Tag: Djoko Siswanto

  • 42 Kontraktor Migas Gunakan Gross Split, Ada yang Pakai Skema Terbaru?

    42 Kontraktor Migas Gunakan Gross Split, Ada yang Pakai Skema Terbaru?

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan saat ini terdapat 42 kontrak migas yang menggunakan skema kontrak bagi hasil gross split.

    Mengutip laman Kementerian ESDM, gross split adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

    Kontrak gross split menggunakan mekanisme bagi hasil awal (base split) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, dari 42 kontrak dengan skema gross split itu, sebanyak 25 sudah masuk tahap eksploitasi. Sementara itu, 17 sisanya masih eksplorasi.

    “Yang gross split yang eksplorasi 17, yang produksi 25,” kata Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (27/2/2025).

    Adapun, KKKS yang menggunakan skema gross split, di antaranya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan ENI East Sepinggan Ltd.

    Kendati demikian, seluruh kontrak itu belum ada yang menggunakan skema gross split terbaru. Artinya, ke-42 kontrak itu masih menggunakan skema gross split lama.

    Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro.

    “Gross split lama, belum ada yang baru,” katanya.

    Adapun, dalam skema gross split terbaru berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 , kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75%-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga 0% pada kondisi tertentu.

    Skema Cost Recovery

    Sementara itu, untuk kontrak dengan skema cost recovery saat ini mencapai 123. Perinciannya, 43 eksplorasi dan 80 eksploitasi.

    KKKS yang menggunakan skema cost recovery di antaranya, yakni ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java, dan PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES).

    Lalu, PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL), Medco E&P Natuna Ltd, Medco E&P Grissik Ltd, dan BP Berau Ltd.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, dengan skema gross split maupun cost recovery negara sama-sama untung.

    “Negara tidak pernah rugi dan selalu untung, cuma kita pengen untungnya kalau bisa sebesar-besarnya,” kata Djoko.

    Dia pun menyebut, cost recovery dan gross split memiliki kelebihan masing-masing. Khusus gross split, keuntungannya pemerintah tidak perlu mengawasi cost, tender, dan sebagainya.

    Menurutnya, pemerintah hanya perlu mengawasi produksinya saja. Oleh karena itu, Djoko menilai kedua skema di atas merupakan pilihan yang sama-sama baik bagi KKKS maupun pemerintah.

    “Jadi tergantung investor mau yang gross split atau cost recovery. Cuma kita pengen ini pemerintah sedapat mungkin kita kontrol cost-nya supaya keuntungan negara itu lebih besar,” tutur Djoko.

  • Rata-Rata Produksi Minyak Harian RI Cuma 580.224 Barel Tahun 2024

    Rata-Rata Produksi Minyak Harian RI Cuma 580.224 Barel Tahun 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat produksi rata-rata harian minyak sebesar 580.224 barel per hari dan gas sebesar 5.481 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

    Dengan begitu, realisasi produksi rata-rata minyak dan gas pada tahun 2024 mencapai 1,79 juta barel setara minyak per hari (BOEPD).

    “Bapak-Ibu yang saya hormati, dapat kami laporkan di 20 KKKS terbesar dan KKKS selainnya kita kelompokkan di nomor 21 itu, realisasi tahun lalu adalah sebesar 580.224 barrels oil per day,” kata Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (27/2/2025).

    Sementara itu, produksi rata-rata harian periode Januari-Februari 2025 tercatat sebesar 1,79 juta BOEPD. Terdiri dari minyak sebesar 577.649 dan produksi gas sebesar 6.839 MMSCFD.

    “Jadi, alhamdulillah karena kita memang saat ini banyak proyek-proyek gas, kita menemukannya adalah gas,” kata dia.

    Di sisi lain, Djoko membeberkan bahwa target lifting produksi migas Indonesia pada tahun 2025 yakni sebesar 1,61 juta BOEPD. Target ini terdiri dari 605 ribu barel minyak bumi dan gas sebesar 5.628 MMSCFD.

    “Nah, untuk 2025 APBN-nya adalah 605.000 barrels oil per day, sedangkan angka work program and budget itu 599.821. Ini yang sudah kami tanda tangani, kami setuju di KKKS masing-masing. Sehingga ada perbedaan sekitar 6.000 barrels oil per day, ini yang kita sering sebut filling the gap,” katanya.

    Sebagai informasi, produksi minyak adalah volume minyak yang dihasilkan dari perut bumi. Sedangkan lifting minyak sendiri merupakan volume minyak terangkut yang siap untuk dijual.

    (pgr/pgr)

  • Inpex Target Finalisasi Keputusan Investasi Proyek Abadi Masela di 2027

    Inpex Target Finalisasi Keputusan Investasi Proyek Abadi Masela di 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa migas Jepang, Inpex Corp menargetkan mencapai keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) pada proyek gas alam cair di Lapangan Abadi Masela, Indonesia pada 2027, sebagai upaya perluasan pasokan LNG. 

    Dikutip dari Reuters, Sabtu (15/2/2025), hal tersebut terungkap dalam rencana bisnis 3 tahun mendatang, di mana Inpex berencana untuk berinvestasi US$11,7 miliar di berbagai wilayah, termasuk proyek andalannya Ichthys LNG di Australia.

    Presiden dan CEO Inpex Corp Takayuki Ueda mengatakan, pihaknya melihat potensi besar dalam pengembangan bisnis LNG yang dapat mendukung transisi energi. 

    “Gas alam dan LNG memiliki intensitas emisi gas rumah kaca yang relatif rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya dan akan memainkan peran yang semakin penting sebagai bahan bakar praktis dalam transisi energi,” ujar Takayuki.

    Dia mengungkap, sebagai pemegang saham 65% dalam proyek Blok Abadi Masela, Inpex berencana untuk memulai desain rekayasa (front end engineering design/FEED) awal tahun ini dan mencapai FID pada 2027, dengan target memulai produksi pada awal 2030. 

    Proyek ini telah menghadapi penundaan selama bertahun-tahun setelah perubahan perencanaan dan kemudian divestasi Shell yang menjual 35% kepemilikannya kepada Pertamina Indonesia dan Petronas Malaysia pada 2023.

    Selain itu, Inpex juga berencana untuk memperluas produksi LNG di Ichthys dengan menambahkan kereta ketiga, menargetkan produksi pada paruh pertama tahun 2030.

    Melalui investasi baru tersebut, produksi LNG-nya diharapkan mencapai 800.000 barel setara minyak per hari pada tahun 2030-an, naik dari 630.000 saat ini. 

    Diberitakan sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong nota kesepahaman jual beli gas Blok Masela yang telah diteken antara Inpex Corporation dan PT Pupuk Indonesia berlanjut ke tahap head of agreement (HOA). 

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, status kerja sama antara kedua belah pihak masih di tahap memorandum of understanding (MOU). Menurutnya, hal tersebut membuat kesepakatan Inpex dan Pupuk Indonesia belum begitu mengikat untuk jual beli gas bumi.

    Djoko menilai dengan adanya HOA, tahun ini sudah ada kepastian buyer gas dari Blok Masela yang dikelola oleh Inpex Corporation. Kepastian pembeli dinilai dapat mendorong proses FID. 

    “Saya kan sudah minta untuk menjadi minimum HOA, pabrik pupuk sudah minta alokasi untuk Masela, pabrik pupuk BUMN,” ucap Djoko di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Selain itu, Djoko juga meminta agar wilayah kerja (WK) migas lain pun terus didorong supaya sesegera mungkin mencari buyer. Dengan begitu, pengembangan bisa dilakukan dengan cepat. 

    “Inpex harus segera memasarkan gasnya, sebagaimana juga Eni di Geng North dan blok-blok lain juga, WK Andaman, sekarang Mubadala sedang marketing gasnya,” pungkasnya.

  • Nasib Blok Masela, SKK Migas Beri Titah ke Inpex & Pupuk Indonesia

    Nasib Blok Masela, SKK Migas Beri Titah ke Inpex & Pupuk Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong nota kesepahaman yang telah diteken antara Inpex Corporation dan PT Pupuk Indonesia berlanjut ke tahap Head of Agreement (HOA).

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, status kerja sama antara kedua belah pihak masih di tahap Memorandum of Understanding (MOU). Menurutnya, hal tersebut membuat kesepakatan Inpex dan Pupuk Indonesia belum begitu mengikat untuk jual beli gas bumi.

    Djoko menilai dengan adanya HOA, tahun ini sudah ada kepastian buyer gas dari Blok Masela yang dikelola oleh Inpex Corporation.

    “Saya kan sudah minta untuk menjadi minimum HOA, pabrik pupuk sudah minta alokasi untuk Masela, pabrik pupuk BUMN,” ucap Djoko di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Selain itu, Djoko juga meminta agar wilayah kerja (WK) migas lain pun terus didorong supaya sesegera mungkin mencari buyer. Dengan begitu, pengembangan bisa dilakukan dengan cepat.

    “Inpex harus segera memasarkan gasnya, sebagaimana juga Eni di Geng North dan blok-blok lain juga, WK Andaman, sekarang Mubadala sedang marketing gasnya,” katanya.

    Penandatanganan MOU antara Inpex dan Pupuk Indonesia sendiri sudah dilaksanakan pada Februari 2020 lalu. Bukan hanya Pupuk Indonesia, Inpex  juga meneken MOU serupa dengan PT PLN (Persero).

    Di sisi lain, lambatnya progres pengembangan Blok Masela yang terletak di Kepulauan Tanimbar, Maluku, itu beberapa kali menjadi perhatian khusus bagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Dia  bahkan mengirimkan surat peringatan kepada pemegang hak konsesi lapangan gas besar di Indonesia yang tak kunjung melanjutkan produksi setelah selesai eksplorasi 26 tahun lalu.

    Bahlil juga akan melakukan evaluasi terhadap hak konsesi Blok Masela yang saat ini dipegang Inpex Masela Ltd.

    “Ini sekaligus sebagai pengumuman, ada satu WK yang 26 tahun sudah temukan salah satu gas terbesar, giant, tapi gak dinaikkan statusnya. Saya sudah bikin surat peringatan pertama, kedua, ga bisa lagi, saya cabut, ini gede dan ini pasti akan gempar,” ujar Bahlil di Mandiri Investment Forum (IMF) 2025, Selasa (11/2/2025).  

    Bahlil tampak geram dengan investor asal Jepang tersebut yang tak kunjung memberikan perkembangan signifikan. Padahal, Blok Masela merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Inpex telah mendapatkan hak konsesinya sejak 1998.

    Untuk itu, setelah memberikan surat peringatan pertama, Bahlil tak segan memberikan surat peringatan kedua sekaligus mencabut izin pengelolaan lapangan gas di Laut Arafura itu. 

    Kendati demikian, Bahlil tak mengungkap secara langsung perusahaan yang telah diberikan SP 1 dan ancaman pencabutan izin pengelolaan lapangan gas tersebut.

    “Saya tidak perlu sampaikan perusahaan apa itu, biarkanlah Tuhan, saya, dia yang tahu. Kalau dia rasa pasti tahu betul itu kira-kira,” tuturnya.

  • SKK Migas Dorong Inpex dan Pupuk Indonesia Teken Kontrak Jual Beli Gas Masela

    SKK Migas Dorong Inpex dan Pupuk Indonesia Teken Kontrak Jual Beli Gas Masela

    Jakarta

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mendorong operator Blok Masela, Inpex Co meneken Head of Agreement (HoA) atau perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum penandatanganan kontrak dalam pembelian gas bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku pembeli.

    Djoko mengatakan hal ini sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah mereka lakukan beberapa waktu lalu.

    “Makanya saya udah minta untuk menjadi minimum HoA. Pabrik pupuk juga sudah minta alokasi untuk dari Masela,” kata Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Djoko menambahkan, dengan adanya perjanjian pendahuluan terhadap pembelian gas, maka proyek Blok Masela akan berlanjut ke tahap Final Investment Decision (FID) atau keputusan akhir investasi dalam proyek pertambangan, sehingga proyek tersebut dapat segera dieksekusi.

    “Inpex harus segera memasarkan gasnya, sebagaimana juga Eni di Geng North dan blok-blok lain juga, WK Andaman, sekarang Mubadala sedang marketing gasnya,” kata Djoko.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan Surat Peringatan Pertama (SP-1) kepada operator Blok Masela, Inpex Co untuk segera melakukan produksi. Sebab, proyek blok migas raksasa itu tidak mengalami kemajuan sejak puluhan tahun lamanya.

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya mendorong agar para investor segera merealisasikan investasinya. Hal ini termasuk dengan investor yang menggarap sumur minyak dan gas (migas) di Tanah Air.

    Menyangkut hal ini, Bahlil mengumumkan, dirinya telah memberikan SP-1 kepada salah satu perusahaan migas besar di salah satu wilayah kerja. Namun ia tak menyebutkan siapa perusahaan itu. Adapun perusahaan tersebut sudah menggarap blok itu selama 26 tahun.

    “Ini sekaligus sebagai pengumuman, ada satu wilayah kerja yang sudah 26 tahun, sudah menemukan salah satu gas terbesar, giant nih Pak Djoko (Kepala SKK Migas) ya, tapi nggak dinaikkan statusnya. Nah, saya sudah bikin surat peringatan pertama (SP-1),” kata Bahlil di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

    (ara/ara)

  • Blok Masela Mangkrak, Bahlil Beri Surat Peringatan Pertama ke Inpex Jepang

    Blok Masela Mangkrak, Bahlil Beri Surat Peringatan Pertama ke Inpex Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan surat peringatan kepada pemegang hak konsesi lapangan gas besar di Indonesia yang tak kunjung melanjutkan produksi setelah selesai eksplorasi 26 tahun lalu. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya telah melayangkan surat peringatan pertama kepada pengelola Wilayah Kerja (WK) tersebut. Sebelumnya, Bahlil juga telah menyebut akan melakukan evaluasi terhadap hak konsesi Blok Masela yang saat ini dipegang Inpex Masela Ltd. 

    “Ini sekaligus sebagai pengumuman, ada satu WK yang 26 tahun sudah temukan salah satu gas terbesar, giant, tapi gak dinaikkan statusnya. Saya sudah bikin surat peringatan pertama, kedua, ga bisa lagi, saya cabut, ini gede dan ini pasti akan gempar,” ujar Bahlil di Mandiri Investment Forum (IMF) 2025, Selasa (11/2/2025). 

    Bahlil tampak geram dengan investor asal Jepang tersebut yang tak kunjung memberikan perkembangan signifikan. Padahal, Blok Masela merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Inpex telah mendapatkan hak konsesinya sejak 1998. 

    Untuk itu, setelah memberikan surat peringatan pertama, Bahlil tak segan memberikan surat peringatan kedua sekaligus mencabut izin pengelolaan lapangan gas di Laut Arafura itu.

    Kendati demikian, Bahlil tak mengungkap secara langsung perusahaan yang telah diberikan SP 1 dan ancaman pencabutan izin pengelolaan lapangan gas tersebut. 

    “Saya tidak perlu sampaikan perusahaan apa itu, biarkanlah Tuhan, saya, dia yang tahu. Kalau dia rasa pasti tahu betul itu kira-kira,” tuturnya. 

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto membenarkan bahwa perusahaan yang dimaksud Bahlil yaitu Inpex sebagai operator Blok Masela saat ini. 

    “Iya [Inpex]. Ya diharapkan bisa segera ada pembeli gasnya sehingga proyek bisa dimulai, tahun ini lah,” terangnya. 

  • Menteri ESDM minta Pertamina Hulu Rokan tingkatkan produksi

    Menteri ESDM minta Pertamina Hulu Rokan tingkatkan produksi

    Target ‘lifting’ kita harus naik, tentunya dalam rangka menjaga marwah dan kedaulatan negara dalam konteks energi

    Pekanbaru (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan ke wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Duri, Bengkalis Provinsi Riau dan meminta perusahaan itu meningkatkan produksi guna menjaga ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

    “Di sini adalah salah satu pusat sumber minyak yang dimiliki PHR. Target ‘lifting’ kita harus naik, tentunya dalam rangka menjaga marwah dan kedaulatan negara dalam konteks energi dan ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai anak-anak yang dilahirkan dari Ibu Pertiwi Indonesia,” kata Bahlil di Duri, Bengkalis, Rabu.

    Dalam kunjungannya Menteri Bahlil melihat langsung area operasi di lapangan Duri didampingi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto.

    Bahlil mengapresiasi penerapan metode “Enhanced Oil Recovery” (EOR) dengan metode “steamflood” yang diterapkan oleh PHR dalam upaya meningkatkan produksi.

    Sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan energi, Bahlil menegaskan pemerintah akan terus memberikan dukungan dan motivasi kepada PHR untuk terus semangat dalam upaya meningkatkan produksi.

    “Saya yakin Pertamina mampu melakukan ini karena lifting kita itu adalah produk dari Pertamina dan dari 60 persen tersebut 25-30 persen berasal dari PHR. Semangat terus, ibu pertiwi menanti pengabdian kita untuk menjaga marwah negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyat dan bangsa,” tukasnya.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto juga mengapresiasi upaya PHR dalam mengoptimalkan potensi di WK Rokan melalui teknologi EOR. Injeksi uap pertama di lapangan NDDA14 menjadi langkah maju yang signifikan di awal tahun dalam meningkatkan produksi nasional.

    “Tentunya ini menjadi kabar baik bagi industri hulu migas Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan perusahaan dalam meningkatkan produksi minyak dan memperpanjang usia produksi lapangan-lapangan minyak di Indonesia. Diharapkan metode ini akan terus berjalan lancar dengan tetap mengedepankan kinerja andal dan selamat,” ujarnya.

    Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan mengatakan proyek “steamflood” di lapangan NDD A14 ini merupakan bagian dari strategi PHR untuk mengoptimalkan potensi reservoir minyak di Blok Rokan melalui teknologi EOR.

    Dengan menginjeksikan uap ke dalam reservoir, viskositas minyak akan berkurang sehingga lebih mudah mengalir dan dapat diproduksikan.

    “Pencapaian proyek NDD Area 14 ini merupakan hasil kerja keras segenap pekerja PHR yang terus berinovasi dalam meningkatkan produksi. Semoga proyek steamflood ini akan memberikan dampak positif dalam upaya kita untuk terus menjaga ketahanan energi nasional,” tutur Ruby.

    Lapangan NDD A14 merupakan pengembangan area steamflood baru setelah alih kelola WK Rokan oleh Pertamina. Adapun proyek pengembangan lapangan NDD A14 stage-1 ini meliputi pemboran sebanyak 68 sumur, di mana sebanyak 47 sumur produksi (producer), 15 sumur steam injector dan 6 sumur observasi dengan estimasi cadangan total proyek sebesar 6,74 MMBO (juta barel minyak).

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Bahlil Mau Setop Ekspor Minyak Mentah Jatah Negara, Ini Kata Pengamat – Halaman all

    Menteri Bahlil Mau Setop Ekspor Minyak Mentah Jatah Negara, Ini Kata Pengamat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya direncanakan diekspor agar diolah di kilang dalam negeri.

    Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menyambut baik kebijakan tersebut.

    Langkah ini dinilai sebagai strategi tepat untuk menekan neraca transaksi berjalan dan mewujudkan kemandirian energi nasional.

    Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dapat menjamin pasokan minyak mentah dalam negeri, khususnya bagi kilang Pertamina.

    Ia turut menekankan kesepakatan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, untuk meninjau ulang Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor 065/SKKMA0000/2017/SO, agar pasokan bagi kilang Pertamina semakin aman.

    “Kami menilai kebijakan Menteri ESDM sejalan dengan upaya kemandirian energi nasional. Selain itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto juga sudah sepakat dengan usulan kami untuk mengevaluasi PTK 065-2017, kami apresiasi,” ujar Yusri, Kamis (30/1/2025),

    CERI turut mempertanyakan dasar hukum PTK 065/2017 yang dianggap lemah. Aturan itu berpotensi bertentangan dengan Surat Menteri ESDM Nomor 5543/13/MEN.M/2014 yang menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola minyak mentah/kondensat bagian negara, juga SK Kepala SKK Migas Nomor KEP-0131/SKKO0000/2015/S2 yang menunjuk Pertamina sebagai penjual minyak mentah/kondensat bagian negara.

    “Penerbitan PTK 065-2017 menimbulkan pertanyaan, apakah tujuannya justru menggeser peran Pertamina ke KKKS asing atau swasta?” kata Yusri.

    Ia juga menyoroti minimnya aturan tentang mekanisme tender, karena pada poin 2.2.2, dijelaskan penjualan minyak mentah dan kondensat bagian negara bisa dilakukan oleh badan usaha lain, sementara minyak milik KKKS dikelola secara internal.

    Menurut Yusri, hal ini membuka peluang transaksi tanpa tender yang transparan.

    “Jika KKKS tak mau menender, maka mereka bisa langsung menjual. Ini bisa berpotensi terjadi hengki pengki yang mengorbankan penerimaan negara dan jaminan pasokan dalam negeri,” ucapnya.

    CERI menilai istilah seperti *Election in Kind* dan *Election Not To Take in Kind* (ENTIK) dalam regulasi ini justru berpotensi membingungkan, seolah-olah kebijakan diatur dengan baik, padahal bisa merugikan kepentingan nasional.

    Oleh sebab itu, Yusri menyatakan pihaknya siap menggugat PTK 065/2017 agar disempurnakan dan benar-benar menguntungkan kemandirian energi nasional.

    Dengan adanya revisi, diharapkan seluruh pihak terkait, termasuk SKK Migas dan Pertamina, dapat bersinergi mendukung kebijakan larangan ekspor minyak mentah dan kondensat, demi memastikan pasokan stabil bagi kilang domestik dan mempercepat tercapainya kemandirian energi nasional.

    Arahan Presiden

    Menteril Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor agar diolah di kilang dalam negeri.

    Minyak mentah bagian kontraktor yang tidak sesuai spesifikasi juga akan diproses dan dicampur agar memenuhi standar untuk konsumsi kilang domestik.

    Bahlil mengatakan, kebijakan ini bertujuan mempercepat swasembada energi.

    Optimalisasi pengolahan di kilang lokal diharapkan dapat meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang dalam negeri memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi.”

    “Dengan begitu, ekspor crude akan terus menurun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/1/2025).

  • Optimalisasi Produksi LPG: Peran Nyata Pertagas Demi Swasembada Energi

    Optimalisasi Produksi LPG: Peran Nyata Pertagas Demi Swasembada Energi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki visi untuk mewujudukan swasembada energi. Berbagai program untuk merealisasikan target tersebut pun terus digencarkan.

    Salah satu langkah untuk mencapai swasembada energi ini melalui pengurangan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Seperti diketahui, LPG merupakan salah satu sumber bahan bakar yang masih didominasi oleh impor.

    Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2023, yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebutuhan LPG pada 2023 mencapai 8,71 juta ton. Namun, produksi dari dalam negeri pada 2023 tercatat hanya 1,97 juta ton. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor LPG sebesar 6,95 juta ton pada 2023.

    Kebutuhan LPG tersebut mendorong Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar badan usaha semakin menggencarkan pengembangan LPG di dalam negeri.

    Bahlil pun meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan perusahaan migas untuk menggencarkan temuan lapangan migas yang mengandung Propana (C3) dan Butana (C4) sebagai bahan baku LPG.

    “Gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita tapi produksi kita hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor jadi impor kita 6-7 juta ton. Maka program ke depan adalah bangun industri gas untuk konversi ke LPG C3 C4,” kata Bahlil dalam acara Rakornas REPNAS 2024 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Lebih lanjut, Bahlil membeberkan bahwa berdasarkan hitungan pihaknya bersama SKK Migas dan Pertamina, Indonesia masih mempunyai potensi untuk memproduksikan LPG hingga 2 juta metrik ton.

    Di sisi lain, cadangan gas bumi Indonesia semakin turun setiap tahunnya. Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2023, yang dirilis Kementerian ESDM 2023, per 1 Januari 2023, jumlah cadangan gas bumi nasional tercatat sebesar 54,76 triliun standar kaki kubik (TSCF), terdiri dari cadangan terbukti (proven) 35,30 TSCF dan potensial 19,46 TSCF.

    Jumlah cadangan gas bumi ini terpantau menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Per 1 Januari 2022, cadangan gas bumi nasional tercatat mencapai 54,83 TSCF, terdiri dari cadangan terbukti 36,34 TSCF dan potensial 18,49 TSCF.

    Dengan semakin menurunnya cadangan gas bumi nasional, maka ini akan berimbas pada suplai gas untuk LPG itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan dukungan pemerintah untuk menggiatkan kembali eksplorasi guna meningkatkan temuan cadangan gas bumi nasional.

    Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto, pemerintah juga akan menggiatkan eksplorasi dan pengembangan lapangan gas yang ada. Apalagi, lanjutnya, adanya sejumlah penemuan lapangan gas bumi baru di Tanah Air.

    “Alhamdulillah kita diberkati oleh Tuhan yang maha kuasa, temuan-temuan pada akhir-akhir ini adalah banyak di gas bumi dan banyak yang sedang kita akan kembangkan sebagai contoh di Masela, di Genting Oil Papua, di Andaman, kemudian di Sakakemang dan beberapa lapangan migas lainnya nanti kita sampaikan,” ucapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (18/11/2024).

    Peran Nyata Pertagas

    Salah satu perusahaan yang memiliki peran nyata untuk mendukung ketahanan energi dan swasembada energi nasional yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas), anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

    Pertagas merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur energi terintegrasi, mulai dari regasifikasi gas, pemrosesan gas menjadi LPG, transportasi gas, termasuk pengoperasian pipa transmisi gas bumi, hingga pengelola pipa Bahan Bakar Minyak (BBM).

    PT Perta-Samtan Gas (PSG), merupakan anak usaha Pertagas sebagai bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero), memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan LPG domestik. PSG mengelola dua kilang utama, yaitu Kilang Ekstraksi di Prabumulih dan Kilang Fraksinasi di Sungai Gerong, Sumatera Selatan. Dengan kapasitas desain 250 MMSCFD, PSG mampu memproduksi ±710 MT LPG dan ±2.200 barel kondensat per hari.

    Produksi ini disalurkan melalui PT Pertamina Patra Niaga untuk kebutuhan domestik dengan rute distribusi dari Depot LPG Pulau Layang (Sungai Gerong) dan Jetty 01 RU III menggunakan kapal ke wilayah Pontianak dan Bangka. Dengan konsistensinya, PSG turut mendukung pencapaian swasembada energi nasional sekaligus membantu pengurangan ketergantungan impor LPG.

    Selain PSG, peran strategis lainnya juga datang dari Kilang LPG Plant Gresik yang dioperasikan oleh Pertamina Gas di Gresik, Jawa Timur. Kilang LPG Plant Gresik ini memiliki kapasitas feed gas sebesar 100 MMSCFD, dan mampu menghasilkan ±350 ton LPG per hari, serta kondensat sebesar ±880 barel per hari.

    Keberadaan LPG Plant Gresik menjadi pelengkap dalam upaya memperkuat produksi LPG domestik, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi nasional. Kilang LPG Plant Gresik ini secara konsisten memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi impor LPG dan memperkuat ketahanan energi negara.

    Pada tahun 2023, Pertagas Bersama dengan anak usahanya telah mampu mengoptimalkan produksi gas menjadi LPG melalui Perta-Samtan Gas mencapai + 184.305 ton dan LPG Plant Gresik mencapai + 38.783 Ton.

    Sehingga, dengan kapasitas yang dimiliki, Pertagas memiliki potensi besar untuk lebih maksimal dalam melakukan pemrosesan gas menjadi LPG. Langkah ini tidak hanya memperkuat pasokan energi domestik tetapi juga turut mendukung pencapaian swasembada energi melalui produksi LPG domestik yang berkesinambungan.

    Peran perusahaan dalam negeri ini menjadi krusial dalam mendukung program pemerintah, seperti konversi minyak tanah ke LPG, yang bertujuan menyediakan energi yang lebih bersih dan efisien bagi masyarakat serta mengurangi beban subsidi BBM.

    Dengan konsistensinya dalam menghasilkan LPG berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, perusahaan – perusahaan ini telah berkontribusi langsung terhadap pengurangan ketergantungan impor energi dan penguatan pasokan LPG nasional. Hal ini mendukung upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi Tanah Air, sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sektor energi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

    (pgr/pgr)

  • Pemerintah Temukan Sumber Migas Baru di Indonesia Barat, Ini Lokasinya – Page 3

    Pemerintah Temukan Sumber Migas Baru di Indonesia Barat, Ini Lokasinya – Page 3

    Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar berupa penurunan produksi yang terus berlangsung.

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menegaskan perlunya kolaborasi erat antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), serta kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi tantangan ini.

    “Penurunan produksi menjadi tantangan utama industri hulu migas. Kami berkomitmen bekerja keras, berkolaborasi dengan K3S dan pihak terkait untuk mendorong peningkatan produksi migas di masa depan,” ujar Djoko dalam media briefing terkait Hasil Akhir Kajian Percepatan Eksplorasi Indonesia Barat Tahap II Penawaran Minyak Indonesia Putaran ke-2 2024, di kantor SKK Migas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Langkah Strategis Melalui Studi Eksplorasi

    SKK Migas kini memperkuat studi eksplorasi migas guna menemukan cadangan baru yang dapat mendukung produksi di masa depan. Studi ini menggabungkan analisis mendalam dan pendekatan strategis untuk memberikan data akurat yang diharapkan meningkatkan probabilitas keberhasilan penemuan cadangan.

    “Studi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan keberhasilan eksplorasi, tetapi juga memberikan masukan strategis bagi investor untuk mempercepat kegiatan eksplorasi migas,” tambah Djoko.

    Selain manfaat bagi sektor energi, studi ini juga membuka peluang kerja baru bagi geolog muda dan mendukung pertumbuhan ekonomi, baik lokal maupun nasional.

    Kolaborasi dengan 40 Perusahaan Migas Internasional

    Dalam dua tahun terakhir, SKK Migas telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 40 perusahaan migas internasional untuk mempercepat eksplorasi dan mempromosikan potensi wilayah kerja migas Indonesia.

    “Upaya ini telah berhasil menarik wajah-wajah baru di industri hulu migas. Sinergi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam mempercepat eksplorasi,” ujar Djoko.

    Hasil kajian eksplorasi terbaru diharapkan menjadi landasan bagi promosi wilayah kerja baru kepada investor. Selain itu, data ini akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan akuisisi data eksplorasi baru, memperkuat posisi Indonesia di peta industri migas global.

    Melalui langkah-langkah strategis ini, SKK Migas bertekad memastikan keberlanjutan industri hulu migas dengan fokus pada efisiensi, inovasi, dan kolaborasi.

    “Kami optimis bahwa sinergi ini akan membawa hasil positif untuk industri migas dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” pungkas Djoko.