Tag: Donald Trump

  • Netanyahu Ngamuk Banyak Negara Akui Kemerdekaan Palestina

    Netanyahu Ngamuk Banyak Negara Akui Kemerdekaan Palestina

    GELORA.CO -Pengakuan resmi atas kenegaraan Palestina oleh sejumlah negara Eropa pada Minggu, 21 September 2025, menuai kecaman dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Netanyahu bahkan menuduh Australia, Inggris, dan Prancis telah memberikan “hadiah” kepada Hamas. 

    “Itu tidak akan terjadi. Negara Palestina tidak akan berdiri di sebelah barat Sungai Yordan,” ujarnya, dikutip dari Associated Press, Senin 22 September 2025.

    Netanyahu dijadwalkan menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB pada Jumat mendatang sebelum bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Ia mengatakan, tanggapan resmi Israel akan diumumkan setelah kunjungan tersebut.

    Sebagai respons, Netanyahu juga mengancam akan mengambil langkah sepihak, termasuk kemungkinan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

    Sebelumnya, Australia, Inggris dan Kanada secara resmi mengakui kenegaraan Palestina. Sebuah langkah yang kemudian disusul oleh Portugal

  • Trump Beri Bocoran Calon Pembeli TikTok AS, Siapa Saja?

    Trump Beri Bocoran Calon Pembeli TikTok AS, Siapa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali memberikan sinyal mengenai calon pembeli platform media sosial TikTok. Beberapa nama konglomerat disebut-sebut masuk dalam daftar calon pembeli.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyampaikan Presiden China Xi Jinping telah menyetujui kesepakatan yang memungkinkan platform video pendek tersebut tetap beroperasi di AS melalui konsorsium investor lokal.

    Dilansir dari TechCrunch, Senin (22/9/2025), Trump menyebut taipan media Rupert Murdoch dan putranya, Lachlan Murdoch, kemungkinan besar akan terlibat dalam konsorsium tersebut.

    “Ada seseorang bernama Lachlan yang terlibat. Lachlan Murdoch… Rupert [Murdoch] sepertinya juga akan bergabung dalam kelompok itu. Saya rasa mereka akan masuk dalam grup investor,” kata Trump. 

    Trump juga menyebut Chairman Oracle Larry Ellison dan CEO Dell Technologies Michael Dell berpotensi ikut serta. Meski dirinya tidak menjelaskan apakah investasi itu bersifat pribadi atau melalui perusahaan, laporan Deadline menyebut Fox Corp, induk Fox News yang dipimpin CEO Lachlan Murdoch dan lama dipimpin Rupert Murdoch sedang dalam pembicaraan untuk masuk ke konsorsium investor yang akan membiayai pemisahan TikTok di AS dari induknya, ByteDance.

    Sebelumnya, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kesepakatan sudah tercapai meski belum ditandatangani. Berdasarkan kesepakatan itu, operasional TikTok di AS akan dipisahkan dan mayoritas sahamnya akan dimiliki investor Amerika.

    Menurut Leavitt, enam dari tujuh kursi dewan direksi perusahaan baru akan diisi oleh orang Amerika, sementara algoritma TikTok akan berada di bawah kendali AS. 

    “Semua detail sudah disepakati, sekarang tinggal menunggu tanda tangan, yang saya perkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan,” ujarnya dikutip Bloomberg.

    Bloomberg juga melaporkan, pejabat senior Gedung Putih menyebut investor baru TikTok akan mencakup Oracle, Andreessen Horowitz, serta firma ekuitas swasta Silver Lake Management, dengan Oracle bertanggung jawab atas keamanan aplikasi. 

    ByteDance sendiri disebut hanya akan memiliki kurang dari 20% saham di perusahaan hasil spin-off tersebut. Kesepakatan ini lahir setelah undang-undang federal yang disahkan tahun lalu mengancam pelarangan TikTok di AS pada Januari, tepat sebelum Trump kembali menjabat. 

    Aplikasi itu bahkan sempat tidak bisa diakses di AS. Namun, Trump beberapa kali memperpanjang tenggat bagi ByteDance untuk melepas TikTok ke pemilik baru.

    Trump juga menyebut Presiden China Xi Jinping telah menyetujui kesepakatan tersebut. TikTok pun mengeluarkan pernyataan yang berterima kasih kepada Xi dan Trump atas upaya mereka menjaga keberadaan TikTok di AS. 

    “ByteDance akan tetap mematuhi hukum yang berlaku untuk memastikan TikTok tetap tersedia bagi pengguna di Amerika melalui TikTok U.S.,” kata perusahaan itu.

  • Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 September 2025

    Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil Nasional 22 September 2025

    Bocoran Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, Urutan Ketiga Setelah Trump dan Presiden Brasil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pemimpin negara urutan ketiga yang akan berpidato dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), di New York, Selasa (23/9/2025).
    Prabowo akan berpidato setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di laman resmi Sekretariat Negara, Minggu (21/9/2025).
    Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, kata Teddy, menjadi momen penting bagi Indonesia untuk kembali ke level tertinggi forum internasional tersebut.
    Kehadiran Prabowo di forum tersebut juga menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South.
    “Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, namun juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” ujar Teddy.
    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengungkap sejumlah isu yang akan disampaikan Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB.
    “Rencananya, pidato Bapak Presiden akan menyoroti urgensi semangat inklusivitas, optimisme, solidaritas, dan kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan global masa kini,” ujar Nabyl.
    Prabowo akan menjadi presiden ke-4 Indonesia yang berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB. Sebelumnya ada nama Soekarno, yang menghadiri secara langsung Sidang Umum ke-15 PBB 30 September 1960.
    Saat itu, Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali (To Build The World A New)”.
    X @UN_News_Centre Sidang Umum PBB mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata perang Israel-Hamas pada Selasa (12/12/2023).
    Selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat lebih dari enam kali menghadiri forum di New York, AS itu.
    Terakhir adalah Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dua kali secara virtual dalam Sidang Umum ke-75 dan 76 PBB pada 2020 serta 2021.
    Dalam Sidang Umum ke-76 PBB, Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengintip Ruang Sidang Umum PBB ke-80, Tempat Prabowo Pidato

    Mengintip Ruang Sidang Umum PBB ke-80, Tempat Prabowo Pidato

    Bisnis.com, JAKARTA – Untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan pidato di agenda Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/9/2025) waktu setempat. 

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum ke-80 yang mengangkat tema “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights”.

    Gelaran kali ini menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum, tepatnya pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam 10 tahun kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    Mengintip Ruang Sidang Majelis Umum PBB

    Beberapa jurnalis asal Indonesia berkesempatan mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato bagi kepala negara yang berlangsung pada Selasa (23/9/2025).

    Dilansir dari Antara, pada Tur singkat itu difasilitasi oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York, yang mendampingi rombongan jurnalis dari Indonesia yang berjumlah 11 orang untuk menelusuri sejumlah area di dalam gedung bersejarah yang diresmikan pada tahun 1951 itu.

    Perjalanan dimulai dari pintu masuk menuju Markas Besar PBB. Setiap tamu diwajibkan melewati pemeriksaan ketat, mulai dari pengecekan barang bawaan hingga verifikasi identitas yang khusus digunakan untuk menghadiri sidang umum tahunan itu.

    Setelah pemeriksaan usai, rombongan diarahkan menuju pusat media atau media center. Lokasinya berada di sisi luar gedung, menempati sebuah tenda putih raksasa yang didirikan di tepi East River.

    Dari sana, panorama kota New York terbentang indah. Di sebelah kiri berdiri kokoh Jembatan Queensboro. Sementara di seberangnya tersaji lanskap kawasan Queens yang dihiasi gedung-gedung menjulang tinggi.

    Adapun di dalam pusat media, area layaknya ruang kerja besar disiapkan. Ratusan kursi dan meja ditata rapi untuk menampung jurnalis dari berbagai belahan dunia.

    Belasan layar televisi berukuran besar juga dipasang untuk menyiarkan jalannya sidang secara langsung. Hal ini membuat jurnalis tetap bisa melaporkan secara detail meski tidak berada di ruang sidang utama.

    Seusai meninjau pusat media, rombongan diarahkan menuju Gedung Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA). Dari sini, jurnalis Indonesia memperoleh akses ke lantai tiga, tepatnya menuju area balkon ruang Sidang Majelis Umum PBB. Balkon itu nantinya menjadi tempat untuk meliput pidato para kepala negara.

    Sebelum memasuki area balkon, para jurnalis bisa melihat beragam karya seni yang terpajang di kanan dan kiri lorong. Tampak pula dokumentasi-dokumentasi bersejarah, termasuk pesan kemanusiaan dan perdamaian yang terus digaungkan oleh PBB.

    Sayangnya, dalam tur kali ini, rombongan jurnalis Indonesia tidak bisa masuk ke dalam balkon. Area tersebut masih steril lantaran Sidang Majelis Umum baru akan digelar tiga hari mendatang. Rombongan jurnalis Indonesia hanya bisa mengintip dari sudut sempit di balik kaca yang mengarah langsung ke balkon dan ruang sidang

    Dari spot tersebut, nampak ruangan balkon berada di bagian atas, sementara di bawahnya berjejer kursi dan meja yang akan ditempati oleh para kepala negara maupun perwakilan dari 193 negara anggota. Kursi dan meja itu menghadap ke panggung besar yang berada di bagian depan.

  • AS Tegaskan Prioritas Keamanan Israel Usai Inggris Akui Negara Palestina

    AS Tegaskan Prioritas Keamanan Israel Usai Inggris Akui Negara Palestina

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) merespons keputusan sejumlah negara sekutu utamanya, termasuk Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal untuk memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Washington menyebut langkah tersebut hanyalah gestur “performatif”.

    “Fokus kami tetap pada diplomasi yang serius, bukan gestur performatif,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025).

    “Prioritas kami jelas: pembebasan para sandera, keamanan Israel, dan perdamaian serta kemakmuran bagi seluruh kawasan yang hanya mungkin terjadi jika terbebas dari Hamas,” tegas juru bicara tersebut.

    Sebagai sekutu dekat Israel, AS sejauh ini belum memberikan tanggapan resmi atas keputusan negara-negara Barat tersebut. Namun, Presiden Donald Trump sebelumnya telah memperjelas bahwa dirinya menentang langkah semacam itu.

    Inggris, Kanada, Australia dan Portugal kompak mengakui negara Palestina pada Minggu (21/9) waktu setempat. Langkah tersebut didasari oleh rasa frustrasi atas perang Gaza yang terus berkecamuk dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara.

    Keputusan keempat negara itu, yang secara tradisional biasanya bersekutu dengan Israel, seperti dilansir Reuters, menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer dalam pengumumannya saat mengakui negara Palestina, menyebut “krisis kemanusiaan buatan manusia di Gaza telah mencapai titik terendah”. Dia juga menyebut kelaparan dan kehancuran di Gaza “benar-benar tidak tertahankam”.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” tegasnya.

    PM Kanada Mark Carney, dalam pernyataan terpisah, mengatakan pengakuan resmi untuk negara Palestina yang diberikan negaranya akan memberdayakan mereka yang menginginkan koeksistensi damai dan mengakhiri Hamas.

    “Ini sama sekali tidak melegitimasi terorisme, juga bukan imbalan untuk itu,” tegasnya.

    Dalam pernyataannya, PM Australia Anthony Albanese mengumumkan bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Penny Wong bahwa negaranya resmi mengakui negara Palestina.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Albanese, seperti dilansir CNN.

    Pengakuan resmi oleh Portugal disampaikan melalui Menlu Paulo Rangel di markas besar misi tetap Portugal untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Rangel menegaskan bahwa pengakuan untuk negara Palestina menjadi “garis fundamental kebijakan luar negeri Portugal”.

    Selain keempat negara tersebut, Prancis juga akan memberikan pengakuan serupa kepada negara Palestina pekan ini dalam forum Sidang Majelis Umum PBB.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Inggris Cs Resmi Akui Negara Palestina, Israel-AS Bilang Gini

    Inggris Cs Resmi Akui Negara Palestina, Israel-AS Bilang Gini

    Jakarta

    Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (United Kingdom/UK), Sir Keir Starmer, mengumumkan sikap UK yang mengakui negara Palestina, pada Minggu (21/09) sore waktu setempat.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian dan solusi dua negara, saya menyatakan dengan tegas sebagai perdana menteri negara besar ini, bahwa Kerajaan Bersatu secara resmi mengakui negara Palestina,” ucap Starmer dalam sebuah pernyataan video.

    “Hari ini kami bergabung dengan lebih dari 150 negara yang mengakui negara Palestina,” lanjut Starmer seraya mengatakan bahwa langkah ini merupakan “janji kepada rakyat Palestina dan Israel bahwa akan ada masa depan yang lebih baik”.

    “Saya tahu betapa kuatnya perasaan yang ditimbulkan oleh konflik ini,” tambah Starmer.

    “Kita telah menyaksikannya di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, dan dalam percakapan kita dengan teman dan keluarga. Hal ini telah menciptakan perpecahan, beberapa orang telah menggunakannya untuk memicu kebencian dan ketakutan, tetapi itu tidak menyelesaikan apa pun.

    “Kita tidak hanya harus menolak kebencian, kita harus melipatgandakan upaya kita untuk memerangi kebencian dalam segala bentuknya.”

    Starmer melanjutkan dengan mengatakan bahwa krisis buatan manusia di Gaza telah mencapai titik terendah.

    “Kelaparan dan kehancuran ini benar-benar tak tertahankan.”

    Puluhan ribu orang telah tewas, katanya, termasuk orang-orang yang sedang mengumpulkan makanan dan air.

    “Kematian dan kehancuran ini membuat kita semua ngeri,” katanya.

    Beberapa anak yang sakit dan terluka telah dievakuasi, ujarnya. UK juga telah meningkatkan dukungan bantuan kemanusiaantetapi “bantuan yang sampai masih jauh dari cukup”.

    Starmer menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mencabut pembatasan di perbatasan.

    “Hentikan taktik kejam ini dan biarkan bantuan mengalir deras,” cetusnya.

    Israel sebelumnya membantah adanya pembatasan bantuan.

    Soal Hamas, Starmer menolak anggapan bahwa sikap UK mengakui negara Palestina memberikan keuntungan bagi organisasi tersebut.

    “Seruan kami untuk solusi dua negara yang sejati adalah kebalikan dari visi [Hamas] yang penuh kebencian,” tambahnya.

    “Solusi ini bukanlah hadiah bagi Hamas,” tambahnya.

    Karena itu, menurut Starmer, berarti Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Palestina dan tidak akan memiliki peran dalam keamanan Palestina.

    Langkah UK mengakui negara Palestina ditempuh pula oleh Kanada, Australia, dan Portugal, serta diikuti pula oleh Prancis.

    Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan “Kanada mengakui negara Palestina dan menawarkan kerja sama dalam membangun harapan perdamaian di masa depan bagi negara Palestina dan negara Israel.”

    Hal senada diutarakan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.

    “Australia mengakui legitimasi dan aspirasi rakyat Palestina sejak lama dalam membentuk negara mereka sendiri,” sebut Albanese dalam keterangan tertulis.

    ReutersSebuah keluarga Palestina mengungsi dari Kota Gaza akibat operasi militer Israel, pada Minggu (21/09).

    Keputusan ini menuai kritik keras dari pemerintah Israel, keluarga sandera yang ditawan di Gaza, dan beberapa anggota partai konservatif.

    Menanggapi hal ini, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (21/09), mengatakan negara Palestina “tidak akan terwujud”.

    Dia berujar bahwa dia memiliki “pesan yang jelas” kepada para pemimpin yang telah menyatakan pengakuan.

    “Kalian memberikan hadiah yang sangat besar kepada terorisme”.

    Sebaliknya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik keputusan itu.

    Hal itu telah dikonfirmasi oleh Starmer dalam suratnya kepada Abbas, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut akan membantu membuka jalan bagi “negara Palestina untuk hidup berdampingan dengan negara Israel dalam keamanan, perdamaian, dan hubungan bertetangga yang baik”.

    Pada Juli lalu, Starmer menyatakan pemerintah UK akan mengakui negara Palestina pada September kalau Israel tidak mengambil “langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi yang memprihatinkan di Gaza.”

    Starmer mengatakan Israel harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk menyetujui gencatan senjata, berkomitmen pada perdamaian berkelanjutan jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara, dan mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulai kembali pasokan bantuan.

    Jika Israel tidak melaksanakan persyaratan-persyaratan tersebut, menurut PM Starmer, UK akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September.

    Pemerintah UK sebelumnya mengatakan pengakuan negara Palestina harus diputuskan ketika langkah tersebut bisa memberikan dampak maksimal sebagai bagian dari proses perdamaian.

    Pengakuan terhadap negara Palestina sudah lama diperjuangkan oleh banyak anggota Partai Buruh di UK.

    Perdana Menteri Starmer berada di bawah tekanan yang makin besar untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel, terutama dari kelompok sayap kiri partainya.

    Sesaat sebelum berpidato pada Juli lalu, lebih dari separuh anggota parlemen Partai Buruh menandatangani surat yang menyerukan agar pemerintah UK segera mengakui negara Palestina.

    Apa maknanya pengakuan negara Palestina?

    Paul Adams, Koresponden diplomatik BBC

    Palestina adalah negara yang ada dan tidak ada.

    Palestina mendapat pengakuan dari berbagai negara, perwakilan diplomatik di luar negeri, dan tim atlet yang bersaing dalam sejumlah kompetisi olahraga, termasuk Olimpiade.

    Namun, karena pertikaian yang berkepanjangan dengan Israel, ada beberapa hal yang tidak dimiliki Palestina:

    Tidak ada batas wilayah yang disepakati secara internasional

    Tidak ada ibu kota

    Tidak ada tentara resmi

    Akibat pendudukan militer Israel di Tepi Barat, Otoritas Palestina yang dibentuk setelah perjanjian damai pada tahun 1990-an, tidak sepenuhnya mengendalikan tanah atau rakyatnya.

    Gaza, yang sekarang diduduki Israel kekuatan pendudukan, dilanda serangan Israel.

    Mengingat status Palestina sebagai semacam negara semu, pengakuan terhadap negara Palestina bersifat simbolis.

    Pengakuan tersebut mewakili pernyataan moral dan politik yang kuat, tetapi secara konkret hanya sedikit perubahan di lapangan.

    Namun, simbolismenya kuat.

    Sebagaimana yang ditunjukkan oleh mantan Menteri Luar Negeri UK, David Lammy, dalam pidatonya di PBB Juli lalu, “Britania memikul beban tanggung jawab khusus untuk mendukung solusi dua negara”.

    Respons Israel dan AS

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi pengumuman UK dengan menulis di media sosial: “Sebuah negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Britania BESOK.”

    “Pemberian konsesi terhadap teroris jihadis selalu gagal. Itu juga akan membuat Anda gagal. Itu tidak akan terjadi.”

    Pemerintah Israel saat ini menentang langkah-langkah menuju solusi dua negara.

    Di Washington DC, Presiden AS, Donald Trump, mengatakan dirinya dan Starmer “tidak pernah membahasnya” selama pertemuan di Skotlandia pada Senin (28/07).

    Ketika ditanya apakah ia tahu pernyataan PM Starmer akan keluar, Trump mengatakan: “Anda bisa berargumen… bahwa Anda memberi penghargaan kepada Hamas jika Anda melakukan itu. Dan saya rasa mereka [Hamas] tidak seharusnya diberi penghargaan.”

    AS dan sejumlah negara Eropa telah menegaskan hanya akan mengakui negara Palestina sebagai bagian dari langkah-langkah menuju resolusi jangka panjang untuk menyelesaikan konflik.

    Negara mana saja yang sudah mengakui negara Palestina?

    Sekitar 139 negara telah secara resmi mengakui negara Palestina, termasuk Indonesia.

    Bahkan, Indonesia termasuk salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988.

    Irlandia, Norwegia, dan Spanyol sudah menempuh langkah tersebut secara resmi mulai 28 Mei 2024 guna memberikan tekanan diplomatik untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza.

    Perwakilan Palestina saat ini memiliki hak terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan PBB, dan wilayah tersebut juga diakui oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Liga Arab.

    Sejumlah kalangan yang skeptis berpendapat bahwa pengakuan tersebut hanya akan menjadi isyarat simbolis jika kepemimpinan dan luasnya negara Palestina tidak dibahas terlebih dahulu.

    (ita/ita)

  • Taliban Tolak Upaya Trump Rebut Kembali Pangkalan Udara di Afghanistan

    Taliban Tolak Upaya Trump Rebut Kembali Pangkalan Udara di Afghanistan

    Jakarta

    Pemerintah Taliban menolak upaya Presiden AS Donald Trump untuk merebut kembali Pangkalan Udara Bagram. Terhitung sudah empat tahun, pasukan Amerika menarik diri dari Afghanistan dan meninggalkan fasilitas militer yang luas itu.

    Dilansir AP News, Senin (229/2025), Trump pada hari Sabtu kembali menyerukan untuk membangun kembali kehadiran AS di Bagram, bahkan mengatakan “kami sedang berbicara dengan Afghanistan” mengenai masalah tersebut. Ia tidak memberikan detail lebih lanjut tentang dugaan percakapan tersebut.

    Ketika ditanya oleh seorang reporter apakah ia akan mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan AS untuk merebut pangkalan tersebut, Trump menolak.

    “Kami tidak akan membicarakan hal itu. Kami menginginkannya kembali, dan kami menginginkannya kembali segera. Jika mereka tidak melakukannya, kalian akan tahu apa yang akan saya lakukan,” ujar Trump.

    Pada hari Minggu, juru bicara utama Taliban Zabihullah Mujahid menolak pernyataan Trump dan mendesak AS untuk mengadopsi kebijakan “realisme dan rasionalitas.”

    Afghanistan memiliki kebijakan luar negeri yang berorientasi ekonomi dan mengupayakan hubungan yang konstruktif dengan semua negara berdasarkan kepentingan bersama, tulis Mujahid di X.

    AS telah secara konsisten dikomunikasikan dalam semua negosiasi bilateral bahwa kemerdekaan dan integritas wilayah Afghanistan merupakan hal yang paling penting, ujarnya.

    “Perlu diingat bahwa, berdasarkan Perjanjian Doha, Amerika Serikat berjanji bahwa ‘mereka tidak akan menggunakan atau mengancam kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik Afghanistan, atau mencampuri urusan internalnya,’” ujarnya.

    “AS perlu tetap setia pada komitmennya, tambahnya.

    Mujahid tidak menjawab pertanyaan dari The Associated Press tentang percakapan dengan pemerintahan Trump mengenai Bagram dan mengapa Trump yakin AS dapat merebutnya kembali.

    Sebelumnya, Donald Trump mengatakan bahwa ia sedang berupaya merebut kembali pangkalan udara Bagram di Afghanistan. Pangkalan udara itu diserahkan Amerika Serikat ke pemerintah Afghanistan sebelum Taliban mengambil alih negara itu pada tahun 2021.

    “Ngomong-ngomong, kami sedang berusaha mendapatkannya kembali, itu mungkin berita yang cukup mengejutkan. Kami berusaha mendapatkannya kembali karena mereka membutuhkan sesuatu dari kami,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilansir AFP, Jumat (19/9/2025).

    “Kami ingin pangkalan itu kembali,” sambung Trump.

    Lihat Video ‘Ditanya Genosida di Gaza, Trump Malah Ungkit Serangan 7 Oktober’:

    (azh/yld)

  • Paniknya Pekerja Asing di AS Usai Trump Naikkan Biaya Visa Jadi Rp 1,6 M

    Paniknya Pekerja Asing di AS Usai Trump Naikkan Biaya Visa Jadi Rp 1,6 M

    Jakarta

    Kepanikan, kebingungan, dan amarah merebak ketika para pekerja pemegang visa H-1B atau visa kerja sementara asal India dan China terpaksa membatalkan rencana perjalanan mereka dan bergegas kembali ke Amerika Serikat (AS).

    Hal ini terjadi imbas keputusan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan biaya visa baru sebagai bagian dari pengetatan kebijakan imigrasi. Sejumlah perusahaan teknologi dan bank mengirim memo darurat kepada karyawan.

    Dikutip dari Reuters, Senin (22/9/2025, perusahaan meminta karyawan segera kembali sebelum batas waktu pukul 12:01 dini hari waktu setempat pada Minggu, sekaligus mengingatkan agar tidak meninggalkan Negeri Paman Sam.

    Trump menuding banyak perusahaan di AS menyalahgunakan visa H-1B demi menekan pengeluaran mereka untuk upah. Hal ini dianggap merugikan pasar tenaga kerja bagi warga AS.

    “Sejumlah pemberi kerja, dengan praktik yang kini meluas di seluruh sektor, telah menyalahgunakan ketentuan H-1B dan regulasinya untuk menekan upah secara artifisial, sehingga merugikan pasar tenaga kerja bagi warga negara Amerika,” ujar Trump.

    Menteri Perdagangan Howard Lutnick sempat menyebut perusahaan harus membayar US$ 100.000 atau sekitar Rp 1,66 miliar per tahun untuk visa pekerja H-1B. Namun, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengklarifikasi bahwa biaya itu bukan tahunan, melainkan hanya biaya satu kali yang berlaku untuk setiap pengajuan.

    Pihak Gedung Putih pada Sabtu kemarin menjelaskan bahwa aturan tersebut hanya berlaku bagi pemohon baru, bukan bagi pemegang visa yang sudah ada atau yang mengajukan perpanjangan. Namun, pernyataan Trump sehari sebelumnya telah lebih dulu menimbulkan kegelisahan, khususnya di Silicon Valley.

    Takut tak bisa kembali setelah aturan baru berlaku, sejumlah warga India di Bandara San Francisco mengaku mempersingkat liburan mereka. “Ini situasi di mana kami harus memilih antara keluarga atau tetap di sini,” ujar seorang insinyur di salah satu perusahaan teknologi besar.

    Penerbangan itu tertunda lebih dari tiga jam setelah beberapa penumpang India yang mendapat kabar mengenai aturan baru atau memo dari kantor mereka meminta turun dari pesawat. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, sedikitnya lima penumpang akhirnya diizinkan turun.

    Sebuah video peristiwa tersebut beredar di media sosial, meski kebenarannya belum bisa diverifikasi secara independen. Istri sang insinyur, yang juga pemegang visa H-1B, memilih tetap menuju India untuk merawat ibunya yang sakit.

    “Ini benar-benar menyedihkan. Kami sudah membangun kehidupan di sini,” kata insinyur tersebut.

    Di aplikasi media sosial populer China, Rednote, banyak pemegang visa H-1B berbagi pengalaman mereka harus buru-buru kembali ke AS. Bahkan ada yang baru beberapa jam mendarat di China atau negara lain harus berangkat lagi ke AS.

    “Perasaan saya campur aduk antara kecewa, sedih, dan frustasi,” tulis seorang pengguna dengan nama Emily’s Life in NY.

    Ia menceritakan sudah berada di dalam pesawat United Airlines dari New York menuju Paris. Pesawat bahkan sudah bersiap lepas landas, tapi setelah bernegosiasi dengan pihak maskapai, kapten setuju kembali ke gerbang untuk menurunkannya.

    Merasa terguncang, ia akhirnya membatalkan perjalanannya ke Prancis, meninggalkan rencana bertemu teman-temannya, termasuk yang datang dari China, setelah menerima surat dari pengacara perusahaan yang meminta karyawan di luar negeri segera kembali ke AS.

    Perusahaan besar seperti Microsoft, Amazon, Alphabet, dan Goldman Sachs termasuk di antara yang mengirim surel darurat berisi imbauan perjalanan kepada karyawan.

    Amazon pada Sabtu memberikan arahan tambahan setelah ada kejelasan soal siapa yang terdampak. Menurut sumber yang mengakses portal internal perusahaan, karyawan yang sudah memegang visa H-1B tidak perlu mengambil tindakan. Hingga berita ini diturunkan, Amazon belum merespons permintaan komentar di luar jam kerja.

    Tonton juga video “China Kecam AS Buntut Kebijakan Pembatasan Visa” di sini:

    (ily/rrd)

  • Biaya Visa Tembus Rp 1,6 M, Microsoft-Amazon Suruh Pekerja Pulang!

    Biaya Visa Tembus Rp 1,6 M, Microsoft-Amazon Suruh Pekerja Pulang!

    Jakarta

    Sejumlah perusahaan Amerika Serikat (AS) mulai dari Microsoft, Amazon, Alfabet, hingga Goldman Sachs meminta para pekerja asingnya untuk kembali ke AS. Hal ini menyusul Presiden AS Donald Trump yang merilis kebijakan anyar berupa kenaikan biaya tahunan untuk visa H-1B sebesar US$ 100.000 atau sekitar Rp 1,6 miliar (kurs Rp 16.000).

    Menyusul kebijakan tersebut, perusahaan teknologi serta bank mengirimkan pemberitahuan agar pekerja pemegang visa tersebut segera kembali ke AS sebelum kebijakan berlaku. Perusahaan juga mengimbau agar para pekerja tidak meninggalkan AS untuk saat ini.

    Langkah ini dapat memberikan pukulan telak bagi perusahaan teknologi dan keuangan di mana bergantung pada pekerja imigran terampil, terutama dari India dan China. Dikutip dari CNBC, Minggu (21/9/2025), pekerja asing yang masuk pada program visa H-1B di Amazon mencapai 14.000 hingga akhir Juni.

    Sementara, di Meta, Apple, Alfabet, masing-masing mempunyai lebih dari 4.000 orang pekerja yang mempunyai bisa tersebut.

    Kebijakan ini juga memicu kepanikan serta kebingungan para pekerja asing pemegang bisa H-1B yang hendak pulang ke negara mereka. Sebagian besar, pekerja pemegang visa ini berasal dari India dan China.

    Beberapa pekerja asing asal India segera memperpendek waktu liburan mereka dan segera kembali ke AS. Mereka khawatir bahwa kebijakan tersebut membuat mereka tidak diizinkan ke AS.

    “Ini adalah situasi di mana kami harus memilih antara keluarga dan tinggal di sini,” kata seorang insinyur di sebuah perusahaan teknologi besar dikutip dari Reuters.

    Kondisi ini juga ramai di aplikasi media sosial populer China, Rednote. Para pekerja yang visa H-1B harus segera kembali ke AS bahkan ketika baru mendarat di China.

    Beberapa pekerja menyamakan kepanikan seperti saat pandemi Covid-19. Di mana saat itu mereka segera terbang kembali ke AS sebelum larangan perjalanan diberlakukan.

    Namun, seorang pejabat Gedung Putih menyampaikan aturan tersebut hanya berlaku bagi pemohon baru dan tidak berlaku pemegang visa maupun bagi yang ingin memperbarui visa.

    Sejak memimpin kembali pada Januari lalu, Trump berkomitmen untuk menindak keras imigrasi, termasuk langkah-langkah untuk membatasi beberapa bentuk imigrasi legal. Langkah untuk merombak program visa H-1B ini merupakan upaya paling menonjol dari pemerintahannya.

    Pejabat pemerintahan Trump mengatakan visa tersebut memungkinkan perusahaan untuk menekan upah serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi pekerja teknologi AS. Selain itu, program ini dinilai dapat membawakan pekerja berkeahlian tinggi yang penting untuk mengisi kesenjangan bakat dan menjaga daya saing perusahaan.

    Tonton juga video “China Kecam AS Buntut Kebijakan Pembatasan Visa” di sini:

    (rea/ara)

  • Modi Minta Warga India Singkirkan Produk Asing

    Modi Minta Warga India Singkirkan Produk Asing

    Jakarta

    Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyerukan warga untuk berhenti menggunakan produk asing dan beralih ke barang lokal. Ajakan ini disampaikan dalam pidato publik pada Minggu, di tengah memburuknya hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS).

    Ketegangan meningkat setelah Presiden AS, Donald Trump, memberlakukan tarif 50% atas produk impor asal India. Sebagai respons, Modi semakin gencar mengampanyekan penggunaan produk Swadeshi, yakni barang buatan dalam negeri.

    Para pendukung Modi bahkan memulai kampanye boikot terhadap sejumlah merek Amerika seperti McDonald’s, Pepsi, dan Apple, yang selama ini populer di India.

    “Banyak produk yang kita gunakan sehari-hari ternyata buatan luar negeri. Meski sering tidak sadar, kita harus menyingkirkannya,” kata Modi, dikutip dari Reuters, Senin (22/9/2025).

    Meski tidak menyebut negara secara spesifik, Modi menyoroti ketergantungan India pada barang impor. Dengan populasi 1,4 miliar jiwa, India merupakan pasar besar bagi produk konsumsi asal AS, yang banyak dibeli lewat platform daring seperti Amazon.

    Selama bertahun-tahun, jangkauan merek-merek Amerika telah merambah hingga kota-kota kecil. Modi juga mendorong para pedagang agar lebih fokus menjual produk lokal, demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dalam beberapa pekan terakhir, banyak perusahaan meningkatkan promosi produk dalam negeri. Sementara itu, Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, dijadwalkan berkunjung ke Washington untuk membahas isu perdagangan-lawatan yang dilakukan di tengah upaya meredakan ketegangan bilateral.

    Tonton juga video “Peluncuran iPhone 17 Disambut Antrean Panjang di India” di sini:

    (ily/rrd)