Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Pemerintah AS Resmi Shutdown, 750 Ribu PNS Bakal Kena PHK

    Pemerintah AS Resmi Shutdown, 750 Ribu PNS Bakal Kena PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat (AS) resmi shutdown Rabu (1/10/2025). Penghentian pemerintahan federal ini terjadi setelah Kongres AS, yang berisi partai pemerintah, Republik, dan oposisi, Demokrat, gagal mencapai kata sepakat soal RUU pendanaan sementara pemerintah, Selasa malam.

    Sebenarnya para pekerja yang esensial akan tetap menjalankan peran mereka seperti biasa di pemerintahan. Hanya pekerja yang non-esensial yang berhenti bekerja.

    Namun, Kantor Anggaran Kongres (CBO) sempat menyebut “hingga 750.000 pekerja dapat dirumahkan setiap hari” dan tidak akan dibayar sampai penutupan berakhir. Ini terlihat dari surat yang diberikan badan itu ke politisi AS dari Republik, Joni Ernst.

    “Dengan menggunakan informasi dari rencana kontinjensi lembaga dan Kantor Manajemen Personalia (OPM), CBO memperkirakan bahwa jika terjadi berakhirnya pendanaan diskresioner (shutdown) untuk tahun fiskal 2026, sekitar 750.000 pegawai dapat dirumahkan setiap hari,” tulisnya, dilihat CNBC Indonesia, di website CBO.

    “Total biaya harian kompensasi mereka akan mencapai sekitar US$400 juta (Rp 6.661 triliun),” tambahnya.

    “Jumlah pegawai yang dirumahkan dapat bervariasi setiap harinya karena beberapa instansi mungkin akan merumahkan lebih banyak pegawai, semakin lama penutupan berlanjut dan yang lain mungkin akan memanggil kembali beberapa pegawai yang awalnya dirumahkan,” tambahnya.

    Dijelaskan pula bagaimana sebuah memo sudah diberikan oleh kantor budget yang disebut OBM, yang kemudian dirujuk oleh OPM. Memo itu mengarahkan instansi untuk mempertimbangkan

    Pemberitahuan ke pegawai tentang pengurangan tenaga kerja jika pekerjaan mereka adalah untuk program, proyek, atau kegiatan yang akan mengalami penghentian alokasi dana.

    “Pengurangan jumlah pegawai federal akan mengurangi biaya kompensasi harian bagi pekerja yang dirumahkan. Beberapa lembaga dapat menggunakan pendanaan wajib untuk mengurangi jumlah pekerja yang dirumahkan. Hal ini juga akan mengurangi biaya kompensasi harian bagi pekerja yang dirumahkan,” tambah badan itu.

    Namun dalam surat disebutkan pula bahwa personel militer yang bertugas aktif umumnya dianggap sebagai pegawai yang dikecualikan dari efisiensi. Dengan demikian mereka diwajibkan untuk bekerja selama penutupan pemerintah.

    “Seperti pegawai federal lainnya, mereka dibayar setelah alokasi anggaran disahkan,” muat surat itu lagi.

    “Sebagian dana dalam alokasi langsung Departemen Pertahanan berdasarkan Undang-Undang Rekonsiliasi 2025 dapat digunakan untuk membayar personel yang bertugas aktif selama penutupan, sehingga mengurangi jumlah pegawai yang dikecualikan yang akan menerima kompensasi tertunda. Namun, CBO tidak memiliki informasi spesifik tentang rencana pemerintah terkait hal tersebut,” jelasnya.

    Pemerintah federal telah berhenti beroperasi 21 kali sejak 1976. Yang terlama dimulai pada 22 Desember 2018 ketika Partai Demokrat dan Trump menemui jalan buntu terkait tuntutan sang Presiden untuk membuat tembok perbatasan senilai US$5,7 miliar pada masa jabatan pertamanya.

    Mengutip AFP, Trump mengancam akan “menghukum” Partai Demokrat karena shutdown yang terjadi. Ia mengaku akan menargetkan kebijakan prioritas oposisi dan memaksakan PHK massal di sektor publik selama shutdown terjadi.

    “Jadi, kami akan memberhentikan banyak orang yang akan sangat terdampak. Dan mereka Demokrat, mereka akan tetap Demokrat,” kata Trump kepada para wartawan di Ruang Oval.

    “Banyak hal baik yang bisa dihasilkan dari penutupan pemerintah,” ujarnya lagi mengisyaratkan ia akan memanfaatkan jeda tersebut untuk “menyingkirkan banyak hal yang tidak diinginkannya” seraya menyebut “mereka pasti akan berkaitan dengan Demokrat”.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kebuntuan Anggaran, Operasional Pemerintah AS Terhenti

    Kebuntuan Anggaran, Operasional Pemerintah AS Terhenti

    Jakarta –

    Kongres Amerika Serikat (AS) gagal mencapai kesepakatan pada hari Selasa (30/09) terkait rancangan undang-undang yang seharusnya menentukan sementara pendanaan pemerintah federal setelah berakhirnya tahun anggaran.

    Di Amerika Serikat, tahun anggaran pemerintah federal berlangsung dari 1 Oktober hingga 30 September.

    Kongres AS terdiri dari dua kamar, Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representative) dan Senat.

    Senat yang beranggotakan 100 orang memerlukan 60 suara untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah. Partai Republik menguasai 53 kursi di Senat, sementara Partai Demokrat memiliki 47 kursi.

    Dengan asumsi semua anggota Partai Republik mendukung rancangan tersebut, mereka tetap membutuhkan setidaknya tujuh suara dari Partai Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang sementara yang sebelumnya sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan.

    Rancangan ini akan mendanai pemerintah federal dari 1 Oktober hingga 21 November. Namun, mereka gagal mendapatkan dukungan tambahan tersebut.

    Penutupan terakhir terjadi pada masa jabatan pertama Presiden Trump, di mana fungsi pemerintahan dihentikan selama 35 hari mulai Desember 2018.

    Mengapa Partai Republik dan Demokrat tak kunjung sepakat?

    Demokrat ingin memanfaatkan posisi ini untuk menekan pemerintahan Trump agar mengembalikan ratusan miliar dolar dana layanan kesehatan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

    Namun, Partai Republik menolak bernegosiasi soal ini.

    Menjelang penutupan, anggota dari kedua partai saling menyalahkan dengan nada marah. “Hanya presiden yang bisa melakukan ini. Kami tahu dia yang mengendalikan semuanya,” kata Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, pada Selasa (30/09), setelah pertemuan antara pemimpin Partai Republik dan Demokrat di Gedung Putih gagal mencapai kesepakatan.

    “Partai Republik punya waktu sampai tengah malam ini untuk bersikap serius,” lanjut Schumer.

    Presiden AS Donald Trump dan Partai Republik menyatakan tidak akan menerima perubahan apa pun pada rancangan tersebut, dengan alasan bahwa itu adalah rancangan yang sederhana dan “bersih” sehingga seharusnya tidak menimbulkan kontroversi.

    Trump bahkan mengunggah video deepfake yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) yang menyerang Schumer dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries.

    Video tersebut mengejek Jeffries dan Schumer dengan kata-kata kasar, secara keliru menggambarkan mereka seolah-olah mengumumkan rencana untuk menarik imigran ilegal dengan berbagai manfaat. Dalam video itu, Jeffries digambarkan mengenakan sombrero dan kumis lebat dengan latar musik mariachi.

    Ratusan ribu pegawai pemerintah terancam “dirumahkan”

    Dampak pastinya belum sepenuhnya jelas, tetapi dalam kondisi penutupan, operasi pemerintahan yang dianggap tidak esensial akan dihentikan sementara. Artinya, ratusan ribu pegawai pemerintah federal akan sementara tidak menerima gaji.

    Penutupan ini juga bisa mengganggu pembayaran beberapa tunjangan sosial. Lembaga-lembaga federal telah menyusun rencana darurat jika pendanaan dihentikan. Rencana tersebut mencakup kantor mana yang tetap buka dan pegawai mana yang akan dirumahkan sementara.

    Menjelang penutupan, Badan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) menyatakan akan memberhentikan sementara seperempat stafnya. Namun, fungsi pemerintahan lain seperti misi luar angkasa NASA dan perlindungan perbatasan akan tetap berjalan.

    Gedung Putih sendiri menyatakan bahwa penutupan dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal di seluruh pemerintahan.

    “Kami akan memberhentikan banyak orang yang akan sangat terdampak. Dan mereka adalah Demokrat, mereka akan jadi Demokrat,” kata Trump sebelum penutupan diberlakukan.

    Langkah ini akan menambah penderitaan pegawai pemerintah setelah pemecatan massal yang dilakukan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) milik miliarder Elon Musk pada awal tahun ini.

    Taman nasional tetap buka sebagian

    Layanan Taman Nasional berencana memberhentikan sementara sekitar 9.200 orang pekerjanya, hampir dua pertiga dari total karyawannya, selama penutupan pemerintah federal. Ini adalah rencana darurat yang dirilis beberapa jam sebelum penutupan dimulai.

    Rencana tersebut menyebutkan bahwa “taman, tempat pengamatan, jalur pendakian, dan monumen terbuka umumnya akan tetap dapat diakses oleh pengunjung.”

    Namun, situs-situs bisa ditutup jika mengalami kerusakan atau jika sampah menumpuk terlalu banyak.

    Layanan taman memiliki lebih dari 400 lokasi, termasuk taman-taman populer seperti Great Smoky Mountain, Zion, Yellowstone, dan Grand Canyon..

    Menjelang penutupan ini, Asosiasi Konservasi Taman Nasional memperingatkan agar taman tidak dibiarkan tetap buka karena berisiko mengalami kerusakan.

    Banyak taman nasional tetap buka selama penutupan 35 hari pada masa jabatan pertama Trump.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Capai Kesepakatan, Trump Bilang Harvard Akan Bayar Rp 8,3 T

    Capai Kesepakatan, Trump Bilang Harvard Akan Bayar Rp 8,3 T

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Selasa (30/9) bahwa pemerintahannya telah mencapai kesepakatan dengan Universitas Harvard setelah berbulan-bulan negosiasi yang diwarnai ketegangan

    Trump mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan itu, pihak Harvard akan membayar sebesar US$ 500 juta atau setara Rp 8,3 triliun dan akan mengoperasikan sekolah-sekolah kejuruan.

    “Linda sedang menyelesaikan detail akhirnya,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih, merujuk pada Menteri Pendidikan AS Linda McMahon, seperti dilansir Reuters, Rabu (1/10/2025).

    “Dan mereka akan membayar sekitar US$ 500 juta dan mereka akan mengoperasikan sekolah-sekolah kejuruan. Mereka akan mengajari orang-orang tentang cara menggunakan AI dan banyak hal lainnya, mesin, banyak hal,” ucap Trump merujuk pada Harvard.

    Harvard belum memberikan komentar atas pernyataan terbaru Trump tersebut.

    Cekcok antara Trump dan Harvard ini terjadi setelah pemerintahan Trump mengancam akan menahan dana federal untuk berbagai sekolah, perguruan tinggi, dan universitas di AS terkait berbagai isu, mulai dari aksi protes pro-Palestina menentang perang Israel di Gaza hingga inisiatif iklim dan praktik keberagaman, kesetaraan dan inklusi.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) telah menyuarakan kekhawatiran tentang kebebasan berbicara dan independensi akademik di AS. Trump berulang kali menuduh berbagai universitas di AS, termasuk Harvard, menoleransi antisemitisme selama aksi pro-Palestina marak digelar beberapa waktu lalu.

    Para demonstran, yang termasuk kelompok Yahudi sendiri, berpendapat bahwa pemerintah Trump keliru telah menyamakan kritikan untuk Israel dengan antisemitisme dan advokasi hak-hak Palestina dengan ekstremisme. Pemerintahan Trump belum meluncurkan penyelidikan serupa terhadap praktik Islamofobia.

    Satuan tugas Harvard melaporkan pada awal tahun ini bahwa baik mahasiswa Yahudi maupun Muslim sama-sama menghadapi pelecehan selama perang Gaza berkecamuk.

    Selain dengan Harvard, pemerintah Trump juga mencapai kesepakatan dengan Universitas Columbia dan Universitas Brown. Namun belum diketahui secara jelas soal kesepakatan yang dicapai dengan kedua universitas tersebut.

    Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, sebelumnya memperingatkan bahwa tindakan federal pemerintahan Trump dapat melucuti pendanaan universitas tertua di AS itu hingga sebesar US$ 1 miliar per tahun, yang akan menyebabkan PHK dan pembekuan perekrutan.

    Pada Maret lalu, pemerintahan Trump mulai meninjau kontrak dan hibah federal senilai US$ 9 miliar untuk Harvard, dan kemudian mengancam akan membekukan pendanaan sebesar lebih dari US$ 2,3 miliar kecuali Harvard melakukan perubahan.

    Pemerintahan Trump menghadapi berbagai gugatan hukum dalam menjalankan langkah-langkah semacam itu.

    Tonton juga video “Harvard-Donald Trump Capai Kesepakatan USD 500 Juta” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Italia Desak Global Flotilla Setop Upaya Tembus Blokade Gaza

    PM Italia Desak Global Flotilla Setop Upaya Tembus Blokade Gaza

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Italia Giorgia Meloni mendesak armada kapal bantuan Gaza untuk berhenti berlayar agar tidak membahayakan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang Israel-Hamas.

    Armada Global Sumud Flotilla (GSF), yang para pesertanya termasuk aktivis iklim Swedia Greta Thunberg dan beberapa anggota parlemen Italia, bertujuan untuk menembus blokade laut Israel atas Gaza dan mengirimkan bantuan vital kepada penduduknya, yang menurut PBB sedang menderita kelaparan yang meluas.

    Namun, Meloni yang pemerintahnya telah mengirimkan kapal perang untuk melindungi armada tersebut, memperingatkan bahwa “harapan” yang diwakili oleh rencana damai Trump untuk Gaza, “bertumpu pada keseimbangan yang rapuh, yang dengan senang hati akan dihancurkan oleh banyak orang”.

    “Saya khawatir upaya armada untuk mematahkan blokade laut Israel dapat menjadi dalih untuk melakukannya,” kata pemimpin sayap kanan tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Rabu (1/10/2025).

    “Karena alasan ini pula, saya yakin armada itu harus berhenti sekarang dan menerima salah satu dari berbagai proposal yang diajukan untuk pengiriman bantuan yang aman,” tambah Meloni.

    “Pilihan lain berisiko menjadi dalih untuk mencegah perdamaian, memicu konflik, dan oleh karena itu terutama berdampak pada rakyat Gaza,” tuturnya.

    Israel telah memerintahkan armada kapal bantuan internasional itu untuk mengirimkan bantuan ke pelabuhan Israel, dengan janji akan dikirim ke Gaza oleh otoritas Israel.

    Armada itu menolak untuk melakukannya, merujuk pada apa yang disebut PBB sebagai penolakan Israel untuk membiarkan bantuan masuk ke Gaza yang terkepung meskipun terjadi kelaparan.

    Setelah berlayar dari Barcelona awal bulan ini, armada itu dapat mencapai blokade laut Israel pada malam hari dari Selasa hingga Rabu waktu setempat.

    Tonton juga video “Trump Beri Hamas 4 Hari Untuk Setujui Proposal Perdamaian Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Hamas Akan ‘Membayar di Neraka’ Jika Tolak Rencana Damai Gaza

    Hamas Akan ‘Membayar di Neraka’ Jika Tolak Rencana Damai Gaza

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam Hamas akan menghadapi konsekuensi parah, jika kelompok yang didukung Iran itu tidak menerima rencana perdamaian untuk Jalur Gaza dalam hitungan hari. Ancaman ini disampaikan Trump setelah memberikan ultimatum untuk Hamas.

    Rencana perdamaian usulan Trump itu menyerukan Hamas untuk sepenuhnya melucuti persenjataan mereka dan akan mengeluarkan kelompok itu dari peran-peran dalam pemerintahan di masa mendatang.

    Namun, kepada anggota-anggota Hamas yang bersedia untuk melucuti senjata dan “hidup berdampingan secara damai” di Jalur Gaza, akan mendapatkan amnesti.

    Hamas sejauh ini belum memberikan respons resmi. Seorang pejabat senior kelompok itu mengatakan bahwa tanggapan akan diberikan setelah mereka meninjau rencana perdamaian itu “dengan itikad baik”, usai Qatar dan Mesir membagikan dokumen usulan Trump tersebut kepada mereka.

    Ancaman terbaru Trump untuk Hamas, seperti dilansir AFP, Rabu (1/10/2025), disampaikan saat sang Presiden AS berpidato dalam pertemuan langka para jenderal dan laksamana AS di Quantico, Virginia, pada Selasa (30/9) waktu setempat.

    “Kita akan mendapatkan satu tanda tangan yang kita butuhkan, dan penandatangan itu akan membayar di neraka jika mereka tidak menandatanganinya. Saya harap mereka menandatangani demi kebaikan mereka sendiri dan menciptakan sesuatu yang benar-benar hebat,” kata Trump merujuk pada Hamas.

    Trump sebelumnya menyampaikan ultimatum “tiga atau empat hari” untuk Hamas menanggapi rencana perdamaian Gaza yang diusulkan dirinya.

    “Kita akan melakukannya sekitar tiga atau empat hari,” ucap Trump kepada wartawan ketika ditanya soal jangka waktu ultimatumnya untuk Hamas.

    “Kita hanya menunggu Hamas, dan Hamas akan melakukannya atau tidak. Dan jika tidak, itu akan menjadi akhir yang sangat menyedihkan,” sebutnya.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump itu, terdiri atas 20 poin, mencakup seruan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan senjata disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Trump sendiri, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    Negara-negara dunia, termasuk negara-negara Arab dan Muslim, menyambut baik proposal Trump tersebut. Netanyahu, dalam pernyataan yang disampaikan di samping Trump dalam pertemuan di Gedung Putih, telah mengatakan dirinya mendukung rencana perdamaian tersebut.

    Tonton juga video “Trump Beri Hamas 4 Hari Untuk Setujui Proposal Perdamaian Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Gaza Makin Dekat, Kapal Perang Italia Setop Pengawalan Global Flotilla

    Gaza Makin Dekat, Kapal Perang Italia Setop Pengawalan Global Flotilla

    Jakarta –

    Kapal-kapal perang Italia akan menghentikan pengawalan armada kapal-kapal internasional yang mencoba mengirimkan bantuan ke Gaza. Hal ini membuat para aktivis di rombongan kapal bantuan tersebut rentan terhadap serangan pasukan Israel.

    Global Sumud Flotilla (GSF), yang terdiri dari lebih dari 40 kapal sipil dengan lebih dari 500 orang termasuk anggota parlemen, pengacara, dan aktivis iklim Swedia Greta Thunberg, bertujuan untuk mematahkan blokade laut Israel terhadap daerah kantong Palestina tersebut.

    Setelah konvoi semakin mendekati Gaza atau mencapai jarak 150 mil laut (278 km) dari garis pantai Gaza, kapal-kapal perang Italia yang mengawalnya akan berhenti, kata Kementerian Pertahanan Italia dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Rabu (1/10/2025). Kementerian menambahkan bahwa mereka memperkirakan hal itu akan terjadi sekitar pukul 00.00 GMT.

    Italia telah mendesak para anggota rombongan untuk menerima proposal kompromi untuk menghentikan bantuan di pelabuhan Siprus dan menghindari konfrontasi dengan pasukan Israel. Perwakilan armada telah berulang kali menolak tawaran tersebut.

    “Kami tegaskan lagi: armada terus berlayar. Angkatan Laut Italia tidak akan menggagalkan misi ini. Tuntutan kemanusiaan untuk mematahkan blokade tidak dapat ditarik kembali ke pelabuhan,” demikian pernyataan Global Sumud Flotilla.

    Italia dan Spanyol telah mengerahkan kapal-kapal angkatan laut mereka pekan lalu untuk membantu rombongan kapal internasional tersebut. Ini dilakukan setelah armada tersebut dihantam oleh drone yang dipersenjatai granat kejut di perairan internasional lepas pantai Yunani.

    Israel tidak menanggapi tuduhan armada bahwa mereka berada di balik serangan tersebut. Namun, Israel telah berjanji untuk menggunakan segala cara guna mencegah kapal-kapal tersebut mencapai Gaza, dengan alasan bahwa blokade yang dilakukannya sah sebagai bagian dari perang melawan Hamas.

    Seorang juru bicara armada Italia, Maria Elena Delia, mengatakan para aktivis bersiap untuk serangan lain dalam beberapa jam mendatang. “Israel mungkin akan menyerang kami malam ini, karena semua sinyal menunjukkan hal ini akan terjadi,” katanya dalam sebuah video di Instagram.

    Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto mengatakan ia memperkirakan kapal-kapal armada akan dicegat di laut lepas dan para aktivis akan ditangkap.

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mendesak armada tersebut untuk dihentikan. Dia mengatakan bahwa misi bantuan tersebut dapat merusak harapan perdamaian berdasarkan proposal 20 poin Presiden AS Donald Trump.

    Tonton juga video “Trump Beri Hamas 4 Hari Untuk Setujui Proposal Perdamaian Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Ajukan 20 Poin Rencana Damai di Gaza, Apa Saja?

    Trump Ajukan 20 Poin Rencana Damai di Gaza, Apa Saja?

    Jakarta –

    Presiden Donald Trump mengajukan proposal berisi 20 poin yang disebutnya dapat segera menghentikan serangan Israel di Gaza. Apa saja butir-butir lengkapnya?

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah menerima proposal tersebut, sementara pejabat Hamas Mahmoud Mardawi mengaku belum menerima salinan proposal tersebut.

    Poin-poin yang diajukan Pemerintah Amerika Serikat dalam proposal tersebut, antara lain, mewajibkan seluruh sandera baik yang ditahan Israel maupun di Gaza harus dibebaskan dalam kurun 72 jam. Mereka harus dikembalikan dalam kondisi hidup maupun telah meninggal dunia.

    Adapula ketentuan soal Jalur Gaza yang sementara harus dipimpin oleh pemerintahan teknokrat Palestina tanpa keterlibatan Hamas.

    Di sisi lain, Israel juga tidak diperbolehkan mencaplok Gaza.

    Apa saja 20 butir-butir perdamaian yang diajukan Trump?Gaza akan jadi zona bebas teror yang aman bagi tetangganya.Gaza akan dibangun kembali untuk kesejahteraan rakyatnya.Jika kedua pihak bersepakat, perang langsung berhenti. Israel akan mundur ke garis yang disepakati untuk persiapan pembebasan sandera. Semua operasi militer dihentikan dan garis pertempuran dibekukan sampai penarikan penuh.Dalam 72 jam setelah Israel menerima perjanjian, semua sandera dalam kondisi hidup maupun meninggal dunia harus dikembalikan.Setelah sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup, termasuk 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023 termasuk perempuan dan anak. Untuk setiap sandera Israel yang jasadnya dikembalikan, Israel akan menyerahkan 15 jasad warga Gaza.Anggota Hamas yang berkomitmen hidup damai berdampingan serta bersedia melucuti senjata akan diberi amnesti. Mereka yang ingin meninggalkan Gaza harus diberi jalan aman ke negara lain.Setelah perjanjian diterima, bantuan penuh akan segera dikirim ke Gaza, seperti infrastruktur (air, listrik, limbah), rehabilitasi rumah sakit serta toko roti, dan beragam peralatan untuk membersihkan puing serta pembukaan jalan.Distribusi bantuan ke Gaza diberikan melalui PBB, Bulan Sabit Merah, dan lembaga internasional netral tanpa intervensi kedua pihak. Pembukaan jalur perlintasan Rafah untuk kedua arah mengacu pada mekanisme perjanjian 19 Januari 2025.Gaza sementara akan dipimpin oleh pemerintahan transisi teknokrat Palestina yang apolitis, bertugas mengelola layanan publik dan pemerintahan sehari-hari. Komite ini berisi warga Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional, diawasi oleh badan transisi internasional baru bernama “Dewan Perdamaian,” yang dipimpin Donald Trump bersama tokoh lain, termasuk mantan PM Tony Blair. Badan ini akan mengatur kerangka kerja dan pendanaan pembangunan Gaza sampai Otoritas Palestina selesai menjalankan reformasi dan siap mengambil alih. Dewan ini juga akan menerapkan standar internasional terbaik agar Gaza dikelola modern, efisien, dan menarik bagi investasi.Rencana ekonomi dibuat panel ahli yang pernah bangun kota modern di Timur Tengah. Tujuannya: menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan menciptakan harapan baru.Pembentukan zona ekonomi khusus dengan tarif dan akses istimewa dari negara peserta.Tidak boleh seorang pun yang dipaksa meninggalkan Gaza. Mereka yang ingin meninggalkan Gaza, dapat pergi dan kembali secara bebas. Pemerintah akan dorong rakyat tetap tinggal untuk membangun Gaza baru.Hamas dan faksi lain tidak boleh ikut memerintah Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua infrastruktur militer (terowongan, pabrik senjata) akan dihancurkan dan tidak akan dibangun ulang. Ada program pelucutan senjata dengan pemantau independen dan skema reintegrasi. Gaza Baru fokus pada ekonomi dan hidup damai.Mitra regional akan menjamin Hamas dan faksi lain untuk patuh terhadap kesepakatan, agar Gaza yang baru tidak mengancam daerah tetangga atau warganya.Amerika Serikat, Arab, dan mitra internasional akan membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk segera dikerahkan. ISF akan melatih polisi Palestina di Gaza, berkonsultasi dengan Yordania dan Mesir, mencegah masuknya senjata, dan mengamankan perbatasan sambil memastikan arus barang lancar.Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza. Israel Defence Forces (IDF) akan mundur bertahap seiring ISF mengambil alih keamanan. IDF menyerahkan wilayah ke ISF sampai penarikan total, kecuali perimeter keamanan sementara.Jika Hamas menolak atau menunda, program bantuan akan tetap dijalankan di area bebas teror yang diserahkan IDF ke ISF.Dialog antaragama akan dibentuk untuk mendorong toleransi dan hidup damai serta berdampingan, dengan tujuan mengubah cara pandang Palestina dan Israel melalui penekanan pada manfaat perdamaian.Sembari Gaza dibangun kembali dan reformasi Otoritas Palestina dilanjutkan, situasi harus ditempatkan dalam jalur menuju penentuan nasib sendiri dan berdirinya negara Palestina, yang merupakan aspirasi rakyat Palestina.Amerika Serikat akan memfasilitasi dialog Israel Palestina untuk mencapai kesepakatan politik menuju hidup damai dan sejahtera secara berdampingan.

    Tonton juga video “Trump Beri Hamas 4 Hari Untuk Setujui Proposal Perdamaian Gaza” di sini:

    (ita/ita)

  • 8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    8 Negara Muslim Dukung Rencana Damai Trump untuk Gaza

    Jakarta –

    Di tengah reruntuhan Gaza dan angka korban tewas yang menembus 66 ribu jiwa, delapan negara Muslim memberi restu atas rencana damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hingga kini, Hamas menyatakan belum akan berkomentar karena masih harus mempelajari isi proposal tersebut.

    Dalam pernyataan bersama, delapan negara mayoritas Muslim—Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Turki, Indonesia, dan Pakistan—menyambut baik peran AS dan menyatakan siap bekerja sama secara konstruktif untuk menyelesaikan konflik serta mendorong implementasi rencana damai.

    Mereka juga menekankan pentingnya mencegah pengusiran warga Palestina dan penolakan terhadap aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel.

    Rencana damai Trump

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump terdiri dari 20 poin. Intinya, rencana ini mewajibkan gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam setelah Israel menyetujuinya, serta pembentukan pemerintahan sementara di Gaza.

    Rencana ini tidak mewajibkan relokasi warga sipil ke luar Jalur Gaza, tetapi secara efektif memaksakan pembongkaran infrastruktur militer dan sekaligus mengakhiri kekuasaan Hamas.

    Pemerintahan sementara akan diawasi oleh badan yang disebut Dewan Perdamaian, dipimpin oleh Trump bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Nantinya, Jalur Gaza akan tetap dikepung militer Israel, namun kendali internal akan dijalankan oleh pasukan keamanan internasional yang akan melatih kepolisian Palestina untuk mengambil alih tugas penegakan hukum.

    Warga Gaza sebut damai sebagai “lelucon”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, namun menegaskan bahwa militer Israel akan tetap menduduki sebagian besar wilayah Gaza.

    Hamas belum memberikan respons resmi. Seorang pejabat senior mengatakan kelompoknya tengah menggelar diskusi internal bersama dengan faksi-faksi lain. Dia menyebut dokumen tersebut diterima dari mediator Mesir dan Qatar, dan akan mulai dibahas. Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, menolak rencana tersebut dan menyebutnya sebagai “resep untuk agresi lanjutan terhadap rakyat Palestina”.

    Beberapa warga Gaza menyampaikan penolakan atas isi proposal yang diajukan Trump. Mereka menyebutnya sebagai taktik untuk membebaskan sandera tanpa mengakhiri perang. “Kami sebagai rakyat tidak akan menerima lelucon ini,” kata Abu Mazen Nassar, 52 tahun, warga Gaza.

    Dukungan lintas benua

    Presiden Prancis Emmanuel Macron sebaliknya menyambut baik rencana damai Trump, dan mengatakan Hamas “tidak punya pilihan selain membebaskan sandera dan menerima rencana ini.” Dia juga menyerukan, agar Israel menunjukkan komitmen penuh untuk mematuhi rencana damai.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz juga mengungkapkan hal senada, yang menyebut rencana ini sebagai “peluang terbaik untuk mengakhiri perang”, dan mengapresiasi peran negara-negara Arab dalam menekan Hamas.

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez kembali menegaskan, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar. India, melalui Perdana Menteri Narendra Modi, menyebut rencana Trump sebagai “jalur yang layak menuju perdamaian berkelanjutan.” Australia juga mendukung proposal tersebut, menyebutnya mencerminkan penolakan terhadap aneksasi dan pengusiran paksa warga Palestina.

    Ancaman dari Trump

    Di wilayah Laut Tengah, Turki menyatakan siap mengawal misi kemanusiaan berupa konvoi kapal bantuan ke Gaza. Angkatan Laut Turki sebelumnya mengevakuasi aktivis dari kapal Johnny M yang rusak saat menuju Gaza dalam misi Global Sumud Flotilla. Tiga aktivis asal Mesir dilaporkan ditangkap di Kairo. Flotilla terdiri dari 52 kapal kecil yang membawa aktivis dari berbagai negara, serta bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan.

    Sementara itu, Otoritas Palestina di Tepi Barat menyambut rencana “tulus demi perdamaian” dari Trump, dan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan reformasi. Pemerintah di Ramallah menyatakan ingin membentuk negara Palestina yang demokratis, non-militer, dan pluralistik.

    Otoritas Palestina juga berjanji akan menggelar pemilihan umum, dan mengakhiri kebijakan pembayaran santunan kepada keluarga militan yang terlibat serangan terhadap Israel.

    Di hadapan Netanyahu di Washington, Trump sempat melayangkan ancaman kepada Hamas jika menolak rencana damai. Dia mengatakan, dalam kasus tersebut, maka “Anda akan mendapat dukungan penuh saya untuk melakukan apapun yang Anda harus lakukan.”

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • EA Resmi Dijual Rp 918 Triliun ke Arab Saudi dan Menantu Donald Trump – Page 3

    EA Resmi Dijual Rp 918 Triliun ke Arab Saudi dan Menantu Donald Trump – Page 3

    Di balik besarnya nilai akuisisi ini, ada juga kekhawatiran dari para pengamat. Pasalnya, sebagian dana untuk membeli EA ternyata berasal dari utang yang jumlahnya tidak main-main, yaitu mencapai USD 20 miliar atau sekitar Rp 333 triliun.

    Beban utang yang besar ini menimbulkan pertanyaan, apakah nantinya EA akan melakukan pemangkasan biaya untuk menyeimbangkan keuangan.

    Dalam banyak kasus, akuisisi besar sering diikuti langkah efisiensi, yang bisa saja berarti pengurangan karyawan atau perampingan divisi tertentu.

    Walau begitu, Andrew Wilson mencoba meredam kekhawatiran tersebut. Dalam memo internal yang dikirim ke staf, ia menyebut akuisisi ini sebagai “era baru penuh peluang bagi EA.”

    Wilson juga meyakinkan bahwa nilai-nilai inti perusahaan serta komitmen kepada para pemain di seluruh dunia akan tetap dijaga.

  • Senat Gagal Sepakati Pendanaan Darurat, Pemerintah AS Bakal Tutup Mulai Hari Ini

    Senat Gagal Sepakati Pendanaan Darurat, Pemerintah AS Bakal Tutup Mulai Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat terancam mengalami penutupan (shutdown) setelah Senat gagal meloloskan rancangan pendanaan darurat, menyusul kebuntuan antara Partai Demokrat dan Presiden Donald Trump terkait anggaran kesehatan.

    Dengan tidak adanya lagi agenda pemungutan suara di Senat sebelum tenggat tengah malam, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) telah menginstruksikan lembaga-lembaga pemerintah untuk “menjalankan rencana shutdown secara tertib.”

    Kebuntuan dipicu perselisihan terkait alokasi belanja kesehatan. Presiden AS Donald Trump dan Partai Demokrat sama-sama enggan mengalah, meningkatkan risiko shutdown yang dapat mengganggu layanan publik nasional, memaksa pegawai federal cuti tanpa bayaran (furlough), serta menunda rilis data ekonomi penting di tengah ketidakpastian kebijakan suku bunga The Federal Reserve.

    Satu pemungutan suara terakhir pada Selasa (30/9/2025) malam gagal, dengan hasil 55–45, karena Partai Republik tak mampu meraih 60 suara yang diperlukan untuk mengatasi blokade Demokrat.

    Jika shutdown benar terjadi, sekitar 750.000 pegawai federal diperkirakan akan terkena cuti paksa, meski sebagian pekerja esensial seperti militer tetap harus bekerja tanpa gaji. Trump bahkan mengancam akan melakukan pemecatan permanen terhadap banyak pegawai federal bila kebuntuan berlanjut.

    Indeks S&P 500 ditutup naik tipis 0,4% pada perdagangan Selasa, meski investor khawatir tertundanya rilis laporan ketenagakerjaan AS yang krusial pada Jumat ini dapat mengaburkan arah kebijakan pemangkasan suku bunga The Fed.

    Shutdown kali ini berpotensi menjadi yang pertama sejak 2018–2019, ketika pendanaan pemerintah sempat terhenti selama lima pekan di masa jabatan pertama Trump.

    Demokrat bersikeras menuntut perpanjangan subsidi premi asuransi Obamacare serta pembatalan pemangkasan dana Medicaid sebagai syarat dukungan. Sementara itu, Partai Republik menolak, dengan alasan subsidi tersebut hanya menguntungkan perusahaan asuransi dan seharusnya dihentikan pascapandemi Covid-19.

    Trump menuding Demokrat sengaja“mengambil risiko dengan memicu shutdown, sedangkan Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menegaskan pihaknya tidak akan tunduk menerima rancangan undang-undang darurat versi Partai Republik.

    Senat diperkirakan akan terus menggelar pemungutan suara berulang untuk membuka kembali pendanaan pemerintah, meskipun OMB menyebut sulit diprediksi berapa lama shutdown ini akan berlangsung.