Tag: Djoko Siswanto

  • Tender FEED Blok Masela Rampung, Pemenang Segera Diumumkan

    Tender FEED Blok Masela Rampung, Pemenang Segera Diumumkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan, Inpex Corporation (Inpex) telah menyelesaikan proses tender untuk pengerjaan desain detail atau Front End Engineering Design (FEED) untuk proyek Blok Masela.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, pemenang tender FEED Lapangan Abadi, Blok Masela segera diumumkan dalam waktu dekat.

    “Tender FEED sudah ditandatangani. Tinggal jalan. Besok Insya Allah diumumkan pemenang tendernya,” ujar Djoko ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (31/7/2025) malam.

    Adapun pengumuman pemenang tender FEED Blok Masela ini lebih cepat dari target. Sebab, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Inpex merampungkan FEED pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela akhir tahun ini.

    Dalam kesempatan terpisah, Menurut Djoko, Bahlil meminta FEED Lapangan Abadi segera rampung agar tender pengadaan barang dan jasa bisa dimulai pada 2026.

    “Ini sebentar lagi akan ditandatangani pemenang tender untuk FEED, dan Bapak Menteri [Bahlil] minta FEED ini bisa selesai pada akhir tahun ini, sehingga 2026 sudah mulai tender-tender pengadaan barang dan jasanya,” ucap Djoko dalam konferensi pers Kinerja Hulu Migas Semester I/2025 di Jakarta, Senin (21/7/2025).

    Adapun FEED Lapangan Abadi itu nantinya mencakup pengerjaan Onshore LNG, Subsea Umblical Riser & flowline (SURF) hingga gas export pipelines. Djoko juga menyebut keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) Lapangan Abadi ditargetkan bisa diteken tahun depan.

    Menurutnya, target tersebut harus dicapai agar Lapangan Abadi bisa onstream paling lambat pada 2030.

    “Diharapkan onstream paling telat 2030, kalau bisa dipercepat Alhamdulillah. Dan ini bisa nambah kondensat tadi 35.000 [barel per hari/BCPD] dari puncaknya,” ucap Djoko.

    Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor energi, Proyek Gas Abadi dinilai memainkan peran penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional berbasis energi bersih.  

    Proyek LNG Abadi mencakup pembangunan dua train LNG di darat dengan total kapasitas produksi sebesar 9,5 juta metrik ton per tahun (MTPA), penyaluran gas pipa sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk kebutuhan domestik, dan produksi kondensat sekitar 35.000 barel per hari (BCPD). 

    Namun, meski sudah ditemukan lebih dari 20 tahun lalu, proyek ini tak kunjung beroperasi.

    Adapun INPEX mengelola Lapangan Gas Abadi dengan partisipasi 65%, bersama mitra Pertamina Hulu Energi Masela (20%) dan Petronas Masela Sdn. Bhd. (15%).

  • Bahlil Tiba-tiba ke Kantor Sri Mulyani, Bahas Apa?

    Bahlil Tiba-tiba ke Kantor Sri Mulyani, Bahas Apa?

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyambangi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Keduanya melakukan pertemuan kurang lebih sekitar dua jam.

    Usai pertemuan, Bahlil mengatakan kedatangannya untuk menyaksikan perjanjian kerja sama (PKS) terkait cara meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara (minerba) maupun minyak dan gas (migas). Penandatanganan dilakukan antara Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, SKK Migas dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

    “Tadi kita membahas beberapa program-program pemerintah dengan ibu Menkeu. Pertama bagaimana meningkatkan PNBP baik dari sektor minerba maupun dari migas. Kedua bagaimana tukar informasi data perjanjian kerja sama antara Dirjen Minerba dan DJP, kemudian dari SKK migas juga,” kata Bahlil di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menambahkan perjanjian kerja sama dilakukan untuk pertukaran data atau informasi sampai dengan penagihan bersama terkait PNBP di sektor minerba dan migas.

    “Antara DJP dan Dirjen Minerba, juga DJP dengan SKK Migas dalam rangka untuk pertukaran data, pertukaran informasi, melakukan joint analysis, sampai dengan penagihan bersama,” beber Anggito.

    Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pertemuan juga sempat membahas insentif yang bisa diberikan untuk mengundang investasi dan meningkatkan produksi migas. Sayangnya tidak disampaikan insentif apa yang kemungkinan bisa diberikan.

    “Untuk mengoptimalkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak dan insentif yang bisa diberikan untuk membuat stimulus, buat undang investasi dan produksi migas,” bebernya.

    Sebagai informasi, realisasi PNBP sektor ESDM pada 2024 melebihi target hingga 115% atau sebesar Rp 269,6 triliun. Secara rinci, subsektor minerba menyumbang kontribusi terbesar yakni 52,1% dari total PNBP sektor ESDM, senilai 140,5 triliun. Subsektor migas menyusul sebesar Rp 110,9 triliun, kemudian EBTKE Rp 2,8 triliun dan sektor lainnya sebesar Rp 15,4 triliun.

    Tonton juga video “Pramono Punya Panggilan untuk Bahlil: Adinda Ketum Menteri” di sini:

    (acd/acd)

  • Bahlil & Sri Mulyani Tiba-Tiba Rapat, Ini 3 Topik yang Dibahas

    Bahlil & Sri Mulyani Tiba-Tiba Rapat, Ini 3 Topik yang Dibahas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan rapat dengan Menteri Keuangan (Menekeu) Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hari ini, Kamis (31/7/2025).

    Rapat tersebut setidaknya membahas mengenai tiga topik. “Oh iya, tadi kita membahas beberapa program-program pemerintah dengan Ibu Menkeu. Ada tiga substansinya,” beber Bahlil saat ditemui usai rapat, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Bahlil membeberkan, Pertama, perihal peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik dari sektor mineral dan batu bara maupun dari migas.

    Kedua, perihal perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

    Ketiga, mengenai pengadaan anggaran untuk program Listrik Masuk Desa (Lisdes). “Karena kita kan tahu ada sekitar 5.700 desa yang belum (teraliri listrik), 4.400 dusun, tambahin 68 titik yang lain,” imbuhnya.

    Sayangnya, Bahlil tidak memberikan keterangan lebih lanjut perihal berapa anggaran yang dibutuhkan untuk program Lisdes tersebut. Yang pasti, program tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses listrik.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di lokasi, Bahlil tiba ditemani oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba sekaligus Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM Tri Winarno, dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Warga Boleh Ngebor Sumur Minyak, Produksinya Bisa Sampai 100.000 Barel

    Warga Boleh Ngebor Sumur Minyak, Produksinya Bisa Sampai 100.000 Barel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan tambahan produksi dari sumur minyak yang dikerjasamakan dengan masyarakat melalui kerja sama UMKM, maupun BUMD mempunyai potensi besar. Tak tanggung-tanggung, tambahan produksinya dapat mencapai 100 ribu barel per hari (bph).

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, program ini menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025. Aturan ini memungkinkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumur minyak.

    Djoko menambahkan, setidaknya saat ini telah dilakukan inventarisasi sekitar 30.000 lebih sumur minyak masyarakat yang tersebar di tiga provinsi. Berdasarkan hitungannya, apabila satu sumur bisa menghasilkan 2 barel hingga 3 barel, maka potensi produksinya bisa mencapai 100 ribu bph.

    “Ini baru tiga provinsi. Itu kali tiga barel 90 ribu bph, kalau 2 barel 60 ribu bph, satu barel 30 ribu bph yang sudah masuk, nanti kalau dari masing-masing provinsi lain kan, kondisinya bisa besar sekali. Saya sih melihat potensi ya, bisa 100 ribu. Potensi ya potensi loh,” kata Djoko, saat ditemui usai rapat di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa realisasi pengelolaan sumur minyak warga dari hasil kerja sama dengan UMKM dan BUMD tinggal menunggu usulan resmi dari para gubernur. Ia pun berharap mulai bulan depan sudah ada tambahan produksi dari program ini.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melegalkan aktivitas pengeboran sumur minyak mentah yang dilakukan oleh masyarakat.

    Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Aturan tersebut salah satunya mengatur mengenai kerja sama antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan masyarakat selaku pengelola sumur minyak. Nantinya, minyak dari sumur masyarakat ini wajib dijual ke KKKS.

    Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) merupakan perusahaan migas yang mengoperasikan atau mengelola blok migas, seperti PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), ExxonMobil Cepu Ltd, BP Berau Ltd, PT Pertamina EP, dan lainnya.

    Melalui regulasi baru tersebut, pemerintah akan memberikan legalitas melalui perizinan usaha, baik dalam bentuk koperasi, UMKM, maupun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sempat mengungkapkan, terdapat syarat utama bagi pelaku UMKM yang ingin terlibat dalam pengelolaan sumur minyak yang selama ini belum ada payung hukumnya.

    Menurut dia, UMKM yang ingin terlibat menggarap sumur minyak diwajibkan memiliki modal awal minimal Rp 5 miliar. Namun, apabila berstatus skala menengah, batas maksimal permodalannya bisa mencapai Rp 10 miliar.

    “Kalau kriteria kegiatan usahanya UMKM, berarti permodalannya itu sekitar Rp 5 miliar. Kalau skala menengah, itu justru sampai dengan Rp 10 miliar. Ya bisa gabungan dari permodalan yang ada di masyarakat,” kata Yuliot di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Rabu (2/7/2025).

    Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, Permen ESDM No.14 tahun 2025 ini ditujukan untuk mendorong peningkatan produksi migas melalui tiga skema kerja sama antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan para mitra. Salah satunya kerja sama sumur minyak BUMD/Koperasi/UMKM.

    Melalui skema ini, sumur minyak masyarakat yang sudah berproduksi akan dinaungi oleh BUMD, koperasi, atau pelaku UMKM yang ditunjuk, untuk kemudian bekerja sama dengan KKKS.

    Tujuannya adalah menjamin keamanan dan legalitas operasi, serta mendorong perbaikan operasi sesuai dengan prinsip good engineering practice.

    Dalam implementasinya, perbaikan dilakukan dalam periode penanganan sementara selama 4 tahun. Dalam regulasi ini secara tegas juga tidak memperbolehkan adanya tambahan sumur baru.

    Setelah 4 tahun, jika tidak dilakukan perbaikan, maka akan dilakukan penegakan hukum (Gakkum).

    Sementara itu, proses inventarisasi sumur minyak masyarakat dan penunjukan BUMD/Koperasi/UMKM ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan pasca Permen diterbitkan.

    Berikut tindak lanjut pasca terbitnya permen ini:

    1. Inventarisasi sumur oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota dan Tim Gabungan.

    2. Penetapan daftar hasil inventarisasi sumur tim gabungan (titik nol).

    3. Penunjukan BUMD/Koperasi/UMKM oleh Gubernur.

    4. BUMD/Koperasi/UMKM mengajukan usulan kerja sama ke KKKS.

    5. KKKS mengajukan permohonan ke Menteri melalui SKK Migas/BPMA.

    6. Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bos SKK Migas Sebut Potensi Produksi Minyak Sumur Rakyat Capai 100.000 Bph

    Bos SKK Migas Sebut Potensi Produksi Minyak Sumur Rakyat Capai 100.000 Bph

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala SKK migas Djoko Siswanto mengungkapkan negara berpotensi mendapat tambahan produksi minyak mencapai 100.000 barel per hari (bph) dari sumur rakyat yang dianggap ilegal.

    Penambahan produksi itu seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM. 

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Djoko mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 30.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan. Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025.

    Dia menjelaskan, setiap 1 sumur itu memiliki potensi untuk memproduksi 3 bph. Artinya, apabila terdapat 30.000 sumur, maka potensi produksinya bisa mencapai 90.000 bph.

    Djoko pun memproyeksi angka bisa meningkat ke level 100.000 bph. Sebab, masih ada potensi tambahan dari pemanfaatan sumur rakyat lain yang belum terdata.

    “Saya sih melihat potensi ya, bisa 100.000 [bph]. Kalau saya [lihat] potensi, potensi lho,” ucap Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025).

    Djoko menyebut, realisasi kerja sama dengan UMKM dan BUMD tinggal menunggu usulan resmi dari para gubernur di daerah. Dia pun berharap mulai bulan depan sudah ada tambahan produksi dari program ini.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia 30.000 sumur minyak itu tersebar di sejumlah provinsi. Namun, mayoritas berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

    Sumur rakyat potensial itu sudah bisa dikerjasamakan dengan KKKS mulai Agustus 2025. Adapun KKKS yang dimaksud saat ini baru PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off taker dan harganya antara 70% dari ICP [Indonesian Crude Price] sampai 80% Jadi sekitar itu,” ucap Bahlil.

    Sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/koperasi/UMKM dengan KKKS. 

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi. 

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. 

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut. 

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

  • Menteri ESDM resmikan Migas Corner ITS berbasis metaverse

    Menteri ESDM resmikan Migas Corner ITS berbasis metaverse

    Dengan pendekatan teknologi seperti metaverse, pendidikan migas dapat dikemas lebih menarik, inklusif, dan adaptif

    Surabaya (ANTARA) – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meresmikan Migas Corner Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) berbasis teknologi metaverse sebagai pusat edukasi energi di lobi Perpustakaan ITS, hasil sinergi kampus setempat dan SKK Migas.

    “Hadirnya Migas Corner ITS ini adalah langkah konkret untuk memperkuat kapasitas SDM lokal agar mampu mengelola sumber daya energi nasional secara mandiri dan berdaya saing,” kata Bahlil di ITS Surabaya, Jatim, Kamis.

    Bahlil juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai motor penggerak inovasi, khususnya dalam menghadapi transisi energi. Terkhusus juga menyambut baik kehadiran ITS sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan energi dan sumber daya mineral di perguruan tinggi.

    “Dengan pendekatan teknologi seperti metaverse, pendidikan migas dapat dikemas lebih menarik, inklusif, dan adaptif,” tambahnya.

    Migas Corner ITS hadir sebagai ruang pembelajaran dan inovasi bagi mahasiswa, civitas akademika, serta masyarakat umum. Fasilitas ini memuat informasi edukatif mulai dari sejarah industri migas, tata kelola hulu dan hilir, hingga riset-riset ITS terkait sektor migas.

    Rektor ITS Prof Bambang Pramujati menjelaskan peluncuran Migas Corner merupakan bagian dari strategi inovatif ITS dalam menjawab tantangan sektor energi.

    “Migas Corner ITS adalah contoh nyata dari komitmen kami untuk meningkatkan kualitas SDM dan mendorong inovasi di sektor migas. Semoga kehadiran fasilitas ini dapat memberi manfaat luas, baik di dalam maupun di luar ITS,” ujarnya.

    Fasilitas berbasis teknologi metaverse ini juga menjadi kontribusi ITS dalam mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek pendidikan berkualitas, energi bersih, industri-inovasi, dan kemitraan pembangunan.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menambahkan, fasilitas ini merupakan wujud nyata sinergi industri migas dengan dunia pendidikan.

    “Ini adalah bentuk link and match antara dunia pendidikan dan industri hulu migas, agar kompetensi lulusan semakin sesuai dengan kebutuhan industri nasional,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM Buka Opsi Hapus Lelang Blok Migas, Ini Alasannya – Page 3

    Kementerian ESDM Buka Opsi Hapus Lelang Blok Migas, Ini Alasannya – Page 3

    Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan, sebanyak 25 perusahaan raksasa migas dunia menaruh minat untuk menanamkan investasi di Indonesia.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, beberapa perusahaan migas besar dunia yang mau kembali ke Indonesia, antara lain Chevron, Shell, dan TotalEnergies.

    Ada 25, ada Total, Chevron juga sudah komitmen untuk datang, dia lihat yang besar-besar. Shell juga, Alhamdulillah,” kata Djoko Siswanto saat ditemui di sela kegiatan The 49th IPA Convex 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (20/5/2025).

    Djoko mengutarakan, perusahaan-perusahaan tersebut akan fokus berinvestasi di Indonesia untuk melakukan eksplorasi di hulu migas. “Ada yang sudah join study, ada yang mau tinggal jalan, dia tinggal cari,” sambungnya.

    Menurut dia, industri hulu migas di Indonesia masih sangat menarik bagi para raksasa migas global. Lantaran, masih banyaknya potensi migas yang ada di Tanah Air.

    Di sisi lain, pemerintah juga diklaim telah memiliki data dan teknologi yang mumpuni untuk disajikan kepada calon investor. “Mereka (investor) punya alat untuk melihat itu. Sehingga mereka tertarik (investasi lagi di Indonesia),” sebut dia.

     

  • Shell Minat Balik ke Hulu Migas RI, Masuk Lewat Akuisisi WK Eksis

    Shell Minat Balik ke Hulu Migas RI, Masuk Lewat Akuisisi WK Eksis

    Bisnis.com, JAKARTA —  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa Shell Plc kian serius untuk kembali berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia.

    Perusahaan asal Eropa itu kini tengah menjajaki peluang di lapangan wilayah kerja (WK) eksis. Artinya, Shell bakal masuk berinvestasi pada WK yang juga tengah digarap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain.

    “Shell saat ini masih menjajaki peluang investasi di beberapa WK existing di Indonesia melalui disclose data yang diajukan oleh KKKS,” ujar Kepala Divisi Prospektivitas Migas & Manajemen Data WK SKK Migas Asnidar kepada Bisnis, Senin (7/7/2025).

    Kendati demikian, Asnidar belum bisa memerinci WK mana saja yang menjadi incaran Shell. Dia hanya menegaskan bahwa Shell masih terus melakukan penjajakan.

    “Shell masih menjajaki peluang kerja sama di existing WK yang sedang disclose data juga,” katanya.

    Kabar mengenai Shell yang bakal kembali menanam modal di sektor hulu migas RI pertama kali mencuat pada Mei 2025 lalu. Saat itu, SKK Migas masih mengurusi evaluasi minat area yang dikaji Shell.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto bahkan menyebut, selain Shell, Chevron juga kembali berminat berinvestasi di Indonesia.

    Menurutnya, minat investasi perusahaan-perusahaan kelas kakap itu muncul lantaran pemerintah telah melakukan pembenahan untuk menarik investasi hulu migas. Pemerintah kini menyediakan data, teknologi, konektivitas yang bagus hingga regulasi untuk open data.

    “Teknologi makin maju dan mereka [investor] juga punya alat untuk melihat itu sehingga mereka tertarik [kembali berinvestasi di RI],” tutur Djoko di sela-sela acara IPA Convex 2025 di Tangerang, Selasa (20/5/2025) lalu.

    Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel. Djoko juga mengatakan, pemerintah harus memberikan dukungan lewat kemudahan perizinan.

    “Kami jelas targetnya untuk menaikkan produksi dan welcome untuk semua teknologi untuk menaikkan produksi. Nah, itu yang membuat mereka tertarik,” imbuhnya.

  • SKK Migas optimistis target lifting minyak 2025 tercapai

    SKK Migas optimistis target lifting minyak 2025 tercapai

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) optimistis target lifting minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 605.000 barel per hari (bph) akan tercapai, didorong oleh kontribusi Medco dan Blok Cepu.

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan investasi, di Jakarta, Selasa, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa realisasi lifting minyak per Mei 2025 sudah mencapai 567.900 bph (brel per hari), atau 94 persen dari target APBN.

    “Kemarin baru diresmikan Cepu, itu akan naik di bulan Juli tambahannya 30.000 barel per hari sehingga sudah bisa melebihi target APBN pada Juli dan seterusnya,” kata Djoko.

    Djoko menjelaskan bahwa proyeksi produksi minyak hingga akhir tahun akan beragam, bergantung pada skenario yang terjadi.

    Berdasarkan proyeksi SKK Migas, untuk skenario terendah (low case), produksi diperkirakan mencapai 601.296 bph. Sementara itu, dalam skenario menengah (mid case), produksi berpotensi menyentuh 634.807 bph. Jika kondisi sangat optimal dalam skenario tinggi (high case), produksi bahkan bisa mencapai 641.807 bph.

    Menurut Djoko, jika sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) mengenai sumur masyarakat berhasil dan proyek terkait bisa onstream pada September, target 605.000 bph dapat tercapai.

    “Kami berharap kalo di bulan September (sumur masyarakat) onstream, maka sudah bisa mencapai 605.000 barel oil per hari,” ujar Djoko.

    Untuk menjaga momentum peningkatan ini, Djoko berharap dukungan Komisi 12 DPR RI agar dapat berdiskusi dengan ExxonMobil untuk menunda jadwal perawatan hingga Januari tahun depan.

    “Jika perawatan di ExxonMobil dilakukan saat ini, produksi dapat turun drastis hingga 580.000 bph karena semua produksi harus dihentikan sementara,” ujar Djoko.

    Penundaan ini dianggap krusial agar produksi dapat tetap maksimal hingga akhir tahun, terutama menjelang Januari 2026. Pada bulan tersebut, diharapkan semua sumur masyarakat sudah dapat berproduksi secara maksimal, yang akan membantu menjaga kesinambungan produksi pada 2026.

    Selain itu, Djoko juga membeberkan strategi “fill the gap” untuk mencapai target 605.000 bph pada 2025. Salah satu upaya adalah dengan membuka kembali sumur-sumur ExxonMobil.

    “Alhamdulillah, ExxonMobil sudah mulai membuka sumurnya. Dari empat sumur, minggu ini akan dibuka semua sehingga bisa menambah 30.000 bph. Ini akan sangat membantu ‘fill the gap’ untuk mencapai target APBN, terutama jika sumur-sumur masyarakat bisa berproduksi pada bulan Agustus,” pungkasnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SKK Migas optimistis target lifting minyak 2025 tercapai

    SKK Migas optimistis target lifting minyak 2025 tercapai

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) optimistis target lifting minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 605.000 barel per hari (bph) akan tercapai, didorong oleh kontribusi Medco dan Blok Cepu.

    Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan investasi, di Jakarta, Selasa, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa realisasi lifting minyak per Mei 2025 sudah mencapai 567.900 bph (brel per hari), atau 94 persen dari target APBN.

    “Kemarin baru diresmikan Cepu, itu akan naik di bulan Juli tambahannya 30.000 barel per hari sehingga sudah bisa melebihi target APBN pada Juli dan seterusnya,” kata Djoko.

    Djoko menjelaskan bahwa proyeksi produksi minyak hingga akhir tahun akan beragam, bergantung pada skenario yang terjadi.

    Berdasarkan proyeksi SKK Migas, untuk skenario terendah (low case), produksi diperkirakan mencapai 601.296 bph. Sementara itu, dalam skenario menengah (mid case), produksi berpotensi menyentuh 634.807 bph. Jika kondisi sangat optimal dalam skenario tinggi (high case), produksi bahkan bisa mencapai 641.807 bph.

    Menurut Djoko, jika sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) mengenai sumur masyarakat berhasil dan proyek terkait bisa onstream pada September, target 605.000 bph dapat tercapai.

    “Kami berharap kalo di bulan September (sumur masyarakat) onstream, maka sudah bisa mencapai 605.000 barel oil per hari,” ujar Djoko.

    Untuk menjaga momentum peningkatan ini, Djoko berharap dukungan Komisi 12 DPR RI agar dapat berdiskusi dengan ExxonMobil untuk menunda jadwal perawatan hingga Januari tahun depan.

    “Jika perawatan di ExxonMobil dilakukan saat ini, produksi dapat turun drastis hingga 580.000 bph karena semua produksi harus dihentikan sementara,” ujar Djoko.

    Penundaan ini dianggap krusial agar produksi dapat tetap maksimal hingga akhir tahun, terutama menjelang Januari 2026. Pada bulan tersebut, diharapkan semua sumur masyarakat sudah dapat berproduksi secara maksimal, yang akan membantu menjaga kesinambungan produksi pada 2026.

    Selain itu, Djoko juga membeberkan strategi “fill the gap” untuk mencapai target 605.000 bph pada 2025. Salah satu upaya adalah dengan membuka kembali sumur-sumur ExxonMobil.

    “Alhamdulillah, ExxonMobil sudah mulai membuka sumurnya. Dari empat sumur, minggu ini akan dibuka semua sehingga bisa menambah 30.000 bph. Ini akan sangat membantu ‘fill the gap’ untuk mencapai target APBN, terutama jika sumur-sumur masyarakat bisa berproduksi pada bulan Agustus,” pungkasnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.