Xcloud.id

Tag: Djoko Siswanto

  • Kejagung Periksa Kepala SKK Migas Terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah – Page 3

    Kejagung Periksa Kepala SKK Migas Terkait Kasus Korupsi Minyak Mentah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala SKK Migas Djoko Siswanto (DS) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018 sampai dengan 2023.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyampaikan, ada delapan saksi yang diperiksa termasuk Djoko Siswanto.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tutur Anang dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).

    Para saksi adalah DS selaku Kepala SKK Migas yang juga mantan Dirjen Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian ESDM, dan HSR selaku PNS Analis Harga dan Subsidi Dirjen Migas Kementerian ESDM tahun 2005-September 2014.

    Kemudian LH selaku Junior Officer Gas Operation I PT Pertamina International Shipping, SAP selaku Asisten Manajer Crude Trading ISC PT Pertamina (Persero) periode Oktober 2017-Januari 2018, dan TN selaku Corporate Sevodary PT Pertamina (Persero) tahun 2020.

    Serta YS selaku SVP IT PT Pertamina (Persero), TK selaku SVP Sjared Services PT Pertamina (Persero), dan ES selaku Dirjen Migas pada Kementerian ESDM tahun 2017.

    “Delapan orang saksi tersebut diperiksa untuk tersangka HW dan kawan-kawan,” kata Anang.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Mohammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023. 

    “Bahwa masing-masing tersangka tersebut telah melakukan berbagai penyimpangan yang merupakan perbuatan melawan hukum dalam tata kelola minyak yang mengakibatkan Kerugian Negara maupun Kerugian Perekonomian Negara,” tutur Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (10/7/2025).

    Qohar mengulas penyimpangan yang dimaksud, yaitu penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah, impor minyak mentah, impor BBM, sewa kapal, sewa Terminal BBM PT Orbit Terminal Merak (OTM), proses pemberian kompensasi produk Pertalite, dan penjualan solar non subsidi kepada pihak swasta dan BUMN dengan di bawah harga dasar.

    “Perbuatan para tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” jelas dia.

     

    Pernyataan keras dikemukakan Presiden Prabowo Subianto. Kendati telah memberikan kesempatan kepada para koruptor, hingga 100 hari pemerintahan belum ada koruptor yang melapor dan mengembalikan uang hasil korupsi.

  • Kejagung Periksa Kepala SKK Migas di Kasus Dugaan Korupsi Pertamina

    Kejagung Periksa Kepala SKK Migas di Kasus Dugaan Korupsi Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa delapan saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengungkap satu dari delapan saksi itu adalah Kepala SKK Migas sekaligus eks Dirjen Migas Kementerian ESDM berinisial DS.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis di situs resmi skkmigas.go.id, Kepala SKK Migas saat ini merujuk pada Djoko Siswanto. 

    “DS selaku Kepala SKK Migas [Mantan Dirjen Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian ESDM] diperiksa sebagai saksi,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8/2025).

    Dia menambahkan pihaknya juga telah memeriksa HSR selaku Analis Harga dan Subsidi di Dirjen Migas ESDM (2005-2014); LH selaku Junior Officer Gas Operation I PT Pertamina International Shipping; dan TN selaku Corporate Sevodary PT Pertamina (Persero) tahun 2020.

    Selanjutnya, SAP selaku Asisten Manajer Crude Trading ISC PT Pertamina (2017-2018); YS selaku SVP IT PT Pertamina; TK selaku SVP Sjared Services PT Pertamina; dan ES selaku Dirjen Migas pada Kementerian ESDM (2017) juga turut diperiksa.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkas Anang.

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan 18 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    18 tersangka tersebut mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga pengusaha minyak Riza Chalid.

    Kejagung mengatakan kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan Rp285 triliun.

  • PGN Salurkan Tambahan Gas 27 BBtud dari Natuna ke Industri Batam-Jawa Barat

    PGN Salurkan Tambahan Gas 27 BBtud dari Natuna ke Industri Batam-Jawa Barat

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN mengonfirmasi telah mendapat pasokan gas sebesar 27 billion British thermal units per day (BBtud) dari West Natuna Gas Supply Group. Pengaliran gas itu dilakukan oleh Medco E&P Grissik Ltd. dan PetroChina International Jabung Ltd. 

    Adapun, pengaliran gas kepada PGN itu menyusul kelangkaan pasokan yang dialami oleh anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut. Imbasnya, gas untuk industri pun seret.

    Keterbatasan pasokan gas untuk industri itu pun banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Menurut para pengusaha, pembatasan gas mengganggu produktivitas kinerja produksi pengolahan.

    Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, pasokan gas dari West Natuna Gas Supply Group sudah mulai diterima pada Jumat (22/8/2025) ini.

    “Tambahan pasokan gas yang diterima PGN dialirkan untuk pelanggan existing PGN terutama di wilayah Batam, Dumai, dan Jawa bagian barat,” ujar Fajriyah kepada Bisnis.

    Pemenuhan gas itu dilakukan dengan mekanisme swap gas multi-pihak. Mekanisme swap gas multi-pihak merupakan perjanjian kolaboratif antara SKK Migas, kontraktor hulu migas, pembeli gas seperti PGN, dan perusahaan gas internasional untuk menjaga stabilitas pasokan gas domestik.

    Dalam mekanisme ini, volume gas dari satu sumber dialirkan melalui pihak lain kepada pembeli gas (PGN) untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, memastikan ketersediaan pasokan sambil tetap menghormati komitmen kontraktual lainnya.

    “Kami berterima kasih atas dukungan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan stakeholder terkait atas tambahan alokasi gas untuk kebutuhan penyaluran melalui PGN,” ucap Fajriyah.

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, perjanjian swap gas multi-pihak tersebut melibatkan berbagai kontraktor hulu migas dan pembeli gas, antara lain West Natuna Supply Group (Medco E&P Natuna Ltd., Premier Oil Natuna Sea B.V., dan Star Energy (Kakap) Ltd.).

    Lalu, South Sumatra Sellers (Medco E&P Grissik Ltd., PetroChina International Jabung Ltd.), PT Pertamina (Persero), PGN, Sembcorp Gas Pte Ltd., dan Gas Supply Pte Ltd.

    Menurut Djoko, perjanjian ini disusun melalui koordinasi erat antar semua pihak untuk memastikan kepentingan seluruh pihak tetap terjaga. Dia menyebut, pengaliran swap gas multi-pihak ini memastikan tambahan pasokan untuk kebutuhan industri dalam negeri dapat terjaga dengan baik.

    “Skema ini hanya mungkin terlaksana melalui kerja sama erat antara kontraktor hulu, pembeli gas, dan pemerintah. Dengan langkah ini, stabilitas pasokan domestik tetap terjamin, sementara kontrak lain yang sudah berjalan tetap terlaksana,” jelas Djoko melalui keterangan resmi.

    Dia menjelaskan, tambahan gas ini bukan berarti semua industri atau industri baru akan mendapat gas. Menurutnya, pasokan ini untuk menjaga industri existing tetap mendapatkan gas.

    Dia meminta semua harus memahami bahwa minyak dan gas bumi adalah energi tak terbarukan, yang akan habis jika tidak ada penemuan baru. Meskipun tingkat penemuan eksplorasi di Indonesia telah meningkat dari 10:1, menjadi 10:3, tetapi risiko tidak ditemukan migas masih 70%.

    “Apalagi, pada umumnya, temuan eksplorasi, khususnya gas, berada di remote area terutama offshore. “Biaya eksplorasi sangat mahal, dengan risiko dry hole 70%,” ucapnya.

  • RI Kurangi Ekspor Gas Bumi demi Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

    RI Kurangi Ekspor Gas Bumi demi Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

    Jakarta –

    Pemerintah mengalihkan sebagian pasokan gas yang sebelumnya diekspor untuk kebutuhan dalam negeri. Langkah ini diambil setelah pasokan sempat terganggu akibat kebakaran pipa gas.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kondisi pasokan gas kini sudah kembali normal. “Pasokan gas domestik setelah kemarin terjadi kebakaran pipa sudah dapat alokasinya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sampai sekarang. Sebagian dari ekspor juga tidak dilakukan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Ia menyebut tambahan suplai gas juga terus masuk sehingga kebutuhan dalam negeri bisa tercukupi. “Kita masukkan terus gas yang baru muncul. Kemudian kita suplai untuk kebutuhan domestik, termasuk terkait pipa yang kemarin terbakar,” jelasnya.

    Sementara itu, SKK Migas menyampaikan skema swap gas multi-pihak mulai dialirkan per 22 Agustus 2025 untuk menjaga stabilitas pasokan domestik, termasuk sektor industri melalui penyaluran oleh PGN.

    Kesepakatan ini melibatkan West Natuna Supply Group, South Sumatra Sellers, Pertamina, PGN, hingga Sembcorp Gas. Dari perjanjian tersebut, sebanyak 27 BBTUD gas West Natuna akan dipasok ke PGN melalui pengaliran Medco E&P Grissik Ltd. dan PetroChina International Jabung Ltd.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan mekanisme ini menjamin pasokan domestik tetap terjaga tanpa mengganggu kontrak ekspor. “Stabilitas pasokan domestik tetap terjamin, sementara kontrak lain yang sudah berjalan tetap terlaksana,” ujarnya.

    Tonton juga video “Mendag Ungkap Akan Perluas Pasar Ekspor ke Amerika Latin-Afrika” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Bahlil Pastikan Pasokan Gas Bumi Aman Usai Kebakaran Pipa

    Bahlil Pastikan Pasokan Gas Bumi Aman Usai Kebakaran Pipa

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pasokan gas di Indonesia sudah kembali normal, meski sempat mengalami penurunan akibat insiden kebakaran pipa beberapa waktu lalu.

    “Jadi gini, pasokan gas domestik setelah kemarin terjadi kebakaran pipa, itu kita sudah dapat alokasinya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sampai sekarang, kan? Dan sudah clear,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Bahlil menjelaskan persoalan tersebut diatasi dengan mengalihkan sebagian gas yang sebelumnya dialokasikan untuk ekspor menjadi pasokan kebutuhan dalam negeri. Selain itu, ada suplai tambahan untuk menutup kekurangan di sejumlah wilayah.

    “Jadi sebagian yang dari ekspor kita tidak lakukan. Kita masukkan, ditambah dengan gas yang baru muncul juga,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengakui adanya penurunan volume gas beberapa waktu lalu. Hal itu disebabkan kebakaran di gas line CO₂ removal di Stasiun Pengumpul milik PT Pertamina EP di Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang mengakibatkan penghentian sementara pasokan gas.

    Selain itu, proses perbaikan infrastruktur di Medco juga memengaruhi distribusi, sehingga gas yang bisa disalurkan hanya yang tersedia dalam pipa.

    “Nah akibatnya, maka gas yang ada dalam pipa itu berkurang, ketika berkurang tekanannya ikut menurun. Secara perlahan, kita isi gasnya pelan-pelan supaya tekanannya kembali normal, dan alhamdulillah itu sudah tidak ada masalah sejak 15 Agustus,” kata Djoko.

    Lihat juga Video: Pipa Gas Pertamina di Subang Meledak, Langit Memerah-Warga Panik

    (rrd/rrd)

  • Pasokan Gas Industri Pulih, SKK Migas Pastikan Tak Ada Lagi Gangguan

    Pasokan Gas Industri Pulih, SKK Migas Pastikan Tak Ada Lagi Gangguan

    Jakarta –

    SKK Migas memastikan pasokan gas untuk kebutuhan industri kini sudah kembali normal, setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan volume produksi.

    “Perlahan sudah membaik, semua sudah beres dan tidak ada masalah,” kata Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

    Djoko menjelaskan, penurunan volume gas disebabkan kebakaran pada Gas Line CO2 Removal di Stasiun Pengumpul Desa Cidahu, Pagaden Barat, Subang, Jawa Barat milik PT Pertamina EP. Insiden itu membuat pasokan gas sempat dihentikan sementara. Selain itu, perbaikan infrastruktur di Medco juga ikut menekan aliran gas sehingga hanya tersalurkan dari sisa yang ada di pipa.

    “Akibatnya, tekanan gas ikut berkurang. Perlahan kita isi kembali supaya tekanannya normal, dan sejak 15 Agustus sudah tidak ada masalah,” jelasnya.
    Sebelumnya, PT PGN Tbk (PGN) sempat menyampaikan adanya penurunan volume gas dari pemasok pada Agustus 2025, yang berdampak pada sebagian pelanggan di Jawa Barat.

    Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menjelaskan kondisi itu terjadi akibat pemeliharaan tak terencana di beberapa pemasok gas, ditambah tambahan pasokan gas yang masih dalam progres.

    “Mengingat PGN belum mendapatkan tambahan kargo LNG domestik untuk Agustus 2025, kami menyampaikan kepada pelanggan terdampak agar melakukan pengaturan pemakaian gas. Untuk pelanggan dengan sistem dual fuel, diminta mempersiapkan bahan bakar lain sebagai energi pengganti,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Fajriyah menambahkan, PGN bersama pemangku kepentingan sedang mempercepat upaya memperoleh tambahan pasokan, termasuk LNG, agar distribusi gas kepada pelanggan bisa segera pulih.

    “Kami memohon maaf atas situasi ini dan memahami dampaknya pada operasional pelanggan. PGN akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala melalui saluran resmi perusahaan, serta memastikan koordinasi intensif agar pasokan dan layanan segera normal,” katanya.

    (rrd/rrd)

  • Menyoal Beda Data Produksi Minyak dan Klaim Bahlil

    Menyoal Beda Data Produksi Minyak dan Klaim Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merilis data produksi minyak sepanjang semester I/2025. Namun, terdapat perbedaan data versi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas.

    Berdasarkan data yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rata-rata produksi minyak sepanjang semester I/2025 mencapai 602.000 barel per hari (bph). Angka tersebut baru mencapai 99,5% dari target dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph

    Adapun, produksi minyak pada Juni 2025 mencapai 608.100 bph. Menurut Bahlil, realisasi ini merupakan rekor lantaran baru pertama kali hampir melampaui target APBN sejak 2008.

    “Sejak 2008 sampai 2024 target realisasi lifting kita tidak pernah mencapai yang sama dengan target APBN selalu di bawah target. Kita lihat Januari [2025] 599.600 [bph], Juni sudah 608.100, target APBN 605.000,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Adapun, Kementerian ESDM tak merilis data lifting minyak sepanjang semester I/2025.

    Sementara itu, berdasarkan data SKK Migas, realisasi produksi minyak telah mencapai 579.300 bph per semester I/2025. Angka ini baru mencapai 95,8% dari target, sedangkan realisasi lifting minyak mencapai 578.000 bph per semester I/2025. Realisasi tersebut baru mencapai 95,5% dari target lifting minyak dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, capaian lifting minyak dan produksi minyak memang berbeda.

    Sebab, tidak semua kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau perusahaan migas langsung melakukan lifting minyak setelah berproduksi. Beberapa KKKS, kata dia, menampung minyak yang mereka produksi untuk kemudian di-lifting bersamaan.

    Terkait hal ini, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai data produksi minyak yang lebih bisa dipertanggung jawabkan adalah dari SKK Migas. Pasalnya, lembaga tersebut membuat pembaruan data setiap pekan dalam Shipcoord Meeting yang dihadiri seluruh KKKS.

    “Data yang asli dan otentik ya data di SKK Migas karena di-update setiap Minggu dalam Shipcoord Meeting yang dihadiri seluruh KKKS Produksi. Sehingga bisa dipertanggung jawabkan,” ucap Hadi kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

    Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan, dalam nomenklatur teknis mekanika reservoir dan mekanika fluida, reservoir migas itu selalu dalam kondisi 3 phasa, yaitu gas, minyak, dan air.

    Selanjutnya, Fluida 3 phasa yang ada di reservoir dialirkan (natural flow atau memakai artificial lift) ke sumur produksi melalui tubing, selanjutnya sampai ke kepala sumur wellhead. Di Wellhead biasanya dilengkapi metering, dan di sinilah fluida 3 phase itu dicatat laju alir gas, minyak, dan air.

    Selanjutnya, fluid 3 phasa ini masuk ke separator untuk dipisahkan minyaknya dari gas dan air. Lalu, minyak mengalir ke stasiun pengumpul minyak (tank storage). Dari stasiun pengumpul ini dilengkapi metering juga.  

    Kemudian di-lifting untuk dijual melalui pipa atau kapal tanker kepada Pertamina Kilang atau trader minyak lainnya.

    “Produksi minyak dari reservoir sampai di metering wellhead inilah yang disebut sebagai produksi minyak,” imbuh Hadi.

    Hadi menyebut, bahwa data produksi minyak dari SKK Migas memang mencapai 579.000 bph per semester I/2025. Namun, Bahlil mengungkapkan realisasi produksi itu mencapai 602.000 bph.

    Menurut Hadi, Bahlil memasukkan selisihnya yakni sekitar 23.000 boepd berupa LPG ke dalam pencatatan minyak dan kondesat.

    “Seharusnya LPG masuk pencatatan regime gas sesuai dalam Nomenklatur UU APBN 2025. Jika sistem dan fasilitasnya sederhana, produksi minyak most likely akan sama dengan lifting minyak,” jelas Hadi.

    Hadi pun mengingatkan agar pemerintah memverifikasi dulu data di SKK Migas sebelum membuat laporan. Menurutnya, jika pemerintah ingin membuat definisi atau aturan baru pencatatan, harus sinkron dengan regulasi atau UU terkait subyek yang dimaksud.

    “Supaya data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu [Kementerian Keuangan] bisa sinkron. Tidak membingungkan,” ucap Hadi.

    Rekonsiliasi Data Belum Sinkron

    Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat perbedaan data produksi minyak dari Kementerian ESDM dan SKK Migas itu sebatas rekonsiliasi data yang belum sinkron.

    “Terkait capaian angka produksi atau lifting pada suatu waktu tertentu, misal, pada bulan Juni saja, itu wajar dan sudah pernah terjadi jika angkanya melebihi target,” ucapnya.

    Kendati demikian, Pri Agung tak begitu mempermasalahkan. Sebab, yang menjadi perhitungan dalam APBN adalah lifting minyak. Ini khususnya untuk periode 1 tahun.

    Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan data yang lebih akurat terkait lifting minyak pada sisa tahun ini.

    “Dalam periode 1 tahun itu kadang ada lonjakan angka produksi di periode tertentu, misal ketika suatu sumur atau proyek baru on stream atau baru selesai di workover [perawatan]. Tapi seiring waktu kemudian produksi mulai lebih stabil, dan dalam konteks ini ada potensi ada penurunan,” ucap Pri Agung.

    Dia menjelaskan, volume minyak yang tercatat di ‘lift’ atau dijual. Oleh karena itu, lifting bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari angka produksi.

    Pri Agung mengatakan, semua hasil produksi nantinya akan menjadi lifting, tapi bisa langsung, bisa juga tidak langsung karena disimpan dulu sampai ada yang membelinya.

    “Kalau untuk kepentingan APBN, yang dipakai angka lifting. Semakin tinggi produksi, semakin akan memperbesar volume minyak yang bisa dijual [dijadikan lifting]. Begitu saja prinsipnya,” jelasnya.

  • Pertamina Berpotensi Segera Serap Minyak dari Sumur Rakyat di Sumsel

    Pertamina Berpotensi Segera Serap Minyak dari Sumur Rakyat di Sumsel

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan sumur minyak rakyat di Sumatra Selatan berpotensi segera meneken kontrak penjualan minyak dengan PT Pertamina (Persero).

    Hal ini sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.  

    Yuliot menyebut, pihaknya mengidentifikasi 33.000 sumur minyak rakyat yang produksinya akan dicatat sebagai bagian dari lifting minyak nasional. Sumur rakyat itu tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.

    Untuk tahap awal atau pada Agustus 2025, kata Yuliot, sejumlah sumur rakyat di Sumatra Selatan lah yang siap dikerjasamakan dengan Pertamina. Dengan kata lain, perusahaan pelat merah itu akan membeli minyak dari sumur rakyat tersebut.

    “Mungkin Sumatra Selatan [yang bisa cepat berkontrak],” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (8/8/2025).

    Dia menjelaskan, untuk menjalankan program legalisasi sumur rakyat, pemerintah tidak akan menunggu pengelola dari 33.000 sumur itu siap secara serentak terlebih dahulu. Namun, pemberdayaan sumur rakyat itu dilaksanakan secara bertahap.

    “Nanti [sistemnya] mana yang bisa jalan lebih dulu, tidak menunggu 33.000. Kesiapan dari pemerintah daerah, BUMD, koperasi, dan badan usaha kecil-menengah yang ada di daerah masing-masing,” kata Yuliot.

    Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, negara berpotensi mendapat tambahan produksi minyak mencapai 100.000 barel per hari (bph) dari sumur rakyat yang selama ini dianggap ilegal.

    Djoko mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 30.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan. Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025.

    Dia menjelaskan, setiap satu sumur itu memiliki potensi untuk memproduksi minyak 3 bph. Artinya, apabila terdapat 30.000 sumur, maka potensi produksinya bisa mencapai 90.000 bph. 

    Djoko pun memproyeksikan angka bisa meningkat ke level 100.000 bph. Sebab, masih ada potensi tambahan dari pemanfaatan sumur rakyat lain yang belum terdata.

    “Saya sih melihat potensi ya, bisa 100.000 [bph]. Kalau saya [lihat] potensi, potensi lho,” ucap Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025). 

    Djoko menyebut, realisasi kerja sama dengan UMKM dan BUMD tinggal menunggu usulan resmi dari para gubernur di daerah. Dia pun berharap mulai bulan depan sudah ada tambahan produksi dari program ini.

  • Sumur Minyak Rakyat Tembus 33 Ribu, Pertamina Siap Borong Hasilnya

    Sumur Minyak Rakyat Tembus 33 Ribu, Pertamina Siap Borong Hasilnya

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan ada 33 ribu sumur minyak masyarakat di Indonesia berdasarkan hasil identifikasi sementara. Nantinya, hasil dari sumur-sumur tersebut akan masuk dalam perhitungan lifting nasional.

    “Sumur (minyak) masyarakat itu lagi diidentifikasikan, sudah ada 33 ribu yang kita identifikasi lebih kurang,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (8/8/2025).

    Yuliot menjelaskan, sumur minyak masyarakat itu tersebar di Aceh, Sumatera Selatan, Jambi, hingga Jawa Tengah. Pertamina akan menjadi pembeli hasil minyak tersebut, dengan wilayah Sumatera Selatan menjadi daerah pertama yang diserap.

    Harga pembelian akan mengacu pada 70% dari Indonesian Crude Price (ICP). “Ya, ini mungkin Sumatra Selatan lebih dulu,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut potensi tambahan lifting nasional dari sumur minyak masyarakat bisa mencapai 100 ribu barel minyak per hari (BOPD) dari sekitar 30 ribu sumur yang sudah terdata. Satu sumur bisa menghasilkan tiga barel per hari (BOPD).

    “Yang sudah masuk nih, nanti kalau dari masing-masing provinsi lain kan, kondisinya bisa besar sekali. Saya sih melihat potensi ya, bisa 100.000. Kalau saya, potensi, potensi loh,” kata Djoko.

    (rrd/rrd)

  • Optimalkan Energi Bersih, Pertamina Gelar CNG Market Day

    Optimalkan Energi Bersih, Pertamina Gelar CNG Market Day

    Jakarta – PT Pertamina (Persero) menggelar acara Compressed Natural Gas (CNG) Market Day. Acara ini mendorong optimalisasi pemanfaatan energi bersih, efisien, dan ramah lingkungan khususnya di sektor transportasi dan industri melalui Subholding Gas.

    Hal ini juga sejalan dengan pengembangan energi hijau dan solusi rendah karbon untuk mendukung target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060, serta mempercepat transformasi energi nasional menuju masa depan berkelanjutan.

    CNG Market Day menjadi ajang promosi dan edukasi bagi publik, terkait manfaat dan keunggulan CNG sebagai alternatif bahan bakar rendah emisi. Kegiatan ini juga menjadi wujud kolaborasi antara Pertamina Holding dan Subholding Gas.

    Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan mengatakan, Pertamina sebagai holding Migas (Minyak dan Gas Bumi) mengemban amanah besar, bukan hanya dalam memastikan ketahanan energi dan distribusi, tetapi juga dalam upaya mempercepat transisi menuju energi rendah karbon.

    “Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung ketahanan energi nasional,” tutur Iriawan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8/2025).

    Salah satu upaya strategis yang didorong oleh Pertamina adalah optimalisasi pemanfaatan SPBG dan CNG untuk sektor transportasi dan industri. Menurutnya, penggunaan CNG sebagai diversifikasi energi domestik, merupakan salah satu langkah dalam mendukung ketahanan energi sekaligus upaya dekarbonisasi nasional.

    “CNG merupakan alternatif energi bersih dan efisien. Tentunya berperan penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang beremisi tinggi, di mana CNG menawarkan solusi energi yang lebih terjangkau bagi para pelaku usaha maupun masyarakat luas,” jelas Iriawan.

    Lebih lanjut Mochamad Iriawan juga berharap kolaborasi Pertamina Group, serta dukungan dari seluruh pihak terkait dalam mengembangkan CNG bisa berjalan dengan baik, guna mewujudkan masa depan Indonesia yang berdaulat energi.

    “CNG Market Day ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen bersama untuk mendorong terciptanya Indonesia yang lebih bersih, berketahanan, dan berkelanjutan,” ucap Iriawan.

    Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan bahwa Pertamina berkomitmen memperkuat ketahanan energi nasional, di mana gas adalah salah satu jembatan menuju ketahanan energi.

    Pertamina sebagai holding migas juga akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik, khususnya terkait dengan pasokan dan ketersediaan CNG bagi masyarakat.

    “Pertamina Group akan terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) agar ekosistem penggunaan BBG dan CNG terus berkembang,” jelas Oki.

    Lebih lanjut menurut Oki saat ini terdapat sedikitnya 30 SPBG yang sudah beroperasi dengan segala infrastruktur pendukungnya. Seperti gas transport module (GTM) dan mobile refueling unit (MRU), yang sudah tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Bali.

    Oki menambahkan, kolaborasi Pertamina Group akan terus ditingkatkan, dengan harapan bisa menjadi bagian dari solusi menuju ketahanan energi nasional dan kemandirian energi nasional.

    “Tentunya kami berharap para pelaku usaha dan mitra strategis kami akan terus meningkatkan kerja sama dan sinergi dan pemanfaatan bahan bakar gas dan CNG ini. Harapannya kita bisa terus akselerasi menuju transisi energi nasional yang lebih mandiri dan lebih kuat,” ungkap Oki Muraza.

    Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto yang hadir kesempatan itu mengapresiasi upaya dan komitmen Pertamina dalam mengembangkan pemanfaatan sumber energi bersih.

    “Saya menyampaikan apresiasi kepada Pertamina yang telah menyelenggarakan kegiatan CNG Market Day. Kegiatan ini sangat bernilai dan kita harapkan dengan hadirnya semua pemangku kepentingan dalam kegiatan ini, kendala-kendala yang selama ini menghambat pengembangan dan pemanfaatan CNG di Indonesia dapat kita atasi,” ujar Djoko.

    CNG Market Day menjadi bagian dari strategi Pertamina untuk memperluas pemahaman publik tentang pentingnya energi bersih.

    Lewat CNG Market Day, Pertamina membangun kesadaran publik bahwa energi bersih seperti CNG menjadi solusi konkret untuk menjawab tantangan ketahanan energi dan lingkungan di masa depan. Edukasi dan kolaborasi adalah kunci dalam mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan.

    (anl/ega)