Tag: Djoko Siswanto

  • Bos SKK Migas Ngadu ke DPR: Ada Oknum Peras Kontraktor di Selat Madura

    Bos SKK Migas Ngadu ke DPR: Ada Oknum Peras Kontraktor di Selat Madura

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan adanya aksi pemerasan yang dilakukan oknum terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

    Djoko menyebut aksi premanisme itu tepatnya terjadi di wilayah Selat Madura. Dia menuturkan preman-preman itu melakukan pemerasan terhadap KKKS yang melakukan kegiatan eksplorasi seismik.

    Adapun, modus pemerasan itu dengan cara meminta ganti rugi rumpon atau alat bantu penangkapan ikan yang terdampak eksplorasi. Padahal, dalam berita acara sebelumnya tidak terdapat rumpon di wilayah eksplorasi.

    “Tapi masyarakat melakukan ancaman kalau tidak diganti. Jadi, bahkan kami sudah mengganti satu rumpon itu Rp6 juta sampai Rp30 juta,” kata Djoko dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (18/11/2024).

    Menurut Djoko, hal itu sangat menghambat kegiatan eksplorasi, termasuk mengganggu kenyamanan investor untuk menggarap wilayah-wilayah perairan. Ini khususnya di Selat Madura. 

    Oleh karena itu, Djoko meminta bantuan kepada Komisi XII DPR dan para pemangku kepentingan terkait untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. 

    “Kami mohon bantuan Bapak-Ibu sekalian, Komisi XII DPR RI bersama stakeholder terkait, TNI-Polri, tokoh-tokoh daerah, untuk bisa membantu kami memberikan pengertian kepada masyarakat yang tidak bertanggung jawab ini melakukan pemerasan di lapangan,” tutur Djoko.

    Dia menambahkan bahwa solusi permasalahan di atas sangat dinantikan oleh para pengusaha. Selain itu, penyelesaian masalah tersebut juga akan sangat memudahkan langkah SKK Migas untuk mencapai target-target.

    “Isu-isu strategis yang kami paparkan tersebut sangat dinantikan solusinya oleh pemangku bisnis,” tutup Djoko.

  • Target Lifting Minyak 1 Juta Barel Jadi PR Kepala SKK Migas Djoko Siswanto

    Target Lifting Minyak 1 Juta Barel Jadi PR Kepala SKK Migas Djoko Siswanto

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengungkapkan pekerjaan rumah (PR) untuk Djoko Siswanto sebagai ketua SKK Migas yang baru.

    Moshe menilai PR Utama untuk Djoko adalah masalah lifting minyak yang masih rendah. Padahal, SKK Migas menargetkan lifting minyak bisa mencapai 1 juta barel per hari (BOPD) pada 2032.

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lifting minyak Indonesia saat ini masih di level 600.000 BOPD.

    Sementara, konsumsi minyak RI mencapai sekitar 1,6 juta BOPD. Artinya, Indonesia masih melakukan impor minyak sebanyak 1 juta BOPD.

    “Kalau mau mencapai di 2032 itu 1 juta barel minyak, harusnya dari sekarang sudah mulai naik. Karena harus naik setidaknya untuk mencapai 2032 itu 1 juta barel, [lifting minyak] harus naik 8% per tahun,” tutur Moshe kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

    Memang, kata Moshe, target lifting minyak 1 juta BOPD bisa terwujud. Namun, asa itu tak akan terjadi pada 2032, jika realisasi lifting minyak masih seperti saat ini.

    Oleh karena itu, dia menilai pemerintah harus punya terobosan, yakni membuat kebijakan yang revolusioner. Apalagi, Indonesia masih memiliki cadangan yang belum dioptimalkan.

    Moshe mengingatkan pemerintah jangan hanya membuat kebijakan progresif saja seperti meningkatkan jatah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam skema gross split. Dia menilai kebijakan ini tak membuat investasi menarik.

    Menurutnya, pemerintah bisa menawarkan lapangan tersebut sebagai production sharing contract (PSC). Moshe menyebut hal menjadi salah satu kebijakan revolusioner.

    PSC merupakan skema di mana pemerintah dan KKKS berada pada level yang sama. Dia menekankan bahwa PSC harus dilakukan alih-alih kerja sama operasi (KSO) atau idel well.

    Moshe mengatakan pemerintah harus tegas dalam memberi pilihan kepada KKKS. Menurutnya, KKKS cukup diberi dua pilihan saja jika memang mendek dalam menggarap wilayah kerja (WK).

    Adapun dua pilihan itu adalah tetap mengerjakan dengan menyertakan target produksi atau izinnya dikembalikan ke pemerintah.

    “Kebalikan ke pemerintah buat apa? Pemerintah bisa tawarkan Kembali ke investor dengan kontrak PSC, bukan KSO. Biar apa? jadi yang mau itu investor-investor yang besar, yang lebih berbobot,” jelas Moshe.

    Dia menambahkan bahwa dengan dua opsi di atas, KKKS akan lebih disiplin dan serius dalam menggarap WK mereka.

    “Nah, itu baru revolusioner, langsung semua orang [KKKS] panik, antara mengerjakan atau kembalikan [izin] saja,” katanya.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru saja melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas pada Kamis (7/11/2024).

    Bahlil juga langsung mengingatkan sejumlah tugas untuk Djoko, terutama terkait mendorong peningkatan lifting migas.

    “Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak,” kata Bahlil dalam pelantikan  di Kementerian ESDM, Jakarta.

  • Tugas Penting Kerek Lifting Pimpinan Baru SKK Migas

    Tugas Penting Kerek Lifting Pimpinan Baru SKK Migas

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru saja melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) pada Kamis (7/11/2024).

    Bahlil pun langsung mengingatkan sejumlah pekerjaan rumah untuk Djoko, terutama terkait mendorong peningkatan lifting migas. Maklum, lifting minyak Indonesia saat ini masih di level 600.000 barel per hari (BOPD).

    Padahal, konsumsi minyak RI mencapai sekitar 1,6 juta BOPD. Dengan kata lain, Indonesia masih melakukan impor minyak sebanyak 1 juta BOPD.

    “Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak,” kata Bahlil dalam pelantikan  di Kementerian ESDM, Jakarta.

    Pergantian pucuk pimpinan SKK Migas pun seolah menjadi momentum untuk melakukan sejumlah terobosan. Untuk itu, Bahlil juga meminta Djoko menuntaskan semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting. 

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga meminta Djoko segera berkoordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menggarap sejumlah sumur idle.

    Berdasarkan catatan Bahlil, saat ini terdapat 16.990 sumur idle. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

    “Dibincangkan sama KKKS. Di-clear-kan yang sudah selesai eksplorasi, teman-teman dari KKKS, kita sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua untuk bersama-sama membantu membutuhkan program negara. Ini yang menjadi hal yang paling penting,” tutur Bahlil.

    Lantas, apa sebenarnya terobosan yang bakal dikerjakan SKK Migas untuk memastikan peningkatan produksi dan lifting migas?

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan pihaknya belum bisa memberikan rencana detil terkait peningkatan lifting pasca-Djoko dilantik. Hudi menyebut, saat ini pihaknya asih melakukan konsolidasi.

    Kendati, dia memastikan SKK Migas terus mendukung mandate dari Presiden Prabowo Subianto dan Bahlil terkait mendorong peningkatan lifting demi kedaulatan energi.

    “Kami tentu saja sangat mendukung hal ini, saat ini kami sedang inventarisasi hal-hal yang bisa kami dorong untuk segera mendukung ke arah itu,” jelas Hudi kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

    Ketika ditanya ihwal masalah yang masih menghambat dalam upaya peningkatan produksi dan lifting migas nasional, Hudi menilai masih terkait faktor alam.

    Dia menjelaskan sebenarnya hal-hal yang menghambat sudah diidentifikasi oleh satgas yang dibentuk oleh Kemenko Marves, di mana hal itu kini dilanjutkan oleh Kementerian ESDM. 

    “Kalau secara operasional di 2024 kendala terbesar adalah kendala cuaca dengan terjadinya banjir yang mengakibatkan tertundanya kegiatan2 pengeboran, perawatan sumur dan kerja ulang,” ucap Hudi.

    “Selain itu, terdapat delay on stream di beberapa proyek,” imbuhnya.

    Bisnis Indonesia telah berupaya menghubungi Djoko Siswanto untuk menanyakan lebih rinci terkait terobosan yang bakal diambil SKK migas untuk mengerek lifting. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Potensi 1,8 Miliar Barel Minyak Belum Tergarap

    Adapun demi mendorong peningkatan lifting, SKK Migas belakangan mengumpulkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Dalam pertemuan itu, SKK Migas meminta KKKS untuk mengoptimalkan potensi 1,8 miliar barel minyak (Bbo) dan 13,4 triliun kaki kubik (Tcf) gas yang belum tergarap.

    Berdasarkan catatan SKK Migas, terdapat beberapa lapangan yang belum diproduksikan, plan of development (PoD) yang belum dilanjutkan ke tahap produksi, serta hasil temuan eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti. Ini khususnya pada wilayah kerja (WK) eksploitasi yang hanya fokus pada produksi existing. 

    SKK Migas mencatat terdapat beberapa potensi yang masih bisa dikembangkan. Pertama, terdapat 301 struktur yang memiliki potensi sebesar 1,8 Bbo minyak dan 13,4 Tcf gas. 

    Kedua, terdapat potensi peningkatan produksi dari kegiatan EOR & waterflood. SKK Migas pun mengklaim telah memetakan semua potensi yang ada dan akan fokus untuk menerapkan teknologi ini terhadap 12 Lapangan dengan potensi recoverable resource sebesar 951 juta barel minyak (MMbo). 

    Ketiga, terdapat kategori stranded PoD, yang mencakup lapangan-lapangan dengan PoD yang sudah disetujui, tetapi pelaksanaannya terhambat. SKK Migas mencatat saat ini, terdapat 74 lapangan dalam kategori ini yang memiliki potensi sebesar 153 MMbo minyak dan 5,3 Tcf gas, tetapi belum bisa dimanfaatkan. 

    Keempat, terdapat idle field dan idle well, yaitu lapangan atau sumur yang saat ini tidak aktif, tetapi masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Saat ini terdapat 203 idle field dengan potensi produksi 122 juta barel setara minyak per hari (MMboe). 

  • Prabowo Perintahkan Kepala SKK Migas Baru Segera Genjot Lifting

    Prabowo Perintahkan Kepala SKK Migas Baru Segera Genjot Lifting

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia langsung memberi tugas meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) kepada Kepala SKK Migas Djoko Siswanto yang baru dilantik pada Kamis (7/11/2024).

    Menurut Bahlil, tugas tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan energi. Bahlil mengingatkan lifting minyak RI saat ini masih di level 600.000 barel per hari (BOPD), sedangkan konsumsi minyak mencapai 1,6 juta BOPD.

    “Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak,” kata Bahlil dalam acara pelantikan di Kementerian ESDM.

    Selain itu, dia juga meminta Djoko untuk menuntaskan semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting. 

    Bahlil juga meminta Djoko segera berkoordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menggarap sejumlah sumur idle.

    Berdasarkan catatan Bahlil, saat ini terdapat 16.990 sumur idle. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

    “Dibincangkan sama KKKS. Di-clear-kan yang sudah selesai eksplorasi, teman-teman dari KKKS, kita sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua untuk bersama-sama membantu membutuhkan program negara. Ini yang menjadi hal yang paling penting,” tutur Bahlil.

    Lebih lanjut, Bahlil juga meminta Djoko untuk segera memetakan produksi gas yang katanya akan surplus pada 2026. Pasalnya, RI harus segera membangun industrinya.

    “Pak Djoko, kita akan enam puluh persen sampai tujuh puluh persen itu konsumsi nya dalam negeri. Harus didorong untuk hilirisasi. Karena ini perintah Bapak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil.

    Oleh karena itu, dia meminta Djoko untuk bekerja sama dengan KKKS pemegang-pemegang konsesi yang gasnya mulai akan produksi pada 2026-2027.

    “Pak Djoko, kita akan 60% sampai 70% itu konsumsi nya dalam negeri. Harus didorong untuk hilirisasi karena ini perintah Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil.

    Bahlil sekali lagi mengingatkan agar SKK Migas lebih akomodatif dan responsif. Apalagi, SKK Migas adalah perpanjangan tangan pemerintah yang khusus melakoni business to business (B2B) dengan KKKS.

    “Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif,” tegas Bahlil.