaparan, pengepungan, serta aktivitas kolonisasi dan kebijakan ekspansi, mengancam prospek perdamaian dan koeksistensi di kawasan,” tulis draf Reuters.

    “Tindakan-tindakan ini mengancam semua yang telah dicapai dalam jalur normalisasi hubungan dengan Israel, termasuk perjanjian-perjanjian yang ada saat ini dan di masa depan.”

    Qatar sendiri adalah sekutu AS di Arab. Di negara itu ada pangkalan militer tentara Paman Sam. Trump juga sempat mendapat hadiah pesawat terbang ketika berkunjung ke negeri itu.

    Akhir pekan lalu, diketahui Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio melakukan kunjungan ke Yerusalem. Ia bersama Netanyahu mendatangi tembok ratap tangis, seolah memberi sinyal hubungan AS dan Israel yang makin dekat, setelah serangan ke Qatar.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Negara Ini Tuduh AS Cari-Cari Insiden, Komunikasi Diplomatik Terhenti

    Negara Ini Tuduh AS Cari-Cari Insiden, Komunikasi Diplomatik Terhenti

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuding Amerika Serikat (AS) sengaja memprovokasi insiden di Karibia. Ia menegaskan komunikasi diplomatik dengan Washington kini sebagian besar terputus setelah serangkaian aksi militer AS yang disebutnya sebagai agresi.

    “Ini bukan ketegangan. Ini agresi di semua lini, ini agresi yudisial ketika mereka mengkriminalisasi kami, agresi politik dengan pernyataan ancaman mereka setiap hari, agresi diplomatik, dan agresi berkelanjutan yang berkarakter militer,” kata Maduro dalam konferensi pers, Senin (15/9/2025), yang dihadiri petinggi militer, seperti dikutip Reuters.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump meningkatkan kehadiran militer di Karibia selatan dengan alasan memberantas penyelundupan narkoba. Namun, awal bulan ini, operasi militer AS menewaskan 11 orang dan menenggelamkan kapal Venezuela yang dituduh membawa narkotika ilegal.

    Maduro menyebut tindakan itu sebagai upaya pembenaran atas “serangan kriminal” terhadap negaranya. “Komunikasi dengan pemerintah AS telah dibuang, komunikasi tersebut telah dibuang oleh mereka dengan ancaman bom, kematian, dan pemerasan,” ujarnya.

    Meski begitu, Maduro mengakui masih ada komunikasi terbatas untuk memfasilitasi pemulangan warga Venezuela dari AS. Caracas juga membantah tuduhan Washington bahwa korban tewas merupakan anggota geng narkoba Tren de Aragua.

    Di sisi lain, pemerintahan Trump hanya memberikan sedikit informasi soal operasi militer tersebut, meski anggota Kongres AS mendesak agar ada penjelasan resmi.

    Akhir pekan lalu, pemerintah Venezuela menuding kapal perusak AS secara ilegal mencegat dan menduduki kapal penangkap ikan tuna di Zona Ekonomi Eksklusif Venezuela selama delapan jam. Maduro menegaskan bahwa Washington “sedang mencari-cari insiden” untuk memicu konflik.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Bicara dengan Xi Jinping Pekan Ini Usai Kesepakatan Dagang Tercapai termasuk Urusan TikTok

    Trump Bicara dengan Xi Jinping Pekan Ini Usai Kesepakatan Dagang Tercapai termasuk Urusan TikTok

    JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan perundingan perdagangan dengan China berjalan sangat baik. Trump juga mengisyaratkan kesepakatan telah dicapai untuk menyelesaikan masalah AS terkait kepemilikan TikTok.

    Presiden dari Partai Republik tersebut mengatakan dirinya akan berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Jumat pekan ini.

    “Pertemuan Dagang besar di Eropa antara Amerika Serikat dan China telah berjalan SANGAT BAIK! Pertemuan ini akan segera berakhir,” tulis Trump di Truth Social dilansir Reuters, Senin, 15 September.

    “Kesepakatan juga telah dicapai terkait perusahaan ‘tertentu’ yang sangat ingin diselamatkan oleh anak muda di negara kita. Mereka akan sangat senang! Saya akan berbicara dengan Presiden Xi pada hari Jumat. Hubungan kita tetap sangat erat!!!”