Tag: Donald Trump

  • Trump Bertemu PM Starmer Hasilkan Investasi Rp3.365 Triliun di Inggris

    Trump Bertemu PM Starmer Hasilkan Investasi Rp3.365 Triliun di Inggris

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Inggris mengumumkan berhasil mengamankan investasi senilai £150 miliar atau sekitar Rp3.365 triliun dari Amerika Serikat yang diharapkan dapat menciptakan 7.600 lapangan kerja baru.

    Melansir BBC pada Jumat (19/9/2025), pengumuman ini disampaikan bertepatan dengan penandatanganan Tech Prosperity Deal oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang mencakup komitmen investasi dari raksasa teknologi seperti Microsoft dan Google.

    Dari total investasi £150 miliar, sekitar £90 miliar akan datang dari Blackstone dalam 10 tahun ke depan, meski detail penggunaannya belum sepenuhnya ditentukan. Pada Juni lalu, perusahaan ekuitas swasta AS itu juga mengumumkan rencana investasi £370 miliar di Eropa dalam kurun waktu sama.

    Melalui kesepakatan teknologi ini, Inggris dan AS akan memperkuat kerja sama di bidang kecerdasan buatan (AI), komputasi kuantum, hingga energi nuklir. Microsoft berkomitmen menggelontorkan £22 miliar dalam empat tahun, sementara Google akan menginvestasikan £5 miliar untuk memperluas pusat data di Hertfordshire.

    Menteri Bisnis dan Perdagangan Peter Kyle menilai masuknya investasi jumbo dari AS menunjukkan kepercayaan terhadap strategi industri Inggris. 

    “Rekor investasi ini akan menciptakan ribuan pekerjaan berkualitas tinggi di seluruh Inggris,” katanya.

    Starmer menyebut masuknya investasi jumbo tersebut sebagai bukti kekuatan ekonomi Inggris sekaligus sinyal bahwa negaranya terbuka, ambisius, dan siap memimpin.

    “Ini adalah tonggak penting bagi perekonomian Inggris,” ujarnya.

    Meski diharapkan dapat mendorong pertumbuhan lapangan kerja, data Office for National Statistics (ONS) menunjukkan pasar tenaga kerja domestik justru sedang melemah. 

    Jumlah pekerja pada daftar gaji turun 127.000 sepanjang tahun hingga Agustus 2025, sementara jumlah lowongan juga merosot 14% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    Biaya operasional yang kian tinggi, termasuk kewajiban pembayaran upah minimum dan iuran asuransi nasional, disebut banyak perusahaan sebagai alasan menahan investasi. 

    Industri farmasi juga menyoroti masalah regulasi. Merck membatalkan rencana investasi £1 miliar dan memindahkan riset ke AS, sementara AstraZeneca menunda proyek senilai £200 juta di Cambridge yang sebelumnya diproyeksikan menyerap 1.000 tenaga kerja.

    Tak hanya itu, aliran investasi justru bergerak ke arah sebaliknya. GSK, misalnya, menyiapkan hampir £22 miliar untuk riset dan manufaktur di AS dalam lima tahun.

    Mantan Wakil Perdana Menteri Inggris Sir Nick Clegg mengkritisi kesepakatan ini sebagai remah dari meja Silicon Valley. Menurutnya, Inggris masih menghadapi masalah mendasar: perusahaan rintisan dan talenta lokal kerap berakhir di AS demi mencari pendanaan.

    “Bukan hanya teknologi yang kita impor, tapi juga orang-orang dan ide terbaik yang kita ekspor,” tegas Clegg.

  • Apa Itu Antifa? Kenapa Trump Melabelinya Organisasi Teroris?

    Apa Itu Antifa? Kenapa Trump Melabelinya Organisasi Teroris?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan menetapkan Antifa sebagai “organisasi teroris besar” sebagai bagian dari upayanya untuk menargetkan “kaum kiri radikal”, menyusul pembunuhan aktivis konservatif Charlie Kirk.

    Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump menyebut kelompok Antifa sebagai “kiri radikal yang sakit, berbahaya, dan malapetaka. Dia menjanjikan kepada publik bahwa kelompok tersebut akan “diselidiki secara menyeluruh”.

    Antifa, sebuah gerakan kiri terdesentralisasi yang menentang kelompok-kelompok sayap kanan, rasis, dan fasis telah lama memicu kemarahan Trump.

    Namun, para ahli mempertanyakan bagaimana Presiden Trump menargetkan kelompok yang tidak memiliki pemimpin, daftar keanggotaan, atau struktur yang jelas.

    Pada 2020, Direktur FBI saat itu, Christopher Wray, mengatakan kepada Kongres AS bahwa Antifa lebih tepat didefinisikan sebagai sebuah ideologi daripada sebagai organisasi formal.

    Sejumlah influencer dan politisi sayap kanan berkeras Antifa merupakan komponen kunci jaringan sayap kiri yang mereka klaim berusaha merongrong AS, kebebasan berbicara, dan hak kepemilikan senjata.

    Apa arti Antifa?

    Antifa merupakan akronim dari anti-fasis. Kelompok itu tidak punya pemimpin dan sebagian besar anggotanya terdiri dari aktivis sayap kiri ekstrem.

    Kata Antifa berasal dari kata bahasa Jerman “antifaschistisch”, yang merujuk pada kelompok anti-fasis Jerman pada era 1930-an.

    Bendera bergambar logo yang diasosiasikan dengan Antifa. (Getty Images)

    Meskipun keberadaan Antifa di AS telah berlangsung selama beberapa dekade, kelompok ini menjadi sorotan setelah Trump memenangi pilpres pertama pada 2016 dan peristiwa unjuk rasa kelompok sayap kanan ekstrem di Charlottesville pada 2017.

    Sejak itu, para aktivis yang menyatakan diri sebagai Antifa secara rutin bentrok dengan kelompok sayap kanan, baik dalam perdebatan sengit daring maupun dalam perkelahian fisik di berbagai tempat di AS.

    Karena tidak ada organisasi terpusat, Antifa cenderung terbentuk secara organik baik daring maupun luring. Para anggotanya mencakup kaum anarkis, komunis, dan sosialis garis keras yang secara umum memiliki pandangan anti-pemerintah, anti-kapitalis, pro-LGBTQ, dan pro-imigrasi.

    Namun, Antifa terkadang digunakan sebagai istilah umum oleh politisi dan komentator konservatif untuk menyebut kelompok liberal dan sayap kiri lain yang berseberangan dengan mereka.

    Apakah Antifa terlibat dalam aksi kekerasan?

    Menurut sejumlah kritikus, yang membedakan Antifa dari kelompok sayap kiri arus utama adalah kesediaan beberapa aktivisnya menggunakan kekerasan demi memperjuangkan tujuan mereka, yang mereka klaim sebagai pembelaan diri.

    Para aktivis Antifa seringkali mengenakan pakaian gelap dan menutupi wajah mereka di tempat umum.

    Video daring yang ditonton oleh BBC menunjukkan beberapa orang membawa tongkat, perisai, tongkat, dan semprotan merica dalam demonstrasi.

    Baca juga:

    Pada 2017, sekitar 100 aktivis bertopeng yang membawa spanduk dan bendera Antifa menyerang sekelompok pengunjuk rasa sayap kanan di Berkeley, California.

    Selama kerusuhan pascapembunuhan George Floyd pada 2020, seorang aktivis Antifa bernama Michael Reinoehl menembak mati seorang pendukung Patriot Prayersebuah kelompok sayap kanan di wilayah Portland. Pria berusia 48 tahun itu kemudian ditembak mati oleh polisi.

    Para aktivis antifa dalam sebuah aksi demonstrasi di Berkeley, California. (Getty Images)

    Aktivis anti-fasis juga secara rutin merilis identitas dan detail pribadi orang-orang yang mereka anggap sebagai aktivis sayap kanan. Taktik ini yang umumnya dikenal sebagai “doxxing”dilakukan untuk membuat orang-orang tersebut dipecat dari pekerjaan mereka dan dikucilkan secara sosial.

    Setelah pembunuhan Charlie Kirk, BBC Verify telah melihat pesan-pesan dari beberapa anggota Antifadi Reddit dan Xyang membela penembakan tersebut.

    Apakah Trump punya kewenangan hukum untuk melabeli Antifa sebagai organisasi teroris?

    Trump belum menjelaskan secara rinci mengenai rencananya menetapkan Antifa sebagai organisasi teroris. BBC telah meminta Gedung Putih untuk memberikan rincian lebih lanjut.

    Pemerintah AS dapat menetapkan suatu kelompok sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO). “Kriteria hukum” untuk tindakan demikian adalah kelompok yang ditargetkan “harus organisasi asing”.

    Pelabelan FTO menyebabkan anggota kelompok tersebut dapat dilarang masuk ke AS atau dideportasi dari AS. Label itu juga memberi kewenangan kepada pemerintah AS untuk menyita dana dan menargetkan para donatur organisasi tersebut.

    Daftar FTO yang dimiliki Departemen Luar Negeri AS saat ini mencakup cabang-cabang ISIS dan kartel narkoba dari Amerika Latin.

    Namun, belum jelas bagaimana label ini dapat diperluas ke Antifa.

    Baca juga:

    “Setahu saya, tidak ada mekanisme hukum yang secara resmi menetapkan suatu kelompok sebagai organisasi teror domestik,” ujar Luke Baumgartner, seorang peneliti di Program Ekstremisme Universitas George Washington, kepada BBC.

    “Setahu saya, itu hanya proklamasi di Truth Social yang tidak berarti apa-apa. Kecuali Kongres mau mengambil langkah konkret, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

    Pakar hukum lain yang berbicara kepada BBC Verify menunjukkan bahwa hak kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS dapat membatasi kemampuan Trump untuk menerapkan langkah tersebut.

    Getty ImagesSejumlah anggota Proud Boys bentrok dengan Antifa di Portland, Oregon.

    Profesor David Schanzer, direktur Triangle Center on Terrorism and Homeland Security di Universitas Duke, mengatakan: “Amandemen Pertama melindungi hak berserikat, yang mencakup hak individu untuk membentuk kelompok dan melarang pemerintah mencampuri kegiatan kelompok-kelompok tersebut, kecuali jika mereka melanggar hukum.”

    “Bahwa presiden mengatakan kelompok semacam itu sebagai ‘organisasi teroris besar’ tidak mengubah hak-hak konstitusional fundamental tersebut,” tambahnya.

    Baca juga:

    Brad Evansprofessor kajian kekerasan politik di Universitas Bathmemperingatkan bahwa ketiadaan struktur organisasi dan keanggotaan Antifa “memberikan peluang luar biasa untuk memperluas kewenangan [pemerintah] dan menerapkannya kepada siapa pun yang mungkin dianggap tergabung dalam organisasi yang tidak jelas”.

    “Ini berarti bahwa siapa pun yang dicurigai tergabung dalam Antifa perlu membuktikan bahwa mereka tidak berasosiasi. Bahaya penyalahgunaan wewenang sangat jelas.”

    Para pakar hukum lainnya mempertanyakan mengapa pemerintahan Trump tidak dapat menggugat Antifa berdasarkan undang-undang yang ada, seperti undang-undang mengenai hasutan melakukan kekerasan.

    Mengapa pemerintahan Trump menargetkan Antifa?

    Ini bukan pertama kalinya Trump menargetkan Antifa. Pada 2020 lalu, dia mengatakan bakal mendeklarasikan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris, tetapi tidak ada tindak lanjut.

    Langkah terbaru Trump merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas melawan “kaum kiri radikal” setelah pembunuhan Charlie Kirk.

    Trump menyatakan bahwa: “Kekerasan politik kiri radikal telah melukai terlalu banyak orang tak berdosa dan merenggut terlalu banyak nyawa.”

    Pihak berwenang mengatakan bahwa Tyler Robinsonyang dituduh membunuh Kirkberhaluan “ideologi kiri”. Namun, aparat belum banyak memberikan rincian dan Tyler tidak terkait langsung dengan Antifa.

    Apa kata kajian mengenai kekerasan politik di AS?

    Pekan ini, Departemen Kehakiman AS (DoJ) menghapus sebuah studi tentang kekerasan politik di Amerika yang menyimpulkan bahwa ekstremisme sayap kanan melampaui “semua jenis ekstremisme kekerasan lainnya”.

    BBC bertanya kepada DoJ mengapa studi tersebut, yang diterbitkan pada 2024 oleh badan penelitian DoJ, dihapus. DoJ menyatakan “tidak ada komentar”.

    BBC Verify telah meninjau lima studi independen yang meneliti serangan bermotif politik di AS selama beberapa dekade terakhir. Semuanya menunjukkan bahwa ada lebih banyak kasus kekerasan politik di AS yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap para peneliti berideologi sayap kanan daripada orang-orang yang dianggap berideologi sayap kiri.

    Namun, karena tidak ada definisi yang konsisten atau universal tentang ideologi “kanan” atau “kiri”, sulit untuk mengukur tren kekerasan politik dari waktu ke waktu.

    Profesor Robert Pape, dari Universitas Chicago, mengatakan telah menyaksikan “peningkatan pembunuhan dan upaya pembunuhan politik” terhadap politisi Republik dan Demokrat selama beberapa tahun terakhir.

    “Yang kami lihat dari data kami adalah ketika seorang pemimpin politik menyalahkan satu pihak atas suatu aksi kekerasan, hal itu justru menghasilkan lebih banyak dukungan untuk kekerasan politik, bukan lebih sedikit,” tambahnya.

    Reportase tambahan oleh Mike Wendling, Matt Murphy, dan Lucy Gilder

    BBC

    Lihat juga Video ‘Heboh Ada yang Menayangkan Foto Trump-Epstein di Kastil Windsor’:

    (ita/ita)

  • Intel Bangkit dari Kubur, Disuntik Trump-Diguyur Nvidia Rp 83 Triliun

    Intel Bangkit dari Kubur, Disuntik Trump-Diguyur Nvidia Rp 83 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raja chip asal Amerika Serikat (AS), Nvidia, mengumumkan komitmen untuk berinvestasi senilai US$5 miliar (hampir Rp83 triliun) ke Intel yang sedang berdarah-darah menghadapi persaingan.

    Investasi tersebut akan membuat Nvidia menjadi salah satu pemegang saham terbesar Intel, yakni 4% pasca saham diterbitkan, dikutip dari Reuters, Jumat (19/9/2025).

    Langkah Nvidia ini diambil setelah beberapa saat lalu pemerintahan Donald Trump mengumumkan kesepakatan untuk mengambil 10% saham Intel.

    Dukungan dari Nvidia menawarkan peluang baru bagi kelangsungan bisnis Intel setelah bertahun-tahun mengalami penurunan. Masuknya Nvidia ke Intel memicu peningkatan saham sebesar 23% bagi manufaktur chip tersebut.

    Sebagai informasi, Intel dulunya merupakan raja chip, bahkan diklaim sebagai ‘silicon’ dari ‘Silicon Valley’ yang merupakan markas bagi raksasa teknologi di AS.

    Keruntuhan Intel disebabkan berbagai faktor, salah satunya kegagalan manajemen dalam menangkap momentum popularitas kecerdasan buatan (AI). Pada Maret lalu, Intel menunjuk Lip-Bu Tan sebagai CEO baru untuk menakhodai perusahaan.

    Trump sempat meminta Tan untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena diduga berhubungan dekat dengan industri chip di China. Keduanya lantas bertemu di Washington dan akhirnya pemerintah sepakat mengambil 10% saham Intel.

    CEO Nvidia Jensen Huang menegaskan bahwa pemerintahan Trump tidak terlibat dalam kesepakatan kerja sama terbaru dengan Intel. Sebelumnya, Huang dan beberapa pemimpin raksasa teknologi AS mendampingi Trump dalam lawatannya ke Inggris pada Kamis (18/9) waktu setempat.

    Pakta baru Nvidia dan Intel mencakup rencana bagi kedua perusahaan untuk bersama-sama mengembangkan chip PC dan data center. Perlu dicatat, kesepakatan ini tidak akan melibatkan bisnis manufaktur kontrak atau foundry Intel yang memproduksi chip komputasi untuk Nvidia.

    Kendati demikian, bisnis foundry Intel akan memasok prosesor pusat dan kemasan canggih untuk produk gabungan tersebut. Huang mengatakan perusahaannya terus mengevaluasi teknologi foundry Intel dan telah bekerja sama dengan pesaingnya selama hampir satu tahun.

    Mayoritas analis meyakini bahwa bisnis foundry Intel bisa bertahan jika mengamankan klien-klien besar seperti Nvidia, Apple, Qualcomm, atau Broadcom.

    “Ini mungkin langkah pertama akuisisi atau pembubaran perusahaan [Intel] di antara produsen chip AS, meskipun sangat mungkin Intel akan tetap menjadi bayangan dari perusahaan sebelumnya, tetapi akan bertahan,” kata Nancy Tengler, CEO Laffer Tengler Investments, yang memegang saham Nvidia.

    Nvidia mengatakan akan membayar US$23,28 per lembar saham Intel atau di bawah harga US$24,90 pada penutupan perdagangan Rabu (17/9). Namun, harga itu lebih tinggi ketimbang yang dibayar pemerintah AS sebesar US$20,47 per lembar saham.

    Kesepakatan ini menambah cadangan modal Intel, mengikuti investasi US$2 miliar dari Softbank dan US$5,7 miliar dari pemerintah AS.

    Kesepakatan baru ini berpotensi berdampak pada pesaing Intel seperti TSMC asal Taiwan dan AMD asal AS. TSMC saat ini merupakan manufaktur untuk chip flagship Nvidia. Sementara itu, AMD merupakan pesaing Intel untuk pemasok chip ke data center.

    TSMC menolak berkomentar. Sementara itu, juru bicara AMD mengatakan perusahaan akan terus menawarkan produk-produk berkinerja tinggi untuk PC dan data center, serta mempertahankan pertumbuhan market share dengan strategi berbasis AI.

    Kombinasi chip Nvidia-Intel juga akan menantang Broadcom yang memiliki teknologi koneksi chip-to-chip dan membantu perusahaan seperti Google dalam mengembangkan chip AI. Broadcom menolak berkomentar.

    Saham AMD dan Broadcom turun masing-masing secara berurutan 1,3% dan 0,5%.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pertama Kali, Senator AS Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Pertama Kali, Senator AS Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Washington DC

    Senator Amerika Serikat (AS), Bernie Sanders, menyebut Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Sanders yang seorang penganut Yahudi ini, menjadi Senator pertama AS yang menyampaikan pernyataan semacam itu kepada publik.

    Pernyataan itu, seperti dilansir Anadolu Agency dan Al Jazeera, Jumat (19/9/2025), disampaikan Sanders dalam tulisan opini yang dipublikasikan pada situs resminya pada Rabu (17/9). Dia memberi judul “Ini Genosida” untuk tulisannya tersebut.

    Sanders mengutip semakin banyaknya bukti dari para pakar hukum internasional, organisasi hak asasi manusia, dan penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam tulisannya.

    Dia menuduh pemerintah Israel yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu telah melancarkan “perang habis-habisan terhadap seluruh rakyat Palestina” alih-alih hanya membela diri dari kelompok Hamas.

    Meskipun dia mengakui hak Israel untuk membela diri dalam merespons serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Sanders juga berpendapat bahwa cakupan, skala, dan durasi operasi militer Israel di Gaza telah sejak lama melampaui batas pembelaan diri. Dia menyebut operasi militer Israel itu sebagai “kebijakan pembunuhan massal, kelaparan, dan penghancuran”.

    “Niatnya sudah jelas. Kesimpulannya tidak terelakkan: Israel sedang melakukan genosida di Gaza,” tegas Sanders, seorang Senator Vermont, dalam tulisannya.

    “Saya menyadari bahwa banyak orang mungkin tidak setuju dengan kesimpulan ini. Sebenarnya, entah Anda menyebutnya genosida, pembersihan etnis, kekejaman massal, atau kejahatan perang, jalan ke depan sudah jelas,” imbuhnya.

    Sanders menjadi Senator pertama di AS yang menyebut perang Israel di Gaza sebagai genosida.

    Sanders Kritik AS Memungkinkan Perang Israel di Gaza

    Sanders mengkritik negaranya sendiri telah memungkinkan perang melalui penjualan senjata dan dukungan diplomatik yang berkelanjutan. Dia menuntut penghentian segera semua penjualan senjata ofensif ke Israel, dan mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump serta Kongres AS “mengakhiri keterlibatan kita dalam pembantaian rakyat Palestina”.

    Dia juga menyebut pemerintahan Netanyahu sebagai “pemerintahan genosida”.

    “Setelah menyebutnya genosida, kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk menuntut gencatan senjata segera, lonjakan bantuan kemanusiaan besar-besaran yang difasilitasi oleh PBB, dan langkah-langkah awal untuk memberikan Palestina negara mereka sendiri,” tegas Sanders.

    Sanders menempatkan krisis ini dalam konteks global lebih luas. Dia memperingatkan bahwa pengikisan norma internasional, khususnya larangan genosida, mengancam nilai demokrasi di seluruh dunia.

    “Jangan lakukan kesalahan. Jika tidak ada akuntabilitas untuk Netanyahu dan rekan-rekan penjahat perangnya, para demagog lain yang akan melakukan hal yang sama,” sebutnya.

    “Sejarah menuntut dunia untuk bertindak dengan satu suara dan mengatakan: Sudah cukup. Tidak ada lagi genosida,” tegas Sanders.

    Lihat Video ‘Nasib Rumah Sakit yang Tersisa di Gaza Kini di Ujung Tanduk’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Ogah Setujui Bantuan Militer Rp 6,6 T untuk Taiwan, Kenapa?

    Trump Ogah Setujui Bantuan Militer Rp 6,6 T untuk Taiwan, Kenapa?

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak untuk menyetujui bantuan militer senilai US$ 400 juta atau setara Rp 6,6 triliun untuk Taiwan dalam beberapa bulan terakhir. Penolakan diberikan saat berlangsungnya perundingan perdagangan dengan Taipei dan potensi pertemuan tingkat tinggi dengan China.

    Penolakan Trump itu, seperti dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, The Washington Post, dalam laporan terbarunya pada Kamis (18/9) waktu setempat, yang mengutip pejabat Gedung Putih, yang tidak disebut identitasnya.

    Keputusan tersebut akan menandai perubahan tajam untuk kebijakan AS terhadap Taiwan, yang secara terus-menerus menghadapi ancaman invasi oleh China.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang dikutip The Washington Post, mengatakan bahwa keputusan mengenai paket bantuan militer untuk Taiwan itu belum final.

    Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan melakukan percakapan telepon terbaru pada Jumat (19/9) waktu setempat. Itu menjadi percakapan telepon kedua mereka sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu.

    Pembicaraan kedua pemimpin itu dilakukan di tengah upaya kedua negara untuk mencapai kompromi terkait tarif dan kesepakatan mengenai aplikasi berbagi video TikTok.

    Meskipun AS berhenti mengakui Taiwan pada akhir tahun 1970-an dan beralih ke China, Washington tetap menjadi pendukung paling penting dan pemasok bantuan militer terbesar bagi Taipei.

    Di bawah mantan Presiden Joe Biden, AS menyetujui paket bantuan militer senilai lebih dari US$ 2 miliar untuk Taiwan, Namun Trump, menurut laporan The Washington Post, “tidak mendukung pengiriman senjata tanpa pembayaran, sebuah preferensi yang juga ditunjukkan dengan Ukraina”.

    Disebutkan bahwa para pejabat pertahanan AS dan Taiwan telah bertemu di Anchorage, Alaska, pada Agustus lalu untuk membahas paket penjualan senjata “yang totalnya bisa mencapai miliaran dolar”, termasuk drone, rudal, dan sensor untuk memantau garis pantai Taiwan.

    Sejak Trump menjabat untuk periode kedua, kekhawatiran di Taipei semakin meningkat mengenai keteguhan hubungan Taiwan-AS dan kesediaan Washington untuk mempertahankan pulau tersebut jika China menyerang.

    Dalam kunjungan ke Taiwan pada akhir Agustus lalu, ketua komite angkatan bersenjata Senat AS mengatakan dirinya bertekad agar Washington dan Taipei tetap menjadi “sahabat karib”.

    “Menjadi tekad dan niat kami agar Taiwan tetap bebas dan membuat keputusannya sendiri. Salah satu upaya untuk mempertahankan kebebasan yang kita miliki adalah dengan meningkatkan kerja sama militer, meningkatkan kerja sama dengan basis industri pertahanan kita, dan memanfaatkan dana itu sebaik-baiknya,” kata Senator Partai Republik, Roger Wicker, usai perbincangan dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Trump Bakal Bertemu Putin di Alaska, Bahas Perang Ukraina”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Lagi-lagi, AS Veto Resolusi DK PBB Tuntut Gencatan Senjata Gaza

    Lagi-lagi, AS Veto Resolusi DK PBB Tuntut Gencatan Senjata Gaza

    New York

    Amerika Serikat (AS) kembali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/9/2025), juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan militan lainnya di Jalur Gaza.

    Resolusi yang divoting oleh DK PBB pada Kamis (18/9) waktu setempat itu mendapatkan dukungan 14 negara anggota, kecuali AS.

    Ini berarti sudah keenam kalinya AS menggunakan hak veto dalam voting resolusi DK PBB menyangkut perang Gaza yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

    “Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza — tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tetapi terkonfirmasi,” kata Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, di hadapan para anggota DK PBB sebelum voting digelar.

    “Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, terjadinya situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan, yang memaksa kita untuk bertindak hari ini,” tegasnya.

    AS selalu melindungi Israel, sekutu dekatnya, dalam forum PBB. Meskipun pekan lalu, Washington mendukung pernyataan bersama DK PBB yang mengecam serangan Tel Aviv terhadap Qatar, meskipun pernyataan itu tidak menyebut langsung Israel yang bertanggung jawab.

    Langkah itu mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump dengan serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Namun, veto yang diberikan AS dalam voting pada Kamis (18/9) menunjukkan bahwa sepekan kemudian, Washington kembali dengan teguh memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.

    Konselor Misi AS untuk PBB, Morgan Ortagus, yang juga Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, dalam pernyataannya di forum DK PBB mengatakan bahwa resolusi terbaru ini gagal mengecam Hamas atau mengakui hak Israel untuk melindungi diri.

    “Sikap AS menentang resolusi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Resolusi ini gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri, dan secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas, yang sayangnya telah beredar luas di Dewan ini,” sebutnya.

    “Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini dapat berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya,” kata Ortagus.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Mendadak Serbu Inggris, Langsung Bawa Uang Rp 700 Triliun

    Trump Mendadak Serbu Inggris, Langsung Bawa Uang Rp 700 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan sejumlah perusahaan teknologi beramai-ramai ‘serbu’ Inggris. Dalam kunjungan itu, mereka langsung mengucurkan dana hampir Rp 700 triliun.

    Raksasa teknologi AS sepakat menggelontorkan investasi senilai US$42 miliar atau Rp684 triliun ke Inggris. Di antaranya termasuk belanja Nvidia dan Microsoft, serta mendukung pertumbuhan AI di wilayah tersebut.

    Selain itu terdapat Kesepakatan Kemakmuran Teknologi. Dua negara akan berkolaborasi dalam inisiatif AI dan kuantum.

    Nama-nama besar terlibat dalam kesepakatan, misalnya investor terbesar adalah Microsoft, serta OpenAI dan Nvidia.

    Namun Politico mencatat kesepakatan dua negara bertujuan untuk memudahkan bisnis perusahaan AS di Inggris. Termasuk mendorong mencabut peraturan digital pada perusahaan teknologi asal AS tersebut.

    Seorang perwakilan industri teknologi AS, mengatakan pemerintahan Trump bernegosiasi soal banyak hal dengan Inggris. Termasuk untuk perdagangan, tarif dan pajak yang menguntungkan perusahaan AS.

    “Meski sudah banyak pembicaraan seputar investasi dari berbagai perusahaan ke Inggris, saya rasa yang ingin dilihat adalah penurunan hhambatan perdaganganlayanan digital,” kata perwakilan itu, dikutip Kamis (18/9/2025).

    Kepala perdagangan digital di Asosiasi Komputer dan Komunikasi AS, Jonathan McHale berharap kesepakatan bisa jadi awal yang baik bagi pemerintahan Inggris. Karena sebelumnya pemerintah Trump mengancam membebankan tarif pada Inggris untuk pajak digital yang dinilai diskriminatif.

    “Perusahaan teknologi AS menghargai kemampuan berinvestasi di negara tersebut dan membantu pertumbuhan serta kemakmuran pasar, namun perlu lingkungan regulasi yang mendukung,” kata McHale.

    Kanishka Narayan, menteri AI di Inggris mengatakan pemerintahannya tidak menjanjikan apapun soal regulasi teknologi karena kesepakatan dengan AS.

    Sementara juru bicara Gedung putih dan OpenAI tidak menanggapi permintaan komentar. Juru bicara Microsoft dan Nvidia menolak memberikan komentar.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Huawei Siap Rebut Pasar Nvidia di China Lewat SuperPoD Interconnect

    Huawei Siap Rebut Pasar Nvidia di China Lewat SuperPoD Interconnect

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi asal Shenzhen, Huawei, resmi meluncurkan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) terbaru dalam konferensi tahunan Huawei Connect, di tengah larangan Nvidia berjualan di negeri Tirai Bambu. 

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempersulit langkah Nvidia untuk berjualan di China, yang merupakan kompetitor AS dalam hal teknologi dan perdagangan. 

    Sementara itu, kehadiran infrastruktur AI baru Huawei dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat daya saing perusahaan menghadapi dominasi Nvidia.

    Dilansir dari Techcrunch, Jumat (19/9/2025) Huawei memperkenalkan SuperPoD Interconnect, sebuah teknologi interkoneksi berperforma tinggi yang mampu menghubungkan hingga 15.000 unit kartu grafis, termasuk chip AI buatan Huawei seri Ascend.

    Dengan solusi ini, Huawei ingin memberikan akses komputasi lebih masif bagi pengembang dan perusahaan yang membutuhkan tenaga pemrosesan besar untuk melatih serta mengembangkan sistem AI berskala besar.

    Teknologi tersebut disebut-sebut sebagai pesaing NVLink milik Nvidia, yang saat ini menjadi standar industri untuk komunikasi berkecepatan tinggi antar prosesor grafis. Meski chip AI Huawei masih dinilai lebih rendah dalam hal performa individu dibanding GPU Nvidia, kemampuan untuk menggabungkannya dalam jumlah besar diyakini akan mengurangi kesenjangan daya komputasi.

    Peluncuran ini juga bertepatan dengan momentum penting: sehari sebelumnya, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk melarang perusahaan teknologi domestik membeli perangkat keras Nvidia, termasuk server RTX Pro 600D yang khusus dikembangkan untuk pasar China.

    Larangan tersebut mempersempit ruang gerak Nvidia di pasar terbesar dunia sekaligus memberikan celah bagi Huawei untuk memperkuat posisinya sebagai pemasok alternatif teknologi AI dalam negeri.

    Dengan strategi ini, Huawei tidak hanya berusaha menutup celah performa dengan Nvidia, tetapi juga mendukung ambisi Beijing dalam membangun kemandirian teknologi, terutama di sektor semikonduktor dan kecerdasan buatan yang dianggap strategis bagi masa depan ekonomi dan pertahanan nasional.

    Pasar Nvidia yang Hilang di China

    Chief Executive Officer (CEO) Nvidia Jensen Huang mengatakan jika tidak terkendala aturan ekspor, China berpotensi menjadi pasar senilai US$50 miliar bagi perusahaannya.

    “Pasar China bisa mencapai US$50 miliar setahun jika kami diperkenankan menjual produk kompetitif,” kata Huang dikutip dari Register, Kamis (28/8/2025).

    Nvidia mengungkap hingga saat ini masih harus menunggu persetujuan Washington untuk mengekspor AI generasi terbaru Blackwell ke pasar China. Produk chip sebelumnya, yakni H20, juga belum bisa menembus pasar Negeri Tirai Bambu lantaran izin ekspor yang berlarut-larut.

    Meskipun sejumlah pelanggan di China telah memperoleh lisensi beberapa pekan terakhir, Nvidia mengakui tidak ada satu pun unit H20 yang berhasil dikirim. Pemerintah AS juga meminta potongan 15% dari setiap transaksi berlisensi, namun belum ada kejelasan aturan tertulis mengenai pungutan tersebut.

    Menurut Nvidia, bila hambatan regulasi dapat diselesaikan, tambahan pendapatan sebesar US$2 miliar – US$5 miliar dapatdiraih di luar proyeksi kuartal III yang kini dipatok mencapai US$54 miliar.

  • Putin Mau Naikkan Pajak Orang Kaya, Cari Tambahan Duit Perang

    Putin Mau Naikkan Pajak Orang Kaya, Cari Tambahan Duit Perang

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin memberi sinyal akan menaikkan sejumlah pajak, terutama bagi kalangan kaya. Langkah ini diambil untuk menutup kebutuhan anggaran yang kian berat di tahun keempat perang Rusia-Ukraina.

    Draf anggaran dijadwalkan masuk ke parlemen pada 29 September 2025. Pemerintah bahkan mempertimbangkan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) demi menjaga defisit anggaran tetap terkendali dan mempertahankan cadangan fiskal.

    Dalam pertemuan dengan pimpinan fraksi parlemen, Putin menilai kenaikan pajak dividen atau pajak barang mewah masuk akal di masa perang. “Di Amerika Serikat, saya tidak ingin mempolitisasi ini, tapi saat Perang Vietnam dan Perang Korea, mereka melakukan hal serupa. Pajak dinaikkan khusus untuk kalangan berpenghasilan tinggi,” kata Putin seperti dikutip Reuters, Jumat (19/9).

    Rusia sendiri sudah memberlakukan pajak penghasilan progresif sejak 2021 dan kembali menaikkan tarif untuk kalangan berpenghasilan tinggi tahun ini. Namun Kementerian Keuangan memperingatkan kenaikan pajak dividen berisiko membuat investor saham hengkang.

    Putin menegaskan tidak akan ada perubahan besar dalam sistem pajak hingga 2030 setelah kenaikan pajak tahun ini. Ia sudah meminta pemerintah sejak awal September agar fokus meningkatkan penerimaan negara lewat produktivitas, bukan hanya tambahan pajak.

    Langkah kenaikan pajak ini berjalan seiring kebijakan baru yang diumumkan Kamis lalu, yaitu menurunkan batas harga minyak untuk menjaga cadangan fiskal tetap terisi di tengah sanksi Barat. “Untuk membuat keuangan kita lebih tangguh, kami mengusulkan agar ketergantungan pada berbagai faktor pembatas, baik harga maupun volume, bisa dikurangi,” ujar Menteri Keuangan Anton Siluanov.

    Berdasarkan perhitungan Reuters, penjualan minyak dan gas Rusia pada September diperkirakan turun sekitar 23% dibanding tahun lalu akibat harga yang lebih rendah dan penguatan rubel. Putin juga mengeluhkan lambatnya pertumbuhan ekonomi yang tahun ini diperkirakan hanya 1%, padahal tahun lalu sempat 4,3%.

    Tonton juga video “Donald Trump Kecewa dengan Putin” di sini:

    (ily/rrd)

  • Trump Mau Kuasai Lagi Pangkalan Udara di Afghanistan gegara Nuklir China

    Trump Mau Kuasai Lagi Pangkalan Udara di Afghanistan gegara Nuklir China

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa ia sedang berupaya merebut kembali pangkalan udara Bagram di Afghanistan. Pangkalan udara itu diserahkan Amerika Serikat ke pemerintah Afghanistan sebelum Taliban mengambil alih negara itu pada tahun 2021.

    “Ngomong-ngomong, kami sedang berusaha mendapatkannya kembali, itu mungkin berita yang cukup mengejutkan. Kami berusaha mendapatkannya kembali karena mereka membutuhkan sesuatu dari kami,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilansir AFP, Jumat (19/9/2025).

    “Kami ingin pangkalan itu kembali,” sambung Trump.

    Dia belum menjelaskan detail apa upaya yang sedang dilakukan dan bagaimana cara AS mengambil lagi pangkalan itu. Dia hanya menyebut pangkalan itu dekat dengan fasilitas nuklir China.

    “Salah satu alasan kami menginginkan pangkalan itu adalah, seperti yang Anda ketahui, jaraknya satu jam dari tempat China memproduksi senjata nuklirnya,” ucapnya.

    Para pejabat AS tidak segera mengklarifikasi apa yang dimaksud Trump ketika ia mengatakan Washington sedang berusaha mendapatkan kembali pangkalan itu.

    Bagram, pangkalan udara terbesar Afghanistan, merupakan titik tumpu operasi yang dipimpin AS di negara itu selama dua dekade setelah operasi menggulingkan Taliban menyusul serangan 11 September di Washington dan New York.

    Namun, pasukan AS dan NATO menarik diri dari pangkalan tersebut pada Juli 2021 ketika Taliban yang bangkit kembali mengambil alih sebagian besar wilayah Afghanistan sebelum akhirnya menguasai seluruh negeri.

    Trump telah berulang kali mengkritik hilangnya pangkalan tersebut sejak kembali berkuasa, mengaitkannya dengan serangannya terhadap penanganan pendahulunya, Joe Biden, atas penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

    Trump juga mengeluhkan meningkatnya pengaruh negara adidaya saingannya, China, di Afghanistan.

    (rfs/haf)