Tag: Donald Trump

  • Ramai-ramai Serbu Harta Karun Baru Bernilai Rp 46.000 Triliun

    Ramai-ramai Serbu Harta Karun Baru Bernilai Rp 46.000 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa teknologi dunia tengah memburu harta karun baru berupa infrastruktur kecerdasan buatan (AI) dengan nilai fantastis.

    Citigroup memperkirakan total belanja infrastruktur AI global akan menembus US$2,8 triliun atau sekitar Rp46.000 triliun hingga 2029, naik dari proyeksi sebelumnya US$2,3 triliun.

    Lonjakan estimasi ini didorong oleh investasi agresif para hyperscaler, seperti Microsoft, Amazon, dan Alphabet, serta meningkatnya kebutuhan perusahaan global untuk mengadopsi AI.

    Menurut laporan tersebut ledakan AI sejak peluncuran ChatGPT pada akhir 2022 telah memicu ekspansi pusat data besar-besaran dan belanja modal jumbo, demikian dikutip dari Reuters, Rabu (1/10/2025).

    Bahkan, meskipun ada kekhawatiran akibat munculnya DeepSeek, model AI murah buatan China, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, permintaan terhadap AI terus melesat.

    Belanja modal AI dari hyperscaler diperkirakan mencapai US$490 miliar pada akhir 2026, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar US$420 miliar.

    Citi juga menghitung, permintaan komputasi AI global akan membutuhkan 55 gigawatt kapasitas daya baru pada 2030, setara dengan belanja tambahan US$2,8 triliun, di mana US$1,4 triliun di antaranya berasal dari Amerika Serikat.

    Namun, biaya investasi ini dinilai sangat mahal. Setiap 1 GW kapasitas komputasi membutuhkan dana sekitar US$50 miliar. Alhasil, raksasa teknologi tak lagi hanya mengandalkan laba untuk mendanai proyek AI, melainkan mulai mengandalkan utang. Kondisi ini sudah mulai terlihat dalam laporan keuangan, di mana pengeluaran untuk AI mulai memangkas free cash flow perusahaan.

    “Perusahaan telah memberikan validasi eksternal yang jelas terhadap nilai AI,” tulis Citi, merujuk pada implementasi produksi di sejumlah korporasi besar seperti Eli Lilly, Hitachi, dan Wolters Kluwer.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Megaproyek Trump Rp 8.000 Triliun Bakal Buka Cabang di Dekat RI

    Megaproyek Trump Rp 8.000 Triliun Bakal Buka Cabang di Dekat RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proyek kecerdasan buatan (AI) raksasa Stargate senilai US$500 miliar atau sekitar Rp 8.000 triliun yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan membuka ‘cabang’ di kawasan Asia, lebih spesifik di Korea Selatan.

    Bergabungnya Korea Selatan di megaproyek tersebut dilakukan melalui kemitraan strategis antara OpenAI, Samsung Electronics, dan SK Hynix.

    Kedua raksasa chip Korea Selatan itu telah menandatangani letter of intent untuk memasok chip memori ke pusat data OpenAI, sekaligus membangun dua pusat data baru di Korea.

    Proyek ini memanfaatkan ambisi Seoul menjadi hub AI Asia, ditopang basis pelanggan ChatGPT berbayar terbesar kedua di dunia setelah AS.

    “Bagian terpenting dari proyek Stargate mustahil berjalan tanpa chip memori dari Samsung dan SK Hynix,” kata penasihat senior kepresidenan Korea, Kim Yong-beom, dikutip dari Reuters, Kamis (2/10/2025).

    Ia menyebut OpenAI berencana memesan 900.000 wafer semikonduktor pada 2029, dengan dua pusat data pertama di Korea akan memiliki kapasitas awal 20 megawatt.

    CEO OpenAI Sam Altman menyambut langkah ini. Ia mengatakan sangat antusias membangun Stargate Korea untuk mendukung kebutuhan AI berdaulat Korea.

    “Basis industri Korea tak ada tandingannya di dunia, khususnya di sektor memori yang krusial bagi perkembangan AI global,” ujarnya usai bertemu Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.

    Trump sendiri meluncurkan proyek Stargate pada Januari lalu dengan menggandeng mitra seperti SoftBank dan Oracle untuk menjaga dominasi AS dalam AI. Fokus utamanya adalah memperluas ketersediaan chip. Bahkan Nvidia telah berkomitmen berinvestasi hingga US$100 miliar ke OpenAI guna memasok chip pusat data.

    Samsung dan SK Hynix saat ini menguasai 70% pasar global chip DRAM dan hampir 80% pasar High Bandwidth Memory (HBM). Para analis memperkirakan nilai 900.000 wafer DRAM canggih yang dipesan OpenAI bisa menembus 100 triliun won atau sekitar Rp 1.400 triliun, meski angka ini bisa berubah mengikuti siklus pasar memori.

    Selain Samsung Electronics dan SK Hynix, afiliasi Samsung lainnya juga ikut terlibat. Samsung SDS akan mengembangkan serta mengoperasikan pusat data AI di bawah proyek Stargate, sementara Samsung Heavy Industries dan Samsung C&T bekerja sama dengan OpenAI membangun pusat data terapung lepas pantai untuk menekan biaya pendinginan dan emisi karbon.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Top 3 Tekno: EA Dibeli Menantu Donald Trump hingga Steam Autumn Sale 2025 – Page 3

    Top 3 Tekno: EA Dibeli Menantu Donald Trump hingga Steam Autumn Sale 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Electronic Arts (EA) yang resmi dibeli oleh Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi, Affinity Partners yang didirikan Jared Kushner (menantu Donald Trump), senilai Rp 918 triliun, menuai perhatian para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com, Rabu (1/10/2025) kemarin.

    Berita lain yang juga populer datang dari event diskon besar Steam Autumn Sale 2025 yang digelar mulai 30 September hingga 6 Oktober 2025.

    Lebih lengkapnya, simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.

    1. EA Resmi Dijual Rp 918 Triliun ke Arab Saudi dan Menantu Donald Trump 

    Raksasa industri game, Electronic Arts (EA) resmi mengumumkan kesepakatan akuisisi senilai USD 55 miliar atau sekitar Rp 918 triliun.

    Perusahaan yang dikenal lewat game populer seperti EA FC dan Apex Legends ini kini dijual ke sebuah konsorsium investor.

    Konsorsium tersebut berisi Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi, Affinity Partners yang didirikan Jared Kushner (menantu Donald Trump), dan firma ekuitas swasta Silver Lake. Dengan kesepakatan ini, EA akan berubah statusnya menjadi perusahaan swasta.

    “Momen ini adalah pengakuan atas kerja luar biasa tim kami,” kata CEO EA, Andrew Wilson, dalam pernyataan resminya.

    Meskipun kepemilikan berganti, Andrew Wilson tetap akan memimpin perusahaan sebagai CEO.

    Mengutip GameSpot, Rabu (1/10/2025), kesepakatan yang dilakukan secara tunai ini disebut bakal membuka jalan bagi EA untuk mempercepat inovasi dan pertumbuhan di dunia hiburan interaktif di masa depan.

    Baca selengkapnya di sini 

     

  • Irak Sambut Baik Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Irak Sambut Baik Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    JAKARTA – Irak menyambut baik rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza, membangun kembali wilayah tersebut, serta mencegah pengungsian paksa warga Palestina.

    Kementerian Luar Negeri Irak di platform media sosial AS, X, Rabu, 1 Oktober, memuji poin-poin dalam rencana tersebut yang meliputi penghentian perang, pembangunan kembali Jalur Gaza, pencegahan pengungsian paksa warga Palestina, serta menentang aneksasi Tepi Barat.

    Kementerian tersebut menyatakan harapan agar rencana ini dapat membantu mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai tanpa pembatasan, sekaligus menghalangi segala upaya pemindahan paksa penduduk.

    Qatar pada Selasa (30/9) menegaskan kelompok Palestina, Hamas, telah menerima rencana yang diajukan Trump melalui mediator pada Senin (29/9) malam dan berjanji akan meninjaunya secara “bertanggung jawab.”

    Para menteri luar negeri dari Türkiye, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir mengeluarkan pernyataan pada Senin yang menyatakan keyakinan mereka atas kemampuan Trump untuk menemukan jalan menuju perdamaian.

    Pada hari yang sama, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Israel di Gaza dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu.

    Rencana tersebut menyerukan pembebasan semua sandera Israel dengan imbalan pembebasan puluhan tahanan Palestina, pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh, penarikan bertahap pasukan Israel, serta pembentukan komite teknokratik dan apolitis Palestina untuk memerintah wilayah kantong tersebut.

    Rencana tersebut juga menyebutkan kemungkinan adanya jalan menuju penentuan nasib sendiri dan negara merdeka bagi Palestina, namun bukan sebagai jaminan.

    Sejak Oktober 2023, tentara Israel telah membunuh lebih dari 66.000 warga Palestina di Gaza, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pengeboman tanpa henti telah membuat wilayah kantong tersebut tidak layak huni, menyebabkan kelaparan massal dan penyebaran penyakit.

  • Israel Terus Bombardir Gaza di Tengah Rencana Damai, 46 Orang Tewas

    Israel Terus Bombardir Gaza di Tengah Rencana Damai, 46 Orang Tewas

    Gaza City

    Pasukan Israel kembali memborbardir Gaza. Badan pertahanan sipil Gaza menyebut pasukan Israel pada hari ini telah menewaskan setidaknya 46 orang, termasuk 36 orang di Kota Gaza.

    Dilansir AFP, Rabu (1/10/2025), juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, mengatakan beberapa kematian disebabkan oleh serangan di sebelah barat Kota Gaza.

    Serangan pesawat tak berawak atau drone juga menewaskan dua orang di Al-Zawayda dan dua orang di sebuah kamp di Nuseirat, keduanya di Gaza tengah.

    “Dua pencari bantuan tewas oleh tembakan Israel di barat daya Khan Yunis di Gaza selatan,” kata Bassal.

    Tentara Israel, yang telah melancarkan serangan terhadap Kota Gaza sejak 16 September, mengatakan telah menyerang seorang anggota Hamas di Jalur Gaza utara.

    Sementara Hamas mempertimbangkan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir dua tahun di wilayah Palestina tersebut.

    Perang itu dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang mengakibatkan tewasnya 1.219 warga Israel, sebagian besar warga sipil. Serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 66.148 warga Palestina.

    (fas/jbr)

  • Bukan China, Taiwan Sekarang Mulai Berani Melawan Amerika

    Bukan China, Taiwan Sekarang Mulai Berani Melawan Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump melancarkan kebijakan tarif impor tinggi yang berdampak ke beberapa mitra dagangnya, termasuk Taiwan. Diketahui, Taiwan merupakan ‘rumah’ bagi raja manufaktur chip TSMC yang mencatat surplus besar dari pengiriman produknya ke Amerika Serikat (AS).

    Namun, saat ini AS memberlakukan tarif 20% untuk produk yang diekspor Taiwan ke negaranya. Baru-baru ini, Taiwan berupaya melakukan negosiasi ke Washington untuk menetapkan tarif yang lebih ringan.

    Pekan lalu, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan di stasiun televisi News Nation bahwa pihaknya mengajukan tawaran produksi chip 50-50 ke Taiwan. Hal ini sejalan dengan upaya Trump untuk menggenjot industri manufaktur dalam negeri.

    Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah. Negosiator Taiwan menegaskan tak akan menyepakati permintaan untuk memproduksi setengah semikonduktornya di AS.

    Wakil Perdana Menteri Taiwan Cheng Li-chiun yang memimpin negosiasi tarif dengan Washington, mengatakan kepada media sepulangnya dari sana, bahwa pihaknya tidak membicarakan ide terkait produksi chip 50-50 selama negosiasi berlangsung.

    “Tim negosiasi kami tak pernah membuat komitmen pembagian 50-50 terkait produksi chip. Kami tidak mendiskusikan hal ini dalam pembicaraan yang bergulir, dan kami tidak akan sepakat dengan kondisi itu,” kata dia, menurut laporan media resmi Taiwan, Central News Agency, dikutip dari Reuters, Rabu (1/9/2025).

    Kementerian Perdagangan AS dan Kantor Perwakilan Dagang AS tak merespons permintaan komentar dari Reuters.

    Sebelumnya, TSMC yang bisnisnya moncer lantaran tingginya permintaan aplikasi AI, telah menggelontorkan investasi senilai US$165 miliar (Rp2.753) triliun untuk membangun pabrik chip di Arizona, AS. Kendati demikian, mayoritas produksinya tetap dipertahankan di Taiwan.

    Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai mengatakan Cheng sudah melakukan beberapa kali negosiasi dengan AS terkait isu tarif. “Konsultasi yang paling substantif dan penting sedang berjalan,” kata dia.

    Secara terpisah, Kantor Kepresidenan Taiwan pada Selasa (30/9) waktu setempat mengatakan Presiden Lai Ching-te telah bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan dan urusan Pertanian Luar Negeri AS, Luke J. Lindberg.

    Lai mengatakan delegasi agrikultur Taiwan yang mengunjungi AS pada September lalu berencana untuk membeli produk pertanian dan peternakan AS senilai US$10 miliar (Rp166 miliar) selama 4 tahun ke depan. Beberapa produk yang dimaksud adalah kacang kedelai, gandung, jagung, dan daging sapi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • WNI Kabur ke China Makin Gampang, Xi Jinping Buka Pintu Lebar-lebar

    WNI Kabur ke China Makin Gampang, Xi Jinping Buka Pintu Lebar-lebar

    Jakarta, CNBC Indonesia – WNI yang ingin mengadu nasib ke luar negeri bisa memanfaatkan program baru yang dicanangkan pemerintahan Xi Jinping. Pada Rabu (1/10/2025), China meluncurkan program visa baru yang bertujuan menarik talenta global di bidang sains dan teknologi, untuk bekerja di Negeri Tirai Bambu.

    AFP melaporkan program ini merupakan bagian dari upaya China untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin dunia di sektor sains dan teknologi, mengalahkan dominasi Amerika Serikat (AS).

    Langkah China yang diumumkan sejak Agustus 2025 ini, berbanding terbalik dengan kebijakan AS baru-baru ini. Presiden AS Donald Trump justru menetapkan biaya visa kerja super mahal pada bulan lalu, sehingga menyulitkan talenta global untuk mencari kerja di AS.

    Program visa K terbaru China secara signifikan mempermudah proses imigrasi bagi yang memenuhi syarat, menurut laporan media pemerintah.

    “Dengan latar belakang beberapa negara yang menarik diri, berfokus pada kepentingan dalam negeri, dan mengesampingkan talenta internasional, China dengan penuh semangat memanfaatkan peluang penting ini dan segera memperkenalkan kebijakan ini,” tulis surat kabar pemerintah People’s Daily dalam sebuah komentar pada Selasa (30/9), dikutip dari AFP, Rabu (1/10/2025).

    Berbeda dengan banyak kategori visa lainnya, visa K tidak mewajibkan pemberi kerja atau entitas domestik untuk mengeluarkan undangan kepada pemohon.

    “Visa K akan menawarkan lebih banyak kemudahan bagi pemegangnya dalam hal jumlah entri yang diizinkan, masa berlaku, dan durasi tinggal,” lapor kantor berita pemerintah Xinhua pada Agustus lalu.

    Adapun syarat yang ditetapkan bagi peminat visa K adalah “talenta sains dan teknologi muda global”. Syarat lebih spesifik terkait usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan, belum dijelaskan secara perinci.

    Xinhua mengatakan pemegang visa bisa terlibat dalam beragam sektor pekerjaan, seperti pendidikan, budaya, sains dan teknologi, serta kewirausahaan yang relevan dan aktivitas bisnis.

    Seperti bumi dan langit, industri teknologi AS sedang terguncang akibat perubahan kebijakan visa kerja H-1B yang ditetapkan Trump. H-1B merupakan tipe visa yang memungkinkan perusahaan untuk mensponsori talenta asing dengan keterampilan khusus seperti sains, engineer, dan programmer, untuk bekerja di AS selama 3 tahun dan bisa diperpanjang hingga 6 tahun.

    Visa tersebut sangat banyak digunakan oleh industri teknologi. Namun, ketetapan baru visa H-1B mematok biaya super mahal sebesar US$100.000 (Rp1,6 miliar).

    Warga negara India menyumbang hampir tiga perempat dari izin yang diberikan melalui sistem lotere setiap tahun.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengamat: Posisi RI kian diperhitungkan dalam solusi damai Palestina

    Pengamat: Posisi RI kian diperhitungkan dalam solusi damai Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat Hubungan Internasional dan Terorisme Robi Sugara menilai pencatutan gambar Presiden RI Prabowo Subianto pada baliho raksasa Abraham Shield di Israel bukan sekadar visual belaka, melainkan simbol yang sarat makna.

    Robi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo, kian diperhitungkan dalam peta diplomasi global, khususnya terkait isu Palestina dan solusi dua negara (two state solution).

    Untuk diketahui, baliho raksasa di Israel itu mendadak menyita perhatian dunia. Gambar Presiden Prabowo terpampang sejajar dengan Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta pemimpin dunia lainnya.

    Dalam perspektifnya, Robi menilai foto tersebut menunjukkan bahwa Prabowo menjadi sosok berpengaruh dalam menciptakan solusi perdamaian pada dua negara.

    Menurutnya, foto tersebut merupakan bentuk atas respons terhadap negara maupun pihak yang tidak sepakat atas solusi dua negara.

    Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan hal tersebut tidak lepas atas dampak pidato Prabowo dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/9).

    Pidato tersebut memberikan pesan kuat kepada Amerika Serikat (AS) terhadap posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar dunia.

    “Ini berarti Prabowo masuk dalam tim untuk mengatur masa depan di Palestina,” ujar Robi.

    Robi mengatakan Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, telah mengambil posisi yang sejalan dengan mayoritas global, yakni mendukung solusi dua negara.

    Namun, pilihan tersebut membawa konsekuensi logis yang menjadi tantangan di dalam negeri. Pengakuan itu berpotensi membuka hubungan diplomatik dan pendirian kedutaan besar di masing-masing negara.

    “Ini yang saya kira akan menjadi kontroversi dan menghadapi tantangan dari masyarakat Muslim di internal Indonesia sendiri,” ujarnya.

    Di sisi lain, Robi mengkritik atas rapuhnya penegakan hukum internasional yang kerap tumpul terhadap Israel. Menurut dia, sistem hukum global saat ini secara faktual tidak berdaya ketika berhadapan dengan negara berkekuatan besar (great power) yang didukung oleh negara pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB.

    Ia menegaskan kebuntuan itu merupakan masalah struktural, di mana mekanisme hak veto seringkali melumpuhkan resolusi yang bertujuan menegakkan keadilan dan menekan Israel untuk mematuhi hukum internasional.

    “Problem seriusnya ada di lima negara pemegang hak veto. Hak itu sering kali keluar dari jalur keadilan sosial dan internasional, bahkan melanggar hukum internasional itu sendiri,” kata Robi.

    Kendati demikian, ia menilai telah terjadi perubahan signifikan dalam hasil sidang Majelis Umum PBB kemarin. Ia merujuk pada dukungan mayoritas negara dunia, yang kini diperkuat oleh suara dari negara-negara kunci Eropa seperti Prancis dan Inggris terhadap resolusi kemerdekaan Palestina.

    “Negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis, yang sebelumnya sering abstain atau satu suara dengan Amerika Serikat dalam mendukung Israel, kini menyetujui kemerdekaan Palestina,” katanya.

    Menurut dia, pergeseran sikap tersebut adalah momentum krusial yang harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret oleh komunitas internasional untuk menurunkan eskalasi yang terjadi di Palestina.

    Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka blokade Gaza untuk misi kemanusiaan. Kapal maupun transportasi yang mengirim misi kemanusiaan ke Gaza harus diizinkan masuk.

    “Kita melihat pada Agustus lalu ada gabungan masyarakat sipil dari 44 negara (Global Sumud Flotila) mengirimkan bantuan terbesar dalam sejarah, ini harus menjadi prioritas,” ucap Robi.

    Selanjutnya, kata dia, mendesak untuk gencatan senjata permanen dan memberikan hak-hak warga Palestina yang telah dirampas. Menurutnya, tanpa gencatan senjata dan keadilan, pembicaraan damai hanyalah isapan jempol.

    “Setelah gencatan senjata saya kira harus segera dibuatkan pasukan penjaga perdamaian (peacemaking) untuk menjaga stabilitas dan keamanan kemerdekaan Palestina,” tutur Robi.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Korban Tewas Akibat Gempa di Cebu Filipina Terus Bertambah

    Korban Tewas Akibat Gempa di Cebu Filipina Terus Bertambah

    Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.

    Edisi Rabu, 1 Oktober 2025 kami awali dengan perkembangan dari gempa bumi di Filipina.

    Provinsi Cebu digoncang gempa

    Setidaknya 69 orang tewas di bagian tengah provinsi Cebu, setelah bangunan dan dinding rumah runtuh akibat gempa berkekuatan 6,9 skala Richter.

    Gempa juga menyebabkan banyak orang terluka dan terpaksa berlarian keluar rumah di larut malam, selain juga memutus aliran listrik.

    Pusat gempa berada sekitar 19 kilometer di timur laut Bogo, sebuah kota pesisir berpenduduk sekitar 90.000 jiwa, serta menewaskan 14 warga setempat, seperti dijelaskan petugas mitigasi bencana Rex Ygot.

    Gubernur Cebu Pamela Baricuatro mengatakan tingkat kerusakan dan korban luka di Bogo dan kota-kota sekitarnya di wilayah utara provinsi tersebut baru akan diketahui setelah matahari terbit.

    “Keadaannya bisa lebih buruk dari yang kita duga,” ujarnya dalam pesan video yang diunggah di Facebook.

    Perjanjian damai Gaza menunggu Hamas

    Presiden Donald Trump memberi Hamas waktu tiga hingga empat hari sejak kemarin untuk menerima rencana perdamaian Gaza yang sudah didukungnya.

    Presiden Trump memperingatkan akan ada “akhir yang sangat menyedihkan” jika Hamas menolak proposal yang menurutnya hampir mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama dua tahun ini.

    Para mediator Qatar dan Mesir menyampaikan 20 poin dalam rencana perdamaian kepada Hamas pada Senin malam, setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkunjung ke Gedung Putih.

    Hamas tidak terlibat dalam negosiasi yang menghasilkan proposal yang menyerukan pelucutan senjata kelompok tersebut, sebuah tuntutan yang sebelumnya ditolak Hamas.

    Tiga meninggal akibat pesantren runtuh

    Upaya masih dilakukan untuk menyelamatkan 91 orang yang dikhawatirkan terjebak di bawah reruntuhan setelah pesantren di Jawa Timur, runtuh.

    Setidaknya tiga orang tewas dan 102 orang dievakuasi dalam insiden Senin lalu di pesantren Al Khoziny di Sidoarjo ketika bangunan yang tidak stabil runtuh selama konstruksi.

    “Kejadian mendadak ini menyebabkan material bangunan jatuh menimpa puluhan siswa dan pekerja,” kata Abdul Muhari, juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

    Rumah di Australia diperkirakan makin mahal

    Nilai rumah di Australia kembali naik pada bulan September, dan para pengamat memperingatkan akan ada lonjakan jumlah pembeli rumah pertama, yang memicu kenaikan harga di bulan-bulan mendatang.

    Mulai hari ini, Skema Jaminan Rumah yang digagas pemerintah federal dari Partai Buruh diberlakukan.

    Pembeli dapat membeli rumah dengan uang muka minimal lima persen, sehingga terhindar dari membayar asuransi pinjaman atau LMI, sementara pemerintah bertindak sebagai penjamin untuk sisa uang muka 20 persen.

    [CHART HERE]

    Nilai median nasional rumah di Australia sekarang adalah A$857.280, atau mencapai Rp9 miliar.

    Unjuk rasa Maroko berujung ricuh

    Unjuk rasa anak muda menuntut pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik di Maroko berujung kericuhan dengan pasukan keamanan, Selasa malam kemarin.

    Protes tersebut diorganisir secara daring oleh kelompok pemuda anonim yang menamakan diri “GenZ 212”, menggunakan platform termasuk TikTok, Instagram, dan aplikasi Discord.

    Di kota-kota Tiznit, Inzegane, dan Ait Amira, serta kota timur Oujda, ratusan pengunjuk rasa muda melemparkan batu ke arah pasukan keamanan yang berusaha membubarkan kerumunan.

    Di Ait Amira, para demonstran membalikkan dan merusak beberapa kendaraan aparat keamanan, yang rekamannya beredar di media.

  • Pemerintah AS Resmi Shutdown, 750 Ribu PNS Bakal Kena PHK

    Pemerintah AS Resmi Shutdown, 750 Ribu PNS Bakal Kena PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat (AS) resmi shutdown Rabu (1/10/2025). Penghentian pemerintahan federal ini terjadi setelah Kongres AS, yang berisi partai pemerintah, Republik, dan oposisi, Demokrat, gagal mencapai kata sepakat soal RUU pendanaan sementara pemerintah, Selasa malam.

    Sebenarnya para pekerja yang esensial akan tetap menjalankan peran mereka seperti biasa di pemerintahan. Hanya pekerja yang non-esensial yang berhenti bekerja.

    Namun, Kantor Anggaran Kongres (CBO) sempat menyebut “hingga 750.000 pekerja dapat dirumahkan setiap hari” dan tidak akan dibayar sampai penutupan berakhir. Ini terlihat dari surat yang diberikan badan itu ke politisi AS dari Republik, Joni Ernst.

    “Dengan menggunakan informasi dari rencana kontinjensi lembaga dan Kantor Manajemen Personalia (OPM), CBO memperkirakan bahwa jika terjadi berakhirnya pendanaan diskresioner (shutdown) untuk tahun fiskal 2026, sekitar 750.000 pegawai dapat dirumahkan setiap hari,” tulisnya, dilihat CNBC Indonesia, di website CBO.

    “Total biaya harian kompensasi mereka akan mencapai sekitar US$400 juta (Rp 6.661 triliun),” tambahnya.

    “Jumlah pegawai yang dirumahkan dapat bervariasi setiap harinya karena beberapa instansi mungkin akan merumahkan lebih banyak pegawai, semakin lama penutupan berlanjut dan yang lain mungkin akan memanggil kembali beberapa pegawai yang awalnya dirumahkan,” tambahnya.

    Dijelaskan pula bagaimana sebuah memo sudah diberikan oleh kantor budget yang disebut OBM, yang kemudian dirujuk oleh OPM. Memo itu mengarahkan instansi untuk mempertimbangkan

    Pemberitahuan ke pegawai tentang pengurangan tenaga kerja jika pekerjaan mereka adalah untuk program, proyek, atau kegiatan yang akan mengalami penghentian alokasi dana.

    “Pengurangan jumlah pegawai federal akan mengurangi biaya kompensasi harian bagi pekerja yang dirumahkan. Beberapa lembaga dapat menggunakan pendanaan wajib untuk mengurangi jumlah pekerja yang dirumahkan. Hal ini juga akan mengurangi biaya kompensasi harian bagi pekerja yang dirumahkan,” tambah badan itu.

    Namun dalam surat disebutkan pula bahwa personel militer yang bertugas aktif umumnya dianggap sebagai pegawai yang dikecualikan dari efisiensi. Dengan demikian mereka diwajibkan untuk bekerja selama penutupan pemerintah.

    “Seperti pegawai federal lainnya, mereka dibayar setelah alokasi anggaran disahkan,” muat surat itu lagi.

    “Sebagian dana dalam alokasi langsung Departemen Pertahanan berdasarkan Undang-Undang Rekonsiliasi 2025 dapat digunakan untuk membayar personel yang bertugas aktif selama penutupan, sehingga mengurangi jumlah pegawai yang dikecualikan yang akan menerima kompensasi tertunda. Namun, CBO tidak memiliki informasi spesifik tentang rencana pemerintah terkait hal tersebut,” jelasnya.

    Pemerintah federal telah berhenti beroperasi 21 kali sejak 1976. Yang terlama dimulai pada 22 Desember 2018 ketika Partai Demokrat dan Trump menemui jalan buntu terkait tuntutan sang Presiden untuk membuat tembok perbatasan senilai US$5,7 miliar pada masa jabatan pertamanya.

    Mengutip AFP, Trump mengancam akan “menghukum” Partai Demokrat karena shutdown yang terjadi. Ia mengaku akan menargetkan kebijakan prioritas oposisi dan memaksakan PHK massal di sektor publik selama shutdown terjadi.

    “Jadi, kami akan memberhentikan banyak orang yang akan sangat terdampak. Dan mereka Demokrat, mereka akan tetap Demokrat,” kata Trump kepada para wartawan di Ruang Oval.

    “Banyak hal baik yang bisa dihasilkan dari penutupan pemerintah,” ujarnya lagi mengisyaratkan ia akan memanfaatkan jeda tersebut untuk “menyingkirkan banyak hal yang tidak diinginkannya” seraya menyebut “mereka pasti akan berkaitan dengan Demokrat”.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]