Xcloud.id

Tag: Donald Trump

  • Trump Layak Dapat Nobel Perdamaian Jika Bisa Setop Agresi China

    Trump Layak Dapat Nobel Perdamaian Jika Bisa Setop Agresi China

    Taipei –

    Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump layak mendapatkan Nobel Perdamaian, jika dia mampu meyakinkan Presiden China Xi Jinping untuk menghentikan agresi militer Beijing terhadap Taiwan.

    Pernyataan Lai itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (7/10/2025), disampaikan dalam wawancara dengan acara radio dan podcast konservatif AS baru-baru ini.

    AS merupakan pendukung internasional paling penting bagi Taiwan, meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan resmi. Namun sejak Trump kembali menjabat awal tahun ini, dia belum mengumumkan penjualan senjata terbaru ke Taipei.

    Trump kemungkinan akan bertemu Xi dalam pertemuan para pemimpin Asia-Pasifik yang digelar di Korea Selatan (Korsel) pada akhir bulan ini.

    Berbicara dalam acara radio Amerika, The Clay Travis and Buck Sexton Show, yang disiarkan ke lebih dari 400 stasiun radio, Lai menyinggung soal komentar pada Agustus lalu ketika Trump mengungkapkan jika Xi mengatakan kepadanya bahwa China tidak akan menginvasi Taiwan selama dia menjadi Presiden AS.

    “Kami berharap dapat terus menerima dukungan Presiden Trump. Jika Presiden Trump mampu membujuk Xi Jinping untuk secara permanen menghentikan agresi militer apa pun terhadap Taiwan, Presiden Trump tidak diragukan lagi akan menjadi peraih Hadiah Nobel Perdamaian,” kata Lai dalam wawancara tersebut.

    Trump sebelumnya mengatakan dirinya pantas mendapatkan Nobel Perdamaian yang telah diberikan kepada empat pendahulunya di Gedung Putih. Pemberian Nobel Perdamaian tahun ini akan diumumkan di Norwegia pada Jumat (10/10) mendatang.

    Saat ditanya lebih lanjut soal apa yang akan disampaikan kepada Trump, Lai mengatakan akan menyarankan Trump untuk memperhatikan tindakan Xi.

    “Saya akan menyarankannya untuk memberikan perhatian khusus pada fakta bahwa Xi Jinping tidak hanya melakukan latihan militer skala besar yang semakin meningkat di Selat Taiwan, tetapi juga memperluas kekuatan militer di Laut China Timur dan Laut China Selatan,” ucapnya, berdasarkan transkrip yang dirilis kantor kepresidenan Taiwan pada Selasa (7/10).

    Beberapa jam setelah transkrip itu dirilis, Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi lonjakan baru dalam pergerakan militer China. Dilaporkan oleh Taipei bahwa sekitar 23 pesawat militer dan drone Beijing melakukan “patroli kesiapan tempur gabungan” di sekitar Taiwan dengan kapal-kapal perang China.

    Belum ada tanggapan langsung dari Kementerian Luar Negeri China terhadap pernyataan Lai tersebut.

    Tonton juga video “Macron: Jika Trump Mau Hadiah Nobel, Dia Harus Hentikan Perang Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pemerintah AS Shutdown, Bandara California Tak Punya Petugas ATC

    Pemerintah AS Shutdown, Bandara California Tak Punya Petugas ATC

    Los Angeles –

    Penutupan atau shutdown pemerintah Amerika Serikat (AS) yang terus berlanjut membuat sebuah bandara yang sibuk di California tidak memiliki petugas Air Traffic Control (ATC). Dampak penutupan pemerintah AS semakin menyebar ke berbagai wilayah negara tersebut.

    Bandara Hollywood Burbank, yang menghubungkan Los Angeles ke berbagai wilayah AS, seperti dilansir AFP, Selasa (7/10/2025), tidak memiliki staf yang berkualifikasi untuk bertugas di menara ATC selama sekitar enam jam pada Senin (6/10) malam waktu setempat.

    Terkait hal tersebut, Gubernur California Gavin Newsom merilis pernyataan bernada menyindir Presiden AS Donald Trump via media sosial.

    “Terima kasih @realDonaldTrump! Bandara Burbank tidak memiliki pengatur lalu lintas udara dari pukul 16.15 waktu setempat hingga pukul 22.00 waktu setempat pada hari ini karena penutupan pemerintah ANDA,” tulis Newsom dalam pernyataan via media sosial X.

    Otoritas Penerbangan Federal (FAA), yang mengatur penerbangan di seluruh AS, mengatakan bahwa keberangkatan ke bandara itu tertunda sekitar 2,5 jam.

    “ATC NOL MENARA BUR. RATE DIKURANGI KARENA KEKURANGAN STAF,” demikian pernyataan FAA.

    Televisi lokal ABC7 mengatakan bahwa para reporternya telah berbicara dengan otoritas Bandara Burbank yang mengonfirmasi jika menara ATC mereka tidak akan memiliki staf untuk bertugas.

    Dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas ATC di Bandara Burbank akan diambil alih oleh tim di San Diego, yang juga berada di wilayah California, yang akan berkomunikasi dengan para pilot yang akan melakukan pendaratan dan lepas landas dari bandara tersebut.

    Juru bicara Bandara Burbank mengatakan kepada AFP bahwa “operasional terus berlanjut”.

    “Kami menyarankan para penumpang untuk menghubungi maskapai mereka — sebelum tiba di bandara — untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kemungkinan penundaan atau pembatalan,” kata juru bicara tersebut.

    Situasi ini terjadi saat shutdown pemerintah AS memasuki pekan kedua, dengan Partai Republik yang menaungi Trump berselisih dengan Partai Demokrat mengenai cara mendanai banyak fungsi pemerintah AS.

    Sebagian besar pegawai federal AS ditempatkan dalam cuti paksa, dan tidak dibayar selama shutdown berlangsung. Namun mereka yang melakukan pekerjaan yang dianggap esensial, seperti petugas ATC di bandara, diharapkan untuk tetap bekerja meskipun tanpa bayaran.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hamas Setujui Hal-hal Sangat Penting dalam Rencana Damai Gaza

    Hamas Setujui Hal-hal Sangat Penting dalam Rencana Damai Gaza

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan damai Gaza akan tercapai. Trump menyebut kelompok Hamas telah menyetujui hal-hal yang “sangat penting” seiring dimulainya perundingan dengan Israel.

    “Saya memiliki garis merah, jika ada hal-hal tertentu yang tidak terpenuhi, kita tidak akan melakukannya,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih saat ditanya apakah dirinya memiliki prasyarat, termasuk persetujuan Hamas untuk melucuti senjata mereka.

    “Tapi saya pikir kita melakukannya dengan sangat baik dan saya pikir Hamas telah menyetujui hal-hal yang sangat penting,” ujar Trump seperti dilansir AFP, Selasa (7/10/2025).

    Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal “hal-hal sangat penting” yang dimaksudnya tersebut.

    Trump mengatakan dirinya optimis tentang peluang tercapainya kesepakatan damai, ketika delegasi Hamas dan Israel memulai kembali perundingan tidak langsung di Mesir untuk mengakhiri perang Gaza, berdasarkan 20 poin rencana perdamaian yang diajukannya baru-baru ini.

    “Saya pikir kita akan mencapai kesepakatan. Sulit bagi saya untuk mengatakannya ketika selama bertahun-tahun mereka telah berusaha mencapai kesepakatan,” ucapnya.

    “Kita akan mencapai kesepakatan Gaza, saya cukup yakin, ya,” kata Trump.

    Lebih lanjut, Trump membantah laporan yang menyebut Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersikap negatif terhadap perundingan dengan Hamas tersebut. Dia menegaskan bahwa Netanyahu “sangat positif terhadap kesepakatan tersebut”.

    Pada Senin (6/10) waktu setempat, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa pembicaraan teknis sedang berlangsung di Mesir untuk membahas kesepakatan gencatan senjata Gaza.

    Leavitt mengatakan bahwa Trump ingin perang Gaza berakhir secepat mungkin.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dua Tahun Perang Gaza, Apa yang Telah Dicapai Israel?

    Dua Tahun Perang Gaza, Apa yang Telah Dicapai Israel?

    Jakarta –

    Serangan 7 Oktober 2023 membuat Israel lengah. Pada hari itu, pejuang Hamas dan milisi bersenjata lainnya berhasil menembus perbatasan yang dijaga ketat di Gaza dan melancarkan serangan ke wilayah Israel, menewaskan hampir 1.200 orang serta menyandera 251 lainnya. Pengalaman ini meninggalkan trauma mendalam yang masih dirasakan hingga kini di Israel.

    Pada 8 Oktober 2023, pemerintah Israel melancarkan serangan ke Gaza. Dua tahun kemudian, penderitaan besar menimpa warga Palestina di wilayah itu. Operasi militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menewaskan sedikitnya 66.000 orang, sekitar 80% di antaranya warga sipil, dan melukai sekitar 169.000 orang, menurut estimasi konservatif dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Lembaga internasional memperkirakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi.

    Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan bahwa 90% rumah di Gaza telah hancur atau rusak, membuat 1,9 juta dari 2,1 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal. Karena “blokade total” yang diberlakukan Israel, sebagian besar wilayah Gaza mengalami kelaparan parah yang telah menewaskan sedikitnya 450 orang, termasuk 150 anak-anak.

    Tujuan perang Israel belum tercapai

    Setelah serangan 7 Oktober, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menetapkan dua tujuan utama perang di Gaza: membebaskan semua sandera dan menghancurkan Hamas. Dua tahun berlalu, keduanya belum tercapai. Dari 251 sandera yang dibawa ke Gaza, 148 telah dikembalikan hidup-hidup, delapan diselamatkan oleh IDF dan 140 dibebaskan Hamas melalui pertukaran tahanan. Jenazah beberapa sandera yang tewas juga telah dikembalikan.

    Menurut pemerintah Israel, 48 sandera masih ditahan, dan hanya 20 yang diyakini masih hidup.

    Hamas, yang oleh Israel, Uni Eropa, dan AS dikategorikan sebagai organisasi teroris, masih bertahan di Gaza meski banyak anggotanya tewas. Beberapa pemimpinnya, termasuk Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, telah terbunuh. Namun, organisasi itu tetap beroperasi.

    Pada akhir September 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza yang menyerukan pembebasan seluruh sandera dan perlucutan senjata Hamas, dengan amnesti bagi para pejuang yang bersedia hidup damai dengan Israel, yang berarti akhir dari Hamas sebagai milisi bersenjata.

    Musuh-musuh Israel melemah

    Israel melancarkan serangan terhadap semua kelompok tersebut, termasuk membunuh pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah lewat ledakan di Beirut dan puluhan pejuang Hezbollah melalui serangan alat elektronik yang diledakkan pada September 2024. Serangan udara di Lebanon selatan semakin melemahkan Hezbollah.

    Angkatan udara Israel juga menyerang Iran selama beberapa hari, merusak fasilitas nuklir, dan membunuh Ismail Haniyeh di pusat kota Teheran, yang mempermalukan rezim Iran.

    Runtuhnya pemerintahan Bashar Assad di Suriah oleh pemberontak pada akhir 2024 juga membuat Iran kehilangan sekutu penting. Akibatnya, lawan-lawan Israel di Iran, Suriah, Lebanon, dan Gaza mengalami kemunduran besar, memperkuat dominasi militer Israel di kawasan.

    Israel dituduh lakukan genosida

    Cara Israel menjalankan perangnya di Gaza memicu kecaman internasional. Selama dua tahun, Israel mengebom rumah sakit, kamp pengungsi, dan sekolah, menewaskan ribuan perempuan dan anak-anak, serta banyak jurnalis, petugas penyelamat, dan pekerja kemanusiaan. Israel juga berulang kali menghalangi bantuan kemanusiaan dengan alasan untuk mencegahnya jatuh ke tangan Hamas.

    Tindakan ini memunculkan tuduhan bahwa Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Komisi HAM PBB, Asosiasi Internasional Cendekia Genosida, dan organisasi HAM Israel seperti B’Tselem serta Physicians for Human Rights menuduh hal serupa. Pemerintah Netanyahu membantahnya, menyatakan bahwa tidak ada bukti dan Israel berhak membela diri.

    Pada Desember 2023, Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas pelanggaran Konvensi Genosida PBB. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel menolak tuduhan itu, dan Hungaria bahkan menarik diri dari ICC.

    Pengakuan negara Palestina

    Kondisi kemanusiaan di Gaza mendorong dukungan bagi pengakuan negara Palestina. Sebelum 7 Oktober 2023, sekitar 140 negara telah melakukannya. Dua tahun kemudian, 20 negara tambahan, termasuk Prancis, Inggris, Spanyol, Australia, dan Kanada, juga resmi mengakui Palestina.

    Langkah ini menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara, yakni kemerdekaan Palestina berdampingan dengan Israel. Netanyahu menilai pengakuan itu akan “menghadiahi Hamas,” namun negara-negara tersebut menegaskan bahwa Hamas tidak akan memiliki peran dalam negara Palestina yang merdeka.

    Sejumlah negara juga menangguhkan ekspor senjata ke Israel dan memberlakukan sanksi, seperti yang dilakukan Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Uni Eropa sedang membahas sanksi ekonomi, termasuk pembekuan perjanjian asosiasi UE-Israel, pembatasan perjalanan bebas visa bagi warga Israel, dan pelarangan impor dari pemukiman di Tepi Barat. Namun, Jerman dan beberapa negara anggota UE lainnya menolak langkah tersebut.

    Perpecahan di dalam Israel

    Di dalam negeri, masyarakat Israel terbelah soal apakah perang di Gaza harus diteruskan. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dari kelompok sayap kanan mendukung operasi militer berlanjut, bahkan menyarankan aneksasi penuh Tepi Barat, yang berarti mengakhiri peluang solusi dua negara.

    Namun, kelompok keluarga sandera, veteran militer, dan warga Arab Israel telah berbulan-bulan menggelar demonstrasi, menuntut gencatan senjata dan solusi negosiasi. Mereka merasa diabaikan oleh pemerintah.

    Menurut survei yang dirilis Juli 2025, lebih dari 60% warga Israel mendukung gencatan senjata.

    Jika rencana perdamaian Trump untuk Gaza diterapkan, senjata mungkin akan terdiam untuk sementara, namun luka yang ditinggalkan perang ini mungkin memerlukan waktu puluhan tahun untuk sembuh.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Lula Minta Trump Hapus Tarif dan Sanksi, Hubungan Brasil-AS Mencair

    Lula Minta Trump Hapus Tarif dan Sanksi, Hubungan Brasil-AS Mencair

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva meminta Presiden AS Donald Trump untuk mencabut tarif atas produk-produk asal negaranya dan sanksi terhadap sejumlah pejabat tinggi. Langkah ini membuka peluang cairnya hubungan dagang kedua negara.

    Permintaan tersebut diungkapkan Lula dalam panggilan telepon dengan Trump berdurasi sekitar 30 menit pada Senin (6/10/2025) waktu setempat.

    Menurut keterangan resmi pemerintah Brasil yang dilansir dari Bloomberg pada Selasa (7/10/2025), pada panggilan tersebut, keduanya sepakat menggelar pertemuan langsung dalam waktu dekat. Lula mengusulkan pertemuan bisa dilakukan di sela-sela KTT Asean di Malaysia akhir bulan ini.

    Adapun, Trump juga telah mengkonfirmasi pembicaraan telepon tersebut berjalan dengan baik. Dalam unggahan di media sosial, Trump menyebut diskusi dengan Lula terutama berfokus pada perdagangan dan ekonomi. 

    “Kami akan melanjutkan pembicaraan dan bertemu dalam waktu yang tidak terlalu lama, baik di Brasil maupun Amerika Serikat. Saya menikmati percakapan itu — kedua negara kita akan bekerja sama dengan sangat baik!,” ujar Trump

    Menyusul unggahan Trump, nilai tukar real Brasil sempat menguat ke level tertinggi sesi perdagangan.

    Percakapan tersebut menjadi sinyal paling jelas adanya upaya mencairkan hubungan AS–Brasil yang sempat merosot tajam setelah Trump memberlakukan tarif impor 50% atas sejumlah produk Brasil dan menjatuhkan sanksi terhadap seorang hakim Mahkamah Agung. 

    Sanksi itu disebut sebagai upaya menghentikan persidangan mantan Presiden Jair Bolsonaro yang divonis bersalah atas percobaan kudeta pada September lalu.

    Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad menyebut percakapan itu positif. Sebelumnya, Trump dan Lula hanya sempat berbicara singkat di sela Sidang Umum PBB di New York bulan lalu, ketika Trump menyebut keduanya memiliki hubungan yang baik dan membicarakan rencana pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan.

    Menurut pejabat Brasil yang mengetahui isi pembicaraan, Trump tidak mengajukan tuntutan spesifik terkait produk yang masih dikenakan tarif maupun membahas vonis Bolsonaro. 

    Namun, Trump menunjuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk memimpin negosiasi dagang lebih lanjut dengan pemerintahan Lula. Kedua presiden juga sepakat bertukar nomor telepon untuk menjalin komunikasi langsung.

    Sementara itu, Wakil Presiden Brasil Geraldo Alckmin pekan lalu kembali membuka pembicaraan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. Haddad dijadwalkan bertemu Menteri Keuangan AS Scott Bessent di Washington akhir bulan ini.

    Brasil berharap perundingan dapat menyelesaikan apa yang mereka anggap sebagai kesalahpahaman terkait isu perdagangan dan kebijakan lain. Salah satu titik krusial adalah aturan hukum bagi perusahaan media sosial AS yang beroperasi di Brasil, terutama setelah Mahkamah Agung sempat menangguhkan platform X milik Elon Musk pada tahun lalu.

    Trump dan sejumlah pejabat pemerintahannya selama berbulan-bulan juga menekan Brasil untuk membatalkan kasus hukum terhadap Bolsonaro, salah satu sekutu dekat Trump di Amerika Latin. Bolsonaro menghadapi proses hukum akibat percobaan pemberontakan pada 2023 terhadap pemerintahan Lula, yang banyak dibandingkan dengan serangan ke Capitol AS pasca kekalahan Trump pada 2020.

    “Situasinya mirip dengan yang mereka coba lakukan pada saya, tapi tidak berhasil sama sekali,” kata Trump bulan lalu mengenai persidangan Bolsonaro.

    Meski kerap mengecam Trump karena dianggap mengganggu kedaulatan Brasil, Lula menegaskan dirinya tetap terbuka untuk berdialog dengan AS — mitra dagang terbesar kedua Brasil — selama dilakukan atas dasar kesetaraan.

    Sektor swasta Brasil juga turut dilibatkan dalam upaya memperbaiki komunikasi, dengan perusahaan besar dan asosiasi industri diminta memberikan masukan terkait kepentingan sektor masing-masing.

  • Gelombang Politik AS hingga Jepang Bikin Saham-Emas Cetak Rekor

    Gelombang Politik AS hingga Jepang Bikin Saham-Emas Cetak Rekor

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonomi global mendapat guncangan dari gejolak politik yang terjadi pada awal pekan ini di Jepang, Prancis, hingga Amerika Serikat.

    Melansir Reuters, Selasa (6/10/2025), bursa saham Jepang menguat menyusul terpilihnya Sanae Takaichi sebagai ketua partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP).

    Indeks Nikkei 225 menguat 0,62% ke level 48.250 pada awal perdagangan hari ini. Sementara itu, yen Jepang melemah 0,3% ke level 150,4 yen per dolar AS.

     Sanae Takaichi terpilih sebagai ketua (LDP dan berpeluang besar menjadi perdana menteri berikutnya, sekaligus perempuan pertama yang memimpin Negeri Sakura tersebut.

    Melansir Al Jazeera pada Senin (6/10/2025), Takaichi mengalahkan Shinjiro Koizumi, putra mantan Perdana Menteri Junichiro Koizumi, dalam pemungutan suara putaran kedua pada Sabtu (4/10/2025) akhir pekan lalu, setelah tidak ada dari lima kandidat yang meraih suara mayoritas pada putaran pertama.

    Pemungutan suara di parlemen untuk menetapkan perdana menteri baru dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober.

    Mantan Menteri Keamanan Ekonomi itu dikenal berhaluan kanan dalam tubuh LDP. Takaichi, 64 tahun, terpilih melalui proses internal yang melibatkan 295 anggota parlemen LDP dan sekitar 1 juta anggota partai, atau setara hanya 1% dari total populasi Jepang.

    Dia diperkirakan menggantikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba karena LDP masih menjadi partai terbesar di parlemen. Namun, setelah mengalami kekalahan elektoral signifikan, koalisi yang dipimpin LDP kehilangan mayoritas di kedua tingkat parlemen dan membutuhkan dukungan oposisi untuk membentuk pemerintahan efektif.

    Shutdown AS Masih Berlanjut

    Di Amerika Serikat, penutupan pemerintah AS atau shutdown yang masih berlanjut hingga hari ini, namun berpotensi berakhir segera usai adanya rencana negosiasi antara Presiden Donald Trump dan Kongres.

    Presiden Donald Trump menyatakan siap bernegosiasi dengan Partai Demokrat terkait subsidi layanan kesehatan. Jika anggaran disetujui, shutdown yang telah berlangsung sejak pekan lalu tersebut akan berakhir.

    “Kami berbicara dengan (Partai) Demokrat, dan ada kemungkinan hal-hal baik akan terjadi terkait layanan kesehatan. Saya seorang Republik, tetapi saya ingin melihat kemajuan di bidang kesehatan, bahkan lebih dari Demokrat,” ujar Trump di Gedung Putih dikutip dari Bloomberg, Selasa (7/10/2025) waktu setempat, tanpa menyebutkan nama anggota parlemen tertentu.

    Trump menilai belum ada tekanan politik yang cukup pada kedua pihak untuk mengakhiri kebuntuan, tetapi memberi sinyal kemungkinan terobosan. Meski demikian, dia memperingatkan bahwa kelanjutan shutdown dapat berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja federal.

    Partai Demokrat menegaskan mereka tidak akan mendukung rancangan undang-undang anggaran sementara kecuali mencakup perpanjangan subsidi Affordable Care Act (ACA) yang akan berakhir pada akhir 2025, serta menghapus pemangkasan program Medicaid yang diberlakukan melalui undang-undang belanja era Trump.

    Shutdown yang berkepanjangan tersebut tidak membuat bursa saham di Wall Street tertekan. Melansir Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 63,31 poin atau 0,14% menjadi 46.694,97 pada Senin (6/10).

    Sementara itu, S&P 500 naik 24,49 poin atau 0,36% ke 6.740,28 dan Nasdaq Composite melonjak 161,16 poin atau 0,71% ke 22.941,67.

  • Di balik Sidang Majelis Umum PBB, Solusi Dua Negara dan Prabowo-Trump

    Di balik Sidang Majelis Umum PBB, Solusi Dua Negara dan Prabowo-Trump

    Nama Indonesia, terutama Presiden Prabowo Subianto sepertinya tengah naik daun. Presiden sejak resmi menjabat, memang sangat aktif melaksanakan diplomasi luar negeri

    Jakarta (ANTARA) – Desakan Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Palestina, terutama Gaza, tidak berhenti pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, tetapi juga dalam berbagai moment setelah itu.

    Pada sore hari, 23 September, Presiden Prabowo bersama sejumlah pemimpin negara-negara Arab, melakukan pertemuan multilateral dengan Presiden AS Donald Trump. Pertemuan ini dicetuskan Amerika Serikat mendadak, hanya berselang beberapa hari saja sebelum konferensi mengenai Palestina berlangsung.

    Pertemuan tersebut hanya dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dipandang Trump memiliki pengaruh besar dan kontribusi nyata bagi upaya perdamaian kawasan.

    Selain Indonesia dan Amerika Serikat, ada Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, serta Arab Saudi.

    Trump memang diketahui dekat dengan Benjamin Netanyahu, bukan hanya karena posisinya sebagai Kepala Otoritas Israel, tapi juga secara pribadi.

    Merujuk pada pidatonya di sesi Debat Umum, Netanyahu bersikeras bahwa pihaknya hanya menargetkan Hamas, dia menolak klaim PBB yang menyebut Israel menjadikan kelaparan sebagai senjata perang meski ratusan hingga ribuan truk makanan untuk masyarakat Gaza terparkir di pintu masuk wilayah kantong tersebut.

    Di tengah kemajuan teknologi, raksasa teknologi yang bermarkas di negaranya, bahkan dengan platform Truth Social miliknya, mungkin hanya segelintir yang tahu bagaimana “dunia” Trump berputar, terbatas pada gelembung yang dia ciptakan sendiri atau orang terdekatnya, termasuk Netanyahu.

    Dengan Trump mendengar langsung dari negara-negara Arab dan Islam —yang tentu tidak pernah setuju atas tindakan genosida zionis Israel, pendudukan di beberapa wilayah Palestina, pembiaran kelaparan, pembunuhan warga sipil, hingga upaya pencaplokan Tepi Barat— diharapkan Trump mendapat sudut pandang lain bahwa situasi di Gaza sangat mengenaskan, tak lagi layak huni.

    Prabowo, terutama sejak menjabat sebagai Presiden RI, telah menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian di Palestina melalui Solusi Dua Negara.

    Kutipan lengkapnya mengenai Solusi Dua Negara pada sesi Debat Umum SMU PBB adalah:

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara.”

    Merujuk “solusi dua negara”, berarti solusi bagi penyelesaian atas konflik antara Israel dan Palestina adalah kedua belah pihak hidup berdampingan sebagai dua negara merdeka dan berdaulat.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kata Putin soal Hubungan Rusia-AS Rusak Perkara Tomahawk untuk Ukraina

    Kata Putin soal Hubungan Rusia-AS Rusak Perkara Tomahawk untuk Ukraina

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan permintaan Ukraina untuk mendapatkan rudal Tomahawk. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan peringatan keras.

    Dirangkum detikcom, Senin (6/10/2025) seperti dilansir Reuters dan AFP, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta AS untuk menjual rudal Tomahawk kepada negara-negara Eropa, yang kemudian akan memasok persenjataan itu ke Ukraina.

    AS kemudian memberikan respons. Pertimbangan untuk mengirimkan rudal jarak jauh AS tersebut, disampaikan oleh Wakil Presiden AS JD Vance dalam wawancara dengan program “Fox News Sunday” pada Minggu (29/9) waktu setempat.

    Vance mengatakan bahwa Presiden Donald Trump akan mengambil “keputusan akhir” soal apakah akan mengizinkan kesepakatan tersebut.

    “Kami tentu saja sedang mempertimbangkan sejumlah permintaan dari negara-negara Eropa,” kata Vance dalam wawancara tersebut.

    Rudal Tomahawk buatan AS diketahui memiliki jangkauan 2.500 kilometer, dan akan menjadi aset berharga bagi Ukraina dalam melawan rentetan serangan rudal dan drone Rusia yang berlangsung terus-menerus.

    Pengiriman senjata semacam itu hampir pasti akan dianggap oleh Rusia sebagai eskalasi dalam perangnya di Ukraina.

    Respons Putin

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan jika AS memasok rudal Tomahawk ke Ukraina untuk serangan jarak jauh ke dalam wilayah Rusia, maka hal itu akan menyebabkan hancurnya hubungan antara Moskow dan Washington.

    Kurang dari dua bulan sejak Putin bertemu Presiden Donald Trump di Alaska, perdamaian tampak semakin jauh dengan pasukan militer Rusia bergerak maju di Ukraina, drone Rusia yang diduga mengudara di wilayah udara NATO, dan kini AS berbicara soal partisipasi langsung dalam serangan jarak jauh ke Rusia.

    Trump telah mengatakan dirinya kecewa dengan Putin karena tidak bersedia mewujudkan perdamaian, dan melabeli Rusia sebagai “macan kertas” karena gagal menaklukkan Ukraina. Putin, pekan lalu, membalas dengan mempertanyakan apakah bukan NATO yang “macan kertas” karena gagal menghentikan laju Rusia.

    “Ini akan menyebabkan hancurnya hubungan kita, atau setidaknya tren positif yang telah muncul dalam hubungan ini,” kata Putin dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir Reuters, Senin (6/10).

    Pernyataan itu disampaikan Putin dalam rekaman video yang dirilis pada Minggu (5/10) waktu setempat, oleh reporter televisi pemerintah Rusia Pavel Zarubin.

    Laporan media terkemuka Wall Street Journal (WSJ), pekan lalu, menyebut AS akan memberikan informasi intelijen kepada Ukraina mengenai target infrastruktur energi jarak jauh di dalam wilayah Rusia, sembari mempertimbangkan untuk mengirimkan rudal yang dapat digunakan dalam serangan semacam itu.

    Dua pejabat mengonfirmasi laporan WSJ itu kepada Reuters. Namun seorang pejabat AS dan tiga sumber lainnya mengatakan bahwa rencana AS mengirimkan rudal Tomahawk ke Ukraina mungkin tidak dapat diwujudkan karena persediaan rudal saat ini difokuskan untuk Angkatan Laut AS dan penggunaan lainnya.

    Rudal Tomahawk memiliki jangkauan hingga 2.500 kilometer, yang berarti jika Ukraina mendapatkan rudal tersebut, maka Kremlin dan seluruh wilayah Rusia yang ada di kawasan Eropa akan berada dalam jangkauan target serangan.

    Pada Kamis (2/10) lalu, Putin mengatakan bahwa mustahil menggunakan Tomahawk tanpa partisipasi langsung personel militer AS. Oleh karena itu, menurut Putin, setiap pasokan rudal semacam itu ke Ukraina akan memicu eskalasi baru.

    “Ini akan berarti tahap eskalasi yang benar-benar baru, secara kualitatif baru, termasuk dalam hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat,” kata Putin pada saat itu.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Kanselir Jerman Telepon Trump Bahas Gunakan Aset Rusia untuk Ukraina

    Kanselir Jerman Telepon Trump Bahas Gunakan Aset Rusia untuk Ukraina

    JAKARTA – Kanselir Jerman Friedrich Merz menelepon Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas rencana penggunaan aset Rusia yang dibekukan guna membantu Kyiv, Ukraina.

    Dalam pemberitaaan di Financial Times, Merz mengusulkan pemberian pinjaman tanpa bunga kepada Ukraina senilai sekitar 140 miliar euro (Rp2,81 kuadriliun) menggunakan aset Rusia yang dibekukan di negara-negara Barat.

    “Kanselir Federal mengumumkan inisiatif untuk memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan guna mendukung angkatan bersenjata Ukraina,” ujar Juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Kornelius, dikutip ANTARA dari RIA Novosti, Senin, 6 Oktober.

    Trump dan Merz juga membahas perkembangan situasi di Ukraina serta sepakat melanjutkan upaya bersama untuk mengakhiri konflik tersebut, katanya.

    Kedua pemimpin itu turut membahas kondisi di Jalur Gaza dan sepakat perundingan di Mesir harus menghasilkan kesepakatan cepat terkait pembebasan sandera, penghentian permusuhan, dan perlucutan senjata Hamas.

    Sejak dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina, Uni Eropa dan negara-negara G7 membekukan hampir separuh cadangan devisa Rusia senilai sekitar 300 miliar euro. Lebih dari 200 miliar euro di antaranya disimpan di Uni Eropa, terutama di lembaga kliring Euroclear Belgia.

    Pada awal Oktober, Komisi Eropa melaporkan telah menyalurkan 14 miliar euro kepada Ukraina sejak Januari hingga September 2025 dengan menggunakan keuntungan dari dana beku bank sentral Rusia.

    Sebagai balasan, Rusia memberlakukan pembatasan terhadap aset investor asing dari negara-negara yang dianggap tidak bersahabat, yang kini ditempatkan di rekening khusus “C”. Aset tersebut hanya dapat dicairkan dengan izin komisi pemerintah.

    Kementerian Luar Negeri Rusia berulang kali menyebut pembekuan aset itu sebagai bentuk pencurian, seraya menegaskan bahwa Uni Eropa menargetkan dana negara maupun swasta Rusia.

    Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengatakan Moskow akan membalas setiap penyitaan aset Rusia dan mempertimbangkan langkah menahan dana negara Barat yang berada di Rusia.

     

  • Awas Perang Baru Amerika, Trump Tiba-Tiba Serang Kapal Negara Ini

    Awas Perang Baru Amerika, Trump Tiba-Tiba Serang Kapal Negara Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela kembali memanas. Ini terjadi setelah Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan AS telah menghantam sebuah kapal di lepas pantai Venezuela pada hari Sabtu.

    Berbicara di Naval Station Norfolk, Virginia, pada hari Minggu, Trump menyatakan bahwa setelah operasi maritim yang gencar, AS kini juga akan memfokuskan perhatiannya pada upaya penyelundupan narkoba yang terjadi di darat. “Mereka tidak datang lewat laut lagi, jadi sekarang kita harus mulai melihat ke darat karena mereka akan dipaksa pergi lewat darat,” ujar Trump dalam pidatonya di samping kapal induk Harry S. Truman, dikutip Senin (6/10/2025).

    Serangan pada hari Sabtu tersebut merupakan yang keempat kalinya dalam beberapa minggu terakhir dan dilaporkan menewaskan empat orang. Ini juga merupakan rentetan serangan aktif Trump terhadap kapal Venezuela, yang ditudingnya sebagai salah satu penyuplai obat-obat terlarang ke Negeri Paman Sam.

    Menanggapi pengumuman Trump, pemerintah Venezuela mengecam tindakan tersebut sebagai agresi AS. Presiden Nicolas Maduro merilis sebuah pesan video di mana ia menyatakan bahwa negaranya mengandalkan dukungan diplomatik.

    “Rakyat kami tidak pernah dan tidak akan pernah takut untuk mempertahankan hak mereka untuk hidup dan bebas,” kata Maduro, tanpa secara langsung merujuk pada komentar terbaru Trump. “Kami akan siap menghadapi skenario apa pun.”

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan mitranya dari Rusia, Sergei Lavrov, yang memberikan “ekspresi penuh dukungan dan solidaritas” kepada Caracas. Gil juga menambahkan bahwa ia telah mengirim surat kepada Paus Fransiskus XIV untuk meminta dukungannya dalam “mengonsolidasikan perdamaian di Venezuela.”

    Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dalam sebuah wawancara dengan Fox News mengonfirmasi bahwa ia memiliki “setiap otorisasi yang diperlukan” untuk melakukan serangan di Karibia.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]