Xcloud.id

Tag: Djoko Siswanto

  • SKK Migas perkuat koordinasi KKKS distribusikan bantuan ke Sumatera

    SKK Migas perkuat koordinasi KKKS distribusikan bantuan ke Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkuat koordinasi partisipasi sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terkait distribusi bantuan korban bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dalam keterangan bersama Medco Foundation di Jakarta, Senin, mengatakan upaya ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang disalurkan selaras dengan kebutuhan terkini di posko pengungsian maupun titik terdampak.

    “Penyaluran bantuan secara kontinyu kita lakukan, sebagai bagian dari upaya pemerintah membantu korban banjir di masa tanggap darurat,” ujar dia.

    Dengan dukungan berbagai pihak, lanjutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan posko dan memenuhi kebutuhan dasar di wilayah terdampak.

    Sementara itu, Medco Foundation terus bergerak menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di Sumatera, berkolaborasi dengan SKK Migas serta KKKS yang beroperasi di Sumbagut.

    Adapun bantuan logistik yang disiapkan mencapai 10 ton senilai Rp1,7 miliar untuk mendukung kebutuhan dasar warga pada masa tanggap darurat.

    Pada pengiriman tahap ini, bantuan yang disalurkan mencakup 5 ton bahan pangan, 150 paket sandang (selimut, handuk, pakaian), 90 paket perlengkapan ibadah, 60 kompor gas, 130 tabung LPG (elpiji) beserta peralatan dapur, serta 1.500 jeriken.

    Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk memastikan logistik tiba di titik-titik terdampak.

    Medco Foundation mulai mendistribusikan bantuan langsung ke lokasi bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, sejak Kamis (25/12/2025).

    Untuk wilayah Aceh, bantuan yang disalurkan bernilai Rp1 miliar dan selanjutnya diserahkan kepada warga terdampak di sejumlah lokasi lain di Aceh, termasuk Gampong Pante Labu (Aceh Timur), Kubu (Aceh Utara), dan Gampong Pante Baro (Bireuen).

    Penyaluran bantuan untuk wilayah Sumatera Barat senilai Rp700 juta juga telah dilakukan pada 29-30 Desember 2025 untuk menjangkau titik-titik terdampak sesuai kebutuhan di lapangan.

    “Medco Foundation turut mendorong kolaborasi untuk memperluas jangkauan dalam upaya pemulihan pascabencana. Bukan hanya di Aceh, bersama SKK Migas, kami juga akan menyalurkan bantuan ke Sumatera Barat,” kata Head of Program Medco Foundation Rendra Permana.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Hulu Rokan Bidik Perolehan Minyak OOIP Minas 16%, Pakai Teknologi CEOR

    Pertamina Hulu Rokan Bidik Perolehan Minyak OOIP Minas 16%, Pakai Teknologi CEOR

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE), menargetkan peningkatan perolehan minyak sebesar 12% hingga 16% dari Original Oil in Place (OOIP) di Lapangan Minas dengan memanfaatkan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR). 

    Lapangan Minas, yang telah berproduksi sejak 1952, merupakan kategori lapangan mature namun masih memiliki potensi cadangan besar di bawah permukaan.

    Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menegaskan, lapangan Minas merupakan salah satu aset paling penting dalam sejarah industri hulu migas Indonesia, yang selama puluhan tahun telah berkontribusi nyata terhadap pemenuhan kebutuhan energi nasional.

    “Namun kita juga menyadari bahwa Minas adalah lapangan yang sudah mature. Keberlanjutan produksinya hanya dapat dijaga melalui inovasi dan penerapan teknologi yang tepat. Oleh karena itu, kita bersyukur hari ini dapat meresmikan penerapan Chemical EOR Tahap I di Area A Lapangan Minas,” ujar Djoko.

    Secara global, teknologi CEOR telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan energi terkemuka dunia. Keberhasilan CEOR, khususnya pada lapangan mature, membuktikan bahwa inovasi teknologi mampu memperpanjang umur lapangan, meningkatkan recovery factor, serta memperkuat ketahanan energi nasional. 

    “Dalam konteks tersebut, keberhasilan pengembangan CEOR di Wilayah Kerja Rokan tidak hanya menjadi pencapaian teknis, tetapi juga menjadi simbol transformasi Pertamina dalam mengelola aset-aset hulu secara unggul, berdaya saing global, dan berkelanjutan serta semakin mengukuhkan Pertamina sebagai perusahaan migas kelas dunia,” kata Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza.

    Di Proyek CEOR PHR menggunakan bahan kimia yang merupakan kombinasi dari 3 bahan kimia yaitu alkali, surfaktan, dan polimer (ASP) yang diinjeksikan ke dalam reservoir untuk menyapu minyak keluar dari pori-pori batuan.

    Penerapan CEOR di Minas Area A dengan skala komersial menjadikan PHR sebagai pelopor teknologi CEOR di Indonesia. Keberhasilan proyek ini tidak berhenti di satu area saja, namun akan membuka peluang pengembangan CEOR di area lain di Wilayah Kerja Rokan, seperti Minas Area B, C, dan D, Balam South, Balam, Bangko, hingga Petani.

    Dari sisi produksi, proyek CEOR ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sekitar 70 ribu barel minyak per hari (bph) pada tahun 2030, dan mencapai puncak produksi hingga 200 ribu barel minyak per hari (bph) pada tahun 2036.

    Lapangan Minas, yang dikenal sebagai penghasil Sumatra Light Crude memiliki luas wilayah 204,37 km², dengan 1.243 sumur aktif dan rata-rata produksi harian 29 ribu barel minyak per hari (bph). Seluruh hasil produksi Zona Rokan dialirkan melalui jaringan pipa ke Hydrocarbon Transportation (HCT) Crude Oil Terminal Operation Center di Dumai, sebelum didistribusikan ke kilang Pertamina.

     Mewakili masyarakat Riau, Plt Gubernur Riau SF Haryanto mendukung penuh proyek CEOR di lapangan Minas sebagai penguatan sinergi pemerintah daerah dan pusat dalam mengelola energi berkelanjutan. 

    Pemerintah Provinsi Riau kata SF Haryanto, menyadari betul posisi strategis Industri migas, termasuk proyek CEOR. Keberhasilan CEOR bukan hanya keberhasilan PHR, tetapi juga harapan bagi salah satu penopang masa depan ekonomi Riau.

    Dia berharap peningkatan produksi dari teknologi ini akan berdampak positif pada keberlanjutan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Dana inilah yang akan kembali kepada rakyat Riau dalam bentuk pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

    Melalui Satgas Percepatan Operasi Hulu Migas, Pemprov Riau berkomitmen dan terus berupaya menciptakan iklim operasi yang kondusif. 

    “Kami hadir sebagai mitra strategis untuk memperlancar koordinasi lintas sektoral, memastikan keamanan investasi, dan memberikan dukungan penuh agar operasi hulu migas di Riau dapat berjalan aman dan optimal,” ucapnya.

  • SKK Migas Dorong CEOR Minas untuk Tahan Penurunan Produksi Minyak Lapangan Tua

    SKK Migas Dorong CEOR Minas untuk Tahan Penurunan Produksi Minyak Lapangan Tua

    Bisnis.com, PEKANBARU — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menilai proyek Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) Stage 1 di Lapangan Minas sebagai instrumen jangka menengah untuk menahan laju penurunan produksi minyak nasional, terutama dari lapangan-lapangan yang telah memasuki fase lanjut.

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengatakan sekitar 50% minyak Lapangan Minas masih tertinggal di dalam reservoir, namun tidak dapat diproduksikan dengan metode primer maupun sekunder yang selama ini diterapkan.

    “CEOR ditujukan untuk mengangkat minyak yang secara teknis masih ada, tetapi secara ekonomi tidak bisa diambil tanpa teknologi lanjutan,” ujar Djoko dalam peresmian CEOR Stage 1 Minas, di Rumbai Country Club (RCC), Pekanbaru, Selasa (23/12/2025).

    Lapangan Minas merupakan salah satu lapangan minyak tertua dan terbesar di Indonesia, berproduksi sejak awal 1950-an. Lapangan ini memiliki original oil in place (OOIP) hampir 9 miliar barel, namun tingkat perolehannya kini telah mencapai sekitar 56%, seiring usia lapangan yang semakin matang dan dominasi produksi air (water cut) yang tinggi. Kondisi tersebut membuat metode produksi konvensional semakin tidak efektif.

    Melalui proyek CEOR Stage 1, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menerapkan teknologi injeksi kimia berbasis alkali–surfaktan–polimer (ASP) untuk mendorong minyak sisa yang masih terperangkap di pori-pori batuan reservoir.

    Teknologi ini diterapkan secara terbatas pada Area A Lapangan Minas, dengan konfigurasi awal mencakup tiga sumur injektor dan 13 sumur produksi sebagai dasar evaluasi kinerja teknis dan keekonomian proyek.

    SKK Migas menempatkan proyek-proyek Enhanced Oil Recovery (EOR) sebagai salah satu kontributor pencapaian target produksi nasional yang saat ini berada di kisaran 600.000 barel minyak per hari, di tengah tantangan eksplorasi migas baru yang semakin kompleks dan berbiaya tinggi. 

    Keberhasilan CEOR Minas dinilai penting sebagai benchmark untuk penerapan teknologi serupa di lapangan tua lain, khususnya di wilayah kerja Blok Rokan.

    Pada kesempatan yang sama, dari sisi korporasi, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menyampaikan bahwa CEOR Minas dibangun berdasarkan riset jangka panjang dan rangkaian uji coba lapangan sejak akhir 1990-an.

    Menurutnya, Stage 1 merupakan fase implementasi komersial terbatas sebelum pengembangan lebih luas dilakukan.

    “Stage 1 menjadi dasar untuk pengembangan berikutnya. Jika kinerja teknis dan ekonominya sesuai, CEOR dapat diperluas ke area lain di Minas dan lapangan Rokan lainnya,” ujar Oki.

    PHR menargetkan penerapan CEOR dapat meningkatkan recovery factor Lapangan Minas hingga 12–16%, yang secara kumulatif berpotensi menambah jutaan barel minyak serta memperpanjang umur ekonomis lapangan hingga 8–10 tahun.

    Namun, biaya produksi diperkirakan lebih tinggi dibanding metode konvensional, sehingga ekspansi dilakukan bertahap dan selektif dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomi.

    Ke depan, kinerja CEOR Minas akan menjadi salah satu penentu sejauh mana teknologi produksi tersier dapat berperan dalam strategi nasional menjaga pasokan minyak domestik, di tengah realitas penurunan alamiah lapangan tua dan terbatasnya temuan cadangan baru.

  • Kebutuhan Industri Naik, ESDM Bakal Pangkas Kuota Ekspor Gas Bertahap

    Kebutuhan Industri Naik, ESDM Bakal Pangkas Kuota Ekspor Gas Bertahap

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengurangi kuota ekspor gas bumi secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Langkah ini dilakukan seiring tingginya kebutuhan gas bumi untuk industri di dalam negeri.

    Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, mengatakan sektor industri masih menjadi pengguna gas bumi terbesar.

    Pemanfaatan gas bumi kemudian disusul oleh kebutuhan ekspor LNG, domestik LNG, dan kelistrikan. Hendra menyebut permintaan gas dari sektor-sektor tersebut terus meningkat.

    Oleh karena itu, pemerintah bakal mengurangi kuota ekspor demi memenuhi kebutuhan domestik.

    “Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri, dan kuota ekspor akan diturunkan secara bertahap,” ucap Hendra dalam acara Seminar Nasional Menakar Arah Industri Gas Bumi Nasional yang disiarkan secara daring, Selasa (23/12/2025).

    Hendra merinci, rata-rata pemanfaatan gas bumi mencapai 5.594 BBTUD per September 2025. Dari jumlah tersebut, gas yang diserap domestik mencapai 3.895 BBTUD, sedangkan ekspor sebesar 1.658 BBTUD.

    Artinya, pemanfaatan gas domestik mencapai 69,65%.

    Dia menuturkan, pertumbuhan permintaan gas industri dalam negeri yang terus meningkat membuat pemerintah harus memutar otak. Adapun strategi lain selain menekan kuota ekspor, pemerintah bakal menggalakkan eksplorasi dan percepatan produksi dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi serta menjaga keekonomian hulu.

    “Pemerintah juga mendorong penyediaan infrastruktur gas bumi untuk mendukung pemanfaatan gas bumi domestik yang lebih optimal,” imbuh Hendra.

    Sebagai informasi, pengetatan kuota ekspor gas tersebut juga seiring dengan semakin menipisnya pasokan gas domestik. Isu ketatnya pasokan gas dalam negeri telah mengemuka sejak awal tahun ini.

    Pada April 2025, SKK Migas sempat menyebut bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian alokasi ekspor gas ke Singapura guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pemerintah akan mengurangi alokasi ekspor gas dari Sumatra dan mengalihkannya ke pasar domestik mulai Juni 2025.

    Sementara itu, pemenuhan permintaan gas Singapura akan dioptimalkan dari pasokan gas Natuna.

    “Sementara ini, kita masih mengupayakan pemenuhan LNG dari dalam negeri. Kita akan memaksimalkan realokasi ekspor gas pipa dari Natuna, sementara ekspor dari Sumatra ke Singapura kita kurangi untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

  • Kebutuhan Industri Naik, ESDM Bakal Pangkas Kuota Ekspor Gas Bertahap

    Kebutuhan Industri Naik, ESDM Bakal Pangkas Kuota Ekspor Gas Bertahap

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengurangi kuota ekspor gas bumi secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Langkah ini dilakukan seiring tingginya kebutuhan gas bumi untuk industri di dalam negeri.

    Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, mengatakan sektor industri masih menjadi pengguna gas bumi terbesar.

    Pemanfaatan gas bumi kemudian disusul oleh kebutuhan ekspor LNG, domestik LNG, dan kelistrikan. Hendra menyebut permintaan gas dari sektor-sektor tersebut terus meningkat.

    Oleh karena itu, pemerintah bakal mengurangi kuota ekspor demi memenuhi kebutuhan domestik.

    “Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri, dan kuota ekspor akan diturunkan secara bertahap,” ucap Hendra dalam acara Seminar Nasional Menakar Arah Industri Gas Bumi Nasional yang disiarkan secara daring, Selasa (23/12/2025).

    Hendra merinci, rata-rata pemanfaatan gas bumi mencapai 5.594 BBTUD per September 2025. Dari jumlah tersebut, gas yang diserap domestik mencapai 3.895 BBTUD, sedangkan ekspor sebesar 1.658 BBTUD.

    Artinya, pemanfaatan gas domestik mencapai 69,65%.

    Dia menuturkan, pertumbuhan permintaan gas industri dalam negeri yang terus meningkat membuat pemerintah harus memutar otak. Adapun strategi lain selain menekan kuota ekspor, pemerintah bakal menggalakkan eksplorasi dan percepatan produksi dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi serta menjaga keekonomian hulu.

    “Pemerintah juga mendorong penyediaan infrastruktur gas bumi untuk mendukung pemanfaatan gas bumi domestik yang lebih optimal,” imbuh Hendra.

    Sebagai informasi, pengetatan kuota ekspor gas tersebut juga seiring dengan semakin menipisnya pasokan gas domestik. Isu ketatnya pasokan gas dalam negeri telah mengemuka sejak awal tahun ini.

    Pada April 2025, SKK Migas sempat menyebut bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian alokasi ekspor gas ke Singapura guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pemerintah akan mengurangi alokasi ekspor gas dari Sumatra dan mengalihkannya ke pasar domestik mulai Juni 2025.

    Sementara itu, pemenuhan permintaan gas Singapura akan dioptimalkan dari pasokan gas Natuna.

    “Sementara ini, kita masih mengupayakan pemenuhan LNG dari dalam negeri. Kita akan memaksimalkan realokasi ekspor gas pipa dari Natuna, sementara ekspor dari Sumatra ke Singapura kita kurangi untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

  • Kementerian ESDM, SKK Migas dan KKKS Terus Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Sumatra

    Kementerian ESDM, SKK Migas dan KKKS Terus Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Sumatra

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) terus menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Bantuan ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah dan industri hulu migas untuk meringankan beban masyarakat pasca banjir dan longsor. 

    Penyaluran bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta posko penanganan darurat di masing-masing wilayah terdampak. Bantuan yang diberikan mencakup logistik kebutuhan dasar dan sarana pendukung penanganan bencana, antara lain genset, paket sembako dan bahan pangan siap saji, air mineral dan perlengkapan sanitasi, selimut, tenda keluarga, matras, dan perlengkapan bayi, perlengkapan kesehatan dan obat-obatan, peralatan kebersihan untuk pemulihan pasca bencana, serta dukungan logistik tambahan sesuai kebutuhan lapangan.

    Bantuan kemanusiaan tersebut dilepas secara resmi oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, bersama Kepala SKK Migas, melalui armada cargo udara di Bandara Soekarno-Hatta yang disiapkan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses akibat terputusnya jalur transportasi.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa kontribusi ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dan sektor energi dalam membantu masyarakat di tengah bencana.

    “Bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian Kementerian ESDM bersama SKK Migas serta KKKS terhadap masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa negara hadir untuk membantu warga yang terdampak, sekaligus mendukung percepatan penanganan darurat dan pemulihan kondisi di lapangan,” ujar Yuliot, (11/12/2025).

    Yuliot menambahkan bahwa dukungan ini tidak hanya bersifat material, namun juga merupakan simbol solidaritas dan komitmen jangka panjang sektor energi dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto menyampaikan, sebelumnya SKK Migas telah mengoordinasikan partisipasi dari sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di wilayah Sumatera Bagian Utara, untuk bersama-sama menyediakan bantuan yang relevan dengan kebutuhan terkini di posko pengungsian maupun titik-titik terdampak. 

    “Penyaluran bantuan secara berlanjut kita lakukan. Hari ini terkirim seberat 12 Ton dan 146 Kilogram terdiri dari tenda besar, genset & Jet Cleaner. Siang ini masuk cargo pesawat dan terbang menuju lokasi,” kata Djoko Siswanto.

  • Manajemen SKK Migas Tandatangani Deklarasi Komitmen Integritas Pencegahan Korupsi

    Manajemen SKK Migas Tandatangani Deklarasi Komitmen Integritas Pencegahan Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2025 yang jatuh hari ini, Manajemen SKK Migas secara resmi menandatangani Deklarasi Komitmen Integritas yang memuat delapan poin utama terkait upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Penandatanganan ini turut disertai pembacaan deklarasi oleh seluruh pekerja SKK Migas sebagai bentuk public commitment sebuah janji moral kepada bangsa bahwa SKK Migas berdiri teguh sebagai institusi dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional.

    Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, serta Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto dan pekerja SKK Migas.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan apresiasinya atas rangkaian inisiatif pencegahan korupsi yang telah dilakukan SKK Migas. Ia menyoroti salah satu pesan sederhana namun kuat yang ditemuinya saat berada di fasilitas SKK Migas.

    “Saya ke toilet SKK Migas, ada yang menggelitik tapi mengandung makna luar biasa, uang kantor, uang KKKS, uang teman, uang vendor, bukan uangmu. Ini pesan yang luar biasa,” ujar Setyo Budiyanto.

    Menurutnya, pesan-pesan sederhana seperti itu seharusnya menjadi pengingat kuat bagi setiap pekerja untuk menjauh dari potensi tindakan koruptif.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK juga menyinggung Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang saat ini berada pada angka 37 dari 100. Angka ini menjadi pengingat bahwa praktik korupsi masih terjadi dan membutuhkan komitmen seluruh pihak untuk memberantasnya.

    “Itu artinya korupsi masih ada. Swasembada energi tidak akan ada tanpa swasembada integritas,” tegas Setyo Budiyanto.

    Sementara itu, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menekankan bahwa peringatan Hari Antikorupsi Sedunia menjadi momentum penting untuk memperkuat barisan integritas di lingkungan SKK Migas.

    “Momentum ini untuk memastikan bahwa tidak ada jendela yang pecah di SKK Migas. Kalaupun ada retakan kecil, kita perbaiki bersama sebelum menjadi kerusakan besar,” ujar Djoko.

    Djoko menjelaskan bahwa tema peringatan tahun ini, “Satu Energi, Satu Integritas: Basmi Korupsi Demi Swasembada Energi” mencerminkan komitmen SKK Migas dalam menjaga integritas sebagai fondasi utama mewujudkan kemandirian energi bangsa.

    “Tidak ada swasembada energi tanpa swasembada integritas. Integritas adalah energi yang menggerakkan setiap keputusan, setiap proses bisnis, dan setiap kebijakan yang kita ambil,” tambahnya.

    Deklarasi komitmen integritas yang ditandatangani pada perayaan ini menjadi penegasan bahwa SKK Migas tidak hanya berfokus pada pencapaian target produksi, lifting, atau penyelesaian proyek strategis, namun juga memastikan bahwa seluruh langkah tersebut dijalankan dengan prinsip integritas yang kuat, demi masa depan energi Indonesia yang berdaulat dan berkelanjutan.

  • Menteri Bahlil Beberkan Jurus Pemerintah demi Gaet Investor Hulu Migas

    Menteri Bahlil Beberkan Jurus Pemerintah demi Gaet Investor Hulu Migas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan strategi pemerintah untuk menarik minat investor di sektor hulu minyak dan gas bumi. Kebijakan tersebut disampaikan pada 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, yang berlangsung di Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membuka ruang relaksasi regulasi, penyederhanaan perizinan, dan penambahan insentif fiskal untuk meningkatkan daya tarik investasi. “Sekarang kami sudah banyak komunikasi, relaksasi berbagai kebijakan tentang sweetener. Dan saya pikir, sejak kami masuk, kami sudah memangkas berbagai tahapan regulasi. Jadi saya pikir, oke lah,” kata Bahlil.

    Meski tidak merinci insentif fiskal yang diberikan, Bahlil memastikan pemerintah optimistis terhadap pencapaian target lifting minyak nasional tahun ini yang diproyeksikan melampaui target APBN 2025, yakni di atas 605.000 barel per hari.

    Dari sisi industri, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan target investasi hulu migas sebesar 16 miliar dollar AS pada 2026 atau sekitar Rp266 triliun dengan asumsi kurs Rp16.627 per dollar AS.

    Target tersebut akan didukung aktivitas eksplorasi yang lebih agresif. Dalam Work Program and Budget (WP&B) 2026, SKK Migas menargetkan sedikitnya 100 sumur eksplorasi, 100 penerapan teknologi Multi-Stage Fracturing (MSF), serta 100 sumur baru di struktur atau lapangan yang selama ini belum dikembangkan.

    Djoko mengungkapkan, tim teknis kini tengah memetakan 300 struktur potensial yang dapat menjadi lokasi pengeboran. Selain eksplorasi, SKK Migas juga menargetkan peningkatan lifting minyak pada 2026 menjadi 110.000 barel per hari, lebih tinggi dibandingkan target tahun ini sebesar 605.000 barel per hari. Optimisme tersebut ditopang rencana penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), serta percepatan pengelolaan sumur tua, sumur idle, dan lapangan yang melibatkan masyarakat.

    Djoko menegaskan bahwa kombinasi teknologi, percepatan eksplorasi, dan insentif pemerintah diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional serta mendorong peningkatan produksi migas di tengah menurunnya cadangan baru selama beberapa tahun terakhir.

  • SKK Migas membahas percepatan perizinan untuk tingkatkan produksi

    SKK Migas membahas percepatan perizinan untuk tingkatkan produksi

    Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 membahas dua fokus utama, yakni percepatan perizinan dan penguatan rantai suplai untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional.

    “Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis,” kata Djoko Siswanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Untuk menjawab tantangan pengadaan, SKK Migas mengoptimalkan sistem Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang memusatkan data kualifikasi penyedia barang dan jasa di seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Melalui platform ini, ujar dia lagi, vendor memperoleh proses pengadaan yang lebih efisien dan transparan, sekaligus kesempatan lebih besar bagi perusahaan nasional dan UMKM untuk terlibat dalam proyek hulu migas sesuai target peningkatan kapasitas nasional.

    Ia menambahkan, SKK Migas bersama kementerian teknis dan KKKS terus mencari terobosan untuk mengatasi hambatan utama, termasuk tumpang tindih regulasi, lambannya persetujuan lingkungan, persoalan pertanahan, dan pengelolaan kawasan.

    Rakor Dukbis 2025 memiliki empat agenda yang diurai dalam empat panel diskusi. Panel pertama membahas harmonisasi kebijakan perizinan, termasuk implementasi regulasi baru seperti PP 28/2025, Permen ATR/BPN No. 1/2024, dan Kepmen LH 1637/2025.

    Panel menilai tumpang tindih aturan, lambannya persetujuan lingkungan, serta ketidakpastian kawasan hutan masih menghambat sejumlah proyek strategis seperti Geng North-ENI, Tangkulo-Mubadala, dan Abadi LNG-INPEX.

    Panel kedua mengulas tantangan rantai suplai yang kerap mengganggu realisasi WP&B, mulai dari keterlambatan pengadaan hingga ketergantungan barang impor.

    “Strategi efisiensi supply chain meliputi pengelolaan material yang lebih transparan, pengadaan bersama, dan kemungkinan sharing rig,” ujar Sekretaris SKK Migas Luky A Yusgiantoro.

    Digitalisasi dan integrasi data pengadaan lintas lembaga dinilai penting untuk mempercepat penyediaan barang kritis.

    Panel ketiga membahas implementasi Permenperin No. 35/2025 mengenai mekanisme baru sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), yang mengubah proses tender dan menentukan kelayakan vendor. Integrasi antara sistem TKDN dan Masterlist menjadi kunci percepatan persetujuan impor bagi komponen yang belum diproduksi di dalam negeri.

    Panel keempat menyoroti integrasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM), keamanan operasi, dan TKDN untuk memperkuat social license to operate.

    Pendekatan keamanan didorong lebih kolaboratif, dengan kemitraan masyarakat, penciptaan kerja lokal, serta penguatan UMKM melalui dukungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pendekatan terpadu ini diharapkan memicu multiplier effect bagi daerah operasi dan menjaga stabilitas sosial bagi kelancaran kegiatan hulu migas.

    Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai isu tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar UI: Kinerja hulu Pertamina topang ketahanan energi nasional

    Pakar UI: Kinerja hulu Pertamina topang ketahanan energi nasional

    Dengan kualitas sudah seperti itu, artinya mulai bisa dibuat roadmap ke depan untuk bisa mendukung ketahanan energi nasional..,

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ketahanan energi Universitas Indonesia (UI), Ali Ahmudi menyambut positif masuknya tujuh anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero) dalam daftar 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia.

    Menurut dia, dominasi sektor hulu Pertamina tersebut berkontribusi besar dalam menopang ketahanan energi nasional sehingga hal itu merupakan perkembangan positif.

    “Ya jelas (menopang ketahanan energi). Dan ini adalah perkembangan dan tren yang bagus,” kata dia melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu.

    Ali menyatakan, penguatan sektor hulu Pertamina tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan, apalagi, dominasi itu juga menandakan bahwa sektor hulu BUMN migas tersebut semakin bisa bersaing dengan perusahaan asing atau swasta nasional.

    “Dengan kualitas sudah seperti itu, artinya mulai bisa dibuat roadmap ke depan untuk bisa mendukung ketahanan energi nasional. Salah satu pilar ketahanan energi itu kan ketersediaan sumber energinya,” katanya.

    Terlebih, lanjutnya, selama ini PHE juga berhasil menemukan banyak blok migas baru, yang diperkirakan memiliki cadangan cukup besar.

    Menurut dia, upaya penguatan sektor hulu Pertamina tersebut tepat karena kekuatan dan marwah perusahaan migas termasuk perusahaan internasional, memang berada pada sektor hulu.

    Seperti halnya perusahaan-perusahaan migas kelas dunia, tambahnya, Saudi Aramco, Total, Exxon Mobile semua melakukan penguatan sektor hulu.

    “Kehormatan dari perusahaan migas itu adalah hulu. Grade A -nya adalah hulu. Jadi melalui produksi crude oil maupun gas. Jadi sudah benar jika Pertamina melalui PHE ingin fokus dan memperkuat sektor hulu. Karena kekuatan utama memang di hulu,” ujarnya.

    Terkait hal itu Ali mengingatkan, agar Pertamina Hulu Energi terus meningkatkan kinerja baik eksplorasi maupun eksploitasi, terlebih di tengah upaya menahan laju penurunan produksi migas alami (natural decline).

    Melalui peningkatan kinerja, Pertamina diharapkan bisa semakin berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi upaya swasembada energi sebagaimana menjadi cita-cita Pemerintah.

    Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan capaian positif produksi minyak nasional jelang akhir 2025.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut, per 10 November 2025, produksi minyak dalam negeri tercatat telah mencapai 606,02 ribu barel per hari (bph). Dia pun optimistis produksi tetap akan terjaga hingga akhir tahun ini.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI (12/11/), Djoko memaparkan, setidaknya terdapat sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) besar yang berkontribusi pada capaian produksi minyak nasional

    Berdasarkan data SKK Migas, dari 10 KKKS dengan produksi minyak terbesar per 10 November 2025, tujuh di antaranya merupakan anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE).

    Ketujuh perusahaan tersebut adalah Exxon Mobil Cepu Ltd (PI Pertamina 45%) 153.900 bph, Pertamina Hulu Rokan (151.02 bph), Pertamina EP (68.497 bph).

    Kemudian Pertamina Hulu Energi ONWJ (25.501 bph), Pertamina Hulu Mahakam (23.639 bph), Pertamina Hulu Energi OSES (17.177 bph) dan Pertamina Hulu Sanga-Sanga (13.105 bph).

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.