Tag: Dmitry Peskov

  • Endus Rencana Licik Barat, Rusia Tegas Tolak Gencatan Senjata Sementara dengan Ukraina – Halaman all

    Endus Rencana Licik Barat, Rusia Tegas Tolak Gencatan Senjata Sementara dengan Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia menolak mentah-mentah gencatan senjata sementara dengan Ukraina demi menghentikan perang yang sudah berlangsung tiga tahun itu.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menuding Barat punya rencana di balik gencatan senjata sementara.

    Menurut dia, gencatan senjata hanya akan dimanfaatkan Barat untuk menguatkan Ukraina sampai perang kembali meletus.

    Zakharova menegaskan Rusia hanya menginginkan solusi final yang bisa menyudahi perang Rusia-Ukraina.

    “Gencatan senjata sementara, atau membekukan konflik seperti yang dikatakan banyak orang, tidak bisa diterima,” kata Zhakarova hari Kamis, (6/2/2025), dikutip dari Russia Today.

    “Kita memerlukan kesepakatan yang mengikat secara hukum dan bisa diandalkan, dan mekanisme yang akan menjamin bahwa krisis ini tidak akan berulang.”

    “Gencatan sementara akan dimanfaatkan Barat, Barat secara bersama-sama atau perwakilan, individual, untuk menguatkan potensi militer rezim Kiev dan tentu saja balas dendam dengan senjata.”

    Dia kemudian menyinggung AS di bawah Presiden Donald Trump yang berulang kali berjanji akan mengakhiri konflik Rusia-Ukraina.

    Menurut dia, segalanya bergantung pada aksi spesifik dan rencana pemerintahan Trump. Zakharova menyebut tidak ada kejelasan mengenai langkah yang sedang diambil.

    Awal minggu ini juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengklaim kontak antara Rusia dan AS makin sering terjadi sesudah Trump berkuasa lagi.

    Peskov mengatakan ada beberapa kontak di antara kementerian tertentu, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut.

    Trump juga mengonfirmasi bahwa ada pembicaraan dengan pemerintah AS. Dia juga menegaskan kembali keinginan AS untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Sementara itu, Rusia sudah berulang kali mengaku bersedia menyelesaikan perang melalui diplomasi. Namun, perundingan dengan Ukraina harus didasarkan pada “kenyataan di lapangan”.

    “Langkah pertama menuju normalisasi hubungan bilateral, berdasarkan prinsip saling menghormati dan kesetaraan, harus diambil oleh AS,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov.

    Zelensky bersedia menemui Putin

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku bersedia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas solusi diplomatik demi mengakhiri perang.

    Zelensky mengklaim Putin “takut” membicarakan akhir perang.

    “Presiden AS Trump dan negara-negara Eropa meyakini demokrasi itu tidaklah mungkin tanpa Rusia, tanpa Putin. Inilah alasan saya berkata bahwa saya siap [bertemu dengan Putin] jika kami sepakat tentang bagaimana perang akan berakhir,” kata Zelensky dalam konferensi pers di Kyiv hari Kamis, (6/2/2025), dikutip dari Anadolu Agency.

    “Kami siap dengan demokrasi, saya tak punya masalah dengan hal itu. Masalahnya adalah bagi saya, Putin tampaknya takut berbicara dengan saya tentang mengakhiri perang.”

    PRESIDEN UKRAINA – Foto yang diambil dari laman President.gov.ua tanggal 5 Februari 2025 memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sedang berpidato. (President.gov.ua)

    Terancam digulingkan

    Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) mengklaim Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berencana menggulingkan Zelensky.

    Caranya ialah dengan mendiskreditkan atau menjelek-jelekkan nama Zelensky menjelang pemilu Ukraina pada musim gugur nanti.

    SVR menyebut para pejabat Barat menganggap Zelensky sebagai penghalang besar dalam perundingan damai Ukraina-Rusia.

    Si mantan komedian itu tetap berkuasa sebagai Presiden Ukraina meski masa jabatannya sudah selesai pada bulan Mei 2024. Dia menolak turut takhta sembari menyinggung kebijakan darurat militer yang diberlakukan sejak perang meletus.

    Menurut SVR, para pemimpin Barat kini berusaha menghentikan perang dengan mendorong Rusia dan Ukraina duduk di meja perundingan. Namun, Zelensky menghalangi.

    “AS dan Belgia sepakat bahwa penghalang utama penerapan skenario itu ialah Zelensky, yang oleh Barat disebut tak lebih dari ‘unsur yang dapat dibuang,” ujar SVR dalam pernyataannya, dikutip dari Rusia Today.

    SVR juga mengklaim NATO sudah paham bawah masa Zelensky sudah berakhir. Untuk menyingkirkan Zelensky, NATO kini dilaporkan menyiapkan kampanye untuk menjelek-jelekkan Zelensky.

    SVR berujar pejabat Barat akan menerbitkan informasi yang mengaitkan Zelensky dengan kasus penggelapan dana lebih dari $1,5 miliar yang ditujukan untuk membeli peralatan militer.

    (*)

  • Selama 6 Bulan Operasi Kursk Ukraina, Rusia Kehilangan 40.000 Tentara Juga Ratusan Tank – Halaman all

    Selama 6 Bulan Operasi Kursk Ukraina, Rusia Kehilangan 40.000 Tentara Juga Ratusan Tank – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Operasi Kursk menjadi salah satu titik balik penting dalam konflik antara Ukraina dan Rusia.

    Sejak dimulainya operasi tersebut enam bulan lalu, yakni pada Selasa (6/8/2024), Rusia mengalami kerugian signifikan.

    Moskow kehilangan 40.000 tentara selama periode tersebut, Ukrainska Pravda melaporkan.

    Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, melaporkan melalui platform Telegram bahwa dari jumlah tersebut, lebih dari 16.000 tentara tewas dan 909 ditawan oleh pasukan Ukraina.

    Syrskyi mengungkapkan kerugian total personel Rusia selama enam bulan pertempuran di Oblast Kursk mencapai sekitar 39.900 orang.

    Rinciannya sebagai berikut:

    – 16.100 tentara tewas dalam aksi.

    – 909 tentara ditangkap oleh pasukan Ukraina.

    Syrskyi juga mencatat bahwa jumlah tahanan yang berhasil ditangkap oleh Ukraina berkontribusi signifikan pada proses pertukaran tahanan, memungkinkan ratusan pembela Ukraina yang ditahan di penjara Rusia untuk pulang ke rumah.

    Alat Perang yang Hilang

    Operasi Kursk bukan hanya berdampak pada kerugian personel, tetapi juga pada peralatan militer.

    Berikut adalah rincian kerugian alat perang Rusia selama enam bulan pertempuran:

    131 tank;
    689 kendaraan tempur lapis baja;
    386 sistem artileri;
    12 sistem roket peluncuran ganda;
    12 sistem pertahanan udara;
    1 pesawat;
    3 helikopter;
    931 UAV taktis dan strategis;
    1.164 unit kendaraan bermotor;
    34 unit peralatan khusus.

    Operasi Kursk dimaksudkan untuk mencegah serangan baru Rusia di wilayah Oblast Sumy dan Kharkiv.

    Taktik ini memaksa Rusia untuk mengalihkan sejumlah besar sumber daya ke Kursk Oblast, yang pada akhirnya melemahkan posisi mereka di garis depan lainnya.

    Untuk mengatasi kerugian yang dialami, Rusia terpaksa meminta bantuan dari Korea Utara yang mengirimkan 12.000 tentaranya ke Kursk, Suspilne melaporkan.

    Syrskyi melaporkan kerugian Korea Utara juga cukup besar, dengan sekitar 4.000 tentara tewas atau terluka.

    Dari tiga brigade yang terlibat, satu brigade diduga hancur, sementara dua brigade lainnya kehilangan kemampuan tempurnya.

    Akibatnya, unit Korea Utara ditarik dari zona perang.

    Posisi Pasukan Ukraina

    Hingga 6 Februari, pasukan Ukraina telah berhasil menguasai ratusan kilometer persegi zona penyangga di Rusia.

    Keberhasilan ini menunjukkan kemajuan signifikan yang telah dicapai oleh Ukraina selama operasi Kursk, meskipun tantangan dan risiko yang ada masih tetap besar.

    Dengan kerugian yang dialami Rusia dan dukungan dari sekutu, situasi di medan perang ini terus berkembang.

    Hasilnya akan sangat bergantung pada strategi serta keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak dalam waktu mendatang.

    Rencana Trump Akhiri Perang Rusia-Ukraina

    Minggu depan, Amerika Serikat (AS) akan mengungkapkan rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang hampir berumur 3 tahun.

    Utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg mengonfirmasi bahwa ia akan berbicara di Konferensi Keamanan Munich pada Jumat-Minggu (14-16/2/2025), Bloomberg melaporkan.

    Di konferensi tersebut, ia akan mengungkapkan rencana Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina yang sudah berlangsung hampir tiga tahun.

    Kellogg berharap bisa membahas tujuan utama Trump dalam menghentikan “perang berdarah dan mahal” ini.

    Ia juga menyatakan akan bertemu dengan sekutu-sekutu AS yang siap bekerja sama dalam menyelesaikan konflik ini.

    Sejak pengumuman partisipasi Kellogg di konferensi tersebut, banyak yang berspekulasi tentang apa yang akan diungkapkan.

    Beberapa sumber yang dekat dengan isu ini menyebutkan bahwa rencana Trump mungkin melibatkan pembekuan permusuhan sementara dan membiarkan wilayah yang dikuasai Rusia dalam “ketidakpastian.”

    Selain itu, Ukraina akan diberikan jaminan keamanan agar Rusia tidak bisa menyerang lagi.

    Rincian lengkap mengenai rencana ini belum dipublikasikan.

    Dikutip dari Radio Free Europe/Radio Liberty, Kellogg dan pejabat lainnya telah mengungkapkan strategi yang diusung Trump dikenal dengan sebutan “perdamaian melalui kekuatan.”

    Rencana ini akan mencakup pembekuan konflik yang memungkinkan wilayah yang dikuasai Rusia untuk tetap berada dalam ketidakpastian.

    Di sisi lain, Ukraina akan diberikan jaminan keamanan, meskipun rincian lebih lanjut tentang jaminan ini belum dijelaskan.

    Tanggapan Kremlin

    Pada Rabu (5/2/2025), Kremlin mengumumkan kalau Rusia siap untuk berunding dengan Ukraina dan Amerika Serikat mengenai penyelesaian perang.

    Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa Presiden Vladimir Putin menolak untuk berbicara langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky karena masa jabatannya berakhir tahun lalu.

    Meskipun begitu, Zelensky dalam beberapa kesempatan telah menyatakan kesiapan untuk berbicara langsung dengan Putin, asalkan Amerika Serikat dan Uni Eropa terlibat dalam pembicaraan tersebut.

    Kellogg juga menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk memberikan tekanan tidak hanya pada Moskow tetapi juga pada Kiev, agar kedua belah pihak bersedia membuat konsesi demi perdamaian.

    Ia menegaskan bahwa baik Rusia maupun Ukraina harus melunakkan posisi mereka jika ingin menyelesaikan konflik ini melalui negosiasi.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Rencana Trump Ambil Alih Gaza Bikin Dunia Murka

    Rencana Trump Ambil Alih Gaza Bikin Dunia Murka

    Jakarta

    Rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza membuat dunia murka. Palestina, Arab Saudi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga negara-negara sekutu AS menentang rencana Trump tersebut.

    Dirangkum detikcom, Kamis (6/2/2025), Trump, saat berbicara dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, secara mengejutkan mencetuskan bahwa AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina di sana ke tempat-tempat lainnya.

    Dalam pernyataannya, Trump mencetuskan “kepemilikan jangka panjang” oleh AS atas Jalur Gaza. Dia sesumbar menyebut AS akan meratakan Jalur Gaza dan membersihkan semua bangunan yang hancur di sana untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

    Dia mengklaim hal itu akan “sangat dibanggakan” dan membawa stabilitas besar di kawasan Timur Tengah.

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, menolak tegas rencana Trump dan menegaskan Palestina tidak akan melepaskan tanah, hak dan situs-situs suci mereka.

    Ditegaskan juga Abbas bahwa Jalur Gaza merupakan bagian integral dari tanah negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Penolakan juga disampaikan oleh Hamas, dengan salah satu pejabat seniornya, Sami Abu Zuhri, mengecam rencana Trump itu sebagai upaya mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

    “Kami menganggapnya sebagai resep untuk menimbulkan kekacauan dan ketegangan di kawasan karena masyarakat Gaza tidak akan membiarkan rencana seperti itu terjadi,” sebutnya.

    Daftar Negara yang Menolak Rencana Trump

    Foto: Donald Trump (Jim Watson/AFP/Getty Images).

    Arab Saudi

    Saudi menolak upaya apa pun untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Ditegaskan oleh Riyadh bahwa posisinya dalam mendukung Palestina tidak dapat dinegosiasikan.

    Mesir

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty menyerukan rekonstruksi cepat Jalur Gaza tanpa harus mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut, setelah Trump melontarkan usulan mengejutkan tersebut.

    Dalam percakapan dengan Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Mustafa di Kairo, Abdelatty menekankan “pentingnya melanjutkan proyek pemulihan dini… dengan laju yang dipercepat… tanpa warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza, terutama dengan komitmen mereka terhadap tanah mereka dan penolakan untuk meninggalkannya”.

    Yordania

    Raja Yordania Abdullah II menolak “upaya apa pun” untuk mengambil alih wilayah Palestina dan mengusir warganya.

    Dalam pertemuan dengan Abbas, Raja Abdullah II mendesak upaya “untuk menghentikan kegiatan permukiman dan menolak setiap upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, menekankan perlunya menempatkan warga Palestina di tanah mereka”.

    Uni Emirat Arab

    Uni Emirat Arab secara tegas menolak setiap upaya untuk menggusur warga Palestina dan menyangkal “hak mereka yang tidak dapat dicabut”.

    Turki

    Menlu Turki Hakan Fidan menyebut rencana Trump untuk mengambil alih Gaza “tidak bisa diterima”.

    Indonesia Termasuk Negara yang Menolak Rencana Trump

    Foto: Donald Trump (Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA).

    Indonesia

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menolak tegas upaya paksa merelokasi warga Palestina.

    “Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina,” kata Kemlu dalam keterangan yang diunggah di akun X-nya, Rabu (5/2/).

    Malaysia

    Penolakan serupa juga disampaikan Malaysia, yang menyebut rencana Trump itu mengarah pada “pembersihan etnis” dan melanggar hukum internasional.

    “Malaysia sangat menentang usulan apa pun yang dapat mengarah pada pengusiran paksa atau perpindahan warga Palestina dari tahan air mereka. Tindakan tidak manusiawi semacam itu merupakan pembersihan etnis dan jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

    Liga Arab Sebut Rencana Trump Picu Ketidakstabilan

    Liga Arab menolak rencana Trump yang dinilai hanya akan memicu ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan Timur Tengah. Liga Arab juga menegaskan kembali penolakan terhadap rencana menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Blok regional beranggotakan 22 negara itu menyebut langkah semacam itu merupakan “resep untuk ketidakstabilan” dan akan menjadi “pelanggaran hukum internasional”.

    PBB: Rencana Trump Ambil Alih Gaza Sangat Mengejutkan

    Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, mengaku terkejut dengan rencana Trump mengambil alih Gaza. Dia menyebut rencana itu “tidak jelas”.

    Kepala badan HAM PBB, Volker Turk, menegaskan bahwa mendeportasi orang dari wilayah pendudukan dilarang keras. Dia menekankan soal “hak untuk menentukan nasib sendiri” yang dimiliki warga Gaza, yang disebutnya sebagai “prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara”.

    Inggris-Prancis-Jerman

    PM Inggris Keir Starmer memberikan reaksi keras terhadap rencana Trump dengan menegaskan bahwa warga Palestina “harus diizinkan pulang” ke Jalur Gaza. Starmer juga kembali menegaskan dukungannya untuk pembentukan negara Palestina.

    “Mereka harus diizinkan pulang. Mereka harus diizinkan untuk membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam membangun kembali menuju kepada solusi dua negara,” tegas Starmer saat berbicara kepada parlemen Inggris.

    Prancis menyampaikan penolakan keras terhadap rencana Trump, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka, Christophe Lemoine, menyebut langkah semacam itu akan melanggar hukum internasional dan memicu ketidakstabilan kawasan.

    Lemoine menegaskan bahwa masa depan Gaza harus dalam konteks negara Palestina di masa depan dan tidak boleh dikuasai oleh negara ketiga.

    Menlu Jerman Annalena Baerbock menegaskan Jalur Gaza merupakan “milik warga Palestina” setelah Trump melontarkan rencana untuk mengambil alih wilayah Palestina tersebut.

    “Penduduk sipil di Gaza tidak boleh diusir dan Gaza tidak boleh diduduki atau dihuni kembali secara permanen,” tegas Baerbock.

    China

    China menentang rencana pemindahan paksa terhadap warga Gaza, dan mengharapkan semua pihak akan berpegang teguh pada gencatan senjata dan pemerintahan pascaperang sebagai peluang membawa masalah Palestina pada jalur penyelesaian politik yang benar berdasarkan solusi dua negara.

    Rusia

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan keyakinan bahwa penyelesaian konflik Timur Tengah hanya mungkin terjadi berdasarkan solusi dua negara.

    Brasil

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolak keras rencana Trump mengambil alih Gaza.

    “Itu tidak masuk akal … Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh setiap manusia,” tegas Lula da Silva, sembari menegaskan dukungan pada solusi dua negara dan mengecam tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida”.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Putin Respons Keras Kesiapan Zelensky untuk Negosiasi: Omong Kosong!

    Putin Respons Keras Kesiapan Zelensky untuk Negosiasi: Omong Kosong!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Rusia buka suara soal pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menyatakan siap untuk berunding dengan Moskow. Hal ini terjadi saat peperangan masih terus berlangsung antara kedua negara.

    Dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025), Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa ucapan Zelensky itu merupakan omong kosong. Menurutnya, belum ada tindak lanjut konkret dari Presiden Ukraina itu untuk melanjutkan negosiasi perdamaian, yang sebelumnya sempat berjalan.

    “Tuan Zelensky memiliki masalah besar secara de jure dalam hal legitimasinya, tetapi meskipun demikian, pihak Rusia tetap terbuka untuk negosiasi,” kata Peskov dikutip Newsweek, seraya menambahkan harus ada “kesiapan dan keinginan” untuk perundingan damai.

    Sebelumnya, pada hari Selasa, Zelensky mengatakan selama wawancara di Piers Morgan Uncensored bahwa dia siap untuk duduk di meja perundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemimpin Ukraina mengatakan negaranya siap untuk ‘berakhirnya tahap panas perang’ dan bergerak ke ‘jalur diplomatik’.

    “Kami akan berbicara dengan Putin. Bukankah kita membuat terlalu banyak kompromi? Bahkan pembicaraan dengan Putin sudah merupakan kompromi,” kata Zelensky.

    “Tidak seorang pun tahu bagaimana pembicaraan ini akan dimulai dan bagaimana akan berakhir. Tidak seorang pun tahu, tetapi kami yakin bahwa Presiden Trump ingin berhasil dalam situasi ini.”

    Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan dirinya akan segera berdiskusi dengan Putin untuk mengakhiri perang dua negara bekas Uni Soviet itu. Namun, belum ada tanggal pasti kapan diskusi keduanya berlangsung.

    Di sisi lain, pada tanggal 24 Januari, Putin mengatakan kepada wartawan bahwa Moskow siap untuk berunding dengan Trump untuk mengakhiri perang. Namun, ia menambahkan bahwa kesepakatan damai dengan Kyiv tidak akan sah karena keputusan Zelensky.

    Moskow telah berulang kali mengatakan Zelensky adalah pemimpin yang tidak sah karena darurat militer yang ia tetapkan karena perang, yang melarang pemilihan presiden, parlemen, dan daerah. Sebelum keputusan tersebut, masa jabatan lima tahunnya akan berakhir pada bulan Mei 2024.

    (luc/luc)

  • Zelensky Nyatakan Siap Dialog dengan Putin, Kremlin Bilang Omong Kosong    
        Zelensky Nyatakan Siap Dialog dengan Putin, Kremlin Bilang Omong Kosong

    Zelensky Nyatakan Siap Dialog dengan Putin, Kremlin Bilang Omong Kosong Zelensky Nyatakan Siap Dialog dengan Putin, Kremlin Bilang Omong Kosong

    Moskow

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dirinya siap untuk melakukan dialog langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas konflik yang terus berlanjut. Kremlin menanggapi dingin, dengan menyebut perkataan Zelensky itu hanyalah “omongan kosong”.

    Pembicaraan mengenai perundingan untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina, yang sudah berlangsung hampir tiga tahun terakhir, semakin meningkat ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Trump telah berjanji untuk mengakhiri pertempuran antara kedua negara bertetangga itu.

    Demikian seperti dilansir AFP, Kamis (6/2/2025).

    Kesiapan untuk berdialog dengan Putin disampaikan Zelensky dalam wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan yang dipublikasikan pada Selasa (4/2) waktu setempat. Pada saat itu, Zelensky ditanya soal bagaimana perasaannya jika dia duduk berhadapan dengan Putin di meja perundingan.

    “Jika itu adalah satu-satunya cara di mana kita dapat membawa perdamaian untuk warga Ukraina dan tidak kehilangan banyak orang, tentu saja kami akan melakukan hal itu,” jawab Zelensky dalam wawancara tersebut.

    Kremlin menanggapi pernyataan Zelensky itu pada Rabu (5/2) waktu setempat, dengan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan: “Sejauh ini, hal ini tidak dapat dilihat sebagai apa pun, selain omongan kosong.”

    Putin, pekan lalu, mengatakan Moskow akan melakukan pembicaraan dengan Kyiv, namun menolak untuk berbicara langsung dengan Zelensky.

    Dekrit yang ditandatangani oleh Zelensky tahun 2022 lalu mengesampingkan dialog langsung dengan Putin. Hal itu disinggung oleh Peskov dalam tanggapannya dan secara rutin, disoroti oleh Kremlin setiap kali ditanya apakah siap untuk melakukan pembicaraan dengan Ukraina.

    Juru bicara Kremlin itu juga menegaskan kembali klaim Rusia yang sering menyebut Zelensky sebagai presiden tidak sah, karena mandat lima tahun jabatannya telah berakhir tahun lalu. Di bawah darurat militer, Ukraina melarang penyelenggaraan pemilu.

    “Zelensky mempunyai masalah besar secara de jure (secara hukum) di Ukraina. Namun meskipun demikian, kami tetap siap untuk melakukan perundingan,” ucap Peskov dalam pernyataannya.

    Namun dia juga mengatakan bahwa “kenyataan di lapangan” berarti Kyiv harus “menjadi pihak pertama yang menunjukkan keterbukaan dan minat dalam perundingan semacam itu”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

    Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Usulan Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza, mendapat banyak kecaman dari sejumlah pihak termasuk para sekutu Amerika.

    Dalam keterangan resminya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, AS akan mengambil alih Jalur Gaza, sementara orang-orang Palestina yang tinggal di sana harus pergi.

    Menurut Trump, Gaza telah lama dianggap sebagai “zona kehancuran” (demolition site) yang perlu dibangun kembali dari nol.

    Alasan tersebut yang mendorong ambisi Trump untuk mengubah wilayah itu menjadi Riviera-nya Timur Tengah. 

    Riviera sendiri merupakan salah satu destinasi wisata paling ikonik di Italia, terkenal dengan pantai-pantainya yang eksotis, desa-desa berwarna-warni di tebing, serta kaya sejarah dan kuliner khas.

    Trump mengungkapkan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza, menguasainya, membersihkannya dari sisa-sisa perang, termasuk bom yang belum meledak.

    Setelah itu Trump akan mengembangkannya secara ekonomi, Trump tampaknya ingin agar Gaza bisa mengalami transformasi serupa layaknya seperti Riviera ala Italia.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, membersihkannya dari senjata berbahaya, mengembangkan ekonomi di sana, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” kata Trump.

    Namun usulan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka dengan tegas mengecam gagasan mendeportasi orang-orang dari Gaza, menilai tindakan Trump sebagai pelanggaran internasional.

    “Sekretaris Jenderal akan mengatakan bahwa dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting bagi kita untuk tetap setia pada dasar hukum internasional,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric dikutip dari Al Jazeera.

    “Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis. Dan, tentu saja, ia akan menegaskan kembali solusi dua negara,” imbuhnya.

    Kecaman Serupa juga turut dilontarkan para pejabat dunia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk lain dari “cancel culture” yang dilakukan oleh Barat.

    Berikut daftar pemimpin dunia yang kecam usulan Trump relokasi warga dan kuasai Gaza.

    Arab Saudi

    Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa mereka menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka. 

    Hal itu juga diungkap Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang menegaskan posisi kerajaan dengan ‘jelas dan eksplisit’ yang tidak dapat ditafsirkan dalam kondisi apapun.

    OKI

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait seruannya untuk menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Dalam sebuah pernyataan, OKI menilai hal ini berkontribusi pada konsolidasi pendudukan, pemukiman kolonial dan perampasan tanah Palestina dengan paksa, merupakan pelanggaran hukum internasional.

    CAIR

    Kelompok advokasi Muslim AS (CAIR) mengatakan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan milik Amerika Serikat, dan seruan Presiden Trump untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka sama sekali tidak dapat diterima

    “Jika suatu saat nanti rakyat Palestina diusir secara paksa dari Gaza, kejahatan terhadap kemanusiaan ini akan memicu konflik yang meluas, mengakhiri hukum internasional, dan menghancurkan sisa-sisa citra dan kedudukan bangsa kita di mata internasional,” ujar Dewan Hubungan Amerika-Islam.

    Yordania

    Yang Mulia Raja Abdullah II menekankan perlunya menghentikan perluasan pemukiman [Israel], dan menyatakan penolakan terhadap segala upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina.

    Inggris

    Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa solusi yang harus dicapai adalah dua negara. 

    Warga Palestina harus dapat hidup dan berkembang di tanah mereka sendiri, baik di Gaza maupun di Tepi Barat.”

    “Kami selalu yakin bahwa kami harus melihat dua negara. Kami harus melihat warga Palestina hidup dan sejahtera di tanah air mereka di Gaza dan Tepi Barat.” ujar Lammy.

    Brazil

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan usulan Trump “tidak masuk akal”.

    “Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia mana pun. Orang Palestina adalah orang-orang yang harus mengurus Gaza,” kata Lula.

    Australia 

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintah terus mendukung solusi dua negara “di mana baik warga Israel maupun Palestina dapat hidup dalam damai dan aman”.

    “Kami mendukung gencatan senjata, kami mendukung pembebasan sandera, dan kami mendukung masuknya bantuan ke Gaza,” katanya.

    Irlandia

    “Arah perjalanan di sini sangat jelas: Kita memerlukan solusi dua negara dan rakyat Palestina serta rakyat Israel sama-sama memiliki hak untuk hidup berdampingan dengan aman di negara masing-masing, dan di situlah fokusnya harus diarahkan,” kata Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris.

    “Setiap gagasan untuk memindahkan penduduk Gaza ke tempat lain akan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.” imbuhnya.

    Jerman

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah milik warga Palestina dan pengusiran mereka tidak dapat diterima serta bertentangan dengan hukum internasional.

    “Itu juga akan menyebabkan penderitaan dan kebencian baru… Tidak boleh ada solusi yang dipaksakan tanpa melibatkan warga Palestina.”

    Prancis

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Christophe Lemoine menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk pemindahan paksa penduduk Palestina dari Gaza.

    Sekutu AS ini menilai tindakan Trump akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serangan terhadap aspirasi sah warga Palestina, serta hambatan besar bagi solusi dua negara dan faktor destabilisasi utama bagi mitra dekat kami seperti Mesir dan Yordania, serta seluruh Kawasan.

    Spanyol

    Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares dengan sangat jelas menyatakan Gaza adalah tanah warga Palestina Gaza, dan mereka harus tetap tinggal di sana.

    “Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan yang didukung Spanyol, dan harus hidup berdampingan dengan menjamin kemakmuran serta keamanan negara Israel.” tegas Albares

    Mesir 

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati berdiskusi dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengenai pentingnya melanjutkan proyek pemulihan di Gaza tanpa mengusir penduduknya dari wilayah tersebut.

    Rusia

    Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini bahwa penyelesaian konflik di Timur Tengah hanya dapat terjadi berdasarkan solusi dua negara.

    “Ini adalah prinsip yang tercantum dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, didukung oleh sebagian besar negara yang terlibat dalam permasalahan ini. Kami berpegang pada prinsip ini, mendukungnya, dan meyakini bahwa ini adalah satu-satunya solusi yang mungkin,” kata Peskov.

    China

    Kementerian Luar Negeri China berharap semua pihak menjadikan gencatan senjata dan tata kelola pasca-konflik sebagai kesempatan untuk mengembalikan masalah Palestina ke jalur penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara.”

    Turki

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengecam Komentar Presiden AS Donald Trump mengenai rencana mengambil alih Gaza adalah “tidak dapat diterima”.

    Ia menegaskan bahwa segala rencana yang mengabaikan keberadaan warga Palestina hanya akan memperburuk konflik.

    Iran

    Pejabat senior Iran tidak setuju dengan segala bentuk pemindahan warga Palestina dan telah menyampaikan sikap ini melalui berbagai saluran diplomatik.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Putin Angkat Bicara Soal Kenaikan Tarif AS

    Putin Angkat Bicara Soal Kenaikan Tarif AS

    Jakarta

    Presiden Rusia, Vladimir Putin, buka suara soal kenaikan tarif bea masuk yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump beberapa waktu lalu. Menurutnya, kebijakan Trump dalam memulihkan ketertiban di Eropa.

    Putin mengingatkan, negara-negara Eropa akan segera berdiri di kaki “tuannya” setelah penetapan kenaikan tarif yang berpotensi meningkatkan eskalasi perang dagang. Putin mengatakan, pemerintahan kedua Trump akan memulihkan ketertiban di Eropa dengan kegigihannya.

    “Saya jamin: Trump, dengan karakternya, dengan kegigihannya, dia akan memulihkan ketertiban di sana dengan cukup cepat. Dan semuanya, Anda akan lihat – itu akan terjadi dengan cepat, segera – mereka semua akan berdiri di kaki tuannya dan akan sedikit mengibaskan ekor mereka. Semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya,” kata Putin dikutip dari CNBC International, Selasa (4/2/2025).

    Putin tak menjelaskan lebih detail langkah Trump dalam memulihkan ketertiban Eropa. Namun begitu, ia berharap hubungannya dengan AS dapat membaik di bawah Trump.

    Sementara itu, Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, pemerintah Rusia akan mencermati ketegangan yang meningkat antara AS dan sekutunya.

    “Anda tahu, ada banyak ketegangan di sana, jadi, tentu saja, kami tidak ingin dikaitkan dengan semua ini dengan cara apa pun atau mengevaluasinya dengan cara apa pun,” kata Dmitry Peskov.

    “Biarkan negara-negara yang berpartisipasi dalam proses ini menyelesaikannya,” tambahnya.

    Berdasarkan laporan CNBC, Trump dianggap telah membuat pasar global terpuruk pada Senin (3/2/2025) setelah mengumumkan tarif sebesar 25% untuk impor dari Meksiko dan Kanada serta pungutan sebesar 10% untuk barang-barang dari China. Adapin tarif itu berencana diterapkan hari ini, Selasa (4/2/2025).

    Sementara itu, laporan Reuters mengatakan bahwa AS menangguhkan pengenaan tarif perdagangan kepada Meksiko dan Kanada. Keputusan tersebut diambil langsung oleh Presiden Donald Trump pada Senin 3 Februari kemarin, dia memberikan waktu penangguhan selama 30 hari untuk penerapan tarif pada negara-negara tetangganya.

    Penangguhan waktu pengenaan tarif ini menjadi imbalan dari Trump atas kerja sama Kanada dan Meksiko pada penegakan hukum di perbatasan dan penanggulangan kejahatan yang terjadi.

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan mereka telah sepakat untuk memperkuat upaya penegakan hukum perbatasan sebagai tanggapan atas tuntutan Trump untuk menindak tegas imigrasi dan penyelundupan narkoba. Penangguhan ini akan menghentikan penerapan tarif 25% yang akan berlaku sejak hari ini selama 30 hari ke depan.

    Meski sudah ada kesepakatan penangguhan tarif untuk Kanada dan Meksiko, namun Trump nampaknya masih akan meluncurkan kebijakan tarif pada produk-produk China. Penerapan tarif itu berlaku mulai hari ini Selasa 5 Februari 2025 sejak pukul 00.00 waktu setempat.

    Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan Trump tidak akan berbicara dengan Presiden China Xi Jinping hingga akhir minggu ini. Trump bahkan memperingatkan dia mungkin akan menaikkan tarif lebih lanjut terhadap Beijing.

    “Tiongkok diharapkan akan berhenti mengirimi kami fentanil, dan jika tidak, tarif akan naik jauh lebih tinggi,” kata juru bicara tersebut dikutip dari Reuters.

    (rrd/rrd)

  • Putin Siap Berdialog dengan Trump, Tunggu Sinyal Gedung Putih

    Putin Siap Berdialog dengan Trump, Tunggu Sinyal Gedung Putih

    Moskow

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia mengatakan Presiden Vladimir Putin siap untuk berdialog dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kremlin menyebut Moskow menunggu “sinyal” dari Washington soal dialog kedua kepala negara tersebut.

    “Putin sudah siap. Kami menunggu sinyal (dari AS),” ucap juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, saat berbicara kepada wartawan seperti dilansir AFP, Jumat (24/1/2025).

    Baik Trump maupun Putin sama-sama mengatakan bahwa mereka siap bertemu untuk melakukan pembicaraan mengenai Ukraina.

    Trump sebelumnya mengancam Rusia dengan sanksi ekonomi yang lebih keras jika Moskow tidak setuju untuk mengakhiri konflik dengan Kyiv.

    Dalam pernyataannya, Peskov mengatakan dirinya tidak dapat berkomentar lebih jauh mengenai pertemuan kedua pemimpin. Dia mengatakan bahwa untuk memprediksi masa depan itu sulit seperti “membaca ampas kopi” — merujuk pada metode meramal masa depan.

    Namun lebih lanjut, Peskov menolak klaim yang dilontarkan Trump bahwa konflik di Ukraina dapat diakhiri dengan menurunkan harga minyak Rusia.

    “Konflik ini tidak bergantung pada harga minyak,” tegas Peskov.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Ancam Tambah Sanksi Terkait Perang Ukraina, Rusia Bilang Begini

    Trump Ancam Tambah Sanksi Terkait Perang Ukraina, Rusia Bilang Begini

    Moskow

    Ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menerapkan sanksi baru ditanggapi santai oleh Rusia. Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia menyebut ancaman seperti itu dari Trump sebagai hal yang biasa.

    Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, seperti dilansir kantor berita TASS, Jumat (24/1/2025), setelah Trump sebelumnya mengancam akan memberlakukan sanksi-sanksi baru dan tarif terhadap ekspor Rusia jika perang di Ukraina tidak diakhiri dalam waktu dekat.

    “Kami tidak melihat adanya unsur baru di sini. Anda mengetahui bahwa Trump, pada masa jabatan pertamanya, adalah Presiden AS yang terlalu sering menggunakan metode sanksi,” ujar Peskov.

    Peskov, dalam pernyataannya, menyebut Trump gemar menggunakan sanksi sebagai alat dalam memberikan tekanan.

    “Dia menyukai alat-alat semacam itu (tekanan sanksi), setidaknya dia menyukainya selama masa jabatan pertama kepresidenannya,” sebutnya.

    Trump sebelumnya mengatakan dirinya akan menerapkan sanksi baru dan tarif terhadap ekspor Rusia jika Presiden Vladimir Putin menolak untuk berunding dan membuat kesepakatan untuk mengakhiri perang yang berkecamuk selama hampir tiga tahun terakhir.

    “Jika kita tidak membuat ‘kesepakatan’, dan dalam waktu dekat, saya tidak memiliki pilihan lain selain menerapkan Pajak, Tarif, dan Sanksi tingkat tinggi terhadap apa pun yang dijual oleh Rusia kepada Amerika Serikat, dan berbagai negara lainnya yang berpartisipasi,” kata Trump seperti dilansir Reuters.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Setelah Diancam Trump, Rusia Siap Berdialog dengan AS soal Akhiri Perang Ukraina – Halaman all

    Setelah Diancam Trump, Rusia Siap Berdialog dengan AS soal Akhiri Perang Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengkonfirmasi Rusia siap untuk melakukan dialog yang setara dengan Amerika Serikat untuk membahas perang di Ukraina.

    Namun, ia mengatakan Rusia masih menunggu sinyal dari AS karena mereka belum menerima sinyal apa pun.

    Hal itu diungkapkan oleh Dmitry Peskov kepada wartawan ketika ditanya tentang bagaimana Kremlin mengevaluasi pernyataan baru Donald Trump mengenai kebijakan sanksi terhadap Rusia. 

    “Tentu saja, kami memantau dengan cermat semua pidato dan pernyataan, mencatat dengan cermat semua perbedaannya, dan tetap siap untuk berdialog. Presiden (Rusia) Putin telah membicarakan hal ini dalam banyak kesempatan,” kata Dmitry Peskov kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

    “Kami menginginkan dialog yang setara, kami ingin dialog yang menghormati kedua belah pihak, dan dialog ini terjadi antara kedua presiden, pada masa kepresidenan pertama Trump, dan kami menunggu sinyalnya, menunggu sinyal yang belum muncul,” lanjutnya.

    Sebelumnya Donald Trump mengunggah dalam sebuah postingan di situs Truth Social, yang mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Rusia jika Putin segera tidak mengadakan negosiasi tentang mengakhiri perang di Ukraina.

    “Tanpa kesepakatan, saya tidak punya pilihan lain selain mengenakan pajak, bea masuk, dan sanksi tingkat tinggi terhadap apa pun yang dijual Rusia ke Amerika Serikat dan banyak negara lain yang berpartisipasi,” kata Donald Trump di Truth Social, Rabu (22/1/2025).

    “Hentikan perang konyol ini! Ini hanya akan bertambah buruk,” tambahnya.

    Donald Trump mengatakan dia tidak ingin menyakiti Rusia, menyerukan diakhirinya operasi militer khusus di Ukraina, dan mengancam akan menjatuhkan sanksi dan tarif baru pada semua ekspor Rusia ke Amerika jika negara tersebut tidak melakukan hal tersebut.

    “Saya tidak bermaksud merugikan Rusia, dan hubungan saya dengan Presiden Putin selalu baik. Namun, jika kita tidak segera mencapai penyelesaian, saya akan terpaksa mengenakan tarif dan pajak yang tinggi terhadap ekspor Rusia ke Amerika Serikat, selain dampak negatif lainnya,” katanya.

    Donald Trump telah berulang kali menyatakan bahwa dia akan berupaya mengakhiri perang ini dalam satu hari.

    Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Donald Trump untuk membuktikan perkataannya.

    Surat kabar AS, Wall Street Journal, sebelumnya melaporkan Donald Trump telah menginstruksikan utusan khususnya untuk Ukraina, Keith Kellogg, untuk mengakhiri konflik Ukraina dalam waktu 100 hari.

    Donald Trump juga menyatakan harapannya untuk memulai negosiasi dengan Putin, menekankan keyakinannya pada kemampuan Putin untuk mencapai penyelesaian komprehensif melalui dialog.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)