Tag: Dmitry Peskov

  • Zelensky Nyatakan Siap Dialog dengan Putin, Kremlin Bilang Omong Kosong    
        Zelensky Nyatakan Siap Dialog dengan Putin, Kremlin Bilang Omong Kosong

    Zelensky Nyatakan Siap Dialog dengan Putin, Kremlin Bilang Omong Kosong Zelensky Nyatakan Siap Dialog dengan Putin, Kremlin Bilang Omong Kosong

    Moskow

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dirinya siap untuk melakukan dialog langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas konflik yang terus berlanjut. Kremlin menanggapi dingin, dengan menyebut perkataan Zelensky itu hanyalah “omongan kosong”.

    Pembicaraan mengenai perundingan untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina, yang sudah berlangsung hampir tiga tahun terakhir, semakin meningkat ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Trump telah berjanji untuk mengakhiri pertempuran antara kedua negara bertetangga itu.

    Demikian seperti dilansir AFP, Kamis (6/2/2025).

    Kesiapan untuk berdialog dengan Putin disampaikan Zelensky dalam wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan yang dipublikasikan pada Selasa (4/2) waktu setempat. Pada saat itu, Zelensky ditanya soal bagaimana perasaannya jika dia duduk berhadapan dengan Putin di meja perundingan.

    “Jika itu adalah satu-satunya cara di mana kita dapat membawa perdamaian untuk warga Ukraina dan tidak kehilangan banyak orang, tentu saja kami akan melakukan hal itu,” jawab Zelensky dalam wawancara tersebut.

    Kremlin menanggapi pernyataan Zelensky itu pada Rabu (5/2) waktu setempat, dengan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan: “Sejauh ini, hal ini tidak dapat dilihat sebagai apa pun, selain omongan kosong.”

    Putin, pekan lalu, mengatakan Moskow akan melakukan pembicaraan dengan Kyiv, namun menolak untuk berbicara langsung dengan Zelensky.

    Dekrit yang ditandatangani oleh Zelensky tahun 2022 lalu mengesampingkan dialog langsung dengan Putin. Hal itu disinggung oleh Peskov dalam tanggapannya dan secara rutin, disoroti oleh Kremlin setiap kali ditanya apakah siap untuk melakukan pembicaraan dengan Ukraina.

    Juru bicara Kremlin itu juga menegaskan kembali klaim Rusia yang sering menyebut Zelensky sebagai presiden tidak sah, karena mandat lima tahun jabatannya telah berakhir tahun lalu. Di bawah darurat militer, Ukraina melarang penyelenggaraan pemilu.

    “Zelensky mempunyai masalah besar secara de jure (secara hukum) di Ukraina. Namun meskipun demikian, kami tetap siap untuk melakukan perundingan,” ucap Peskov dalam pernyataannya.

    Namun dia juga mengatakan bahwa “kenyataan di lapangan” berarti Kyiv harus “menjadi pihak pertama yang menunjukkan keterbukaan dan minat dalam perundingan semacam itu”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

    Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Usulan Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza, mendapat banyak kecaman dari sejumlah pihak termasuk para sekutu Amerika.

    Dalam keterangan resminya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, AS akan mengambil alih Jalur Gaza, sementara orang-orang Palestina yang tinggal di sana harus pergi.

    Menurut Trump, Gaza telah lama dianggap sebagai “zona kehancuran” (demolition site) yang perlu dibangun kembali dari nol.

    Alasan tersebut yang mendorong ambisi Trump untuk mengubah wilayah itu menjadi Riviera-nya Timur Tengah. 

    Riviera sendiri merupakan salah satu destinasi wisata paling ikonik di Italia, terkenal dengan pantai-pantainya yang eksotis, desa-desa berwarna-warni di tebing, serta kaya sejarah dan kuliner khas.

    Trump mengungkapkan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza, menguasainya, membersihkannya dari sisa-sisa perang, termasuk bom yang belum meledak.

    Setelah itu Trump akan mengembangkannya secara ekonomi, Trump tampaknya ingin agar Gaza bisa mengalami transformasi serupa layaknya seperti Riviera ala Italia.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, membersihkannya dari senjata berbahaya, mengembangkan ekonomi di sana, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” kata Trump.

    Namun usulan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka dengan tegas mengecam gagasan mendeportasi orang-orang dari Gaza, menilai tindakan Trump sebagai pelanggaran internasional.

    “Sekretaris Jenderal akan mengatakan bahwa dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting bagi kita untuk tetap setia pada dasar hukum internasional,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric dikutip dari Al Jazeera.

    “Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis. Dan, tentu saja, ia akan menegaskan kembali solusi dua negara,” imbuhnya.

    Kecaman Serupa juga turut dilontarkan para pejabat dunia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk lain dari “cancel culture” yang dilakukan oleh Barat.

    Berikut daftar pemimpin dunia yang kecam usulan Trump relokasi warga dan kuasai Gaza.

    Arab Saudi

    Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa mereka menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka. 

    Hal itu juga diungkap Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang menegaskan posisi kerajaan dengan ‘jelas dan eksplisit’ yang tidak dapat ditafsirkan dalam kondisi apapun.

    OKI

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait seruannya untuk menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Dalam sebuah pernyataan, OKI menilai hal ini berkontribusi pada konsolidasi pendudukan, pemukiman kolonial dan perampasan tanah Palestina dengan paksa, merupakan pelanggaran hukum internasional.

    CAIR

    Kelompok advokasi Muslim AS (CAIR) mengatakan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan milik Amerika Serikat, dan seruan Presiden Trump untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka sama sekali tidak dapat diterima

    “Jika suatu saat nanti rakyat Palestina diusir secara paksa dari Gaza, kejahatan terhadap kemanusiaan ini akan memicu konflik yang meluas, mengakhiri hukum internasional, dan menghancurkan sisa-sisa citra dan kedudukan bangsa kita di mata internasional,” ujar Dewan Hubungan Amerika-Islam.

    Yordania

    Yang Mulia Raja Abdullah II menekankan perlunya menghentikan perluasan pemukiman [Israel], dan menyatakan penolakan terhadap segala upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina.

    Inggris

    Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa solusi yang harus dicapai adalah dua negara. 

    Warga Palestina harus dapat hidup dan berkembang di tanah mereka sendiri, baik di Gaza maupun di Tepi Barat.”

    “Kami selalu yakin bahwa kami harus melihat dua negara. Kami harus melihat warga Palestina hidup dan sejahtera di tanah air mereka di Gaza dan Tepi Barat.” ujar Lammy.

    Brazil

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan usulan Trump “tidak masuk akal”.

    “Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia mana pun. Orang Palestina adalah orang-orang yang harus mengurus Gaza,” kata Lula.

    Australia 

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintah terus mendukung solusi dua negara “di mana baik warga Israel maupun Palestina dapat hidup dalam damai dan aman”.

    “Kami mendukung gencatan senjata, kami mendukung pembebasan sandera, dan kami mendukung masuknya bantuan ke Gaza,” katanya.

    Irlandia

    “Arah perjalanan di sini sangat jelas: Kita memerlukan solusi dua negara dan rakyat Palestina serta rakyat Israel sama-sama memiliki hak untuk hidup berdampingan dengan aman di negara masing-masing, dan di situlah fokusnya harus diarahkan,” kata Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris.

    “Setiap gagasan untuk memindahkan penduduk Gaza ke tempat lain akan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.” imbuhnya.

    Jerman

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah milik warga Palestina dan pengusiran mereka tidak dapat diterima serta bertentangan dengan hukum internasional.

    “Itu juga akan menyebabkan penderitaan dan kebencian baru… Tidak boleh ada solusi yang dipaksakan tanpa melibatkan warga Palestina.”

    Prancis

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Christophe Lemoine menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk pemindahan paksa penduduk Palestina dari Gaza.

    Sekutu AS ini menilai tindakan Trump akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serangan terhadap aspirasi sah warga Palestina, serta hambatan besar bagi solusi dua negara dan faktor destabilisasi utama bagi mitra dekat kami seperti Mesir dan Yordania, serta seluruh Kawasan.

    Spanyol

    Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares dengan sangat jelas menyatakan Gaza adalah tanah warga Palestina Gaza, dan mereka harus tetap tinggal di sana.

    “Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan yang didukung Spanyol, dan harus hidup berdampingan dengan menjamin kemakmuran serta keamanan negara Israel.” tegas Albares

    Mesir 

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati berdiskusi dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengenai pentingnya melanjutkan proyek pemulihan di Gaza tanpa mengusir penduduknya dari wilayah tersebut.

    Rusia

    Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini bahwa penyelesaian konflik di Timur Tengah hanya dapat terjadi berdasarkan solusi dua negara.

    “Ini adalah prinsip yang tercantum dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, didukung oleh sebagian besar negara yang terlibat dalam permasalahan ini. Kami berpegang pada prinsip ini, mendukungnya, dan meyakini bahwa ini adalah satu-satunya solusi yang mungkin,” kata Peskov.

    China

    Kementerian Luar Negeri China berharap semua pihak menjadikan gencatan senjata dan tata kelola pasca-konflik sebagai kesempatan untuk mengembalikan masalah Palestina ke jalur penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara.”

    Turki

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengecam Komentar Presiden AS Donald Trump mengenai rencana mengambil alih Gaza adalah “tidak dapat diterima”.

    Ia menegaskan bahwa segala rencana yang mengabaikan keberadaan warga Palestina hanya akan memperburuk konflik.

    Iran

    Pejabat senior Iran tidak setuju dengan segala bentuk pemindahan warga Palestina dan telah menyampaikan sikap ini melalui berbagai saluran diplomatik.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Putin Angkat Bicara Soal Kenaikan Tarif AS

    Putin Angkat Bicara Soal Kenaikan Tarif AS

    Jakarta

    Presiden Rusia, Vladimir Putin, buka suara soal kenaikan tarif bea masuk yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump beberapa waktu lalu. Menurutnya, kebijakan Trump dalam memulihkan ketertiban di Eropa.

    Putin mengingatkan, negara-negara Eropa akan segera berdiri di kaki “tuannya” setelah penetapan kenaikan tarif yang berpotensi meningkatkan eskalasi perang dagang. Putin mengatakan, pemerintahan kedua Trump akan memulihkan ketertiban di Eropa dengan kegigihannya.

    “Saya jamin: Trump, dengan karakternya, dengan kegigihannya, dia akan memulihkan ketertiban di sana dengan cukup cepat. Dan semuanya, Anda akan lihat – itu akan terjadi dengan cepat, segera – mereka semua akan berdiri di kaki tuannya dan akan sedikit mengibaskan ekor mereka. Semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya,” kata Putin dikutip dari CNBC International, Selasa (4/2/2025).

    Putin tak menjelaskan lebih detail langkah Trump dalam memulihkan ketertiban Eropa. Namun begitu, ia berharap hubungannya dengan AS dapat membaik di bawah Trump.

    Sementara itu, Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, pemerintah Rusia akan mencermati ketegangan yang meningkat antara AS dan sekutunya.

    “Anda tahu, ada banyak ketegangan di sana, jadi, tentu saja, kami tidak ingin dikaitkan dengan semua ini dengan cara apa pun atau mengevaluasinya dengan cara apa pun,” kata Dmitry Peskov.

    “Biarkan negara-negara yang berpartisipasi dalam proses ini menyelesaikannya,” tambahnya.

    Berdasarkan laporan CNBC, Trump dianggap telah membuat pasar global terpuruk pada Senin (3/2/2025) setelah mengumumkan tarif sebesar 25% untuk impor dari Meksiko dan Kanada serta pungutan sebesar 10% untuk barang-barang dari China. Adapin tarif itu berencana diterapkan hari ini, Selasa (4/2/2025).

    Sementara itu, laporan Reuters mengatakan bahwa AS menangguhkan pengenaan tarif perdagangan kepada Meksiko dan Kanada. Keputusan tersebut diambil langsung oleh Presiden Donald Trump pada Senin 3 Februari kemarin, dia memberikan waktu penangguhan selama 30 hari untuk penerapan tarif pada negara-negara tetangganya.

    Penangguhan waktu pengenaan tarif ini menjadi imbalan dari Trump atas kerja sama Kanada dan Meksiko pada penegakan hukum di perbatasan dan penanggulangan kejahatan yang terjadi.

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan mereka telah sepakat untuk memperkuat upaya penegakan hukum perbatasan sebagai tanggapan atas tuntutan Trump untuk menindak tegas imigrasi dan penyelundupan narkoba. Penangguhan ini akan menghentikan penerapan tarif 25% yang akan berlaku sejak hari ini selama 30 hari ke depan.

    Meski sudah ada kesepakatan penangguhan tarif untuk Kanada dan Meksiko, namun Trump nampaknya masih akan meluncurkan kebijakan tarif pada produk-produk China. Penerapan tarif itu berlaku mulai hari ini Selasa 5 Februari 2025 sejak pukul 00.00 waktu setempat.

    Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan Trump tidak akan berbicara dengan Presiden China Xi Jinping hingga akhir minggu ini. Trump bahkan memperingatkan dia mungkin akan menaikkan tarif lebih lanjut terhadap Beijing.

    “Tiongkok diharapkan akan berhenti mengirimi kami fentanil, dan jika tidak, tarif akan naik jauh lebih tinggi,” kata juru bicara tersebut dikutip dari Reuters.

    (rrd/rrd)

  • Putin Siap Berdialog dengan Trump, Tunggu Sinyal Gedung Putih

    Putin Siap Berdialog dengan Trump, Tunggu Sinyal Gedung Putih

    Moskow

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia mengatakan Presiden Vladimir Putin siap untuk berdialog dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kremlin menyebut Moskow menunggu “sinyal” dari Washington soal dialog kedua kepala negara tersebut.

    “Putin sudah siap. Kami menunggu sinyal (dari AS),” ucap juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, saat berbicara kepada wartawan seperti dilansir AFP, Jumat (24/1/2025).

    Baik Trump maupun Putin sama-sama mengatakan bahwa mereka siap bertemu untuk melakukan pembicaraan mengenai Ukraina.

    Trump sebelumnya mengancam Rusia dengan sanksi ekonomi yang lebih keras jika Moskow tidak setuju untuk mengakhiri konflik dengan Kyiv.

    Dalam pernyataannya, Peskov mengatakan dirinya tidak dapat berkomentar lebih jauh mengenai pertemuan kedua pemimpin. Dia mengatakan bahwa untuk memprediksi masa depan itu sulit seperti “membaca ampas kopi” — merujuk pada metode meramal masa depan.

    Namun lebih lanjut, Peskov menolak klaim yang dilontarkan Trump bahwa konflik di Ukraina dapat diakhiri dengan menurunkan harga minyak Rusia.

    “Konflik ini tidak bergantung pada harga minyak,” tegas Peskov.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Ancam Tambah Sanksi Terkait Perang Ukraina, Rusia Bilang Begini

    Trump Ancam Tambah Sanksi Terkait Perang Ukraina, Rusia Bilang Begini

    Moskow

    Ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menerapkan sanksi baru ditanggapi santai oleh Rusia. Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia menyebut ancaman seperti itu dari Trump sebagai hal yang biasa.

    Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, seperti dilansir kantor berita TASS, Jumat (24/1/2025), setelah Trump sebelumnya mengancam akan memberlakukan sanksi-sanksi baru dan tarif terhadap ekspor Rusia jika perang di Ukraina tidak diakhiri dalam waktu dekat.

    “Kami tidak melihat adanya unsur baru di sini. Anda mengetahui bahwa Trump, pada masa jabatan pertamanya, adalah Presiden AS yang terlalu sering menggunakan metode sanksi,” ujar Peskov.

    Peskov, dalam pernyataannya, menyebut Trump gemar menggunakan sanksi sebagai alat dalam memberikan tekanan.

    “Dia menyukai alat-alat semacam itu (tekanan sanksi), setidaknya dia menyukainya selama masa jabatan pertama kepresidenannya,” sebutnya.

    Trump sebelumnya mengatakan dirinya akan menerapkan sanksi baru dan tarif terhadap ekspor Rusia jika Presiden Vladimir Putin menolak untuk berunding dan membuat kesepakatan untuk mengakhiri perang yang berkecamuk selama hampir tiga tahun terakhir.

    “Jika kita tidak membuat ‘kesepakatan’, dan dalam waktu dekat, saya tidak memiliki pilihan lain selain menerapkan Pajak, Tarif, dan Sanksi tingkat tinggi terhadap apa pun yang dijual oleh Rusia kepada Amerika Serikat, dan berbagai negara lainnya yang berpartisipasi,” kata Trump seperti dilansir Reuters.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Setelah Diancam Trump, Rusia Siap Berdialog dengan AS soal Akhiri Perang Ukraina – Halaman all

    Setelah Diancam Trump, Rusia Siap Berdialog dengan AS soal Akhiri Perang Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengkonfirmasi Rusia siap untuk melakukan dialog yang setara dengan Amerika Serikat untuk membahas perang di Ukraina.

    Namun, ia mengatakan Rusia masih menunggu sinyal dari AS karena mereka belum menerima sinyal apa pun.

    Hal itu diungkapkan oleh Dmitry Peskov kepada wartawan ketika ditanya tentang bagaimana Kremlin mengevaluasi pernyataan baru Donald Trump mengenai kebijakan sanksi terhadap Rusia. 

    “Tentu saja, kami memantau dengan cermat semua pidato dan pernyataan, mencatat dengan cermat semua perbedaannya, dan tetap siap untuk berdialog. Presiden (Rusia) Putin telah membicarakan hal ini dalam banyak kesempatan,” kata Dmitry Peskov kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

    “Kami menginginkan dialog yang setara, kami ingin dialog yang menghormati kedua belah pihak, dan dialog ini terjadi antara kedua presiden, pada masa kepresidenan pertama Trump, dan kami menunggu sinyalnya, menunggu sinyal yang belum muncul,” lanjutnya.

    Sebelumnya Donald Trump mengunggah dalam sebuah postingan di situs Truth Social, yang mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Rusia jika Putin segera tidak mengadakan negosiasi tentang mengakhiri perang di Ukraina.

    “Tanpa kesepakatan, saya tidak punya pilihan lain selain mengenakan pajak, bea masuk, dan sanksi tingkat tinggi terhadap apa pun yang dijual Rusia ke Amerika Serikat dan banyak negara lain yang berpartisipasi,” kata Donald Trump di Truth Social, Rabu (22/1/2025).

    “Hentikan perang konyol ini! Ini hanya akan bertambah buruk,” tambahnya.

    Donald Trump mengatakan dia tidak ingin menyakiti Rusia, menyerukan diakhirinya operasi militer khusus di Ukraina, dan mengancam akan menjatuhkan sanksi dan tarif baru pada semua ekspor Rusia ke Amerika jika negara tersebut tidak melakukan hal tersebut.

    “Saya tidak bermaksud merugikan Rusia, dan hubungan saya dengan Presiden Putin selalu baik. Namun, jika kita tidak segera mencapai penyelesaian, saya akan terpaksa mengenakan tarif dan pajak yang tinggi terhadap ekspor Rusia ke Amerika Serikat, selain dampak negatif lainnya,” katanya.

    Donald Trump telah berulang kali menyatakan bahwa dia akan berupaya mengakhiri perang ini dalam satu hari.

    Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Donald Trump untuk membuktikan perkataannya.

    Surat kabar AS, Wall Street Journal, sebelumnya melaporkan Donald Trump telah menginstruksikan utusan khususnya untuk Ukraina, Keith Kellogg, untuk mengakhiri konflik Ukraina dalam waktu 100 hari.

    Donald Trump juga menyatakan harapannya untuk memulai negosiasi dengan Putin, menekankan keyakinannya pada kemampuan Putin untuk mencapai penyelesaian komprehensif melalui dialog.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • 8 Fakta Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza

    8 Fakta Gencatan Senjata Israel-Hamas di Gaza

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel dan Hamas dilaporkan telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Gaza mulai hari Minggu mendatang. Hal ini disampaikan oleh mediator Qatar, Kamis (16/1/2025).

    Pertukaran sandera dan tahanan setelah 15 bulan perang akan dilakukan. Sebanyak 33 sandera Israel akan dibebaskan pada tahap pertama. Perjanjian gencatan senjata itu bahkan disebut bisa menjadi perdamaian permanen.

    “Kedua pihak yang bertikai di Jalur Gaza telah mencapai kesepakatan tentang tahanan dan pertukaran sandera, dan (para mediator) mengumumkan gencatan senjata dengan harapan mencapai gencatan senjata permanen antara kedua belah pihak,” kata kata Perdana Menteri (PM) Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, dikutip AFP.

    “Kami berharap ini akan menjadi halaman terakhir perang, dan kami berharap semua pihak akan berkomitmen untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian ini,” tegasnya.

    Berikut sejumlah fakta yang masih meliputi perdamaian ini, sebagaimana dikutip berbagai sumber:

    1. Detail Kesepakatan

    Perjanjian gencatan senjata sendiri akan berlangsung tiga tahap dalam waktu 42 hari. Pada tahap pertama kesepakatan, sebanyak 33 sandera Israel yang diculik Hamas ke Gaza akan dibebaskan. Mereka yang dibebaskan adalah perempuan sipil dan rekrutan militer perempuan, anak-anak, orang tua, termasuk warga sipil yang sakit dan terluka.

    Sebagai gantinya, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan. Namun, seorang pejabat Israel mengatakan angka itu tergantung berapa banyak dari 33 sandera yang masih hidup.

    Negosiasi tahap kedua akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata tahap awal. Tahap ini, merujuk laporan Times of Israel, akan mencakup pembebasan tawanan yang tersisa, termasuk “tentara pria, pria usia militer Israel, dan jenazah sandera yang terbunuh”.

    Selama gencatan senjata awal yang berlangsung 42 hari, pasukan Israel akan mundur dari daerah padat penduduk Gaza. Menurut Sheikh Mohammed, ini untuk “memungkinkan pertukaran tahanan, serta pertukaran jenazah dan pemulangan orang-orang yang mengungsi”.

    Israel nantinya akan mempertahankan zona penyangga di Gaza selama tahap pertama. Pasukan Israel diperkirakan akan tetap berada hingga 800 meter di dalam Gaza yang membentang dari Rafah di selatan hingga Beit Hanun di utara.

    “Pasukan Israel tidak akan sepenuhnya mundur dari Gaza sampai semua sandera dikembalikan”, kata pejabat Israel.

    Media Haaretz mengatakan Israel menginginkan pergerakan penduduk dari Gaza selatan ke utara. Sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan pasukan Israel akan mundur dari koridor Netzarim ke arah barat menuju Jalan Salaheddin di timur, yang memungkinkan orang-orang yang mengungsi untuk kembali melalui pos pemeriksaan elektronik yang dilengkapi dengan kamera.

    “Tidak akan ada pasukan Israel yang hadir, dan militan Palestina akan dilarang melewati pos pemeriksaan selama pemulangan para pengungsi,” katanya.

    2. Sikap Netanyahu

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Kabinetnya tidak akan bertemu untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza. Hal ini disebabkan pihaknya menuduh kelompok perlawanan Palestina Hamas menciptakan krisis menit terakhir.

    Tanpa menjelaskan lebih lanjut, kantor Netanyahu menuduh Hamas mengingkari beberapa bagian perjanjian dalam upaya “memeras konsesi menit terakhir”. Diketahui,, hal ini terjadi saat kabinet Israel akan meratifikasi kesepakatan tersebut pada hari Kamis.

    Di sisi lain, pemimpin senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan pada hari Kamis bahwa ‘tidak ada dasar’ untuk tuduhan Israel bahwa kelompok militan Palestina itu menarik kembali unsur-unsur gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera yang diumumkan sehari sebelumnya.

    “Tidak ada dasar untuk klaim (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu tentang gerakan itu yang menarik kembali ketentuan-ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata,” kata Abu Zuhri kepada AFP.

    3. Israel Terus Bombardir Gaza

    Israel masih terus melancarkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina, untuk menyerang milisi bersenjata Hamas, Kamis (16/1/2025). Hal ini terjadi saat keduanya sudah menyepakati poin gencatan senjata yang akan berlaku pada hari Minggu pekan ini.

    Serangan udara Israel terus berlanjut sepanjang malam dan Kamis dini hari. Pejabat kesehatan Gaza menyebut serangan ini menewaskan sedikitnya 46 warga Palestina.

    Di sisi lain, pada hari Kamis, militan Gaza menembakkan roket ke Israel. Serangan ini tidak menimbulkan korban jiwa.

    Dalam unggahan di media sosial, sejumlah warga Gaza juga mendesak warga lainnya untuk lebih berhati-hati karena yakin Israel dapat meningkatkan serangan dalam beberapa hari ke depan untuk memaksimalkan keuntungan sebelum gencatan senjata dimulai.

    4. Respon Hamas

    Wakil kepala Biro Politik Hamas, Khalil al-Hayya mengucapkan terima kasih kepada Iran dan Front Perlawanan- Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan gerakan perlawanan Irak- setelah tercapainya gencatan senjata itu. Ia menyebut ketiganya terus memberi dukungan terhadap wilayah pesisir itu, termasuk selama “perang genosida yang dilakukan rezim Israel”.

    “Terima kasih kepada Republik Islam, gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon, Angkatan Bersenjata Yaman, dan Perlawanan Irak,” katanya dimuat Press TV, dikutip Kamis (16/1/2025).

    Secara khusus, ia memuji Hizbullah karena kelompok itu, katanya, telah “mempersembahkan ratusan martir, pemimpin, dan pejuang” di perang yang menurutnya “jalan menuju (pembebasan kota suci yang diduduki) al-Quds”. Menurutnya, hal suci telah dipimpin Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah sebelum tewas.

    Pejabat itu juga merujuk pada ribuan operasi pembalasan yang dilancarkan oleh kelompok itu, pasukan Yaman, dan pejuang Irak untuk menanggapi serangan militer di Gaza dan agresi mematikan yang meningkat secara bersamaan terhadap Lebanon. Ia juga berterima kasih kepada para pejuang perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

    “Terutama di kamp [pengungsi] Jenin yang heroik, di al-Quds, dan wilayah pedalaman yang diduduki, yang juga memberikan tekanan kepada para penjajah selama kekejamannya (rezim),” tegasnya lagi menyebut Israel.

    5. Komentar Iran

    Iran menjadi salah satu negara yang sangat vokal dalam menentang serangan Israel ke Gaza. Teheran bahkan sempat terlibat baku tembak rudal dengan Tel Aviv akibat isu Gaza, yang menimbulkan kekhawatiran perang besar di Timur Tengah.

    Sejauh ini, Negeri Persia telah menyambut baik kesepakatan gencatan senjata. Mereka menyebut pemberlakuan gencatan senjata terhadap rezim Zionis (Israel) merupakan kemenangan yang jelas dan besar bagi Palestina dan kekalahan yang lebih besar bagi rezim Zionis.

    “Perlawanan tetap hidup, berkembang, kuat … dan memiliki keyakinan yang lebih dalam pada janji Ilahi untuk membebaskan Masjid Al Aqsa dan Yerusalem,” kata Garda Revolusi, memperingatkan terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel dan mengatakan mereka mempertahankan persiapan lapangan untuk menghadapi “perang dan kejahatan baru.”

    6. Tanggapan Rusia

    Rusia ikut buka suara terkait kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Negeri Beruang Merah berharap hal itu dapat membawa “stabilisasi jangka panjang” dan menciptakan kondisi untuk “penyelesaian politik yang komprehensif” antara Israel dan Palestina.

    Dilansir AFP, Kamis (16/1/2025), Kremlin mengatakan bahwa pihaknya “menyambut” kesepakatan tersebut, meskipun menunjukkan sikap hati-hati setelah tuduhan Israel bahwa Hamas mundur dari kesepakatan yang rapuh ini.

    “Setiap penyelesaian yang mengarah pada gencatan senjata, mengakhiri penderitaan rakyat Gaza, dan meningkatkan keamanan Israel hanya bisa disambut,” kata juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov. “Tetapi mari kita tunggu finalisasi dari proses tersebut,” tambahnya.

    Juru bicara kementerian luar negeri, Maria Zakharova, mengatakan kepada wartawan bahwa kesepakatan tersebut adalah “langkah praktis penting menuju stabilisasi jangka panjang di zona konfrontasi Palestina-Israel”. Dia juga berharap bahwa ini dapat menjadi dasar bagi “pembentukan proses penyelesaian politik yang komprehensif atas masalah Palestina.”

    7. Sikap Trump dan Kelanjutan Normalisasi Arab-Israel

    Perdamaian ini sendiri terjadi saat Donald Trump kembali akan dilantik sebagai presiden AS pada 20 Januari mendatang. Trump, yang pernah memimpin AS pada 2017-2021, merupakan motor normalisasi antara dunia Arab dengan Israel.

    Trump sendiri mengaku ‘sangat gembira’ dengan kesepakatan itu seraya menyatakan timnya akan ‘terus bekerja sama erat dengan Israel dan sekutu kami’ untuk memastikan Gaza bebas teror, memperluas perdamaian Timur Tengah (Timteng).

    Mengutip Reuters dan laman Times of Israel, ia bahkan sesumbar akan menggunakan momentum itu untuk memperluas kesepakatan Abraham Accords (Perjanjian Abraham), yang membuka hubungan normalisasi antara Israel dengan sejumlah negara Arab.

    “Dengan kesepakatan ini, tim Keamanan Nasional saya, melalui upaya Utusan Khusus untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, akan terus bekerja sama dengan Israel dan sekutu kami untuk memastikan Gaza TIDAK PERNAH lagi menjadi tempat berlindung yang aman bagi teroris,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dikutip Kamis (16/1/2025).

    “Kami akan terus menggalakkan PERDAMAIAN MELALUI KEKUATAN di seluruh kawasan, seraya kami membangun momentum gencatan senjata ini untuk lebih memperluas Perjanjian Abraham yang bersejarah,” imbuhnya, merujuk pada perjanjian yang menormalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.

    “Perjanjian gencatan senjata EPIC ini hanya dapat terjadi sebagai hasil dari Kemenangan Bersejarah kita pada bulan November, karena hal itu memberi isyarat kepada seluruh Dunia bahwa Pemerintahan saya akan mencari Perdamaian dan menegosiasikan kesepakatan untuk memastikan keselamatan semua orang Amerika, dan Sekutu kita,” lanjut Trump.

    Perlu diketahui, Abraham Accords sendiri telah berupaya memperluas kesepakatan dengan menggaet Arab Saudi. Tetapi upaya tersebut terhenti oleh pecahnya perang, dan Riyadh mengatakan tidak akan mempertimbangkan normalisasi hubungan sampai Yerusalem berkomitmen pada “jalur yang kredibel” menuju negara Palestina.

    Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan telah berulang kali menekankan bahwa “normalisasi dan stabilitas sejati hanya akan terwujud dengan memberikan Palestina sebuah negara”. Menurut sumber, beberapa pemerintah Arab kini memang menunggu untuk melihat apakah Trump akan menghidupkan kembali upaya normalisasi itu, termasuk kesepakatan Israel-Saudi.

    “Ajudan Trump melakukan lebih banyak hal untuk memengaruhi perdana menteri (Israel Benjamin Netanyahu) dalam satu kali pertemuan daripada yang dilakukan Presiden Joe Biden yang akan lengser sepanjang tahun,” tulis The Times of Israel merujuk dua pejabat Arab.

    8. Respon RI

    Dalam unggahan di akun X resmi Kementerian Luar Negeri RI, @Kemlu_RI, pemerintah menyatakan menyambut baik kesepakatan gencatan senjata tersebut. Menurutnya, hal itu sesuai dengan tuntutan Indonesia dan masyarakat internasional.

    “Implementasi kesepakatan tersebut harus dilaksanakan segera dan secara menyeluruh demi terhentinya korban jiwa di Gaza,” tulis Kemlu, Kamis (16/1/2025).

    Pemerintah menambahkan penting untuk memulihkan kehidupan masyarakat di Gaza melalui akses penuh penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk pemulihan peran UNRWA, serta rekonstruksi Gaza.

    “Perdamaian di Palestina tidak dapat dicapai tanpa penghentian penjajahan Israel, serta berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, sesuai solusi dua negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati,” pungkas Kemlu.

    (luc/luc)

  • ‘Bom’ Terbesar AS ke Rusia Bikin Pening, China-India Ambil Langkah Ini

    ‘Bom’ Terbesar AS ke Rusia Bikin Pening, China-India Ambil Langkah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah perusahaan penyulingan minyak China dan India mulai mencari pasokan alternatif. Hal ini terjadi setelah sanksi baru Amerika Serikat (AS) menyasar produsen dan kapal tanker Rusia untuk melemahkan kemampuan Negeri Beruang Merah dalam mendanai perangnya dengan Ukraina.

    Sebelumnya, Pemerintahan Presiden AS Joe Biden memberlakukan paket sanksi terluas sejauh ini yang menargetkan pendapatan minyak dan gas Rusia pada Jumat. Departemen Keuangan AS mengatakan telah menjatuhkan sanksi kepada produsen minyak Rusia Gazprom Neft serta 183 kapal yang telah mengirimkan minyak Rusia.

    Menurut Morgan Stanley, yang mengutip data dari pelacak kapal tanker Vortexa, kapal tanker yang dikenai sanksi terbaru mengangkut sekitar 1,5 juta barel minyak mentah per hari pada tahun 2024. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 1,4% dari permintaan minyak global.

    Banyak kapal tanker itu telah digunakan untuk mengirimkan minyak ke India dan China karena sanksi Barat dan batasan harga yang diberlakukan oleh negara-negara Kelompok Tujuh, yang mengalihkan perdagangan minyak Rusia dari Eropa ke Asia. Beberapa kapal tanker Moskow juga telah mengirimkan minyak dari Iran, yang juga sedang dikenai sanksi.

    Sejumlah sumber mengatakan sanksi baru tersebut akan mendorong China dan India kembali ke pasar minyak yang patuh untuk mencari lebih banyak pasokan, seperti dari Timur Tengah, Afrika, dan Amerika.

    “Harga minyak jenis Timur Tengah sudah meningkat. Tidak ada pilihan lain selain kita harus membeli minyak Timur Tengah. Mungkin kita juga harus membeli minyak AS,” kata seorang sumber di India.

    Sumber penyulingan India lainnya mengatakan sanksi terhadap perusahaan asuransi minyak Rusia akan mendorong Rusia untuk akhirnya memberi harga minyak mentahnya hingga di bawah US$ 60 (Rp 977.000) per barel. Ini juga merupakan langkah yang dapat diambil Moskow untuk dapat terus menggunakan asuransi dan tanker Barat.

    Kepala penelitian di Onyx Capital Group, Harry Tchilinguirian, menyebutkan perpindahan ke Timur Tengah dapat meningkatkan posisi tawar sejumlah negara di dunia Arab itu.

    “Kekuatan patokan Dubai hanya dapat meningkat dari sini karena kita cenderung melihat penawaran agresif untuk pemuatan kargo Februari dari negara-negara seperti Oman atau Murban, yang mengarah ke selisih Brent/Dubai yang lebih ketat,” tambahnya.

    Bulan lalu, pemerintahan Biden menunjuk lebih banyak kapal yang menangani minyak mentah Iran menjelang tindakan lebih keras yang diharapkan dari pemerintahan Trump yang akan datang. Ini menyebabkan Shandong Port Group melarang kapal tanker yang dikenai sanksi untuk singgah di pelabuhannya di sejumlah kota di China Timur.

    “Akibatnya, China, pembeli utama minyak mentah Iran, juga akan beralih ke minyak Timur Tengah yang lebih berat dan kemungkinan besar akan memaksimalkan penyerapan minyak mentah Kanada dari jaringan pipa Trans-Mountain (TMX),” tambah Tchilinguirian.

    Perlawanan Terhadap Sanksi

    Sejauh ini, Kremlin mengatakan sanksi tersebut berisiko mengganggu stabilitas pasar global. Presiden Rusia Vladimir Putin pun bersumpah bahwa Moskow akan berusaha melawannya.

    “Jelas bahwa AS akan terus mencoba melemahkan posisi perusahaan kami dengan cara yang tidak kompetitif, tetapi kami berharap dapat menangkalnya,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Senin.

    Para analis mengatakan sanksi baru tersebut kemungkinan akan mengurangi ekspor minyak Rusia dalam jangka pendek, tetapi Rusia dapat beradaptasi dengan menggunakan kapal-kapal dalam armada bayangannya yang masih belum terkena sanksi.

    Para analis juga mengatakan ukuran sebenarnya dari armada bayangan Rusia tidak diketahui, tetapi diperkirakan terdiri dari hampir 600 tanker. Di sisi lain, Sinara Bank yang berkantor pusat di Moskow juga akan menjatuhkan diskon sementara mungkin diberikan untuk campuran minyak andalan Rusia Urals terhadap minyak Brent.

    Sementara itu, seorang sumber Pemerintah India mengatakan sanksi ini tidak akan melarang seluruhnya pasokan minyak Rusia untuk masuk ke negara itu. Ini disebabkan diskon besar yang diberikan oleh Moskow.

    “India akan mengizinkan kargo minyak Rusia yang dipesan sebelum 10 Januari untuk dibongkar di pelabuhan,” ujarnya.

    “Rusia juga dapat menawarkan diskon lebih besar kepada India untuk memenuhi batasan harga US$ 60 per barel yang diberlakukan oleh negara-negara Kelompok Tujuh pada tahun 2022. Pengiriman di bawah level itu dapat menggunakan kapal tanker barat dan asuransi.”

    (luc/luc)

  • Mengapa Trump Ingin Mencaplok Greenland, Pulau Terbesar Dunia?

    Mengapa Trump Ingin Mencaplok Greenland, Pulau Terbesar Dunia?

    Jakarta

    Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mengulangi niatnya untuk menguasai Greenland, wilayah Arktik yang dikuasai Denmark.

    Mengapa Trump membicarakan hal ini dan mengapa sekarang?

    Di mana Greenland?

    Greenland, yang merupakan pulau terbesar di dunia melebihi Papua dan Kalimantan, terletak di Kutub Utara.

    Meski berstatus pulau paling besar di dunia, Greenland adalah wilayah yang paling jarang penduduknya di dunia.

    Hanya sekitar 56.000 orang tinggal di sana, sebagian besar adalah penduduk asli Inuit.

    Sekitar 80% wilayahnya tertutup es, yang berarti sebagian besar penduduk tinggal di pantai barat daya di sekitar ibu kota, Nuuk.

    Getty ImagesPemandangan di Tasiilaq, Greenland Timur.

    Perekonomiannya sebagian besar bergantung pada perikanan. Wilayah tersebut ditopang pemerintah Denmark, yang jumlahnya mencapai sekitar seperlima dari PDB.

    Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pihak tertarik pada sumber daya alam Greenland, termasuk penambangan mineral langka, uranium, dan besi.

    Sumber daya ini mungkin menjadi lebih mudah diakses karena sebagian es yang menutupi Greenland mencair akibat pemanasan global.

    BBC

    Apa status Greenland?

    Walau secara geografis terletak di Amerika Utara, Greenland dikuasai oleh Denmarkyang terpisah hampir 3.000 kilometerselama sekitar 300 tahun.

    Pulau ini diperintah sebagai koloni hingga pertengahan abad ke-20. Selama sebagian besar periode tersebut, Greenland tetap terisolasi dan miskin.

    Pada 1953, Greenland menjadi bagian dari Kerajaan Denmark dan penduduk Greenland menjadi warga negara Denmark.

    Pada 1979, referendum tentang pemerintahan mandiri memberikan Greenland kendali atas sebagian besar kebijakan di wilayahnya, sementara Denmark tetap memegang kendali atas urusan kebijakan luar negeri dan pertahanan.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Mengapa Greenland penting bagi AS?

    Sudah sejak lama AS punya kepentingan keamanan di Greenland.

    Setelah tentara Nazi menduduki daratan Denmark selama Perang Dunia II, AS menginvasi Greenland, mendirikan stasiun militer dan radio di seluruh wilayah tersebut.

    Setelah perang usai, pasukan AS tetap berada di Greenland. Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, yang sebelumnya dikenal sebagai Pangkalan Udara Thule, dioperasikan oleh AS sejak saat itu.

    Pada 1951, AS menandatangani perjanjian pertahanan dengan Denmark. Perjanjian itu memberikan AS peran penting dalam pertahanan wilayah tersebut, termasuk hak untuk membangun dan memelihara pangkalan militer.

    Baca juga:

    “Jika Rusia mengirim rudal ke AS, rute terpendek untuk meluncurkan senjata nuklir adalah melalui Kutub Utara dan Greenland,” kata Marc Jacobsen, seorang profesor madya di Royal Danish Defence College.

    “Itulah mengapa Pangkalan Luar Angkasa Pituffik sangat penting dalam mempertahankan AS.”

    China dan Rusia telah mulai membangun kemampuan militer Arktik mereka dalam beberapa tahun terakhir, menurut sebuah makalah Institut Arktik.

    Makalah tersebut menyerukan AS untuk lebih mengembangkan kehadirannya di Arktik guna melawan para pesaingnya.

    Getty ImagesMenteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen.

    Pada Rabu (08/01), Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, mengatakan Denmark terbuka untuk berdiskusi dengan AS, seraya menambahkan bahwa Washington memiliki kepentingan yang “sah” di kawasan tersebut.

    “Kami melihat Rusia yang mempersenjatai dirinya sendiri. Kami melihat China yang juga mulai tertarik,” kata Rasmussen.

    Trump kemungkinan juga tertarik pada potensi pertambangan di daratan Greenland yang luas, imbuh Jacobsen.

    “Saat ini, yang menjadi perhatian khusus adalah mineral bumi yang langka, yang belum ditambang tetapi berada di bagian selatan Greenland.”

    “Mineral ini sangat penting dalam semua jenis teknologi, mulai dari telepon seluler hingga turbin angin,” paparnya.

    Apakah AS ingin mengendalikan Greenland sepenuhnya?

    Trump mengeklaim bahwa kendali atas Greenland sangat penting bagi keamanan nasional dan ekonomi AS.

    Meskipun retorika Trump mungkin tampak tidak biasa, kenyataannya selama lebih dari satu abad sejumlah presiden AS telah mencoba menguasai Greenland.

    “AS telah mencoba beberapa kali untuk mengusir Denmark keluar dari Greenland dan mengambil alih wilayah itu sebagai bagian dari AS, atau setidaknya untuk memiliki perwalian keamanan penuh atas Greenland,” kata Lukas Wahden, penulis 66 North, buletin tentang keamanan Arktik.

    Getty ImagesPangkalan Luar Angkasa Pituffik, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Pangkalan Udara Thule, dioperasikan AS sejak Perang Dunia II.

    Pada 1867, setelah membeli Alaska dari Rusia, Menteri Luar Negeri AS William H Seward memimpin negosiasi untuk membeli Greenland dari Denmark, tetapi gagal mencapai kesepakatan apa pun.

    Pada 1946, AS menawarkan untuk membayar US$100 juta (setara dengan US$1,2 miliar saat ini atau sekitar Rp19,5 triliun) untuk mengendalikan Greenland dengan dalih bahwa wilayah tersebut penting bagi keamanan nasional.

    Namun, pemerintah Denmark menolaknya.

    Trump juga mencoba membeli Greenland selama masa jabatan pertamanya. Baik Denmark maupun pemerintah Greenland menolak proposal tahun 2019, dengan mengatakan: “Greenland tidak untuk dijual.”

    Bagaimana reaksi Inggris, Rusia, dan Uni Eropa?

    Trump menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan militer atau ekonomi untuk mengambil alih Greenland dalam beberapa hari terakhir.

    Dia juga berulang kali mengangkat isu tersebut sejak masa jabatan pertamanya sebagai presiden.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia memantau situasi dengan saksama.

    Peskov mengatakan Arktik berada dalam “lingkup kepentingan nasional dan strategis Rusia dan tertarik pada perdamaian dan stabilitas di sana”.

    Baca juga:

    Dmitry Peskov mengatakan klaim Trump adalah masalah AS, Denmark, dan negara-negara lain. Akan tetapi, menurutnya, Rusia mengamati situasi “yang agak dramatis” seputar pernyataan Trump.

    “Kami hadir di zona Arktik, dan kami akan terus hadir di sana,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengatakan kepada BBC bahwa kata-kata Trump tidak selalu sesuai dengan tindakannya.

    Ketika ditanya apakah AS harus diizinkan untuk membeli Greenland, Lammy berkata: “Saya pikir kita tahu dari masa jabatan pertama Donald Trump bahwa intensitas retorikanya dan ketidakpastian terkadang dari apa yang dia katakan dapat mengganggu stabilitas.

    “Dia melakukannya dengan NATO. Namun pada kenyataannya, dalam praktiknya, ia mengirim lebih banyak pasukan ke Eropa di bawah pemerintahannya.”

    Getty ImagesPemandangan di Nuuk, Greenland, saat musim dingin.

    Lammy menambahkan dirinya “yakin” Trump mengakui Greenland sebagai bagian dari Kerajaan Denmark.

    “Saya menduga di Greenland yang menjadi sasarannya adalah kekhawatirannya tentang Rusia dan China di Kutub Utara, kekhawatirannya tentang keamanan ekonomi nasional”.

    Ketika ditanya bagaimana Inggris akan menanggapi jika Amerika Serikat mencoba mengambil Greenland dengan paksa, Lammy berkata “Itu tidak akan terjadi. Tidak ada sekutu NATO yang berperang”.

    Kepala urusan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas telah menekankan bahwa “kita harus menghormati integritas teritorial dan kedaulatan Greenland”.

    Apa kata penduduk Greenland?

    Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, adalah politisi yang mendorong kemerdekaan Greenlandmeskipun ekonomi wilayah tersebut sangat bergantung pada subsidi Denmark.

    Baik dia maupun pemimpin Denmark telah menekankan bahwa Greenland “tidak untuk dijual” dan bahwa masa depannya berada di tangan warga Greenland sendiri.

    Kuno Fencker, anggota Inatsisartut, parlemen Greenland, mengatakan pada Rabu (08/01) bahwa dia tidak melihat komentar Trump sebagai ancaman.

    Fencker, yang mendukung kemerdekaan Greenland, mengatakan kepada BBC bahwa Greenland yang berdaulat dapat memilih untuk bekerja sama dengan AS di bidang pertahanan.

    Getty ImagesPemburu Inuit mengendarai kereta luncur anjing menjelajahi Teluk Baffin yang membeku untuk mencari anjing laut, walrus, dan beruang kutub di Greenland barat laut.

    Namun ketika Trump pertama kali mengemukakan gagasan untuk membeli Greenland pada 2019, banyak penduduk setempat mengatakan kepada BBC bahwa mereka menentang usulan tersebut.

    “Ini adalah gagasan yang sangat berbahaya,” kata Dines Mikaelsen, seorang operator tur yang lahir dan besar di Tasiilaq, Greenland timur.

    “Dia memperlakukan kami seperti barang yang bisa dibelinya,” kata Aleqa Hammond, perdana menteri wanita pertama Greenland.

    “Dia bahkan tidak berbicara dengan Greenlanddia berbicara dengan Denmark tentang pembelian Greenland.”

    Greenland adalah wilayah otonom, dengan perdana menterinya sendiri, tetapi kebijakan luar negeri diputuskan melalui kerja sama dengan Denmark karena tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark.

    Raja Denmark baru-baru ini mengubah lambang kerajaan agar lebih menonjolkan Greenland, yang oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai teguran terhadap Trump.

    (ita/ita)

  • Putin Siap Bertemu Trump, Kremlin Jamin Tak Pakai Syarat-Bilang Gini

    Putin Siap Bertemu Trump, Kremlin Jamin Tak Pakai Syarat-Bilang Gini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut terbuka rencana pembicaraan dengan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini disampaikan oleh Kremilin pada Jumat (10/1/2025).

    “Presiden (Putin) telah berulang kali menyatakan keterbukaannya untuk berhubungan dengan para pemimpin internasional, termasuk presiden AS, termasuk Donald Trump,” kata juru bicara Putin Dmitry Peskov kepada wartawan, seperti dikutip AFP.

    Kremlin juga menyambut baik kesiapan Trump untuk menyelesaikan masalah melalui dialog. Peskov kemudian menambahkan, Moskow tidak memiliki prasyarat untuk mengadakan pertemuan.

    “Tidak ada syarat yang diperlukan. Apa yang diperlukan adalah keinginan bersama dan kemauan politik untuk memecahkan masalah melalui dialog,” kata Peskov.

    Sebelumnya pada Kamis (9/1/2025), Trump mengatakan pertemuan dengan Putin sedang diatur.

    “Dia ingin bertemu, dan kami sedang menyiapkannya,” kata Trump pada pertemuan dengan gubernur Republik di resor Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida.

    “Presiden Putin ingin bertemu, dia mengatakan bahwa bahkan secara terbuka, dan kita harus menyelesaikan perang itu, itu adalah kekacauan berdarah,” katanya.

    Trump, yang akan dilantik pada 20 Januari, telah berulang kali mengatakan ia dapat mengakhiri konflik hampir tiga tahun antara Rusia dan Ukraina. Namun ia tidak menjelaskan rencana tersebut secara konkret.

    Harapan Trump untuk mengakhiri konflik dengan cepat telah memicu kekhawatiran di Kyiv bahwa Ukraina dapat dipaksa untuk menerima kesepakatan damai dengan syarat yang menguntungkan Moskow.

    Washington telah mengirimkan bantuan puluhan miliar dolar ke Ukraina sejak Rusia meluncurkan serangan militer skala penuh pada Februari 2022.

    (dce)