Xcloud.id

Tag: Djoko Siswanto

  • Pemerintah Tertibkan 45 Ribu Sumur Minyak Rakyat, Pastikan Aman dan Legal – Page 3

    Pemerintah Tertibkan 45 Ribu Sumur Minyak Rakyat, Pastikan Aman dan Legal – Page 3

    Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik langkah pemerintah pusat. Ia menilai, Kabupaten Muba memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya energi rakyat.

    “Selama ini banyak masyarakat kita bekerja di sektor ini tanpa pembinaan dan menghadapi risiko keselamatan. Dengan Permen ini, kita ingin masyarakat bisa bekerja secara aman dan berdaya, serta mendapatkan legalitas,” ujar Herman Deru.

    Ia menilai terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi momentum penting agar masyarakat dapat mengelola sumur minyak secara legal, aman, dan berkelanjutan.

    Selain meninjau sumur rakyat, Bahlil juga mengecek pelaksanaan program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di wilayah Muba, serta meninjau distribusi LPG 3 kilogram. Pemerintah, katanya, ingin memastikan agar subsidi LPG senilai lebih dari Rp80 triliun benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

    Dalam kunjungan tersebut, Menteri ESDM turut didampingi Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta Bupati Muba M. Toha Tohet.

  • Pemerintah atur sumur minyak rakyat demi kesejahteraan masyarakat

    Pemerintah atur sumur minyak rakyat demi kesejahteraan masyarakat

    Pemerintah ingin memastikan kegiatan sumur minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah berkomitmen untuk menata pengelolaan sumur minyak rakyat agar berjalan lebih aman, legal dan menyejahterakan masyarakat.

    “Pemerintah ingin memastikan kegiatan sumur minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat meninjau langsung kegiatan produksi sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Kamis.

    Dalam keterangannya yang diperoleh di Jakarta, kunjungan Bahlil dilakukan sepekan setelah rapat tim gabungan pada 9 Oktober 2025 yang menetapkan hasil final inventarisasi sumur minyak rakyat di seluruh Indonesia.

    Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 45.095 sumur di enam provinsi, dengan Sumatera Selatan sebagai wilayah dengan jumlah terbanyak, yaitu 26.300 sumur, dengan 22.381 di antaranya berada di Kabupaten Musi Banyuasin.

    Pada kunjungannya itu, Bahlil menegaskan langkah konkret pemerintah untuk memperkuat tata kelola sektor ini melalui skema pembelian hasil produksi minyak rakyat sebesar 80 persen dari harga Indonesian crude price (ICP).

    Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian ekonomi bagi penambang sekaligus memastikan aktivitas berjalan sesuai aturan.

    “Dengan harga beli 80 persen dari ICP, masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan,” jelas Bahlil.

    Ia menegaskan legalisasi dan pengawasan menjadi bagian dari keberpihakan pemerintah agar masyarakat tetap bisa menambang tanpa harus khawatir akan aspek hukum maupun keselamatan kerja.

    Harapan dari lapangan

    Dalam dialog langsungnya dengan warga, Bahlil mendengar aspirasi, pengalaman dan harapan para penambang di lapangan.

    Anita, salah satu perwakilan penambang rakyat, mengungkapkan rasa lega setelah pemerintah hadir dan memberikan kepastian hukum.

    “Dulu kami takut-takut mulut (tambang), sekarang sudah tenang karena pemerintah turun langsung dan memberikan solusi. Kami siap mengikuti aturan,” sebutnya.

    Bahlil menegaskan bahwa penataan sumur rakyat bukan semata untuk meningkatkan produksi, melainkan juga memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat sambil menjaga keselamatan dan kelestarian lingkungan.

    Ia pun meminta pemerintah daerah, BUMD dan SKK Migas memperkuat koordinasi untuk memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada penambang.

    “Kalau semua pihak bekerja bersama, masyarakat akan sejahtera dan negara pun diuntungkan. Ini semangat keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil,” tegas Bahlil.

    Momentum legalitas baru

    Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik langkah pemerintah pusat terkait penataan sumur minyak.

    Ia menilai terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi momentum penting agar masyarakat dapat mengelola sumur minyak secara legal, aman dan berkelanjutan.

    Menurut Herman, Kabupaten Muba memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya energi rakyat.

    “Selama ini banyak warga kita bekerja di sektor ini tanpa pembinaan dan menghadapi risiko keselamatan. Dengan permen ini, kita ingin masyarakat bisa bekerja secara aman dan berdaya, serta mendapatkan legalitas,” ujarnya.

    Selain meninjau sumur rakyat, Bahlil juga mengecek pelaksanaan program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) di wilayah Muba, serta meninjau pendistribusian LPG 3 kilogram.

    Pemerintah, katanya, ingin memastikan agar subsidi LPG senilai lebih dari Rp80 triliun dalam setahun benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

    Dalam kunjungan tersebut, Menteri ESDM turut didampingi Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan Bupati Muba M Toha Tohet.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM menjamin beli minyak sumur rakyat dengan harga pasti

    Menteri ESDM menjamin beli minyak sumur rakyat dengan harga pasti

    Pemerintah ingin memastikan kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan.

    Musi Banyuasin (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin kepastian harga pembelian hasil produksi sumur minyak rakyat.

    Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat meninjau kegiatan penambangan minyak rakyat, di Desa Mekar Sari, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis.

    Dalam kunjungannya, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menata aktivitas penambangan minyak rakyat agar beroperasi secara aman, berkelanjutan, dan sesuai aturan.

    Untuk mewujudkan hal tersebut sekaligus memberikan jaminan ekonomi yang layak, pemerintah telah menetapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat.

    “Pemerintah ingin memastikan kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan. Dengan harga beli 80 persen dari Indonesia Crude Price (ICP), masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan,” ujar Bahlil.

    Kebijakan harga beli 80 persen dari ICP tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mendorong penambang rakyat beroperasi di bawah payung hukum dan aturan resmi, seperti yang diatur dalam Permen ESDM 14 Tahun 2025.

    Langkah tersebut memberikan kepastian bagi para penambang, yang sebelumnya mengaku ragu-ragu dalam beroperasi.

    “Dulu kami takut-takut mulut (menambang), sekarang sudah tenang karena pemerintah turun langsung dan memberikan solusi. Kami siap mengikuti aturan,” ujar Anita, salah satu perwakilan penambang rakyat, saat berdialog dengan Bahlil.

    Bahlil menekankan bahwa penataan itu tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga demi keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan.

    Ia juga meminta pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas untuk memperkuat koordinasi dalam pendampingan teknis dan administratif bagi penambang.

    “Kalau semua pihak bekerja bersama, masyarakat akan sejahtera dan negara pun diuntungkan. Ini semangat keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil,” kata Bahlil menegaskan.

    Melalui implementasi aturan baru tersebut dan kepastian pembelian dengan harga yang layak, pemerintah berharap kegiatan minyak rakyat dapat berkontribusi signifikan terhadap energi nasional sekaligus turut meningkatkan lifting migas Indonesia.

    Dalam peninjauan di Keluang, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia didampingi oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Dirut Pertamina Simon Aloysius, Gubernur Sumsel Herman Deru, dan Bupati Muba M Toha Tohet.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN Tambah Setrum di Blok Rokan

    PLN Tambah Setrum di Blok Rokan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) meningkatkan keandalan pasokan listrik Wilayah Kerja (WK) Rokan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dikelola Pertamina Hulu Rokan (PHR). 

    Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Prianto mengapresiasi kerja sama antara PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN), dengan PT Pertamina Hulu Rokan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJTBL) daya listrik dengan kapasitas 300 Mega Volt Ampere (MVA). Adi menjelaskan, kerja sama ini akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan PHR. 

    “PLN berkomitmen untuk bersinergi dan menyediakan suplai listrik andal, menjawab kebutuhan PHR saat ini maupun di masa depan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025).

    Tahap awal mencakup pasokan listrik sebesar 100 MVA dari sistem Sumatra yang terdiri atas 70 MVA sambungan tegangan tinggi di Balam dan Petapahan yang ditargetkan Commercial Operation Date (COD) pada Oktober 2027, serta 30 MVA sambungan tegangan menengah di Dumai dan Rumbai yang ditargetkan COD pada Oktober 2026.

    Untuk menjamin pasokan listrik ke PHR, MCTN selaku anak perusahaan PLN berperan sebagai penyedia layanan fasilitas ekstra berupa converter yang berperan untuk menyesuaikan frekuensi layanan dari standar 50 Hertz (Hz) menjadi 60 Hz.

    Dengan pertimbangan fleksibilitas dan keandalan, PLN juga akan menyediakan fasilitas pasokan listrik dari jaringan Sumatra yang dilengkapi converter berkapasitas total 175 MW (210 MVA), terdiri atas sambungan tegangan tinggi sebesar 150 MW (180 MVA) dan tegangan menengah sebesar 25 MW (30 MVA).

    “Keandalan listrik di WK Rokan akan menjaga kesinambungan produksi energi nasional yang hasilnya kembali untuk masyarakat, mulai dari penerimaan negara hingga dukungan bagi pembangunan,” tambah Adi. 

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengatakan, keberadaan listrik andal akan memperkuat langkah PHR dalam mengelola sumur-sumur mature field di WK Rokan.

    “Dengan adanya Perjanjian Jual Beli (Tenaga) Listrik ini kita akan menambah keandalan listrik di Rokan dan tentunya kita bisa menjaga produksi nasional,” kata Oki.

    Di sisi lain, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, keandalan listrik PLN menjadi faktor kunci dalam mendukung produksi PHR.

    “Listrik sangat diandalkan sekali buat mendukung produksi. Sangat-sangat vital sekali, mungkin (listrik) jantungnya dari pada produksi di Rokan,” ujar Djoko.

  • SKK Migas Umumkan Temuan Harta Karun 999 Juta Barel

    SKK Migas Umumkan Temuan Harta Karun 999 Juta Barel

    Jakarta –

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) mengumumkan penemuan sumber daya minyak dan gas bumi (Migas) sekitar 999 juta barel ekuivalen minyak (MMBOE) dari hasil aktivitas pengeboran eksplorasi.

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto mengatakan bahwa temuan tersebut terdiri dari 20 struktur yang sudah mendapat persetujuan status eksplorasi (PSE).

    Adapun hingga Agustus 2025, realisasi pengeboran eksplorasi sudah mencapai 18 sumur dari 46 sumur yang ditargetkan tahun ini.

    “Ada 20 struktur yang sudah rilis persetujuan status eksplorasinya, adapun temuan sumber daya sekitar 999 juta barrel oil equivalent, ini minyak dan gas,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (23/9/2025).

    Djoko menambahkan, dari temuan tersebut ada empat struktur yang langsung masuk tahap put on production (POP) dengan cadangan 63 juta barrel minyak dan 19,8 BCF gas.

    Rinciannya berasal dari struktur Padang Pancuran estimasinya sebanyak 400 BOPD yang diperkiraan onstream pada kuartal IV 2025, West Kalabu dengan estimasi 100 BOPD yang diperkirakan onstream kuartal IV 2025, Chen 2, DIP estimasi 200 BOPD yang diperkirakan onstream di kuartal IV 2025 dan Sangata 2 dengan estimasi 100 BOPD yang diperkirakan onstream di kuartal IV 2025.

    “Ini bisa menambah produksi yang kita harapkan bisa mencapai nanti 605 ribu barrel oil per day,” katanya.

    Selain itu, 4 struktur lain masih dalam tahap evaluasi untuk POP dengan potensi cadangan 15 juta MMBO dan 233 BCFG, di antaranya Lapangan EPN, Duyung, Northwest Wilela, dan SAS-2.

    Tonton juga video “Pemerintah Berencana Bangun Kilang Minyak Kapasitas 1 Juta Barel per Hari” di sini:

    (kil/kil)

  • Investasi hulu migas hingga Agustus 2025 capai 8,9 miliar dolar AS

    Investasi hulu migas hingga Agustus 2025 capai 8,9 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat hingga Agustus 2025, total investasi di sektor hulu migas telah mencapai 8,9 miliar dolar AS.

    “Itu total investasi di kegiatan hulu migas, baik operasional (opex), belanja modal (capex), eksplorasi, dan produksi,” kata Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI–yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi– di Jakarta, Selasa.

    SKK Migas menargetkan investasi hulu migas pada 2025 sebesar 16,5–16,9 miliar dolar AS atau setara Rp269,07 triliun.

    Namun, khusus untuk investasi eksplorasi, realisasinya masih tergolong rendah. Djoko menyebut dari target 1,5 miliar dolar AS pada 2025, baru sekitar 500 juta dolar AS yang terealisasi hingga Agustus.

    Sebagai perbandingan, investasi eksplorasi tahun 2024 tercatat sebesar 1,3 miliar dolar AS.

    Lebih lanjut, Djoko menyampaikan bahwa realisasi pengeboran sumur eksplorasi pada 2025 juga masih di bawah target. Hingga Agustus, baru 18 sumur yang ditajak dari total target 46 sumur, atau sekitar 36,9 persen.

    Meski begitu, outlook hingga akhir tahun diperkirakan bisa mencapai 43 sumur atau sekitar 93,5 persen.

    “Realisasi sampai saat ini 18 sumur, dan outlook 2025 diperkirakan bisa mencapai 43 sumur,” ujar Djoko.

    Djoko menyampaikan dari 17 sumur yang telah dianalisis, lima sumur berhasil menemukan hidrokarbon (discovery), tujuh sumur dinyatakan kering (dry hole), dan lima lainnya masih dalam proses pelaksanaan. Rasio keberhasilan eksplorasi mencapai sekitar 42 persen, dengan total sumber daya dari lima discovery mencapai 21 juta barel setara minyak (MMBOE).

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SPBU Pertamina di Jakarta Dipastikan Beroperasi Normal Hari Ini – Page 3

    SPBU Pertamina di Jakarta Dipastikan Beroperasi Normal Hari Ini – Page 3

    Sebelumnya, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) non-Pertamina seperti BP-AKR, Vivo dan Shell mulai menimbulkan keresahan masyarakat.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, memastikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah penanganan. Menurutnya, pasokan untuk SPBU non-Pertamina sudah ditambah hingga 10 persen.

    Selain itu, bagi SPBU non-Pertamina bisa membeli BBM ke SPBU Pertamina terdekat jika masih mengalami kekurangan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kelangkaan BBM di SPBU Swasta.

    “Jadi, untuk yang non-Pertamina sudah ditambah 10 persen, nah apabila masih kekurangan bisa belinya ke SPBU Pertamina terdekat,” kata Djoko dalam konferensi pers, di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Namun, dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, memilih untuk tidak menjawab pertanyaan dari media terkait kelangkaan BBM di SPBU non-Pertamina.

    Anak buah Menteri ESDM ini, fokus menjelaskan terkait Proyek Abadi, Blok Masela yang saat ini sudah resmi memasuki fase Front End Engineering Design (FEED).

    “Ya ini untuk proyek ini dulu deh kita jelaskan. Jadi dengan adanya proyek (Abadi Blok Masela) ini, akan bisa meningkatkan ketahanan energi secara nasional, jadi kebutuhan industri dan juga kebutuhan masyarakat itu juga akan bisa terpenuhi,” ujarnya.

     

  • Kementerian ESDM petakan penyebab kelangkaan BBM di SPBU swasta

    Kementerian ESDM petakan penyebab kelangkaan BBM di SPBU swasta

    kalau ada kelangkaan, ya kita harus petakan dulu, ini apa yang menyebabkan kelangkaan tadi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal memetakan penyebab kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ditemui usai Peresmian Fase Feed Proyek LNG Abadi di Jakarta, Kamis, menyampaikan SPBU swasta di tanah air sudah mendapatkan alokasi tambahan kuota impor sebanyak 10 persen, dengan demikian pihaknya mengasumsikan kuota tersebut mencukupi permintaan.

    “Berarti ini asumsi kita penambahan ini kan mencukupi,” ujarnya.

    “Jadi, kalau ada kelangkaan, ya kita harus petakan dulu, ini apa yang menyebabkan kelangkaan tadi,” katanya lagi.

    Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto turut menegaskan bahwa kuota impor dari SPBU swasta sudah ditambah 10 persen.

    Menurut dia, apabila masih terjadi kekurangan, bisa membeli dari SPBU milik Pertamina terdekat.

    “Yang nonPertamina sudah ditambah 10 persen, apabila masih kekurangan maka bisa belinya ke Pertamina yang terdekat, SPBU terdekat. Yang nonPertamina sudah ditambah 10 persen ya,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan ingin memperkuat peran Pertamina sebagai badan usaha milik negara bidang migas, di tengah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU swasta, yakni Shell dan Vivo.

    Pernyataan Bahlil itu menanggapi kelangkaan BBM terutama di sejumlah SPBU milik dua perusahaan migas swasta tersebut dalam sepekan terakhir.

    “Saya ingin mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi, Pertamina kita yang akan perkuat. Kita perkuat,” kata Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/8).

    Bahlil yang baru saja mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, itu sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya membahas soal Pasal 33 dalam UUD 1945 tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat.

    Hal itu pun berkaitan dengan peran Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

    Di sisi lain, Bahlil juga tidak menjelaskan penyebab kelangkaan BBM di SPBU milik Shell dan Vivo.

    Namun, perusahaan migas milik swasta telah mendapatkan tambahan kuota impor hingga 10 persen pada tahun ini.

    “Saya ingin mengatakan bahwa semua perusahaan-perusahaan swasta itu telah mendapatkan kuota impor yang jumlahnya sama dengan 2024 ditambah dengan 10 persen,” kata Bahlil.

    Oleh karena itu, Bahlil ingin memperkuat Pertamina di tengah kelangkaan BBM tersebut.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SKK Migas Targetkan Desain Awal Blok LNG Abadi Masela Selesai Akhir 2025 – Page 3

    SKK Migas Targetkan Desain Awal Blok LNG Abadi Masela Selesai Akhir 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto, menegaskan bahwa tahapan Front End Engineering Design (FEED) atau tahapan desain rekayasa awal  untuk proyek LNG Abadi Masela ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

    Target tersebut menjadi kunci agar proyek strategis nasional ini bisa berlanjut ke tahap Final Investment Decision (FID) pada awal tahun depan.

    “Kita berharap feed ini juga bisa selesai pada akhir tahun ini, sehingga Final Investment Decision (FID) yang kita harapkan bisa dapat ditandatangani pada awal tahun depan,” kata Djoko dalam acara peresmian fase Feed proyek LNG Abadi, di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Djoko menyampaikan, meskipun proyek ini sempat tertunda, semangat untuk mengejar target tidak pernah padam. Ia bahkan menyinggung filosofi Jepang Nanakorobi Yaoki yang berarti tujuh kali jatuh, delapan kali bangkit, sebagai gambaran ketangguhan dalam menyelesaikan proyek besar ini.

    “Hari ini kita menandai dimulainya pelaksanaan feed, namun demikian kita tahu bahwa secara jujur proyek ini cukup agak tertunda-tunda yang menurut bahasa Jepang disebut Nanakorobi Yaoki yang artinya tujuh kali jatuh, delapan kali bangkit,” ujarnya.

    Menurutnya, target yang ambisius ini sangat mungkin dicapai karena ada sinergi kuat antara pemerintah, SKK Migas, dan para investor. Dukungan penuh dari berbagai pihak akan memastikan setiap hambatan bisa diatasi dengan cepat.

    “Kita asumsikan dan selesai pada waktu tahun ini juga lebih kurang 3 bulan sebagaimana dengan ini, itu juga feed dapat kita laksanakan selama 3 bulan,” ujarnya.

     

  • Babak Baru Korupsi Pertamina, Bakal Merembet ke SKK Migas?

    Babak Baru Korupsi Pertamina, Bakal Merembet ke SKK Migas?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengusut perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Dalam hal ini, korps Adhyaksa masih berfokus untuk melengkapi berkas perkara dan memperkuat pembuktian para tersangka, yaitu saudagar minyak Riza Chalid dkk.

    Teranyar, penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI telah memeriksa Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi alias SKK Migas, Djoko Siswanto (DS).

    Djoko diperiksa dalam kapasitasnya sebagai kasasi dalam kasus yang dinilai merugikan negara Rp285 triliun itu. Pemeriksaan Djoko dilakukan pada Senin (25/8/2025).

    Adapun, Djoko diperiksa dengan tujuh orang lainnya, yakni HSR selaku Analis Harga dan Subsidi di Dirjen Migas ESDM (2005-2014); LH selaku Junior Officer Gas Operation I PT Pertamina International Shipping; dan TN selaku Corporate Sevodary PT Pertamina (Persero) tahun 2020.

    Selanjutnya, SAP selaku Asisten Manajer Crude Trading ISC PT Pertamina (2017-2018); YS selaku SVP IT PT Pertamina; TK selaku SVP Sjared Services PT Pertamina; dan ES selaku Dirjen Migas pada Kementerian ESDM (2017) juga turut diperiksa.

    Alasan Kejagung Periksa Kepala SKK Migas

    Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan DS diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM.

    “Kemarin ada pemeriksaan terhadap Mantan dirjen. Dan yang bersangkutan diperiksa terkait dengan perkara Pertamina ini, terus kapasitas sebagai saksi,” ujar Anang di Kejagung, dikutip Selasa (26/8/2025).

    Dia menambahkan Djoko dimintai keterangan terkait dengan kebijakannya terkait dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    “Kapasitas dia jabatan saat itu tentunya kan dianggap kompeten mengetahui peristiwa tersebut, pendalaman seperti apa, pengetahuannya terhadap kegiatan-kegiatan yang diduga di situ ada terjadinya tindak pidana,” pungkas Anang.

    Kejagung Umumkan 18 Tersangka

    Secara total, Kejagung telah menetapkan 18 tersangka dalam perkara ini. Mulanya, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka mulai dari Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku Beneficial PT Navigator Khatulistiwa hingga eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RA) pada (25/2/2025).

    Selang sehari kemudian, Kejagung menjemput dua tersangka yakni Direktur Pemasaran Pusat & Niaga Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya (MK) dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne (EC) turut menjadi tersangka dalam perkara ini.

    Kemudian, Kejagung kembali menetapkan sembilan tersangka baru dari perkara ini. Satu dari sembilan tersangka itu merupakan sosok ternama di jagat pengusaha minyak di Tanah Air, yakni Riza Chalid.

    Berikut ini 18 tersangka yang telah ditetapkan Kejagung dalam kasus Pertamina 

    1. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS).

    2. Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF).

    3. Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR).

    4. VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International Agus Purwono (AP).

    5. Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo (GRJ).

    6. Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS).

    7. Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati (DW).

    8. Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya (MK).

    9. VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne (EC).

    10. Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011-2015 atau Direktur Utama PT PPN sejak Juni 2021-Juni 2023, Alfian Nasution (AN).

    11. Eks Direktur Pemasaran & Niaga PT Pertamina Hanung Budya (HB).

    12. SVP Integrated Supply Chain Juni 2017 s.d. November 2018, saat ini menjabat sebagai Direktur Utama aktif PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho (TN).

    13. VP Crude & Product Trading ISC – Kantor Pusat PT Pertamina Persero Sejak 1 Juni 2019 – September 2020, Dwi Sudarsono (DS).

    14. Direktur Gas, Petrochemical & New Business, PT Pertamina International Shipping, Arif Sukmara (AS).

    15. Mantan SVP Integrated Supply Chain 2018 s.d. 2020, Hasto Wibowo (HW).

    16. Business Development Manager PT Trafigura Pte. Ltd periode November 2019-Oktober 2021 dan Senior Manager PT Trafigura (Manajemen Service) periode setelah November 2021, Martin Haendra Nata (MHN).

    17. Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi, Indra Putra (IP).

    18. Beneficial/ Owner (BO) PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, Muhammad Riza Chalid (MRC).