Tag: Donald Trump

  • India Cermati Kedekatan Baru Trump dan Pakistan

    India Cermati Kedekatan Baru Trump dan Pakistan

    Jakarta

    Barangkali tak ada isyarat diplomatik yang lebih jelas ketimbang sebuah undangan ke Gedung Putih.

    Pekan lalu, dua tokoh utama Pakistan, Perdana Menteri Shahbaz Sharif dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Asim Munir, datang ke Washington untuk bertemu Presiden Donald Trump. Mereka membicarakan sejumlah agenda, terutama soal ekonomi dan keamanan.

    Gedung Putih membagikan foto-foto dari pertemuan di Oval Office, yang memperlihatkan Munir menyerahkan sekotak logam tanah jarang kepada Trump. Ini merupakan kunjungan kedua sang jendral ke Amerika Serikat tahun ini.

    Trump, dengan caranya yang khas, ikut mengamankan restu Islamabad atas rencananya menyulap damai di Jalur Gaza, sebagai satu-satunya adidaya nuklir di dunia muslim.

    Sharif sebaliknya membawa pulang janji kelonggaran tarif dan janji investasi AS di sektor energi, pertambangan dan pertanian, ke negeri yang sedang didekap krisis ekonomi itu.

    Yang mencolok adalah seloroh yang dilontarkan Trump, bahwa Pakistan punya cadangan minyak yang berukuran “masif.” Saat mengumumkan kesepakatan pada Juli lalu, dia bahkan mengatakan India mungkin “suatu hari nanti akan membeli minyak Pakistan”.

    Banjir pujian bagi sang ‘juru damai’

    Dalam kunjungannya, Sharif menyebut Trump sebagai “tokoh perdamaian”, dan memuji peran sang presiden dalam memfasilitasi gencatan senjata antara India dan Pakistan usai konflik singkat pada Mei lalu, yang dipicu oleh serangan militan terhadap wisatawan di wilayah Kashmir India. Munir bahkan mengatakan bahwa Trump layak menerima Nobel Perdamaian.

    Kebangkitan pamor Pakistan di Gedung Putih terlihat kontras dengan hubungan AS dan India yang mendingin. Padahal, kedua negara sempat dibayangkan akan semakin dekat di masa jabatan kedua Trump, melalui hubungan pribadinya dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

    Secara geopolitik, AS dan India selama bertahun-tahun membangun hubungan strategis, terutama dalam menghadapi Cina, sembari menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan.

    Tapi dalam lanskap global yang digambar ulang usai invasi Rusia ke Ukraina, India malah dikenai tarif 50 persen oleh AS, antara lain akibat keteguhannya membeli minyak dari Moskow.

    Strategi jangka panjang India

    Di India, kedekatan baru antara AS dan Pakistan memicu kekhawatiran terhadap loyalitas Washington sebagai mitra strategis.

    Harsh Pant, Kepala Program Studi Strategis di lembaga pemikir Observer Research Foundation (ORF) di New Delhi, mengatakan kepada DW bahwa Pakistan sebagai episentrum strategi AS, bisa menjadi titik balik dalam kebijakan India di kawasan.

    “Jika India meragukan komitmen jangka panjang Washington, hal itu akan mengubah secara fundamental bagaimana India merespons tantangan di kawasan Indo-Pasifik,” ujar Pant, yang juga profesor hubungan internasional di King’s College London.

    “Perkembangan itu tidak hanya akan merombak pendekatan India terhadap kawasan, tetapi juga berdampak pada strategi Indo-Pasifik AS secara keseluruhan, kemitraan Quad, serta berbagai upaya kolaboratif antara India dan AS untuk menyeimbangkan pengaruh China yang terus meningkat,” tambah Pant, merujuk pada forum kerja sama empat kekuatan Indo-Pasifik: India, AS, Australia, dan Jepang, yang digadang-gadang Washington sebagai penyeimbang pengaruh Beijing di kawasan.

    Gurita diplomasi Pakistan

    Potret geopolitik kawasan semakin rumit, karena Pakistan tak hanya bermain di satu meja. Islamabad belum lama ini juga menandatangani pakta pertahanan dengan Arab Saudi—sekutu lama Amerika di Timur Tengah. Pakta tersebut memuat klausul pertahanan bersama, bahwa “setiap agresi terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya”.

    Bagi India, kenyataan bahwa musuh bebuyutannya menjalin aliansi dengan kekuatan utama di Timur Tengah menjadi perhatian strategis. Namun begitu, Ajay Bisaria, mantan Duta Besar India untuk Pakistan, mengatakan kepada DW bahwa New Delhi belum merasa terancam.

    “Mengingat kondisi ekonomi Pakistan yang sulit, mereka terpaksa menyesuaikan kebijakan luar negerinya agar tetap relevan bagi tiga donor utama: AS, Cina, dan Arab Saudi,” kata mantan dubes itu.

    Menurutnya, India paham Pakistan sedang berusaha memetik keuntungan ekonomi dari posisinya “dengan memanfaatkan dinamika geopolitik yang berubah dan membangun hubungan transaksional. India melihat manuver Pakistan sebagai upaya bertahan agar tetap relevan secara global,” ujar mantan dubes itu.

    Bisaria menambahkan, para pemimpin India yakin kedekatan AS–Pakistan punya masa kadaluwarsa.

    “India waspada terhadap manuver ini, tapi tidak terlalu khawatir mengingat rapuhnya upaya Pakistan menyeimbangkan ragam kepentingan, dan fakta bahwa hubungan AS–Pakistan akan mengecewakan dalam jangka panjang,” lanjutnya.

    Trump yang transaksional

    Meera Shankar, mantan Duta Besar India untuk AS, mengatakan kepada DW, Trump memandang India dan Pakistan dari lensa yang bersifat transaksional dan berfokus pada keuntungan ekonomi.

    Kedua negara, menurut Shankar, “dipandang melalui sudut padang persaingan ekonomi, bukan sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Ekonomi India sebenarnya bukan pesaing AS, melainkan bersifat melengkapi, yang membantu meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan AS,” kata Shankar.

    Diplomat itu memperingatkan, Pakistan telah belajar memanfaatkan prioritas-prioritas AS dengan menawarkan konsesi kecil secara bertahap, agar tetap dipandang berguna. Namun dia pun mencatat, relasi ini bukan kemitraan sejati, bukan hubungan yang dibangun atas kepercayaan.

    “Hubungan AS–Pakistan kini dibentuk oleh apa yang bisa ditawarkan Pakistan—seperti kerja sama kontra-terorisme secara transaksional—dan bukan oleh kemitraan yang berlandaskan kepercayaan atau nilai jangka panjang,” ujarnya.

    Pasang surut hubungan AS–Pakistan

    Amitabh Mattoo, Dekan Fakultas Studi Internasional Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi mengatakan, pasang-surut relasi Washington dan Islamabad adalah fenomena yang berulang.

    “Fenomena ini adalah ciri khas geopolitik Asia Selatan sejak era Perang Dingin. Setiap kali AS kembali mendekati Pakistan, hal itu lebih karena alasan yang bersifat instrumental,” kata Mattoo kepada DW.

    Mulai dari “Perang Dingin melawan Uni Soviet, kemudian ‘perang melawan teror’, dan kini, mungkin, kebutuhan akan akses logistik serta pengaruh taktis di kawasan Asia Barat dan Asia Tengah yang bergejolak,” tambahnya.

    Menurut Mattoo, Washington kini lebih sadar tentang sikap ganda Pakistan dalam misi kontra-terorisme dan tetap berkomitmen pada India sebagai mitra strategis, terutama di kawasan Indo-Pasifik.

    “Dalam konteks ini, pendekatan Washington terhadap Islamabad bukan berarti meninggalkan New Delhi, melainkan bagian dari strategi ‘hedging’ di kawasan yang tidak stabil—meski pemerintahan Trump semakin sulit ditebak,” pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Netanyahu Tegaskan Pasukan Israel Akan Tetap Berada di Sebagian Gaza

    Netanyahu Tegaskan Pasukan Israel Akan Tetap Berada di Sebagian Gaza

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukan militer Israel akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza, setelah dirinya menyatakan dukungan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dukungan terhadap usulan Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza itu, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), disampaikan Netanyahu dalam pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, pada Senin (29/9) waktu setempat.

    “Kita akan membebaskan semua sandera kita, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza,” kata Netanyahu dalam pernyataan video yang dirilis via saluran Telegram miliknya pada Selasa (30/9) dini hari, atau setelah pertemuan dengan Trump.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump, terdiri atas 20 poin, mencakup gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan senjata disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” yang dipimpin oleh Trump, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    Rencana perdamaian Trump itu juga akan mengeluarkan Hamas dari peran-peran dalam pemerintahan di masa mendatang. Namun, kepada anggota-anggota Hamas yang bersedia untuk sepenuhnya melucuti senjata dan “hidup berdampingan secara damai” di Jalur Gaza, akan mendapatkan amnesti.

    Netanyahu, dalam pernyataan yang disampaikan di samping Trump, mengatakan dirinya mendukung rencana perdamaian tersebut.

    “Saya mendukung rencana Anda untuk mengakhiri perang di Gaza, yang mencapai tujuan-tujuan perang kami,” kata Netanyahu sembari berdiri di samping Trump, seperti dilansir Reuters.

    “Rencana itu akan membawa kembali semua sandera kami ke Israel, membongkar kemampuan militer Hamas, mengakhiri kekuasaan politiknya, dan memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ucapnya.

    Trump berterima kasih kepada Netanyahu “atas persetujuannya terhadap rencana tersebut dan atas kepercayaannya bahwa jika kita bekerja sama, kita dapat mengakhiri kematian dan kehancuran yang telah kita saksikan selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan berabad-abad”.

    Tanggapan resmi dari Hamas sejauh ini belum diketahui secara jelas. Absennya Hamas dalam negosiasi dan penolakan berulang kali untuk melucuti senjata menimbulkan keraguan tentang kelayakan rencana tersebut.

    Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa kelompoknya akan memberikan tanggapan setelah meninjau rencana perdamaian itu “dengan itikad baik”, setelah Qatar dan Mesir membagikan dokumen usulan Trump tersebut kepada mereka.

    Tonton juga Video: Netanyahu: Saya Dukung Rencana untuk Akhiri Perang di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ratusan Petinggi Militer AS Gelar Pertemuan Langka, Trump Akan Pidato

    Ratusan Petinggi Militer AS Gelar Pertemuan Langka, Trump Akan Pidato

    Washington DC

    Ratusan petinggi dan perwira senior militer Amerika Serikat (AS) dari seluruh dunia akan melakukan pertemuan langka di sebuah pangkalan militer yang terletak di dekat Washington DC pada Selasa (30/9) waktu setempat. Presiden Donald Trump akan hadir dan berpidato dalam pertemuan tersebut.

    Sejauh ini, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), belum ada alasan resmi yang disampaikan Pentagon atau pemerintahan Trump untuk pertemuan sangat tidak biasa yang dijadwalkan digelar di pangkalan militer Quantico, negara bagian Virginia tersebut.

    Pertemuan ini digelar di tengah kontroversi yang dihadapi militer AS, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Trump memerintahkan pengerahan pasukan di dua kota yang dikuasai Partai Demokrat dan memerintahkan serangan mematikan terhadap kapal-kapal kecil yang diduga mengangkut narkoba di Karibia.

    Trump, yang memerintahkan “pembersihan” langka para perwira senior AS setelah menjabat untuk periode kedua pada Januari lalu, juga telah memerintahkan serangan terhadap situs nuklir Iran dan pemberontak Houthi yang didukung Teheran.

    Panduan pers harian Gedung Putih menyebutkan bahwa Trump akan menyampaikan “pidato kepada Departemen Perang” pada pukul 09.00 waktu setempat. Departemen Perang merujuk pada nama baru yang diberikan Trump untuk Departemen Pertahanan AS, atau Pentagon.

    Saat ditanya soal pertemuan itu pekan lalu, Trump melontarkan pujian. “Saya menyukainya. Maksud saya, saya pikir ini hebat,” ucapnya saat berbicara kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih.

    “Biarkan dia bersikap ramah kepada para jenderal dan laksamana dari seluruh dunia,” kata Trump, merujuk pada Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang menyelenggarakan pertemuan langka tersebut.

    Di tengah spekulasi tentang alasan mengumpulkan semua petinggi militer AS di satu tempat, Wakil Presiden AS JD Vance bersikeras mengatakan hal tersebut “sebenarnya tidak aneh sama sekali”.

    “Yang aneh justru kalian telah menjadikannya berita berita,” ucapnya kepada wartawan.

    Pentagon belum memberikan penjelasan publik mengenai pertemuan tersebut, dengan juru bicara Pentagon Sean Parnell hanya mengatakan bahwa Hegseth “akan berbicara kepada para pemimpin militer senior awal pekan depan”.

    Kabarnya, acara langka itu akan mempertemukan para perwira militer di posisi komando dengan pangkat bintang satu ke atas — yang berarti menarik sejumlah besar personel di posisi kunci dari tugas mereka di seluruh dunia.

    Namun, kurangnya kejelasan mengenai tujuan pertemuan tersebut telah memicu spekulasi bahwa pengumuman besar akan disampaikan.

    Lihat juga Video: Suasana Panik saat Iran Serang Pangkalan Militer AS di Qatar

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Respons Hamas-Israel soal Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Respons Hamas-Israel soal Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Jakarta

    Janji terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk segera mengakhiri perang di Gaza tampaknya disambut skeptis oleh sebagian besar pengamat. Penilaian tersebut tak lepas dari klaim palsu Trump baru-baru ini yang mengatakan bahwa dia telah mengakhiri tujuh perang.

    “Kita punya peluang nyata untuk mencapai KEJAYAAN DI TIMUR TENGAH. SEMUA PIHAK SIAP UNTUK SESUATU YANG ISTIMEWA, UNTUK PERTAMA KALINYA. KITA AKAN WUJUDKAN!!!” tulis Donald Trump di platform Truth Social-nya, Minggu (28/09).

    Trump merujuk pada rencana 21 poin miliknya, yang rinciannya mulai terungkap akhir pekan lalu, menjelang pertemuannya di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin (29/09), pertemuan keempat mereka tahun ini.

    Namun, apa sebenarnya yang tercantum dalam rencana tersebut?

    Menuju pembentukan negara Palestina

    Yang paling penting, rencana ini membuka jalan menuju pembentukan negara Palestina, sesuatu yang secara konsisten dan tegas ditentang oleh Israel, serta peta jalan masa depan untuk Gaza. Rencana tersebut juga menuntut pembebasan 20 sandera yang masih hidup di Gaza dan sejumlah sandera yang telah meninggal untuk ditukar dengan pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan di Israel. Hal ini harus dilakukan dalam 48 jam setelah kesepakatan dicapai.

    “Setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan setelahserangan 7 Oktober. Untuk setiap sandera Israel yang jasadnya dikembalikan, Israel akan menyerahkan jasad 15 warga Gaza yang telah meninggal,” demikian laporan dari The Washington Post.

    Rencana ini juga menuntut penggulingan Hamas, yang diakui sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab, serta komitmen dari Hamas untuk melucuti senjata.

    Poin lainnya mencakup rencana ekonomi untuk pertumbuhan Gaza, jaminan keamanan untuk Gaza yang dijaga oleh AS dan negara-negara kawasan, kesempatan bagi warga yang telah meninggalkan Gaza untuk kembali, tanpa ada pemaksaan bagi siapa pun yang masih tinggal di sana untuk pergi.

    Gaza nantinya akan dikelola oleh pemerintahan transisi. Mantan anggota Hamas bisa memilih untuk tetap tinggal dan ikut serta dalam rencana baru ini, atau diberi jalan aman untuk pindah ke negara lain yang tidak disebutkan.

    Selain itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus segera menghentikan semua operasinya setelah kesepakatan dan menyerahkan wilayah yang telah direbut. Israel juga harus berjanji tidak akan menduduki atau mencaplok wilayah Gaza. Komisi Penyelidikan di bawah Dewan HAM PBB (UNHRC) baru-baru ini menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina.

    Rencana ini juga mencakup jaminan bahwa bantuan dari lembaga internasional bisa masuk ke Gaza tanpa hambatan dari kedua pihak, meskipun tidak disebutkan soal Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung oleh Israel dan AS.

    Asal-usul rencana 21 poin Trump

    Pada Senin (23/09), utusan AS Steve Witkoff mengatakan bahwa Donald Trump mengajukan rencana tersebut dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin dari negara-negara Arab dan Islam, yaitu Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania di PBB. Saat itu Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak diizinkan menghadiri Sidang Umum PBB, tempat pertemuan sela itu berlangsung, setelah pemerintah AS menolak memberinya visa.

    Dalam sebuah pernyataan bersama, negara-negara yang terlibat dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa mereka “menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama dengan Presiden Trump dan menekankan pentingnya kepemimpinannya untuk mengakhiri perang.”

    Rencana itu kabarnya juga mendapat dukungan dari Tony Blair Institute for Global Change yang dipimpin mantan perdana menteri Inggris tersebut. Beberapa laporan menyebut Blair akan memimpin Gaza International Transitional Authority (GITA) berdasarkan rencana ini. Namun, Blair dinilai tidak populer di Timur Tengah karena dukungannya terhadap invasi AS ke Irak tahun 2003. GITA bisa memegang kendali selama beberapa tahun hingga Otoritas Palestina dinilai memenuhi syarat yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.

    Rencana ini muncul di tengah meningkatnya jumlah negara Barat, seperti Inggris, Prancis, dan Kanada, yang mengakui negara Palestina. Namun, Netanyahu menyebut keputusan itu sebagai “tindakan tercela.”

    Respons Hamas dan Israel

    Sementara Trump sangat percaya diri dengan rencananya, Netanyahu jauh lebih berhati-hati, meski tidak menolaknya. “Kami sedang mengerjakannya,” katanya kepada Fox News, Minggu (28/09). “Ini belum final, tapi kami sedang bekerja sama dengan tim Presiden Trump saat ini.”

    Pada Jumat (26/09), kepada kantor berita Reuters, seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Hamas belum pernah menerima pemaparan soal rencana tersebut.

    Kelompok itu kemudian merilis pernyataan pada hari Minggu (28/09) mengatakan “Hamas siap untuk mempertimbangkan secara positif dan bertanggung jawab setiap proposal yang datang dari para mediator, asalkan proposal itu melindungi hak-hak nasional rakyat Palestina.”

    Sementara itu, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, menguraikan kesulitan yang akan dihadapi Netanyahu, meski dia mendukung rencana tersebut. Hal itu disampaikannya lewat akun X, Senin (29/09).

    Dia menulis bahwa keamanan Israel bergantung pada “tindakan, kendali kami atas wilayah, dan penegakan tanpa kompromi yang hanya bergantung pada (militer Israel) dan aparat pertahanan kami.” Bezalel juga menolak segala bentuk keterlibatan Otoritas Palestina, yang pernah memerintah Gaza hingga Hamas mengambil alih pada 2007.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad dan Muhammad Hanafi

    Editor: Hani Anggraini

    Lihat juga Video: Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza

    (ita/ita)

  • AS Deportasi 120 Warga Iran Usai Pembicaraan Berbulan-bulan

    AS Deportasi 120 Warga Iran Usai Pembicaraan Berbulan-bulan

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mendeportasi sekitar 120 warga negara Iran kembali ke negaranya pekan ini. Deportasi itu sebagai bagian dari kesepakatan yang tercapai antara Washington dan Teheran, setelah melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan.

    “120 orang akan dideportasi dan diterbangkan pulang dalam beberapa hari ke depan,” ujar pejabat urusan konsuler Kementerian Luar Negeri Iran, Hossein Noushabadi kepada kantor berita Iran, Tasnim, dilansir kantor berita AFP, Selasa (30/9/2025).

    Deportasi warga Iran itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (30/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, New York Times (NYT), dalam laporannya yang mengutip dua pejabat senior Iran, yang enggan disebut namanya, namun terlibat dalam negosiasi dan seorang pejabat AS yang mengetahui kesepakatan tersebut.

    Menurut laporan NYT, sebuah pesawat yang di-charter oleh AS telah lepas landas dari Louisiana pada Senin (29/9) waktu setempat, dan dijadwalkan tiba di Iran melalui Qatar pada Selasa (30/9) waktu setempat.

    Laporan NYT menyebut deportasi massal tersebut — merupakan contoh kerja sama yang tidak umum antara kedua negara — terjadi setelah perundingan selama berbulan-bulan antara Washington dan Teheran. Isi kesepakatan antara AS dan Iran terkait deportasi itu belum diketahui secara jelas.

    Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan atas laporan NYT tersebut.

    Deportasi massal warga Iran ke negara asalnya ini dilakukan saat Presiden Donald Trump menggencarkan kebijakannya untuk mendeportasi sejumlah besar orang yang tinggal di AS tanpa status legal.

    Trump menilai kebijakan semacam itu diperlukan setelah apa yang dia gambarkan sebagai tingginya perlintasan perbatasan ilegal di bawah pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden.

    Namun, pemerintahan Trump kesulitan meningkatkan jumlah deportasi, meskipun telah menciptakan jalur baru untuk mengirim para migran ke negara-negara selain negara asal mereka.

    Identitas warga Iran yang dideportasi dan alasan mereka mencoba pindah ke AS, menurut laporan NYT, belum diketahui jelas. Namun menurut pejabat Iran yang berbicara kepada NYT dalam laporannya, warga-warga Iran yang dideportasi itu telah lama ditahan di AS atau permohonan suakanya ditolak.

    Mereka yang dideportasi itu terdiri atas pria dan wanita, dengan beberapa merupakan pasangan.

    Disebutkan juga oleh NYT dalam laporannya bahwa beberapa warga Iran itu mengajukan diri secara sukarela untuk pergi setelah berbulan-bulan mendekam dalam tahanan AS, sementara yang lainnya belum menjalani sidang di hadapan hakim.

    Lihat juga Video: Mahasiswa Harvard Asal Palestina Resah soal Rencana Deportasi Trump

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/nvc)

  • Video: Netanyahu Setuju Akhiri Perang Tapi Beri Ancaman Ini ke Hamas

    Video: Netanyahu Setuju Akhiri Perang Tapi Beri Ancaman Ini ke Hamas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setuju untuk mendukung proposal perdamaian Gaza yang disponsori Amerika untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir dua tahun di sana.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung 20 poin rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina. Namun Netanyahu mengancam akan menghabisi Hamas jika menolak rencana tersebut.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 30/09/2025) berikut ini.

  • Erdogan Puji Kepemimpinan Trump untuk Setop Perang Gaza

    Erdogan Puji Kepemimpinan Trump untuk Setop Perang Gaza

    Jakarta

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memuji “upaya dan kepemimpinan” Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hal ini disampaikannya setelah Trump mendapatkan dukungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk proposal perdamaian yang disponsori AS.

    Setelah perundingan antara Trump dan Netanyahu di Washington, Gedung Putih merilis rencana 20 poin yang mencakup gencatan senjata segera, pertukaran sandera yang ditawan Hamas dengan para tahanan Palestina yang ditahan Israel, penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, perlucutan senjata Hamas, dan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh badan internasional.

    Tidak jelas apakah Hamas akan menerima kesepakatan tersebut.

    “Saya memuji upaya dan kepemimpinan Presiden AS Donald Trump yang bertujuan untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza dan mencapai gencatan senjata,” kata Erdogan yang pekan lalu bertemu Trump di Gedung Putih untuk pertama kalinya dalam enam tahun.

    Turki akan terus berkontribusi pada proses tersebut “dengan tujuan membangun perdamaian yang adil dan abadi yang dapat diterima oleh semua pihak,” tulis Erdogan di media sosial X, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Selasa (30/9/2025).

    Turki telah menjadi salah satu kritikus paling vokal atas serangan Israel selama dua tahun di Gaza, yang disebutnya sebagai “genosida.” Turki telah menghentikan semua perdagangan dengan Israel, mendesak tindakan internasional terhadap Netanyahu dan pemerintahannya, dan berulang kali menyerukan solusi dua negara.

    Sebuah sumber Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan pada Senin malam waktu setempat, bahwa Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan telah membahas rencana perdamaian Trump untuk Gaza dengan rekan-rekannya dari Arab Saudi, Qatar, dan Yordania melalui panggilan telepon.

    Tonton juga video “Bertemu Erdogan di Gedung Putih, Trump Sindir Pemilu Curang” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • YouTube Bayar Rp 400 Miliar untuk Berdamai dengan Donald Trump

    YouTube Bayar Rp 400 Miliar untuk Berdamai dengan Donald Trump

    Jakarta

    YouTube sepakat membayar USD 24,5 juta (sekitar Rp 400 miliar) untuk menyelesaikan gugatan dari Donald Trump terkait pemblokiran akunnya pada 2021. Akun Trump baru dipulihkan pada 2023, dan selama dua tahun ia tak bisa mengunggah konten baru di platform tersebut.

    Dari total nilai penyelesaian, USD 22 juta disebut akan diberikan kepada Trust for the National Mall. Berdasarkan dokumen yang diajukan ke pengadilan, organisasi itu dikaitkan dengan rencana pembangunan ballroom senilai USD 200 juta di kompleks Gedung Putih.

    Langkah ini dianggap tidak lazim, namun pola serupa pernah terjadi sebelumnya. Pada Januari lalu, Meta membayar USD 25 juta untuk menyelesaikan gugatan Trump atas kasus serupa. Kala itu, USD 22 jutanya dialokasikan untuk dana pembangunan perpustakaan kepresidenan Trump di Miami. X (saat itu masih Twitter) juga telah lebih dulu menyelesaikan gugatan yang diajukan pada Juli 2021.

    YouTube menegaskan bahwa mereka tidak mengakui adanya pelanggaran dalam kasus ini, dan pembayaran dilakukan semata untuk menutup perkara. Platform milik Google itu juga menyebut tidak akan mengubah kebijakan atau produk apa pun setelah penyelesaian gugatan.

    Trump menuding YouTube, Meta, dan X telah membungkam suara konservatif melalui suspensi dan pembatasan akses. Ketiga gugatan itu dia ajukan secara bersamaan pada pertengahan 2021, demikian dikutip detikINET dari Phone Arena, Selasa (30/9/2025).

    Isu platform digital menyensor kelompok konservatif bukan hal baru dan terus menimbulkan perdebatan di Amerika Serikat. Baru-baru ini, CEO Telegram Pavel Durov juga mengklaim bahwa otoritas Prancis menawarkan keringanan jika ia bersedia membatasi konten konservatif di platformnya — tuduhan yang langsung dibantah pemerintah Prancis.

    YouTube hingga kini tetap menjadi salah satu pemain terbesar dalam ekosistem media sosial global, dan penyelesaian ini menandai akhir dari rangkaian gugatan Trump terhadap tiga raksasa teknologi tersebut.

    (asj/asj)

  • AS Bisa Kirim Rudal Tomahawk ke Ukraina, Rusia Ingatkan Ini!

    AS Bisa Kirim Rudal Tomahawk ke Ukraina, Rusia Ingatkan Ini!

    Moskow

    Pemerintah Rusia memberikan respons keras untuk kemungkinan Amerika Serikat (AS) mengirimkan pasokan rudal jarak jauh Tomahawk ke Ukraina, yang akan memampukan Kyiv untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia.

    Jika pengiriman semacam itu dilakukan AS, seperti dilansir Reuters, Selasa (30/9/2025), Moskow memperingatkan soal eskalasi tajam yang mungkin terjadi dalam konflik yang berkecamuk selama 3,5 tahun terakhir.

    Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan pada Minggu (28/9) bahwa Washington sedang mempertimbangkan permintaan Ukraina untuk mendapatkan pasokan rudal Tomahawk. Presiden AS Donald Trump belum mengambil keputusan akhir, dan Trump berhati-hati untuk tidak memicu eskalasi perang Ukraina menjadi konfrontasi langsung dengan Rusia.

    Namun demikian, fakta bahwa Trump sekarang mempertimbangkan langkah semacam itu menunjukkan seberapa besar frustrasi yang dirasakannya terhadap penolakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyetujui gencatan senjata.

    Bagi Kremlin, risiko eskalasi keterlibatan AS sudah jelas jika rudal jarak jauh semacam itu ditembakkan lebih jauh ke dalam wilayah Rusia. Dalam pernyataannya, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia sedang melakukan “analisis mendalam” terhadap berbagai skenario.

    “Pertanyaannya… adalah: siapa yang dapat meluncurkan rudal-rudal ini…? Apakah hanya Ukraina yang dapat meluncurkannya, atau apakah tentara-tentara Amerika harus melakukannya?” kata Peskov kepada wartawan saat ditanya soal pernyataan terbaru Wapres AS.

    “Siapa yang menentukan penargetan rudal-rudal ini? Pihak Amerika atau Ukraina sendiri?” tanyanya.

    Peskov mengatakan bahwa “analisis yang sangat mendalam” diperlukan untuk situasi tersebut.

    Rudal Tomahawk memiliki jangkauan hingga 2.500 kilometer — cukup jauh untuk menghantam langsung Moskow dan sebagian besar wilayah Rusia di dekat Eropa jika ditembakkan dari Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru-baru ini memperingatkan para pejabat Kremlin bahwa mereka harus “mengetahui di mana tempat perlindungan bom berada” jika perang tidak juga diakhiri.

    Belum diketahui secara jelas bagaimana atau melalui negara mana rudal Tomahawk akan dipasok, jika nantinya AS mengabulkan permintaan Kyiv. Zelensky sebelumnya meminta Washington untuk menjualnya ke negara-negara Eropa yang kemudian akan mengirimkannya ke Ukraina.

    Putin sebelumnya memperingatkan bahwa Rusia berhak menyerang instalasi militer di negara-negara yang membiarkan Ukraina menggunakan rudal mereka untuk menyerang Rusia.

    Namun, terlepas dari itu, Peskov juga mengatakan bahwa penggunaan rudal Tomahawk tidak akan mengubah situasi dalam perang.

    “Bahkan jika ini terjadi, tidak ada obat mujarab yang dapat mengubah situasi di garis depan bagi rezim Kyiv sekarang… Dan baik itu Tomahawk maupun rudal-rudal lainnya, mereka tidak akan mampu mengubah dinamika,” tegasnya, merujuk pada kemajuan perlahan tapi pasti yang diraih Rusia di Ukraina bagian timur.

    Tonton juga video “Panas! Rusia-Ukraina Saling Melancarkan Serangan Besar” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Setujui Rencana Trump untuk Perdamaian Gaza

    Israel Setujui Rencana Trump untuk Perdamaian Gaza

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang merangkum berita-berita terkini dalam 24 jam terakhir.

    Edisi Selasa, 30 September 2025 kita awali dari situasi terakhir di Gaza.

    Rencana perdamaian Gaza Donald Trump

    Israel menyetujui proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza, setelah pemimpin dari dua negara menggelar pertemuan.

    Presiden Donald Trump merilis 20 poin rencana perdamaian yang akan mendorong warga Palestina untuk tetap tinggal di Gaza, membebaskan sandera dan tahanan dari kedua belah pihak, dan memastikan militer Israel mengakhiri serangannya, yang dicap sebagai genosida oleh PBB.

    Hamas diberi waktu 72 jam, sejak Israel menerima kesepakatan, untuk membebaskan sandera Israel yang ditawan di Gaza, yang di antaranya diyakini masih hidup.

    Jika disahkan, rencana tersebut akan membentuk badan pemerintahan sementara Palestina, yang diawasi oleh “Dewan Perdamaian” yang dipimpin oleh Trump.

    Belasan tewas akibat topan di Vietnam

    Setidaknya 13 orang tewas di sebelah utara Vietnam, setelah hujan lebat dan angin kencang yang disebabkan Topan Bualoi.

    Tim penyelamat dilaporkan sedang mencari 17 nelayan yang hilang.

    Topan Bualoi bergerak di sepanjang garis pantai utara juga sempat menyebabkan gelombang setinggi delapan meter, menurut badan meteorologi nasional.

    Badai ini menyebabkan lebih dari 347.000 orang mengalami pemadaman aliran listrik, dengan banjir yang memutus akses warga di dataran tinggi.

    Taliban memutuskan komunikasi di Afghanistan

    Taliban memberlakukan pemutusan komunikasi di Afghanistan secara nasional, beberapa pekan setelah mereka mulai memutus koneksi kabel optik.

    Pada pertengahan September, seorang juru bicara provinsi Balkh mengatakan internet yang menggunakan kabel optik dilarang sepenuhnya sesuai perintah Taliban.

    Beberapa menit sebelum pemutusan, seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada kantor berita AFP jika pemutusan akan berlangsung “hingga pemberitahuan lebih lanjut”.

    “Pemutusan akan dilakukan secara bertahap malam ini, ada delapan hingga sembilan ribu pilar telekomunikasi yang akan ditutup,” katanya kepada AFP tanpa menyebut identitasnya.

    Taliban memulai mengambil keputusan tegas soal akses komunikasi awal bulan ini, yang memutus internet berkecepatan tinggi.

    YouTube bayar Presiden Trump

    YouTube setuju untuk membayar $22 juta kepada Presiden AS Donald Trump, sebagai bagian dari penyelesaian gugatan pemblokiran yang dilakukan YouTube setelah kerusuhan 6 Januari 2021 di Capitol.

    Menurut laporan CNN, Presiden Trump akan menyumbangkan pembayaran tersebut ke Trust for the National Mall untuk mendukung pembangunan White House State Ballroom.

    Presiden Trump menggugat perusahaan induk YouTube, Google, dan perusahaan media sosial lainnya setelah mereka menangguhkan akunnya pada tahun 2021.

    Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, pada bulan Januari menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh Presiden Trump dengan menyetujui pembayaran sebesar $25 juta.

    Bulan Februari lalu, X setuju untuk membayar sekitar $10 juta untuk menyelesaikan penangguhan akun Presiden Trump.

    Tonton juga video “Netanyahu: Saya Dukung Rencana untuk Akhiri Perang di Gaza” di sini: