Xcloud.id

Tag: Dominggus Mandacan

  • OJK perluas literasi keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    OJK perluas literasi keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    Manokwari (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memperluas literasi dan inklusi keuangan di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan melibatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu prioritas untuk pemerataan pembangunan ekonomi.

    Hal itu bertujuan agar masyarakat, terutama pelaku UMKM dapat mengakses layanan keuangan melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya secara mudah, aman, dan terjangkau.

    “Perluasan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan memerlukan kolaborasi yang kuat dengan TPAKD di dua provinsi,” kata dia.

    Ia menjelaskan perluasan program edukasi dan literasi keuangan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan UMKM, pengenalan produk perbankan, sosialisasi keuangan digital, dan akses pembiayaan.

    Keberadaan Kantor OJK Papua Barat di Manokwari dengan cakupan wilayah kerja hingga Papua Barat Daya bertujuan memastikan setiap program edukasi dan literasi layanan keuangan berjalan lebih terarah.

    “Oleh karena itu, mulai tahun 2025 OJK resmi beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” ujarnya.

    Dia menjelaskan tentang optimalisasi program edukasi dan sosialisasi tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat sehingga dapat terhindar dari praktik keuangan yang tidak sehat.

    Penguatan literasi keuangan juga menjadi upaya preventif meminimalkan maraknya penawaran investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) yang berpotensi merugikan masyarakat.

    “Kalau pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan semakin baik, maka tingkat inklusi juga terus tumbuh,” kata Mahendra.

    Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berharap, OJK dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan karena akan menentukan arah keberlanjutan pengembangan sektor riil, termasuk UMKM.

    Selain itu, akses produk dan layanan jasa keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas kredit karena membantu pelaku UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Supaya perekonomian masyarakat semakin meningkat, terutama yang berpenghasilan rendah juga mendapatkan akses pembiayaan yang sama,” ucap dia.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meresmikan sekaligus mengukuhkan Budi Rahman sebagai Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Saya akan Sikat Tambang Ilegal di Papua Barat

    Saya akan Sikat Tambang Ilegal di Papua Barat

    MANOKWARI – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan segera menurunkan satuan tugas (satgas) penertiban seluruh aktivitas pertambangan secara ilegal di Provinsi Papua Barat.

    “Saya mau turunkan satgas penataan tambang-tambang ilegal,” kata Bahlil, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 8 November, saat membuka Musyawarah Daerah IV DPD Partai Golkar Papua Barat di Manokwari, Sabtu, yang turut dihadiri Gubernur Dominggus Mandacan.

    Dia memperingati seluruh pihak yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal di Papua Barat untuk menghentikan kegiatan tersebut, karena berdampak terhadap kerusakan alam dan kelestarian lingkungan.

    Pembentukan satgas telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus merespon berbagai pemberitaan media massa yang menuding keterlibatannya dalam kegiatan pertambangan tanpa izin.

    “Banyak pemberitaan seolah-olah saya terlibat dalam tambang ilegal. Maka, saya turun langsung dan kalau saya dapat, saya sikat,” tegasnya.

    Bahlil juga membantah tudingan berafiliasi dengan PT Gag Nikel Arya Aditya yang melakukan kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebelum dirinya masuk kabinet.

    Kegiatan pertambangan nikel oleh PT GAG dilakukan setelah bupati setempat menerbitkan izin pada tahun 2004, yang saat itu dirinya belum mengemban tugas sebagai pejabat negara.

    “PT GAG itu kontrak karya dari tahun 70-an dan izin terbaru keluar tahun 2004 oleh bupati. Tahun itu saya belum jadi pejabat,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa dirinya akan memimpin langsung operasi penertiban ilegal di Papua Barat agar prosesnya berjalan transparan dan menghilangkan potensi kesalahpahaman.

    “Saya sendiri yang akan pimpin, supaya tidak ada dusta di antara kita,” kata Bahlil.

  • Menteri ESDM turunkan satgas penertiban tambang ilegal di Papua Barat

    Menteri ESDM turunkan satgas penertiban tambang ilegal di Papua Barat

    “Saya mau turunkan satgas penataan tambang-tambang ilegal,”

    Manokwari (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan segera menurunkan satuan tugas (satgas) penertiban seluruh aktivitas pertambangan secara ilegal di Provinsi Papua Barat.

    “Saya mau turunkan satgas penataan tambang-tambang ilegal,” kata Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah IV DPD Partai Golkar Papua Barat di Manokwari, Sabtu, yang turut dihadiri Gubernur Dominggus Mandacan.

    Dia memperingati seluruh pihak yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal di Papua Barat untuk menghentikan kegiatan tersebut, karena berdampak terhadap kerusakan alam dan kelestarian lingkungan.

    Pembentukan satgas telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus merespon berbagai pemberitaan media massa yang menuding keterlibatannya dalam kegiatan pertambangan tanpa izin.

    “Banyak pemberitaan seolah-olah saya terlibat dalam tambang ilegal. Maka, saya turun langsung dan kalau saya dapat, saya sikat,” tegasnya.

    Bahlil juga membantah tudingan berafiliasi dengan PT Gag Nikel Arya Aditya yang melakukan kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebelum dirinya masuk kabinet.

    Kegiatan pertambangan nikel oleh PT GAG dilakukan setelah bupati setempat menerbitkan izin pada tahun 2004, yang saat itu dirinya belum mengemban tugas sebagai pejabat negara.

    “PT GAG itu kontrak karya dari tahun 70-an dan izin terbaru keluar tahun 2004 oleh bupati. Tahun itu saya belum jadi pejabat,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa dirinya akan memimpin langsung operasi penertiban ilegal di Papua Barat agar prosesnya berjalan transparan dan menghilangkan potensi kesalahpahaman.

    “Saya sendiri yang akan pimpin, supaya tidak ada dusta di antara kita,” kata Bahlil.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Main Bola Bareng Warga hingga Ciptakan Hatrick saat Kunker ke Manokwari

    Gibran Main Bola Bareng Warga hingga Ciptakan Hatrick saat Kunker ke Manokwari

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat menghabiskan waktu bersama warga saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Manokwari, Papua Barat.

    Pada Selasa (4/11/2025) sore, Gibran mengenakan jersey bernomor punggung 24 dan bermain sepak bola bersama masyarakat Manokwari.

    Gibran tiba di Lapangan Biryosi usai memimpin rapat pleno BP3OKP dan bertemu tokoh adat setempat.

    Diketahui saat itu, Gibran bermain bola bersama dengan rekan tim siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) Persatuan Sepak Bola (PS) Kasuari.

    Yang menarik, Gibran bertanding melawan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, yang memakai jersey putih nomor 21.

    Sebelum pertandingan dimulai, Gibran mewakili PS Kasuari dan tim lawan berfoto bersama dengan balutan langit sore Manokwari berwarna jingga.

    Selain bertanding melawan tim Gubernur Papua Barat, Gibran juga berhadapan dengan tim dari jurnalis peliput Istana Wakil Presiden.

    Selama pertandingan yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit itu, Gibran berhasil mencetak gol sebanyak tiga kali.

    Setiap kali membobol gawang lawan, orang nomor dua di Indonesia itu kerap mendapat teriakan dari warga.

    Gibran didampingi sang istri, Selvi Ananda, melakukan kunjungan kerja ke Papua, yakni di Manokwari, Papua Barat, pada 4-5 November 2025 untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan percepatan pembangunan di wilayah Papua.

    Presiden menekankan bahwa Papua harus menjadi prioritas pembangunan nasional dengan memastikan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap program pemerintah.

  • Papua Barat, China jajaki kerja sama sains dan inovasi berkelanjutan

    Papua Barat, China jajaki kerja sama sains dan inovasi berkelanjutan

    Manokwari (ANTARA) – Pemerintah China bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar pertemuan strategis untuk memperkuat kerja sama pengembangan riset, sains, teknologi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

    Pertemuan tersebut berlangsung di kantor gubernur, Manokwari, Senin, yang dihadiri Ketua Delegasi Tiongkok Presiden Akademisi Internasional Pusat Inovasi Sains dan Teknologi Profesor C.C. Chan bersama sejumlah peneliti serta investor dari Tiongkok.

    Profesor Chan mengatakan pertemuan strategis menjadi wadah penjajakan peluang kemitraan China dengan Papua Barat untuk pengembangan riset, inovasi teknologi, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

    “Tiongkok mau bantu Papua Barat bagaimana kelola sumber daya alam tapi tetap ramah terhadap lingkungan,” kata Chan.

    Menurut dia, kerja sama dengan China dapat memberikan dampak positif bagi Papua Barat guna merealisasikan transformasi ekonomi menuju daerah yang semakin maju, mandiri, serta mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Selain potensi riset dan investasi, pertemuan juga menekankan pentingnya penguatan hubungan persahabatan antarbangsa sebagai dasar pembangunan berkelanjutan yang inklusif di kawasan timur Indonesia.

    “Papua kaya sumber daya alam dan energi. Harus dikelola dengan baik,” ujar dia.

    Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyambut kedatangan Ketua Delegasi Tiongkok Presiden Akademisi Internasional Pusat Inovasi Sains dan Teknologi Profesor C.C. Chan bersama rombongan di Bandara Rendani Manokwari, Senin (6/10/2025). ANTARA/Fransiskus Salu Weking

    Menurut Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. kerja sama itu akan menjadi langkah awal membangun kolaborasi strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah berbasis pengetahuan dan inovasi hijau.

    Pertemuan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan delegasi China tentu memperkuat jejaring hubungan antarbangsa yang menjadi dasar terciptanya kemitraan jangka panjang di kawasan timur Indonesia.

    “Kunjungan delegasi punya makna mendalam karena bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok,” ujar dia.

    Menurut Dominggus, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui konsep kerja sama antarbangsa memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat lokal di wilayah Papua Barat.

    Ada sejumlah sektor sumber daya alam potensial yang dapat dikembangkan melalui kerja sama pembangunan berkelanjutan antara lain, sektor energi terbarukan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata.

    “Termasuk pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, infrastruktur, transportasi, dan pendidikan juga bisa dikerjasamakan demi kemajuan daerah,” ujar dia.

    Pertemuan Delegasi China dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat turut dihadiri Bupati Teluk Wondama Elysa Auri, Wakil Bupati Manokwari Muigiyono, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup provinsi.

    Pertemuan itu diakhiri dengan penandatangan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan International Academicians Science and Technology Innovation Centre/IASTIC Tiongkok.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Papua Barat minta TNI beri peluang lebih besar bagi OAP

    Gubernur Papua Barat minta TNI beri peluang lebih besar bagi OAP

    Manokwari (ANTARA) – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Kodam XVIII/Kasuari, memberikan peluang lebih besar bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk bergabung sebagai prajurit.

    “Kami berharap TNI dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Orang Asli Papua untuk bergabung sebagai prajurit,” kata Dominggus usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di Lapangan Makodam XVIII/Kasuari, Manokwari, Minggu.

    Ia menjelaskan, Pemprov Papua Barat telah berkoordinasi dengan Pangdam XVIII/Kasuari dan Kasdam agar setiap pembukaan formasi rekrutmen TNI di wilayah Papua Barat memperhatikan keterwakilan OAP.

    Menurut Dominggus, langkah tersebut tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat Papua terhadap institusi TNI.

    “Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Pangdam dan Kasdam, kalau ada formasi untuk TNI di Kodam Kasuari, kami berharap peluang bagi OAP bisa lebih besar sehingga ada kesempatan kerja bagi mereka,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten siap memberikan dukungan, termasuk dalam hal pembiayaan pelatihan dan pendidikan bagi calon prajurit OAP.

    Menurutnya, sudah beberapa tahun terakhir tidak ada lagi penerimaan TNI melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus).

    Namun, ia bersyukur karena penerimaan prajurit TNI terakhir sudah cukup seimbang antara OAP dan non-OAP.

    Dominggus juga berharap agar ke depan pemerintah pusat dan TNI membuka kembali formasi khusus bagi anak-anak Papua, sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya.

    “Pemprov Papua Barat siap mendukung pendanaan tahap awal, hingga kemudian menjadi tanggung jawab negara setelah mereka resmi menjadi anggota TNI,” ucapnya.

    Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Papua Barat untuk terus mendukung program dan kebijakan TNI, khususnya Kodam XVIII/Kasuari, dalam menjaga keamanan dan mendorong pembangunan di wilayah Papua Barat.

    TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga pemerintah harus mendukung seluruh program TNI, terutama yang menjamin keamanan Indonesia, khususnya di Papua Barat.

    Ia memberikan apresiasi atas dedikasi TNI dalam menjaga stabilitas dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan di Provinsi Papua Barat.

    “Kami berterima kasih kepada TNI, khususnya Kodam XVIII/Kasuari, yang telah memberikan rasa aman dan mendukung setiap program pembangunan di Papua Barat,” ujarnya.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPK minta Pemprov Papua Barat perbaiki tata kelola keuangan daerah

    BPK minta Pemprov Papua Barat perbaiki tata kelola keuangan daerah

    Manokwari (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat memperbaiki tata kelola keuangan periode mendatang, agar dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

    Staf Ahli BPK RI Bidang Manajemen Risiko Heri Subowo di Manokwari, Minggu, mengatakan perbaikan pengelolaan keuangan harus difokuskan pada peningkatan akuntabilitas belanja barang dan jasa.

    “Harus ada pengawasan yang ketat sekaligus pastikan PPK (pejabat pembuat komitmen) dan bendahara menjalankan tugas sesuai ketentuan,” kata Heri.

    Dia menyebut rekomendasi perbaikan tersebut tidak terlepas dari perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemprov Papua Barat Tahun Anggaran 2024.

    Dalam laporan hasil pemeriksaan terdapat sejumlah temuan signifikan yang memengaruhi kewajaran laporan keuangan Pemprov Papua Barat, termasuk belanja barang dan jasa senilai Rp9,72 miliar.

    “Belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan, serta belanja tanpa bukti sah sebesar Rp12,37 miliar,” ujarnya.

    Walaupun meraih opini WDP, kata dia, jumlah temuan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan laporan pengelolaan keuangan tahun 2023 yang mencapai enam permasalahan utama.

    BPK juga mengingatkan agar Pemprov Papua Barat segera menindaklanjuti sisa temuan pada tahun 2023 kurang lebih senilai Rp7,43 miliar, karena sebagian temuan sudah dikembalikan ke kas negara.

    “Tahun 2024 hanya satu yang menjadi sorotan. Namun hal ini tetap harus segera dibenahi. Perlu pengawasan internal yang lebih ketat,” tegas Heri.

    Dia menjelaskan belanja transfer ke daerah terealisasi Rp4,72 triliun atau 93,75 persen dari total pagu anggaran yang diterima Pemprov Papua Barat pada tahun 2024 sebanyak Rp5,03 triliun.

    Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tercatat Rp133,94 miliar atau mengalami penurunan drastis sebesar 64,59 persen dibanding tahun sebelumnya. Total aset daerah juga menurun menjadi Rp15,47 triliun.

    “Total aset turun Rp2,33 triliun dibanding tahun 2023 sebesar Rp17,80 triliun,” ujarnya.

    Wakil Ketua I DPRP Papua Barat Syamsuddin Seknun memastikan bahwa pihaknya akan mengawal temuan BPK atas hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan pemerintah provinsi tahun 2024.

    DPRP dalam waktu dekat segera mengagendakan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Papua Barat untuk menyelesaikan semua temuan dimaksud.

    “DPRP mengoptimalkan fungsi pengawasan anggaran untuk memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengakui masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menyatakan komitmen penuh untuk melakukan pembenahan menyeluruh.

    Opini WDP terhadap laporan hasil pemeriksaan dari BPK menjadi cambuk untuk melakukan perbaikan kualitas tata kelola keuangan pemerintah provinsi yang lebih baik di masa mendatang.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kopdes Merah Putih, rakyat Papua jadi subyek perekonomian

    Kopdes Merah Putih, rakyat Papua jadi subyek perekonomian

    Wamenkop Ferry Juliantoro, di acara Dialog Monitoring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Sabtu (28/6/2026). Foto: Humas Kemenkop

    Kopdes Merah Putih, rakyat Papua jadi subyek perekonomian
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 28 Juni 2025 – 19:22 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Papua Barat merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa.

    Ferry yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih menyatakan, inisiatif ini bertujuan menjadikan masyarakat Papua sebagai subjek utama dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya.

    “Koperasi didorong menjadi pusat layanan ekonomi rakyat, dikelola secara profesional, dan menjadi ruang kolaborasi masyarakat membangun kesejahteraan bersama. Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih adalah manisfestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara dan menjadikan masyarakat Papua sebagi subyek dari ekonomi,” kata Wamenkop, di acara Dialog Monitoring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Sabtu (28/6/2026).

    Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Papua Barat Mochamad Lacitany, Bupati Manokwari dan Bupati Walikota se Provinsi Papua Barat, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen serta beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga, demikian dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

    Wamenkop merujuk Manokwari sebagai contoh keberhasilan dengan capaian 100%. “Karena, koperasi desa/kelurahan merah putih adalah manifestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara,” katanya.

    Ferry mengungkapkan, selama ini para petani, nelayan, dan penggerak ekonomi rakyat lainnya, kurang mendapat keadilan secara ekonomi, termasuk yang ada di Papua Barat. Ia mengungkap, di produsen harganya rendah, tapi setelah diproses harganya tinggi di tingkat konsumen. “Keuntungan yang didapat lebih banyak diambil para perantara atau middleman,” ucapnya.

    Ferry meyakini, keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih, dapat memutus mata rantai distribusi yang panjang. Ferry pun menggambarkan kondisi di Papua Barat, di mana ada kebutuhan bahan-bahan pokok yang disuplai juga justru dari daerah-daerah lain. Ini juga yang menyebabkan harga produk mahal. “Padahal, barang-barang tersebut bisa dihasilkan dari daerah itu sendiri. Baik dari provinsi, kabupaten, kota maupun dari desa-desa itu sendiri,” terangnya.

    Kemudian, harga bahan pokok menjadi tidak stabil dan mahal, karena kebutuhan desa disuplai dari desa yang lain, hingga kecamatan butuh beras juga disuplai dari daerah yang lain.

    Dari sisi penyerapan tenaga kerja, diakuinya banyak anak muda kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Di Indonesia sekarang banyak anak muda, atau hampir sebagian besar anak muda pindah ke kota, karena desa tidak ada tempat atau kegiatan untuk bekerja. “Adanya Kopdes/Kel Merah Putih di desa-desa, akan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya kaum muda terdidik, agar tidak urbanisasi lagi,” paparnya.

    Dampak positif lainya, lanjut Wamenkop, adalah akses kesehatan. “Presiden Prabowo ingin kegiatan Kopdes/Kel Merah Putih ini juga bisa menyediakan apotik-apotik desa, supaya harga obat bisa terjangkau oleh rakyat,” ucapnya.

    Sementara itu, unit bisnis lainnya dari Kopdes/Kel Merah Putih, yaitu Klinik Desa, nantinya akan memperkuat keberadaan posisi Puskesmas dalam rangka kewajiban negara memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di pedesaan.

    Bagi Wamenkop, yang tak kalah pelik adalah banyak masyarakat, khususnya masyarakat desa, yang terjebak pinjaman online dan rentenir. “Nah, dengan adanya Kopdes/Kel Merah Putih, segala hal rentenir, tengkulak, dan pinjaman online, bisa dihapus atau diminimalisir,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Wamenkop memaparkan pada akhir Juni 2025, sebanyak 80 ribu Kopdes Merah Putih sudah terbentuk di seluruh Indonesia. “Maka, kehadiran saya adalah untuk terus mendorong supaya wilayah-wilayah yang belum menyelesaikan 100 persen, kita minta untuk ikut menyelesaikan,” imbuh Wamenkop.

    Khusus untuk Papua Barat, Wamenkop menganggap sebagai langkah penting karena kegiatan Kopdes/Kel Merah Putih ini akan ikut membantu mensejahterakan warga desa, di Provinsi Papua Barat.

    Langkah berikutnya, terang Wamenkop, selama tiga bulan ke depan (Juli hingga Oktober) akan memasuki tahap lebih krusial, yaitu mempersiapkan model bisnis, mempersiapkan modul-modul pelatihan untuk mempersiapkan SDM-SDM, pengawas, pengurus dan pengelola Kopdes/Kel Merah Putih. “Jadi, tiga bulan ini kita masuk tahap yang kedua, tahap yang sebenarnya juga makin membutuhkan kerjasama. Karena, ini juga tahap yang tidak mudah,” ujar Wamenkop.

    Terkait Kopdes/Kel Merah Putih percontohan atau Mock-Up di Papua Barat, Wamenkop menekankan pada dua pendekatan. Yaitu, satu percontohan yang di populasi desa di wilayah petanian, sedangkan satu lagi mock-up di wilayah pesisir. “Saya berharap di Papua Barat sudah ada percontohan Kopdes/Kel Merah Putih yang nantinya akan mendapat pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir,” ucapnya.

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • 3 Dokumen Rusia Ungkap Pengkhianatan, Kader PDI-P Waspada di Bawah Komando Megawati Nasional

    3 Dokumen Rusia Ungkap Pengkhianatan, Kader PDI-P Waspada di Bawah Komando Megawati Nasional

    Dokumen Rusia Ungkap Pengkhianatan, Kader PDI-P Waspada di Bawah Komando Megawati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Politikus PDI-P
    Guntur Romli
    mengungkapkan, kader-kader PDI-P sedang dalam kondisi waspada setelah
    dokumen Rusia
    mengungkap adanya pengkhianat yang ingin menghancurkan PDI-P.
    Guntur menegaskan bahwa Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    memegang kendali penuh atas komando PDI-P.
    “Suasana kebatinan kader saat ini dalam kewaspadaan yang tinggi, dan partai di bawah kendali penuh Ketua Umum,” ujar Guntur kepada
    Kompas.com
    , Senin (28/4/2025).
    Guntur lantas mengungkit pernyataan Megawati yang pernah menyampaikan bahwa ada pihak yang mengacak-acak PDI-P pada 12 Desember 2024.
    Dia menjelaskan bahwa kader PDI-P berpandangan bahwa kriminalisasi terhadap Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto adalah bagian dari upaya untuk mengacak-acak partai.
    “Karena sudah jelas dua putusan pengadilan tahun 2020, Saudara Sekjen tidak terlibat dengan kasus suap,” ucap Guntur.
    “KPK kalau mau serius, harusnya menemukan Harun Masiku yang disebut pemberi suap dan mengadili Rosa Muhammad Thamrin serta Dominggus Mandacan yang terbukti memberikan suap ke Wahyu Setiawan sebesar Rp 500 juta,” imbuh dia.
    Guntur pun mempertanyakan tindakan KPK yang hanya menindak Hasto saja.
    Dia curiga bahwa KPK menindak Hasto karena hanya dia yang merupakan kader PDI-P.
    “Kenapa KPK tidak melakukannya pada Rosa dan Mandacan? Apa karena mereka bukan kader PDI Perjuangan atau karena mereka menyetor duit ke KPK sehingga tidak bisa diadili?” kata Guntur.
    Diketahui, ”
    Dokumen Rusia
    ” yang diserahkan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie kepada Wakil Sekjen PDI-P, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, masih menyisakan tanda tanya karena belum jelas untuk apa dokumen itu akan digunakan.
    Dokumen tersebut disebut sebagai titipan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, yang kini menjadi tersangka kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku.
    Connie pun mengungkap bahwa setidaknya ada dua dokumen yang membuatnya merasa “ngeri” dan tercengang.
    Di antaranya, dokumen nomor 16 yang berkaitan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta dokumen nomor 7 yang berkaitan dengan rencana pembubaran dan penghancuran PDI-P.
    Selain itu, ada juga dokumen berisi berbagai kasus, termasuk kasus korupsi.
    “Saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi, apa gitu. Nah, ini ya, ada tanda tangan notaris juga,” ungkap Connie.
    Connie juga menjelaskan ada soal pengkhianat yang hendak menghancurkan PDI-P.
    “Kalau yang tentang bagaimana PDI-P itu akan dihancurkan, itu
    serem
    . Karena penyusupan terjadi, banyaklah hal-hal yang mengerikan,” ujar Connie.
    Ia menyebutkan, dokumen Rusia juga memuat informasi soal pertemuan para penyusup dan pengkhianat yang hendak menghancurkan PDI-P.
    “Ternyata terdeteksi. Rapat-rapat di mana, jam berapa, siapa, melibatkan siapa saja tokoh bangsanya, di jalan apa, nomor berapa, itu ada semuanya,” ujar Connie.
    Menurut Connie, Megawati sudah mengetahui informasi tersebut.
    “Ada beberapa orang, tetapi ketika saya sampaikan ke Ibu, Ibu langsung bilang, ‘Saya sudah tahu’,” kata Connie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Orang Kepercayaan Hasto Ungkap Curhat Wahyu Setiawan Usai Kena OTT Nasional 25 April 2025

    Orang Kepercayaan Hasto Ungkap Curhat Wahyu Setiawan Usai Kena OTT Nasional 25 April 2025

    Orang Kepercayaan Hasto Ungkap Curhat Wahyu Setiawan Usai Kena OTT
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Orang kepercayaan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    )
    Hasto Kristiyanto
    , Donny Tri Istiqomah mengungkapkan isi pembicaraannya dengan eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU),
    Wahyu Setiawan
    .
    Obrolan Donnie dan Wahyu terjadi di ruang merokok Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai keduanya terkena operasi tangkap tangan (OTT) dalam
    kasus Harun Masiku
    .
    Donni mengungkap curhat Wahyu yang mengaku terkena dua kasus, yakni kasus Harun Masiku dan Dominggus Mandacan.
    Hal tersebut Donny ungkap dalam sidang terdakwa suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, Hasto Kristiyanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).
    “Dalam proses pemeriksaan di KPK itu, pernah enggak saudara kemudian suatu saat ketika break, di ruang rokok ketika bersama dengan Saeful, saudara, Wahyu Setiawan, bercerita mengenai sumber duit yang jadi obyek OTT?” tanya jaksa.
    “Kalau itu, di ruang rokok itu, seingat saya malam hari, ketika saya merokok, Wahyu curhat sama saya. Ternyata dia itu kena dua kasus, Pak. ‘Don, sebenarnya saya ini kena dua kasus. Termasuk yang Papua Barat, saya terima uang dari Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Barat. Dia ngasih Rp 500 juta’,” jawab Donny.
    “(Wahyu bertanya) ‘Ya saya tanya kira-kira vonisnya berapa?’ (Donny menjawab) ‘Waduh kalau kayak gitu enggak tahu, Mas. Paling bisa 8 tahun. Tapi kalau sprindik-nya satu, pasti itu jadi satu, enggak mungkin disidang bareng-bareng’,” sambung Donny.
    Sebelumnya, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina mengungkapkan, dirinya menyerahkan uang sebesar 19.000 dolar Singapura kepada Wahyu Setiawan di toilet Mal Pejaten Village, Jakarta Selatan.
    Hal tersebut Tio sampaikan dalam sidang dengan terdakwa suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
    Tio menjelaskan, total uang yang diterima Wahyu sebesar 19.000 dollar Singapura.
    “Uang itu, amplop itu saya langsung kasih. Dia ke dalam ke toilet. Saya enggak tahu ngapain. Kemudian saya berasumsi yang dia kasih kemudian ke saya itu adalah uang dari itu. Saya enggak asumsi. Karena saya enggak minta dia ngambil. Karena dia kasih ke saya itu 3 lembar 1.000 dollar,” kata Tio.
    Diketahui, Wahyu sendiri mengaku diiming-imingi dana operasional yang tidak terbatas untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019-2024 lewat pergantian antar waktu (PAW).
    Dalam perkara ini, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dan suap agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR PAW 2019-2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.