Tag: Djoko Susanto

  • Wabup Djoko Minta Bupati Fawait Pertegas Kriteria Kontraktor Proyek PL Pemkab Jember

    Wabup Djoko Minta Bupati Fawait Pertegas Kriteria Kontraktor Proyek PL Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto akan meminta Bupati Muhammad Fawait untuk mempertegas kriteria pemilihan rekanan proyek penunjukan langsung (PL) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Nanti akan saya sampaikan kepada Bupati untuk membuatkan regulasi bagaimana mengatur, membagi pekerjaan-pekerjaan penunjukan langsung,” kata Djoko kepada perwakilan pengusaha jasa konstruksi di ruang kerjanya, kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jumat (13/6/2025).

    “Paling tidak turunan dari aturan pusat tentang pekerjaan penunjukan langsung harus dibuatkan petunjuk pelaksanaan (juklak). Juklak ini juga harus fair. Masa orang yang belum berpengalaman langsung diberi sepuluh proyek,” kata Djoko berseloroh.

    Regulasi tersebut untuk mempertegas dan memperjelas aturan main yang ada. “Apakah itu bentuknya keputusan atau peraturan, monggo saja. Nanti bisa dikaji Bagian Hukum. Atau kalau perlu dikonsultasikan KPK,” kata Djoko.

    Dalam pertemuan itu, perwakilan pengusaha jasa konstruksi mengkhawatirkan banyaknya pertumbuhan perusahaan jasa konstruksi baru setelah pergantian bupati dari Hendy Siswanto ke Muhammad Fawait.

    Mereka cemas jika terjadi pelanggaran asas profesionalisme dan keadilan dalam pemilihan rekanan proyek penunjukan langsung di sejumlah organisasi perangkat daerah Pemkab Jember.

    Sememtara Djoko Susanto sendiri ingin prinsip keadilan, profesionalisme, dan pemerataan porsi pekerjaan bisa berjalan bersamaan. “Tidak sekadar bicara pemerataan, tapi harus menunjukkan profesionalisme juga. Karena bicara pemerataan, kalau orangnya tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman, lalu dikasih. Nah kalau salbut (berantakan), jadi perkara. Kalau jadi perkara, susah semua,” katanya.

    “Kalau memang tidak punya kemampuan, kemampuannya hanya satu, harus sabar. Jangan memaksa pemerataan, padahal kemampuannya tidak sama. Jadi menurut saya, unsur utama itu harus profesional, baru bicara asas keadilan, pemerataan, yang konteksnya memberi kesempatan yang sama. Masalah akhirnya tidak sama, itu karena tuntutan untuk profesional,” kata Djoko.

    Sebelumnya, Djoko sudah mengusulkan hal serupa saat mengikuti audiensi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 3 Juni 2025 lalu. “Pada kesempatan itu saya menyampaikan usul dan saran, bahwa walaupun sebuah proyek bisa melalui penunjukan langsung, tapi hendaknya dibuat regulasi kriteria tentang siapa dan bagaimana kontraktor-kontraktor yang bisa mendapatkan pekerjaan tersebut,” katanya.

    Usulan Djoko itu didasarkan pada filosofi pemerintah daerah melaksanakan hak rakyat melalui pengelolaan anggaran. “Sangat tidak dibenarkan kalau dalam rangka menjalankan hak rakyat itun semau gue, asal saya ingin, saya mau, saya berikan Si A atau Si B,” katanya.

    Di sinilah kemudian Djoko menginginkan ada aturan main yang dijalankan dengan konsisten. “Jadi kita bekerja dengan didasari aturan main,” katanya.

    Djoko mengusulkan itu kepada KPK bukan karena khawatir terjadinya tindak pidana korupsi. “Tapi normanya, sebuah kegiatan harus ada aturan main dalam hal apapun. Artinya lebih fair dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

    Ketua Forum Masyarakat Jasa Konstruksi (Formasi) Agustono mengatakan, sebenarnya proses penetapan rekanan proyek penunjukan langsung sudah baku. “Tapi khusus bahwa ‘kue’ (proyek) Jember harus dinikmati orang Jember dan dibelanjakan di Jember, itu perlu aturan lagi, aturan tambahan,” katanya.

    Setelah bertemu Djoko, Agustono yakin proses proyek penunjukan langsung di tubuh Pemkab Jember akan berjalan profesional dan adil. “Saya postive thinking. Kalau ada pihak-pihak yang berniat tidak baik, itu berarti oknum,” katanya. [wir]

  • Wabup Jember Djoko Susanto Berkonsultasi dengan KPK

    Wabup Jember Djoko Susanto Berkonsultasi dengan KPK

    Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi di internal Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Semua berawal saar Djoko bersama Bupati Muhammad Fawait, Pejabat Sekretaris Daerah Jupriono, beberapa pejabat pemda, dan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menghadiri acara audiensi dan koordinasi upaya pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih, Jakarta, 3 Juni 2025.

    “Ada beberapa hal yang menonjol yang saya ingat. Pertama, perihal pengangkatan pejabat atau penataan kelembagaan yang disinyalir lekat dengan praktik korupsi. Kedua, terkait pengadaan barang dan jasa, yang yang lebih disorot lagi adalah penunjukan langsung,” kata Djoko, Kamis (12/6/2025).

    Berikurnya adalah mengenai tugas wakil bupati. Menurut Djoko, KPK menyampaikan bahwa wakil bupati bertugas lebih banyak di bidang pengawasan internal. “Dengan pengawasan tadi, target KPK untuk pencegahan korupsi bisa tercapai,” katanya.

    Menyadari tugasnya tak mudah, Djoko ingin berkonsultasi dengan KPK. “Mohon berkenan ke depan. Saya akan banyak konsultasi, soal bagaimana melakukan pengawasan yang baik dan benar,” katanya.

    Djoko memang mantan birokrat. Selama bertahun-tahun dia memegang posisi penting di Badan Pertanahan Nasional. “Tapi dalam hal dalam hal melakukan pengawasan harus seperti apa dan bagaimana, saya juga perlu belajar,” katanya.

    KPK menyambut baik keinginan Djoko tersebut. “Kami sangat berterima kasih kalau Pak Wabup mau sering-sering berkonsultasi dengan kami. Intinya kalau Pak Wabup bisa melakukan kegiatan itu dengan baik, tentu ee juga akan meringankan tugas kami dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi,” demikian pernyataan pejabat KPK sebagaimana ditirukan Djoko.

    Djoko berharap KPK bersedia melayangkan surat yang mengingatkan tugas-tugasnya sebagai wakil bupati dalam pencegahan korupsi. “Saya menyampaikan kepada KPK, mohon kami diingatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan tadi,” katanya.

    Berbekal surat itu, Djoko akan menindaklanjuti arahan KPK dan mengawasi lebih aktif. “Kalau bicara pengawasan dalam pengertian teknis itu sebetulnya sudah dilakukan Inspektorat dan BPK. Tentu dalam pengawasan yang menjadi tugas saya ini lebih bersifat pembinaan, lebih ke arah mengingatkan, supaya organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana tidak sampai salah penerapan yang membuat mereka repot,” katanya.

    Djoko sendiri tidak menginginkan ada OPD yang tersangkut masalah hukum. “Makanya ke depan saya akan melakukan pembinaan, dalam pengertian mengingatkan dan memotivasi,” katanya.

    Hasil konsultasi dengan KPK akan dijadikan panduan oleh Djoko. “Saya perlu banyak bimbingan dari sana-sini, salah satunya dari KPK soal bagaimana melakukan pembinaan, melakukan pengawasan yang baik dan benar,” katanya. [wir]

  • Bupati Fawait Ibarat Sekali Dayung Lampaui Dua Tiga Pulau di Amerika

    Bupati Fawait Ibarat Sekali Dayung Lampaui Dua Tiga Pulau di Amerika

    Jember (beritajatim.com) – Ibarat peribahasa ‘Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui’. Itulah yang dilakukan Muhammad Fawait, Bupati Jember, Jawa Timur, selama di Amerika Serikar, 8-15 Juni 2025.

    Tak hanya berbicara di podium acara North American Productivity Workshop (NAPW) XII, di Virginia Tech Research Center di Arlington, Negara Bagian Virginia, Amerika Serikat, 11 Juni 2025, Fawait juga memperkenalkan potensi cerutu dan kopi di Jember.

    NAPW XII adalah kegiatan konferensi dua tahunan yang digelar Internasional Society for Efficiency and Productivity Analysis (ISEAPA), sebuah organisasi masyarakat internasional yang mempromosikan dan menyebarluaskan studi penelitian teoritis dan terapan yang membahas pengukuran, analisis, dan peningkatan produktivitas dan komponen-komponennya, khususnya inovasi dan efisiensi.

    Dalam kesempatan tersebut, Fawait akan mempresentasikan makalah berjudul Unlocking Efficiency in Indonesia’s Palm Oil Industry: A Study on Inefficiency and Production Risks, pada 11 Juni 2025.

    Dia tak sendirian. Presentasi akan dilakukan bersama pengajar Universitas Airlangga Surabaya, yakni Haura Azzahra Tarbiyah Islamiya, Dyah Wulan Sari, Widya Sylviana, dan Dian Enggar Lintang Pertiwi. Fawait memang tengah menempuh kuliah doktoral di Unair.

    “Meski ini agenda pribadi, Insya Allah saya akan mengunjungi beberapa tempat untuk melihat peluang produk Jember,” kata Fawait, sebagaimana dilansir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Jumat (12/6/2025).

    Sementara itu Ketua Umum Rumah Cinta Dima Ahyar mengapresiasi kunjungan Bupati Fawait ke Amerika Serikat. “Beliau adalah Bupati Jember pertama yg diundang sebagai pembicara dan berpartisipasi dalam internasional conference,” katanya.

    Dima meyakinkan bahwa Fawait berangkat ke Amerika Serikat dengan menggunakan anggaran pribadi dan melalui tata cara, mekanisme, dan prosedur ketentuan perundangan yang berlaku. “Saya juga mengapresiasi Gus Fawait yang akan mengunjungi beberapa tempat untuk melihat peluang produk atau komoditi unggulan Jember seperti cerutu dan kopi serta produk lainnya,” katanya.

    Rumah Cinta adalah organisasi kemasyarakatan yang turut andil dalam pemenangan pasangan Muhammad Fawait dan Djoko Susanto dalam pilkada tahun lalu. [wir]

  • Railfans PT KAI Daop 9 Jember Kampanyekan Antipelecehan Seks di Kereta Api

    Railfans PT KAI Daop 9 Jember Kampanyekan Antipelecehan Seks di Kereta Api

    Jember (beritajatim.com) – Komunitas Railfans atau penggemar kereta api dan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengampanyekan antipelecehan seksual pengguna moda transportasi kereta api.

    Ketua Komunitas Railfans Jember Ambang Hari Laksono mengatakan, sejumlah kasus pelecehan sesksual di stasiun dan kereta api masih menimpa penumpang perempuan.

    “Kami ingin mengedukasi seluruh penumpang maupun masyarakat agar kita bersama-sama menumpas tindakan pelecehan seksual di kereta api maupun di transportasi umum lainnya,” katanya.

    Ambang bersyukur Unit Corporate Social Responsibility PT KAI Daop 9 mau bekerja sama menyelenggarakan acara gelar wicara bertajuk ‘Membangun Wanita Berdikari yang Nyaman Bertransportasi Kereta Api’, di halaman Stasiun Jember, Rabu (11/6/2025).

    Acara itu dihadiri Wakil Bupati Jember Djoko Susanto dan ditandai dengan penandatanganan Petisi Antipelecehan Seksual. Selain Wabup Djoko, perwakilan kepolisian dan TNI juga menandatangani petisi tersebut.

    “Perjalanan seorang wanita sendirian tak selalu tentang destinasi, tapi juga tentang rasa aman yang menyertai. Banyak perempuan yang merasa cemas saat bepergian sendiri. Rentan terhadap gangguan fisik bahkan tekanan psikologis. Ketika ruang publik tak ramah, maka kemandirian pun terbatas,” kata Djoko dalam pidatonya.

    Djoko kemudian bercerita tentang anak perempuannya pergi ke Kalimantan untuk menengoknuya seorang diri. “Satu hal saya ingin mengajari anak saya tentang kemandirian.Tapi di sisi lain, saya sebagai orang tua ingin memastikan bahwa perjalanan anak saya aman dari gangguan siapapun,” katanya.

    Maka tanpa sepengetahuan sang anak, Djoko memerintahkan seseorang untuk mengawasi selama perjalanan kereta api dan menuju bandara. “Alhamdulillah sampai di tempat saya dengan aman,” katanya.

    Djoko berharap inisiatif PT KAI dan railfans ini bisa dikembanhkan di ruang-ruang publik lain di Kabupaten Jember. “Itu adalah tugas kami. Tentunya dengan melibatkan semua stakeholder dan masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Manajer Hukum dan Humas PT KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan, ada sejumlah perangkat yang dipasang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang, terutama perempuan.

    “Kami sudah memiliki CCTV, baik di stasiun maupun di dalam kereta api, dan semuanya dalam kondisi aman. Lalu untuk petugas kereta api, kami ada Polsuska yang selalu mengamankan perjalanan kereta api,” kata Cahyo.

    Selain itu, PT KAI Daop 9 mempunyai fitur baru yang lebih ramah terhadap wanita. “Namanya female seat map. Jadi penumpang wanita ini dapat memilih tempat duduk bersebelahan dengan sesama penumpang wanita. Jadi ini untuk menjamin rasa aman. Ini bisa diakses melalui aplikasi,” kata Cahyo.

    Pelaku pelecehan seksual akan dilarang menggunakan kereta api. “Pada 2024 ada satu orang penumpang yang di-black list. Penumpang tersebut dilaporkan ke pihak berwajib oleh korban dan kami melakukan pendampingan,” kata Cahyo. [wir]

  • Wabup Jember: Tidak Ada yang Memberitahu Saya Bupati ke Amerika

    Wabup Jember: Tidak Ada yang Memberitahu Saya Bupati ke Amerika

    Jember (beritajatim.com) – Djoko Susanto, Wakil Bupati Jember, Jawa Timur, mengaku tahu kepergian Bupati Muhammad Fawait ke Amerika Serikat dari media massa. Sama sekali tidak ada pemberitahuan dari siapapun soal posisi Bupati Fawait di Amerika Serikat.

    “Sampai hari ini tidak ada pemberitahuan kalau Bupati sedang bepergian ke luar negeri, baik itu dari Bupati sendiri maupun dari Sekretaris Daerah,” kata Djoko saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Rabu (11/6/2025).

    Bupati Fawait mengantongi izin Menteri Dalam Negeri Tito untuk mempresentasikan research paper dalam kegiatan North American Productivity Workshop (NAPW) XII, di Arlington, Negara Bagian Virginia, 8-15 Juni 2025.

    Hermanto Rohman, pengajar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember mengatakan, Wabup Djoko memiliki kewenangan atributif. “Kalau bupati berhalangan sementara, tugasnya akan dijalankan wakil bupati. Tidak perlu surat, karena kewenangan atributif,” katanya.

    Djoko sepakat, pemerintahan Jember tidak boleh dibiarkan tanpa kepemimpinan tertinggi. “Cuma problemnya, saya tidak bisa berkomentar karena tidak diberitahukan secara layak, baik oleh Bupati maupun Sekda (jika Bupati Fawait berada di Amerika Serikat),” katanya.

    “Tentu kalau cara-cara kedinasan, ya Bupati kalau meninggalkan tempat, seharusnya memberitahukan: ‘Eh, Pak Djoko, saya mau ke luar negeri, tolong ya kantornya dijaga”. Atau kalau tidak sempat, mestinya Sekda memberitahukan,” kata Djoko.

    Djoko sempat memanggil Pejabat Sekretaris Daerah Jupriono dan Inspektur Ratno Cahyadi Sembada untuk meminta penjelasan siang tadi. Namun ternyata dua pejabat tersebut sedang berada di luar kota.

    Hal ini semakin membuat Djoko heran. “:Kalau memang betul Bupati hari ini di luar negeri, mereka pergi ke luar kota ini atas perintah siapa atau atas izin siapa? Ini kan hal-hal yang menyedihkan. Seharusnya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Mari kita bekerja itu sesuai sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

    “Ini urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan itu ya urusan administrasi. Urusan administrasi itu ya urusan persuratan, urusan tulis-menulis. Jadi bukan urusan ngerumpi,” kata Djoko.

    Sebelumnya, Pejabat Sekda Jember Jupriono mengatakan, semua sudah diurus sesuai prosedur oleh Bagian Tata Pemerintahan. “Yang jelas semua mekanisme sudah dilalui, dan posisi-posisi tugas berjalan seperti biasa. Kita taat norma dan pemerintah atasan,” katanya.

    Persoalan ini semakin mempertegas perselisihan antara Bupati Fawait dan Wabup Djoko Susanto sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Dalam beberapa kali kesempatan, Djoko tidak pernah dilbatkan dalam diskusi pengambilan keputusan. Bahkan dalam dua kali sidang paripurna DPRD Jember, Fawait lebih suka menugaskan Sekretaris Daerah untuk hadir mewakilnya daripada menugasi Djoko. [wir]

  • DPRD Jember Belum Terima Surat Pemberitahuan Resmi Soal Bupati Fawait ke Amerika

    DPRD Jember Belum Terima Surat Pemberitahuan Resmi Soal Bupati Fawait ke Amerika

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menerima surat resmi pemberitahuan kepergian Bupati Muhammad Fawait ke Amerika Serikat.

    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengatakan, hingga Senin sore (9/6/2025), belum ada surat pemberitahuan di meja Sekretaris DPRD Jember. “Kalau informasi informal sempat ada. Tapi karena belum ada surat, kami belum bisa memastikan,” katanya, Selasa (10/6/2025).

    Sementara itu Ketua DPRD Jember Ahmad Halim sudah diberitahu secara informal oleh Fawait jauh-jauh hari. “Beliau ke Amerika dalam rangka studi S3 (doktoral) dan menghadiri undangan konferensi,” katanya.

    Tidak ada petugas protokoler atau pejabat pemerintah daerah yang ikut ke Amerika Serikat. “Beliau menyampaikan itu pakai dana pribadi,” kata Halim.

    Menurut Halim, Fawait beberapa kali ke Jakarta, untuk mengurusi proses perizinan, termasuk ke Keduataan Besar Amerika Serikat untuk mengurus visa.

    “Kami memang sudah mewanti-wanti beliau untuk meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Saya berpesan agar semua mekanisme persyaratan dilalui (sebelum ke Amerika Serikat),” kata Halim.

    Halim tidak ingin Jember menjadi sorotan sebagaimana salah satu kepala daerah di luar Jawa Timur yang pergi ke luar negeri tanpa pemberitahuan.

    Ditinggal cuti Fawait, Halim menegaskan, tidak ada masalah dalam roda pemerintahan Kabupaten Jember. “Karena keperluannya hanya tujuh hari di Amerika. Hal-hal berkaitan pemerintahan sudah ada mekanismenya dalam peraturan perundang-undangan. Kita jalani saja,” katanya.

    Beritajatim.com mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor ponsel Wakil Bupati Djoko Susanto. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi darinya soal kepergian Fawait ke Amerika Serikat.

    Informasi soal keberangkatan ke Amerika Serikat ini diterima langsung oleh Beritajatim.com dari Muhammad Fawait via pesan WhatsApp, Selasa (10/6/2025) pagi.

    “Tempatnya di Virginia. Ini saya sedang berfokus menyiapkan materi, soalnya yang dengerin penemu rumus-rumus ekonometrika dan lain-lain, agak dredeg (berdebar-debar). Ha ha ha ha,” kata Fawait.

    Fawait menolak mengungkapkan konferensi internasional yang dihadirinya. Namun dia berjanji akan memaparkan kehadirannya di Amerika Serikat besok. “Besok ya, setelah jadi pembicara. Kayaknya saya bupati Jember pertama yang dapat undangan dan bicara dalam forum ini deh,” katanya. [wir]

  • Setelah 100 Hari, DPRD Jember: Bupati-Wabup Perlu Kompak Lahir Batin

    Setelah 100 Hari, DPRD Jember: Bupati-Wabup Perlu Kompak Lahir Batin

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait resmi mengakhiri program seratus hari pertamanya memimpin Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (1/6/2025). Namun bagi DPRD Kabupaten Jember, pekerjaan yang lebih rumah besar menunggu di depan mata.

    “Di level elite, pekerjaan rumahnya saya yakin semua orang di Jember tahu, yakni bagaimana mempertemukan bukan secara fisik, tapi visi sesungguhnya antara bupati dan wakil bupati,” kata Waki Ketua DPRD Jember Widarto, Sabtu (7/6/2025).

    Bukan rahasia lagi jika hubungan Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto tidak mesra sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Djoko banyak sering tak dilibatkan dalam pemerintahan, termasuk mewakili Fawait dalam beberapa acara kenegaraan di parlemen.

    “Kalau bupati dan wakil bupati masih terus begini, tentu hambatan itu ada. Maka kami tentu berharap, meski kami bukan partai pendukung dan pengusung, kami ingin bupati dan wakil bupati seiring sejalan. Tidak harus secara fisik, tapi betul-betul dari hati paling dalam, pikiran, visi-misi nyambung keduanya,” kata Widarto.

    Menurut Widarto, konflik Fawait dan Djoko berdampak terhadap jajaran birokrasi. “Kalau di level elite belum klik betul, di bawah pasti juga bingung. Di bawah pasti sering terjadi dinamika yang tidak perlu. Jadi di level bupati dan wakil bupati harus ada kekompakan lahir batin, bukan hanya lahiriah,” katanya.

    Kekompakan bupati dan wakil bupati, menurut Widarto akan banyak menyelesaikan pekerjaan rumah Pemkab Jember. “Ke depan, pekerjaan rumah kita adalah soal pendapatan asli daerah. Inovasi harus dilakukan agar pendapatan asli daerah kita bisa melompat, tak sekadar naik, karena itu tumpuan utana kita,” katanya.

    Widarto meminta sektor yang bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah seperti pariwisata mendapat perhatian. “Kalau pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), saya kira tidak usah kita bahas, karena bukan prestasi. Inovasi lain yang harus dilakukan,” katanya.

    Semua berakar pada perencanaan. Widarto meminta perencanaan Pemkab Jember diperbaiki.

    Sementara Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai, selama seratus hari pertama pemerintahan, sejumlah kebijakan Bupati Fawait bisa dilaksanakan birokrasi. “Ada lompatan-lompatan yang membuat kebijakan berpihak kepada masyarakat, seperti program kesehatan gratis, ketahanan pangan, penguatan ekonomi tingkat bawah,” katanya.

    Efisiensi anggaran Pemkab Jember yang direalokasi untuk program prioritas sudah bisa dilakukan dengan baik. Sejumlah progran prioritas itu antara lain menyangkut ketahanan pangan, hilirisasi, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama di daerah perkebunan, pertanian, dan perikanan.

    Halim mengingatkan agar birokrasi bekerja dengan tetap mengedepankan visi bupati yang menginginkan iklim investasi ramah. “Pembukaan lapangan kerja tanpa investasi akan sangat sulit dilakukan,” katanya. [wir]

  • Bupati Jember Fawait: Kalau Menuruti Pengamat, Tidak Selesai-Selesai

    Bupati Jember Fawait: Kalau Menuruti Pengamat, Tidak Selesai-Selesai

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait memilih bekerja merealisasikan program pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, daripada disibukkan kritik pengamat. Itu sudah ditunjukkannya dalam program seratus hari awal pemerintahannya bersama Wakil Bupati Djoko Susanto.

    “Hari ini kami berfokus membuat kebijakan. Kalau kita nuruti pengamat, enggak selesai-selesai,” kata Fawait, di hadapan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang hadir dalam seremoni penyerahan surat keputusan kepegawaian, di Pantai Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Minggu (1/6/2025).

    Menurut Fawait, sejumlah kebijakannya banyak mendapat kritik, mulai dari penggratisan retribusi parkir, pengaspalan jalan, hingga program kesehatan gratis Universal Health Coverage (UHC).

    “Saya ingat waktu ngaji dulu, kiai saya dawuh (berkata). Ada sebuah kisah seorang bapak dan anaknya membawa kuda berjalan-jalan di pasar. Kudanya dituntun. Pengamat satu bilang, ‘enggak ada gunanya bawa kuda, kudanya enggak dinaiki’,” kata Fawait.

    Mendengar komentar itu, menurut Fawait, sang bapak pun menaiki kuda itu dan sang anak menuntun. “Enggak selesai. Pengamat satunya berkomentar, ‘anak kurang ajar, bapak kurang ajar. Punya anak enggak disuruh naik juga, malah disuruh mennuntun kuda’,” katanya.

    Mendengar komentar itu, bapak dan anak memutuskan untuk menaiki kuda tersebut. “Apa selesai? Tidak. Pengamat yang lain ngomong, ‘Uh, tidak berperikekudaan. Kok kudanya dinaiki berdua’,” kata Fawait.

    Karena gemas, menurut Fawait, bapak dan anak itu pun menggotong kuda tersebut. “Apakah selesai? Enggak selesai. ‘Walaupun punya kuda bagus mbok yo dinaiki, kok malah digotong.” kata Fawait disambut tawa hadirin.

    Berpegang pada filosofi ini, Fawait menegaskan sikapnya sebagai bupati. “Pokok kita tidak salah kepada Allah, tidak salah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak salah kepada pemerintah, tidak salah kepada undang-undang, apapun kebijakan kita, yang penting tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat akan kami lakukan,” katanya.

    “Walaupun pengamat-pengamat itu selalu mengkritik kita, saya tidak peduli. Pokok hari ini kita harus kerja, kerja dan kerja. Kalau mau adu gagasan, lima tahun lagi, nyalon bupati lagi,” kata Fawait.

    “Kalau ngomong UHC yang gratis untuk masyarakat, cantolannya ada undang-undang terkait Jaminan Kesehatan Nasional, masih dikritik. TP3D (Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah) yang tidak dapat bayaran masih dikritik. Maka saya bilang, ‘Sudah, jangan didengarkan, lihat, senyumin, salawatin, cuekin saja,” kata Fawait.

    Fawait mengaku sudah memperoleh dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengoptimalisasi lahan seluas enam ribu hektare. “Kemudian kita juga punya komitmen dengan Kementerian pada 2026, di perempatan Mangli akan ada underpass atau flyover,” katanya.

    Tahun ini rencananya Bandara Notohadinegoro Jember akan dihidupkan dengan penerbangan komersial trayek Jember-Bali. “Tiketnya insyaallah di bawah Rp 500 ribu,” kata Fawait.

    “Maka dalam kesempatan ini saya mohon doa dan dukungan dari Anda semua. Pemerintah Kabupaten Jember sedang melakukan banyak hal hari ini,” kata Fawait. [wir]

  • Gus Fawait, Bupati dengan Kepuasan Tertinggi Versi The Republic Institute

    Gus Fawait, Bupati dengan Kepuasan Tertinggi Versi The Republic Institute

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga Survei The Republic Institute merilis hasil survei kepuasan warga Jember atas kinerja Muhammad Fawait didampingi Djoko Susanto memimpin Jember. Hasilnya, mayoritas warga Jember puas kinerja Gus Fawait.

    “Kepuasan warga di Jember sangat tinggi kepada Gus Fawait selama 100 hari pertama memimpin Jember,” kata Peneliti Utama The Republic Institute Dr Sufyanto saat paparan, Senin (26/5/2025).

    Sufyanto menyebut secara umum, 82,8% warga Jember puas kinerja Gus Fawait-Djoko. Warga bahkan sangat puas atas kinerja Gus Fawait dalam membangun desa dan memberantas kemiskinan.

    “Sebanyak 83,1 persen responden di Jember menyatakan sangat puas atas kinerja Gus Fawait dalam pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan,” jelas Sufyanto.

    “Dalam sektor pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan, angka kepuasan warga untuk Gus Fawait ini tertinggi dibanding dengan kepala daerah lainnya di Jawa Timur,” tambahnya.

    Lebih lanjut Sufyanto mengatakan warga Jember juga puas kinerja Gus Fawait-Djoko dalam hal pembangunan infrastruktur dalam 100 hari pertama menjabat sejak Februari 2025 lalu.

    “Sebanyak 81,8 persen responden warga Jember menyatakan sangat puas kinerja Gus Fawait dalam mengatasi masalah infrastruktur di Jember,” ungkapnya.

    “Di sektor swasembada pangan, 79,4 persen warga juga sangat puas atas kinerja Gus Fawait-Djoko selama 100 hari pertama,” tambahnya.

    Secara umum, kata Sufyanto, Gus Fawait menjadi salah satu bupati dengan kinerja sangat memuaskan di Jatim selama 100 hari pertama memimpin.

    Survei The Republic Institute dilakukan pada 15-22 Mei 2025. Survei ini melibatkan 2.200 responden yang tersebar di Jember. Survei ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan stratified random sampling. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan margin of error sebesar 2,1%. (tok/but)

  • Wabup Djoko Disambut Meriah Massa Ojol di Depan Kantor Pemkab Jember

    Wabup Djoko Disambut Meriah Massa Ojol di Depan Kantor Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto disambut meriah massa demonstran dari Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) yang berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (20/5/2025).

    Djoko yang ditemani Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Bobby Adimas Candra Putra dan sejumlah anggota DPRD Jember, didaulat untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan perwakilan FKJOB.

    Begitu keluar dari kantor Pemkab Jember, Djoko disambut tepuk tangan dan teriakan mengelu-elukannya. “Hidup Pak Djoko. Semua karena hati,” celetuk salah satu pendemo.

    Sebelum berbicara, Djoko menunggu azan duhur selesai berkumandang. Dia menawarkan rokok kepada pendemo yang melingkarinya.

    “Terima kasih kepada teman-teman ojol yang sudah menyampaikan aspirasinya secara damai. Ada salam tadi dari Bupati. Beliau juga menyampaikan terima kasih, kalian sudah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Aspirasi juga sudah ditanggapi oleh bupati kita,” kata Djoko.

    Djoko menyampaikan bahwa akan ada tim kecil untuk berdiskusi menindaklanjuti aspirasi FKJOB, termasuk keinginan untuk menerbitkan peraturan daerah khusus ojol. Selain itu, ia menyepakati aspirasi FKJOB agar aplikator atau investor yang masuk ke Jember harus membuka kantor.

    Djoko juga sepakat agar aplikator tidak terus-menerus membuka lowongan pengemudi ojol tanpa memperhatikan kesimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan pengemudi.

    Djoko juga meminta agar aspirasi pengemudi ojol mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Jember. Keterjangkaan tarif tanpa merugikan pengemudi ojol harus diperhatikan untuk menempatkan transportasi online sebagai pilihan utama di Kabupaten Jember. “Kalau transportasi online sudah menjadi transportasi umum tadi tentunya transportasi pribadi kan akan berkurang,” katanya.

    Ratusan orang pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) berunjuk rasa dan membakar ban di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (20/5/2025).

    Mereka menuntut kenaikan tarif layanan penumpang roda dua, ruang regulasi yang disediakan oleh pemerintah untuk meninjau kembali ketentuan kenaikan tarif penggunaan sepeda motor, menuntut Kementerian Perhubungan menerbitkan regulasi makanan dan barang roda dua, mendesak adanya ketentuan tarif bersih angkutan sewa khusus roda empat. dan ,mendesak kehadiran Undang-Undang Transportasi Online di Indonesia.

    Sementara untuk di Jember, Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) mendesak Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menerbitkan peraturan daerah khusus ojek dalam jaringan (online) atau ojol. [wir]