Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Video: Blokir Akun Trump, YouTube Kena Denda – Hacker Bjorka Ditangkap

    Video: Blokir Akun Trump, YouTube Kena Denda – Hacker Bjorka Ditangkap

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemblokiran akun Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2021 berdampak besar pada sejumlah media sosial, salah satunya YouTube.

    Pamor brand mainan asal Inggris, Jellycat tengah meningkat. Alhasil, laba perusahaan mainan ini melonjak lebih dari 2 kali lipat pada 2024.

    Dari domestic, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menangkap seorang pria dengan inisial nama WFT berusia 22 tahun yang diduga sebagai peretas atau hacker dengan nama alias ‘Bjorka’.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 03/10/2025) berikut ini.

  • Prancis Bilang Hamas Harus Mau Menyerah Sesuai Rencana Damai Trump

    Prancis Bilang Hamas Harus Mau Menyerah Sesuai Rencana Damai Trump

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan bahwa kelompok Hamas telah kalah dalam pertempuran di Gaza. Dia menyebut Hamas harus menerima “penyerahan diri” berdasarkan rencana perdamaian yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Kelompok militan Palestina tersebut saat ini sedang mempertimbangkan tanggapannya terhadap rencana Trump tersebut, yang telah disetujui secara terbuka oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    “Hamas memikul tanggung jawab yang sangat berat atas bencana yang dialami oleh Palestina,” kata Barrot, dilansir kantor berita AFP, Jumat (3/10/2025) di Arab Saudi, tempat ia menghadiri pertemuan tentang masalah keamanan global.

    “Mereka telah kalah. Mereka harus menerima penyerahan diri mereka sendiri,” tambahnya, merujuk pada resolusi PBB baru-baru ini yang menyerukan agar Hamas dikeluarkan dari kepemimpinan negara Palestina di masa depan.

    Barrot menegaskan kembali dukungan Prancis terhadap rencana Trump tersebut pada hari Kamis (2/10) waktu setempat. Dia mengatakan bahwa pihaknya siap untuk “mengerjakan implementasinya untuk mengakhiri perang, kelaparan, dan penderitaan di Gaza”.

    Ia menolak berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi jika Hamas menolak kesepakatan tersebut.

    Rencana damai Trump di Gaza menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera dalam 72 jam, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza.

    Hamas belum membuat keputusan akhir terkait proposal tersebut, menurut sumber Palestina yang dekat dengan para pemimpin kelompok tersebut.

    Barrot juga membela keputusan Prancis untuk melanjutkan dialog dengan pemerintah Iran mengenai program nuklirnya, meskipun sanksi PBB dan Eropa baru-baru ini diberlakukan kembali.

    “Prancis akan melakukan upaya terbaiknya menuju solusi yang dinegosiasikan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Mendag AS Paksa Taiwan Bantu Amerika Produksi Chip Canggih

    Mendag AS Paksa Taiwan Bantu Amerika Produksi Chip Canggih

    Washington –

    Pemerintah Amerika Serikat mendesak Taipei untuk mengalihkan investasi dan produksi chip ke AS, agar separuh chip yang edar di Amerika dapat diproduksi di dalam negeri.

    Washington telah berdiskusi dengan Taipei mengenai pembagian “50-50” dalam produksi semikonduktor, yang akan signifikan mengurangi ketergantungan Amerika pada Taiwan. Taiwan disebut-sebut memproduksi lebih dari 90% semikonduktor canggih dunia, yang menurut Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, menimbulkan kekhawatiran karena jarak negara kepulauan itu dari AS dan kedekatannya dengan China.

    “Tujuan saya, dan tujuan pemerintahan ini, adalah memindahkan produksi chip secara signifikan ke dalam negeri, kita perlu membuat chip kita sendiri,” kata Lutnick. “Ide yang saya ajukan adalah, mari kita capai 50-50. Kami memproduksi separuhnya, dan Anda memproduksi separuhnya lagi.”

    Target Lutnick adalah mencapai sekitar 40% produksi semikonduktor domestik pada akhir masa jabatan Presiden AS Donald Trump, yang akan membutuhkan investasi lokal lebih dari USD 500 miliar.

    Kekuatan Taiwan dalam produksi chip berkat Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), produsen chip terbesar dan tercanggih di dunia, yang menangani produksi untuk raksasa teknologi Amerika seperti Nvidia dan Apple.

    Posisi penting Taiwan dalam produksi chip global diyakini menjamin pertahanannya terhadap aksi militer langsung dari China, yang sering disebut Perisai Silikon. Namun Lutnick mengecilkan “Perisai Silikon” dan berpendapat Taiwan akan lebih aman dengan produksi chip lebih seimbang antara AS dan Taiwan.

    “Argumen saya kepada mereka adalah, kalau Anda punya 95% produksi chip, bagaimana saya bisa mendapatkannya untuk melindungi Anda? Anda akan meletakkannya di pesawat? Meletakannya di kapal?” kata Lutnick. Berdasarkan rencana 50-50, AS akan tetap “sangat bergantung” pada Taiwan, tetapi akan memiliki kapasitas sendiri.

    Beijing memandang Taiwan sebagai wilayahnya dan berjanji merebutnya kembali dengan paksa jika perlu. Tahun ini, militer China menggelar sejumlah latihan militer skala besar di lepas pantai Taiwan untuk menguji kemampuan militernya.

    Pernyataan Lutnick dalam wawancara News Nation selaras dengan komentar Trump sebelumnya, yang menunjukkan bahwa AS harus mendapatkan lebih banyak imbalan atas bantuan pertahanannya pada Taiwan.

    Tahun lalu, Trump, yang saat itu masih calon presiden, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Taiwan harus membayar AS untuk pertahanan, dan menuduh negara itu “mencuri” bisnis chip Amerika Serikat.

    AS pernah menjadi pemimpin pasar semikonduktor global, tapi kehilangan pangsa pasar karena pergeseran industri dan munculnya raksasa Asia seperti TSMC dan Samsung. TSMC telah membangun fasilitas manufaktur di AS sejak 2020 dan terus meningkatkan investasinya. TSMC mengumumkan niatnya untuk berinvestasi tambahan sebesar USD 100 miliar pada bulan Maret, sehingga total investasi yang direncanakan jadi USD 165 miliar.

    (fyk/fyk)

  • Putin Wanti-wanti AS Tidak Pasok Rudal Tomahawk ke Ukraina!

    Putin Wanti-wanti AS Tidak Pasok Rudal Tomahawk ke Ukraina!

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan peringatan keras terkait kemungkinan Amerika Serikat memasok rudal jarak jauh Tomahawk untuk Ukraina. Dia mengingatkan hal itu akan menyebabkan “tingkat eskalasi yang benar-benar baru”, termasuk dalam hubungan antara Moskow dan Washington.

    “Ini akan berarti tingkat eskalasi yang benar-benar baru, termasuk dalam hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat,” kata Putin menanggapi pertanyaan tentang potensi pasokan rudal jarak jauh tersebut ke Ukraina melalui sekutu-sekutu Eropa, seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (3/10/2025).

    Sebelumnya, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengatakan pada Minggu (28/9), bahwa Washington sedang mempertimbangkan permintaan Ukraina untuk mendapatkan pasokan rudal Tomahawk. Presiden AS Donald Trump belum mengambil keputusan akhir, dan Trump berhati-hati untuk tidak memicu eskalasi perang Ukraina menjadi konfrontasi langsung dengan Rusia.

    Namun demikian, fakta bahwa Trump sekarang mempertimbangkan langkah semacam itu menunjukkan seberapa besar frustrasi yang dirasakannya terhadap penolakan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyetujui gencatan senjata.

    Bagi Kremlin, risiko eskalasi keterlibatan AS sudah jelas jika rudal jarak jauh semacam itu ditembakkan lebih jauh ke dalam wilayah Rusia. Dalam pernyataannya, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia sedang melakukan “analisis mendalam” terhadap berbagai skenario.

    “Pertanyaannya… adalah: siapa yang dapat meluncurkan rudal-rudal ini…? Apakah hanya Ukraina yang dapat meluncurkannya, atau apakah tentara-tentara Amerika harus melakukannya?” kata Peskov kepada wartawan saat ditanya soal pernyataan terbaru Wapres AS.

    “Siapa yang menentukan penargetan rudal-rudal ini? Pihak Amerika atau Ukraina sendiri?” tanyanya.

    Peskov mengatakan bahwa “analisis yang sangat mendalam” diperlukan untuk situasi tersebut.

    Rudal Tomahawk memiliki jangkauan hingga 2.500 kilometer — cukup jauh untuk menghantam langsung Moskow dan sebagian besar wilayah Rusia di dekat Eropa jika ditembakkan dari Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru-baru ini memperingatkan para pejabat Kremlin bahwa mereka harus “mengetahui di mana tempat perlindungan bom berada” jika perang tidak juga diakhiri.

    Belum diketahui secara jelas bagaimana atau melalui negara mana rudal Tomahawk akan dipasok, jika nantinya AS mengabulkan permintaan Kyiv. Zelensky sebelumnya meminta Washington untuk menjualnya ke negara-negara Eropa yang kemudian akan mengirimkannya ke Ukraina.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Jet-jet Tempur AS Melintas Dekat Wilayahnya, Venezuela Geram!

    Jet-jet Tempur AS Melintas Dekat Wilayahnya, Venezuela Geram!

    Caracas –

    Pemerintah Venezuela mengecam keras apa yang mereka sebut sebagai “penyerbuan ilegal” oleh sejumlah jet tempur Amerika Serikat (AS) ke wilayah udara yang berada di bawah kendali lalu lintas udara Caracas. Venezuela menuduh AS melakukan “provokasi” yang “mengancam kedaulatan nasional”.

    Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Venezuela, seperti dilansir AFP, Jumat (3/10/2025), mengatakan bahwa jet-jet tempur AS itu terdeteksi di wilayah udara berjarak “75 kilometer dari pantai kami”. Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah jet-jet tempur AS itu melanggar wilayah udara Venezuela.

    Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, mengklaim sebanyak lima jet tempur AS “berani mendekati pantai Venezuela” dan telah terdeteksi oleh sistem pertahanan udara dan pelacakan yang ada di Bandara Internasional Maiquetia, yang melayani ibu kota Caracas.

    Dalam pernyataan bersama, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Venezuela menuduh AS telah melanggar hukum internasional dan membahayakan penerbangan sipil di Laut Karibia.

    Bulan lalu, Presiden AS Donald Trump mengirimkan 10 pesawat F-35 ke Puerto Rico, wilayah AS di Karibia, sebagai bagian dari pengerahan militer terbesar di wilayah tersebut dalam lebih dari tiga dekade terakhir.

    Trump juga mengerahkan delapan kapal perang dan satu kapal selam nuklir AS ke kawasan tersebut, sebagai bagian dari operasi untuk memerangi perdagangan narkoba yang melintasi kawasan Karibia menuju ke wilayah AS.

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebelumnya menuduh Trump melakukan upaya rahasia untuk mengubah rezim di Caracas.

    Dalam beberapa pekan terakhir, menurut pengumuman Trump, pasukan militer AS telah meledakkan empat kapal yang diduga mengangkut narkoba. Sedikitnya 14 orang tewas dalam serangan-serangan militer AS di perairan internasional di kawasan Karibia.

    Serangan semacam itu menuai pertanyaan soal legalitasnya dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para politisi Partai Demokrat serta Partai Republik AS.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Putin Dukung Rencana Damai Gaza yang Diusulkan Trump, Asalkan…

    Putin Dukung Rencana Damai Gaza yang Diusulkan Trump, Asalkan…

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya siap mendukung rencana perdamaian untuk Jalur Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, asalkan rencana tersebut mengarah pada pembentukan negara Palestina berdampingan dengan Israel.

    Putin juga menyatakan optimismenya yang hati-hati terhadap 20 poin usulan Trump untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Presiden Rusia tersebut bahkan memuji usulan yang digagas oleh sang Presiden AS itu sebagai “cahaya di ujung terowongan”.

    Pernyataan tersebut disampaikan Putin saat berbicara dalam Klub Diskusi Valdai, yang merupakan forum para pakar Rusia, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Jumat (3/10/2025). Forum diskusi tersebut digelar di kota Sochi, Rusia, pada Kamis (2/10) waktu setempat.

    Dalam forum tersebut, salah satu isu yang dibahas oleh Putin adalah rencana perdamaian untuk Jalur Gaza yang diusulkan Trump, yang telah mendapat dukungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan negara-negara Arab, Muslim hingga Eropa. Kelompok Hamas sejauh ini masih mendiskusikan respons untuk usulan Trump tersebut.

    “Secara umum, Rusia siap mendukungnya. Tentu saja, asalkan mengarah pada tujuan akhir yang selalu kita bahas. Rusia selalu … menyokong pembentukan dua negara — baik Israel dan negara Palestina. Dan hal ini, menurut saya, adalah kunci solusi akhir bagi konflik Palestina-Israel,” tegas Putin.

    Namun Putin juga memperingatkan bahwa diplomasi unilateral Barat secara tradisional, yang seringkali “mengabaikan sejarah, tradisi, identitas, dan budaya masyarakat yang tinggal di sana”, tidak akan membawa perdamaian ke kawasan tersebut.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump itu, terdiri atas 20 poin, mencakup seruan gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Trump sendiri, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    “Kita sekarang semakin memahami inisiatif-inisiatif Presiden Trump, dan menurut saya mungkin ada secercah cahaya di ujung terowongan,” ucapnya memuji usulan sang Presiden AS itu.

    Secara khusus membahas soal penempatan Gaza di bawah pemerintahan internasional, Putin menekankan bahwa penting untuk memahami berapa lama hal tersebut akan berlangsung dan bagaimana kekuasaan akan dialihkan ke otoritas lokal.

    Putin juga mengingatkan bahwa pandangan Palestina, negara-negara regional, dan Hamas harus menjadi pertimbangan dalam perjanjian apa pun.

    “Penting bagi kami bahwa Hamas juga mendukungnya, bahwa pemerintahan Palestina mendukungnya,” tegas Putin seperti dilansir TASS.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kartel Narkoba Dinyatakan Teroris, Trump Umumkan Konflik Bersenjata

    Kartel Narkoba Dinyatakan Teroris, Trump Umumkan Konflik Bersenjata

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan AS ‘konflik bersenjata’ dengan kartel narkoba. Trump juga telah mengerahkan kapal militer ke laut Karibia untuk menangkap penyelundup narkoba.

    “Presiden menetapkan kartel-kartel ini sebagai kelompok bersenjata non-negara, menetapkan mereka sebagai organisasi teroris, dan menetapkan bahwa tindakan mereka merupakan serangan bersenjata terhadap Amerika Serikat,” demikian bunyi pemberitahuan dari Pentagon sebagaimana dilansir AFP, Jumat (3/10/2025).

    Pernyataan Trump ini dikeluarkan melalui surat pemberitahuan kepada Kongres setelah serangan baru-baru ini terhadap kapal-kapal di lepas pantai Venezuela. Surat tersebut dirancang sebagai pembenaran hukum untuk tiga serangan baru di perairan internasional yang menewaskan sedikitnya 14 orang.

    Dalam surat pemberitahuan tersebut juga menyebut para tersangka penyelundup sebagai “pejuang ilegal”.

    Serangan AS baru-baru ini menargetkan kapal-kapal yang diduga memuat narkoba di lepas pantai Venezuela, tetapi para ahli hukum telah meragukan legalitas tindakan Washington.

    “Seperti yang telah kami katakan berkali-kali, presiden bertindak sesuai dengan hukum konflik bersenjata untuk melindungi negara kita dari mereka yang mencoba membawa racun mematikan ke pantai kita,” kata juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, kepada AFP.

    Sementara itu, Venezuela mengatakan mereka mendeteksi serangan oleh lima jet tempur AS. Jet itu terbang 75 kilometer dari pantai Venezuela.

    Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino mengecam dugaan penerbangan tersebut sebagai “provokasi” dan “ancaman bagi keamanan nasional kami”.

    (zap/dek)

  • Efek Berantai Shutdown ke Ekonomi AS & Global

    Efek Berantai Shutdown ke Ekonomi AS & Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat menghentikan sebagian operasionalnya sejak Rabu (1/10/2025) akibat belum sepakatnya pemerintah Presiden AS Donald Trump dan Kongres mengenai pendanaan federal.

    Penutupan atau shutdown ini memicu reaksi di pasar global seiring investor menakar potensi dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kendati shutdown umumnya hanya memberi dampak terbatas pada pasar modal, momen kali ini dinilai sarat konsekuensi.

    Rilis data ketenagakerjaan AS yang dijadwalkan pada Jumat dipastikan tertunda, menambah ketidakpastian bagi bank sentral AS Federal Reserve yang bersiap menggelar pertemuan penting beberapa pekan mendatang.

    Presiden Donald Trump bahkan mengancam akan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan PHK sejumlah besar pegawai federal.

    Sejumlah aset bergerak variatif merespons shutdown pemerintah AS. Harga emas kembali mencetak rekor tertingginya usai shutdown, meskipun kembali melemah merespons komentar pejabat The Fed. Sementara itu, bursa Eropa dan Wall Street kompak ditutup menguat. Bursa saham AS bahkan mencetak rekor tertingginya.

    Wakil Kepala Ekonom Aberdeen Luke Bartholomew mengatakan penutupan pemerintahan AS semakin mempertebal keraguan atas kredibilitas institusi AS, posisi fiskal, dan tanda-tanda “disfungsi” politik.

    “Yang mengejutkan bagi saya adalah seberapa besar modal politik yang rela digelontorkan pemerintahan Trump untuk, jika boleh saya katakan, mereformasi sekaligus memengaruhi arah kebijakan Federal Reserve,” katanya seperti dikutip CNBC International.

    Bartholomew mengatakan The Fed pada dasarnya adalah institusi penopang bagi pasar modal global. Karena itu, premi jangka panjang kini menghadapi tekanan dan diperkirakan tren ini akan terus berlanjut.

    Di sisi lain, shutdown pemerintah federal diperkirakan tidak akan meninggalkan bekas permanen pada perekonomian AS. Dampaknya lebih terasa pada para pembuat kebijakan dan investor yang harus mengambil keputusan tanpa panduan data resmi untuk jangka waktu yang tidak pasti.

    Dalam setengah abad terakhir, 20 shutdown rata-rata berlangsung delapan hari dengan median empat hari, tidak cukup panjang untuk benar-benar melumpuhkan ekonomi, meski layanan publik dan gaji pegawai federal sempat terganggu.

    Meski begitu, bagi pejabat moneter, ketidaknyamanan ini nyata. The Fed harus mengambil keputusan suku bunga dalam empat minggu mendatang dengan fokus utama pada inflasi dan pasar tenaga kerja—dua indikator yang kini justru kehilangan data resmi dari BLS, BEA, dan Biro Sensus.

    “Sangat disayangkan kita tidak memperoleh statistik resmi justru ketika kita berusaha menilai apakah ekonomi sedang memasuki fase transisi,” kata Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee seperti dikutip Reuters.

    Data Ketenagakerjaan Tertunda

    The Fed bulan lalu memangkas suku bunga untuk pertama kali sejak Desember, mencerminkan kekhawatiran yang meningkat terhadap pasar tenaga kerja. Namun proyeksi para pejabat menunjukkan sebagian masih menilai risikonya belum cukup besar untuk mendorong pemangkasan lanjutan dalam waktu dekat.

    Jika shutdown berlarut-larut, laporan ketenagakerjaan bulanan nonfarm payroll dari Biro Statistik AS (BLS) yang seharusnya dirilis Jumat depan bisa jadi baru tersedia setelah rapat FOMC pada 28–29 Oktober. Kondisi ini mirip dengan penutupan pemerintahan di awal masa jabatan Donald Trump.

    Sementara itu, laporan ADP menunjukkan perusahaan swasta memangkas 32.000 pekerjaan pada September, dengan tren penurunan tenaga kerja terjadi tiga dari empat bulan terakhir. Tanpa data BLS sebagai pembanding, pejabat The Fed dan ekonom harus menilai apakah data ADP yang selama ini dianggap “pengganti inferior” layak dijadikan acuan.

    Kredibilitas BLS sendiri tengah dipertanyakan setelah serangkaian revisi besar dan pemecatan kepala lembaga tersebut oleh Trump pada Agustus. Hal ini mendorong minat lebih besar pada sumber data alternatif seperti ADP.

    Ekonom Senior Oxford Economics Matthew Martin mengatakan penurunan tenaga kerja swasta dalam laporan ADP menegaskan kehati-hatian korporasi menambah karyawan.

    ”Dengan data pasar tenaga kerja yang lemah dan potensi kabut data akibat shutdown, kami merevisi proyeksi: pemangkasan suku bunga yang semula Desember kami majukan ke Oktober,” tulisnya dalam riset.

    Bukan Krisis

    Meskipun ratusan ribu pegawai federal dirumahkan dan layanan pemerintah lumpuh, shutdown dalam sejarah jarang memberi guncangan serius pada ekonomi.

    Hanya dua shutdown yang terjadi bersamaan dengan kontraksi ekonomi, yakni November 1981 (era Ronald Reagan, 2 hari) dan Oktober 1990 (era George H.W. Bush, 3 hari). Namun keduanya terjadi ketika ekonomi AS memang sudah masuk resesi.

    Shutdown pada kuartal IV 1977 di masa Jimmy Carter yang menutup pemerintahan total 31 hari selama tiga bulan memang membuat pertumbuhan ekonomi tersendat, tetapi konsumsi tetap berjalan dan pertumbuhan pulih cepat pada kuartal berikutnya.

    Shutdown terpanjang sepanjang sejarah (35 hari, Desember 2018–Januari 2019) hanya membuat konsumsi turun rata-rata 0,3%, dan perlambatan lebih disebabkan memudarnya efek pemotongan pajak Trump serta dampak perang dagang dengan China.

    Bahkan lonjakan singkat klaim tunjangan pengangguran dari pegawai federal yang dirumahkan kala itu tidak merembes ke pasar tenaga kerja secara luas. Data Departemen Tenaga Kerja menunjukkan tingkat pengangguran AS tetap stabil sepanjang periode shutdown.

    “Shutdown pemerintah memang merepotkan dan berantakan, tetapi hampir tidak ada bukti bahwa dampaknya signifikan terhadap ekonomi. Aktivitas yang hilang umumnya akan pulih pada kuartal berikutnya,” ujar Scott Helfstein, Kepala Strategi Investasi Global X.

  • PBB Harusnya Dilibatkan Awasi Masa Depan Gaza

    PBB Harusnya Dilibatkan Awasi Masa Depan Gaza

    JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditegaskan sebagai lembaga yang memiliki legitimasi internasional untuk mengawasi rencana masa depan Jalur Gaza, wilayah Palestina yang masih terkepung.

    Pernyataan itu disampaikan Profesor Ben Saul, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia (HAM) dan kontra-terorisme, saat menjawab pertanyaan di National Press Club of Australia terkait kenegaraan Palestina dan rencana gencatan senjata Presiden AS Donald Trump untuk Gaza.

    Dalam rencana itu, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair akan memegang peran penting.

    Namun, Saul mengkritik rekam jejak Blair yang sebelumnya terlibat dalam proses Quartet, forum yang dibentuk tahun 2002 oleh Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat untuk memfasilitasi perdamaian di Timur Tengah, namun dinilai gagal membawa hasil.

    “Jika ingin pengawasan internasional yang sah terhadap masa depan Gaza, gunakan PBB. Itulah fungsi yang seharusnya dijalankan sejak awal,” ujarnya dilansir ANTARA, Kamis, 2 Oktober.

    Ia juga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap Australia atas perang Israel di Gaza.

    Menurut dia, pengakuan resmi Australia terhadap Palestina baru terwujud bulan lalu setelah 100 ribu warga berunjuk rasa di Jembatan Sydney Harbour dan menekan para politikus agar bersikap tegas.

    Bulan lalu pada Sidang Umum PBB ke-80, Australia mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

    PBB memiliki “legitimasi karena melibatkan semua pihak, dan tidak bergantung pada kehendak Donald Trump, seperti halnya dewan tersebut,” ujarnya.

    Rencana Trump berisi 20 poin yang diumumkan di Gedung Putih bersama pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu. Isinya mencakup penghentian permusuhan, pembebasan sandera, serta pembentukan otoritas transisi untuk mengelola Gaza.

    Rencana itu menekankan pembentukan “komite teknokrat Palestina non-politis” yang diawasi lembaga baru bernama Board of Peace (Dewan Perdamaian), dipimpin langsung Trump dengan melibatkan tokoh internasional termasuk Blair.

    Menurut Saul, legitimasi PBB terletak pada keterlibatan semua negara anggota, berbeda dengan rencana Trump yang dianggap bergantung pada kehendak pribadi.

    Sementara itu, Pakar hukum HAM internasional asal Australia, Chris Sidoti, menyebut perang Israel di Gaza sebagai konflik yang paling berbeda dari konflik lainnya karena warga Palestina di wilayah itu tidak memiliki jalur untuk melarikan diri.

    Ia menyoroti sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 66 ribu warga Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak.

    Kondisi itu, menurut Sidoti, berbeda dengan perang di Ukraina atau konflik Sudan, di mana warga sipil masih bisa menyeberang perbatasan untuk menyelamatkan diri.

    “Di Gaza, dua juta orang terjebak di wilayah yang luasnya hanya separuh Canberra. Mereka tidak bisa lari dari serangan udara, kelaparan, kekurangan obat-obatan, akses rumah sakit, hingga pendidikan anak-anak. Itu membuat situasi ini benar-benar berbeda,” ujarnya.

    Sidoti menegaskan sejak hari pertama, Israel menjalankan operasi penghancuran total terhadap Gaza, sehingga jutaan warga sipil hidup dalam kondisi terperangkap tanpa jalan keluar.

     

  • 6 Fakta Israel Cegat Kapal Bantuan Gaza

    6 Fakta Israel Cegat Kapal Bantuan Gaza

    Gaza –

    Israel mencegat armada Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Langkah Israel itu dikecam sejumlah negara.

    Dilansir AFP, Kamis (2/10/2025), armada Global Sumud itu terdiri dari sekitar 45 kapal sipil. Ada politikus hingga aktivis yang ikut dalam upaya membawa bantuan ke Gaza tersebut.

    Pada Rabu (1/10) pukul 20.30 waktu setempat, kapal tersebut dicegat oleh kapal militer Israel. Sejumlah orang pun ditangkap.

    Berikut fakta-fakta Israel mencegat kapal bantuan ke Gaza:

    Greta Thunberg Dkk Ditangkap

    Armada Global Sumud itu meninggalkan Spanyol bulan lalu. Mereka berangkat untuk menembus blokade Israel yang telah menyebabkan warga Gaza kelaparan.

    Israel telah memperingatkan armada tersebut agar tidak memasuki perairan yang menurut Israel berada di bawah blokadenya. Meski demikian, armada Global Sumud tetap berupaya masuk ke Gaza.

    Israel pun menahan kapal-kapal tersebut. Kementerian Luar Negeri Israel mengunggah rekaman video yang menunjukkan aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg (22), sedang mengambil barang-barangnya.

    “Sekitar pukul 20.30 waktu Gaza (17.30 GMT), beberapa kapal Armada Global Sumud, termasuk Alma, Sirius, dan Adara, dicegat dan dinaiki secara ilegal oleh pasukan pendudukan Israel di perairan internasional,” kata armada tersebut.

    Greta Thunberg saat ditangkap pasukan Israel yang mencegat kapal Global Sumud Flotilla menuju Gaza (Foto: AFP PHOTO/Israeli Foreign Ministry/Handout)

    Anggota Parlemen Eropa keturunan Prancis-Palestina yang ikut serta dalam armada tersebut, Rima Hassan, mengatakan ada ratusan orang telah ditangkap secara ilegal dan ditahan secara sewenang-wenang oleh Israel selama pencegatan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Israel menyebut Greta Thunberg, yang berada di kapal utama Alma, dan teman-temannya ‘dalam keadaan selamat dan sehat’. Israel juga membagikan video yang memperlihatkan Thunberg.

    Hamas Kecam Pencegatan Global Sumud

    Kelompok Hamas menuduh Israel melakukan kejahatan pembajakan terhadap kapal-kapal Global Sumud Flotilla yang mendekati Jalur Gaza dalam misi menyalurkan bantuan kemanusiaan. Hamas menyerukan dunia untuk mengecam tindakan Israel.

    “Kejahatan pembajakan dan terorisme maritim terhadap warga sipil,” kecam Hamas dalam pernyataannya seperti dilansir AFP.

    Laporan Global Sumud Flotilla menyebut beberapa kapal mencakup kapal Alma, Sirius, dan Adara dicegat dan dinaiki secara ilegal oleh pasukan pendudukan Israel di perairan internasional. Hamas menyebut pencegatan yang dilakukan militer Israel di perairan internasional serta penangkapan para aktivis dan jurnalis di atas kapal-kapal tersebut ‘merupakan aksi agresi yang berbahaya’.

    Hamas menyebut tindakan itu semakin ‘menambah catatan kelam kejahatan yang dilakukan’ oleh Israel. Hamas menyerukan ‘seluruh pembela kebebasan di dunia’ untuk mengecam tindakan Tel Aviv tersebut.

    Turki Kecam Israel

    Otoritas Turki juga memberikan reaksi keras terhadap tindakan Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla. Turki menuduh Israel telah melakukan aksi terorisme yang membahayakan nyawa warga sipil tidak bersalah.

    Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, menyebut tindakan militer Israel mencegat dan menaiki sejumlah kapal dalam armada Global Sumud Flotilla itu sebagai ‘serangan di perairan internasional’.

    “Serangan oleh pasukan Israel di perairan internasional terhadap Global Sumud Flotilla, yang sedang dalam perjalanan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza, merupakan aksi terorisme yang merupakan pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional dan membahayakan nyawa warga-warga sipil tidak bersalah,” ujar Kementerian Luar Negeri Turki.

    Turki mengatakan Israel menargetkan warga sipil yang bertindak damai dan tidak menggunakan kekerasan. Turki menyebut Israel sebagai fasis dan pelaku genosida.

    “Serangan ini, yang menargetkan warga sipil yang bertindak damai tanpa menggunakan kekerasan, merupakan bukti bahwa kebijakan fasis dan bersifat militer yang diterapkan oleh pemerintahan genosida (Perdana Menteri Benjamin) Netanyahu, yang telah menyebabkan Gaza dilanda kelaparan, tidak terbatas pada warga Palestina tetapi juga menargetkan semua orang yang berjuang melawan penindasan yang dilakukan oleh Israel,” ujar pernyataan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Turki menegaskan langkah-langkah akan diambil untuk memastikan pembebasan warga negaranya dan para penumpang lainnya, yang ada di dalam kapal-kapal tersebut, dari tahanan Israel.

    “Kami menyerukan kepada PBB dan seluruh organisasi internasional terkait untuk segera mengambil tindakan guna mencabut blokade ilegal di Gaza, mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki wilayah tersebut, dan memastikan kebebasan navigasi,” ujar Turki.

    Kolombia Usir Diplomat Israel Buntut Pencegatan Global Sumud

    Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan pengusiran semua diplomat Israel yang tersisa di negaranya setelah militer Tel Aviv mencegat kapal Global Sumud Flotilla. Petro mengatakan Israel melakukan kejahatan internasional.

    Petro mengumumkan pengusiran ‘seluruh delegasi diplomatik Israel’ atas apa yang disebutnya sebagai ‘kejahatan internasional baru’ oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Pencegatan itu sendiri terjadi saat kapal-kapal tersebut semakin dekat dengan wilayah Palestina. Laporan Global Sumud Flotilla pada Rabu (1/10) sekitar pukul 15.00 GMT menyebut posisi mereka berada di perairan berjarak kurang dari 90 mil laut atau sekitar 170 Km dari Jalur Gaza.

    Petro, dalam pernyataannya via X, menyebut dua aktivis Kolombia telah ditahan oleh pasukan Israel di perairan internasional. Petro menyebut kedua warga Kolombia itu ditahan saat ‘terlibat dalam kegiatan solidaritas kemanusiaan dengan Palestina’.

    Kantor kepresidenan Kolombia dalam pernyataannya mengidentifikasi dua warga Kolombia yang ditahan Israel itu sebagai Manuela Bedoya dan Luna Barreto. Keduanya merupakan bagian dari misi Global Sumud Flotilla. Otoritas Kolombia menyerukan pembebasan mereka segera.

    Petro merupakan salah satu pengkritik Netanyahu paling vokal. Dia telah memutuskan hubungan antara Kolombia dan Israel tahun lalu.

    Namun, menurut seorang sumber dari Konsulat Israel yang ada di Bogota, empat diplomat Israel masih ditempatkan di negara tersebut. Dalam langkah lainnya, Petro juga mengakhiri perjanjian perdagangan bebas yang berlaku dengan Israel sejak tahun 2020.

    Dia secara terang-terangan menyebut Netanyahu ‘pelaku genosida’, sekaligus mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai ‘kaki tangan untuk genosida’. Petro juga menghadiri demo pro-Palestina di New York hingga berujung visanya dicabut oleh AS.

    13 Kapal Dicegat Israel-30 Lanjut ke Gaza

    Penyelenggara Global Sumud Flotilla mengatakan puluhan kapal yang tergabung dalam misi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza masih ‘berlayar dengan teguh’. Mereka tetap menuju ke daerah kantong Palestina tersebut meskipun ada pencegatan oleh pasukan Angkatan Laut Israel.

    “Sebanyak 30 kapal masih berlayar dengan teguh menuju ke Gaza, hanya 46 mil laut (sekitar 85 kilometer) jauhnya, meskipun ada agresi gencar dari angkatan laut pendudukan Israel,” ujar Global Sumud Flotilla dalam pernyataan via media sosial X yang diposting pukul 03.20 waktu setempat atau pukul 00.20 GMT seperti dilansir AFP.

    Juru bicara Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, mengatakan pasukan Israel telah mencegat sekitar 13 kapal di antaranya. Kapal itu membawa total sebanyak 200 orang yang mayoritas dari Spanyol dan Italia. Dalam video yang diunggah via Instagram, Abukeshek ‘Misi kami terus berlanjut’.

    Israel Klaim Pencegatan Dilakukan Secara Aman

    Israel mengklaim pasukannya ‘secara aman’ mencegat kapal-kapal dari misi Global Sumud Flotilla. Tel Aviv mengatakan para penumpang kapal-kapal yang dicegat itu dipindahkan ke sebuah pelabuhan Israel.

    “Beberapa kapal dari armada tersebut telah dihentikan secara aman dan para penumpangnya sedang dipindahkan ke sebuah pelabuhan Israel,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Israel via media sosial, seperti dilansir AFP.

    Tonton juga video “Detik-detik Kapal Global Sumud Flotilla Dicegat Tentara Israel” di sini:

    Halaman 2 dari 7

    (haf/haf)