Xcloud.id

Tag: Djoko Setijowarno

  • Pengusaha Truk Ancam Mogok Massal Imbas Pembatasan Kendaraan

    Pengusaha Truk Ancam Mogok Massal Imbas Pembatasan Kendaraan

    Jakarta –

    Pengusaha truk mengancam mogok massal. Sebabnya, kendaraan logistik dibatasi lebih lama saat musim mudik Lebaran tahun ini.

    Pembatasan angkutan logistik di musim mudik lebaran tahun ini lebih lama. Jika tahun-tahun sebelumnya truk dibatasi hanya 10-12 hari, tahun ini mereka dilarang beroperasi selama 16 hari.

    Karenanya, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengancam mogok massal. Dalam surat pemberitahuan yang diterima detikOto, Aptrindo DKI Jakarta akan melakukan aksi stop operasi pada Kamis dan Jumat (20-21/3/2025). Aptrindo meminta agar pemerintah merevisi durasi pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama masa Lebaran tahun 2025.

    Untuk diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah.

    Dalam SKB tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik/balik angkutan Lebaran 2025/144 Hijriah itu, pembatasan angkutan barang akan diberlakukan mulai Senin (24/3/2025) pukul 00.00 WIB hingga Selasa (8/4/2025) pukul 24.00 di jalan tol dan nontol. Pada Lebaran mendatang, pembatasan diberlakukan selama 16 hari, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya selama 10-12 hari.

    Keputusan pembatasan pengoperasian angkutan barang ini dinilai tidak mempertimbangkan masukan dari pihak asosiasi para pelaku usaha angkutan barang mengenai dampak lamanya pembatasan pengoperasian angkutan barang.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, kesejahteraan sopir truk juga tidak ada yang memperhatikan. Jangankan mendapat tunjangan hari raya (THR), mau bekerja mencari pendapatan untuk keluarga jelang mudik dibatasi operasional truknya.

    “Pengumuman pelarangan beroperasi hendaknya diberlakukan 1 bulan sebelumnya. Agar para pengusaha angkutan sudah bisa menjadwalkan keberangkatan dan pulang kembali armada truknya. Masa pelarangan tidak perlu lama (tidak lebih dari 10 hari), jika pemerintah sudah membenahi angkutan umum di daerah dan tidak fokus mengangkut logistik menggunakan jalan raya. Sebagai negara kepulauan, moda alternatif lain masih ada untuk mengangkut barang, seperti jalan rel dan perairan,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.

    Menurut Djoko, harus ada kompromi mengenai masalah ini. Jalan tengahnya adalah pemerintah mengikuti permintaan Aptrindo, namun dengan catatan dilarang beroperasi armada truk yang berlebihan dimensi dan muatan (over dimension dan over load /ODOL).

    Djoko juga menyoroti kondisi kesejahteraan sopir truk. Akibat persaingan tarif mengangkut barang juga berimbas pada pendapatan sopir truk. Hal itu juga memberikan dampak adanya truk ODOL.

    “Selama tahun 2024, Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan melakukan pemetaan di lapangan dan diskusi dengan beberapa pihak berkepentingan. Hasilnya, usia pengemudi rata-rata 40 – 55 tahun, surat izin Mengemudi (SIM) yang dimiliki pengemudi belum sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikannya, pengemudi memperoleh SIM tanpa melalui Pendidikan dan Pelatihan/Diklat (tanpa Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/STTPP). Penghasilan pengemudi sebulan rata-rata Rp 1 juta sampai dengan Rp 4 juta, masih di bawah upah minimal di daerah,” katanya.

    “Logistik sembako seluruh masyarakat Indonesia diangkut menggunakan truk atas jasa sopir truk. Namun hingga sekarang perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan sopir truk sangat minim. Meminta dibuatkan standar minimum upah pengemudi truk, hingga sekarang belum dituntaskan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Bisa jadi menunggu mogok massal sopir truk baru segera dikabulkan permintaannya,” pungkasnya.

    (rgr/dry)

  • Supir Truk Ancam Mogok Besar-Besaran, Pakar Transportasi Sorot Ini

    Supir Truk Ancam Mogok Besar-Besaran, Pakar Transportasi Sorot Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengancam akan melakukan mogok. Ancaman dikeluarkan sebagai respons terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Angkutan Barang untuk periode Lebaran 2025 yang diterbitkan pemerintah.

    Dalam SKB tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik/balik angkutan Lebaran 2025/144 Hijriah, pembatasan angkutan barang akan diberlakukan mulai Senin (24/3/2025) pukul 00.00 WIB hingga Selasa (8/4/2025) pukul 24.00 di jalan tol dan nontol.

    Sementara pada Lebaran mendatang, pembatasan diberlakukan selama 16 hari, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya selama 10-12 hari.

    Aptrindo pun mengaku berkeberatan atas pengaturan pembatasan angkutan barang di masa arus mudik dan balik Lebaran 2025. Pasalnya ini akan berdampak ke banyak pihak, sehingga asosiasi meminta pemerintah mengoreksi aturan itu dengan mengurangi durasi hari pembatasan pengoperasian truk.

    Djoko Setijowarno, pakar transportasi sekaligus akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, buka suara terkait situasi ini.

    “Jika benar-benar berhenti beroperasi, bukan hanya berdampak langsung kepada pemilik kendaraan, melainkan juga pada pelaku usaha yang terlibat, seperti pengemudi, tenaga buruh bongkar muat, pabrik, pergudangan, perkapalan, dan para pemangku kepentingan dalam dunia logistik,” kata Djoko, dikutip Minggu (16/3/2025).

    Djoko menyebut pengumuman pelarangan beroperasi hendaknya diberlakukan satu bulan sebelumnya, agar para pengusaha angkutan dapat menjadwalkan keberangkatan dan pulang kembali armada truknya.

    “Masa pelarangan juga tidak perlu lama atau tidak lebih dari 10 hari, jika pemerintah sudah membenahi angkutan umum di daerah dan tidak fokus mengangkut logistik menggunakan jalan raya. Sebagai negara kepulauan, moda alternatif lain masih ada untuk mengangkut barang, seperti jalan rel dan perairan,” ujarnya.

    “Harus ada kompromi, jalan tengahnya adalah pemerintah mengikuti permintaan APTRINDO namun dengan catatan dilarang beroperasi armada truk yang berlebihan dimensi dan muatan atau over dimension dan over load (ODOL),” lanjutnya.

    Selain itu Djoko juga mengatakan pemerintah harusnya mendorong menggunakan angkutan umum bukan kendaraan pribadi saat mudik, sehingga angkutan barang tidak terimbas aturan perpanjangan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN).

    “Sudah saatnya untuk menekan mobilitas kendaraan pribadi dan memprioritaskan angkutan umum (angkutan orang dan barang) saat mudik lebaran. Gerakan masif membenahi angkutan umum harus dimulai sejak sekarang, janganlah menunggu 20 tahun lagi, ketika Indonesia Maju ingin dicapai. Bisa jadi Indonesia Cemas, bukan Indonesia Emas sesuai cita-cita pemimpin negeri,” tukasnya

    (mkh/mkh)

  • Menteri Abdul Mu’ti Desak-desakan Naik Transportasi Umum

    Menteri Abdul Mu’ti Desak-desakan Naik Transportasi Umum

    Jakarta –

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti kepergok naik transportasi umum tanpa pengawalan khusus. Kali ini, sosok yang dikenal sederhana itu tertangkap kamera berada di moda raya terpadu alias MRT!

    Pemandangan tersebut dibagikan sejumlah akun di media sosial, salah satunya Azaki Khoirudin di Instagram. Abdul Mu’ti terlihat berdiri bersama penumpang-penumpang lain.

    “Kebiasaan yang tidak hilang dari Prof Abdul Mu’ti adalah naik transportasi umum,” demikian tulis akun Instagram @azaki.khoirudin, dikutip Sabtu (15/3).

    Pada unggahan tersebut, Abdul Mu’ti yang sudah mau berumur 57 tahun terlihat berdesak-desakan dengan penumpang lain. Menariknya, orang-orang di sekitarnya nampak tak menyadari keberadaan sosok menteri tersebut.

    [Gambas:Instagram]

    Ini bukan kali pertama Abdul Mu’ti tertangkap kamera naik kendaraan umum, terutama MRT. Sebelumnya, dia pernah terlihat bersandar di sekitar pintu kereta sambil mengenakan topi untuk menghalangi wajahnya.

    Kabarnya, Abdul Mu’ti memang terbiasa naik kendaraan umum sejak lama. Namun, semenjak ada MRT, dia lebih sering memilih fasilitas tersebut. Dia mengaku, petugas MRT sampai mengenalnya.

    “Saya sudah biasa naik angkutan umum. Mungkin petugasnya sampai kenal saya,” kata Abdul Mu’ti, dikutip dari laman resmi Mendikbud.

    Diketahui, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sebelumnya mengusulkan pejabat-pejabat di Jakarta menggunakan transportasi umum saat bepergian. Ide tersebut meniru petinggi negara di Swedia yang ke mana-mana naik transportasi massal.

    “Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas, jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stress dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno.

    Djoko berharap, pejabat semestinya bisa menjadi contoh masyarakat untuk penggunaan transportasi publik. Khususnya bagi pejabat yang sehari-hari melintas di Jakarta. Sebab, kota metropolitan tersebut sudah punya kendaraan umum yang saling terhubung.

    “Artinya, ketersediaan layanan angkutan umum di Jakarta sudah sedemikian merata tidak jauh berbeda dengan kota dunia lainnya yang masyarakat dan pejabat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum. Angkutan umum yang tersedia di Jakarta sudah beragam, seperti ojek, bajaj, mikrolet, bus, KRL, LRT hingga MRT,” tuturnya.

    “Untuk kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia dikhususkan cukup bagi presiden dan wakil presiden,” kata Djoko menambahkan.

    (sfn/dry)

  • Waspada Tol Trans Sumatera Dipadati Mobil Pribadi di Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Waspada Tol Trans Sumatera Dipadati Mobil Pribadi di Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, menyoroti terkait kesiapan jalan tol Trans Sumatera menghadapi mudik lebaran 2025.

    Djoko menilai, dengan semakin bertambahnya ruas tol beroperasi di Pulau Sumatera akan semakin banyak pemudik menggunakan kendaraan pribadi. Terlebih Lebaran 2025 sudah beroperasi fungsional hingga Kota Jambi, yakni Jalan Tol Ruas Bayung Lencir – Tempino (33,6 km).

    Menghadapi musim mudik Lebaran 2025, diprediksi untuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), volume lalu lintas selama periode Lebaran 2025 H-7 hingga H+7 (24 Mar 2025 – 08 April 2025) sebanyak 4.679.075 kendaraan atau meningkat 13,55% dari rata-rata jumlah kendaraan normal.

    “JTTS meningkat 68,81% terhadap kondisi normal. Sedangkan non JTTS turun 13,23% terhadap kondisi normal,” kata Djoko, Minggu (9/3/2025).

    Ruas yang Dioperasikan HK

    Merujuk data dari PT Hutama Karya (2025), total ruas yg dioperasionalkan PT Hutama Karya sepanjang 870,010 km, terdiri 12 ruas tol bertarif (724,08 km), 2 ruas tol belum bertarif (52,45 km), dan 3 ruas tol fungsional (93,48 km).

    Ke 12 ruas tol bertarif adalah JORR Seksi S (14,25 km), akses Tanjung Priok (11,40 km), Palembang – Sp. Indralaya (21,93 km), Terbanggi Besar – Kayu Agung (189,40 km), Pekanbaru – Dumai (131,69 km), Sigli – Banda Aceh (Seksi 2 – 6 Seulimeum – Baitussalam) 48,58 km, Binjai – Langsa (Seksi 1 – 2 Binjai – Tanjung Pura) 38,375 km, Pekanbaru – Bangkinang – Kotokampar (55,40 km), Bengkulu – Taba Penanjung (16,725 km), Sp. Indralaya – Prabumulih (64,5 km), Indrapura – Kisaran (47,75 km), dan Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Prapat (84 km).

    Untuk dua ruas tol belum bertarif adalah Betung – Jambi (Seksi 3 Bayung Lencir – Tempino) 33,6 km dan Binjai – Langsa (Seksi 3 Tanjung Pura – P. Brandan) 18,85 km. sedangkan tiga ruas tol fungsional adalah Sigli – Banda Aceh (Seksi 1 Padang Tiji –Seulimeum) 23,955 km di Prov. Aceh, Sicincin – Padang (35,9 km) di Prov. Sumatera Barat, dan Palembang – Betung (Seksi Rengas – Pangkalan Balai) 33,625 km di Prov. Sumatera Selatan.

     

  • Investasi Danantara Diharapkan Geliatkan Angkutan Damri Perintis di Wilayah 3T   – Halaman all

    Investasi Danantara Diharapkan Geliatkan Angkutan Damri Perintis di Wilayah 3T   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Pembentukan sovereign wealth fund Danantara yang resmi diluncurkan pada Februari 2025 diyakini akan membawa dampak positif bagi sektor transportasi Indonesia, terutama dalam mendukung penyelenggaraan angkutan perintis di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

    Corporate Secretary DAMRI Chrystian RM Pohan mengungkapkan, kehadiran Danantara diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap anggarab subsidi angkutan perintis dari Kementerian Perhubungan setiap tahunnya untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di daerah terpencil.

    “Kehadiran Danantara semoga dapat mengurangi ketergantungan terhadap anggaran tahunan dari Kemenhub yang selama ini menjadi sumber utama pendanaan bagi layanan transportasi daerah terpencil,” kata Pohan di Jakarta, Jumat, 7 Maret 2025.

    Dia mengatakan, DAMRI selama ini diberi tanggung jawab menyediakan aksesibilitas transportasi di daerah dan telah melaksanakan public service obligation (PSO) selama lebih dari dua dekade.

    Dengan tambahan investasi dari Danantara, DAMRI dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan angkutan umum, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau.

    Pohan menjelaskan bahwa peningkatan alokasi anggaran subsidi angkutan perintis yang mencapai Rp3,51 triliun pada 2023 adalah salah satu indikasi komitmen pemerintah dalam mendukung sektor transportasi di daerah-daerah tersebut.

    “Kami berharap, dengan masuknya investasi Danantara, tidak hanya kualitas layanan yang akan meningkat, tetapi juga keberlanjutan pelayanan transportasi dapat terjamin tanpa terpengaruh oleh fluktuasi anggaran tahunan,” ujar Pohan.

    Investasi Danantara diyakini akan mempercepat pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih inklusif dan efisien, serta mendukung program-program pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar daerah, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

    Pengamat transportasi Djoko Setijowarno juga memberikan pandangan positif terhadap langkah tersebut.

    “Ya, saya berharap itu serius. Jangan hanya mengambil keuntungan finansial, tetapi ini juga menjadi penopang. Dengan adanya akses transportasi yang bagus, itu akan membantu program utama,” ujarnya.

    Menurut Setijowarno, investasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk keberlanjutan pembangunan yang lebih luas, termasuk program-program pemerintah yang bertujuan untuk memajukan daerah-daerah tertinggal. (tribunnews/fin)

  • Waspadai Bus Pariwsata Bodong saat Mudik

    Waspadai Bus Pariwsata Bodong saat Mudik

    Jakarta –

    Di musim mudik lebaran, mungkin saja beredar bus pariwisata yagn tidak memiliki izin. Calon penumpang harus mewaspadai angkutan yang akan digunakan untuk perjalanan mudik lebaran nanti. Jangan sampai perjalanan mudik malah membawa petaka.

    Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, bus pariwisata jumlahnya cukup banyak digunakan mudik gratis. Namun, bus pariwisata itu kerap belum dilakukan rampcheck.

    “Lantaran tidak tersedia anggaran dan menjadi bagian anggaran yang ikut dipangkas demi efisiensi anggaran,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/3/2025).

    Djoko meminta pemerintah tetap melakukan rampcheck untuk bus pariwisata. Aktivitas rampcheck bus wisata dapat dilakukan di pool PO Bus Wisata atau lokasi wisata.

    “Jangan sampai nanti ketika pemberangkatan mudik gratis ditemukan sejumlah unit bus wisata tidak laik jalan. Bus wisata yang kerap disewa untuk mudik gratis lebaran harus dalam kondisi laik jalan,” ujarnya.

    Djoko menegaskan, perlu disosialisasikan bahaya mudik jika menggunakan bus pariwisata bodong atau ilegal, karena pemeliharaan armada dan pengemudi tidak jelas.

    “Meskipun pengadaan armada bus diserahkan ke pihak event organizer (EO), minta disediakan armada bus yang sudah lolos rampcheck. Perjalanan jarak jauh disediakan 2 pengemudi. Apalagi kondisi mudik, waktu perjalanan bisa lebih lama dari kondisi biasanya,” ucapnya.

    Menurut Djoko, para penyelenggara mudik harus bertanggung jawab terhadap keselamatan pemudik. Mereka harus memastikan bahwa bus yang digunakan adalah bus pariwisata resmi yang memiliki perizinan dan telah dilakukan rampchek oleh pemerintah.

    “Ditandai dengan logo rampchek yang ditempel di kaca bagian depan,” katanya.

    (rgr/din)

  • Harga Tiket Pesawat Turun Sampai 14%, Kurang Berdampak?

    Harga Tiket Pesawat Turun Sampai 14%, Kurang Berdampak?

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memprediksi potongan tarif tiket pesawat terbang 13—14 persen dan diskon tarif di sejumlah ruas tol belum cukup untuk berdampak bagi masyarakat.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan bahwa bagi masyarakat menengah ke bawah agenda Lebaran juga membutuhkan program mudik gratis untuk meringankan beban masyarakat, jika mau mudik Lebaran.

    “Bukankah akan lebih murah, jika menggunakan moda transportasi bus gratis, KA gratis dan kapal laut gratis. Masyarakat menengah ke bawah sebelumnya mudik menggunakan moda gratis, sekarang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mudik,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Minggu (2/3/2025).

    Menurut akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini, masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini dapat menikmati mudik lebaran secara grastis. Namun, pada 2025, peluangnya berkurang, lantaran adanya efisiensi anggaran dari pemerintah dan hanya mengandalkan BUMN untuk mudik gratis tahun ini.

    “Perum Damri, PT KAI dan PT Pelni berkeberatan jika dibebankan program mudik gratis. Selama ini PT KAI dan PT Pelni melaksanakan mudik gratis dengan anggaran dari Kementerian Perhubungan,” katanya.

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (2024), kuota mudik gratis Kementerian Perhubungan pada 2023 mencapai total 80.792 penumpang dan 2024 meningkat menjadi total 85.694 penumpang.

    Dia juga menyebut bahwa peningkatan kuota kapal gratis pada 2024 hingga 174 persen dari Ditjen. Perhubungan Laut sangat membantu pemudik antar pulau yang tidak mampu membeli tiket pesawat terbang. Sementara kuota menggunakan KA gratis terjadi penurunan 40 persen. Kuota bus gratis pada 2024 meningkat sekitar 25 persen.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan penurunan harga tiket pesawat ekonomi domestik sebesar 13-14% menjelang Lebaran 2025 yakni mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

    Dia menyampaikan upaya penurunan tiket pesawat telah dilakukan dengan menurunkan biaya kebandarudaraan, kemudian mengurangi harga avtur di sebanyak 37 bandara.

    Tak hanya itu, dengan penurunan fuel surcharge tersebut, penurunan harga tiket pesawat dapat dilakukan seperti yang dilakukan pada periode Nataru.

    Pada periode Idulfitri ini, lanjutnya, tarif tiket pesawat dapat lebih ditekan dengan adanya tambahan insentif dari Kementerian Keuangan berupa pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang ditanggung sebesar 6%.

    “Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu di angka 13% – 14% harga penurunan tiketnya,” ujarnya, Sabtu (1/3/2025).

    Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk merealisasikan penurunan tarif tiket pesawat, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.18/2025 terkait dengan PPN yang ditanggung pemerintah sebagian untuk tiket ekonomi bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan.

    Lebih jelasnya, Sri Mulyani menyampaikan dengan penerbitan kebijakan tersebut, pemerintah akan menanggung PPN sebesar 6% dan berlaku efektif bagi yang akan melakukan pembelian mulai 1 Maret 2025.

  • Duh! Mudik Gratis Lebaran Diprediksi Berkurang Imbas Efisiensi Anggaran

    Duh! Mudik Gratis Lebaran Diprediksi Berkurang Imbas Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno memprediksi kuota mudik gratis berkurang atau bahkan lenyap di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

    Dia berharap pemerintah tidak menghapus anggaran untuk Program Mudik Gratis pada tahun ini. Padahal, Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan agenda ini untuk keselamatan dan meringankan beban keuangan masyarakat. 

    “Tujuan diadakannya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga angka kecelakaan turun,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks Minggu (2/3/2025).

    Berdasarkan survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, sejak  2024 menunjukkan pilihan angkutan umum (KA antar kota dan bus) menjadi moda transportasi prioritas pemudik. 

    Dia memerinci bahwa hasil Survey Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran pada 2024, masyarakat yang memilih moda transportasi KA antar kota sebanyak 39,32 juta orang (20,3%), bus 37,51 juta orang (19,37%), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,29%), dan sepeda motor 31,12 juta orang (16,07%).

    Dia melanjutkan, masyarakat juga memilih mobil sewa sebanyak 11,64 juta orang (6,01%), pesawat 10,97 juta orang (5,67%), kapal penyeberangan 10,65 juta orang (5,5%), mobil travel 8,27 juta orang (4,27%), kapal laut 2,9 juta orang (1,5%).

    Termasuk, moda lain seperti kereta cepat 1,42 juta orang (0,73%), kereta perkotaan 1,25 juta orang (0,65%), mobil angkutan sewa khusus (taksi online) 1,07 juta orang (0,55%), taksi regular 153,93 ribu orang ( 0,08%) dan sepeda 143,31 ribu orang (0,07%).

    Namun, dia menilai dengan mudik lebaran pada 2025, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis, maka akan ada potensi penurunan penggunaan moda transportasi umum.

    “Anggaran penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, KA dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran. Mestinya, tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak,” tuturnya.

    Apalagi, dia menilai dengan penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 diserahkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih belum cukup.

    Mengingat pada 2024, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan kuota 80.125 pemudik. Sedangkan, kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan pada 2024 sebanyak 85.694 pemudik.

    “Berarti, jika diserahkan ke BUMN penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025, maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari 2024, setidaknya sekitar 165.000 pemudik. Apa mungkin BUMN dapat menyediakan anggaran untuk itu?” imbuhnya. 

    Djoko pun mendorong Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi hendaknya minta pada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto agar tetap diadakan Program Mudik Gratis. Program Mudik gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik. Selain juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan. 

    D samping itu, Menteri Perhubungan dapat menjanjikan dengan manajemen yang lebih baik, misal pendaftaran cukup 1 aplikasi. Pasti akan menambah jumlah pemudik menggunakan angkutan umum. 

    Sehingga, menurutnya, tidak banyak lagi ditemukan seat kosong, lantaran pemudik tidak bisa mendaftar lebih dari satu penyedia mudik gratis. Bagi pendaftar yang tidak memberitahu akan dikenakan sanksi tidak bisa ikut udik gratis tahun berikutnya.

  • Mudik Gratis Dikurangi Akibat Efisiensi, Kendaraan Pribadi Berpotensi Mendominasi

    Mudik Gratis Dikurangi Akibat Efisiensi, Kendaraan Pribadi Berpotensi Mendominasi

    PIKIRAN RAKYAT – Efisiensi anggaran negara berpotensi mengurangi kuota program mudik gratis dari pemerintah pada Lebaran 2025. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno menilai kebijakan itu merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah.

    “Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan program mudik gratis untuk keselamatan, selain untuk meringankan beban keuangan masyarakat. Tujuan diadakannya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga angka kecelakaan turun,” katanya, Minggu (2/3/2025).

    Dia menyebutkan kuota program mudik gratis pada 2024 terdiri dari 80.125 pemudik dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ditambah, kuota mudik gratis sebanyak 85.694 pemudik yang disediakan Kementerian Perhubungan.

    Pada tahun ini, Djoko mendapat informasi bahwa program mudik gratis hanya diadakan oleh Kementerian BUMN dengan kuota sekitar 100.000 pemudik. Menurutnya, kuota yang disediakan itu masih kurang karena jumlah pemudik cenderung naik dari tahun ke tahun.

    “Berarti, jika diserahkan ke BUMN penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025, maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari tahun 2024. Setidaknya, kuotanya sekitar 165.000 pemudik,” ujarnya menyarankan.

    Bus antar kota berhenti di wilayah sekitar Gerbang Tol Cikopo Kabupaten Purwakarta beberapa waktu lalu. Penyelenggaraan mudik gratis dinilai meningkatkan penggunaan angkutan umum saat mudik lebaran dua tahun berturut-turut.

    Selain itu, Djoko menyarankan sistem pendaftaran mudik gratis yang dibuat terfokus lewat satu aplikasi. Tujuannya, untuk mencegah kursi kosong akibat satu pemudik yang mendaftarkan diri di beberapa penyedia program mudik gratis sekaligus, sehingga program mudik gratis bisa lebih efektif.

    Program mudik gratis dipercaya ikut menambah pengguna kendaraan umum untuk mudik dari sebelumnya didominasi kendaraan pribadi. Dengan demikian, pengurangan kuota mudik gratis dikhawatirkan kembali meningkatkan potensi pemudik menggunakan kendaraan pribadi baik roda empat maupun sepeda motor.

    “Melihat hasil survei dua tahun terakhir (2023 dan 2024), minat masyarakat Indonesia menggunakan angkutan umum meningkat. Tahun-tahun sebelumnya, hasil survei menunjukkan mayoritas memilih mobil pribadi dan sepeda motor,” kata Djoko.

    Hasil Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2024 mencatat 20,3 persen pemudik menggunakan kereta api antar kota (39,32 juta orang), 19,37 persen gunakan bus (37,51 juta orang), 18,29 persen mobil milik pribadi (35,42 juta orang) dan 16,07 persen sepeda motor (31,12 juta orang). Untuk pengguna mobil sewaan ada 6,01 persen (11,64 juta orang) dan pesawat 5,67 persen (10,97 juta orang).

    Kemudian, pemudik dengan kapal penyeberangan 10,65 juta orang (5,5 persen), mobil travel 8,27 juta orang (4,27 persen), kapal laut 2,9 juta orang (1,5 persen) dan angkutan lainnya 1,84 juta orang (0,95 persen). Sisanya, gunakan kereta cepat (1,42 juta orang), kereta perkotaan (1,25 juta orang), taksi online (1,07 juta orang), taksi regular (153,93 ribu orang) dan sepeda (143,31 ribu orang).

    “Diperkirakan mudik Lebaran tahun 2025, pengguna travel gelap akan meningkat mengingat mudik gratis ditiadakan yang diselenggarakan Kemenhub. Menggunakan travel gelap lebih murah dan lebih praktis,” tutur Djoko.

    Kereta Tambahan

    Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung belum memastikan akan menyediakan program mudik gratis. Mereka lebih memilih untuk terus menambah kereta api pada periode angkutan Lebaran 2025.

    Setelah menambah tiga kereta api jarak jauh, mereka kembali menambah dua kereta api yaitu KA Pasundan Lebaran dan KA Kutojaya Selatan Tambahan. Penambahan itu diakui untuk memberikan layanan transportasi kereta api yang baik bagi para pemudik.

    “Kami melihat adanya lonjakan permintaan tiket selama periode Lebaran. Dengan penambahan KA Pasundan Lebaran dan KA Kutojaya Selatan Tambahan, kami berharap dapat memberikan pilihan perjalanan yang lebih banyak dan nyaman bagi pelanggan,” ujar Executive Vice President KAI Daop 2 Bandung, Dicky Eka Priandana.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efisiensi Anggaran, Program Mudik Gratis Diminta Jangan Dihapus – Page 3

    Efisiensi Anggaran, Program Mudik Gratis Diminta Jangan Dihapus – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyayangkan Pemerintah melalui Kementerian perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis. Anggaran penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, KA dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran.

    Djoko menilai mestinya, tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak. 

    “Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan Program Mudik Gratis untuk keselamatan, selain untuk meringankan beban keuangan masyarakat. Tujuan diadakannya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum (roda 4 dan roda 2), sehingga angka kecelakaan turun,” kata Djoko dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/3/2025)

    Djoko menambahkan program Mudik gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik. Selain juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan. 

    Peningkatan Minat Masyarakat Mudik Pakai Angkutan Umum

    Djoko menyebut lebaran merupakan momentum sakral bagi masyarakat Indonesia, di mana banyak warga yang berupaya untuk pulang ke kampung halaman guna merayakan Idul Fitri bersama keluarga. 

    Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, sejak tahun 2023 terdapat peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. 

    Tahun 2023, moda KA antar kota menjadi pilihan 39,32 juta orang, disusul bus sebanyak 37,51 juta orang, mobil pribadi 35,42 juta orang, dan sepeda motor 31,12 juta orang. 

    Sementara pada 2024, jumlah pemudik yang memilih KA antar kota mencapai 39,32 juta orang (20,3%), bus 37,51 juta orang (19,37%), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,29%), serta sepeda motor 31,12 juta orang (16,07%).