Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Ada Wajah Prabowo di Tel Aviv Israel Berdampingan dengan Trump dan Netanyuhu, Kemlu Angkat Suara

    Ada Wajah Prabowo di Tel Aviv Israel Berdampingan dengan Trump dan Netanyuhu, Kemlu Angkat Suara

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wajah Presiden Prabowo Subianto terpampang di baliho ibu kota Israel, Tel Aviv. Hal itu menuai sorotan.

    Di baliho tersebut, ada sejumlah tokoh dunia. Di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel Netanyahu.

    Selain itu ada Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Raja Yordania Abdullah II, lalu Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman (MBS), Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

    “Mr. President Israel By YouTube Plan. Sela The Deal,” bunyi narasi baliho tersebut, dikutip Selasa (30/9/2025).

    Poster itu telah ditanggapi Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Melalui Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A Mulachela.

    “Kami sampaikan bahwa posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel, baik melalui Abraham Accords atau yang platform lainnya,” kata Vahd Nabyl A Mulachela dikutip dari CNBC.

    “Kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” sambungnya.

    Hal serupa, kata dia, pernah ditegaskan Kemlu RI. Bahwa pemerintah RI akan mengakui Israel jika Palestina terlebih dahulu diakui kemerdekaannya.

    “Hal itu seperti yang pernah ditegaskan Menlu (Menteri Luar Negeri) RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • 5 Kemlu RI Buka Suara Soal Viral Foto Prabowo Berjejer dengan PM Netanyahu di Baliho Israel Nasional

    5 Kemlu RI Buka Suara Soal Viral Foto Prabowo Berjejer dengan PM Netanyahu di Baliho Israel Nasional

    Kemlu RI Buka Suara Soal Viral Foto Prabowo Berjejer dengan PM Netanyahu di Baliho Israel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Luar Negeri RI buka suara soal foto Presiden Prabowo Subianto yang terpampang di sebuah baliho di Israel berjejer bersama Perdana Menteri Israel, Netanyahu.
    Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan, Indonesia tetap pada pendirian tidak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka.
    Sebab itu, kata Yvonne, tidak ada pengakuan atau normalisasi, termasuk dalam baliho yang ditayangkan oleh Abraham Accords.
    “Posisi Indonesia sangat jelas bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Yvonne dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).
    Dia mengatakan, penegasan ini juga pernah disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, sebelumnya.
    “Bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” tandasnya.
    Sebelumnya, sebuah foto baliho besar berlogo Abraham Shield di Tel Aviv, Israel, yang menampilkan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto tengah viral di media sosial.
    Dalam baliho tersebut, Prabowo tampak berdiri bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, dan Raja Yordania Abdullah II.
    Terdapat pula foto Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
    Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di antara para pemimpin tersebut.
    Baliho itu juga memuat tulisan dalam bahasa Inggris yang berarti, “Pak Presiden, Israel berdiri di samping rencanamu”, yang dianggap sebagai dukungan Israel terhadap strategi Trump untuk Gaza pasca-perang.
    Setelah diunggah di akun X dengan
    username
    @AbrahamShield25 pada Minggu (28/9/2025), foto baliho yang telah dilihat lebih dari 2,9 juta kali itu memicu perdebatan di media sosial, termasuk dari kalangan warganet Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Wajah Prabowo di Papan Iklan, Kemlu: Tidak Ada Pengakuan dan Normalisasi Israel

    Viral Wajah Prabowo di Papan Iklan, Kemlu: Tidak Ada Pengakuan dan Normalisasi Israel

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merespons terkait dengan unggahan foto papan iklan yang menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto di Israel.

    Kemlu menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Yvonne mengatakan hal itu juga telah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kemlu dalam menanggapi baliho yang saat ini ramai di media sosial, di mana di dalam baliho tersebut Israel menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

    “Posisi Indonesia sangat clear bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords atau platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang dikutip dari Antara, Selasa (30/9/2025).

    Dalam unggahan akun X @AbrahamShield25, tertulis bahwa Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Perjanjian Abraham.

    Dalam baliho itu, bersanding foto Presiden Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, para pemimpin Arab moderat, Presiden Indonesia serta Ketua Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, dengan pesan berbunyi: “Yes to Trump’s Plan – GET IT DONE.” 

    Koalisi tersebut—sebuah kelompok non-partisan yang terdiri dari 120 lebih pemimpin senior keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel—mengatakan usulan Trump sebagai langkah yang serius dan bertanggung jawab untuk mengubah kemajuan militer Israel menjadi terobosan diplomatik strategis dan menciptakan realitas baru di Gaza—tanpa Hamas.

  • Indonesia dan 7 Negara Lainnya Siap Kerja Sama dengan AS untuk Akhiri Perang di Gaza Nasional 30 September 2025

    Indonesia dan 7 Negara Lainnya Siap Kerja Sama dengan AS untuk Akhiri Perang di Gaza Nasional 30 September 2025

    Indonesia dan 7 Negara Lainnya Siap Kerja Sama dengan AS untuk Akhiri Perang di Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Indonesia bersama tujuh negara lainnya siap bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza.
    Tujuh negara lainnya itu yakni Jordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Türkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir.
    Hal ini disampaikan melalui pernyataan bersama menteri luar negeri delapan negara tersebut, yang diunggah di laman Kementerian Luar Negeri RI, kemlu.go.id, Selasa (30/9/2025).
    Dalam pernyataan bersama tersebut, delapan negara itu menyambut baik kepemimpinan Presiden AS Donald Trump, dalam upaya mengakhiri perang di Gaza.
    “Mereka menekankan pentingnya kemitraan dengan Amerika Serikat dalam mengamankan perdamaian di kawasan. Sejalan dengan itu, para menteri menyambut baik pengumuman Presiden Trump mengenai usulannya untuk mengakhiri perang, membangun kembali Gaza, mencegah pengungsian rakyat Palestina, dan memajukan perdamaian yang komprehensif, serta pengumumannya bahwa ia tidak akan mengizinkan aneksasi Tepi Barat,” tulis Kemenlu RI.
    Para menteri luar negeri dari delapan negara ini juga menegaskan kesiapan terlibat secara positif dengan cara menjamin perdamaian, keamanan, dan stabilitas bagi rakyat di kawasan.
    Selain itu, kedelapan negara tersebut juga berkomitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat guna mengakhiri perang di Gaza melalui kesepakatan komprehensif yang menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan yang cukup dan tak terbatas ke Gaza.
    Para menteri luar negeri ini juga mendesak agar tidak ada pengungsian warga Palestina, pembebasan sandera, serta mekanisme keamanan yang menjamin keamanan semua pihak.
    Salah satu yang diminta juga adalah mengarahkan penarikan mundur Israel dan membangun kembali Gaza serta menciptakan jalan bagi perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara.
    “Yang mana Gaza terintegrasi sepenuhnya dengan Tepi Barat dalam negara Palestina sesuai dengan hukum internasional sebagai kunci untuk mencapai stabilitas dan keamanan regional,” tulis Kemenlu RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Keluarkan 20 Poin Rencana Akhiri Perang di Gaza

    Trump Keluarkan 20 Poin Rencana Akhiri Perang di Gaza

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di Gaza. Poin-poin tersebut menguraikan masa depan wilayah Palestina.

    Dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), setelah berhari-hari berspekulasi, Gedung Putih akhirnya merilis 20 poin rencana untuk mengakhiri perang yang sudah terjadi hampir dua tahun di Gaza. Beberapa di antaranya yakni membebaskan sandera yang ditawan Hamas hingga nasib masa depan Gaza tersebut.

    Presiden Trump menyampaikan rencana tersebut di hadapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu pun memberikan dukungan yang hati-hati terhadap rencana tersebut.

    Berikut 20 poin rencananya sebagaimana dirilis oleh Gedung Putih:

    1. Gaza akan menjadi zona bebas teror yang telah dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya.

    2. Gaza akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza, yang telah menderita lebih dari cukup.

    3. Jika kedua belah pihak menyetujui proposal ini, perang akan segera berakhir. Pasukan Israel akan mundur ke garis yang disepakati untuk mempersiapkan pembebasan sandera. Selama waktu ini, semua operasi militer, termasuk pemboman udara dan artileri, akan ditangguhkan, dan garis pertempuran akan tetap dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap sepenuhnya terpenuhi.

    4. Dalam waktu 72 jam setelah Israel secara terbuka menerima perjanjian ini, semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, akan dipulangkan.

    5. Setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup ditambah 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023, termasuk semua perempuan dan anak-anak yang ditahan dalam konteks tersebut. Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan membebaskan jenazah 15 warga Gaza yang telah meninggal.

    6. Setelah semua sandera dikembalikan, anggota Hamas yang berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan menonaktifkan senjata mereka akan diberikan amnesti. Anggota Hamas yang ingin meninggalkan Gaza akan diberikan perjalanan yang aman ke negara-negara penerima.

    7. Setelah perjanjian ini diterima, bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza. Minimal, jumlah bantuan akan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian 19 Januari 2025 mengenai bantuan kemanusiaan, termasuk rehabilitasi infrastruktur (air, listrik, pembuangan limbah), rehabilitasi rumah sakit dan toko roti, serta masuknya peralatan yang diperlukan untuk membersihkan puing-puing dan membuka jalan.

    8. Masuknya distribusi dan bantuan ke Jalur Gaza akan berjalan tanpa campur tangan dari kedua belah pihak melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya, Bulan Sabit Merah, serta lembaga-lembaga internasional lain yang tidak berafiliasi dengan salah satu pihak. Pembukaan perlintasan Rafah di kedua arah akan tunduk pada mekanisme yang sama yang diterapkan dalam perjanjian 19 Januari 2025.

    9. Gaza akan diperintah di bawah pemerintahan transisi sementara dari sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis, yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasional sehari-hari layanan publik dan kotamadya bagi masyarakat di Gaza. Komite ini akan terdiri dari warga Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional, dengan pengawasan dan supervisi oleh badan transisi internasional baru, “Dewan Perdamaian”, yang akan dipimpin dan diketuai oleh Presiden Donald J. Trump, dengan anggota dan kepala negara lain yang akan diumumkan, termasuk Mantan Perdana Menteri Tony Blair. Badan ini akan menetapkan kerangka kerja dan mengelola pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza hingga Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasinya, sebagaimana diuraikan dalam berbagai proposal, termasuk rencana perdamaian Presiden Trump pada tahun 2020 dan proposal Saudi-Prancis, dan dapat mengambil kembali kendali atas Gaza secara aman dan efektif. Badan ini akan menerapkan standar internasional terbaik untuk menciptakan pemerintahan modern dan efisien yang melayani rakyat Gaza dan kondusif untuk menarik investasi.

    10. Rencana pembangunan ekonomi Trump untuk membangun kembali dan memberi energi pada Gaza akan disusun dengan membentuk panel pakar yang telah membantu melahirkan beberapa kota modern yang berkembang pesat di Timur Tengah. Banyak proposal investasi yang bijaksana dan ide-ide pembangunan yang menarik telah disusun oleh kelompok-kelompok internasional yang berniat baik, dan akan dipertimbangkan untuk menyatukan kerangka kerja keamanan dan tata kelola guna menarik dan memfasilitasi investasi-investasi ini yang akan menciptakan lapangan kerja, peluang, dan harapan bagi Gaza di masa depan.

    11. Sebuah zona ekonomi khusus akan dibentuk dengan tarif dan tingkat akses yang diutamakan yang akan dinegosiasikan dengan negara-negara peserta.

    12. Tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza, dan mereka yang ingin pergi akan bebas melakukannya dan bebas untuk kembali. Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik.

    13. Hamas dan faksi-faksi lainnya sepakat untuk tidak memiliki peran apa pun dalam tata kelola Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun. Semua infrastruktur militer, teror, dan ofensif, termasuk terowongan dan fasilitas produksi senjata, akan dihancurkan dan tidak akan dibangun kembali. Akan ada proses demiliterisasi Gaza di bawah pengawasan pemantau independen, yang mencakup penempatan senjata secara permanen hingga tidak dapat digunakan lagi melalui proses dekomisioning yang disepakati, dan didukung oleh program pembelian kembali dan reintegrasi yang didanai internasional, yang semuanya telah diverifikasi oleh pemantau independen. Gaza Baru akan sepenuhnya dikomersialkan.

    14. Jaminan akan diberikan oleh mitra regional untuk memastikan bahwa Hamas, dan faksi-faksinya, mematuhi kewajiban mereka dan bahwa Gaza Baru tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya maupun rakyatnya.

    15. Amerika Serikat akan bekerja sama dengan mitra-mitra Arab dan internasional untuk mengembangkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara yang akan segera dikerahkan di Gaza. ISF akan melatih dan memberikan dukungan kepada pasukan polisi Palestina yang telah terverifikasi di Gaza, dan akan berkonsultasi dengan Yordania dan Mesir yang memiliki pengalaman luas di bidang ini. Pasukan ini akan menjadi solusi keamanan internal jangka panjang. ISF akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan, bersama dengan pasukan polisi Palestina yang baru dilatih. Sangat penting untuk mencegah amunisi memasuki Gaza dan memfasilitasi arus barang yang cepat dan aman untuk membangun kembali dan merevitalisasi Gaza. Mekanisme dekonfliksi akan disepakati oleh para pihak.

    16. Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza. Seiring ISF membangun kendali dan stabilitas, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menarik diri berdasarkan standar, tonggak sejarah, dan kerangka waktu terkait demiliterisasi yang akan disepakati antara IDF, ISF, para penjamin, dan Amerika Serikat, dengan tujuan menciptakan Gaza yang aman dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel, Mesir, atau warga negaranya. Praktisnya, IDF akan secara bertahap menyerahkan wilayah Gaza yang didudukinya kepada ISF sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat dengan otoritas transisi hingga mereka ditarik sepenuhnya dari Gaza, kecuali kehadiran perimeter keamanan yang akan tetap ada hingga Gaza benar-benar aman dari ancaman teror yang muncul kembali.

    17. Jika Hamas menunda atau menolak proposal ini, hal-hal di atas, termasuk peningkatan operasi bantuan, akan dilanjutkan di wilayah bebas teror yang diserahkan dari IDF kepada ISF.

    18. Sebuah proses dialog antaragama akan dibangun berdasarkan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi damai untuk mencoba mengubah pola pikir dan narasi warga Palestina dan Israel dengan menekankan manfaat yang dapat diperoleh dari perdamaian.

    19. Seiring dengan kemajuan pembangunan kembali Gaza dan ketika program reformasi Otoritas Palestina dijalankan dengan sungguh-sungguh, kondisi-kondisi mungkin akhirnya akan tercipta untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, yang kami akui sebagai aspirasi rakyat Palestina.

    20. Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi koeksistensi yang damai dan sejahtera.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/maa)

  • Hamas Tolak Rencana AS Siapkan Tony Blair Pimpin Pemerintahan Sementara Gaza

    Hamas Tolak Rencana AS Siapkan Tony Blair Pimpin Pemerintahan Sementara Gaza

    JAKARTA – Hamas menyebut mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai “sosok yang tidak diinginkan” dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

    Hal itu disampaikan anggota Biro Politik Hamas, Husam Badran, lewat aplikasi pesan Telegram, menanggapi laporan media Israel, Haaretz, yang menyebutkan Amerika Serikat tengah menyiapkan Blair untuk memimpin pemerintah sementara di Gaza.

    Badran menyebut keterkaitan Blair dengan rencana itu sebagai “pertanda buruk bagi rakyat Palestina.”

    Badran juga menggambarkan Blair sebagai sosok negatif yang layak diadili atas kejahatannya, khususnya dalam perang Irak (2003–2011), dan menyebut Blair sebagai “saudara iblis” yang selama ini tidak membawa kebaikan bagi Palestina dan dunia Arab.

    Menurut Badran, urusan Palestina, baik di Gaza maupun Tepi Barat, adalah “masalah internal yang harus diputuskan melalui konsensus nasional, bukan dipaksakan pihak asing.”

    “Rakyat Palestina mampu mengatur diri mereka sendiri; kami memiliki sumber daya dan keahlian untuk mengelola urusan kami sendiri serta hubungan kami dengan kawasan dan dunia,” kata dia dilansir ANTARA dari Anadolu, Senin, 29 September.

    Dia juga mengungkapkan sejak Desember 2023, Hamas sudah memutuskan secara internal untuk tidak terus memerintah Gaza sendirian, bahkan sebelum eskalasi konflik saat ini.

    Soal gencatan senjata, Badran menegaskan pihaknya belum menerima usulan resmi melalui mediator, melainkan hanya mendengar isu dari media, termasuk yang dikaitkan dengan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menambahkan, sering kali ide-ide dari AS dan Israel baru dikirimkan resmi setelah lama beredar.

    Hamas sebelumnya menyebut perundingan gencatan senjata terhenti sejak upaya pembunuhan oleh Israel terhadap para pemimpin Hamas di Doha, Qatar, pada 9 September, dan belum ada usulan baru sejak itu.

    Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pekan lalu, Trump mempresentasikan rencana 21 poin kepada pemimpin Arab dan Muslim untuk mengakhiri perang Israel di Gaza yang telah berlangsung dua tahun.

    Pada 18 Agustus, Hamas menyetujui usulan mediator soal gencatan senjata parsial dan pertukaran tawanan, tetapi Israel tidak memberikan respons. Padahal, rencana itu sesuai dengan inisiatif yang diajukan sebelumnya oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan disetujui oleh Tel Aviv.

  • Bukan Pertempuran, Senjata Barat Ini Bisa “Bunuh” Iran Pelan-Pelan

    Bukan Pertempuran, Senjata Barat Ini Bisa “Bunuh” Iran Pelan-Pelan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Iran saat ini mendapatkan tekanan baru. Hal ini disebabkan putaran sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang kembali berlaku sehubungan dengan proyek nuklir negara itu.

    Sanksi-sanksi tersebut secara otomatis diberlakukan kembali pada tengah malam hari Minggu setelah negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian nuklir Iran 2015. Mereka menggunakan mekanisme “snapback” dari perjanjian penting tersebut untuk mengaktifkannya kembali.

    Sanksi-sanksi tersebut mencakup embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan perjalanan, serta sanksi nuklir, rudal, dan perbankan yang diperkirakan akan berdampak pada semua sektor ekonomi Iran yang terkepung, karena sebagian besar dari lebih dari 90 juta penduduknya akan menanggung akibatnya dalam beberapa bulan mendatang.

    Sanksi-sanksi tersebut mengikat semua negara anggota dan akan ditegakkan dengan menggunakan langkah-langkah nonmiliter.

    Situasi regional Iran yang bergejolak membuat beberapa pihak khawatir akan adanya serangan militer lebih lanjut oleh Israel dan Amerika Serikat. Tel Aviv dan Washington sendiri sempat melancarkan serangan selama 12 hari di sejumlah lokasi dan fasilitas pengayaan nuklir Iran pada bulan Juni yang menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyebabkan kerugian miliaran dolar.

    Beberapa warga Iran khawatir Israel akan menggunakan sanksi tersebut sebagai dalih untuk menyerang lagi, karena Israel menggunakan resolusi yang dikeluarkan oleh badan pengawas nuklir global pada bulan Juni sebagai dalih untuk perang yang disambut baik oleh para pejabat Israel dan publik.

    “Situasinya sama sekali tidak terlihat stabil,” kata Rouzbeh, pria berusia 35 tahun yang bekerja di Grand Bazaar Teheran, menjual motor listrik yang diimpor dari China dan negara-negara lain. “Seperti beberapa tahun terakhir, ketika dolar menguat, barang-barang impor akan menjadi lebih mahal dan langka,” ujarnya kepada Al Jazeera.

    “Beberapa orang di sini menutup semua penjualan selama beberapa hari hingga harga stabil. Yang lain memanfaatkan situasi ini dan menaikkan harga. Ketika harga naik, penjualan turun karena daya beli masyarakat tidak meningkat.”

    Kaum garis keras di Teheran tampak senang dengan sanksi PBB yang diperbarui, kemungkinan karena hal itu berarti berakhirnya perjanjian nuklir yang mereka tentang dengan keras selama satu dekade karena dianggap sebagai “kerugian belaka”.

    Saeed Jalili, anggota ultrakonservatif Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan calon presiden yang telah lama gagal, mengunggah video pidatonya pekan lalu yang mengecam kesepakatan nuklir dan keterlibatannya dengan Barat.

    “Hari ini kita harus menetralisir tuntutan berlebihan musuh dan mencegah ancamannya lebih lanjut,” ujarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut caranya.

    Kehakiman Iran mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu bahwa mereka memantau aktivitas daring seputar berita snapback dan memperingatkan media bahwa mereka akan mengambil tindakan jika melakukan pelanggaran. Dikatakan bahwa sejumlah situs web dan kanal Telegram yang tidak disebutkan namanya telah dibuka kasusnya setelah mereka “mengganggu keamanan psikologis masyarakat” dengan menerbitkan “konten provokatif tentang kenaikan harga”.

    Mekanisme Snapback

    Proses snapback merupakan bagian dari kesepakatan nuklir, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang dibentuk untuk menghukum Iran jika mengingkari batasan ketat yang ditetapkan untuk menjamin kedamaian program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.

    Iran, China, dan Rusia berpendapat bahwa Barat telah menyalahgunakan mekanisme tersebut, yang akan berakhir pada 18 Oktober. Hal ini karena Presiden AS Donald Trump-lah yang menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018 dan memberlakukan sanksi sepihak sementara Iran tetap berkomitmen.

    Teheran mulai secara bertahap meninggalkan pembatasan hanya setahun setelah itu, tetapi tetap bersikeras bahwa mereka tidak akan pernah berusaha membuat bom.

    Setelah berbagai langkah saling balas selama bertahun-tahun, pengayaan uranium Iran mencapai 60%. Namun Negeri Persia itu tidak berusaha membuat bom, seperti yang diklaim oleh Israel dan AS sebagai dalih mereka atas serangan tersebut.

    Nasib uranium yang diperkaya tinggi dan kerusakan pasti pada fasilitas nuklir bawah tanahnya masih belum jelas sejak Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) ditolak aksesnya ke sebagian besar lokasi setelah perang.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Kembali Serang George Soros: Dia Ada di Setiap Cerita – Page 3

    Trump Kembali Serang George Soros: Dia Ada di Setiap Cerita – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Miliarder dan juga investor kawakan, George Soros, selama bertahun-tahun kerap jadi sasaran kritik kelompok kanan karena donasinya yang cenderung berhaluan kiri. Sosok pria berusaha 95 tahun ini kerap dicap sebagai dalang dan manipulator sayap kiri ekstrem.

    Sebagian besar teori konspirasi yang menyeret nama Soros juga menargetkan organisasinya,  Open Society Foundations, lembaga nirlaba yang ia dirikan puluhan tahun lalu dan kini dipimpin putranya, Alex Soros.

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, bahkan menuduh organisasi tersebut mendanai aksi protes yang berujung kerusuhan.

    Serangan terhadap Soros kembali mencuat di Gedung Putih, pekan lalu ketika Trump menyebut Soros sebagai “kandidat yang mungkin” untuk diselidiki.

    Komentar itu muncul hanya beberapa hari setelah ia memerintahkan Jaksa Agung, Pam Bondi, mencari tuntutan pidana terhadap mantan Direktur FBI, James Comey, Senator California, Adam Schiff, dan Jaksa Agung New York, Leticia James.

    “Kalau lihat Soros, dia ada di puncak semua cerita. Dia ada di setiap berita yang saya baca, jadi saya kira dia kandidat yang mungkin,” ujar Trump dikutip dari CNN, Senin (29/9/2025).

    Sebelumnya, pada Agustus, Trump juga sempat menyatakan George dan Alex Soros seharusnya dikenai dakwaan pemerasan ( racketeering ).

    “George Soros, dan putranya yang luar biasa Radikal Kiri, harus didakwa melanggar UU Pemerasan (RICO) karena mendukung protes kekerasan, dan banyak lagi, di seluruh Amerika Serikat,” tulis Trump di laman Truth Social.

    Departemen Kehakiman Trump merujuk laporan kelompok konservatif Capital Research Center berjudul  “Exclusive: Soros’ Open Society gave USD 80 million to pro-terror groups.”

    Menanggapi hal itu, Open Society Foundations menegaskan, “Kami dengan tegas mengutuk terorisme dan tidak mendanai terorisme. Kegiatan kami damai dan sah, serta penerima dana kami wajib mematuhi prinsip HAM dan hukum.”

    OSF menyebut tuduhan tersebut sebagai serangan bermotif politik terhadap masyarakat sipil.

  • Apple Mendadak Mau Setop Jualan di Negara Ini, Capek Diatur Pemerintah

    Apple Mendadak Mau Setop Jualan di Negara Ini, Capek Diatur Pemerintah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Apple akhirnya bersikap tegas melawan regulasi ‘Digital Markets Act’ (DMA) yang dicanangkan Komisi Eropa dan berlaku untuk perusahaan teknologi yang menjual produknya di kawasan Uni Eropa.

    Bahkan, Apple mengancam akan berheni menjual produk-produknya, termasuk iPhone, ke pasar Eropa yang mencakup 27 negara.

    Apple mengatakan DMA menurunkan pengalaman pengguna dalam menjajal produk-produk buatannya. Selain itu, ada risiko keamanan yang lebih besar bagi pengguna produk Apple jika DMA tetap dicanangkan.

    Sebagai informasi, DMA memberikan beberapa batasan kepada raksasa teknologi dalam menjalankan bisnis demi menghindari praktik monopoli. Salah satunya mewajibkan raksasa teknologi untuk membuka akses ke produk dan layanannya secara terbuka ke perusahaan lain.

    Selama ini, Apple dikenal sebagai perusahaan yang eksklusif dan tertutup dalam membangun ekosistem produk. Terbaru, Apple mengatakan pihaknya menunda peluncuran fitur-fitur seperti live translation di AirPods yang mirroring ke layar iPhone dan laptop.

    Pasalnya, DMA mengharuskan Apple untuk membuka fungsi serupa ke produk-produk non-Apple.

    “DMA menyebabkan banyak fitur yang peluncurannya tertunda di Uni Eropa. Pengalaman pengguna produk Apple di Uni Eropa akan tertinggal jauh,” kata Apple, dikutip dari The Guardian, Senin (29/9/2025).

    Lebih lanjut, Apple mengatakan Brussel telah menciptakan kompetisi yang tak adil, sebab DMA tak berlaku bagi Samsung yang notabene merupakan penyedia smartphone terbesar di Uni Eropa.

    Di antara beberapa syarat DMA, salah satunya mewajibkan Apple untuk membuka akses dukungan dari headphone pihak ketiga untuk terhubung ke iPhone. Apple menilai mekanisme ini akan menciptakan masalah privasi pengguna.

    Apple mengatakan DMA harus dihapus, atau setidaknya diganti dengan aturan yang lebih layak. Apple tak memperinci produk-produk apa saja yang diancam diblokir ke pasar Uni Eropa di masa mendatang.

    Namun, Apple Watch dikatakan menjadi salah satu produk yang tak akan lagi dirilis ke pasar Uni Eropa.

    Ini adalah perselisihan terbaru antara perusahaan yang berbasis di California dan Komisi Eropa. Awal tahun ini, Apple mengajukan banding atas denda €500 juta yang dijatuhkan oleh Uni Eropa karena diduga mencegah pengembang aplikasi mengarahkan pengguna ke penawaran yang lebih murah di luar toko aplikasi Apple.

    Pada Agustus 2025, Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara-negara yang tidak disebutkan namanya sebagai balasan terhadap aturan yang mengikat perusahaan teknologi AS.

    Menurut Apple, DMA tak menciptakan iklim persaingan sehat melalui inovasi. Sebaliknya, DMA dinilai menghancurkan eksistensi perusahaan-perusahaan yang sudah sukses demi kepentingan mereka sendiri, yakni untuk mengumpulkan lebih banyak data dari warga Uni Eropa, atau untuk mendapatkan teknologi Apple secara gratis.

    Apple menyebut aturan dalam undang-undang tersebut memengaruhi cara Apple memberikan akses kepada pengguna ke aplikasi.

    “Aplikasi pornografi bisa tersedia di iPhone dari marketplace lain, padahal aplikasi itu tidak pernah kami izinkan di App Store karena risiko yang ditimbulkannya, terutama bagi anak-anak,” Apple menuturkan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hati-hati Bagikan Selfie di Medsos Bisa Menyesal Seumur Hidup

    Hati-hati Bagikan Selfie di Medsos Bisa Menyesal Seumur Hidup

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Membagikan foto diri ke media sosial, misalnya dalam bentuk selfie, bisa berujung petaka. Pasalnya, teknologi kecerdasan buatan (AI) memungkinkan para penjahat siber dengan mudah memanipulasi foto biasa menjadi potret berunsur pornografi.

    Sudah banyak yang menjadi korban, baik dari kalangan selebritas hingga masyarakat biasa. Misalnya saja yang menimpa sekelompok perempuan di area Minneapolis.

    Para korban mengaku seorang teman pria menggunakan foto-foto mereka yang diunggah ke Facebook untuk menciptakan gambar dan video seksual, dengan bantuan situs AI bernama ‘DeepSwap’.

    Pelaku tersebut secara diam-diam menciptakan deepfake teman-teman perempuannya. Ada lebih dari 80 perempuan di area Twin Cities yang menjadi korban.

    Penemuan fakta ini menimbulkan trauma emosional dan memicu para korban mencari pertolongan ke senator negara bagian.

    Berdasarkan laporan investigasi CNBC International, ada banyak aplikasi dan situs AI yang beredar untuk memudahkan pembuatan gambar berunsur pornografi tanpa sepengetahuan korban.

    Para pakar mengatakan layanan-layanan tersebut menjamur di internet dan banyak yang dipromosikan lewat iklan Facebook. Bahkan, banyak aplikasi yang bisa di-download melalui toko aplikasi resmi Apple dan Google.

    Hanya bermodalkan pencarian sederhana di mesin pencari, situs-situs semacam itu mudah ditemukan dan dimanfaatkan.

    “Ini adalah realita teknologi [AI] saat ini. Artinya, semua orang bisa dijadikan korban,” kata Haley McNamara, Senior VP untuk strategi program dan inisiatif di Pusat Eksploitasi Seksual Nasional, dikutip dari CNBC International, Senin (29/9/2025).

    Berikut 5 fakta temuan CNBC International terkait fenomena penciptaan konten seksual tanpa sepengetahuan korban melalui teknologi AI:

    Minim Penindakan Hukum

    Hukum yang mengatur terkait penyalahgunaan AI masih sangat terbatas. Apalagi, pembuatan deepfake pornografi yang kerap memakan korban di bawah umur itu umumnya tidak didistribusikan secara publik.

    Artinya, sang pelaku hanya menyimpannya untuk kebutuhan pribadi sehingga tak bisa disebut sebagai kejahatan.

    “Pelaku tidak melanggar hukum dan fakta ini yang menjadi masalah,” kata Molly Kelley, salah satu korban di Minnesota yang merupakan mahasiswi jurusan hukum.

    Kini, Kelley dan korban lainnya memperjuangkan aturan lokal di negara bagian mereka. Mereka meminta Senator Erin Maye Quade dari Demokrat untuk memblokir layanan-layanan penciptaan konten pornografi berbasis AI (nudify) di Minnesota.

    Jika hukum disahkan, bisa jadi entitas yang memungkinkan penciptaan deepfake tak senonoh dihukum dan dikenai denda.

    Dampak Besar ke Korban

    Jessica Guistolise yang juga merupakan korban di Minnesota, mengaku terus-terusan mengalami kepanikan dan kegelisahan sejak insiden ini terungkap tahun lalu.

    Terkadang, suara jepretan kamera bisa membuatnya sesak napas dan gemetar. Matanya mengeluarkan air mata yang banyak.

    Mary Anne Franks, profesor di George Washington University Law School, membandingkan pengalaman yang dirasakan korban dengan ‘revenge porn’, yakni ketika pria membagikan potret intim perempuan yang pernah menjadi kekasihnya.

    “Ini membuat korban merasa tak memiliki tubuh mereka, bahwa mereka tak akan bisa mengambil kembali identitas mereka,” kata Franks yang juga merupakan presiden Cyber Civil Rights Initiative, sebuah organisasi non-profit yang bergerak untuk melawan diskriminasi dan pelecehan seksual.

    AI Memudahkan Penjahat

    Kurang dari satu dekade lalu, hanya pakar AI yang bisa membuat deepfake eksplisit. Namun, kemunculan layanan nudify yang beranak-pinak membuat penciptaan konten pornografi sangat mudah.

    Semua orang bisa melakukannya. Para peneliti mengatakan model-model AI di pasaran menciptakan gelombang layanan nudify. Biasanya, model-model ini digabungkan di dalam aplikasi yang mudah digunakan, sehingga orang-orang tanpa keterampilan teknis bisa menciptakan konten semau mereka.

    “Aplikasi-aplikasi [nudify] mencitrakan diri mereka sebagai aplikasi yang ‘playful’ dan tujuan utamanya bukan untuk pornografi. Ini adalah hal lain yang perlu ditindak,” kata Alexios Mantzarlis, pakar keamanan AI di Cornell Tech.

    DeepSwap Sulit Ditemukan

    Situs yang digunakan untuk membuat konten tersebut bernama DeepSwap, dan tidak banyak informasi tentangnya di internet.

    Dalam siaran pers yang diterbitkan pada Juli 2025, DeepSwap menggunakan tanggal Hong Kong dan menyertakan kutipan dari Penyne Wu, yang diidentifikasi dalam siaran pers tersebut sebagai CEO dan salah satu pendiri. Kontak media dalam siaran pers tersebut adalah Shawn Banks, yang terdaftar sebagai manajer pemasaran.

    CNBC tidak dapat menemukan informasi tentang Wu secara online, dan telah mengirimkan beberapa email ke alamat yang diberikan untuk Banks, tetapi tidak mendapat tanggapan.

    Situs web DeepSwap saat ini mencantumkan “MINDSPARK AI LIMITED” sebagai nama perusahaannya, memberikan alamat di Dublin, dan menyatakan bahwa ketentuan layanannya “diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Irlandia.”

    Namun, pada Juli lalu, halaman DeepSwap yang sama tidak menyebutkan Mindspark, dan referensi ke Irlandia, justru menyebutkan Hong Kong.

    Petaka Donald Trump

    RUU Maye Quade yang masih dalam pembahasan, akan mendenda perusahaan teknologi yang menawarkan layanan nudify sebesar US$500.000 untuk setiap deepfake eksplisit nonkonsensual yang mereka hasilkan di negara bagian Minnesota.

    Namun, beberapa pakar khawatir bahwa rencana pemerintahan Trump untuk memperkuat sektor AI akan melemahkan upaya negara bagian untuk mengesahkan RUU tersebut.

    Pada akhir Juli lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif sebagai bagian dari AI Action Plan Gedung Putih, yang menggarisbawahi pengembangan AI sebagai keharusan keamanan nasional.

    Kelley berharap setiap dorongan federal untuk AI tidak membahayakan upaya para perempuan Minnesota.

    “Saya khawatir kita akan terus tertinggal dan dikorbankan demi persaingan geopolitik untuk AI yang canggih,” kata Kelley.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]