Xcloud.id

Tag: Dmitry Peskov

  • Donald Trump dan Vladimir Putin Bahas Ukraina dan Timur Tengah Melalui Panggilan Telepon – Halaman all

    Donald Trump dan Vladimir Putin Bahas Ukraina dan Timur Tengah Melalui Panggilan Telepon – Halaman all

    Donald Trump dan Putin Bahas Ukraina dan Timur Tengah Melalui Panggilan Telepon

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden AS Donald Trump mengungkapkan pada hari Rabu bahwa ia telah melakukan panggilan telepon yang “panjang dan sangat produktif” dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Yang mereka bahas berbagai topik termasuk perang yang sedang berlangsung di Ukraina , Timur Tengah, energi, dan kecerdasan buatan.

    “Saya baru saja melakukan panggilan telepon yang panjang dan sangat produktif dengan Presiden Vladimir Putin dari Rusia . Kami membahas Ukraina, Timur Tengah, Energi, Kecerdasan Buatan, kekuatan Dolar, dan berbagai topik lainnya,” tulis Trump dalam sebuah posting Truth Social.

    Ia menambahkan bahwa ia dan Putin telah sepakat agar tim mereka masing-masing segera memulai negosiasi mengenai perang Ukraina dan bagaimana menemukan resolusi damai.

    Presiden AS juga menyatakan bahwa ia akan menghubungi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memberi tahu dia tentang kemajuan yang dicapai dalam pembicaraan mereka. 

    “Kami akan mulai dengan menghubungi Presiden [Volodymyr] Zelenskyy, dari Ukraina, untuk memberi tahu dia tentang pembicaraan tersebut, sesuatu yang akan saya lakukan sekarang,” tulis Trump.

    Selain Ukraina, para pemimpin membahas kemungkinan kunjungan ke negara masing-masing di masa mendatang. 

    Trump menekankan komitmen mereka untuk membina kerja sama yang lebih erat dengan bekerja sama secara erat dan saling mengunjungi negara masing-masing.

    “Kita akan bertemu di Arab Saudi,” katanya kepada wartawan di Gedung Putih, beberapa jam setelah ia mengumumkan percakapan telepon dengan pemimpin Rusia.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kemudian mengonfirmasi bahwa panggilan telepon antara Trump dan Putin telah berakhir setelah hampir satu setengah jam pembicaraan, yang mengindikasikan perang Ukraina menjadi inti panggilan tersebut, serta pertukaran warga negara Rusia dan AS, situasi di Timur Tengah, dan program nuklir Iran.

    Sementara Trump menganjurkan penghentian segera permusuhan dan penyelesaian damai di Ukraina, Putin menekankan perlunya mengatasi akar penyebab konflik.

    Selain itu, kedua pemimpin membahas kerja sama ekonomi antara kedua negara. 

    Peskov menegaskan bahwa mereka juga berbicara tentang hubungan bilateral di bidang ekonomi, dan menggarisbawahi pentingnya dialog yang berkelanjutan.

    Putin juga mengundang Trump untuk mengunjungi Moskow, dengan Peskov menyatakan bahwa Presiden Rusia siap menyambut pejabat AS di Rusia.

    Trump juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Putin atas waktu dan usahanya selama panggilan telepon tersebut, khususnya mengakui pembebasan warga negara Amerika Marc Fogel, yang telah ditahan di Rusia.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin atas waktu dan usahanya sehubungan dengan panggilan ini, dan atas pembebasan Marc Fogel, seorang pria hebat yang saya sambut secara pribadi tadi malam di Gedung Putih, kemarin. Saya yakin upaya ini akan membuahkan hasil yang sukses, semoga segera!” tulis Trump.

    Ia menambahkan bahwa ia berharap diskusi tersebut akan menghasilkan penyelesaian konflik Ukraina yang sukses.

    Setelah menelepon Zelensky, Trump berkata, “Pembicaraannya berjalan sangat baik. Dia, seperti Presiden Putin, ingin menciptakan PERDAMAIAN.”

    “Saya telah melakukan percakapan yang bermakna dengan @POTUS. Kami… berbicara tentang peluang untuk mencapai perdamaian, membahas kesiapan kami untuk bekerja sama… dan kemampuan teknologi Ukraina… termasuk pesawat nirawak dan industri canggih lainnya,” tulis Zelensky di X.

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Donald Trump dan Vladimir Putin Bahas Ukraina dan Timur Tengah Melalui Panggilan Telepon – Halaman all

    Donald Trump Telepon Putin soal Akhiri Perang, Rusia Ogah Tukar Wilayah dengan Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia melakukan panggilan telepon selama hampir 90 menit dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (12/2/2025).

    Kedua presiden itu membahas usulan Donald Trump untuk menengahi negosiasi yang akan mengakhiri perang Rusia dan Ukraina, serta isu-isu Timur Tengah, energi, kecerdasan buatan, dan dolar.

    “Ia (Putin) ingin ini (perang Rusia-Ukraina) berakhir. Ia tidak ingin mengakhirinya dan kemudian kembali bertempur enam bulan kemudian,” kata Donald Trump kepada wartawan di Ruang Oval, Rabu.

    Donald Trump mengatakan baik Putin maupun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menginginkan perdamaian.

    “Saya rasa kita sedang menuju perdamaian. Saya rasa Presiden Putin menginginkan perdamaian, Presiden Zelensky menginginkan perdamaian, dan saya menginginkan perdamaian. Saya hanya ingin melihat orang-orang berhenti terbunuh,” imbuhnya, seperti diberitakan Reuters.

    Presiden AS mengatakan dia dan Putin sepakat untuk memulai negosiasi guna mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    “Kami sepakat untuk bekerja sama dengan sangat erat, termasuk saling mengunjungi negara masing-masing,” kata Donald Trump. 

    Dalam kesempatan itu, Donald Trump meramalkan gencatan senjata Rusia-Ukraina dapat terjadi dalam waktu dekat dan Ukraina perlu mengadakan pemilihan umum.

    Donald Trump juga mengatakan tidak praktis untuk memberikan Ukraina keanggotaan di NATO, yang menjadi titik kritis utama bagi Kyiv dalam setiap perundingan untuk mengakhiri perang dengan Rusia.

    Presiden AS mengatakan akan menelepon Zelensky dan memberitahu tentang percakapannya dengan Putin.

    “Kami akan mulai dengan menelepon Presiden Zelensky, dari Ukraina, untuk memberitahunya tentang percakapan tersebut,” ujarnya.

    Sementara itu, pemerintah Rusia di Kremlin juga mengonfirmasi panggilan telepon tersebut.

    “Trump berbicara mendukung penghentian permusuhan dengan cepat dan penyelesaian masalah secara damai selama panggilan telepon selama 1,5 jam,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, tanpa memberikan rincian lebih lanjut pada Rabu.

    Kremlin mengatakan Putin setuju dengan Donald Trump untuk penyelesaian jangka panjang yang dapat dicapai melalui negosiasi damai.

    “Namun, Putin menyebutkan perlunya mengatasi akar penyebab konflik,” kata Kremlin, menggunakan istilah konflik untuk menyebut perang Rusia-Ukraina.

    Putin Tolak Usulan Zelensky soal Tukar Wilayah

    Pada hari yang sama, Kremlin mengeluarkan pernyataan yang menolak usulan Zelensky yang berencana menukar wilayah Rusia di Kursk yang diduduki Ukraina dengan wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

    “Ini tidak mungkin. Rusia tidak pernah membahas dan tidak akan pernah membahas masalah pertukaran wilayahnya,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, seperti diberitakan RBC Rusia pada Rabu.

    Ia menekankan pasukan Ukraina akan diusir dari wilayah Rusia.

    Sebelumnya, Zelensky mengatakan dalam wawancara dengan The Guardian, bahwa ia bermaksud mengusulkan pertukaran wilayah yang diduduki Rusia dan Ukraina.

    “Kami akan menukar satu wilayah dengan wilayah lain. Saya tidak tahu (wilayah mana yang akan ditukar), kita lihat saja nanti. Tapi semua wilayah kita penting, tidak ada prioritas” kata Zelensky kepada The Guardian, Selasa (11/2/2025).

    Zelensky menganggap usulan tersebut adalah upaya untuk membangun posisi yang kuat bagi Ukraina sebelum berunding dengan Rusia.

    Ia juga berharap AS dan sekutunya di Eropa akan memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina jika Ukraina menyepakati untuk berdamai dengan Rusia.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Donald Trump Mengatakan Telah Berbicara dengan Vladimir Putin tentang Mengakhiri Perang Ukraina – Halaman all

    Donald Trump Mengatakan Telah Berbicara dengan Vladimir Putin tentang Mengakhiri Perang Ukraina – Halaman all

    Donald Trump Mengatakan Telah Berbicara dengan Putin tentang Mengakhiri Perang Ukraina

    TRIBUNNEWS.COM- Donald Trump mengatakan dia telah berbicara dengan Vladimir Putin tentang mengakhiri perang Ukraina.

    Trump berbicara dengan reporter New York Post pada hari Jumat di atas Air Force One, dan menyatakan bahwa Putin “ingin melihat orang-orang berhenti meninggal.”

    Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa dia baru-baru ini berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menemukan solusi perang di Ukraina, menandai percakapan langsung pertama yang diketahui antara keduanya sejak awal 2022, menurut New York Post .

    Trump, yang telah berjanji untuk mengakhiri perang tetapi belum mengungkapkan pendekatan spesifiknya, menggambarkan konflik tersebut sebagai “pertumpahan darah” minggu lalu, dan menambahkan bahwa timnya telah terlibat dalam “beberapa pembicaraan yang sangat bagus.”

    Dalam wawancara di atas Air Force One pada hari Jumat, Trump menolak menyebutkan berapa kali dia telah berbicara dengan Putin, dengan menyatakan, “Lebih baik saya tidak mengatakannya,” ketika ditanya oleh New York Post .

    “Dia (Putin) ingin melihat orang-orang berhenti sekarat,” kata Trump kepada New York Post .
     
    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada kantor berita negara TASS bahwa “banyak komunikasi berbeda yang muncul”. 
     
    “Komunikasi ini dilakukan melalui saluran yang berbeda,” kata Peskov ketika diminta oleh TASS untuk mengomentari langsung laporan New York Post . 

    “Saya pribadi mungkin tidak tahu sesuatu, tidak menyadari sesuatu. Oleh karena itu, dalam kasus ini, saya tidak dapat mengonfirmasi atau membantahnya.” 
     
    Akhir bulan lalu, Putin menekankan pada 28 Januari bahwa negosiasi dengan Ukraina dapat dilakukan tetapi mengesampingkan keterlibatan dengan Presiden Volodymyr Zelensky, yang ia sebut “tidak sah.”

    Pernyataan Putin muncul saat Presiden AS Donald Trump berupaya keras untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir tiga tahun itu. 

    Trump mengklaim bahwa Zelensky sangat ingin menegosiasikan “kesepakatan” untuk mengakhiri permusuhan.

    “Jika Zelensky ingin berpartisipasi dalam negosiasi, saya akan mengalokasikan orang untuk ambil bagian,” kata Putin. 

    Namun, ia menepis legitimasi pemimpin Ukraina itu, dengan alasan berakhirnya masa jabatan presiden Zelensky selama darurat militer.

    Putin menambahkan, “Jika ada keinginan untuk berunding dan menemukan kompromi, biarkan siapa pun memimpin perundingan di sana… Tentu saja, kami akan berjuang untuk apa yang sesuai dengan kami dan sejalan dengan kepentingan kami.”

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Donald Trump: Ukraina Mungkin Suatu Hari Nanti Menjadi Milik Rusia – Halaman all

    Donald Trump: Ukraina Mungkin Suatu Hari Nanti Menjadi Milik Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengisyaratkan bahwa Ukraina “mungkin suatu hari nanti menjadi milik Rusia.”

    Komentar ini ia sampaikan dalam wawancara dengan Fox News yang ditayangkan pada Senin (10/2/2025).

    Di kesempatan tersebut, Trump berbicara tentang upayanya untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama hampir tiga tahun, setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran.

    Ia menanggapi pertanyaan terkait masa depan Ukraina dalam perang ini.

    “Mereka mungkin membuat kesepakatan, mereka mungkin tidak membuat kesepakatan,” ujar Trump, dikutip dari Al Jazeera.

    “Mereka mungkin menjadi Rusia suatu hari nanti, atau mereka mungkin bukan Rusia suatu hari nanti,” lanjutnya.

    Pernyataan ini kembali menimbulkan keraguan tentang komitmen Gedung Putih terhadap kemerdekaan Ukraina.

    Selain itu, Trump menegaskan kembali kalau ia ingin AS mendapatkan kompensasi dari Ukraina atas bantuan militer dan keuangan yang telah diberikan.

    Menurut Trump, kompensasi tersebut bisa berupa akses kepada mineral tanah jarang yang dimiliki Ukraina, CNN melaporkan.

    “Ukraina memiliki tanah yang sangat berharga dalam hal tanah jarang, minyak, gas, dan sumber daya lainnya,” kata Trump.

    “Saya ingin uang kita aman,” tambahnya.

    Trump bahkan menyebutkan angka yang cukup besar, yaitu senilai $500 miliar untuk tanah jarang yang dimiliki Ukraina.

    “Jika kita memberikan bantuan, kita harus mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Kita tidak bisa terus memberikan uang ini tanpa mendapatkan apa-apa,” jelas Trump.

    Pernyataan ini menunjukkan pendekatannya yang lebih transaksional dalam kebijakan luar negeri dibandingkan dengan pemerintahan Presiden Joe Biden.

    Meskipun Trump mendesak agar AS mendapatkan kompensasi, Ukraina tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan AS dalam kesepakatan tersebut.

    Biden dan pejabat AS lainnya menekankan dukungan mereka terhadap Ukraina didasarkan pada prinsip hak rakyat untuk menentukan nasib mereka sendiri.

    Mereka juga menegaskan bahwa prinsip negara tidak dapat mengubah batas wilayah negara lain dengan kekerasan harus dijaga.

    Kepala Staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak mengatakan bahwa Ukraina “berminat untuk bekerja sama” dengan AS dalam kesepakatan yang melibatkan bantuan serta jaminan keamanan.

    Zelensky juga menyampaikan kalau Ukraina berharap adanya jaminan keamanan yang lebih ketat sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Rusia.

    Kesepakatan semacam ini, menurut Zelensky, akan mencegah Rusia untuk menyerang kembali setelah gencatan senjata diterapkan.

    Kendati demikian, Kyiv khawatir bahwa gencatan senjata yang tidak melibatkan komitmen militer yang kuat, seperti keanggotaan NATO atau pengerahan pasukan penjaga perdamaian, hanya akan memberi waktu bagi Rusia untuk mempersiapkan serangan baru.

    Kekhawatiran ini semakin besar mengingat intensitas pertempuran yang masih berlangsung di Ukraina timur dan serangan udara yang terus dilakukan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina.

    Komentar Trump mengenai kemungkinan Ukraina menjadi bagian dari Rusia ini kemungkinan akan disambut baik oleh Kremlin.

    Trump sendiri mengisyaratkan bahwa ia sudah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai kemungkinan gencatan senjata.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa sebagian besar warga Ukraina ingin bergabung dengan Rusia.

    Peskov menegaskan bahwa fakta bahwa Ukraina telah menjadi bagian dari Rusia sudah tidak dapat disangkal lagi.

    Pada 2023, Rusia mengadakan referendum di empat wilayah yang mereka duduki—Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson—sebagai upaya untuk melegitimasi aneksasi wilayah-wilayah tersebut.

    Meskipun hasil referendum tersebut dianggap ilegal oleh dunia internasional, Peskov tetap mengklaim bahwa sebagian besar warga di wilayah tersebut mendukung keinginan untuk bergabung dengan Rusia.

    Moskow belum mengonfirmasi adanya pembicaraan tersebut.

    Kondisi di Lapangan

    Sebaliknya, pihak Rusia menegaskan bahwa gencatan senjata hanya mungkin dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang menguntungkan mereka.

    Di lapangan, kekerasan terus berlanjut, terutama di wilayah timur Ukraina, dengan pasukan Rusia terus bergerak maju.

    Setiap malam, serangan udara dilakukan oleh Rusia, seringkali menargetkan infrastruktur energi kritis Ukraina.

    Pada Selasa (11/2/2025), serangan rudal dan pesawat tak berawak Rusia menghantam fasilitas produksi gas alam di wilayah Poltava, Ukraina tengah.

    Sementara itu, Rusia melaporkan kebakaran besar di fasilitas industri di wilayah Saratov setelah serangan tersebut.

    Ukraina mengklaim bahwa mereka telah menyerang sebuah kilang minyak di wilayah Rusia yang dikuasai.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Trump Telepon Putin, Ungkap Pembicaraan Ingin Perang Rusia-Ukraina Berakhir

    Trump Telepon Putin, Ungkap Pembicaraan Ingin Perang Rusia-Ukraina Berakhir

    Jakarta –

    Presiden AS Donald Trump mengaku telah menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya membahas terkait diakhirinya perang di Ukraina.

    Hal itu disampaikan Trump dalam sebuah wawancara di atas Air Force One pada Jumat (7/2). Trump mengatakan dia “lebih baik tidak mengatakannya,” ketika ditanya berapa kali kedua pemimpin tersebut telah berbicara.

    “Dia (Putin) ingin melihat orang-orang berhenti sekarat,” kata Trump kepada New York Post seperti dilansir Reuters, Minggu (9/2/2025),

    Trump mengatakan bahwa ia mungkin akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy minggu depan untuk membahas berakhirnya perang.

    Trump mengatakan bahwa ia “selalu memiliki hubungan yang baik dengan Putin”. Trump memiliki rencana konkret untuk mengakhiri perang. Namun ia tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut.

    “Saya harap ini cepat,” kata Trump.

    “Setiap hari orang-orang meninggal. Perang ini sangat buruk di Ukraina. Saya ingin mengakhiri hal terkutuk ini,” tambahnya.

    Sementara itu Kremlin dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar di luar jam kerja.

    Sebelumnya pada akhir Januari, Juru Bicara Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan Putin siap untuk melakukan panggilan telepon dengan Trump. Moskow mengatakan menunggu kabar dari Washington bahwa mereka juga siap.

    Perang yang dimulai dengan invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina itu akan menandai ulang tahunnya yang ketiga pada tanggal 24 Februari. Ribuan orang, sebagian besar dari mereka adalah warga Ukraina, telah tewas selama konflik tersebut.

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ukraina Harap Sanksi ke ICC Tak Halangi Penyelidikan Kejahatan Perang Rusia

    Ukraina Harap Sanksi ke ICC Tak Halangi Penyelidikan Kejahatan Perang Rusia

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjatuhkan sanksi pada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) lantaran menyelidiki dugaan kejahatan perang negaranya di Afganistan dan Israel di Jalur Gaza. Menyikapi hal tersebut, Ukraina berharap sanksi yang dijatuhkan Trump kepada ICC tak menghalangi penyelidikan kejahatan perang Rusia atas negaranya.

    Dilansir AFP, Jumat (7/2/2025), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Georgiy Tykhy berharap ICC tetap melanjutkan proses peradilan terhadap Rusia. Seperti diketahui, ICC tengah menyelidiki tuduhan kejahatan perang Rusia yang dilakukan selama invasinya ke Ukraina.

    “Kami berharap bahwa tuduhan tersebut tidak akan memengaruhi kemampuan pengadilan untuk mencapai keadilan bagi para korban agresi Rusia,” kata Georgiy Tykhy.

    Pada tahun 2023, pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan deportasi anak-anak secara paksa dari wilayah Ukraina yang direbut oleh tentara Rusia.

    Kemudian, tahun lalu, Rusia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk komandan tertinggi angkatan darat Rusia, Valery Gerasimov, dan Eks menteri pertahanan Sergei Shoigu. Mereka dituduh mengarahkan serangan udara terhadap warga sipil, dan menyebabkan kerugian “berlebihan” bagi warga sipil Ukraina selama perang.

    Atas hal tersebut, Tykhy menyatakan bahwa Kyiv “yakin bahwa ICC akan terus menjalankan fungsi penting dalam kasus Ukraina, yaitu, membawa penjahat Rusia ke pengadilan.

    “Ukraina terus bekerja sama dengan ICC untuk memajukan kasus-kasus ini,” tambahnya.

    Baik Rusia maupun Amerika Serikat bukanlah anggota ICC. Sementara, Moskow telah menolak surat perintah terhadap Putin dan menganggapnya sebagai hal yang tidak berarti.

    Ketika ditanya tentang sanksi AS terhadap pengadilan tersebut, juru bicara Putin pada hari Jumat mengingatkan wartawan bahwa Rusia tidak mengakui yurisdiksinya.

    “Amerika memiliki hubungan mereka sendiri dengan ICC,” tambah juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

    Seperti diketahui, Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari Kamis yang mengatakan pengadilan telah “menyalahgunakan kekuasaannya” dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    ICC mengatakan tindakan tersebut bertujuan untuk “merusak pekerjaan peradilannya yang independen dan tidak memihak”.

    (taa/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Endus Rencana Licik Barat, Rusia Tegas Tolak Gencatan Senjata Sementara dengan Ukraina – Halaman all

    Endus Rencana Licik Barat, Rusia Tegas Tolak Gencatan Senjata Sementara dengan Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia menolak mentah-mentah gencatan senjata sementara dengan Ukraina demi menghentikan perang yang sudah berlangsung tiga tahun itu.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menuding Barat punya rencana di balik gencatan senjata sementara.

    Menurut dia, gencatan senjata hanya akan dimanfaatkan Barat untuk menguatkan Ukraina sampai perang kembali meletus.

    Zakharova menegaskan Rusia hanya menginginkan solusi final yang bisa menyudahi perang Rusia-Ukraina.

    “Gencatan senjata sementara, atau membekukan konflik seperti yang dikatakan banyak orang, tidak bisa diterima,” kata Zhakarova hari Kamis, (6/2/2025), dikutip dari Russia Today.

    “Kita memerlukan kesepakatan yang mengikat secara hukum dan bisa diandalkan, dan mekanisme yang akan menjamin bahwa krisis ini tidak akan berulang.”

    “Gencatan sementara akan dimanfaatkan Barat, Barat secara bersama-sama atau perwakilan, individual, untuk menguatkan potensi militer rezim Kiev dan tentu saja balas dendam dengan senjata.”

    Dia kemudian menyinggung AS di bawah Presiden Donald Trump yang berulang kali berjanji akan mengakhiri konflik Rusia-Ukraina.

    Menurut dia, segalanya bergantung pada aksi spesifik dan rencana pemerintahan Trump. Zakharova menyebut tidak ada kejelasan mengenai langkah yang sedang diambil.

    Awal minggu ini juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengklaim kontak antara Rusia dan AS makin sering terjadi sesudah Trump berkuasa lagi.

    Peskov mengatakan ada beberapa kontak di antara kementerian tertentu, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut.

    Trump juga mengonfirmasi bahwa ada pembicaraan dengan pemerintah AS. Dia juga menegaskan kembali keinginan AS untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Sementara itu, Rusia sudah berulang kali mengaku bersedia menyelesaikan perang melalui diplomasi. Namun, perundingan dengan Ukraina harus didasarkan pada “kenyataan di lapangan”.

    “Langkah pertama menuju normalisasi hubungan bilateral, berdasarkan prinsip saling menghormati dan kesetaraan, harus diambil oleh AS,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov.

    Zelensky bersedia menemui Putin

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku bersedia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas solusi diplomatik demi mengakhiri perang.

    Zelensky mengklaim Putin “takut” membicarakan akhir perang.

    “Presiden AS Trump dan negara-negara Eropa meyakini demokrasi itu tidaklah mungkin tanpa Rusia, tanpa Putin. Inilah alasan saya berkata bahwa saya siap [bertemu dengan Putin] jika kami sepakat tentang bagaimana perang akan berakhir,” kata Zelensky dalam konferensi pers di Kyiv hari Kamis, (6/2/2025), dikutip dari Anadolu Agency.

    “Kami siap dengan demokrasi, saya tak punya masalah dengan hal itu. Masalahnya adalah bagi saya, Putin tampaknya takut berbicara dengan saya tentang mengakhiri perang.”

    PRESIDEN UKRAINA – Foto yang diambil dari laman President.gov.ua tanggal 5 Februari 2025 memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sedang berpidato. (President.gov.ua)

    Terancam digulingkan

    Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) mengklaim Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berencana menggulingkan Zelensky.

    Caranya ialah dengan mendiskreditkan atau menjelek-jelekkan nama Zelensky menjelang pemilu Ukraina pada musim gugur nanti.

    SVR menyebut para pejabat Barat menganggap Zelensky sebagai penghalang besar dalam perundingan damai Ukraina-Rusia.

    Si mantan komedian itu tetap berkuasa sebagai Presiden Ukraina meski masa jabatannya sudah selesai pada bulan Mei 2024. Dia menolak turut takhta sembari menyinggung kebijakan darurat militer yang diberlakukan sejak perang meletus.

    Menurut SVR, para pemimpin Barat kini berusaha menghentikan perang dengan mendorong Rusia dan Ukraina duduk di meja perundingan. Namun, Zelensky menghalangi.

    “AS dan Belgia sepakat bahwa penghalang utama penerapan skenario itu ialah Zelensky, yang oleh Barat disebut tak lebih dari ‘unsur yang dapat dibuang,” ujar SVR dalam pernyataannya, dikutip dari Rusia Today.

    SVR juga mengklaim NATO sudah paham bawah masa Zelensky sudah berakhir. Untuk menyingkirkan Zelensky, NATO kini dilaporkan menyiapkan kampanye untuk menjelek-jelekkan Zelensky.

    SVR berujar pejabat Barat akan menerbitkan informasi yang mengaitkan Zelensky dengan kasus penggelapan dana lebih dari $1,5 miliar yang ditujukan untuk membeli peralatan militer.

    (*)

  • Selama 6 Bulan Operasi Kursk Ukraina, Rusia Kehilangan 40.000 Tentara Juga Ratusan Tank – Halaman all

    Selama 6 Bulan Operasi Kursk Ukraina, Rusia Kehilangan 40.000 Tentara Juga Ratusan Tank – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Operasi Kursk menjadi salah satu titik balik penting dalam konflik antara Ukraina dan Rusia.

    Sejak dimulainya operasi tersebut enam bulan lalu, yakni pada Selasa (6/8/2024), Rusia mengalami kerugian signifikan.

    Moskow kehilangan 40.000 tentara selama periode tersebut, Ukrainska Pravda melaporkan.

    Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, melaporkan melalui platform Telegram bahwa dari jumlah tersebut, lebih dari 16.000 tentara tewas dan 909 ditawan oleh pasukan Ukraina.

    Syrskyi mengungkapkan kerugian total personel Rusia selama enam bulan pertempuran di Oblast Kursk mencapai sekitar 39.900 orang.

    Rinciannya sebagai berikut:

    – 16.100 tentara tewas dalam aksi.

    – 909 tentara ditangkap oleh pasukan Ukraina.

    Syrskyi juga mencatat bahwa jumlah tahanan yang berhasil ditangkap oleh Ukraina berkontribusi signifikan pada proses pertukaran tahanan, memungkinkan ratusan pembela Ukraina yang ditahan di penjara Rusia untuk pulang ke rumah.

    Alat Perang yang Hilang

    Operasi Kursk bukan hanya berdampak pada kerugian personel, tetapi juga pada peralatan militer.

    Berikut adalah rincian kerugian alat perang Rusia selama enam bulan pertempuran:

    131 tank;
    689 kendaraan tempur lapis baja;
    386 sistem artileri;
    12 sistem roket peluncuran ganda;
    12 sistem pertahanan udara;
    1 pesawat;
    3 helikopter;
    931 UAV taktis dan strategis;
    1.164 unit kendaraan bermotor;
    34 unit peralatan khusus.

    Operasi Kursk dimaksudkan untuk mencegah serangan baru Rusia di wilayah Oblast Sumy dan Kharkiv.

    Taktik ini memaksa Rusia untuk mengalihkan sejumlah besar sumber daya ke Kursk Oblast, yang pada akhirnya melemahkan posisi mereka di garis depan lainnya.

    Untuk mengatasi kerugian yang dialami, Rusia terpaksa meminta bantuan dari Korea Utara yang mengirimkan 12.000 tentaranya ke Kursk, Suspilne melaporkan.

    Syrskyi melaporkan kerugian Korea Utara juga cukup besar, dengan sekitar 4.000 tentara tewas atau terluka.

    Dari tiga brigade yang terlibat, satu brigade diduga hancur, sementara dua brigade lainnya kehilangan kemampuan tempurnya.

    Akibatnya, unit Korea Utara ditarik dari zona perang.

    Posisi Pasukan Ukraina

    Hingga 6 Februari, pasukan Ukraina telah berhasil menguasai ratusan kilometer persegi zona penyangga di Rusia.

    Keberhasilan ini menunjukkan kemajuan signifikan yang telah dicapai oleh Ukraina selama operasi Kursk, meskipun tantangan dan risiko yang ada masih tetap besar.

    Dengan kerugian yang dialami Rusia dan dukungan dari sekutu, situasi di medan perang ini terus berkembang.

    Hasilnya akan sangat bergantung pada strategi serta keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak dalam waktu mendatang.

    Rencana Trump Akhiri Perang Rusia-Ukraina

    Minggu depan, Amerika Serikat (AS) akan mengungkapkan rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang hampir berumur 3 tahun.

    Utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg mengonfirmasi bahwa ia akan berbicara di Konferensi Keamanan Munich pada Jumat-Minggu (14-16/2/2025), Bloomberg melaporkan.

    Di konferensi tersebut, ia akan mengungkapkan rencana Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina yang sudah berlangsung hampir tiga tahun.

    Kellogg berharap bisa membahas tujuan utama Trump dalam menghentikan “perang berdarah dan mahal” ini.

    Ia juga menyatakan akan bertemu dengan sekutu-sekutu AS yang siap bekerja sama dalam menyelesaikan konflik ini.

    Sejak pengumuman partisipasi Kellogg di konferensi tersebut, banyak yang berspekulasi tentang apa yang akan diungkapkan.

    Beberapa sumber yang dekat dengan isu ini menyebutkan bahwa rencana Trump mungkin melibatkan pembekuan permusuhan sementara dan membiarkan wilayah yang dikuasai Rusia dalam “ketidakpastian.”

    Selain itu, Ukraina akan diberikan jaminan keamanan agar Rusia tidak bisa menyerang lagi.

    Rincian lengkap mengenai rencana ini belum dipublikasikan.

    Dikutip dari Radio Free Europe/Radio Liberty, Kellogg dan pejabat lainnya telah mengungkapkan strategi yang diusung Trump dikenal dengan sebutan “perdamaian melalui kekuatan.”

    Rencana ini akan mencakup pembekuan konflik yang memungkinkan wilayah yang dikuasai Rusia untuk tetap berada dalam ketidakpastian.

    Di sisi lain, Ukraina akan diberikan jaminan keamanan, meskipun rincian lebih lanjut tentang jaminan ini belum dijelaskan.

    Tanggapan Kremlin

    Pada Rabu (5/2/2025), Kremlin mengumumkan kalau Rusia siap untuk berunding dengan Ukraina dan Amerika Serikat mengenai penyelesaian perang.

    Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa Presiden Vladimir Putin menolak untuk berbicara langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky karena masa jabatannya berakhir tahun lalu.

    Meskipun begitu, Zelensky dalam beberapa kesempatan telah menyatakan kesiapan untuk berbicara langsung dengan Putin, asalkan Amerika Serikat dan Uni Eropa terlibat dalam pembicaraan tersebut.

    Kellogg juga menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk memberikan tekanan tidak hanya pada Moskow tetapi juga pada Kiev, agar kedua belah pihak bersedia membuat konsesi demi perdamaian.

    Ia menegaskan bahwa baik Rusia maupun Ukraina harus melunakkan posisi mereka jika ingin menyelesaikan konflik ini melalui negosiasi.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Rencana Trump Ambil Alih Gaza Bikin Dunia Murka

    Rencana Trump Ambil Alih Gaza Bikin Dunia Murka

    Jakarta –

    Rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza membuat dunia murka. Palestina, Arab Saudi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga negara-negara sekutu AS menentang rencana Trump tersebut.

    Dirangkum detikcom, Kamis (6/2/2025), Trump, saat berbicara dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, secara mengejutkan mencetuskan bahwa AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina di sana ke tempat-tempat lainnya.

    Dalam pernyataannya, Trump mencetuskan “kepemilikan jangka panjang” oleh AS atas Jalur Gaza. Dia sesumbar menyebut AS akan meratakan Jalur Gaza dan membersihkan semua bangunan yang hancur di sana untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

    Dia mengklaim hal itu akan “sangat dibanggakan” dan membawa stabilitas besar di kawasan Timur Tengah.

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, menolak tegas rencana Trump dan menegaskan Palestina tidak akan melepaskan tanah, hak dan situs-situs suci mereka.

    Ditegaskan juga Abbas bahwa Jalur Gaza merupakan bagian integral dari tanah negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Penolakan juga disampaikan oleh Hamas, dengan salah satu pejabat seniornya, Sami Abu Zuhri, mengecam rencana Trump itu sebagai upaya mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

    “Kami menganggapnya sebagai resep untuk menimbulkan kekacauan dan ketegangan di kawasan karena masyarakat Gaza tidak akan membiarkan rencana seperti itu terjadi,” sebutnya.

    Daftar Negara yang Menolak Rencana Trump

    Foto: Donald Trump (Jim Watson/AFP/Getty Images).

    Arab Saudi

    Saudi menolak upaya apa pun untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Ditegaskan oleh Riyadh bahwa posisinya dalam mendukung Palestina tidak dapat dinegosiasikan.

    Mesir

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty menyerukan rekonstruksi cepat Jalur Gaza tanpa harus mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut, setelah Trump melontarkan usulan mengejutkan tersebut.

    Dalam percakapan dengan Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Mustafa di Kairo, Abdelatty menekankan “pentingnya melanjutkan proyek pemulihan dini… dengan laju yang dipercepat… tanpa warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza, terutama dengan komitmen mereka terhadap tanah mereka dan penolakan untuk meninggalkannya”.

    Yordania

    Raja Yordania Abdullah II menolak “upaya apa pun” untuk mengambil alih wilayah Palestina dan mengusir warganya.

    Dalam pertemuan dengan Abbas, Raja Abdullah II mendesak upaya “untuk menghentikan kegiatan permukiman dan menolak setiap upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, menekankan perlunya menempatkan warga Palestina di tanah mereka”.

    Uni Emirat Arab

    Uni Emirat Arab secara tegas menolak setiap upaya untuk menggusur warga Palestina dan menyangkal “hak mereka yang tidak dapat dicabut”.

    Turki

    Menlu Turki Hakan Fidan menyebut rencana Trump untuk mengambil alih Gaza “tidak bisa diterima”.

    Indonesia Termasuk Negara yang Menolak Rencana Trump

    Foto: Donald Trump (Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA).

    Indonesia

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menolak tegas upaya paksa merelokasi warga Palestina.

    “Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina,” kata Kemlu dalam keterangan yang diunggah di akun X-nya, Rabu (5/2/).

    Malaysia

    Penolakan serupa juga disampaikan Malaysia, yang menyebut rencana Trump itu mengarah pada “pembersihan etnis” dan melanggar hukum internasional.

    “Malaysia sangat menentang usulan apa pun yang dapat mengarah pada pengusiran paksa atau perpindahan warga Palestina dari tahan air mereka. Tindakan tidak manusiawi semacam itu merupakan pembersihan etnis dan jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

    Liga Arab Sebut Rencana Trump Picu Ketidakstabilan

    Liga Arab menolak rencana Trump yang dinilai hanya akan memicu ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan Timur Tengah. Liga Arab juga menegaskan kembali penolakan terhadap rencana menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Blok regional beranggotakan 22 negara itu menyebut langkah semacam itu merupakan “resep untuk ketidakstabilan” dan akan menjadi “pelanggaran hukum internasional”.

    PBB: Rencana Trump Ambil Alih Gaza Sangat Mengejutkan

    Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, mengaku terkejut dengan rencana Trump mengambil alih Gaza. Dia menyebut rencana itu “tidak jelas”.

    Kepala badan HAM PBB, Volker Turk, menegaskan bahwa mendeportasi orang dari wilayah pendudukan dilarang keras. Dia menekankan soal “hak untuk menentukan nasib sendiri” yang dimiliki warga Gaza, yang disebutnya sebagai “prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara”.

    Inggris-Prancis-Jerman

    PM Inggris Keir Starmer memberikan reaksi keras terhadap rencana Trump dengan menegaskan bahwa warga Palestina “harus diizinkan pulang” ke Jalur Gaza. Starmer juga kembali menegaskan dukungannya untuk pembentukan negara Palestina.

    “Mereka harus diizinkan pulang. Mereka harus diizinkan untuk membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam membangun kembali menuju kepada solusi dua negara,” tegas Starmer saat berbicara kepada parlemen Inggris.

    Prancis menyampaikan penolakan keras terhadap rencana Trump, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka, Christophe Lemoine, menyebut langkah semacam itu akan melanggar hukum internasional dan memicu ketidakstabilan kawasan.

    Lemoine menegaskan bahwa masa depan Gaza harus dalam konteks negara Palestina di masa depan dan tidak boleh dikuasai oleh negara ketiga.

    Menlu Jerman Annalena Baerbock menegaskan Jalur Gaza merupakan “milik warga Palestina” setelah Trump melontarkan rencana untuk mengambil alih wilayah Palestina tersebut.

    “Penduduk sipil di Gaza tidak boleh diusir dan Gaza tidak boleh diduduki atau dihuni kembali secara permanen,” tegas Baerbock.

    China

    China menentang rencana pemindahan paksa terhadap warga Gaza, dan mengharapkan semua pihak akan berpegang teguh pada gencatan senjata dan pemerintahan pascaperang sebagai peluang membawa masalah Palestina pada jalur penyelesaian politik yang benar berdasarkan solusi dua negara.

    Rusia

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan keyakinan bahwa penyelesaian konflik Timur Tengah hanya mungkin terjadi berdasarkan solusi dua negara.

    Brasil

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolak keras rencana Trump mengambil alih Gaza.

    “Itu tidak masuk akal … Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh setiap manusia,” tegas Lula da Silva, sembari menegaskan dukungan pada solusi dua negara dan mengecam tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida”.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Putin Respons Keras Kesiapan Zelensky untuk Negosiasi: Omong Kosong!

    Putin Respons Keras Kesiapan Zelensky untuk Negosiasi: Omong Kosong!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Rusia buka suara soal pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menyatakan siap untuk berunding dengan Moskow. Hal ini terjadi saat peperangan masih terus berlangsung antara kedua negara.

    Dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025), Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa ucapan Zelensky itu merupakan omong kosong. Menurutnya, belum ada tindak lanjut konkret dari Presiden Ukraina itu untuk melanjutkan negosiasi perdamaian, yang sebelumnya sempat berjalan.

    “Tuan Zelensky memiliki masalah besar secara de jure dalam hal legitimasinya, tetapi meskipun demikian, pihak Rusia tetap terbuka untuk negosiasi,” kata Peskov dikutip Newsweek, seraya menambahkan harus ada “kesiapan dan keinginan” untuk perundingan damai.

    Sebelumnya, pada hari Selasa, Zelensky mengatakan selama wawancara di Piers Morgan Uncensored bahwa dia siap untuk duduk di meja perundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemimpin Ukraina mengatakan negaranya siap untuk ‘berakhirnya tahap panas perang’ dan bergerak ke ‘jalur diplomatik’.

    “Kami akan berbicara dengan Putin. Bukankah kita membuat terlalu banyak kompromi? Bahkan pembicaraan dengan Putin sudah merupakan kompromi,” kata Zelensky.

    “Tidak seorang pun tahu bagaimana pembicaraan ini akan dimulai dan bagaimana akan berakhir. Tidak seorang pun tahu, tetapi kami yakin bahwa Presiden Trump ingin berhasil dalam situasi ini.”

    Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan dirinya akan segera berdiskusi dengan Putin untuk mengakhiri perang dua negara bekas Uni Soviet itu. Namun, belum ada tanggal pasti kapan diskusi keduanya berlangsung.

    Di sisi lain, pada tanggal 24 Januari, Putin mengatakan kepada wartawan bahwa Moskow siap untuk berunding dengan Trump untuk mengakhiri perang. Namun, ia menambahkan bahwa kesepakatan damai dengan Kyiv tidak akan sah karena keputusan Zelensky.

    Moskow telah berulang kali mengatakan Zelensky adalah pemimpin yang tidak sah karena darurat militer yang ia tetapkan karena perang, yang melarang pemilihan presiden, parlemen, dan daerah. Sebelum keputusan tersebut, masa jabatan lima tahunnya akan berakhir pada bulan Mei 2024.

    (luc/luc)