Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Sugiono Amini Ada Potensi Prabowo Bertemu dengan Trump di AS

    Sugiono Amini Ada Potensi Prabowo Bertemu dengan Trump di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan peluang pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di sela-sela Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa peluang pertemuan itu memang masih dalam tahap komunikasi.

    “Kami belum mendapatkan jadwal. Tapi sudah [ada komunikasi soal itu],” kata Sugiono di Lanud, Jumat (19/9/2025).

    Sugiono menegaskan bahwa jadwal Presiden Prabowo di New York sangat padat, termasuk agenda penting pada 22 September terkait pembahasan soal Two State Solution dan 23 September saat Prabowo dijadwalkan berbicara di sesi debat umum dengan urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat.

    Meski peluang pertemuan bilateral dengan Trump belum dipastikan, Sugiono menekankan bahwa agenda utama Presiden adalah memperkuat posisi Indonesia dalam isu-isu global, terutama dukungan terhadap Palestina, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia.

    “Tema sidang umum tahun ini adalah Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights. Kehadiran Indonesia penting untuk memastikan komitmen terhadap multilateralisme tetap terjaga,” ujarnya.

    Selain menghadiri Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo juga dijadwalkan singgah di Osaka, Jepang, untuk membuka Indonesia Pavilion di Osaka Expo. Usai dari New York, Prabowo akan bertolak ke Kanada untuk menandatangani kesepakatan Indonesia–Canada CEPA, sebelum melanjutkan perjalanan resmi ke Belanda.

    Prabowo diperkirakan kembali ke tanah air pada 26 atau 27 September 2025.

  • Saham Wall Street Cetak Rekor Baru, Volume Perdagangan Melejit

    Saham Wall Street Cetak Rekor Baru, Volume Perdagangan Melejit

    Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat (AS) kembali mencetak rekor penutupan pada perdagangan Jumat (19/9/2025) waktu setempat seiring dengan volume perdagangan yang mencapai level tertinggi sejak April.

    Melansir Reuters pada Sabtu (20/9/2025), indeks S&P 500 dan Nasdaq membukukan kenaikan tiga pekan beruntun. Reli tersebut ditopang oleh pemangkasan suku bunga pertama The Fed tahun ini serta sinyal pelonggaran moneter lanjutan.

    Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 172,85 poin atau 0,37% ke 46.315,27. Indeks S&P 500 menguat 32,40 poin atau 0,49% menjadi 6.664,36, sementara Nasdaq Composite melonjak 160,75 poin atau 0,72% ke 22.631,48.

    Sebanyak tujuh dari 11 sektor dalam S&P 500 menghijau, dengan saham energi menjadi penekan utama. Secara mingguan, S&P 500 naik 1,2%, Nasdaq menguat 2,2%, dan Dow bertambah 1,05%. 

    Volume saham yang berpindah tangan di bursa AS tercatat 27,78 miliar lembar, jauh di atas rata-rata 20 hari terakhir sebesar 17,41 miliar. Aktivitas ini menandai volume terbesar sejak April, ketika pasar diguncang oleh pengumuman tarif impor Presiden Donald Trump.

    Wall Street sempat berfluktuasi pada awal sesi seiring investor mencerna prospek kebijakan The Fed serta komentar Gubernur baru Stephen Miran, yang juga penasihat ekonomi Gedung Putih. “Jika Fed bergerak melonggarkan target inflasi, itu akan mendorong ekonomi berjalan panas, dan bagus bagi saham,” ujar Scott Ladner, Chief Investment Officer Horizon Investments.

    Indeks saham berkapitalisasi kecil, Russell 2000, turun 0,71% setelah sempat menyentuh rekor intraday, sehari setelah mencatat rekor penutupan pertama sejak November 2021.

    Dari sisi korporasi, saham FedEx menguat 2,3% setelah membukukan laba dan pendapatan kuartalan di atas ekspektasi analis. Strategi efisiensi biaya serta kinerja kuat di pengiriman domestik mampu mengimbangi lemahnya permintaan internasional.

    Sementara itu, dari sisi geopolitik, Donald Trump dan Presiden China Xi Jinpingmelakukan panggilan telepon dan melaporkan adanya kemajuan terkait kesepakatan TikTok, dengan rencana pertemuan tatap muka bulan depan di Korea Selatan.

    Di sisi politik domestik, Senat AS pada Jumat menolak rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek, sehingga meningkatkan risiko penutupan (shutdown) pemerintahan.

    Menariknya, seluruh indeks utama Wall Street masih membukukan kinerja positif sepanjang September, bulan yang secara historis dikenal buruk bagi saham AS. Data LSEG menunjukkan, sejak 2000 rata-rata S&P 500 merosot 1,4% pada September.

  • HP Produksi RI Sudah Mendunia, Tak Banyak Orang yang Tahu

    HP Produksi RI Sudah Mendunia, Tak Banyak Orang yang Tahu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tidak banyak yang tahu kalau Indonesia ternyata sudah bisa memproduksi HP untuk dijual di pasar global. Merek HP itu tak lain adalah Unplugged, yakni startup asal Limassol, Siprus.

    Unplugged menghadirkan ponsel bernama ‘UP Phone’ yang fokus pada keamanan privasi pengguna. Dilihat sepintas, UP Phone mengusung desain mirip iPhone dengan panel kamera bergaya ‘boba’. Sisiannya juga melengkung dengan bezel layar tipis, hanya saja tak memiliki Dynamic Island seperti iPhone.

    Dikutip di laman resminya, Unplugged mengklaim UP Phone jauh lebih aman ketimbang iPhone 16 Pro dan Galaxy S25. UP Phone disebut tak memiliki permintaan DNS pihak ketiga. Sementara iPhone 16 Pro dan Galaxy S25 masing-masing disebut memiliki 3.181 dan 1.368 permintaan DNS pihak ketiga.

    Ponsel ini ditenagai chip MediaTek Dimensity 1200. Ukuran layarnya cukup besar 6,67-inci berjenis AMOLED. RAM-nya berkapasitas standar 8GB dengan kapasitas penyimpanan 256GB yang bisa diperluas hingga 1TB.

    Sektor fotografi juga diperhatikan. Kamera utamanya memiliki lensa beresolusi 108MP, ditemani kamera makro 5MP dan wide 8MP. Kebutuhan selfie dan video call mengandalkan kamera depan 32MP.

    UP Phone mengandalkan baterai berkapasitas 4.300 mAh dengan pengisian daya 33W (kabel) dan 15W (tanpa kabel). Fitur lainnya meliputi sertifikasi IP53, koneksi Wi-Fi 6, NFC, eSIM dan SIM Nano, jaringan 5G, slot USB Type-C 2.0, serta speaker ganda.

    Sejauh ini, berdasarkan informasi yang beredar, UP Phone dipasarkan di negara-negara seperti AS dan Kanada.

    Informasi soal UP Phone yang diproduksi di Indonesia diketahui dari laporan Reuters pada Agustus 2025 lalu, berdasarkan keterangan CEO Unplugged Joe Well.

    Ditekan Trump Bikin Pabrik di AS

    Reuters memuat laporan yang menyebut Unplugged berencana memproduksi UP Phone di Nevada, Amerika Serikat (AS), setelah selama ini mengandalkan manufaktur di Indonesia.

    Meskipun produksi di AS akan menambah biaya tenaga kerja, Unplugged berupaya merakit di Nevada dan bertujuan mempertahankan harga jualnya di bawah US$1.000 (Rp16,2 jutaan). Sebagai perbandingan, ponsel hasil produksi di Indonesia dijual US$989 (Rp16 juta).

    Tak hanya memproduksi ponsel saja di Nevada, CEO Unplugged Joe Weil mengungkapkan langkah berikut perusahaan adalah melakukan pengadaan komponen perangkat.

    “Langkah pertama yang dilakukan adalah perakitan, bertahap melakukan pengadaan komponen,” jelasnya dikutip dari Reuters.

    Sayang, ia tak berbicara banyak soal informasi lain terkait jumlah perangkat yang dirakit dan mitra kerjanya di Nevada. Begitu juga jumlah dana yang dikumpulkan untuk bisa memulai upaya barunya.

    Biaya perakitan smartphone di AS sangat mahal. Ada beberapa alasannya, seperti rantai pasok yang masih berada di Asia dan harga tenaga kerja dalam negerinya yang tinggi.

    Unplugged nampaknya telah memikirkan tantangan ini. Perusahaan berencana melakukan perakitan dengan jumlah yang lebih kecil dan stabil, bukan dengan merilis model baru setiap tahunnya.

    Sementara itu, presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus berupaya agar lebih banyak produsen smartphone bisa merakit langsung perangkatnya di negaranya. Salah satu yang jadi sasaran adalah raksasa asal AS, Apple.

    Trump mendorong inisiatif itu dengan menerapkan beberapa langkah, termasuk dengan ancaman tarif tinggi bagi perusahaan yang menjual barang di AS dan memproduksinya di negara lain.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo-Trump Akan Bertemu di Sela-Sela Sidang PBB? Ini Jawaban Menlu – Page 3

    Prabowo-Trump Akan Bertemu di Sela-Sela Sidang PBB? Ini Jawaban Menlu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan sudah ada komunikasi terkait kemungkinan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo ke New York, Amerika Serikat.

    Namun pihaknya belum mendapatkan jadwal terkait dengan pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Trump tersebut, kata Menlu Sugiono.

    “Kami belum mendapatkan jadwal,” kata Menlu Sugiono kepada pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/9) malam, sebelum menyertai misi lawatan Presiden Prabowo Subianto

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/9) malam, menuju Osaka, Jepang, dilanjutkan dengan lawatan ke AS untuk menghadiri Sidang Umum PBB di New York.

    Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden AS.

    Artinya, Presiden Prabowo akan berada di lokasi yang sama dengan Presiden Trump saat Sidang Majelis Umum PBB di Markas PBB, New York itu digelar.

    Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan pertemuan Prabowo dan Trump itu, Menlu Sugiono mengakui bahwa pihaknya belum mendapatkan jadwal kendati sudah menjalin komunikasi agar pertemuan tersebut dapat terlaksana.

    “Sudah (komunikasi),” katanya seperti dilansir Antara.

     

  • Prabowo Kunjungi AS hingga Belanda: Hadiri Sidang Umum PBB dan Bilateral

    Prabowo Kunjungi AS hingga Belanda: Hadiri Sidang Umum PBB dan Bilateral

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memulai perjalanan kunjungan ke luar negeri, Jumat (19/9/2025). Kunjungan dinas luar negeri Prabowo kali ini utamanya untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-80 di Amerika Serikat (AS). 

    Sebelum sampai di AS, Prabowo disebut akan singgah di Osaka, Jepang untuk mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo. Kemudian, dia akan melanjutkan penerbangan ke New York, AS.

    Menteri Luar Negeri Sugiono, yang ikut mendampingi perjalanan Presiden, menyebut tema Sidang Umum PBB tahun ini adalah untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini.

    Prabowo direncanakan berada di New York, AS sampai dengan 23 September 2025 dan menghadiri beberapa agenda. Salah satunya yakni agenda pertemuan tentang solusi dua negara atau Two State Solution pada 22 September.

    “Kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September, beliau mendapatkan urutan berbicara yang ke-3 setelah Brasil dan Amerika Serikat,” jelasnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Sugiono menyebut Prabowo juga memiliki beberapa agenda pertemuan di New York. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut agenda Kepala Negara di kota tersibuk di dunia itu. 

    Menlu yang juga Sekjen Partai Gerindra itu mengakui sudah berkomunikasi dengan pihak pemerintah AS untuk peluang pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump, yang nantinya akan ikut menghadiri Sidang Umum PBB. Akan tetapi, terangnya, pemerintah RI belum mendapatkan kepastian. 

    “Kami belum mendapatkan jadwal. Sudah [berkomunikasi] mengenai hal tersebut,” jelasnya.

    Setelah menuntaskan agenda di AS, Prabowo dijadwalkan untuk singgah di Ottawa, Kanada untuk melaksanakan kunjungan resmi dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada pada 24 September 2025.

    Tidak hanya itu, Prabowo turut dijadwalkan melanjutkan perjalanannya ke Belanda untuk bertemu dengan Raja dan Perdana Menteri. Kemudian, dia akan pulang ke Tanah Air. 

    “Mungkin [pulang ke Indonesia] 26-27 September,” ungkap Sugiono.

    Adapun menteri yang rencananya menemani kunjungan Prabowo adalah Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri HAM, Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Menteri Luar Negeri.

  • Anggota DK PBB Sepakat Gencatan Senjata Gaza tapi Lagi-lagi Diveto AS

    Anggota DK PBB Sepakat Gencatan Senjata Gaza tapi Lagi-lagi Diveto AS

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) lagi-lagi memakai hak veto untuk menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. AS sudah memakai hak veto terkait Perang Gaza sebanyak 16 kali.

    Sebagaimana diketahui, AS sudah memakai hak veto berkali-kali untuk menolak gencatan senjata di Gaza. Pada bulan Juni lalu, AS pernah memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza.

    AS sekaligus menolak resolusi DK PBB yang juga menuntut dibukanya akses bantuan tanpa hambatan di seluruh wilayah kantong yang dilanda perang itu.

    “Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

    AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

    14 Negara Dukung Gencatan Senjata

    Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade.

    Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

    Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

    Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

    Merespons sikap AS tersebut, Hamas lalu mengutuk veto AS. Hamas menggambarkannya sebagai menunjukkan “bias buta pemerintah AS” terhadap Israel. Rancangan resolusi Dewan Keamanan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pihak lain.

    AS Pakai Hak Veto Lagi

    Terbaru, AS kembali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/9/2025), juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan militan lainnya di Jalur Gaza.

    Resolusi yang divoting oleh DK PBB pada Kamis (18/9) waktu setempat itu mendapatkan dukungan 14 negara anggota, kecuali AS.

    16 Kali Pakai Hak Veto Terkait Perang Gaza

    Ini berarti sudah keenam kalinya AS menggunakan hak veto dalam voting resolusi DK PBB menyangkut perang Gaza yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

    “Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza — tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tetapi terkonfirmasi,” kata Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, di hadapan para anggota DK PBB sebelum voting digelar.

    “Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, terjadinya situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan, yang memaksa kita untuk bertindak hari ini,” tegasnya.

    AS selalu melindungi Israel, sekutu dekatnya, dalam forum PBB. Meskipun pekan lalu, Washington mendukung pernyataan bersama DK PBB yang mengecam serangan Tel Aviv terhadap Qatar, meskipun pernyataan itu tidak menyebut langsung Israel yang bertanggung jawab.

    Langkah itu mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump dengan serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Namun, veto yang diberikan AS dalam voting pada Kamis (18/9) menunjukkan bahwa sepekan kemudian, Washington kembali dengan teguh memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.

    Konselor Misi AS untuk PBB, Morgan Ortagus, yang juga Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, dalam pernyataannya di forum DK PBB mengatakan bahwa resolusi terbaru ini gagal mengecam Hamas atau mengakui hak Israel untuk melindungi diri.

    “Sikap AS menentang resolusi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Resolusi ini gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri, dan secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas, yang sayangnya telah beredar luas di Dewan ini,” sebutnya.

    “Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini dapat berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya,” kata Ortagus.

    Palestina Sesalkan Keputusan AS

    Otoritas Palestina menyesalkan dan mengecam veto yang digunakan AS. Palestina menyebut veto AS hanya akan semakin mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatan di wilayahnya.

    “Kami menyampaikan penyesalan dan keheranan kami bahwa pemerintah AS sekali lagi memblokir resolusi gencatan senjata, meskipun semua anggota Dewan Keamanan telah menyetujui rancangan tersebut,” kata juru bicara kantor kepresidenan Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (19/9/2025).

    Abu Rudeineh dalam pernyataannya menyebut resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB itu telah “secara eksplisit menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina”.

    Dia mengatakan bahwa veto AS hanya akan “mendorong pendudukan Israel untuk melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Palestina dan melawan semua legitimasi dan hukum internasional”.

    Lebih lanjut, Abu Rudeineh menyerukan Washington untuk “meninjau kembali keputusannya demi menegakkan hukum internasional”.

    Halaman 2 dari 5

    (rdp/rdp)

  • Respons Menlu soal Visa Presiden Palestina Dicabut AS Jelang Sidang PBB

    Respons Menlu soal Visa Presiden Palestina Dicabut AS Jelang Sidang PBB

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono merespons pencabutan visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan para delegasi oleh pemerintahan Amerika Serikat (AS) menjelang perhelatan Sidang Umum PBB di New York. Sugiono mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan ranah pemerintahan AS.

    “Saya kira itu, satu, merupakan domainnya Amerika dalam rangka pemberian visa,” kata Sugiono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/9/2025) malam.

    Sugiono membeberkan masalah tersebut pun sempat dibahas dalam pertemuan darurat negara-negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di Doha, Qatar, yang diikuti Sugiono. Menurutnya, negara anggota OKI mendorong dan berusaha agar visa dapat diberikan.

    “Kemarin juga pada saat di Doha ada beberapa suara untuk berusaha agar visa itu bisa diberikan untuk beberapa delegasi yang kemarin katanya tidak diberikan,” ujar Sugiono.

    Sebagaimana diketahui, AS mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Meski begitu, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengizinkan Mahmud Abbas berpidato melalui sambungan video.

    “Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presidennya yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” kata keterangan PBB dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/9).

    (fca/azh)

  • Visa Ditolak AS, Presiden Palestina Akan Pidato Lewat Video di Sidang PBB

    Visa Ditolak AS, Presiden Palestina Akan Pidato Lewat Video di Sidang PBB

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menolak dan mencabut visa para pejabat Palestina termasuk Presiden Mahmud Abbas. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk mengizinkan Mahmud Abbas berpidato melalui sambungan video.

    “Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presidennya yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” kata keterangan PBB dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/9/2025).

    Debat Umum Tingkat Tinggi PBB akan dimulai pada 23 September ini di New York, AS. Rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-80 ini telah dibuka sejak 9 September lalu.

    Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB tingkat tinggi yang digelar secara tahunan di markas besar PBB di Manhattan, New York, AS.

    Abbas juga awalnya dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Ditegaskan bahwa keputusan semacam itu melanggar “perjanjian markas besar” PBB.

    Berdasarkan “perjanjian markas besar” PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York.

    Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu, dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstrmisme, sambil mendorong “pengakuan sepihak” atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Dikatakan Departemen Luar Negeri AS bahwa mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk “secara konsisten menolak terorisme”, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan bahwa mereka terbuka untuk kembali terlibat “jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel”.

    Lebih lanjut, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut.

    (wnv/lir)

  • Video: SPBU Swasta Beli BBM Pertamina-Trump Bawa Rp700 T ke Inggris

    Video: SPBU Swasta Beli BBM Pertamina-Trump Bawa Rp700 T ke Inggris

    Jakarta, CNBC Indonesia -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Badan Usaha Penyedia BBM Nonsubsidi seperti Shell, BP-AKR dan Vivo Energy telah sepakat membeli BBM dari Pertamina.

    Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama sejumlah raksasa teknologi seperti Microsoft dan Nvidia melakukan kunjungan kerja ke Inggris. Dalam kunjungan ini, mereka langsung mengucurkan investasi senilai USD 42 Miliar atau setara Rp 684 Triliun.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (19/09/2025).

  • Trump Telepon Xi Jinping, Bahas Masalah TikTok hingga Perdagangan

    Trump Telepon Xi Jinping, Bahas Masalah TikTok hingga Perdagangan

    Washington –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden China Xi Jinping. Kedua pimpinan negara itu disebut membahas masalah TikTok hingga perihal perdagangan.

    Dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), siaran media pemerintah China, CCTV, dan kantor berita Xinhua, mengatakan bahwa panggilan telepon telah dimulai.

    Panggilan telepon ini adalah yang kedua bagi mereka sejak Trump memulai masa jabatan keduanya pada bulan Januari lalu.

    Sebelumnya, Trump memberikan rencana pembicaraan dengan Xi. Dia mengatakan kepada Fox News bahwa mereka akan membahas TikTok dan juga perdagangan.

    “Dan kami sangat dekat dengan kesepakatan untuk semua itu. Dan hubungan saya dengan China sangat baik,” katanya.

    Pada 5 Juni lalu, Presiden AS itu mengatakan Xi telah mengundangnya untuk mengunjungi China. Trump juga mengeluarkan undangan serupa agar pemimpin China tersebut datang ke Amerika Serikat.

    Sejauh ini, belum ada rencana perjalanan, tetapi beberapa analis memperkirakan Xi akan mengulangi tawarannya pada hari Jumat, memanfaatkan antusiasme Trump untuk resepsi mewah di ibu kota negara asing.

    Pada Kamis kemarin, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia berharap untuk “menyelesaikan sesuatu terkait TikTok.”

    Berdasarkan kesepakatan tersebut, bisnis TikTok di AS akan “dimiliki oleh semua investor Amerika, serta orang-orang dan perusahaan yang sangat kaya,” kata Trump.

    Trump mengaku yakin TikTok telah meningkatkan daya tarik bagi pemilih muda dan membantunya memenangkan pemilu 2024.

    Trump pada hari Selasa kembali menolak penerapan larangan terhadap TikTok, yang telah diputuskan di bawah pendahulunya, Presiden Joe Biden.

    The Wall Street Journal mengangkat kemungkinan pembentukan konsorsium untuk mengendalikan TikTok yang akan mencakup raksasa teknologi Oracle dan dua dana investasi California, Silver Lake dan Andreessen Horowitz.

    Perundingan telepon tersebut terjadi ketika dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut berupaya menemukan kompromi terkait tarif.

    Kedua belah pihak secara dramatis menaikkan tarif satu sama lain selama perselisihan yang berlangsung selama berbulan-bulan awal tahun ini, yang mengganggu rantai pasokan global.

    Washington dan Beijing kemudian mencapai kesepakatan untuk mengurangi pungutan, yang berakhir pada bulan November, di mana Amerika Serikat mengenakan bea masuk sebesar 30 persen atas impor barang-barang China dan China mengenakan tarif sebesar 10 persen terhadap produk-produk AS.

    Panggilan telepon tersebut juga terjadi setelah Xi menyelenggarakan pertemuan puncak besar bulan ini dengan para pemimpin Rusia dan India dan mengundang pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk mengamati parade militer di Beijing. Trump menanggapi kehadiran Kim dan Putin di parade militer China itu.

    “Sampaikan salam hangat saya kepada (Presiden Rusia) Vladimir Putin dan Kim Jong Un saat kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat,” tulis Trump kepada Xi di platform Truth Social miliknya.

    Lihat juga Video: Trump Perpanjang Penundaan Pemblokiran TikTok Hingga 16 Desember

    (lir/azh)