Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Kata Putin soal Hubungan Rusia-AS Rusak Perkara Tomahawk untuk Ukraina

    Kata Putin soal Hubungan Rusia-AS Rusak Perkara Tomahawk untuk Ukraina

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan permintaan Ukraina untuk mendapatkan rudal Tomahawk. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan peringatan keras.

    Dirangkum detikcom, Senin (6/10/2025) seperti dilansir Reuters dan AFP, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta AS untuk menjual rudal Tomahawk kepada negara-negara Eropa, yang kemudian akan memasok persenjataan itu ke Ukraina.

    AS kemudian memberikan respons. Pertimbangan untuk mengirimkan rudal jarak jauh AS tersebut, disampaikan oleh Wakil Presiden AS JD Vance dalam wawancara dengan program “Fox News Sunday” pada Minggu (29/9) waktu setempat.

    Vance mengatakan bahwa Presiden Donald Trump akan mengambil “keputusan akhir” soal apakah akan mengizinkan kesepakatan tersebut.

    “Kami tentu saja sedang mempertimbangkan sejumlah permintaan dari negara-negara Eropa,” kata Vance dalam wawancara tersebut.

    Rudal Tomahawk buatan AS diketahui memiliki jangkauan 2.500 kilometer, dan akan menjadi aset berharga bagi Ukraina dalam melawan rentetan serangan rudal dan drone Rusia yang berlangsung terus-menerus.

    Pengiriman senjata semacam itu hampir pasti akan dianggap oleh Rusia sebagai eskalasi dalam perangnya di Ukraina.

    Respons Putin

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan jika AS memasok rudal Tomahawk ke Ukraina untuk serangan jarak jauh ke dalam wilayah Rusia, maka hal itu akan menyebabkan hancurnya hubungan antara Moskow dan Washington.

    Kurang dari dua bulan sejak Putin bertemu Presiden Donald Trump di Alaska, perdamaian tampak semakin jauh dengan pasukan militer Rusia bergerak maju di Ukraina, drone Rusia yang diduga mengudara di wilayah udara NATO, dan kini AS berbicara soal partisipasi langsung dalam serangan jarak jauh ke Rusia.

    Trump telah mengatakan dirinya kecewa dengan Putin karena tidak bersedia mewujudkan perdamaian, dan melabeli Rusia sebagai “macan kertas” karena gagal menaklukkan Ukraina. Putin, pekan lalu, membalas dengan mempertanyakan apakah bukan NATO yang “macan kertas” karena gagal menghentikan laju Rusia.

    “Ini akan menyebabkan hancurnya hubungan kita, atau setidaknya tren positif yang telah muncul dalam hubungan ini,” kata Putin dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir Reuters, Senin (6/10).

    Pernyataan itu disampaikan Putin dalam rekaman video yang dirilis pada Minggu (5/10) waktu setempat, oleh reporter televisi pemerintah Rusia Pavel Zarubin.

    Laporan media terkemuka Wall Street Journal (WSJ), pekan lalu, menyebut AS akan memberikan informasi intelijen kepada Ukraina mengenai target infrastruktur energi jarak jauh di dalam wilayah Rusia, sembari mempertimbangkan untuk mengirimkan rudal yang dapat digunakan dalam serangan semacam itu.

    Dua pejabat mengonfirmasi laporan WSJ itu kepada Reuters. Namun seorang pejabat AS dan tiga sumber lainnya mengatakan bahwa rencana AS mengirimkan rudal Tomahawk ke Ukraina mungkin tidak dapat diwujudkan karena persediaan rudal saat ini difokuskan untuk Angkatan Laut AS dan penggunaan lainnya.

    Rudal Tomahawk memiliki jangkauan hingga 2.500 kilometer, yang berarti jika Ukraina mendapatkan rudal tersebut, maka Kremlin dan seluruh wilayah Rusia yang ada di kawasan Eropa akan berada dalam jangkauan target serangan.

    Pada Kamis (2/10) lalu, Putin mengatakan bahwa mustahil menggunakan Tomahawk tanpa partisipasi langsung personel militer AS. Oleh karena itu, menurut Putin, setiap pasokan rudal semacam itu ke Ukraina akan memicu eskalasi baru.

    “Ini akan berarti tahap eskalasi yang benar-benar baru, secara kualitatif baru, termasuk dalam hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat,” kata Putin pada saat itu.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Kanselir Jerman Telepon Trump Bahas Gunakan Aset Rusia untuk Ukraina

    Kanselir Jerman Telepon Trump Bahas Gunakan Aset Rusia untuk Ukraina

    JAKARTA – Kanselir Jerman Friedrich Merz menelepon Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas rencana penggunaan aset Rusia yang dibekukan guna membantu Kyiv, Ukraina.

    Dalam pemberitaaan di Financial Times, Merz mengusulkan pemberian pinjaman tanpa bunga kepada Ukraina senilai sekitar 140 miliar euro (Rp2,81 kuadriliun) menggunakan aset Rusia yang dibekukan di negara-negara Barat.

    “Kanselir Federal mengumumkan inisiatif untuk memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan guna mendukung angkatan bersenjata Ukraina,” ujar Juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Kornelius, dikutip ANTARA dari RIA Novosti, Senin, 6 Oktober.

    Trump dan Merz juga membahas perkembangan situasi di Ukraina serta sepakat melanjutkan upaya bersama untuk mengakhiri konflik tersebut, katanya.

    Kedua pemimpin itu turut membahas kondisi di Jalur Gaza dan sepakat perundingan di Mesir harus menghasilkan kesepakatan cepat terkait pembebasan sandera, penghentian permusuhan, dan perlucutan senjata Hamas.

    Sejak dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina, Uni Eropa dan negara-negara G7 membekukan hampir separuh cadangan devisa Rusia senilai sekitar 300 miliar euro. Lebih dari 200 miliar euro di antaranya disimpan di Uni Eropa, terutama di lembaga kliring Euroclear Belgia.

    Pada awal Oktober, Komisi Eropa melaporkan telah menyalurkan 14 miliar euro kepada Ukraina sejak Januari hingga September 2025 dengan menggunakan keuntungan dari dana beku bank sentral Rusia.

    Sebagai balasan, Rusia memberlakukan pembatasan terhadap aset investor asing dari negara-negara yang dianggap tidak bersahabat, yang kini ditempatkan di rekening khusus “C”. Aset tersebut hanya dapat dicairkan dengan izin komisi pemerintah.

    Kementerian Luar Negeri Rusia berulang kali menyebut pembekuan aset itu sebagai bentuk pencurian, seraya menegaskan bahwa Uni Eropa menargetkan dana negara maupun swasta Rusia.

    Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengatakan Moskow akan membalas setiap penyitaan aset Rusia dan mempertimbangkan langkah menahan dana negara Barat yang berada di Rusia.

     

  • Awas Perang Baru Amerika, Trump Tiba-Tiba Serang Kapal Negara Ini

    Awas Perang Baru Amerika, Trump Tiba-Tiba Serang Kapal Negara Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela kembali memanas. Ini terjadi setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan AS telah menghantam sebuah kapal di lepas pantai Venezuela pada hari Sabtu.

    Berbicara di Naval Station Norfolk, Virginia, pada hari Minggu, Trump menyatakan bahwa setelah operasi maritim yang gencar, AS kini juga akan memfokuskan perhatiannya pada upaya penyelundupan narkoba yang terjadi di darat. “Mereka tidak datang lewat laut lagi, jadi sekarang kita harus mulai melihat ke darat karena mereka akan dipaksa pergi lewat darat,” ujar Trump dalam pidatonya di samping kapal induk Harry S. Truman, dikutip Senin (6/10/2025).

    Serangan pada hari Sabtu tersebut merupakan yang keempat kalinya dalam beberapa minggu terakhir dan dilaporkan menewaskan empat orang. Ini juga merupakan rentetan serangan aktif Trump terhadap kapal Venezuela, yang ditudingnya sebagai salah satu penyuplai obat-obat terlarang ke Negeri Paman Sam.

    Menanggapi pengumuman Trump, pemerintah Venezuela mengecam tindakan tersebut sebagai agresi AS. Presiden Nicolas Maduro merilis sebuah pesan video di mana ia menyatakan bahwa negaranya mengandalkan dukungan diplomatik.

    “Rakyat kami tidak pernah dan tidak akan pernah takut untuk mempertahankan hak mereka untuk hidup dan bebas,” kata Maduro, tanpa secara langsung merujuk pada komentar terbaru Trump. “Kami akan siap menghadapi skenario apa pun.”

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov, yang memberikan “ekspresi penuh dukungan dan solidaritas” kepada Caracas. Gil juga menambahkan bahwa ia telah mengirim surat kepada Paus Fransiskus XIV untuk meminta dukungannya dalam “mengonsolidasikan perdamaian di Venezuela.”

    Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dalam sebuah wawancara dengan Fox News mengonfirmasi bahwa ia memiliki “setiap otorisasi yang diperlukan” untuk melakukan serangan di Karibia.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 7 Update Gaza: Nego Damai di Kairo-Israel Siksa Greta Thunberg

    7 Update Gaza: Nego Damai di Kairo-Israel Siksa Greta Thunberg

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Memasuki peringatan dua tahun, perang di Gaza terus berkecamuk tanpa tanda-tanda akan berakhir. Perang ini masih meninggalkan jejak kehancuran dan duka yang mendalam.

    Berikut adalah tujuh laporan mendalam mengenai perkembangan terkini dari perang tersebut dikutip dari Al Jazeera, Senin (6/10/2025):

    1. Negosiasi Damai di Kairo dan Desakan Trump

    Harapan utama untuk perdamaian saat ini bertumpu pada perundingan tidak langsung yang berlangsung di Kairo, dengan Mesir dan Qatar bertindak sebagai mediator kunci. Delegasi Hamas, yang dipimpin oleh pejabat senior Khalil al-Hayya, telah berada di ibu kota Mesir untuk membahas detail teknis dari proposal perdamaian yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Di sisi lain, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu juga telah memberikan mandat kepada tim negosiasinya. Ia meminta untuk menyelesaikan rincian kesepakatan.

    Momentum ini diperkuat oleh desakan langsung dari Presiden AS Donald Trump yang secara terbuka meminta para negosiator untuk “bergerak cepat”. Menjelang peringatan dua tahun konflik, Trump menyatakan keyakinannya bahwa kedua belah pihak siap mencapai “PERDAMAIAN abadi” dan menekankan pentingnya perundingan ini diselesaikan dalam minggu ini.

    Rencana Trump mencakup penghentian segera operasi militer dan pembebasan seluruh sandera. Rencana ini juga termasuk penarikan pasukan Israel dari Gaza.

    Meskipun ada optimisme, sejumlah isu fundamental masih menjadi ganjalan utama yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dialog ini. Topik-topik sensitif seperti mekanisme pelucutan senjata Hamas dan jaminan keamanan jangka panjang untuk Israel menjadi poin perdebatan yang alot.

    Keberhasilan perundingan Kairo sangat bergantung pada kemauan politik kedua belah pihak untuk berkompromi pada detail-detail krusial yang selama ini telah menggagalkan berbagai upaya serupa.

    2. Serangan Israel Terus Berlanjut 

    Saat para diplomat berupaya merajut perdamaian di Kairo, dentuman dan ledakan masih terdengar di berbagai penjuru Gaza. Laporan dari lapangan mengonfirmasi bahwa serangan Israel terus berlanjut.

    Sejak Senin subuh, setidaknya tujuh warga Palestina dilaporkan tewas dalam berbagai insiden terpisah, termasuk serangan yang menargetkan kerumunan warga yang sedang mengantre untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan. Eskalasi serangan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen Israel terhadap proses perdamaian yang sedang berjalan.

    Meskipun ada laporan bahwa militer Israel telah diperintahkan untuk mengurangi operasi ofensif di Kota Gaza menjadi “tingkat minimum”, serangan udara dan artileri di wilayah lain tetap terjadi. Tindakan ini dipandang oleh banyak pihak sebagai upaya untuk menekan Hamas di meja perundingan, namun berisiko merusak kepercayaan dan memprovokasi balasan yang dapat menggagalkan seluruh proses negosiasi.

    3. Korban Tewas Tembus 67 Ribu

    Konflik yang telah berlangsung hampir 24 bulan ini telah meninggalkan luka yang sangat dalam, tercermin dari jumlah korban yang terus bertambah. Menurut data terbaru dari otoritas kesehatan di Gaza, jumlah warga Palestina yang tewas telah melampaui 67.139 jiwa.

    Angka ini menjadi pengingat tragis dari dampak destruktif perang terhadap populasi sipil yang terperangkap di tengah-tengahnya. Selain korban tewas, lebih dari 169.583 orang dilaporkan mengalami luka-luka, banyak di antaranya mengalami cacat permanen akibat ledakan bom dan reruntuhan bangunan.

    Sistem kesehatan di Gaza sendiri telah berada di ambang kehancuran total, dengan sebagian besar rumah sakit tidak lagi berfungsi akibat kerusakan fisik, kekurangan pasokan medis, dan serangan langsung. Tenaga medis bekerja tanpa lelah dalam kondisi yang mustahil, menangani gelombang pasien yang tak berkesudahan.

    4. Aktivis Global Sumud Flotilla Laporkan Perlakuan Buruk Israel ke Greta Thunberg

    Kabar mengkhawatirkan datang dari para aktivis internasional yang berpartisipasi dalam armada bantuan kemanusiaan (flotilla) untuk Gaza. Setelah ditahan oleh pasukan Israel, sejumlah aktivis, termasuk pegiat lingkungan Greta Thunberg, melaporkan perlakuan yang tidak manusiawi.

    Melalui perwakilan hukum dan konsuler, mereka mengaku telah diintimidasi, tidak diberi akses terhadap kebutuhan dasar seperti air dan obat-obatan. Mereka juga dipaksa melakukan tindakan yang merendahkan.

    Menurut kesaksian yang berhasil dikumpulkan oleh tim pengacara dan beberapa media internasional, para aktivis ditahan dalam kondisi yang buruk. Beberapa saksi mata bahkan menuduh pasukan Israel melakukan kekerasan fisik, seperti menyeret dan memukul Thunberg, serta memaksanya berfoto dengan bendera Israel sebagai bentuk intimidasi.

    Tuduhan ini telah dibantah keras oleh pihak Israel yang menyebutnya sebagai “kebohongan terang-terangan”. Namun kesaksian dari berbagai aktivis yang telah dibebaskan cenderung konsisten.

    5. Human Rights Watch

    Di tengah optimisme yang coba dibangun oleh Washington, kritik tajam datang dari organisasi pemantau hak asasi manusia terkemuka, Human Rights Watch (HRW). Mereka menyatakan bahwa “Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza” yang diusulkan Trump gagal total dalam menangani isu-isu fundamental seperti keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh semua pihak selama dua tahun terakhir.

    HRW berpendapat bahwa setiap rencana perdamaian yang langgeng tidak boleh hanya berfokus pada pengaturan keamanan dan politik, tetapi juga harus memastikan adanya mekanisme untuk mengadili para pelaku kejahatan perang dan memberikan reparasi bagi para korban. Rencana Trump, menurut HRW, cenderung mengabaikan aspek krusial ini demi mencapai kesepakatan politik yang cepat. Mereka khawatir ini akan menciptakan “impunitas” yang dapat memicu siklus kekerasan baru di masa depan.

    Oleh karena itu, Human Rights Watch mendesak negara-negara dunia untuk tidak hanya menunggu implementasi rencana Trump. Mereka menyerukan tindakan nyata dan segera, seperti pemberlakuan embargo senjata terhadap pihak-pihak yang terlibat, penerapan sanksi yang ditargetkan kepada individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, serta memberikan dukungan penuh terhadap penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    6. Serangan Israel di Dekat Sekolah 

    Sebuah insiden terjadi di lingkungan Tal al-Hawa, Kota Gaza. Sebuah serangan udara Israel yang terjadi di dekat sebuah sekolah dilaporkan telah melukai sejumlah warga Palestina. Yang lebih memilukan, beberapa korban di antaranya adalah anak-anak yang sedang berada di sekitar lokasi tersebut.

    Militer Israel telah mengonfirmasi pelaksanaan operasi di area Kota Gaza. Namun detail mengenai target spesifik serangan tersebut masih belum jelas.

    Lingkungan seperti Tal al-Hawa telah berulang kali menjadi sasaran selama konflik, mengubah area pemukiman padat penduduk menjadi medan pertempuran. Serangan di dekat fasilitas sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah secara konsisten menimbulkan korban dari kalangan non-kombatan.

    Insiden ini sekali lagi menunjukkan betapa sulitnya melindungi warga sipil, terutama anak-anak, dalam perang perkotaan yang brutal seperti yang terjadi di Gaza.

    7. Israel Akan Peringati 2 Tahun Serangan 7 Oktober

    Saat perundingan berlangsung, Israel secara bersamaan bersiap untuk memperingati dua tahun serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang ini. Pihak kepolisian dan militer Israel (IDF) dilaporkan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar ke wilayah perbatasan Gaza untuk mengamankan lokasi-lokasi yang akan menjadi pusat kegiatan peringatan dan kunjungan oleh ribuan warga.

    Fokus pengamanan terutama ditujukan pada beberapa titik simbolis yang menjadi lokasi pembantaian, seperti Kibbutz Be’eri, kota Sderot, dan lokasi festival musik Nova di dekat Reim. Di tempat-tempat ini, ratusan keluarga korban dan warga Israel diperkirakan akan berkumpul untuk mengadakan upacara peringatan, meletakkan bunga, dan mengenang mereka yang terbunuh atau diculik.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Petaka Blokir Trump Menggila, Amerika Makin Mirip China

    Petaka Blokir Trump Menggila, Amerika Makin Mirip China

    Jakarta, CNBC Indonesia – China selama ini dikenal sebagai negara yang ketat dalam peredaran aplikasi di negaranya. Pemerintahan Xi Jinping tak segan menyensor konten atau memblokir aplikasi yang dinilai tak sesuai standar.

    Tak heran jika banyak aplikasi populer buatan AS yang tak bisa beroperasi di China. Para pembuat aplikasi lokal juga harus ‘terbuka’ dengan pemerintah China.

    Hal ini yang menjadi keresahan AS, hingga meminta ByteDance asal China melakukan divestasi terhadap TikTok yang digunakan 170 juta warga AS. AS khawatir data warga AS bisa jatuh ke tangan pemerintah China via ByteDance.

    Kendati menentang prinsip-prinsip yang dilakukan China, belakangan AS sudah mulai mengikuti jejak negara kekuasaan Xi Jinping.

    Baru-baru ini, pemerintahan Donald Trump memerintahkan Apple untuk menghapus aplikasi-aplikasi terkait pelacakan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) dari App Store, dikutip dari Reuters, Senin (6/10/2025).

    Salah satunya adalah ICEBlock. Aplikasi tersebut memberikan peringatakan kepada pengguna terkait agen ICE yang ada di area mereka. Departemen Kehakiman AS (DoJ) mengatakan hal ini bisa meningkatkan risiko kekerasan terhadap agen ICE.

    Atas perintah Trump, Apple mengumumkan penghapusan aplikasi ICEBlock dan aplikasi pelacakan ICE serupa dari App Store pada Kamis (2/10) pekan lalu.

    Ini adalah insiden langka, di mana pemerintah federal mengintervensi raksasa teknologi untuk melakukan pemblokiran aplikasi. Google juga menghapus aplikasi serupa, namun dengan alasan pelanggaran kebijakan perusahaan.

    Google mengatakan tak ada arahan dari DoJ untuk melakukan aksi penghapusan aplikasi.

    Diketahui, ICE berperan penting dalam mewujudkan agenda imigrasi Trump. Agen-agennya secara rutin menggeledah dan menangkap para migran. Advokat HAM mengatakan kebebasan berpendapat dalam proses tersebut kerap dihiraukan.

    Reuters menuliskan bahwa tindakan Apple dapat meningkatkan pengawasan terhadap hubungan perusahaan teknologi yang makin erat dengan pemerintahan Trump.

    Banyak perusahaan, termasuk produsen iPhone, telah berusaha menghindari konflik dengan Gedung Putih yang tidak segan-segan mengeluarkan ancaman, terutama terkait tarif, terhadap perusahaan tertentu.

    “Berdasarkan informasi yang kami terima dari penegak hukum tentang risiko keamanan terkait dengan ICEBlock, kami telah menghapusnya dan aplikasi serupa dari App Store,” kata Apple dalam sebuah pernyataan melalui email.

    Fox Business pertama kali melaporkan penghapusan aplikasi tersebut oleh Apple pada Kamis (2/10) lalu. DoJ kemudian mengonfirmasi bahwa mereka telah menghubungi Apple untuk menarik aplikasi tersebut dan perusahaan telah mematuhinya.

    Google mengatakan kebijakannya melarang aplikasi dengan risiko penyalahgunaan yang tinggi. ICEBlock tidak pernah tersedia di Google Play Store.

    “ICEBlock dirancang untuk menempatkan agen ICE dalam risiko hanya karena melakukan pekerjaan mereka, dan kekerasan terhadap penegak hukum adalah garis merah yang tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh dilanggar,” kata Jaksa Agung AS Pam Bondi dalam sebuah pernyataan.

    Joshua Aaron, pencipta ICEBlock yang berbasis di Texas, membantah karakterisasi tersebut dan mengkritik keputusan Apple.

    “Saya sangat kecewa dengan tindakan Apple. Menyerah pada rezim otoriter bukanlah langkah yang tepat,” ujar Aaron kepada Reuters.

    Kini, bahkan meluncurkan situs web pun kemungkinan akan berujung pada penghapusan, ujarnya, seraya menambahkan bahwa tim hukumnya akan memutuskan langkah selanjutnya.

    Bondi sebelumnya berargumen bahwa Aaron tidak dilindungi oleh konstitusi. Ia mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menuntutnya, serta memperingatkan Aaron untuk berhati-hati.

    Pengawasan sipil terhadap agen imigrasi federal makin ketat sejak Trump kembali menjabat. Para aktivis mengatakan tujuan mereka melakukan inisiatif-inisiatif independen adalah melindungi komunitas mereka dari penegakan hukum ICE yang agresif.

    Di kota-kota seperti Washington, penduduk juga mengandalkan obrolan terenkripsi untuk berbagi informasi terbaru tentang penegakan hukum.

    Enam pakar hukum mengatakan kepada Reuters bahwa pengawasan terhadap ICE sebagian besar dilindungi oleh Konstitusi AS, selama para aktivis tidak mengganggu pekerjaan tersebut. Pengadilan telah lama menyatakan bahwa merekam aktivitas penegakan hukum di area publik adalah sah.

    Sejak Trump menjabat, ICE telah menggerebek beberapa fasilitas yang menampung imigran ilegal, dan meningkatkan penegakan hukum dengan pendanaan baru sebesar US$75 miliar hingga tahun 2029 untuk ICE.

    Badan tersebut juga telah menangkap pemegang visa dan penduduk tetap AS yang menjadi target pemerintahan Trump atas advokasi pro-Palestina.

    Apple menghapus lebih dari 1.700 aplikasi dari App Store pada tahun 2024 sebagai tanggapan atas tuntutan pemerintah. Sebagian besar, yakni lebih dari 1.300, berasal dari China. Selanjutnya diikuti oleh Rusia dengan 171 aplikasi dan Korea Selatan dengan 79 aplikasi.

    Selama tiga tahun terakhir, AS tidak muncul sebagai salah satu negara tempat aplikasi dihapus karena tuntutan pemerintah, menurut laporan transparansi aplikasi perusahaan. Namun, sejak Trump menjadi Presiden, praktik ini seakan dinormalisasi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Amerika Sudah Ditinggal, Produk-produknya Mulai Diboikot

    Amerika Sudah Ditinggal, Produk-produknya Mulai Diboikot

    Jakarta, CNBC Indonesia – India akan segera meninggalkan platform terkenal seperti Google. Pemerintah setempat mendorong penggunaan aplikasi domestik untuk meninggalkan produk Amerika Serikat (AS).

    Hubungan India dan AS memanas setelah pemerintah Donald Trump membebankan tarif impor 50%. Ini membuat Perdana Menteri Narendra Modi mendorong penggunaan produk swadeshi atau buatan lokal India.

    Salah satu yang sudah menjalankannya adalah Menteri Teknologi Informasi Ashwini Vaishnaw. Dia tak menggunakan PowerPoint dari Microsoft melakukan dengan Zoho dalam presentasinya mengenai program jalan raya.

    “Peta ini dari MapmyIndia, bukan Google Maps. Bagus, kan? Swadeshi,” kata Vaishnaw, dikutip dari Reuters, Senin (6/10/2025).

    Minggu lalu, dia juga merekam video saat pengujian Zoho. Tak lupa mendorong orang-orang menggunakan produk dalam negeri.

    Reuters melaporkan Zoho menawarkan layanan lebih murah dibandingkan software dari microsoft. Salah satu orang yang mendirikan perusahaan adalah Sridhar Vembu yang merupakan seorang miliarder dan terkenal dengan pendakatan tidak konvensional saat menempatkan operasi bisnis di desa-desa.

    Layanan chat Zoho, Arattai juga mendapatkan popularitas luar biasa. Menteri Perdagangan Piyush Goyal dan Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan diketahui ikut mempromosikan aplikasi itu.

    Bulan lalu, data dari Sensor Tower mencatat aplikasi yang berarti obrolan dari bahasa Tamil diunduh lebih dari 400 ribu kali. Jumlahnya melonjak drastis dari bulan Agustus yang hanya kurang dari 10 ribu kali.

    Pengguna aktif harian pada 26 September tercatat 100 ribu atau naik 100% dari hari sebelumnya.

    “Sangat bangga di @Arattai, platform pesan #MadeInIndia yang mendekatkan India,” ucap Goyal dalam akun X nya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Indonesia dan 7 Negara OKI Sambut Baik Hamas yang Terima Sebagian Proposal Trump Nasional 6 Oktober 2025

    Indonesia dan 7 Negara OKI Sambut Baik Hamas yang Terima Sebagian Proposal Trump Nasional 6 Oktober 2025

    Indonesia dan 7 Negara OKI Sambut Baik Hamas yang Terima Sebagian Proposal Trump
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Indonesia bersama tujuh negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI): menyambut baik sikap Hamas yang menyetujui sebagian proposal damai dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait konflik Palestina-Israel.
    Hal itu disampaikan pemerintah Indonesia melalui keterangan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI, Senin (6/10/2025).
    “Hari ini menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh Hamas terkait usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, membebaskan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, serta segera memulai perundingan mengenai mekanisme implementasi,” tulis Kemenlu RI.
    Selain Indonesia, 7 negara OKI yang menyambut baik sikap Hamas tersebut adalah Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir.
    Para Menteri Luar Negeri delapan negara OKI ini juga menyambut baik seruan Trump kepada Israel untuk segera menghentikan pengeboman dan memulai pelaksanaan perjanjian pertukaran, serta menyampaikan apresiasi atas komitmennya dalam mewujudkan perdamaian di kawasan.
    “Mereka menegaskan bahwa perkembangan tersebut merupakan peluang nyata untuk mencapai gencatan senjata yang komprehensif dan berkelanjutan, sekaligus menangani kondisi kemanusiaan kritis yang dihadapi rakyat di Jalur Gaza,” tulis Kemenlu RI.
    Para Menteri Luar Negeri juga menyambut pengumuman Hamas mengenai kesiapan untuk menyerahkan administrasi Gaza kepada Komite Administratif Palestina transisi yang terdiri dari teknokrat independen.
    Mereka menekankan perlunya segera memulai perundingan untuk menyepakati mekanisme implementasi usulan tersebut, serta membahas semua aspeknya.
    Para Menteri Luar Negeri menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk mendukung upaya pelaksanaan usulan tersebut, demi mencapai kesepakatan komprehensif yang menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza, tidak adanya pengusiran terhadap rakyat Palestina, serta tidak diambilnya langkah-langkah yang mengancam keamanan dan keselamatan warga sipil.
    “Mereka juga menekankan pentingnya pembebasan sandera, kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza, penyatuan Gaza dan Tepi Barat, serta tercapainya mekanisme keamanan yang menjamin keamanan semua pihak. Hal ini harus mengarah pada penarikan penuh Israel, pembangunan kembali Gaza, serta membuka jalan bagi perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara,” tulis Kemenlu RI.
    Sebelumnya, dikutip dari 
    Kompas.id
    , Hamas setuju untuk membebaskan semua sandera Israel tersisa, tetapi Hamas menginginkan negosiasi lebih lanjut terkait masa depan Gaza dan hak-hak warga Palestina.
    Hamas menyampaikan tanggapan itu beberapa jam setelah Presiden Trump memberi Hamas batas waktu sampai dengan hari Minggu untuk menerima rencana perdamaian atau menghadapi “neraka”.
    Neraka yang dimaksud adalah Trump mengancam akan melakukan serangan militer yang lebih besar kepada Hamas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hakim Blokir Upaya Trump Kirim Pasukan ke Portland

    Hakim Blokir Upaya Trump Kirim Pasukan ke Portland

    Jakarta –

    Pada Minggu malam (5/10), seorang hakim mengeluarkan perintah yang memblokir pengerahan pasukan ke kota Portland, Oregon, Amerika Serikat (AS).

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan sekitar 200 anggota Garda Nasional California dari Los Angeles untuk dikirim ke Portland, menurut pengumuman Pentagon pada hari yang sama.

    Dalam pernyataannya, Departemen Pertahanan menjelaskan bahwa pasukan tersebut akan dikirim ke kota terbesar di Oregon “untuk mendukung Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) serta personel federal lainnya yang menjalankan tugas resmi, termasuk penegakan hukum federal dan perlindungan terhadap properti federal.”

    Gedung ICE federal di Portland belakangan ini menjadi lokasi protes malam hari yang oleh pejabat kota dan negara bagian disebut “kecil dan tenang.” Namun, Trump menggambarkan kota itu sebagai “wilayah perang.”

    Mengapa Trump ingin mengirim pasukan?

    Langkah untuk memindahkan pasukan dari California merupakan cara Trump untuk menghindari perintah hakim federal pada Sabtu (4/10), yang sempat melarangnya mengerahkan 200 anggota Garda Nasional Oregon ke Portland, kata Gubernur Oregon Tina Kotek.

    “Situasi di Oregon tidak berubah,” ujar Kotek dalam konferensi pers pada Minggu (5/10). “Tidak ada alasan untuk intervensi militer di sini. Tidak ada pemberontakan di Portland, tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional. Oregon adalah rumah kami, bukan target militer.”

    Pada Sabtu (5/10), Hakim Distrik Karin Immergut, yang merupakan hakim yang ditunjuk oleh Trump, menolak klaim Gedung Putih bahwa Portland adalah “zona perang.” Ia menilai aparat penegak hukum lokal sudah mampu menangani bentrokan antara agen imigrasi federal dan para demonstran.

    Kemudian, pada Minggu (5/10), Immergut juga memblokir pengerahan 200 pasukan dari California ke Oregon setelah negara bagian California dan Oregon mengajukan gugatan bersama.

    Gubernur California dan Oregon membantah klaim Trump

    Gubernur California, Gavin Newsom, mengatakan pengerahan tersebut “menjijikkan” dan “tidak Amerika.”

    “Ini soal kekuasaan,” tulis Newsom di X. “Dia menggunakan militer kita sebagai pion politik untuk membangun egonya sendiri.”

    Newsom, seorang politisi Demokrat, sebelumnya pernah berselisih dengan Trump ketika presiden AS itu mengirim pasukan Garda Nasional dan Marinir AS untuk merespons protes imigrasi di Los Angeles tahun ini.

    Newsom mengatakan anggota Garda Nasional yang akan dipindahkan ke Portland sebelumnya telah ditempatkan di bawah kendali Trump selama kerusuhan di Los Angeles pada Juni lalu.

    Gubernur California itu berjanji akan melawan langkah tersebut di pengadilan, dan mendesak publik agar tidak “diam di hadapan tindakan yang begitu sembrono dan otoriter.”

    Trump juga kirim pasukan ke Chicago

    Setelah pengumuman bahwa pasukan akan dipindahkan ke Portland, Gubernur Demokrat Illinois, JB Pritzker, mengatakan pada Minggu malam bahwa Trump memerintahkan 400 anggota Garda Nasional Texas untuk dikerahkan ke Illinois, Oregon, “dan lokasi lainnya.”

    Pemerintahan Trump menggambarkan Chicago sebagai “kota paling berbahaya di dunia.”

    Meskipun kota terbesar di Illinois itu telah mengalami protes rutin terhadap operasi ICE federal, Pritzker menolak klaim Trump bahwa kejahatan di sana “tak terkendali.”

    “Kita harus mulai menyebut ini apa adanya: Invasi Trump,” tulis Pritzker di X pada Minggu malam, menambahkan bahwa hal itu dimulai dengan agen federal, kemudian melibatkan anggota Garda Nasional Illinois yang difederalisasi tanpa izin negara, dan kini melibatkan pasukan dari negara bagian lain.

    “Tidak ada alasan bagi seorang Presiden untuk mengirim pasukan militer ke negara bagian berdaulat tanpa sepengetahuan, persetujuan, atau kerja sama mereka,” kata Pritzker.

    Gubernur Texas, Greg Abbott, yang merupakan seorang Republik, mengatakan bahwa ia “sepenuhnya mengizinkan” pengerahan tersebut.

    “Anda bisa memilih: tegakkan perlindungan bagi pegawai federal sepenuhnya, atau minggir dan biarkan Garda Texas melakukannya,” kata Abbott di X.

    Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Trump juga telah mengirim Garda Nasional ke Washington DC, dengan alasan bahwa kejahatan di kota itu “tak terkendali,” meskipun pejabat kota menyatakan sebaliknya.

    Semua kota yang telah atau diancam akan dikirimi pasukan oleh Trump untuk memerangi kejahatan tinggi dikelola oleh para pejabat dari Partai Demokrat.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video: Donald Trump Sebut Akhiri Perang di Gaza Untungkan Israel

    (ita/ita)

  • Presiden Mesir Puji Rencana Damai Trump untuk Gaza

    Presiden Mesir Puji Rencana Damai Trump untuk Gaza

    Jakarta –

    Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memuji rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza. Hal ini disampaikan pada hari Senin (6/10), ketika para negosiator dari Hamas, Israel, dan Amerika Serikat berkumpul di Mesir untuk membahas pertukaran sandera dan gencatan senjata.

    “Saya hanya dapat menyampaikan pujian dan apresiasi saya kepada Presiden AS Donald Trump atas inisiatifnya yang mengupayakan gencatan senjata di Gaza setelah dua tahun perang, genosida, pembunuhan, dan penghancuran,” kata Sisi dalam pidato untuk memperingati perang tahun 1973 antara Israel dan Mesir, yang menyebabkan berakhirnya pendudukan Israel di Semenanjung Sinai.

    “Gencatan senjata, pemulangan tahanan dan sandera, rekonstruksi Gaza, dan peluncuran proses politik damai yang mengarah pada pembentukan dan pengakuan negara Palestina berarti kita berada di jalan yang benar menuju perdamaian dan stabilitas abadi,” ujarnya, dilansir kantor berita AFP, Senin (6/10/2025).

    Perang Yom Kippur pada tahun 1973 membuka jalan bagi Perjanjian Camp David pada tahun 1979, yang menjadikan Mesir sebagai negara Arab pertama yang menjalin hubungan formal dengan Israel.

    Sisi pada hari Senin (6/10) memuji kesepakatan tersebut, menyebutnya sebagai fondasi bagi kesepakatan damai di masa depan di kawasan tersebut. Dia menambahkan bahwa kesepakatan tersebut harus diperkuat.

    “Perdamaian yang dipaksakan dengan kekerasan hanya akan menimbulkan perselisihan, sementara perdamaian yang dibangun di atas keadilanlah yang menghasilkan normalisasi sejati,” ujarnya.

    Mesir telah bertindak sebagai mediator utama antara Hamas dan Israel, bersama-sama dengan Qatar dan Amerika Serikat.

    Mesir juga telah berulang kali memperingatkan tentang ancaman terhadap keamanan nasionalnya, terutama kemungkinan pemindahan paksa massal warga Palestina ke wilayahnya.

    “Tentara Mesir berkomitmen pada misinya untuk melindungi negara dan menjaga perbatasannya dan tidak takut akan tantangan,” kata Sisi.

    Sejak Kesepakatan Camp David, Mesir telah menjadi salah satu penerima bantuan militer AS tertinggi.

    Perjanjian tersebut juga menandai dimulainya kerja sama keamanan yang erat selama beberapa dekade antara Mesir dan Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Bakal PHK Massal PNS AS

    Trump Bakal PHK Massal PNS AS

    Jakarta –

    Pemerintahan Amerika Serikat (AS) akan mulai melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap pegawai federal. Ini bisa terjadi jika Presiden AS Donald Trump memutuskan bahwa negosiasi dengan Demokrat di Kongres untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintah tak membuahkan hasil.

    Saat penutupan memasuki hari kelima, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett mengatakan ada peluang partai Demokrat akan mengalah sehingga dapat menghindari penutupan pemerintah AS dan ancaman PHK massal.

    “Presiden Trump dan Russ Vought (Direktur Anggaran Gedung Putih) sedang menyiapkan langkah-langkah dan bersiap bertindak jika memang harus, tapi mereka berharap itu tidak terjadi,” ujar Hassett, dikutip dari Reuters, Senin (6/10/2025).

    Pada hari Minggu kemarin, Trump ditanya soal kapan pemerintahannya akan mulai memberhentikan pegawai federal. Trump menjawab singkat tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

    “Ini sedang berlangsung sekarang,” singkatnya

    Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih juga belum memberikan komentar. Lembaga tersebut menjadi motor utama kampanye Trump untuk memangkas ukuran pemerintah federal secara drastis.

    Belum Ada Tanda-tanda Negosiasi

    Tidak ada tanda nyata dari negosiasi antara para pemimpin Kongres sejak Trump bertemu dengan mereka pekan lalu. Penutupan dimulai pada 1 Oktober atau awal tahun fiskal federal 2026, setelah Demokrat di Senat menolak langkah pendanaan jangka pendek yang akan menjaga agen federal tetap beroperasi hingga 21 November.

    “Mereka menolak berbicara dengan kami,” kata pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer. Ia menambahkan bahwa kebuntuan ini hanya bisa diselesaikan melalui pembicaraan lebih lanjut antara Trump dan empat pemimpin Kongres.

    Demokrat menuntut perpanjangan permanen atas kredit pajak premi yang ditingkatkan untuk membantu warga AS membeli asuransi kesehatan swasta melalui Affordable Care Act, serta jaminan bahwa Gedung Putih tidak akan mencoba membatalkan pengeluaran yang disepakati secara sepihak dalam setiap kesepakatan.

    Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, mengatakan bahwa ia bersedia menanggapi kekhawatiran Demokrat, tetapi mereka harus terlebih dahulu setuju untuk membuka kembali pemerintah federal.

    Lihat juga Video: Pasar Global Menanti Shutdown AS, Investor Waspada!

    (ily/rrd)