Tag: Dmitry Peskov

  • Rusia Sambut Era Baru Amerika di Tangan Trump Usai Bersitegang dengan Zelenskyy

    Rusia Sambut Era Baru Amerika di Tangan Trump Usai Bersitegang dengan Zelenskyy

    JAKARTA – Kremlin memuji pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump  karena berupaya memahami “akar penyebab” konflik Ukraina.

    Pernyataan tersebut adalah salah satu pengakuan paling jelas dari Kremlin mengenai perubahan besar dalam kebijakan perang AS sejak Trump menjabat lima minggu lalu.

    Membalikkan upaya AS selama tiga tahun untuk menghukum dan mengisolasi Moskow di bawah pemerintahan Joe Biden, Trump bergerak cepat untuk memperbaiki hubungan dengan Presiden Vladimir Putin dan mendukung sebagian narasi Kremlin mengenai konflik tersebut.

    Pekan lalu Trump menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai “diktator” dan menyatakan Kyiv-lah yang memulai perang, yang dimulai tepat tiga tahun lalu ketika Putin mengumumkan “operasi militer khusus” dan mengirim pasukannya ke Ukraina.

    Ketika ditanya tentang komentar Trump yang menyalahkan Zelenskyy dan Biden, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pemerintahan Trump sendiri menegaskan pihaknya sedang mengubah pendekatannya terhadap Rusia.

    “Kedua, kami berharap Washington akan menganalisis sepenuhnya akar penyebab konflik Ukraina – ini sebenarnya yang kami coba agar lawan-lawan kami di Eropa perhatikan, dan apa yang selalu mereka tolak, sama seperti pemerintahan Washington sebelumnya,” kata Peskov dilansir Reuters, Senin, 24 Februari.

    Rusia telah lama berpendapat mereka terpaksa melancarkan perang untuk melindungi penutur bahasa Rusia di Ukraina dan mempertahankan diri dengan memastikan Ukraina tidak dapat bergabung dengan NATO.

    Ukraina dan negara-negara Barat mengatakan hal ini adalah dalih untuk melakukan perampasan tanah bergaya kolonial.

    “Tanpa analisis dan pemahaman mendalam tentang akar penyebab konflik di sekitar Ukraina, pada dasarnya mustahil untuk mencapai penyelesaian (perdamaian) dengan baik,” kata Peskov.

    “Dan di sini kita melihat upaya Washington untuk benar-benar memahami apa yang menyebabkan konflik ini, dan kami berharap analisis ini akan membantu upaya dalam konteks penyelesaian konflik,” papar Peskov.

    Sebaliknya, Peskov mengatakan saat ini tidak ada dasar bagi Rusia untuk melanjutkan dialog dengan negara-negara Eropa, yang pada hari Senin menjatuhkan paket sanksi lain kepada Moskow, termasuk larangan impor aluminium. Dia menyebut sanksi tersebut “sepenuhnya dapat diprediksi”.

    Kritikus terhadap Trump menuduhnya menjual Ukraina dengan mengakui poin-poin penting negosiasi bahkan sebelum pembicaraan dimulai.

    Ukraina dan sekutu-sekutunya di Eropa khawatir akan kesepakatan Putin-Trump yang tergesa-gesa yang akan mengesampingkan dan melemahkan keamanan mereka.

    Para pejabat Trump mengatakan pendekatan AS hanya mengakui realitas situasi dan bertujuan menghentikan pertumpahan darah.

    Peskov mengatakan kontak berikutnya dengan pihak AS, yang diharapkan terjadi pada akhir pekan ini, akan fokus pada mengatasi “hal-hal yang mengganggu” dalam hubungan bilateral dan “membuka blokir” pekerjaan kedutaan mereka, yang telah dirundung perselisihan mengenai properti diplomatik dan jumlah staf.

    Dia mengatakan Kementerian Luar Negeri Rusia akan segera mengumumkan di mana dan kapan perundingan berikutnya akan diadakan.

  • Fakta Baru Perang Rusia-Ukraina: Trump-Putin Mesra, Goob Bye Zelensky

    Fakta Baru Perang Rusia-Ukraina: Trump-Putin Mesra, Goob Bye Zelensky

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Meski begitu, mulai ada tanda-tanda kelemahan dari Kyiv, khususnya setelah penyokong nomor satunya, Amerika Serikat (AS), mengambil langkah untuk menghentikan intervensinya dalam perang itu.

    Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Jumat (21/2/2025):

    1. Zelensky Tipu Trump?

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan menipu Presiden AS Donald Trump. Hal ini terkait dengan potensi mineral yang ada di Ukraina, yang sempat dijadikan bahan jaminan Kyiv untuk membayar senjata yang diberikan Washington untuk perangnya dengan Rusia.

    Mengutip Russia Today, Zelensky mengklaim bahwa Ukraina memiliki deposit titanium terbesar di Eropa, sementara Perdana Menteri Denis Shmigal menulis dalam sebuah opini untuk Politico bahwa lapisan tanah bawah negara itu mengandung “22 dari 30 mineral yang terdaftar sebagai penting bagi Uni Eropa.

    Namun hal ini tidaklah benar menurut anggota Verkhovna Rada Ukraina, Artyom Dmitruk. Ia menjelaskan bahwa taktik Zelensky itu menipu.

    “Ini adalah masalah di mana Zelensky sekali lagi membodohi seluruh dunia, dan, lebih khusus lagi, Donald Trump dan timnya,” kata Dmitruk.

    “Pertama, semua sumber daya ini, mineral tanah jarang, saat ini terletak di wilayah dengan pertempuran aktif. Kedua, tidak seorang pun dapat mengatakan berapa harga untuk mengekstraksi sumber daya ini,” imbuhnya.

    “Jika sumber daya berharga ini dapat ditambang dengan mudah dan dalam skala besar seperti yang dijanjikan Zelensky, dan jika itu menguntungkan, perusahaan-perusahaan di Ukraina pasti sudah mulai melakukannya sejak lama. Itu adalah kebohongan lain, lelucon lain yang coba dieksploitasi Zelensky.”

    2. Trump Bekukan Senjata ke Ukraina

    AS telah menghentikan penjualan senjata ke Ukraina. Hal ini dilaporkan oleh anggota parlemen senior Roman Kostenko, yang menjabat sebagai sekretaris Komite Pertahanan Verkhovnaya Rada.

    Washington telah menjadi sumber bantuan militer terbesar bagi Ukraina sejak meningkatnya konflik dengan Rusia pada awal tahun 2022, termasuk melalui pengiriman senjata dan peralatan serta dukungan finansial. Sebagian dari bantuan finansial tersebut telah digunakan untuk membayar produsen senjata AS untuk mendapatkan senjata baru bagi tentara Ukraina atau mengganti senjata lama yang sebelumnya disediakan.

    “Menurut informasi saya, senjata yang akan dijual telah dihentikan. Perusahaan-perusahaan yang siap mentransfer senjata ini sekarang menunggu karena belum ada keputusan (dari Washington),” kata jurnalis Natalia Moseychuk.

    Ia mengklaim bahwa penangguhan tersebut terkait dengan pemulihan hubungan yang sedang berkembang antara Washington dan Moskow, yang mengadakan negosiasi langsung pertama mereka di tingkat senior dalam tiga tahun di Arab Saudi minggu ini. Menurut Kostenko, fakta bahwa Ukraina tidak diundang ke pembicaraan tersebut telah memicu ketidakpastian di antara produsen senjata AS tentang pengiriman ke Kyiv.

    3. Potensi Perdamaian

    Gencatan senjata di Ukraina dapat dicapai tahun ini meskipun posisi kedua belah pihak ‘sangat bertentangan’. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama (HUR) Ukraina, Kirill Budanov.

    Dalam pernyataannya, Budanov menyebut potensi itu sangat terbuka. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak dapat mengingat satu pun konflik di mana pengerahan pasukan penjaga perdamaian, seperti yang sebelumnya diusulkan Inggris, terbukti efektif.

    “Ini adalah situasi yang paradoks: meskipun posisi awal kedua belah pihak sangat bertentangan, saya percaya bahwa kita akan mencapai gencatan senjata tahun ini. Berapa lama itu akan berlangsung dan seberapa efektif itu adalah pertanyaan lain,” kata Budanov kepada kantor berita Hromadske pada hari Kamis.

    Bulan lalu, laporan media menyebutkan bahwa Budanov mengatakan dalam sebuah rapat tertutup di parlemen bahwa Ukraina mungkin tidak akan bertahan kecuali perundingan dengan Rusia dimulai pada musim panas ini. HUR telah membantah klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa pernyataan yang dituduhkan itu salah dan diambil di luar konteks.

    Menurut Budanov, tidak ada kerangka kerja, selain keanggotaan NATO, yang dapat dianggap sebagai jaminan keamanan sejati bagi Ukraina. Menurutnya, semua pilihan lain harus dianggap hanya sebagai “komitmen untuk mendukung”.

    4. Putin Mesra dengan Trump soal Ukraina

    Kremlin menawarkan dukungan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pertikaiannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rusia menuduh presiden Ukraina itu melontarkan pernyataan yang “tidak dapat diterima” tentang para pemimpin dunia.

    “Retorika Zelensky dan banyak perwakilan rezim Kyiv masih jauh dari kata memuaskan. Fakta bahwa peringkat Zelensky menurun adalah tren yang sangat jelas,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan, seperti dikutip Reuters.

    Kembalinya Trump ke kursi kepresidenan telah mulai menghangatkan hubungan AS-Rusia yang sedang sekarat, yang jatuh ke titik terendah sejak krisis rudal Kuba tahun 1962 di bawah Joe Biden, pendahulu Trump, karena perang Moskow di Ukraina.

    Sebaliknya, hubungan Kyiv dengan Washington, yang penting untuk pertahanan medan perangnya melawan Rusia, telah mulai retak di bawah Trump. Ketegangan muncul pada potensi kesepakatan AS untuk mengeksploitasi sumber daya alam Ukraina dan atas keputusan AS untuk mengadakan pembicaraan dua arah dengan Rusia tentang Ukraina tanpa Kyiv.

    Zelensky pada hari Rabu menuduh Trump hidup dalam “gelembung disinformasi” setelah Trump menyebutnya “seorang diktator” dan menepis klaim Trump bahwa peringkat popularitasnya hanya 4% sebagai pernyataan yang salah. Kremlin pun mendukung Trump.

    Peskov mengatakan dia tidak ingin membahas detail angka ketika membahas popularitas Zelensky, yang menurut jajak pendapat diUkraina menunjukkan di atas 50%. Ia menuduh Ukraina menghabiskan uang pembayar pajak asing dengan cara yang tidak terkendali dan menolak upaya untuk meminta pertanggungjawaban atas dana yang dihabiskan di masa lalu.

    “Sering kali perwakilan rezim Ukraina, terutama dalam beberapa bulan terakhir, membiarkan diri mereka mengatakan hal-hal yang sama sekali tidak dapat diterima tentang kepala negara lain,” kata Peskov, tanpa memberikan contoh.

    “Kami melihat ada perbedaan tertentu antara Washington dan Kyiv,” imbuhnya. 

    5. Trump Ultimatum Eropa

    Trump memberi Eropa waktu tiga minggu untuk menandatangani persyaratan “penyerahan” Ukraina kepada Rusia. Klaim ini disampaikan oleh seorang anggota Parlemen Eropa (MEP).

    Dalam sebuah unggahan di X, Mika Aaltola dari Partai Rakyat Eropa dari Finlandia mengklaim bahwa AS “telah memberi kami waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina,” mengacu pada kesepakatan damai yang diusulkan yang bertujuan untuk mengakhiri perang.

    “Amerika Serikat telah memberi kita waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina. Jika tidak, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa. Trump memprioritaskan masalah keamanan Rusia sekarang dan di masa mendatang. Biarkan mereka mengakui kekacauan mereka. Kita punya waktu tiga minggu untuk tumbuh dewasa,” katanya.

    “Jika kami tidak melakukannya, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa,” tambah Aaltola, tetapi tidak memberikan bukti untuk klaimnya.

    6. AS Tolak Resolusi PBB 

    AS menolak menjadi sponsor bersama dalam rancangan resolusi PBB yang memperingati tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina. Ini menjadi sebuah langkah yang menandai perubahan sikap signifikan dari sekutu utama Kyiv.

    Menurut tiga sumber diplomatik yang dikutip oleh Reuters, Washington juga menolak frasa dalam pernyataan yang direncanakan oleh negara-negara G7 yang mengutuk agresi Rusia, menambah ketegangan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump, yang telah berusaha menyelesaikan perang dengan cepat melalui negosiasi langsung dengan Rusia tanpa keterlibatan Kyiv.

    Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar di antara sekutu Ukraina, mengingat AS sebelumnya selalu mendukung resolusi serupa dalam dua peringatan tahunan sebelumnya. Dengan pemungutan suara Majelis Umum PBB dijadwalkan pada Senin depan, sikap AS masih belum jelas, tetapi langkah ini dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Moskow.

    Rancangan resolusi yang disponsori lebih dari 50 negara ini menegaskan kembali dukungan terhadap integritas wilayah Ukraina dan menuntut Rusia menarik pasukannya secara penuh, segera, dan tanpa syarat. Namun, seorang diplomat yang mengetahui proses ini mengatakan, AS tidak akan menandatangani resolusi tersebut.

    Sumber lain menyatakan bahwa negara-negara pendukung Ukraina kini mencari dukungan dari negara-negara Global South untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS. Selain itu, AS juga menolak untuk menyetujui penggunaan frasa ‘agresi Rusia’ dalam pernyataan yang akan dikeluarkan oleh G7 pekan depan, sesuatu yang sebelumnya selalu muncul dalam dokumen resmi sejak 2022.

    Seorang diplomat menyebutkan bahwa pernyataan terakhir G7 hanya menyebut ‘perang Rusia yang menghancurkan di Ukraina’, tanpa menyebut agresi. Penolakan AS ini mengundang tanda tanya besar di kalangan diplomat dan analis politik, terutama karena dukungan diplomatik dan militer AS selama ini menjadi faktor kunci dalam ketahanan Ukraina terhadap invasi Rusia.

    7. Good Bye Zelensky?

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan kalah dari mantan panglima tertingginya, Valery Zaluzhny, dengan selisih suara yang besar jika pemilihan umum diadakan di Ukraina hari ini. Hal ini terungkap dari jajak pendapat yang dilakukan The Economist.

    “Banyak orang Ukraina jelas frustrasi dengan pemimpin perang mereka,” tulis laman itu.

    “Menurut data yang dikutip dalam laporan tersebut, Zelensky akan kalah dalam pemilihan umum mendatang sebesar 30% hingga 65% dari Valery Zaluzhny, jika mantan komandan tersebut mencalonkan diri untuk jabatan. Zaluzhny saat ini menjabat sebagai duta besar Ukraina untuk Inggris,” lapor media itu dikutip RT.

    The Economist lebih lanjut mengklaim bahwa, sangat kontras dengan popularitas 90% yang konon dinikmatinya selama hari-hari awal konflik pada tahun 2022, peringkat kepercayaan Zelensky mencapai titik terendah sebesar 52% bulan lalu.

    Pada hari Kamis, media Ukraina Strana UA, yang dianggap beroposisi terhadap pemerintah, mengutip survei terbaru yang dilakukan oleh Socis yang menunjukkan bahwa hanya 15,9% yang akan memilih Zelensky. Sementara Zaluzhny memperoleh dukungan dari 27,2% responden.

    (sef/sef)

  • 7 Fakta Baru Good Bye Perang Rusia: Putin Buka Suara-Ukraina Kritis

    7 Fakta Baru Good Bye Perang Rusia: Putin Buka Suara-Ukraina Kritis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Meski Moskow sudah bertemu delegasi dari Amerika Serikat (AS), yang merupakan sekutu dan penyokong utama Kyiv, belum ada tanda-tanda yang jelas kapan peperangan tersebut akan berhenti.

    Sebelumnya, Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Kamis (19/2/2025):

    1. Putin Buka Suara soal Pertemuan AS-Rusia

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan diskusi itu sebagai awalan perdamaian yang baik. Meski belum menghasilkan perjanjian konkret, Putin menyebut pertemuan keduanya membuka kembali keran kerja sama AS-Rusia di berbagai konflik seperti Ukraina dan Timur Tengah.

    “Saya mengidentifikasi beberapa bidang yang berpotensi menjadi kepentingan bersama bagi Moskow dan Washington, termasuk kerja sama di Timur Tengah, khususnya mengenai konflik Israel-Palestina dan situasi di Suriah, serta kolaborasi ekonomi, upaya bersama di pasar energi internasional, dan eksplorasi ruang angkasa. Namun konflik yang sedang berlangsung di Ukraina tetap menjadi fokus utama bagi kedua negara,” ujarnya dikutip Russia Today (RT).

    Putin juga mengalamatkan pernyataan keras kepada sejumlah negara Eropa dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang merasa terganggu karena tidak dilibatkan dalam pembicaraan terkait perang Moskow dan Kyiv. Menurutnya, pembicaraan itu hanya membahas hubungan AS dan Rusia.

    “Apakah ada yang ingin bertindak sebagai perantara antara Rusia dan AS? Tuntutan seperti itu berlebihan. Membangun kembali kepercayaan antara Rusia dan AS sangat penting untuk mengatasi sejumlah masalah mendesak, termasuk menyelesaikan konflik Ukraina,” tambahnya.

    2. Trump Sebut Zelensky Diktator

    Sindiran keras juga dialamatkan Presiden AS Donald Trump. Presiden yang baru dilantik 20 Januari lalu itu bahkan menyebut Zelensky sebagai seorang diktator karena Zelensky tidak dipilih secara demokratis kembali untuk menjadi presiden. Diketahui, pemilihan umum di Ukraina ditunda karena perang.

    “Zelensky membujuk AS untuk menghabiskan US$ 350 miliar dolar, untuk terlibat dalam perang yang tidak dapat dimenangkan. Zelensky menolak untuk menyelenggarakan pemilu, posisinya sangat rendah dalam jajak pendapat Ukraina. Seorang diktator tanpa pemilu, Zelensky sebaiknya bergerak cepat atau dia tidak akan memiliki negara lagi,” kata Trump memperingatkan presiden Ukraina itu di akun X resminya.

    Di kesempatan yang berbeda, Trump juga mengatakan bahwa para pemimpin Ukraina itu seharusnya tidak pernah membiarkan konflik dimulai, yang mengindikasikan bahwa Kyiv seharusnya bersedia memberikan konsesi kepada Rusia sebelum mengirim pasukan ke Ukraina pada tahun 2022.

    “Hari ini saya mendengar, ‘Oh, baiklah, kami tidak diundang.’ Ya, Anda sudah berada di sana selama tiga tahun. Anda seharusnya mengakhirinya tiga tahun lalu,” kata Trump kepada wartawan di kediamannya di Florida. “Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda bisa membuat kesepakatan.”

    3. Ukraina Kritis

    Kemajuan di medan perang kembali didapatkan oleh Rusia. Putin mengatakan Rusia telah memasuki Wilayah Sumy di timur laut Ukraina untuk pertama kalinya sejak 2022.

    Berbicara singkat tentang situasi medan perang dengan wartawan di St. Petersburg, Putin menyebut pada Rabu dini hari, para prajurit dari Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-810 “melintasi perbatasan antara Federasi Rusia dan Ukraina dan memasuki wilayah musuh.”

    “Pasukan kami melakukan serangan di semua bagian garis depan,” tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengunggah video rudal balistik Iskander yang menghantam posisi artileri Ukraina di Wilayah Sumy. Selain itu, ada juga rekaman prajurit infanteri Angkatan Laut Rusia yang menerbangkan pesawat nirawak kamikaze ke parit yang diisi tentara Kyiv.

    4. Trump Sebut Dirinya ‘Juru Selamat’ PD 3

    Presiden AS Donald Trump berpendapat bahwa kemenangan elektoralnya sangat penting dalam mencegah Perang Dunia III (PD3). Ia mengklaim bahwa jika mantan Wakil Presiden Kamala Harris terpilih November lalu, konflik global akan muncul dalam waktu satu tahun.

    Trump menegaskan kembali keinginannya untuk dikenang sebagai pembawa perdamaian dan pemersatu. Ia mengatakan bahwa menyelesaikan konflik di Timur Tengah dan Ukraina adalah tujuan utama kebijakan luar negerinya.

    “Tidak ada keuntungan bagi siapa pun dalam Perang Dunia III, dan Anda tidak begitu jauh darinya,” kata Trump kepada hadirin. “Jika kita memiliki pemerintahan ini selama satu tahun lagi, Anda akan berada dalam Perang Dunia III, dan sekarang itu tidak akan terjadi.”

    5. Zelensky Tuding Trump

    Presiden Ukraina Zelensky mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah melempar kampanye disinformasi terhadapnya. Hal ini terjadi setelah Trump mengklaim tingkat penerimaan terhadap Zelensky sangat rendah, hingga 4%.

    Dalam pernyataannya, Zelensky mengutip jajak pendapat Ukraina sebagai bukti yang bertentangan dengan skeptisisme Trump tentang tingkat dukungan publik yang dinikmatinya.

    “Pejabat Ukraina menyadari disinformasi ini dan menyadari bahwa itu berasal dari Rusia. Saya menekankan jika ada yang ingin menggantikan saya sekarang, itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

    6. Kremlin Bahas Pertemuan Trump-Putin

    Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari AS, Donald Trump, dapat bertemu pada akhir Februari. Hal ini dikatakan Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov. Dalam pernyataannya, ia menyebut masih ada kendala yang harus diselesaikan mengenai pengaturan pertemuan, yang mungkin memakan waktu lebih lama.

    “Kedua pemimpin itu bisa bertemu bulan ini. Mungkin diperlukan lebih banyak waktu untuk mengatur pertemuan tatap muka pertama antara presiden Rusia dan AS sejak 2021, mungkin. Atau mungkin tidak,” kata Peskov.

    7. Warga Eropa Teriak

    Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengecilkan pengaruhnya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membuat warga di negara anggota aliansi itu resah. Keresahan dirasakan warga di negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, yang bersitegang dengan aliansi itu setelah Moskow menyerang Ukraina.

    Mengutip Reuters, langkah-langkah Trump terhadap Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir telah menjungkirbalikkan keyakinan lama bahwa Washington akan bertindak sebagai penjamin keamanan benua itu.

    Dan dengan Trump yang tampaknya menyalahkan Kyiv karena memulai konflik dan pada saat yang sama mencairkan hubungan dengan Moskow, beberapa warga Polandia khawatir bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan merasa berani untuk menyerang lebih banyak negara, termasuk sejumlah negara NATO yang berbatasan dengannya.

    “Kebijakan luar negeri AS sangat menakutkan saya. Saya merasakan stabilitas ini, dan setelah Polandia bergabung dengan NATO, setelah bergabung dengan Uni Eropa, saya pikir kita memiliki momen perdamaian ini, tetapi ternyata itu hanya sesaat,” kata seorang warga Polandia bernama Katarzyna Paprota.

    Pensiunan Latvia bernama Silvija Spriedniece, 84 tahun, juga khawatir tentang kemungkinan agresi Rusia. Menurutnya, dengan kebijakan Trump yang sedikit melepaskan tangannya untuk Eropa, Putin dapat menjelma menjadi agresor.

    “Saya bukan politisi, tetapi saya mengerti bahwa Trump ini bukan pertanda baik bagi kita. Putin sudah menjadi agresor seperti Stalin, Hitler, dan yang lainnya. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik di sana,” tandasnya

    (sef/sef)

  • Putin dan Trump akan Bertemu sebelum Akhir Februari, Bahas Perang Rusia-Ukraina – Halaman all

    Putin dan Trump akan Bertemu sebelum Akhir Februari, Bahas Perang Rusia-Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kremlin mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan akan bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelum akhir bulan Februari ini.

    Sebelumnya, Donald Trump mengatakan pada pekan lalu bahwa ia akan bertemu dengan Putin setelah ia mengusulkan untuk menjadi penengah dalam negosiasi antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang yang berlangsung sejak tahun 2022.

    “Negosiasi antara Presiden Rusia dan AS Vladimir Putin dan Donald Trump dapat terjadi sebelum akhir Februari,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Rabu (19/2/2025).

    “Media Barat banyak menulis, media kita banyak menulis,” katanya, seperti diberitakan RIA Novosti.

    Dmitry Peskov mengatakan pertemuan Donald Trump dan Putin akan memerlukan persiapan tertentu dari Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Juru bicara Kremlin menegaskan Rusia dan AS telah mengambil langkah yang sangat penting untuk menyelesaikan perang di Ukraina.

    Selain itu, Putin akan menunjuk seorang negosiator dari Rusia, tergantung siapa yang ditunjuk AS.

    “Kremlin menunggu (Presiden Ukraina) Volodymyr Zelensky untuk merumuskan posisinya dalam menyelesaikan perang,” katanya.

    Berbicara tentang pertemuan perwakilan Rusia dan AS di Arab Saudi pada Selasa (18/2/2025), Dmitry Peskov mengatakan itu langkah pertama memperbaiki hubungan bilateral.

    “Hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat tidak dapat diperbaiki dalam satu hari. Ini adalah langkah pertama dan jalan ini sangat panjang, tidak mungkin memperbaiki semuanya dalam satu hari atau satu minggu,” kata Dmitry Peskov.

    Ia menekan hubungan tersebut perlu dipulihkan setelah dirusak oleh pemerintah Joe Biden sebelumnya.

    Sebelumnya, perwakilan tinggi Rusia dan AS bertemu di Riyadh, Arab Saudi, pada Selasa (18/2/2025) untuk menindaklanjuti usulan Donald Trump yang ingin menengahi perundingan Rusia-Ukraina.

    Dari pihak Rusia, pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan ajudan presiden Yuri Ushakov. 

    Sedangkan AS diwakili oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dan Utusan Khusus untuk Timur Tengah Stephen Witkoff.

    Pertemuan selama 4,5 jam itu menyepakati cara memulai negosiasi mengenai Ukraina.

    Setelah pertemuan tersebut, delegasi Rusia dan Amerika mengumumkan hasil positif, kesepakatan untuk menyelesaikan masalah bersama, dan persiapan untuk pertemuan baru, dikutip dari Al Mayadeen.

    Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pihaknya tidak diundang dalam pertemuan delegasi Rusia-AS di Arab Saudi pada hari Selasa.

    Ia juga menegaskan, Ukraina tidak akan mengakui pertemuan apapun untuk mengakhiri perang tanpa partisipasi dari Ukraina.

    “Ukraina menganggap perundingan apa pun tentang Ukraina tanpa Ukraina tidak ada gunanya. Dan kami tidak dapat mengakui apa pun atau perjanjian apa pun tentang kami tanpa kami. Kami tidak akan mengakui perjanjian semacam itu,” kata Zelensky wartawan dalam jumpa pers di Uni Emirat Arab, Senin (17/2/2025), dikutip dari Al Arabiya.

    Zelensky juga mengatakan ia hanya ingin bernegosiasi secara langsung dengan Putin tanpa melalui perwakilan atau tim apapun dari Rusia.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Mengapa Arab Saudi Dipilih sebagai Tempat Pertemuan Dialog Rusia-Ukraina? – Halaman all

    Mengapa Arab Saudi Dipilih sebagai Tempat Pertemuan Dialog Rusia-Ukraina? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Rabu (12/2/2025), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan Washington dan Rusia akan mulai melakukan negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Tempat yang diajukan untuk pertemuan pertama adalah Arab Saudi, Al Jazeera melaporkan.

    Riyadh langsung menyatakan dukungannya terhadap rencana ini.

    Keputusan untuk memilih Arab Saudi sebagai lokasi pertemuan ini bukan tanpa alasan.

    Ada beberapa faktor yang menjadikan Arab Saudi pilihan strategis untuk menjadi mediator dalam konflik Ukraina-Rusia.

    Apa saja itu? simak rangkumannya berikut ini.

    Faktor-Faktor Pemilihan Arab Saudi sebagai Tempat Pertemuan

    1. Hubungan Diplomatik yang Baik dengan Semua Pihak

    Arab Saudi memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik dengan AS, Rusia, dan Ukraina.

    Negara ini dikenal karena kemampuannya dalam menjembatani ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, berkat sikap netralnya.

    Arab Saudi tidak terlibat langsung dalam perang Ukraina dan tidak mengkritik Rusia atas invasi yang terjadi.

    Hal ini menjadikannya pilihan yang diterima oleh semua pihak yang bertikai.

    Arab Saudi juga dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Donald Trump dan Vladimir Putin, yang menambah alasan mengapa negara ini dapat menjadi mediator yang diterima.

    2. Netralitas dalam Konflik Ukraina

    Sejak dimulainya perang Ukraina, Arab Saudi memutuskan untuk mempertahankan sikap netral.

    Berbeda dengan negara-negara lain yang lebih jelas berpihak pada satu pihak, Arab Saudi tidak memihak kepada Ukraina maupun Rusia.

    Negara ini tidak mengirimkan bantuan militer kepada Ukraina, serta tidak bergabung dalam sanksi internasional yang diterapkan terhadap Rusia.

    Netralitas ini memberikan Arab Saudi posisi unik yang diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik ini.

    3. Peran Ekonomi dan Energi

    Salah satu alasan mengapa Donald Trump memilih Arab Saudi adalah karena hubungan negara ini dengan pasar energi global.

    Arab Saudi adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pasar energi global.

    Dengan peran vital ini, Arab Saudi berpotensi memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan ekonomi yang timbul akibat perang Ukraina.

    Arab Saudi dapat mempengaruhi harga minyak dunia, yang bisa berdampak pada perekonomian Rusia dan mempercepat penyelesaian konflik.

    Jika harga minyak turun, ini bisa memberi tekanan ekonomi pada Rusia, yang menjadi salah satu dampak yang diinginkan oleh AS.

    4. Pengaruh di Timur Tengah dan Diplomasi Global

    Selain itu, Arab Saudi berusaha untuk memperluas pengaruhnya di luar wilayah Timur Tengah.

    Menjadi mediator dalam konflik besar seperti Ukraina-Rusia memberi kesempatan bagi Saudi untuk memperkuat posisi diplomatik mereka di panggung internasional.

    Saudi ingin dikenal sebagai aktor utama dalam diplomasi global, bersaing dengan negara-negara lain seperti Qatar yang sudah lama terlibat dalam peran serupa.

    Dengan menjadi mediator yang sukses dalam konflik besar, Arab Saudi dapat meningkatkan pengaruh politik dan ekonominya di seluruh dunia.

    Peran Arab Saudi dalam Konflik Ukraina dan Rusia

    Arab Saudi menunjukkan keterlibatannya dalam diplomasi terkait konflik Ukraina sejak awal.

    Beberapa langkah diplomatik yang telah diambil Saudi menunjukkan komitmennya untuk mencari solusi damai bagi konflik ini, antara lain:

    Pertukaran Tahanan:

    Arab Saudi terlibat dalam membebaskan sepuluh warga negara asing yang ditahan oleh Rusia dan memfasilitasi pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022.

    Ini merupakan langkah pertama Arab Saudi dalam mendekatkan kedua negara.

    Diplomasi dengan Ukraina dan AS:

    Pada 2023, Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS).

    Pertemuan ini menunjukkan peran Saudi dalam mencoba menjembatani ketegangan dan membantu memperlancar komunikasi antar pihak.

    Pertukaran Tahanan AS-Rusia:

    Pada tahun 2024, Arab Saudi juga memfasilitasi pertukaran tahanan antara Amerika Serikat dan Rusia.

    Dengan memfasilitasi pertukaran tahanan AS-Rusia, citra Saudi sebagai mediator internasional yang dapat dipercaya dalam upaya penyelesaian konflik internasional yang kompleks semakin meningkat.

    Mengapa Arab Saudi Menyelenggarakan Pertemuan Ini?

    Dikutip dari CNBC, menurut banyak pihak, pertemuan ini di Riyadh dianggap sebagai kemenangan diplomatik besar bagi Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

    Dalam beberapa tahun terakhir, dia mengubah kebijakan luar negeri Arab Saudi, menjadikan negara ini lebih terbuka untuk berperan aktif dalam menyelesaikan konflik global.

    Putra Mahkota bin Salman sangat fokus pada netralitas dalam konflik internasional dan berharap dapat menarik investasi besar melalui rencananya yang dikenal sebagai Visi 2030.

    Dalam kerangka tersebut, Arab Saudi berharap dapat menonjol sebagai kekuatan diplomatik besar, yang mampu mengatur pertemuan dan menghasilkan solusi yang lebih damai untuk dunia.

    Komentar dari Ali Shihabi, seorang komentator Saudi, menyebutkan bahwa bagi Arab Saudi, acara ini sangat bergengsi.

    Keberhasilan menggelar pertemuan semacam ini dapat meningkatkan soft power Saudi, baik di regional maupun global.

    Peran Rusia dalam Perundingan

    Rusia sendiri berharap pertemuan ini dapat memberikan peluang untuk meringankan sanksi internasional yang membebani negara tersebut.

    Kepala Dana Investasi Langsung Rusia, Kirill Dmitriev memimpin perundingan ekonomi.

    Ia berharap pembicaraan ini akan membuka jalan untuk perusahaan internasional kembali berinvestasi di Rusia setelah sanksi diterapkan. Ini adalah salah satu tujuan utama Rusia dalam perundingan ini.

    Putin Siap Bertemu Zelensky

    Pada pertemuan yang digelar di Riyadh, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan Presiden Putin siap untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Zelensky jika diperlukan.

    Peskov menegaskan isu terkait legitimasi dan perjanjian harus dibahas lebih lanjut.

    Belum ada kesepakatan final terkait jadwal atau syarat pembicaraan tersebut.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • 7 Fakta & Hasil Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi: Perang Ukraina End?

    7 Fakta & Hasil Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi: Perang Ukraina End?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Arab Saudi mempertemukan perwakilan Amerika Serikat (AS) dan Rusia di Riyadh, Selasa (18/2/2025). Pertemuan ini dilakukan saat hubungan antara Washington dan Moskow memanas lantaran serangan Rusia ke wilayah tetangganya, Ukraina.

    Dalam pertemuan tersebut, Rusia dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov dan Penasihat Utama Kebijakan Luar Negeri, Yuri Ushakov. Di sisi lain, AS diwakili Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz.

    Kemudian, Saudi sebagai tuan rumah diwakili Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Turut mendampingi Pangeran Faisal adalah Penasihat Keamanan Nasional Saudi, Mosaad bin Mohammad Al Aiban.

    Berikut sejumlah fakta terbaru pertemuan tersebut:

    1. Mengapa Saudi Menyelenggarakan Pertemuan Ini?

    Lokasi pembicaraan ini, yang dijelaskan oleh Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov sebagai lokasi yang ‘secara umum cocok’ bagi AS dan Rusia, secara luas dianggap sebagai kemenangan bagi pemimpin de facto kerajaan yang berusia 39 tahun, Putra Mahkota Mohammed Bin Salman.

    Diketahui, Mohammed Bin Salman memiliki misi untuk mengubah negaranya yang kaya minyak dan masa lalunya yang beraliran Islam fundamentalis. Ia juga ingin menjadikan negara yang dapat mengembangkan kekuatan lunak dari kekayaan yang sangat besar.

    “Saya rasa tidak ada tempat lain di mana pemimpin memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Trump dan Putin,” kata komentator Saudi Ali Shihabi, seraya menambahkan bahwa bagi “Arab Saudi, (acara tersebut) bergengsi dan meningkatkan kekuatan lunak Saudi secara regional dan global.”

    Itu semua adalah bagian dari perubahan yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah menyelaraskan kembali kebijakannya menuju netralitas dalam konflik global dengan harapan menarik miliaran investasi yang dapat membantu mencapai “Visi 2030”.

    Pangeran bin Salman telah menarik diri secara signifikan dari Yaman setelah bertahun-tahun berperang dengan tetangganya Houthi. Ia juga memperbaiki hubungan dengan saingan regional Iran dan telah mempertahankan hubungan dekat dengan China dan Rusia, sambil menjaga hubungan dekat Riyadh dengan Barat.

    2. Penghubung Trump dan Putin

    Arab Saudi berupaya menampilkan citra sebagai penjaga perdamaian global dengan menyelenggarakan pertemuan donor bantuan dan konferensi perdamaian. Pada bulan Agustus 2023, negara ini menyelenggarakan pertemuan puncak perdamaian dua hari mengenai Ukraina dengan perwakilan dari lebih dari 40 negara (meskipun tanpa Rusia).

    Pada bulan Februari tahun yang sama, Saudi kemudian menjanjikan bantuan sebesar US$ 400 juta (Rp 6,5 triliun) untuk Ukraina.

    Peningkatan posisi Pangeran Bin Salman sebagai pialang kekuasaan dalam perundingan internasional dimulai dari hubungan dekatnya dengan Presiden AS Donald Trump, yang mendukung bangsawan muda tersebut ketika ia dikucilkan secara internasional setelah pembunuhan kolumnis Jamal Khashoggi oleh agen Saudi.

    Pada tahun 2017, Trump melanggar tradisi dengan memilih Arab Saudi sebagai tempat kunjungan presiden internasional pertamanya. Bahkan setelah ia kalah dalam pemilihan umum tahun 2020, Arab Saudi tetap menjalin hubungan bisnis yang erat dengan Trump

    Di sisi lain, Putra mahkota juga memiliki hubungan hangat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menolak mengisolasi sang pangeran setelah pembunuhan Khashoggi. Putin bahkan mengunjungi Saudi pada tahun 2023 dan telah merayu Riyadh untuk bergabung dengan BRICS.

    “Lindung nilai hubungan Arab Saudi di dunia yang semakin terpolarisasi telah terbukti bermanfaat. Pangeran bin Salman berperan penting dalam pembebasan guru Amerika Mark Fogel dari tahanan Rusia minggu lalu,” kata utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

    3. Soal Gaza

    Dalam jangka panjang, Arab Saudi mungkin bermaksud menggunakan perannya sebagai mediator dalam pertemuan antara Rusia dan AS untuk memanfaatkan masalah regional yang mendesak, yakni soal isu Gaza. Persoalan ini semakin kompleks setelah Trump berniat mengambil alih Gaza dan merelokasi penduduknya secara permanen.

    Negara-negara Arab dengan cepat menolak gagasan tersebut. Akan ada pertemuan puncak pada akhir minggu ini di Arab Saudi di mana proposal balasan akan dibahas sebelum menyampaikannya kepada Trump.

    “Dengan memfasilitasi tujuan yang dinyatakan Presiden Trump untuk mengakhiri perang Ukraina, Arab Saudi berada dalam posisi yang baik untuk mengumpulkan niat baik di Washington,” kata Hasan Alhasan, peneliti senior untuk kebijakan Timur Tengah di Institut Internasional untuk Studi Strategis di Bahrain.

    Kerajaan Saudi, yang dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan puncak mini-Arab pada hari Jumat, dapat memanfaatkan peningkatan hubungan dengan pemerintahan Trump untuk membantu menjembatani kesenjangan antara posisi AS dan Arab mengenai nasib Gaza.

    Empat tahun ke depan, Pangeran Bin Salman dapat mengandalkan hubungan dekatnya dengan Trump. Namun sang pangeran mungkin masih menemukan dirinya dalam posisi sulit saat mencoba menyeimbangkan kepentingan regionalnya di tengah tuntutan agresif dari presiden Amerika yang transaksional.

    Trump ingin melihat hubungan Saudi-Israel dinormalisasi, tetapi di tengah meningkatnya kemarahan di Timur Tengah atas kampanye militer Israel di Gaza, mempertahankan jalan menuju negara Palestina secara politis tidak dapat dinegosiasikan bagi Pangeran Bin Salman.

    “Mencapai perdamaian yang langgeng dan adil tidak mungkin dilakukan tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka yang sah sesuai dengan resolusi internasional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kepada pemerintahan AS sebelumnya dan saat ini,” kata Saudi.

    4. Permintaan Rusia

    Di Riyadh, Rusia menggunakan diskusi tentang kemungkinan penyelesaian Ukraina sebagai daya ungkit untuk mendorong keringanan sanksi.

    Yang memimpin negosiasi ekonomi Moskow adalah Kirill Dmitriev, kepala Dana Investasi Langsung Rusia yang berusia 49 tahun dan teman dekat putri Putin. Sebagai mantan bankir investasi, Dmitriev telah memainkan peran penting dalam upaya Rusia menjangkau investor internasional.

    Meskipun ia tidak hadir selama pertemuan antara pejabat Rusia Sergei Lavrov dan Yuri Ushakov serta rekan-rekan mereka dari AS, Dmitriev mengadakan diskusi terpisah di Riyadh.

    “Perusahaan minyak besar AS telah melakukannya dengan sangat baik di Rusia,” kata Dmitriev dalam wawancara singkat pada Selasa pagi sebelum pembicaraan dimulai. “Kami percaya bahwa, pada suatu saat, mereka akan kembali. Mengapa mereka akan melewatkan kesempatan yang telah diberikan Rusia untuk mengakses sumber daya alamnya?”

    5. Putin Siap Temui Zelensky

    Saat perundingan di Riyadh terus berlanjut secara tertutup, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Putin akan siap untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelinsky ‘jika perlu’. Namun Peskov masih tampaknya mempertanyakan legitimasinya.

    “Putin sendiri mengatakan bahwa dia akan siap untuk berunding dengan Zelensky jika perlu, tetapi dasar hukum perjanjian perlu didiskusikan mengingat kenyataan bahwa legitimasi Zelensky dapat dipertanyakan,” katanya kepada wartawan.

    Peskov juga mengatakan bahwa masalah aksesi Ukraina ke Uni Eropa adalah hak kedaulatannya dan bahwa Rusia tidak bermaksud untuk mendikte Kyiv bagaimana seharusnya mendekati masalah tersebut. Namun ia menegaskan Moskow akan menarik garis ketika menyangkut aliansi militer.

    “Kita berbicara tentang integrasi dan proses integrasi ekonomi. Dan di sini, tentu saja, tidak seorang pun dapat mendikte apa pun kepada negara mana pun, dan kami tidak akan melakukan itu.”

    Peskov kemudian mengatakan bahwa ‘resolusi yang langgeng dan layak dalam jangka panjang tidak mungkin tercapai tanpa pertimbangan yang komprehensif mengenai isu-isu keamanan di benua Eropa’.

    Ia juga menambahkan bahwa pembicaraan di Riyadh mungkin akan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan pertemuan antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Akan tetapi, belum ada kesepahaman mengenai hal ini.

    6. Eropa Siap Bantu AS Akhiri Perang Ukraina

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kepada utusan AS untuk Ukraina Keith Kellog bahwa pihaknya ingin bekerja sama dengan Washington untuk mengakhiri pertumpahan darah dan membantu mengamankan perdamaian yang adil dan abadi serta layak diterima Ukraina dan rakyatnya.

    Von der Leyen juga menyampaikan kepada Kellogg terkait rencana Eropa untuk meningkatkan produksi dan pengeluaran pertahanan, yang memperkuat kemampuan militer Eropa dan Ukraina.

    “Kami juga menegaskan kembali komitmen Uni Eropa untuk perdamaian yang adil dan abadi, Kami menegaskan kembali bahwa resolusi apa pun harus menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina, yang didukung oleh jaminan keamanan yang kuat,” kata catatan itu.

    “Seperti yang dijelaskan Presiden von der Leyen: sekarang adalah saat yang kritis,” tambahnya.

    7. Hasil Pertemuan di Riyadh

    Rusia bahwa pembicaraannya dengan AS di Arab Saudi “tidak buruk”, tetapi masih sulit untuk menentukan apakah posisi kedua negara semakin mendekat.

    “Sulit untuk mengatakan bahwa posisi kami semakin mendekat, tetapi kami telah membahasnya,” ujar Yuri Ushakov, saat ditanya apakah ada kemajuan dalam penyamaan sikap antara Moskow dan Washington.

    “Ada diskusi yang sangat serius mengenai semua isu yang ingin kami bahas.”

    Ushakov menambahkan bahwa belum ada pembicaraan mengenai tanggal pertemuan puncak antara Donald Trump dan Vladimir Putin.

    Ketika ditanya apakah Ukraina menjadi topik pembahasan, Ushakov mengonfirmasi hal tersebut.

    “Ya, kami mendiskusikannya dan menguraikan pendekatan prinsip kami. Kami juga sepakat bahwa tim negosiator khusus untuk isu ini akan tetap berkomunikasi pada waktunya.”

    Menurut laporan media pemerintah Rusia, pembicaraan berlangsung selama empat setengah jam.

    (luc/luc)

  • Selesai Bertemu AS, Rusia Menuntut Eropa Agar Ukraina Tak Jadi Anggota NATO – Halaman all

    Selesai Bertemu AS, Rusia Menuntut Eropa Agar Ukraina Tak Jadi Anggota NATO – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) dan Rusia selesai melakukan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa (18/2/2025).

    Dalam pembicaraan pertama itu, AS dan Rusia membahas tentang berakhirnya perang di Ukraina.

    Mengutip Reuters, negosiator Rusia, Yuri Ushakov mengatakan pembicaraan berjalan dengan baik, dan kondisi dibahas untuk pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin.

    Ushakov mengatakan pertemuan puncak tidak mungkin terjadi minggu depan.

    Namun, pembicaraan di Ibu Kota Saudi ini menggarisbawahi kecepatan upaya AS untuk menghentikan konflik, kurang dari sebulan setelah Trump menjabat dan enam hari setelah ia berbicara melalui telepon dengan Putin.

    Rusia, setelah bertemu dengan AS, memberikan tuntutan agar Ukraina tidak dilibatkan dalam keanggotaan NATO.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan kepada wartawan di Moskow bahwa “tidak cukup” bagi NATO untuk tidak menerima Ukraina sebagai anggota.

    Zakharova mengatakan, aliansi tersebut harus melangkah lebih jauh dengan membatalkan perjanjian yang dibuatnya pada pertemuan puncak di Bucharest tahun 2008 tentang Kyiv yang akan bergabung dengan NATO pada tanggal yang tidak ditentukan.

    “Perlu dicatat bahwa penolakan untuk menerima Kyiv ke dalam NATO tidak cukup sekarang,” kata Zakharova.

    “Aliansi harus mengingkari janji-janji Bucharest tahun 2008,” tegasnya.

    “Jika tidak, masalah ini akan terus meracuni atmosfer di benua Eropa,” katanya lagi.

    Zakharova mengatakan bahwa Ukraina perlu kembali ke posisi deklarasi kedaulatannya tahun 1990 dari Uni Soviet, di mana Kyiv mengatakan bahwa mereka akan menjadi negara yang netral secara permanen, tidak berpartisipasi dalam blok militer dan tetap bebas nuklir.

    “Apa yang perlu dilakukan Ukraina adalah kembali ke asal muasal kenegaraannya sendiri dan mengikuti isi dan semangat dokumen tersebut,” kata Zakharova.

    “Ini akan menjadi jaminan terbaik bagi keamanannya,” ungkapnya.

    Zakharova menambahkan bahwa baik keanggotaan NATO maupun intervensi Barat “dengan kedok kontingen penjaga perdamaian” tidak dapat memberikan keamanan seperti itu kepada Ukraina.

    Pada pertemuan puncak di Bucharest pada April 2008, NATO mendeklarasikan bahwa Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan aliansi pertahanan yang dipimpin AS.

    Deklarasi tersebut merupakan kompromi yang menutupi keretakan antara Amerika Serikat, yang ingin menerima kedua negara, dan Prancis serta Jerman, yang khawatir hal itu akan membuat Rusia marah.

    Rusia telah berulang kali mengutip perluasan NATO pasca-Soviet, dan khususnya ambisi NATO-Kyiv, sebagai alasan perang di Ukraina.

    NATO menolaknya, dengan mengatakan bahwa itu adalah aliansi pertahanan yang selama tiga tahun terakhir telah membantu Kyiv untuk melawan invasi Rusia.

    Putin Siap Berbicara dengan Zelensky

    Sementara itu, Rusia tetap berkomitmen pada penyelesaian damai konflik Ukraina dan siap mengadakan pembicaraan langsung antara Presiden Vladimir Putin dan pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Masa jabatan Zelensky berakhir tahun lalu, yang mendorong Rusia mempertanyakan kewenangannya untuk menandatangani perjanjian internasional atas nama Ukraina.

    Kendati demikian, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menekankan bahwa Putin terbuka untuk berdialog dengan Zelensky jika itu sesuai dengan tujuan mencapai perdamaian.

    “Putin telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk berunding dengan Zelensky,” kata Peskov, dikutip dari Russia Today.

    Peskov menggarisbawahi bahwa Putin secara konsisten berupaya memenuhi tujuan keamanan Rusia melalui cara diplomatik, dengan mengatakan bahwa pihak lain tidak melakukan pendekatan yang sama.

    “Ukraina, khususnya, telah melarang keterlibatannya dalam perundingan damai.”

    “Negara-negara Eropa telah mendukung kelanjutan perang dengan cara apa pun.”

    “Pemerintahan sebelumnya di Washington juga mendukung untuk melancarkan perang hingga ke Ukraina terakhir,” kata Peskov. (*)

  • Putin Siap Bicara dengan Zelensky soal Negosiasi Perang Rusia-Ukraina meski Ragukan Legitimasinya – Halaman all

    Putin Siap Bicara dengan Zelensky soal Negosiasi Perang Rusia-Ukraina meski Ragukan Legitimasinya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Rusia di Kremlin mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin siap berunding dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, meski meragukan legitimasi Zelensky.

    Sebelumnya, Putin berulang kali mengatakan Zelensky tidak berhak melakukan negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina karena masa jabatannya sebagai presiden telah berakhir pada Mei tahun 2024.

    “Rusia tetap berkomitmen pada penyelesaian damai konflik Ukraina dan siap mengadakan pembicaraan langsung antara Presiden Vladimir Putin dan pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky, meskipun meragukan legitimasi Zelensky,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam konferensi pers, Selasa (18/2/2025).

    Meski demikian, Dmitry Peskov menekankan Putin terbuka untuk berdialog dengan Zelensky jika itu sesuai dengan tujuan mencapai perdamaian.

    “Putin telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk berunding dengan Zelensky,” tambahnya.

    Dmitry Peskov menggarisbawahi Putin berupaya menjamin keamanan Rusia melalui cara diplomatik dan menuduh Ukraina tidak melakukan upaya yang sama.

    “Ukraina, khususnya, telah melarang keterlibatannya dalam perundingan damai. Negara-negara Eropa telah mendukung kelanjutan perang dengan cara apa pun. Pemerintahan sebelumnya di Washington juga mendukung untuk melancarkan perang hingga ke Ukraina terakhir,” kata Dmitry Peskov.

    Pada hari ini, pejabat senior Amerika Serikat (AS) dan Rusia bertemu di Arab Saudi untuk membahas upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina tanpa melibatkan perwakilan Ukraina.

    Zelensky sebelumnya menanggapi pertemuan itu dengan mengatakan pembicaraan apa pun terkait rencana mengakhiri perang Rusia-Ukraina tanpa melibatkan Ukraina dianggap tidak sah.

    “Ukraina tidak akan berpartisipasi (dalam perundingan). Ukraina tidak tahu apa pun tentang perundingan itu. Ukraina menganggap perundingan apa pun tentang Ukraina tanpa Ukraina tidak ada gunanya. Kami tidak dapat mengakui apa pun atau perjanjian apa pun tentang kami tanpa kami. Kami tidak akan mengakui perjanjian semacam itu,” kata Zelensky wartawan dalam jumpa pers di Uni Emirat Arab, Senin (17/2/2025), dikutip dari Al Arabiya.

    Pemerintahan AS saat ini di bawah Presiden Donald Trump telah berupaya menengahi perundingan antara Rusia dan Ukraina, sembari menyalahkan pemerintahan sebelumnya di bawah presiden Joe Biden yang menjanjikan keanggotaan NATO kepada Ukraina, janji yang menurut Trump tidak realistis.

    Donald Trump pada minggu lalu mengatakan Rusia tidak mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO, namun AS mengisyaratkan Ukraina dapat bergabung, yang mengancam keamanan Rusia hingga Putin meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

    “Saya tidak melihat cara apa pun agar negara dalam posisi seperti Rusia, hanya dalam posisi ini, mengizinkan mereka (Ukraina) bergabung dengan NATO. Saya tidak melihat hal itu terjadi,” kata Donald Trump pada Kamis (13/2/2025).

    Pada 6 Februari 2025, Zelensky mengatakan siap untuk berunding dengan Putin jika sudah ada kesepahaman mengenai berakhirnya perang dan mengatakan Putin takut berbicara dengannya.

    Pada 9 Februari 2025, Zelensky mengatakan siap bertemu dan berunding dengan Putin jika Ukraina mendapatkan jaminan keamanan dari AS dan Eropa setelah Rusia-Ukraina menyetujui perjanjian gencatan senjata, seperti diberitakan Pravda.

    Rusia-AS Berunding di Arab Saudi Tanpa Ukraina

    Pada hari ini, Selasa (18/2/2025), perwakilan Rusia dan AS berunding di Riyadh, Arab Saudi, mengenai rencana Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Sementara itu, perwakilan Ukraina tidak diundang dalam perundingan tersebut.

    RIA Novosti menerbitkan video pertemuan tersebut ketika dimulai, dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff duduk di seberang Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan ajudan senior Putin Yury Ushakov.

    Sebelum pembicaraan, kamera juga menangkap CEO Russian Direct Investment Fund, Kirill Dmitriev, sebagai bagian dari delegasi Rusia. 

    Dmitriev memuji pemerintahan AS saat ini sebagai cepat, efisien, dan sangat sukses, dalam sebuah wawancara dengan CNN.

    Sebelumnya, Kremlin mengatakan pertemuan itu untuk membahas hubungan AS-Rusia dan menindaklanjuti upaya Donald Trump untuk menengahi perundingan Rusia-Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Rusia Tuntut Ukraina Netral, Fase Panas Mungkin akan Segera Berakhir, Kata Dubes Rusia untuk PBB – Halaman all

    Rusia Tuntut Ukraina Netral, Fase Panas Mungkin akan Segera Berakhir, Kata Dubes Rusia untuk PBB – Halaman all

    Rusia Tuntut Ukraina Netral, Fase Panas Mungkin akan Segera Berakhir, Kata Dubes Rusia untuk PBB

    TRIBUNNEWS.COM- Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengisyaratkan bahwa “fase panas” krisis Ukraina akan segera berakhir, dengan mengutip perubahan upaya diplomatik global setelah pemerintahan Republik berkuasa di Amerika Serikat.

    Rusia telah menegaskan kembali posisinya bahwa Ukraina harus menjadi negara yang didemiliterisasi, netral, dan tetap berada di luar aliansi militer mana pun, menurut Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia. Berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Senin, Nebenzia menyatakan:

    “Ukraina di masa depan seharusnya menjadi negara yang didemiliterisasi, netral, dan tidak tergabung dalam blok atau aliansi mana pun.”

    Komentarnya muncul di tengah meningkatnya diskusi internasional mengenai masa depan perang di Ukraina, karena pembicaraan diplomatik mendapatkan momentum menyusul perubahan politik di Washington.

    Rusia Melihat Berakhirnya Pertempuran, Namun Tidak Ada Jaminan Perdamaian
    Nebenzia menyarankan bahwa “fase panas” krisis Ukraina dapat segera berakhir, dengan mengutip upaya diplomatik global yang berubah setelah pemerintahan Republik berkuasa di Amerika Serikat. Ia berkomentar:

    “Kita semua melihat proses apa yang sedang berlangsung di dunia saat ini setelah Pemerintahan Republik di Amerika Serikat berkuasa. Seperti yang telah kita serukan selama beberapa bulan terakhir, diplomasi akhirnya terlibat aktif dalam permainan ini. Ada kemungkinan bahwa fase panas krisis Ukraina akan segera berakhir.”

    Meski demikian, Nebenzia memperingatkan bahwa gencatan senjata atau pembekuan konflik di sepanjang garis depan saat ini tidak akan cukup untuk memastikan resolusi yang langgeng.

    Moskow Nyatakan Wilayah Ukraina “Hilang Tak Terelakkan”

    Rusia juga menegaskan kembali kedaulatan atas beberapa bekas wilayah Ukraina, dengan Nebenzia menyatakan bahwa Ukraina telah kehilangan kendali secara permanen atas wilayah yang dianeksasi Moskow setelah invasi tahun 2022.

    “Ukraina kini telah kehilangan tidak hanya Krimea, tetapi juga Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, serta wilayah Kherson dan Zaporozhye, yang menjadi bagian dari Rusia. Oleh karena itu, perlu untuk memperbaiki situasi di wilayah-wilayah yang masih berada di bawah kendali Kiev.”

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa Rusia tidak bermaksud merundingkan status wilayah tersebut, sehingga semakin mempersulit prospek perundingan damai.

    Ketegangan Diplomatik Meningkat di Tengah KTT Keamanan Paris
    Sikap baru Kremlin muncul saat para pemimpin Eropa bertemu di Paris untuk membahas keamanan Ukraina dan masa depan strategi pertahanan Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mendesak negara-negara Eropa untuk meningkatkan upaya mereka, dengan memperingatkan bahwa perubahan pendekatan Amerika Serikat terhadap Ukraina berarti Eropa harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas keamanannya sendiri.

    Kekhawatiran utama di antara para pemimpin Eropa adalah bahwa Washington telah setuju untuk mengadakan perundingan dengan Rusia di Arab Saudi tanpa melibatkan perwakilan Eropa atau Ukraina. Hal ini telah memicu kekhawatiran bahwa Moskow dapat memaksakan tuntutannya agar NATO menarik diri dari Eropa Timur, sementara tidak melibatkan Kyiv dalam proses pengambilan keputusan.

    Pada saat yang sama, negara-negara Eropa sedang memperdebatkan kemungkinan pengerahan 25.000 hingga 30.000 personel militer ke Ukraina, meskipun mereka tidak akan ditempatkan di dekat garis depan. Usulan tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh The Washington Post , diharapkan akan dibahas pada pertemuan puncak Paris, di mana Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya sedang mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan keamanan Ukraina.

    Swedia juga telah mengisyaratkan keterbukaannya untuk mengirim pasukan sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian setelah kesepakatan resmi tercapai. Menteri Luar Negeri Maria Malmer Stenergard menyatakan:

    “Pertama-tama, kita harus sepakat tentang perdamaian yang adil dan abadi, yang menghormati hukum internasional dan Ukraina … Begitu perdamaian ini tercapai, kita harus memastikan bahwa perdamaian itu dipertahankan. Dalam hal ini, pemerintah kita tidak mengesampingkan apa pun.”

    Rusia Menolak Kehadiran Militer Barat di Ukraina

    Moskow telah bereaksi negatif terhadap setiap diskusi mengenai pasukan Barat yang dikerahkan di Ukraina, dengan Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) sebelumnya mengklaim bahwa Barat sedang mempersiapkan untuk mengirim 100.000 tentara dengan kedok penjaga perdamaian.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa misi penjagaan perdamaian apa pun harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Ia menyatakan pada bulan November:

    “Pengerahan pasukan penjaga perdamaian hanya mungkin dilakukan dengan persetujuan pihak-pihak yang berkonflik.”

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Berpotensi Jadi Tuan Rumah Pertemuan Trump-Putin, Arab Saudi Bilang Gini    
        Berpotensi Jadi Tuan Rumah Pertemuan Trump-Putin, Arab Saudi Bilang Gini

    Berpotensi Jadi Tuan Rumah Pertemuan Trump-Putin, Arab Saudi Bilang Gini Berpotensi Jadi Tuan Rumah Pertemuan Trump-Putin, Arab Saudi Bilang Gini

    Riyadh

    Arab Saudi menyatakan kesediaan untuk menjadi tuan rumah pertemuan penting antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan dengan Putin semakin dekat saat Trump terus mendorong perundingan damai untuk perang Ukraina.

    Trump, seperti dilansir AFP, Jumat (14/2/2025), melontarkan prospek pertemuan di Saudi setelah dia melakukan percakapan telepon dengan Putin pada Rabu (12/2) waktu setempat.

    Dikatakan Trump kepada wartawan bahwa dirinya dan Putin “mungkin akan bertemu di Arab Saudi untuk pertama kali”.

    Pernyataan Trump itu disambut baik oleh Riyadh, yang menegaskan kembali dukungan untuk upaya perdamaian di Ukraina.

    “Kerajaan (Saudi) menyampaikan sambutannya untuk menjadi tuan rumah pertemuan puncak di Arab Saudi, dan menegaskan kembali upaya berkelanjutan untuk mencapai perdamaian abadi antara Rusia dan Ukraina,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya.

    Namun tidak dikonfirmasi lebih lanjut apakah pertemuan itu memang akan digelar di Riyadh.

    Kementerian Luar Negeri Saudi, dalam pernyataannya, “memuji percakapan telepon” antara Trump dan Putin, serta “kemungkinan” menjadi tuan rumah pertemuan kedua pemimpin tersebut.

    Dalam pernyataan terpisah pada Kamis (13/2) waktu setempat, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan tidak ada kesepakatan dengan Trump mengenai rincian pertemuannya dan Putin, yang menurut kedua negara sedang diupayakan.

    “Sejauh ini, belum ada keputusan yang diambil, baik di level kerja, atau di level tertinggi,” ucapnya.

    “Tentu saja, akan dibutuhkan waktu untuk mempersiapkan pertemuan seperti itu. Bisa berminggu-minggu, bisa sebulan, bisa beberapa bulan,” kata Peskov.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu