Xcloud.id

Tag: Djoko Siswanto

  • Amankan Kebutuhan Domestik, RI Sesuaikan Ekspor Gas ke Singapura

    Amankan Kebutuhan Domestik, RI Sesuaikan Ekspor Gas ke Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia melakukan penyesuaian alokasi ekspor gas ke Singapura untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah akan mengurangi alokasi ekspor gas dari Sumatra dan mengalihkannya ke pasar domestik untuk Juni 2025.

    Sementara itu, pemenuhan permintaan gas Singapura akan dioptimalkan dari pasokan gas Natuna.

    “Sementara ini, kita masih upayakan pemenuhan LNG itu dari dalam negeri. Kita akan memaksimalkan [realokasi] ekspor gas pipa dari Natuna, yang dari Sumatra kita kurangi [ekspor] yang ke Singapura untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Djoko mengatakan, alokasi ekspor dari Sumatra yang akan dikurangi itu sekitar 30 million standard cubic feet per day (MMscfd). “Untuk sementara targetnya 30 MMscfd, tiga kargo lah,” tuturnya.

    Untuk periode April-Mei 2025, Djoko mengungkapkan, pemerintah juga telah merealokasi lima kargo gas alam cair (LNG) jatah ekspor dari Kilang Tangguh, Bontang, dan Donggi Senoro untuk memenuhi kebutuhan konsumen utama dalam negeri, PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN dan PT PLN (Persero). Keduanya bahkan, mau tidak mau harus membelinya dengan harga lebih mahal.

    “Memang harganya agak tinggi ya 17,4% dari ICP. Mau tidak mau, soalnya kita mengalihkan dari ekspor ke dalam negeri,” kata Djoko.

    Djoko menekankan bahwa hingga saat ini, belum ada rencana impor LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk dari Amerika Serikat (AS) yang sempat dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai negosiasi tarif impor baru AS.

    “Triwulan II [kebutuhan LNG] insyaallah aman. Nanti kita lihat triwulan III, IV, apakah perlu impor atau tidak. Jadi per 3 bulan [evaluasi],” kata Djoko.

  • Waspada Defisit, RI Bakal Impor LNG? Ini Kata SKK Migas

    Waspada Defisit, RI Bakal Impor LNG? Ini Kata SKK Migas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan hingga saat ini Indonesia belum mengimpor liquefied natural gas (LNG) lantaran memaksimalkan produksi dalam negeri terlebih dahulu.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan hingga saat ini Indonesia sudah bisa memenuhi kebutuhan LNG untuk bulan April-Mei 2025 dari produksi dalam negeri.

    “Saat ini belum (impor). Kita kan belum pernah impor (LNG) kan. Kan untuk (permintaan LNG) April-Mei alhamdulillah sudah bisa dipenuhi di dalam negeri,” ujarnya saat ditemui di sela acara Launching OLNG FEED Masela di Jakarta, Rabu (09/04/2025).

    Adapun, dia mengatakan Indonesia hingga saat ini masih akan memenuhi kebutuhan gas prioritas dari dalam negeri alias opsi impor hingga saat ini masih dievaluasi oleh pihaknya.

    “Kalau memang dibutuhkan nanti kita lihat sedang dievaluasi itu, sementara ini kita masih upayakan pemenuhan LNG itu dari dalam negeri,” tambahnya.

    Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik pada 2024 tercatat mencapai 3.881 billion british thermal unit per day (bbtud). Jumlah tersebut turun 4,76% apabila dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar 4.075 bbtud.

    Sementara itu, pemanfaatan gas bumi untuk ekspor tercatat mencapai 1.905 bbutd. Angka tersebut naik 6,19% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 1.794 bbtud.

    “Nah 2024, domestik kita seperti ini sekarang. Jadi, antara ekspor dan domestik sekarang lebih banyak untuk domestik,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2024, Senin (3/2/2025).

    Meskipun serapan gas saat ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, Bahlil berencana untuk menyetop ekspor gas pipa ke Singapura dan mengalihkannya untuk kebutuhan dalam negeri. Hal tersebut menyusul proyeksi kebutuhan gas domestik yang akan mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun ke depan.

    “Ini yang ke Singapura ini ya? Ini yang cenderung kita akan mengalihkan ke Batam ya? Ini ekspor ke Singapura,” kata Bahlil.

    Berikut rincian serapan gas domestik pada 2024:

    – 1.473 bbtud (40%) untuk kebutuhan industri,

    – 707 bbtud (19%) untuk kelistrikan

    – 695 bbtud (19%) untuk LNG domestik

    – 690 bbtud (19%) untuk pupuk

    – 77 bbtud (2%) untuk LPG domestik

    – 15,48 bbtud untuk gas perkotaan (1%), dan 3,95 bbtud untuk bahan bakar gas.

    (haa/haa)

  • Keputusan Investasi Akhir Inpex di Proyek Gas Raksasa RI Harus di 2026

    Keputusan Investasi Akhir Inpex di Proyek Gas Raksasa RI Harus di 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong percepatan keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) proyek Lapangan Gas Abadi, Blok Masela, Maluku bisa dilakukan pada tahun 2026 mendatang.

    “(FID Blok Masela) harus tahun depan (2026), ini kan kita percepat,” ungkap Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di sela acara Launching OLNG FEED Masela di Jakarta, Rabu (09/04/2025).

    Perlu diketahui, perusahaan minyak dan gas bumi asal Jepang, Inpex Corporation, akhirnya resmi meluncurkan Front-End Engineering Design (FEED) atau desain teknis atau rekayasa Onshore LNG (OLNG) untuk proyek Lapangan Gas Abadi, Blok Masela, Maluku, pada hari ini, Rabu (09/04/2025) di Jakarta.

    “Pokoknya (FID) tahun depan lah, tergantung itu kan berapa berapa persen, kalau sudah 100% ini kan berapa bulan, ini 6 bulan saja ini sudah 40% ya, ya pertengahan tahun depan lah ya,” tambahnya.

    Dia juga mengungkapkan Head of Agreement (HoA) penjualan gas dengan pihak pembeli gas domestik ditargetkan bisa dilakukan saat perhelatan IPA (Indonesian Petroleum Association) Convention and Exhibition pada Mei 2025 ini.

    “Mudah-mudahan untuk HoA untuk yang dengan domestik itu bisa kita tandatangani nanti di acara IPA bulan depan, ada dengan PLN, Pupuk, sama PGN,” tandasnya.

    Blok Masela

    Inpex merupakan pemegang hak partisipasi (Participating Interest/ PI) terbesar di Blok Masela yakni mencapai 65%.

    Sebelumnya, Inpex ditemani oleh Shell Upstream Overseas Services dengan kepemilikan 35%. Namun sayangnya, Shell memutuskan hengkang dari Proyek Gas Abadi tersebut.

    Tapi kemudian 35% saham Shell ini diambil oleh PT Pertamina Hulu Energi melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi Masela (PHE Masela) sebesar 20% dan Petronas 15%.

    Perjanjian jual beli hak partisipasi dari Shell ke Pertamina dan Petronas ini ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2023 dan persetujuan Menteri ESDM atas pengalihan PI diperoleh pada tanggal 4 Oktober 2023.

    Lapangan Abadi di Blok Masela adalah lapangan gas laut dalam dengan cadangan gas terbesar di Indonesia yang terletak sekitar 160 kilometer lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafura dengan kedalaman laut 400-800 meter. Adapun potensi gas dari Lapangan Abadi ini diperkirakan 6,97 triliun kaki kubik (TCF) gas.

    Kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/ PSC) Masela yang ditandatangani pada 1998 lalu dan telah diperpanjang hingga 2055 ini berpotensi menghasilkan 9,5 MMTPA (juta metrik ton per tahun) LNG dan 150 MMSCFD (juta kaki kubik standar per hari) gas pipa. Selain itu Lapangan Abadi diperkirakan dapat menghasilkan produksi kondensat sebesar 35.000 barel per hari.

    Konsep pengembangan lapangan green field (lapangan migas baru) yang memiliki kompleksitas tinggi dan risiko besar mencakup pengeboran deepwater, fasilitas subsea, FPSO (Floating Production Storage and Offloading), dan onshore LNG plant akan menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi PHE serta mitra-mitranya untuk merealisasikannya. Selain itu pengembangan lapangan ini juga berpotensi menyerap hingga 10.000 tenaga kerja.

    Blok Masela juga direncanakan akan menghasilkan clean LNG melalui penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mendukung program Pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung sustainability pada era transisi energi.

    Adapun perkiraan awal investasi dari Proyek Kilang LNG Masela di darat ini mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 340 triliun (asumsi kurs Rp 17.000 per US$).

    (wia)

  • SKK Migas Mau Alihkan Ekspor Gas Sumatera ke Singapura buat Domestik

    SKK Migas Mau Alihkan Ekspor Gas Sumatera ke Singapura buat Domestik

    Jakarta –

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berencana mengalihkan gas kebutuhan ekspor yang diproduksi dari Sumatera ke Singapura, untuk memenuhi kebutuhan domestik pada Juni mendatang.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, kuota ekspor gas ke Singapura akan dipenuhi dari Natuna. Sementara berdasarkan kontrak, ia mengatakan ada lima kargo untuk kebutuhan ekspor ke Singapura.

    “Untuk bulan Juni kita kurangi gas yang dari Sumatera yang ke Singapura. Untuk Singapura kurang, kita maksimalkan gas yang dari Natuna,” kata Djoko di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu (9/4/2025).

    Ia mengatakan, produksi gas dari Sumatera akan dialihkan untuk PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dan PT PLN (Persero).

    “Kita alihkan dari ekspor, kita alihkan ke dalam negeri. Alhamdulillah PGN dan PLN. Bapak Menteri sudah tanda tangan juga. Memang harganya agak tinggi ya 17,4% SCP,” ungkapnya.

    Saat ini, Djoko menyebut kebutuhan gas dalam negeri cukup untuk April dan Mei. Ia juga memastikan, saat ini belum dibutuhkan impor gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG).

    “Rencana kuota impor dari AS, sampai dengan saat ini kan kita belum impor ya. Kalau emang nanti dibutuhkan, ya nanti kita lihat. Sedang dievaluasi, tetapi sementara ini kita kan masih upayakan pemenuhan LNG itu dari dalam,” tutupnya.


    Lihat juga video: Strategi SKK Migas Capai Target Produksi Migas 2030

    (ara/ara)

  • Inpex Memulai Desain Rekayasa Awal Proyek LNG Blok Masela

    Inpex Memulai Desain Rekayasa Awal Proyek LNG Blok Masela

    Bisnis.com, JAKARTA – Raksasa migas Jepang, Inpex Corp memulai fase onshore LNG front-end engineering design (FEED OLNG) untuk proyek di Lapangan Abadi Masela.

    FEED atau desain rekayasa awal yang dioperatori oleh Inpex Masela itu menandai kemajuan besar untuk proyek tersebut.

    CEO Inpex Corp Takayuki Ueda mengatakan, fase ini berfokus pada pemilihan teknologi lisensor likuefaksi dan teknologi penggerak turbin gas. Menurutnya, keduanya penting untuk mempercepat keseluruhan fase desain rekayasa pita lebar dari proyek ini. 

    “Inisiatif ini juga penting untuk memenuhi harapan tinggi dari para pemangku kepentingan kami dan memastikan realisasi proyek yang tepat waktu. Abadi Energy Project akan memakan waktu yang lama dan semakin memperkuat ketahanan energi bagi Indonesia,” kata Ueda dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Dia menuturkan, hasil dari fase ini akan menjadi dasar teknis dan komersial untuk pelaksanaan FEED selanjutnya. Ini sekaligus memastikan integrasi teknologi likuefaksi yang canggih guna mengoptimalkan kinerja dan keandalan.

    Proyek LNG Abadi juga dirancang menjadi proyek LNG pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi carbon capture and storage (CCS) sejak awal pengembangannya. Ueda mengatakan, pendekatan ini akan memainkan peran penting dalam mendukung target nasional dekarbonisasi Indonesia.

    “Proyek ini tidak hanya akan membuka potensi sumber daya gas yang signifikan ke depannya, tetapi juga mencerminkan komitmen kami terhadap energi bersih melalui teknologi CCS,” ucapnya.

    Ueda menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk memulai tahapan FEED pada pertengahan tahun ini. Dia juga menargetkan pengambilan keputusan investasi akhir (FID) sebelum masuk ke fase rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (EPCI).

    “Ini merupakan proyek yang kompleks dengan tantangan besar. Namun, INPEX yakin bahwa melalui pengalaman yang kami miliki, Proyek Abadi akan dapat direalisasikan dengan sukses,” kata Ueda.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, momentum ini menjadi sinyal positif akan keberlanjutan pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela. Hal ini mengingat proyek tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang sangat dinantikan karena peran vitalnya dalam mendukung ketahanan energi nasional. 

    Menurut Djoko, proyek ini juga mencerminkan penerapan teknologi tinggi dan semangat kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

    “Tahap ini penting untuk memastikan kesesuaian desain teknis terhadap kebutuhan komersial dan lingkungan, sekaligus menjadi langkah awal untuk mengakselerasi keseluruhan jadwal FEED,” kata Djoko.

    Djoko berharap inisiasi tahap FEED OLNG ini dapat menjadi milestone yang sangat berarti, membawa Proyek Abadi semakin dekat ke tahap proyek berikutnya secara on time, on budget, on schedule, dan on safety. 

    “Inisiasi ini juga diharapkan menjadi fondasi yang kokoh dengan segera disepakatinya perjanjian jual beli gas (PPJG) menuju FID di tahun depan”, imbuhnya.

    Djoko menegaskan kembali komitmen SKK Migas dalam mendorong percepatan proyek ini menuju target besar onstream pada 2030. Hal itu dilakukan dengan kolaborasi dan profesionalisme dari Inpex dan para mitra KKS.

    “Mari kita selesaikan setiap tahapan pekerjaan dengan sense of urgency yang kuat. Proyek ini tidak hanya selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, tetapi juga menjadi benchmark sebagai proyek kelas dunia yang mengedepankan keselamatan, keberlanjutan, dan keunggulan teknis”, pungkas Djoko.

  • Prabowo Mau Impor LPG dan LNG dari AS Ditambah, Bagaimana Pasokan di RI?

    Prabowo Mau Impor LPG dan LNG dari AS Ditambah, Bagaimana Pasokan di RI?

    Jakarta –

    Pemerintah berencana meningkatkan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) dari Amerika Serikat (AS). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap tarif AS 32%.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya masih mengupayakan untuk tidak impor LPG dan LNG pada April hingga Mei. Pasalnya, kebutuhan LPG dan LNG periode tersebut telah terpenuhi dari Blok Tangguh, Bontang, dan Donggi Senoro.

    “Saat ini belum. Kita kan belum pernah impor kan. Kita upayakan untuk April-Mei, Alhamdulillah sudah bisa dipenuhi di dalam negeri,” kata Djoko kepada wartawan di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu (9/4/2025).

    Ia mengatakan, kebutuhan dua komoditas tersebut berasal dari realokasi ekspor. Djoko mengatakan, LPG dan LNG dari ekspor dialihkan ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

    Namun begitu, ia tak menampik harga yang cenderung tinggi, yakni 17,5% SCP. Djoko menilai, hal tersebut mau tidak mau mesti diterima mengingat ekspor yang dialihkan untuk bulan Juni 2025.

    “Untuk bulan Juni kita kurangi Gas yang dari Sumatera yang ke Singapura. Nah Singapura kurang, kita maksimalkan gas yang dari Natuna, untuk Juni ya. Teriwulan ke-2 insyaallah aman. Nanti kita lihat teriwulan ke-3, teriwulan ke-4 apakah kita perlu impor atau tidak,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah Indonesia bakal meningkatkan impor LPG dan LNG dari AS. Airlangga mengatakan langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai respons kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif 32% terhadap Indonesia.

    “Dengan pembicaraan Menteri ESDM juga arahan Pak Presiden kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika,” kata Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

    Airlangga menambah peningkatan jumlah impor LPG dan LNG dari AS tidak bakal menambah volume impor, hanya mengalihkan impor LPG dan LNG dari negara lain ke AS.

    “Tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian, switch jadi tidak mengganggu APBN,” katanya.

    (ara/ara)

  • Usut Korupsi Minyak Mentah Pertamina, Kejaksaan Agung Periksa 2 Mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM – Halaman all

    Usut Korupsi Minyak Mentah Pertamina, Kejaksaan Agung Periksa 2 Mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung kembali memeriksa mantan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM terkait pengusutan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) periode 2018-2023.

    Kali ini Kejagung memeriksa dua mantan Dirjen Migas ESDM sekaligus yakni Tutuka Ariadji (TA) dan Ego Syahrial (ES).

    Adapun Tutuka pernah menjabat sebagai Dirjen Migas pada periode 2020-2024. Sedangkan Ego merupakan Plt Dirjen Migas di periode sebelumnya yakni 2019-2020.

    Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

    “(Memeriksa) TA selaku Dirjen Migas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2020-2024 dan ES selaku Dirjen Migas pada Kementerian ESDM tahun 2019-2020,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar dalam keteranganya, Jum’at (7/3/2025).

    Pemeriksaan terhadap Tutuka dan Ego ini merupakan kali kedua penyidik Kejagung memeriksa mantan petinggi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas itu setelah sebelumnya Djoko Siswanto (DS) yang pernah menjabat tahun 2018.

    Selain terhadap eks petinggi Ditjen Migas, penyidik Kejagung juga memeriksa dua saksi lainnya yakni Analyst Light Distillato Trading pada Integrated Supply Chain PT Pertamina (Persero) periode 2019-2020 berinisial CJ dan AYM selaku Koordinator Pengawasan BMM BPH Migas.

    Harli tak menjelaskan detail apa yang penyidik telisik dari ke empat saksi tersebut terkait kasus korupsi minyak mentah itu.

    Ia hanya menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap empat saksi tersebut untuk melengkapi berkas perkara tersangka Yoki Firnandi dan kawan-kawan.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus korupsi tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina.

    Dalam kasus yang merugikan negara Rp 193,7 triliun ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 orang sebagai tersangka.

    9 tersangka tersebut di antaranya Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock And Produk Optimization PT Pertamina Internasional, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

    Kemudian Agus Purwono selaku Vice President (VP) Feedstock, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga, dan Edward Corne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

    Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • Kejagung Periksa Eks Dirjen Migas ESDM Djoko Siswanto Hingga Manager PT Orbit Terminal Merak  – Halaman all

    Kejagung Periksa Eks Dirjen Migas ESDM Djoko Siswanto Hingga Manager PT Orbit Terminal Merak  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto (DS) terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) periode 2018-2023.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, Djoko diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberi keterangan terkait kasus korupsi tersebut.

    Sebagai informasi Djoko pernah menjabat sebagai Dirjen Migas pada Kementerian ESDM pada tahun 2018 silam.

    “(Pemeriksaan terhadap) DS selaku Direktur Jenderal Migas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2018,” kata Harli dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Selain Djoko, Kejagung kata Harli juga memeriksa delapan saksi lainnya termasuk Terminal Manager PT Orbit Terminal Merak (OTM) berinisial TRI.

    Sedangkan saksi lainnya merupakan pejabat dari PT Pertamina, SKK Migas hingga pejabat dari perusahaan swasta.

    Mereka yakni DA selaku Kepala Divisi Manajemen Wilayah Kerja dan Strategi Biaya SKK Migas, MHN selaku Senior Manager Trafigura Asia Trading Pte. L.Td.

    Kemudian ada ADD selaku VP Commercial and Sales PT Kilang Pertamina Internasional, ERS selaku VP Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra Niaga, AAHP selaku VP PTD PT Pertamina Patra Niaga.

    Serta BP selaku Manager Fuel Supply Operation PT Pertamina Patra Niaga dan AI selaku Manager Product Trading PT Pertamina Patra Niaga turut diperiksa dalam perkara ini.

    Meski begitu Harli tak membeberkan secara detail apa saja yang digali dari para saksi tersebut.

    Dia hanya menerangkan, bahwa total sembilan saksi itu diperiksa guna melengkapi berkas perkara tersangka Yoki Firnandi dan kawan-kawan.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus korupsi tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina.

    Dalam kasus yang merugikan negara Rp 193,7 triliun ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 orang sebagai tersangka.

    9 tersangka tersebut di antaranya Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock And Produk Optimization PT Pertamina Internasional, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

    Kemudian Agus Purwono selaku Vice President (VP) Feedstock, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga, dan Edward Corne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

    Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • Kejagung Periksa Eks Dirjen Migas ESDM di Kasus Korupsi Pertamina

    Kejagung Periksa Eks Dirjen Migas ESDM di Kasus Korupsi Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 9 saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung atau Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan salah satu saksi yang diperiksa itu yakni mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto (DS).

    “Saksi yang diperiksa yaitu DS selaku Direktur Jenderal Migas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2018,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

    Selain Djoko, Harli menuturkan penyidik Jampidsus juga memeriksa TRI selaku Terminal Manager PT Orbit Terminal Merak dan DA selaku Kepala Divisi Manajemen Wilayah Kerja dan Strategi Biaya SKK Migas.

    Kemudian, MHN selaku Senior Manager Trafigura Asia Trading; ADD selaku VP Commercial and Sales PT Kilang Pertamina Internasional; dan ERS selaku VP Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra Niaga.

    Selain itu, AAHP selaku VP PTD PT Pertamina Patra Niaga; BP selaku Manager Fuel Supply Operation PT Pertamina Patra Niaga; dan AI selaku Manager Product Trading PT Pertamina Patra Niaga turut diperiksa dalam perkara ini.

    Namun, Harli tidak merinci secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya menyebut bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara atas tersangka Yoki Firnandi Cs.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Ketujuh tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Adapun, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.

  • Bos SKK Migas Blak-blakan Soal Kendala Kejar Target Lifting Minyak

    Bos SKK Migas Blak-blakan Soal Kendala Kejar Target Lifting Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan sejumlah tantangan dalam mencapai target lifting minyak.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut, setidaknya ada empat kendala yang menghambat peningkatan lifting migas. Pertama, fasilitas upstream sudah banyak yang tua dan bocor.

    “Untuk fasilitas ini memang suatu kendala sehingga menghambat produksi, terutama di-offshore kita pipanya sudah pada berkarat,” kata Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (27/2025).

    Kendala kedua, perizinan yang cukup lama di hulu migas. Ketiga, masalah keamanan.

    Djoko menyebut kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terkendala dengan masalah keamanan. Sebab, terdapat gangguan dari masyarakat saat melakukan proses eksplorasi maupun produksi.

    “Masalah keamanan juga gangguan masyarakat ketika eksplorasi dan produksi,” kata Djoko.

    Adapun, kendala keempat adalah masalah fiskal. Terkait kendala tersebut, Djoko mengeklaim pihaknya akan memberikan insentif kepada badan usaha.

    Sementara untuk kendala perizinan, pihaknya akan melakukan penyederhanaan dan mencabut aturan yang menghambat. Untuk gangguan dari masyarakat pihaknya menggandeng TNI/Polri untuk pengamanan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia acapkali mendorong SKK Migas untuk meningkatkan lifting.

    Bahlil menekankan pentingnya peningkatan lifting minyak nasional dalam beberapa tahun ke depan. Dia meminta SKK Migas mencapai target lifting minyak nasional pada tahun 2025 minimal 630.000 barel minyak per hari (bopd) dan naik menjadi di atas 800.000 bopd pada 2028. Hal ini sesuai target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Target Bapak Presiden Prabowo pada 2028-2029, kita itu sudah punya lifting 800.000-900.000 bopd. Kalau memang itu bisa 1 juta bopd, jauh lebih baik. Dengan berbagai macam intervensi teknologi. Karena itu, saya meminta agar apa yang sudah dibuat dalam roadmap itu dieksekusi,” tegas Bahlil.

    Adapun, lifting minyak pada 2024 lalu pun masih belum bisa tercapai. Secara terperinci, lifting minyak bumi sepanjang tahun lalu rata-rata sebesar 579.700 bopd.

    Padahal, target lifting minyak bumi dari APBN mencapai 635.000 bopd. Adapun, realisasi pada Desember tahun lalu mencapai 657.00 bopd, sedangkan Januari lalu 532.000 bopd.