Xcloud.id

Tag: Djoko Siswanto

  • Indonesia Alokasikan Rp 46 Triliun untuk Dongkrak Eksplorasi Migas – Page 3

    Indonesia Alokasikan Rp 46 Triliun untuk Dongkrak Eksplorasi Migas – Page 3

    Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) percepatan proyek hulu migas, mendorong peningkatan investasi, serta mendukung keterlibatan industri lokal di daerah.

    Langkah yang dilakukan dengan merevisi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui perubahan Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Juklak).

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa revisi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus memperkuat kontribusi sektor migas dalam perekonomian nasional.

    “Perubahan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa, terutama dalam menghadapi dinamika global. Melalui kebijakan baru ini, kami memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan lokal untuk terlibat dalam pengadaan hingga nilai Rp 50 miliar,” kata Djoko Siswanto, di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Percepatan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam PTK-007 dan Juklak terbaru ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek strategis hulu migas.

    “Langkah ini tidak hanya mendukung target produksi nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan di tingkat lokal,” ujarnya.

    Sementara Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko, menambahkan, perubahan PTK-007 telah resmi ditetapkan pada 20 November 2024, diikuti dengan pengunggahan Juklak pada 21 November 2024 dalam sistem database SKK Migas.

    Dengan aturan baru ini, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan guna mendukung aktivitas pengeboran guna memenuhi target lifting migas nasional.

    “Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat industri penunjang dalam negeri dan menciptakan efek berganda yang signifikan bagi perekonomian daerah serta nasional. Percepatan realisasi investasi melalui kebijakan ini juga mendukung kegiatan eksplorasi yang sangat diperlukan untuk mencapai ketahanan energi,” jelas Rudi.

    SKK Migas berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan target produksi nasional, menciptakan kedaulatan energi, dan memastikan kontribusi sektor hulu migas terhadap kemajuan Indonesia.

     

  • SKK Migas Punya Strategi Hadapi Penurunan Produksi, Begini Caranya – Page 3

    SKK Migas Punya Strategi Hadapi Penurunan Produksi, Begini Caranya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar berupa penurunan produksi yang terus berlangsung.

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menegaskan perlunya kolaborasi erat antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), serta kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi tantangan ini.

    “Penurunan produksi menjadi tantangan utama industri hulu migas. Kami berkomitmen bekerja keras, berkolaborasi dengan K3S dan pihak terkait untuk mendorong peningkatan produksi migas di masa depan,” ujar Djoko dalam media briefing terkait Hasil Akhir Kajian Percepatan Eksplorasi Indonesia Barat Tahap II Penawaran Minyak Indonesia Putaran ke-2 2024, di kantor SKK Migas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Langkah Strategis Melalui Studi Eksplorasi

    SKK Migas kini memperkuat studi eksplorasi migas guna menemukan cadangan baru yang dapat mendukung produksi di masa depan. Studi ini menggabungkan analisis mendalam dan pendekatan strategis untuk memberikan data akurat yang diharapkan meningkatkan probabilitas keberhasilan penemuan cadangan.

    “Studi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan keberhasilan eksplorasi, tetapi juga memberikan masukan strategis bagi investor untuk mempercepat kegiatan eksplorasi migas,” tambah Djoko.

    Selain manfaat bagi sektor energi, studi ini juga membuka peluang kerja baru bagi geolog muda dan mendukung pertumbuhan ekonomi, baik lokal maupun nasional.

    Kolaborasi dengan 40 Perusahaan Migas Internasional

    Dalam dua tahun terakhir, SKK Migas telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 40 perusahaan migas internasional untuk mempercepat eksplorasi dan mempromosikan potensi wilayah kerja migas Indonesia.

    “Upaya ini telah berhasil menarik wajah-wajah baru di industri hulu migas. Sinergi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam mempercepat eksplorasi,” ujar Djoko.

    Hasil kajian eksplorasi terbaru diharapkan menjadi landasan bagi promosi wilayah kerja baru kepada investor. Selain itu, data ini akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan akuisisi data eksplorasi baru, memperkuat posisi Indonesia di peta industri migas global.

    Melalui langkah-langkah strategis ini, SKK Migas bertekad memastikan keberlanjutan industri hulu migas dengan fokus pada efisiensi, inovasi, dan kolaborasi.

    “Kami optimis bahwa sinergi ini akan membawa hasil positif untuk industri migas dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” pungkas Djoko.

  • SKK Migas Kantongi Modal Rp46,8 Triliun per Tahun untuk Eksplorasi

    SKK Migas Kantongi Modal Rp46,8 Triliun per Tahun untuk Eksplorasi

    Bisnis.co, JAKARTA – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan pihaknya memiliki dana sekitar Rp46,89 triliun per tahun untuk modal eksplorasi migas.

    Adapun, dana tersebut mencakup Rp15 triliun anggaran yang disediakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan US$2 miliar atau setara Rp31,89 triliun (asumsi kurs Rp15.944 per dolar AS) dari kas SKK Migas.

    “Jadi Rp15 triliun plus US$2 miliar untuk kegiatan eksplorasi,” ucap Djoko dalam acara Kegiatan Hasil Akhir Kajian Percepatan Eksplorasi Indonesia bagian Barat Tahap Kedua di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Sementara itu, ditemui usai acara, Penasehat Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf memerinci dana Rp15 triliun dari Kementerian ESDM itu berasal dari 10% hingga 15% penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Nanang membenarkan dana tersebut digunakan untuk modal eksplorasi migas. Namun, dana Rp15 triliun itu tak terbatas untuk hal tersebut saja.

    Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk investasi SKK Migas, termasuk membangun infrastruktur jaringan gas (jargas) dan semacamnya.

    “Jadi tidak seluruhnya Rp15 triliun digunakan eksplorasi, tapi untuk infrastruktur jargas dan sebagainya,” ucap Nanang.

    Sebelumnya, SKK Migas mengungkapkan realisasi investasi di sektor hulu migas telah mencapai US$10,3 miliar atau Rp163,25 triliun per Oktober 2024. Jumlah tersebut setara dengan 64,4% dari target investasi yang dibidik oleh SKK Migas pada 2024.

    Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya tetap optimistis target investasi di 2024 yang sebesar US$16 miliar atau Rp253,56 triliun bisa tercapai.

    “Realisasi sampai Oktober sebesar US$10,3 miliar. Kami harap akhir tahun bisa mencapai US$16 miliar,” ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (18/11/2024) lalu.

    Adapun, prognosis investasi di hulu migas untuk 2024 itu sejatinya turun. Sebab, sebelumnya target investasi hulu migas mencapai US$17,7 miliar atau setara Rp280,59 triliun.

    Menurut Djoko, target itu turun karena ada sejumlah kebijakan dari pemerintah. Salah satunya, kebijakan kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    “Bahwa beberapa kegiatan jadi tertunda ke tahun depan. Jadi karena target-target seluruh kegiatan belum 100%, otomatis kan investasinya gak 100%, ada beberapa pekerjaan yang delay,” jelas Djoko. Kendati, pemerintah saat ini sudah melakukan perubahan kebijakan terkait TKDN. Kini, syarat TKDN telah direlaksasi.

  • SKK Migas: Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal

    SKK Migas: Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto membuka peluang entitas koperasi untuk mengelola sumur minyak ilegal.

    Menurutnya, Undang-Undang (UU) Migas memperbolehkan entitas koperasi untuk mengelola sumur minyak tua yang selama ini dibor secara ilegal oleh masyarakat.

    “UU Migas kita membolehkan kegiatan hulu migas ini dilaksanakan oleh koperasi, terutama untuk sumur-sumur tua dan dilakukan oleh masyarakat secara ilegal,” jelas Djoko dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR, Senin (18/11).

    Djoko menuturkan pengelolaan sumur migas oleh koperasi sudah dilakukan pada beberapa titik. Dia mencontohkan, pengelolaan di Blok Cepu dilakukan oleh koperasi dengan hasil produksi yang dibeli oleh PT Pertamina (Persero).

    Oleh sebab itu, SKK Migas akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait langkah pengelolaan sumur tua oleh entitas koperasi. Ini khususnya terkait ketentuan pengelolaannya.

    “Sekarang kita revisi mana potensi yang bisa kita lakukan untuk diaktifkan kembali, koordinasi dengan Kementerian Perekonomian,” imbuh Djoko.

    Djoko menambahkan bahwa beleid aturan terkait pengelolaan sumur-sumur tua yang dilakukan secara ilegal oleh masyarakat, tengah di bahas. Menurutnya, aturan itu bisa berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

    “Kami berupaya hal ini bisa dikelola oleh badan usaha, termasuk KKKS Pertamina untuk dikelola secara baik sehingga bisa meningkatkan lifting,” ucapnya.

    Djoko menyebut pengeboran ilegal atau illegal drilling, illegal refinery, hingga illegal tapping masih menjadi hambatan industri hulu migas di Indonesia.

    Bahkan, dia mengklaim kegiatan ilegal itu menimbulkan potensi kehilangan sumber daya minyak hingga 8.000 barel per hari (BOPD). Oleh karena itu, Djoko mengingatkan seluruh pihak terkait bertanggung jawab mengatasi hal tersebut.

    “Ini membuat adanya potensi kehilangan minyak sebesar lebih kurang 8.000 BOPD. SKK Migas butuh dukungan semua pihak untuk mengatasi hal ini,” katanya.

  • Penerimaan Negara di Sektor Hulu Migas Mencapai Rp201,4 Triliun per Oktober 2024

    Penerimaan Negara di Sektor Hulu Migas Mencapai Rp201,4 Triliun per Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan realisasi penerimaan negara di sektor hulu migas mencapai US$12,7 miliar atau setara Rp201,4 triliun (asumsi kurs Rp15.861 per dolar AS).

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut angka itu hampir mencapai target tahun ini yang sebesar US$12,9 miliar atau Rp204,9 triliun.

    “Ini yang paling membanggakan adalah penerimaan negara dari target US$12,9 miliar, kami Oktober sudah mencapai di angka US$12,7 miliar,” kata Djoko dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (18/11/2024). 

    Dengan capaian tersebut, Djoko pun optimistis penerimaan negara bahkan bisa mencapai di atas US$14 miliar atau Rp222,11 triliun di akhir tahun ini.

    “Alhamdulillah, kami memiliki outlook bahwa pada akhir tahun penerimaan negara bisa menyentuh angka di atas US$14 miliar,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Djoko mengatakan investasi di sektor hulu migas telah mencapai US$10,3 miliar atau setara Rp163,25 triliun per Oktober 2024.

    Dia mengatakan pihaknya pun tetap optimis target investasi di 2024 yang sebesar US$16 miliar atau Rp253,56 triliun bisa tercapai.

    “Realisasi sampai Oktober sebesar US$10,3 miliar. Kami harap akhir tahun bisa mencapai US$16 miliar,” ucapnya.

    Adapun prognosa investasi di hulu migas untuk 2024 itu sejatinya turun. Sebab, sebelumnya target investasi hulu migas mencapai US$17,7 miliar atau setara Rp280,59 triliun.

    Menurut Djoko, target itu turun karena ada sejumlah kebijakan dari pemerintah. Salah satunya, kebijakan kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    “Bahwa beberapa kegiatan jadi tertunda ke tahun depan. Jadi karena target-target seluruh kegiatan belum 100%, otomatis kan investasinya gak 100%, ada beberapa pekerjaan yang delay,” jelas Djoko.

    Kendati demikian, pemerintah saat ini sudah melakukan perubahan kebijakan terkait TKDN. Kini, syarat TKDN telah direlaksasi.

  • Bos SKK Migas Ngadu ke DPR: Ada Oknum Peras Kontraktor di Selat Madura

    Bos SKK Migas Ngadu ke DPR: Ada Oknum Peras Kontraktor di Selat Madura

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan adanya aksi pemerasan yang dilakukan oknum terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

    Djoko menyebut aksi premanisme itu tepatnya terjadi di wilayah Selat Madura. Dia menuturkan preman-preman itu melakukan pemerasan terhadap KKKS yang melakukan kegiatan eksplorasi seismik.

    Adapun, modus pemerasan itu dengan cara meminta ganti rugi rumpon atau alat bantu penangkapan ikan yang terdampak eksplorasi. Padahal, dalam berita acara sebelumnya tidak terdapat rumpon di wilayah eksplorasi.

    “Tapi masyarakat melakukan ancaman kalau tidak diganti. Jadi, bahkan kami sudah mengganti satu rumpon itu Rp6 juta sampai Rp30 juta,” kata Djoko dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (18/11/2024).

    Menurut Djoko, hal itu sangat menghambat kegiatan eksplorasi, termasuk mengganggu kenyamanan investor untuk menggarap wilayah-wilayah perairan. Ini khususnya di Selat Madura. 

    Oleh karena itu, Djoko meminta bantuan kepada Komisi XII DPR dan para pemangku kepentingan terkait untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. 

    “Kami mohon bantuan Bapak-Ibu sekalian, Komisi XII DPR RI bersama stakeholder terkait, TNI-Polri, tokoh-tokoh daerah, untuk bisa membantu kami memberikan pengertian kepada masyarakat yang tidak bertanggung jawab ini melakukan pemerasan di lapangan,” tutur Djoko.

    Dia menambahkan bahwa solusi permasalahan di atas sangat dinantikan oleh para pengusaha. Selain itu, penyelesaian masalah tersebut juga akan sangat memudahkan langkah SKK Migas untuk mencapai target-target.

    “Isu-isu strategis yang kami paparkan tersebut sangat dinantikan solusinya oleh pemangku bisnis,” tutup Djoko.

  • Target Lifting Minyak 1 Juta Barel Jadi PR Kepala SKK Migas Djoko Siswanto

    Target Lifting Minyak 1 Juta Barel Jadi PR Kepala SKK Migas Djoko Siswanto

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengungkapkan pekerjaan rumah (PR) untuk Djoko Siswanto sebagai ketua SKK Migas yang baru.

    Moshe menilai PR Utama untuk Djoko adalah masalah lifting minyak yang masih rendah. Padahal, SKK Migas menargetkan lifting minyak bisa mencapai 1 juta barel per hari (BOPD) pada 2032.

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lifting minyak Indonesia saat ini masih di level 600.000 BOPD.

    Sementara, konsumsi minyak RI mencapai sekitar 1,6 juta BOPD. Artinya, Indonesia masih melakukan impor minyak sebanyak 1 juta BOPD.

    “Kalau mau mencapai di 2032 itu 1 juta barel minyak, harusnya dari sekarang sudah mulai naik. Karena harus naik setidaknya untuk mencapai 2032 itu 1 juta barel, [lifting minyak] harus naik 8% per tahun,” tutur Moshe kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

    Memang, kata Moshe, target lifting minyak 1 juta BOPD bisa terwujud. Namun, asa itu tak akan terjadi pada 2032, jika realisasi lifting minyak masih seperti saat ini.

    Oleh karena itu, dia menilai pemerintah harus punya terobosan, yakni membuat kebijakan yang revolusioner. Apalagi, Indonesia masih memiliki cadangan yang belum dioptimalkan.

    Moshe mengingatkan pemerintah jangan hanya membuat kebijakan progresif saja seperti meningkatkan jatah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam skema gross split. Dia menilai kebijakan ini tak membuat investasi menarik.

    Menurutnya, pemerintah bisa menawarkan lapangan tersebut sebagai production sharing contract (PSC). Moshe menyebut hal menjadi salah satu kebijakan revolusioner.

    PSC merupakan skema di mana pemerintah dan KKKS berada pada level yang sama. Dia menekankan bahwa PSC harus dilakukan alih-alih kerja sama operasi (KSO) atau idel well.

    Moshe mengatakan pemerintah harus tegas dalam memberi pilihan kepada KKKS. Menurutnya, KKKS cukup diberi dua pilihan saja jika memang mendek dalam menggarap wilayah kerja (WK).

    Adapun dua pilihan itu adalah tetap mengerjakan dengan menyertakan target produksi atau izinnya dikembalikan ke pemerintah.

    “Kebalikan ke pemerintah buat apa? Pemerintah bisa tawarkan Kembali ke investor dengan kontrak PSC, bukan KSO. Biar apa? jadi yang mau itu investor-investor yang besar, yang lebih berbobot,” jelas Moshe.

    Dia menambahkan bahwa dengan dua opsi di atas, KKKS akan lebih disiplin dan serius dalam menggarap WK mereka.

    “Nah, itu baru revolusioner, langsung semua orang [KKKS] panik, antara mengerjakan atau kembalikan [izin] saja,” katanya.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru saja melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas pada Kamis (7/11/2024).

    Bahlil juga langsung mengingatkan sejumlah tugas untuk Djoko, terutama terkait mendorong peningkatan lifting migas.

    “Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak,” kata Bahlil dalam pelantikan  di Kementerian ESDM, Jakarta.

  • Tugas Penting Kerek Lifting Pimpinan Baru SKK Migas

    Tugas Penting Kerek Lifting Pimpinan Baru SKK Migas

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru saja melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) pada Kamis (7/11/2024).

    Bahlil pun langsung mengingatkan sejumlah pekerjaan rumah untuk Djoko, terutama terkait mendorong peningkatan lifting migas. Maklum, lifting minyak Indonesia saat ini masih di level 600.000 barel per hari (BOPD).

    Padahal, konsumsi minyak RI mencapai sekitar 1,6 juta BOPD. Dengan kata lain, Indonesia masih melakukan impor minyak sebanyak 1 juta BOPD.

    “Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak,” kata Bahlil dalam pelantikan  di Kementerian ESDM, Jakarta.

    Pergantian pucuk pimpinan SKK Migas pun seolah menjadi momentum untuk melakukan sejumlah terobosan. Untuk itu, Bahlil juga meminta Djoko menuntaskan semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting. 

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga meminta Djoko segera berkoordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menggarap sejumlah sumur idle.

    Berdasarkan catatan Bahlil, saat ini terdapat 16.990 sumur idle. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

    “Dibincangkan sama KKKS. Di-clear-kan yang sudah selesai eksplorasi, teman-teman dari KKKS, kita sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua untuk bersama-sama membantu membutuhkan program negara. Ini yang menjadi hal yang paling penting,” tutur Bahlil.

    Lantas, apa sebenarnya terobosan yang bakal dikerjakan SKK Migas untuk memastikan peningkatan produksi dan lifting migas?

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan pihaknya belum bisa memberikan rencana detil terkait peningkatan lifting pasca-Djoko dilantik. Hudi menyebut, saat ini pihaknya asih melakukan konsolidasi.

    Kendati, dia memastikan SKK Migas terus mendukung mandate dari Presiden Prabowo Subianto dan Bahlil terkait mendorong peningkatan lifting demi kedaulatan energi.

    “Kami tentu saja sangat mendukung hal ini, saat ini kami sedang inventarisasi hal-hal yang bisa kami dorong untuk segera mendukung ke arah itu,” jelas Hudi kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

    Ketika ditanya ihwal masalah yang masih menghambat dalam upaya peningkatan produksi dan lifting migas nasional, Hudi menilai masih terkait faktor alam.

    Dia menjelaskan sebenarnya hal-hal yang menghambat sudah diidentifikasi oleh satgas yang dibentuk oleh Kemenko Marves, di mana hal itu kini dilanjutkan oleh Kementerian ESDM. 

    “Kalau secara operasional di 2024 kendala terbesar adalah kendala cuaca dengan terjadinya banjir yang mengakibatkan tertundanya kegiatan2 pengeboran, perawatan sumur dan kerja ulang,” ucap Hudi.

    “Selain itu, terdapat delay on stream di beberapa proyek,” imbuhnya.

    Bisnis Indonesia telah berupaya menghubungi Djoko Siswanto untuk menanyakan lebih rinci terkait terobosan yang bakal diambil SKK migas untuk mengerek lifting. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Potensi 1,8 Miliar Barel Minyak Belum Tergarap

    Adapun demi mendorong peningkatan lifting, SKK Migas belakangan mengumpulkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Dalam pertemuan itu, SKK Migas meminta KKKS untuk mengoptimalkan potensi 1,8 miliar barel minyak (Bbo) dan 13,4 triliun kaki kubik (Tcf) gas yang belum tergarap.

    Berdasarkan catatan SKK Migas, terdapat beberapa lapangan yang belum diproduksikan, plan of development (PoD) yang belum dilanjutkan ke tahap produksi, serta hasil temuan eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti. Ini khususnya pada wilayah kerja (WK) eksploitasi yang hanya fokus pada produksi existing. 

    SKK Migas mencatat terdapat beberapa potensi yang masih bisa dikembangkan. Pertama, terdapat 301 struktur yang memiliki potensi sebesar 1,8 Bbo minyak dan 13,4 Tcf gas. 

    Kedua, terdapat potensi peningkatan produksi dari kegiatan EOR & waterflood. SKK Migas pun mengklaim telah memetakan semua potensi yang ada dan akan fokus untuk menerapkan teknologi ini terhadap 12 Lapangan dengan potensi recoverable resource sebesar 951 juta barel minyak (MMbo). 

    Ketiga, terdapat kategori stranded PoD, yang mencakup lapangan-lapangan dengan PoD yang sudah disetujui, tetapi pelaksanaannya terhambat. SKK Migas mencatat saat ini, terdapat 74 lapangan dalam kategori ini yang memiliki potensi sebesar 153 MMbo minyak dan 5,3 Tcf gas, tetapi belum bisa dimanfaatkan. 

    Keempat, terdapat idle field dan idle well, yaitu lapangan atau sumur yang saat ini tidak aktif, tetapi masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Saat ini terdapat 203 idle field dengan potensi produksi 122 juta barel setara minyak per hari (MMboe). 

  • Prabowo Perintahkan Kepala SKK Migas Baru Segera Genjot Lifting

    Prabowo Perintahkan Kepala SKK Migas Baru Segera Genjot Lifting

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia langsung memberi tugas meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) kepada Kepala SKK Migas Djoko Siswanto yang baru dilantik pada Kamis (7/11/2024).

    Menurut Bahlil, tugas tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan energi. Bahlil mengingatkan lifting minyak RI saat ini masih di level 600.000 barel per hari (BOPD), sedangkan konsumsi minyak mencapai 1,6 juta BOPD.

    “Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak,” kata Bahlil dalam acara pelantikan di Kementerian ESDM.

    Selain itu, dia juga meminta Djoko untuk menuntaskan semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting. 

    Bahlil juga meminta Djoko segera berkoordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menggarap sejumlah sumur idle.

    Berdasarkan catatan Bahlil, saat ini terdapat 16.990 sumur idle. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

    “Dibincangkan sama KKKS. Di-clear-kan yang sudah selesai eksplorasi, teman-teman dari KKKS, kita sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua untuk bersama-sama membantu membutuhkan program negara. Ini yang menjadi hal yang paling penting,” tutur Bahlil.

    Lebih lanjut, Bahlil juga meminta Djoko untuk segera memetakan produksi gas yang katanya akan surplus pada 2026. Pasalnya, RI harus segera membangun industrinya.

    “Pak Djoko, kita akan enam puluh persen sampai tujuh puluh persen itu konsumsi nya dalam negeri. Harus didorong untuk hilirisasi. Karena ini perintah Bapak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil.

    Oleh karena itu, dia meminta Djoko untuk bekerja sama dengan KKKS pemegang-pemegang konsesi yang gasnya mulai akan produksi pada 2026-2027.

    “Pak Djoko, kita akan 60% sampai 70% itu konsumsi nya dalam negeri. Harus didorong untuk hilirisasi karena ini perintah Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil.

    Bahlil sekali lagi mengingatkan agar SKK Migas lebih akomodatif dan responsif. Apalagi, SKK Migas adalah perpanjangan tangan pemerintah yang khusus melakoni business to business (B2B) dengan KKKS.

    “Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif,” tegas Bahlil.