Xcloud.id

Tag: Djoko Setijowarno

  • Djoko Setijowarno Ungkap Penyebab Sebenarnya Macet Parah di Tanjung Priok – Halaman all

    Djoko Setijowarno Ungkap Penyebab Sebenarnya Macet Parah di Tanjung Priok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyoroti kebijakan pemerintah soal pembatasan operasional logistik selama 16 hari pada libur Lebaran jadi penyebab kemacetan di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    “Pada angkutan Lebaran, pemerintah terlalu lama membatasi (aktivitas) operasional logistik, bahkan sampai 16 hari. Pembatasan operasional angkutan logistik semestinya tidak boleh lebih dari lima hari,” ujar Djoko saat dihubungi Sabtu (19/4/2025).

    Saat itu, pemerintah melarang mobilitas angkutan barang yang berlaku pada 24 Maret-8 April 2025. Kondisi itu menyebabkan bongkar muat di pelabuhan menumpuk, bahkan tersendat.

    “Kondisi ini dikhawatirkan menghambat pertumbuhan ekonomi mengingat kelancaran distribusi logistik menjadi salah satu indikator perputaran ekonomi,” terang Djoko.

    Di sisi lain, menurut Djoko, kemacetan parah yang terjadi juga jadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih mengedepankan angkutan barang berbasis rel dibanding jalan raya.

    Dia mencontohkan, di zaman Belanda, jalur rel sudah terhubung dengan dermaga. Tujuannya, agar alur angkutan barang bisa lebih lancar. Namun, kini hampir semua jalur itu diputus. Tersisa hanya di Pelabuhan Tanjung Intan (Cilacap).

    “Sejumlah akses pelabuhan di zaman Belanda sudah lengkapi dengan jalan rel dan area penyangga,” ujar Djoko.

    Misalnya, di Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Teluk Bayur (Padang), Pelabuhan Panjang (Lampung), Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Emas (Semarang), Pelabuhan Juwana (Pati), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya).

    “Sekarang area penyangga itu telah berubah fungsi menjadi pemukiman dan perumahan,” sambungnya.

    Oleh karena itu, Djoko melihat pemerintah harus mengevaluasi kebijakan itu agar tidak terulang. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan lagi akibat kesalahan kebijakan.

    “Pada akhirnya juga negara merugi, karena pertumbuhan ekonominya tidak tercapai,” kata Djoko.

  • Pengamat Transportasi: Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Harus Ditata Ulang, Termasuk Area Penyangga – Halaman all

    Pengamat Transportasi: Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Harus Ditata Ulang, Termasuk Area Penyangga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kemacetan panjang di sekitar Kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara bukan hal baru.

    Namun kemacetan kemarin boleh jadi yang terparah sepanjang sejarah.

    Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menuturkan, kemacetan di kawasan pelabuhan bagian hidup sopir truk.

    Menurutnya, hal itu karena akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok hanya mengandalkan jalan raya. 

    Sementara akses jalan rel sudah tidak begitu diminati, selain mahal juga tidak praktis. 

    Menggunakan jalan rel, lebih mahal ketimbang jalan raya disebabkan menggunakan BBM non subsidi yang dikenakan PPN 11 persen dan dikenakan track access charge (TAC). 

    “Pembangunan di Pelabuhan Tanjung Priok memperbesar terus kapasitas sisi laut, namun kapasitas sisi darat tidak dikembangkan,” ucap Djoko dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

    Dalam perhitungan kapasitas harus dimasukkan ketersediaan tempat parkir truk, toilet dan lain-lain. 

    Kapasitas yang paling kecil atau minimal itulah yang harus dipakai sebagai patokan. 

    Jika hal yang sangat mendasar itu tidak menjadi perhatian, maka kemacetan lalu lintas ini akan terus terjadi. 

    “Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok harus ditata ulang termasuk area penyangga (buffer zone) antara pelabuhan dengan lingkungan pertokoan dan pemukiman harus ada jarak minimal 1 km daerah buffer zone harus bebas dari bangunan,” ujarnya.

    Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu meminta pihak terkait agar mengikuti layout asli kawasan pelabuhan zaman Hindia Belanda dengan batas pelabuhan itu Cempaka Mas dan sampai ke timur.

    Disamping itu, kejadian itu merupakan dampak dari kesalahan kebijakan yang diterapkan pemerintah. 

    Pada angkutan Lebaran, pemerintah terlalu lama membatasi (aktivitas) operasional logistik, bahkan sampai 16 hari. 

    Pembatasan operasional angkutan logistik semestinya tidak boleh lebih dari lima hari.

    “Kondisi itu menyebabkan bongkar muat di pelabuhan menumpuk bahkan tersendat,” pungkasnya.

    Langkah Evaluasi

    Polda Metro Jaya mengambil langkah cepat untuk mengatasi kemacetan parah di Jalan Yos Sudarso dan sejumlah jalur lainnya menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Kekinian sejumlah jalan itu sudah mulai terurai.

    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan pihaknya melakukan evaluasi bersama stakeholder terkait agar peristiwa itu tak terulang kembali.

    Menurutnya evaluasi bersama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Eksekutif NPCT1, dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

    “Kemacetan parah karena over kapasitas, NPCT1 (New Priok Container Terminal One) harus memastikan agar rilis sesuai kemampuan pelabuhan dan system gate berfungsi maksimal,” ujar saat dikonfirmasi, Jumat (18/4/2025).

    Kombes Komarudin mengungkapkan saat ini situasi arus lalu lintas sudah cukup terkendali.

    Sejumlah kendaraan yang melintas sudah kembali bergerak tidak seperti sebelumnya.

  • Heboh Ambulans Kena Tilang ETLE, Pengamat Dorong Evaluasi Sistem – Halaman all

    Heboh Ambulans Kena Tilang ETLE, Pengamat Dorong Evaluasi Sistem – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Baru-baru ini publik dibuat heboh kendaraan prioritas ambulans yang kena tilang elektronik ETLE.

    Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menuturkan seharusnya ambulans termasuk kendaraan prioritas sebagaima yang dijelaskan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    “Ambulans kategori transportasi prioritas sudah diatur dalam Undang-undang Lalu lintas, harusnya gak kena tilang oleh polisi. Kan polisi tahu ambulans itu prioritas,” katanya saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).

    Menurutnya, hal ini terjadi ini bukan karena kesalahan sopir melainkan sistem dari kamera ETLE yang masih perlu dievaluasi.

    “Teknologinya masih kurang maju, kurang canggih harusnya bisa mendeteksi bahwa kendaraan itu termasuk kendaraan prioritas, emergensi atau kendaraan pribadi biasa,” imbuhnya.

    Melihat negara tetangga Singapur, teknologi ETLE yang diterapkan kepolisian dapat mendeteksi man kendaraan prioritas dan yang tidak.

    Lebih lanjut, Tigor tak sependapat dengan polisi. Dalam keterangannya, polisi menyebut sopir yang terkena kamera ETLE tinggal datang dan konfirmasi.

    “Kendaraan itu sudah diketahui polisi sejak awal jenisnya apa, fungsinya apa. Itu sudah ada ketika ngurus STNK, di STNK aja kelihatan itu kendaraannya jenis apa terus fungsinya apa. Itu ada kan. Jadi gak perlu konfirmasi lagi,” ujar dia.

    “Iya dong kan mengeluarkan atau menerbitkan STNK polisi,” ucap dia.

    Pengamat Transportasi lain Djoko Setijowarno menyebut ambulans membawa pasien salah satu kendaraan yang diberikan privasi di jalan umum.

    Dia kemudian mengungkit Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di mana salah satu pengguna jalan yang memperoleh hak utama yaitu ambulans yang mengangkut orang sakit. 
     
    Karena itu, kejadian ambulans kena ETLE dinilainya akibat adanya kelalaian petugas ETLE

    “Bisa jadi ada ketelodoran dari pihak petugas yang kelola ETLE,” ucap dia.

    Namun, kata dia sopir tak perlu khawatir sebab bisa langsung datang ke bagian konfirmasi dengan memperlihatkan bukti-bukti untuk membuka blokir tersebut.

  • Durasi Oneway dan Pembatasan Truk saat Arus Mudik Perlu Dievaluasi

    Durasi Oneway dan Pembatasan Truk saat Arus Mudik Perlu Dievaluasi

    PIKIRAN RAKYAT – Pembatasan angkutan barang dan sistem satu arah (oneway) di jalan tol menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi kepadatan saat arus mudik dan balik. Pemerintah sudah seharusnya mulai meningkatkan peran transportasi umum sebagai solusi jangka panjang.

    “Oneway itu bukan solusi sehat. Negara lain juga punya musim mudik, kayak Imlek di RRC, Natal di Eropa, atau Thanksgiving di Amerika, tetapi mereka pakai angkutan umum,” kata Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, Jumat (11/4/2025)

    Selaku Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, dia mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas angkutan umum. Salah satunya, dengan memperpanjang rangkaian kereta dan juga memperluas peron stasiun.

    Untuk arus mudik-balik Lebaran selanjutnya, Djoko juga menyarankan pemerintah mengevaluasi durasi waktu oneway dan pembatasan truk. Jika dilakukan terlalu lama dan panjang, dampaknya khawatirkan dapat merugikan angkutan umum yang mengangkut barang dan para pemudik.

    “Rekayasa lalu lintas terpanjang di dunia, tidak menjadi kebijakan jangka panjang. Karena akan bertentangan dengan kebijakan ketahanan energi. Sebanyak 93 persen BBM subsidi dinikmati masyarakat mampu (pemilik kendaraan pribadi),” katanya.

    Selain itu, oneway di jalan tol dinilai hanya menguntungkan bagi kendaraan yang searah. Kebijakan tersebut justru merugikan bagi kendaraan dari arah berlawanan karena menimbulkan kemacetan di jalur arteri yang mempertemukan mobilisasi pemudik dan warga lokal.

    Kecelakaan Turun

    Meskipun demikian, pengaturan lalu lintas oleh petugas kepolisian, pengelola jalan tol dan pemangku kebijakan lainnya diakui berhasil. Selain mengurangi kepadatan lalu lintas, tingkat kecelakaan di jalur mudik-balik kali ini juga diklaim menurun.

    Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia, tingkat kecelakaan lalu lintas saat Lebaran 2025 disebut mengalami penurunan sekitar 30 persen secara keseluruhan. Selain itu, korban kecelakaan yang meninggal dunia juga berkurang 47 persen.

    Djoko menyebut angka kematian di jalan tol bahkan turun hingga 72 persen dengan jumlah kecelakaan yang berkurang 40 persen dibandingkan lebaran sebelumnya. Namun, dia masih menyoroti angka keterlibatan sepeda motor yang masih tinggi dalam kecelakaan lalu lintas.

    “Sepeda motor masih tinggi keterlibatannya, harus jadi perhatian serius. Dapat dipahami masih banyak pemudik ingin membawa motor pribadi untuk digunakan di kampung halaman. Maka, edukasi tetap diperlukan, seperti soal pembatasan barang bawaan dan kewajiban beristirahat di titik tertentu,” tuturnya.

    Dia menduga salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pemudik bersepeda motor adalah jalan berlubang. Kondisi jalan rusak itu diyakini ikut terdampak efisiensi anggaran negara untuk perawatan jalan yang menjadi jalur mudik.

    “Kebijakan efisiensi di sektor transportasi kemungkinan besar belum langsung terasa sekarang, namun akan berdampak pada sisa tahun 2025. Evaluasi 2025 sebaiknya dapat dijadikan pedoman dasar dalam pembenahan menjelang Lebaran 2026,” kata Djoko.

    Sementara itu, sebanyak 2.007.922 kendaraan tercatat kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Senin (31/3/2025) hingga Rabu (9/4/2025). Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan Jasa Marga di empat gerbang tol utama selama arus balik Lebaran 2025.

    “Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 1.132.516 kendaraan (56,4 persen) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung),” kata Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tren Naik Turun Pemudik Lebaran, Bagaimana Tahun Ini?

    Tren Naik Turun Pemudik Lebaran, Bagaimana Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA – Mudik Lebaran 2025 agaknya tampak berbeda jika dibandingkan dengan momen pada perayaan Idulfitri pada tahun-tahun sebelumnya.

    Pasalnya, setelah masa pandemi Covid-19 pada 2020, tren realisasi para pemudik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun ini trennya mulai mengalami penurunan.

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat arus mudik Lebaran 2025 dimulai pada 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Puncak arus mudik pun terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada esok hari atau 6 April 2025. 

    Pada puncak arus mudik atau H-3 Idulfitri, pergerakan masyarakat harian di sejumlah moda transportasi sempat mencapai level tertingginya selama masa angkutan Lebaran 2025. Pergerakan tertinggi berada di moda angkutan udara atau pesawat yang mencapai 303.468 penumpang.

    Kemudian, penumpang angkutan penyeberangan tercatat menyentuh level 297.342 penumpang dan kereta api sebanyak 247.611 penumpang. Adapun angkutan laut sekitar 115.993 penumpang. 

    Perbedaan hanya ada pada angkutan bus di mana pergerakan tertinggi jatuh pada H-4 Idulfitri atau 27 Maret 2025 sebesar 300.793 orang.

    Adapun sampai dengan H+1 Idulfitri atau 1 April 2025, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi tercatat turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi sejak 21 Maret—1 April 2025 baik kereta api, udara, laut, penyeberangan dan bus sebesar 12,1 juta penumpang.

    Jumlah itu turun dari akumulasi 2024 yakni 12,5 juta penumpang atau terjadi penurunan sebesar 3,57%. Penurunan utamanya terjadi pada moda angkutan laut, penyeberangan dan bus. Moda kereta api dan udara tercatat masih naik dari periode 2024.

    Berbeda dengan moda angkutan umum, jumlah pemudik dengan moda angkutan pribadi pada 2025 masih tercatat naik dari 2024. Berdasarkan data yang dihimpun posko Angkutan Lebaran Kemenhub, jumlah penumpang angkutan pribadi dari 21 Maret hingga 1 April 2025 tercatat sebanyak 47,1 juta orang atau naik dari tahun sebelumnya 44,1 juta. Kenaikan itu sebesar 6,85%.

    Adapun Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengamini penurunan jumlah pemudik tahun ini. Dia menilai penurunan utamanya terjadi pada angkutan bus, sebagaimana terlihat di empat terminal seperti Pulo Gebang, Tanjung Priok, Kalideres dan Poris.

    Menurut Djoko, pemudik banyak yang masih memilih moda sepeda motor. Dia juga melihat tren yang berbeda tahun ini, di mana masyarakat mudik tanpa dibarengi dengan belanja.

    “Bisa juga orang mudik yang penting kumpul tetapi tidak belanja. Buktinya di daerah juga kuliner-kuliner tidak seramai dulu, hotel-hotel juga enggak marak,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Djoko memandang penurunan jumlah pemudik turut disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, kalangan aparatur sipil negara (ASN) menahan belanjanya saat mudik Lebaran karena penghasilannya yang tidak setinggi dulu lagi.

    Hal itu diketahui lantaran efisiensi anggaran pemerintahan yang diberlakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian.

    Konsekuensinya, kata Djoko, ASN yang biasanya mendapatkan tambahan penghasilan dari seminar, diskusi maupun dinas ke luar kota kini harus menahan belanja saat momen Lebaran.

    “Hanya dapat gaji saja. Ya terus mau apa? Berat mereka itu. Kalau pejabatnya eselon 2 dan 3 dapat tunjangan. Apalagi eselon 1. Coba yang staf-stafnya, belum lagi [swasta, red] yang kena PHK atau yang honorer-honorer itu. Terasa mereka,” terang akademisi Universitas Unika Soegijapranata itu.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut bahwa penurunan pendapatan menjadi penyebab utama sepinya pergerakan mudik.

    “Sekarang ini, pendapatan sedang turun, terutama di pedagang kaki lima, sektor informal, dan UMKM,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (6/4/2025).

    Bagi kelompok ini, kata Bhima, omzet yang merosot berarti lebaran tanpa mudik adalah keputusan rasional. Namun, bukan hanya sektor informal. Kalangan pekerja formal pun kini lebih berhati-hati.

    Meski masih menerima Tunjangan Hari Raya (THR), banyak yang memilih menyimpan dana tersebut sebagai cadangan darurat pasca-Lebaran.

    “Kalau setelah lebaran kena PHK bagaimana? Banyak yang akhirnya menunda mudik,” lanjut Bhima.

    Bhima menjelaskan bahwa transportasi menjadi sektor yang paling terdampak. Tiket pesawat, bus, kereta, hingga kapal laut biasanya melonjak karena permintaan tinggi saat mudik. Penurunan jumlah pemudik artinya lesunya pemasukan dari sektor ini.

    “Begitu juga sektor perhotelan, makanan-minuman, hingga industri oleh-oleh yang omzetnya saat Lebaran bisa menutup biaya operasional sepanjang tahun,” imbuhnya.

    Menurutnya, ketika mudik sepi, banyak pengusaha di daerah yang “gigit jari”. Tenaga kerja di sektor ini pun ikut menanggung dampak. Bagi banyak daerah yang mengandalkan momentum Lebaran untuk mendorong pendapatan asli daerah, kondisi ini jelas memprihatinkan.

    Oleh sebab itu, Bhima menilai bahwa solusinya ada pada kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada perlindungan daya beli masyarakat.

    Bhima menambahkan bahwa Ramadan dan Lebaran merupakan periode konsumsi rumah tangga tertinggi dalam setahun. Jika momentum ini hilang, maka pertumbuhan ekonomi nasional pun terancam stagnan. 

    “Jangan ada kebijakan yang mendistorsi konsumsi. Diskon tarif listrik harus diperpanjang hingga akhir tahun. Bantuan sosial harus tepat sasaran dan diperkuat,” tegas Bhima.

  • Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan masyakarat pada mudik Lebaran 2025 turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan utamanya terjadi pada pengguna transportasi umum, sehingga turut berdampak pada perputaran ekonomi yang biasanya selalu mendapatkan momentum saat libur Lebaran.

    Adapun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat arus mudik Lebaran 2025 dimulai pada 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Puncak arus mudik pun terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada esok hari atau 6 April 2025.

    Pada puncak arus mudik atau H-3 Idulfitri, pergerakan masyarakat harian di sejumlah moda transportasi sempat mencapai level tertingginya selama masa angkutan Lebaran 2025. Pergerakan tertinggi berada di moda angkutan udara atau pesawat yang mencapai 303.468 penumpang.

    Kemudian, penumpang angkutan penyeberangan tercatat menyentuh level 297.342 penumpang dan kereta api sebanyak 247.611 penumpang. Adapun angkutan laut sekitar 115.993 penumpang.

    Perbedaan hanya ada pada angkutan bus di mana pergerakan tertinggi jatuh pada H-4 Idulfitri atau 27 Maret 2025 sebesar 300.793 orang.

    Adapun sampai dengan H+1 Idulfitri atau 1 April 2025, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi tercatat turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi sejak 21 Maret-1 April 2025 baik kereta api, udara, laut, penyeberangan dan bus sebesar 12,1 juta penumpang.

    Jumlah itu turun dari akumulasi 2024 yakni 12,5 juta penumpang atau terjadi penurunan sebesar 3,57%. Penurunan utamanya terjadi pada moda angkutan laut, penyeberangan dan bus. Moda kereta api dan udara tercatat masih naik dari periode 2024.

    Berbeda dengan moda angkutan umum, jumlah pemudik dengan moda angkutan pribadi pada 2025 masih tercatat naik dari 2024. Berdasarkan data yang dihimpun posko Angkutan Lebaran Kemenhub, jumlah penumpang angkutan pribadi dari 21 Maret hingga 1 April 2025 tercatat sebanyak 47,1 juta orang atau naik dari tahun sebelumnya 44,1 juta. Kenaikan itu sebesar 6,85%.

    Penurunan jumlah pemudik sebelumnya telah terlihat dari survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub bersama dengan Badan Litbang Kompas. Pada Idulfitri 2025, potensi pergerakan diprediksi sebanyak 146,48 juta jiwa.

    Angka prediksi itu turun dari angka prediksi Lebaran 2024 yang mencapai 193 juta pemudik. Bahkan, angka realisasinya jauh lebih tinggi yakni mencapai sekitar 242 juta orang.

    Adapun Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengamini penurunan jumlah pemudik tahun ini. Dia menilai penurunan utamanya terjadi pada angkutan bus, sebagaimana terlihat di empat terminal seperti Pulo Gebang, Tanjung Priok, Kalideres dan Poris.

    Menurut Djoko, pemudik banyak yang masih memilih moda sepeda motor. Dia juga melihat tren yang berbeda tahun ini, di mana masyarakat mudik tanpa dibarengi dengan belanja.

    “Bisa juga orang mudik yang penting kumpul tetapi tidak belanja. Buktinya di daerah juga kuliner-kuliner tidak seramai dulu, hotel-hotel juga enggak marak,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Djoko memandang penurunan jumlah pemudik turut disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, kalangan aparatur sipil negara (ASN) menahan belanjanya saat mudik Lebaran karena penghasilannya yang tidak setinggi dulu lagi.

    Hal itu diketahui lantaran efisiensi anggaran pemerintahan yang diberlakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian.

    Konsekuensinya, kata Djoko, ASN yang biasanya mendapatkan tambahan penghasilan dari seminar, diskusi maupun dinas ke luar kota kini harus menahan belanja saat momen Lebaran.

    “Hanya dapat gaji saja. Ya terus mau apa? Berat mereka itu. Kalau pejabatnya eselon 2 dan 3 dapat tunjangan. Apalagi eselon 1. Coba yang staf-stafnya, belum lagi [swasta, red] yang kena PHK atau yang honorer-honorer itu. Terasa mereka,” terang akademisi Universitas Unika Soegijapranata itu.

    Pengusaha Buka Suara

    Kalangan pengusaha pun turut melihat adanya penurunan jumlah pemudik dan potensi penurunan perputaran uang saat Lebaran 2025, apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengakui bahwa perekonomian masyarakat saat momentum Idulfitri 2025 tidak sebesar saat Idulfitri tahun-tahun sebelumnya. Hal itu kendari momentum pergerakan ekonomi Lebaran tetap terjadi utamanya di sektor-sektor seperti transportasi, makanan dan minuman serta restoran.

    “Jadi dengan sendirinya ada penurunan dari momentum Lebaran yang biasanya selalu ada peningkatan. Mungkin lebaran tahun ini tetap ada peningkatan, tetapi tidak sebesar seperti biasanya,” ujarnya kepada wartawan pada sela-sela acara gelar griya Idulfitri 2025 di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Shinta juga memandang bahwa perekonomian domestik saat Idulfitri tahun ini juga tidak sebesar biasanya karena adanya faktor global.

    CEO Sintesa Group itu juga menggarisbawahi upaya pemerintah dalam memberikan insentif berupa diskon untuk tiket pesawat maupun retail.

    “Itu terus digenjot, jadi walaupun mungkin tidak sekuat seperti biasa itu tetap dilakukan untuk meningkatkan lebih banyak lagi peningkatan dari pada promosi,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyebut perputaran uang selama libur Idulfitri 1446 Hijriah diprediksi menurun seiring dengan jumlah pemudik yang turun.

    Prediksi itu didasarkannya pada survei potensi pemudik pada Idulfitri 2025 dan 2024.

    Sarman mencatat, apabila tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun, maka asumsi perputaran uang libur Idulfitri tahun ini diprediksi mencapai Rp137,9 triliun.

    Sarman menjelaskan, prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta orang atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Apabila rata-rata keluarga membawa uang sebesar Rp3,75 juta, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp137,9 triliun.

    “Jumlah ini masih berpotensi naik, angka rata-rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat. Jika per keluarga membawa rata-rata Rp4 juta maka potensi perputaran bisa mencapai Rp145 triliun,sehingga potensi perputaran di kisaran Rp137 triliun-Rp145 triliun,” terangnya dalam keterangan tertulis.

    Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah prediksi adanya penurunan geliat ekonomi pada Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, menurutnya pemerintah telah menggelontorkan berbagai program maupun bansos untuk menggerakkan ekonomi dan daya beli masyarakat.

    Airlangga menilai geliat ekonomi pada Lebaran tahun sebelumnya turut didongkrak oleh Pilpres dan Pileg. Untuk itu, dia memprediksi pergerakan ekonomi Lebaran tahun ini cenderung moderat, bukan turun.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi beda. Moderat,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Sementara itu, pemerintah menyatakan bakal memastikan kelancaran dan keselamatan arus balik Lebaran 2025. Persiapan sudah dilakukan termasuk menyediakan opsi Work From Anywhere (WFA) untuk ASN agar bisa mengurai kepadatan arus balik yang diprediksi memuncak esok hari, Minggu (6/4/2025).

    “Kami akan mengelola arus balik semaksimal mungkin, seperti halnya arus mudik kemarin. Pelaksanaan arus mudik menjadi catatan dan pembelajaran dalam menyiapkan arus balik. Persiapan sarana dan prasarana tidak ada yang berubah. Kami juga tetap bersiap mengantisipasi penumpukan kendaraan pada waktu-waktu tertentu,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy di Jakarta, Jumat (4/4/2025), dikutip dari siaran pers.

  • Pemudik Masih Memaksakan Perjalanan Pakai Sepeda Motor hingga Kapasitas Berlebih, Ini Bahaya yang Mengancam

    Pemudik Masih Memaksakan Perjalanan Pakai Sepeda Motor hingga Kapasitas Berlebih, Ini Bahaya yang Mengancam

    JABAR EKSPRES – Libur lebaran 2025 hampir usai, masyarakat yang melakukan perjalanan mudik maupun saat arus balik mengenakan sepeda motor cukup menjadi perhatian.

    Pasalnya, setiap momen lebaran para pemudik kerap mengabaikan aturan hingga keselamatan, demi dapat melakukan perjalanan ke kampung halaman begitupun ketika balik ke perantauan.

    Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, jika tetap mudik pakai sepeda motor, maka harus menyiapkan kondisi fisik dan kendaraan.

    “Menyiapkan surat-surat kendaraan, menggunakan helm standar nasional, tidak berbonceng lebih dari satu, tidak membawa barang berlebih,” katanya kepada Jabar Ekspres, Jumat (4/4).

    Kemudian lanjut Djoko, pemudik perlu memeriksa kondisi motor sebelum berangkat, memastikan komponen krusial diganti jika kondisinya sudah mengkhawatirkan, dan hindari berkendara pada malam hari.

    “Terlebih, kondisi jalan masih banyak yang berlubang, pemudik sepeda motor haeus ekstra hati-hati,” bebernya.

    Djoko menerangkan, apabila melihat aturan bersepeda motor, pada Pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah (Permen) nomor 74 tahun 2014, tentang Angkutan Jalan, menetapkan bahwa teknis angkutan barang pada sepeda motor meliputi beberapa syarat.

    1. Muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi.
    2. Tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.
    3. Barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

    Selain itu, ujar Djoko, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membawa barang di sepeda motor.

    “Yaitu jangan membawa beban yang terlalu berat, jangan menutupi lampu-lampu, ikat barang dengan kuat, posisikan barang di bagian belakang pengemudi,” ujarnya.

    Djoko menambahkan, jika dimensinya tidak terlalu besar, pemudik bisa dimasukan kedalam bagasi di bawah jok, dan bisa juga dipasang di gantungan barang yang berada di area dek depan.

    Dia menilai, di negara-negara maju, mengendarai sepeda motor tidak hanya mewajibkan helm dan surat izin mengemdi, tetapi juga mengatur perlengkapan pemotor.

    Mulai dari sepatu, celana hingga jaket yang berlisensi dengan jaminan keamanan. Kelengkapan itu, ucap Djoko dikenakan demi mencegah terjadinya dampak buruk bila terjadi kecelakaan sepeda motor.

    “Di sisi lain, secara resmi pemerintah hendaknya melarang anak-anak dibawa orang tuanya menggunakan sepeda motor. Kapasitas sepeda motor hanya diperuntukkan untuk dua penumpang,” ucapnya.

  • Asyik! Ada Perluasan Layanan Transjabodedetabek, Ini Rutenya

    Asyik! Ada Perluasan Layanan Transjabodedetabek, Ini Rutenya

    Jakarta –

    Kabar baik bagi para pengguna kendaraan umum. Soalnya bisa dipastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka empat rute bus Transjabodetabek.

    Tentu hal ini dilakukan untuk pengembangan atau peningkatan layanan. Hal tersebut pun disambut baik oleh para pengguna transportasi umum dan pengamat angkutan umum, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno.

    Djoko menjelaskan dalam siaran resmi yang diterima detikOto, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka empat rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Saat ini, keempat rute tersebut tengah diuji coba dan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

    Pertama, untuk wilayah Bekasi, akan ada layanan dari Vida Bekasi ke Cawang Jakarta. Kedua, untuk di Bogor, akan ada layanan dari Kota Wisata, Cibubur, ke Cawang, Jakarta. Selanjutnya, rute ketiga dan keempat akan ada layanan untuk wilayah Tangerang, yakni dari Alam Sutera ke Blok M, Jakarta, dan Binong ke Grogol.

    “Sejak diluncurkan tahun 2017, JR Connexion (JRC) telah melayani 23 permukiman di kawasan Bodetabek. Saat ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan berencana menyediakan bus JR Connexion di 117 titik kawasan permukiman di Jabodetabek. Tahun ini ditargetkan ada 40 titik yang terlayani,” tulis Djoko dalam pesan singkatnya kepada detikOto.

    Djoko menambahkan, menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2022, jumlah penduduk di Jabodetabek sebesar 31.684.645 jiwa. Hasil analisis BPTJ (2023), potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum (jika tersedia halte/ bus stop kurang dari 500 m dari lokasi berangkat) sebanyak 7.977.987 jiwa atau 25,18 persen.

    “Mengacu ketersediaan halte/ bus stop kurang dari 500 m dari lokasi memulai perjalanan, ada tiga wilayah tertinggi di Jabodetabek yang potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 88,5 persen, Kota Administrasi Jakarta Selatan (70,84 persen) dan Kota Administrasi Jakarta Timur (64,09 persen). Sementara itu, ada tiga wilayah terendah, yaitu Kabupaten Bekasi sebesar 0,84 persen, Kabupaten Tangerang (0,76 persen) dan Kabupaten Bogor (0,67 persen),” penjelasan Djoko.

    Ilustrasi – Lalu-lintas Jalan Gatot Subroto arah Kuningan, Jakarta, tersendat, Selasa (4/6/2024) pukul 17.30 WIB. Salah satu penyebab lalin macet karena bus TransJabodetabek yang ngetem. Foto: Andhika Prasetia

    “Menurut data dari Badan Pengelola Tapera (2023), terdapat 2.010 perumahan di wilayah Jabodetabek. Sejumlah perumahan itu terdiri dari 158 perumahan kelas atas (lebih dari Rp 2 miliar), 268 perumahan kelas menengah (Rp 1 miliar – Rp 2 miliar), dan 1.584 perumahan kelas bawah (kurang dari Rp 1 miliar),” Djoko menambahkan dalam pesan singkatnya.

    Djoko juga menambahkan, sementara di Kota Jakarta terdapat 26 perumahan kelas menengah dan 2 perumahan kelas bawah yang kesemuanya sudah dilayani angkutan umum. Kabupaten Bekasi memiliki 23 perumahan kelas atas, 22 perumahan kelas menengah, dan 645 perumahan kelas bawah, Kabupaten Bogor (5 perumahan kelas atas, 17 perumahan kelas menengah, dan 494 perumahan kelas bawah), Kabupaten Tangerang (45 perumahan kelas atas, 65 perumahan kelas menengah dan 330 perumahan kelas bawah), Kota Bekasi (8 perumahan kelas atas, 30 perumahan kelas menengah, dan 26 perumahan kelas bawah), Kota Bogor (3 perumahan keatas atas, 17 perumahan kelas menengah dan 16 perumahan kelas bawah), Kota Depok (1 perumahan kelas atas, 13 perumahan kelas menengah, dan 25 perumahan kelas bawah), Kota Tengerang (10 perumahan kelas atas, 18 perumahan kelas menengah, dan 13 peumahan kela sbawah), dan Kota Tangerang Selatan (32 perumahan kelas atas, 60 perumahan kelas mennengah, dan 33 perumahan kelas bawah).

    “Jadi, di Wilayah Bodetabek ada 1.824 perumahan (242 perumahan kelas menengah dan 1.582 perumahan kelas bawah) yang harus dilayani angkutan umum. Layanan angkutan umum dapat berupa angkutan penghubung ( feeder ) menuju stasiun KRL Jabodetabek, Stasiun LRT Jabodebek atau halte rute Transjabodetabek terdekat,” ucap Djoko.

    Djoko juga memberikan informasi, saat ini juga ada layanan langsung (direct service), seperti JR Connection yang disediakan saat jam sibuk pagi menuju Kota Jakarta dan sore dengan rute kebalikan dari Jakarta ke kawasan perumahan. Selain jam itu, melayani sebagai angkutan penyambung (feeder).

    “Angkutan umum yang baru dibenahi berada di Kota Bogor (4 rute Trans Pakuan), sekarang sedang masa jeda operasi (APBD Kota Bogor), 1 rute Trans Patriot di Bekasi (APBN), 1 rute Trans Wibawa di Kab. Bekasi (APBD Kab. Bekasi), Trans Ayo di Kota Tangerang (APBD Kota Tangerang) dan 1 rute Trans Depok di Kota Depok (APBN),” kata Djoko.

    (lth/lua)

  • Transjabodetabek Diharapkan Bisa Kurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi

    Transjabodetabek Diharapkan Bisa Kurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membuka rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Rute tersebut meliputi wilayah Bekasi – Cawang, Bogor – Cawang, Alam Sutera – Blok M, dan Binong – Grogol.

    Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyambut baik rencana tersebut. Pasalnya, publik saat ini masih bergantung pada transportasi pribadi dan jasa ojek imbas tata ruang yang semrawut. Adapun sejumlah rute baru Transjabodetabek akan ditempatkan pada lokasi-lokasi pemukiman.

    Sejak diluncurkan tahun 2017, kata Djoko, JR Connexion (JRC) sendiri telah melayani 23 permukiman di kawasan Bodetabek. Melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, penyediaan bus bus JRC ditempatkan pada 117 titik kawasan permukiman di Jabodetabek.

    Sementara tahun ini ditargetkan ada 40 titik yang terlayani bus JRC. Djoko mengatakan, sejumlah operator bus juga akan dilibatkan serta, seperti Perum Damri, PT Eka Sari Lorena Transport, PT Sinar Jaya, PT Transportasi Jakarta, PT Royal Wisata Nusantara, Alfa Omega Sehati.

    Djoko mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 mencatat jumlah penduduk di Jabodetabek sebesar 31.684.645 jiwa. Mengacu hasil analisis BPTJ pada tahun berikutnya, tercatat potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum sebanyak 7.977.987 jiwa atau 25,18%.

    Sementara ketersediaan halte, kata Djoko, kurang dari 500 meter dari lokasi memulai perjalanan tercatat di tiga wilayah tertinggi Jabodetabek dengan potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 88,5%, Kota Administrasi Jakarta Selatan 70,84% dan Kota Administrasi Jakarta Timur 64,09%.

    Sementara itu, tercatat ada tiga wilayah terendah, yaitu Kabupaten Bekasi sebesar 0,84%, Kabupaten Tangerang 0,76%, dan Kabupaten Bogor 0,67%. Djoko menilai, rendahnya fasilitas kendaraan umum menunjukkan semrawutnya tata ruang daerah pemukiman.

    Alhasil, masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi dan jasa ojek. Hal ini terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    “Ketergantungan publik terhadap ojek akibat tata ruang yang semrawut. Misalnya, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, komposisi angkutan umum hanya tersisa 2%, sedangkan mobil 23% dan sepeda motor mencapai 75%. Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi,” kata Djoko dalam keterangannya, Rabu (2/4/2025).

    Djoko mengatakan, masyarakat yang berpenghasilan rendah kian terhimpit. Pertama dibebani harga hunian yang mahal, kedua perlu membeli kendaraan pribadi lantaran minimnya fasilitas transportasi umum.

    Djoko memaparkan, data Badan Pengelola Tapera pada tahun 2023 mencatat 2.010 perumahan di wilayah Jabodetabek. Sejumlah perumahan terdiri dari 158 perumahan kelas atas dengan harga lebih dari Rp 2 miliar, 268 perumahan kelas menengah di rentang harga Rp 1 miliar – Rp 2 miliar, dan 1.584 perumahan kelas bawah kurang dari Rp 1 miliar.

    Di Wilayah Bodetabek, kata Djoko ada 1.824 perumahan dengan rincian 242 perumahan kelas menengah dan 1.582 perumahan kelas bawah yang harus dilayani angkutan umum. Layanan angkutan umum dapat berupa angkutan penghubung menuju stasiun KRL Jabodetabek, Stasiun LRT Jabodebek atau halte rute Transjabodetabek terdekat.

    Dapat juga layanan langsung atau direct service seperti bus JRC yang disediakan saat jam sibuk pagi menuju Kota Jakarta dan sore dengan rute kebalikan dari Jakarta ke kawasan perumahan. Selain jam itu, melayani sebagai angkutan penyambung.

    “Beban masyarakat, khususnya generasi muda, saat ini cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor. Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi,” jelas Djoko.

    Ia mengungkap, angkutan umum yang baru dibenahi berada di Kota Bogor (4 rute Trans Pakuan), sekarang sedang masa jeda operasi (APBD Kota Bogor), 1 rute Trans Patriot di Bekasi (APBN), 1 rute Trans Wibawa di Kab. Bekasi (APBD Kab. Bekasi), Trans Ayo di Kota Tangerang (APBD Kota Tangerang) dan 1 rute Trans Depok di Kota Depok (APBN).

    Karenanya, ia mengatakan rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60% warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum.

    “Selain itu, penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta,” ungkap Djoko.

    Sebelum era 1990-an, kata Djoko, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan yang diimbangi dengan layanan transportasi umum, seperti angkutan kota, bus umum atau bus Damri. Akan tetapi, ia menilai saat ini layanan angkutan kota ke permukiman kian terkikis kendati kawasan perumahan itu masih tetap ada.

    Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Djoko menyebut tidak ada kewajiban fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum. Menurutnya, pemerintah perlu merevisi UU tersebut untuk memastikan tersedianya fasilitas umum di kawasan permukiman.

    “Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaan fasilitas akses transportasi umum,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Perluasan Transjabodetabek kurangi ketergantungan kendaraan pribadi

    Perluasan Transjabodetabek kurangi ketergantungan kendaraan pribadi

    Ilustrasi – Sejumlah bus Transjabodetabek Premium menunggu penumpang saat pemberlakuan waktu sistem ganjil-genap Gardu Tol Bekasi Barat, di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/3/2018). ANTARA FOTO/Risky Andrianto

    Perluasan Transjabodetabek kurangi ketergantungan kendaraan pribadi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 02 April 2025 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai perluasan layanan Transjabodetabek akan membantu mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

    “Rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60 persen warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum,” kata Djoko lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu juga menyebut penerapan jalan berbayar dibutuhkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta.

    “Penerapan jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta,” katanya.

    Djoko menuturkan, pengembangan atau peningkatan layanan angkutan umum hingga kawasan perumahan merupakan kata kunci mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum. Terlebih, saat ini beban masyarakat, khususnya generasi muda, cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor.

    “Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi,” katanya.

    Hal itu lantaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tidak mewajibkan fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum. Padahal, sebelum era 1990-an, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan diimbangi ada layanan transportasi umum, seperti angkutan kota, bus umum atau bus Damri.

    “Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaan fasilitas akses transportasi umum,” ujarnya.

    Djoko mencatat ketergantungan publik terhadap ojek akibat tata ruang yang semrawut. Misalnya, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), komposisi angkutan umum hanya tersisa 2 persen, sedangkan mobil 23 persen dan sepeda motor mencapai 75 persen.

    “Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi,” tuturnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka empat rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Saat ini, keempat rute tersebut tengah diuji coba dan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

    Pertama, untuk wilayah Bekasi, akan ada layanan dari Vida Bekasi ke Cawang Jakarta. Kedua, untuk di Bogor, akan ada layanan dari Kota Wisata, Cibubur, ke Cawang, Jakarta. Selanjutnya, rute ketiga dan keempat akan ada layanan untuk wilayah Tangerang, yakni dari Alam Sutera ke Blok M, Jakarta, dan Binong ke Grogol, Jakarta.

    Sumber : Antara