Xcloud.id

Tag: Djoko Setijowarno

  • Program Dharma Pongrekun Bangun "Underpass" dalam 7 Hari, MTI: Macet Tak Selesai Hanya dengan Membangun Megapolitan 2 November 2024

    Program Dharma Pongrekun Bangun "Underpass" dalam 7 Hari, MTI: Macet Tak Selesai Hanya dengan Membangun Megapolitan 2 November 2024

    Program Dharma Pongrekun Bangun “Underpass” dalam 7 Hari, MTI: Macet Tak Selesai Hanya dengan Membangun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menegaskan, mengatasi kemacetan Jakarta tidak bisa hanya dengan membangun infrastruktur semata.
    Komentar di atas untuk menanggapi rencana calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dalam mengatasi macet di Jakarta. Salah satu idenya adalah membangun jalan layang (
    overpass
    ) dan jalan bawah tanah (
    underpass
    ) hanya dalam tujuh hari.
    “Kemacetan di Jakarta tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun jaringan jalan. Berpuluh-puluh
    flyover
    sudah dibangun, tapi tetap saja macet, karena akar masalahnya bukan di situ,” ujar Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/10/2024).
    Djoko menekankan, untuk mengatasi kemacetan, fokus utama harus pada penyediaan transportasi umum yang memadai.
    “Akar masalahnya adalah bagaimana caranya agar masyarakat, terutama di Jakarta, mau menggunakan angkutan umum setiap hari. Yang penting adalah mayoritas warga yang ingin bekerja di Jakarta bersedia beralih ke angkutan umum,” tuturnya.
    Menurut Djoko, perlu ada kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, dan masyarakat harus didorong untuk beralih ke transportasi umum.
    “Jadi, kuncinya adalah bagaimana membatasi kendaraan pribadi di jalan raya,” tambahnya.
    Terkait pembangunan
    overpass
    dan
    underpass
    selama 7 hari, Djoko mengatakan bisa saja dilakukan.
    “Membangun dalam tujuh hari, bisa saja. Teknologi seperti itu sudah diterapkan di China, yang penting materialnya siap. Jadi, sangat mungkin. Tapi masalahnya di Indonesia adalah kapan materialnya siap?” ujar Djoko.
    Djoko menjelaskan bahwa proses pembangunan sebenarnya bukan soal waktu pengerjaan, melainkan kesiapan material dan proses lain yang panjang hingga
    overpass
    atau
    underpass
    bisa digunakan.
    “Kalau membangun saja cepat, tujuh hari jadi, saya yakin bisa. Tapi sebelum itu, harus ada uji kelayakan. Prosesnya panjang, tidak hanya sekadar membangun,” ungkapnya.
    Sebelumnya, Dharma menyampaikan janji kampanyenya untuk membangun
    overpass
    dan
    underpass
    hanya dalam tujuh hari jika terpilih sebagai gubernur Jakarta.
    “Ada lima teknologi, nanti saya akan buka teknologinya. Ini semacam konstruksi
    knock down
    . Jadi, disiapkan dulu di luar, lalu tinggal pasang dalam tujuh hari, tep, tep, tep,” kata Dharma di Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Dharma yakin, dengan pembangunan
    overpass
    dan
    underpass
    dalam waktu singkat, penumpukan kendaraan akibat proyek pembangunan tidak akan berlangsung lama.
    Ia juga meyakini bahwa
    overpass
    dan
    underpass
    akan mampu menekan angka kemacetan di Jakarta.
    “Jangan sampai ada penumpukan akibat lampu merah, biarkan kendaraan mengalir seperti air. Jangan sampai kendaraan yang ingin menyilang harus menunggu lampu merah,” tuturnya.
    Selain itu, Dharma berjanji akan memperbanyak roundabout atau bundaran untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
    “Kita perbanyak roundabout seperti Bundaran HI, supaya kendaraan bisa terus mengalir, meskipun pelan. Sehingga, pengendara bisa menikmati perjalanan mereka,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Mungkinkah Bangun "Overpass" dan "Underpass" dalam 7 Hari seperti Ide Dharma Pongrekun? Megapolitan

    3 Mungkinkah Bangun "Overpass" dan "Underpass" dalam 7 Hari seperti Ide Dharma Pongrekun? Megapolitan

    Mungkinkah Bangun “Overpass” dan “Underpass” dalam 7 Hari seperti Ide Dharma Pongrekun?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menanggapi ide calon gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun, yang berencana membangun jalan layang (
    overpass
    ) dan jalan bawah tanah (
    underpass
    ) dalam waktu hanya tujuh hari.
    Menurut MTI, gagasan ini memungkinkan, tetapi ada beberapa kendala.
    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, mempertanyakan kesiapan teknologi di Indonesia untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu singkat.
    “Membangun dalam tujuh hari mungkin saja bisa, seperti di China ketika semua material sudah siap, sangat mungkin. Tapi masalahnya, kapan materialnya siap di Indonesia?” ujar Djoko saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (1/11/2024).
    Djoko menjelaskan bahwa membangun infrastruktur seperti
    flyover
    dan
    underpass
    memerlukan proses panjang, mulai dari persiapan material hingga uji kelayakan sebelum bisa dilalui.
    “Kalau hanya membangun, tujuh hari mungkin cukup, saya yakin bisa. Tapi, selama proses pembangunan juga harus ada uji kelayakan. Prosesnya tidak hanya sekadar membangun,” tambah Djoko.
    Ia berpendapat bahwa mengatasi kemacetan di Jakarta bukan hanya dengan membangun jaringan jalan baru, melainkan harus mengutamakan transportasi umum.
    “Kemacetan di Jakarta tidak bisa diatasi hanya dengan menambah jalan. Sudah banyak
    flyover
    dibangun, tapi kemacetan tetap ada. Akar masalahnya bukan di situ,” jelas Djoko.
    Menurutnya, solusi kemacetan terletak pada bagaimana warga Jakarta bersedia beralih ke transportasi umum.
     
    “Yang terpenting adalah bagaimana orang-orang yang bekerja di Jakarta bersedia menggunakan angkutan umum,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Dharma menjanjikan pembangunan
    overpass
    dan
    underpass
    dalam tujuh hari jika terpilih sebagai gubernur Jakarta.
    “Ada lima teknologi yang akan saya buka. Ini seperti
    knock down
    , jadi materialnya disiapkan di luar, lalu pelaksanaannya tujuh hari, tinggal pasang ‘tep, tep, tep’,” kata Dharma di Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Dharma yakin bahwa jika pembangunan
    overpass
    dan
    underpass
    dilakukan dalam tujuh hari, kemacetan yang mungkin timbul akibat proyek tersebut tidak akan berlangsung lama. Ia pun percaya bahwa proyek ini dapat mengurangi kemacetan di Jakarta.
    “Jangan sampai ada penumpukan akibat lampu merah. Harus dibuat mengalir seperti air, jadi yang mau berbelok ke kanan tidak perlu menunggu lampu merah,” ungkapnya.
    Selain membangun
    overpass
    dan
    underpass
    , Dharma juga berjanji akan memperbanyak
    roundabout
    atau bundaran seperti Bundaran HI agar kendaraan bisa tetap mengalir meski pelan, sehingga perjalanan tetap nyaman.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebelum Ubah Skema Subsidi, Pemerintah Diminta Tambah Armada KRL Dulu

    Sebelum Ubah Skema Subsidi, Pemerintah Diminta Tambah Armada KRL Dulu

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan ada kajian kenaikan tarif KRL Jabodetabek sebesar Rp 1.000. Meski begitu perihal ini masih dalam proses kajian sehingga belum ada keputusan untuk penerapannya.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), Risal Wasal, mengatakan, sejauh ini terdapat dua komponen dalam pengenaan tarif KRL Jabodetabek yakni tarif dasar untuk 25 kilometer (km) pertama dan tarif lanjutan progresif setiap 10 km. Risal tak menjelaskan komponen tarif mana yang mau dinaikkan.

    “Ada, kajian itu ada sebenarnya. Kan waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp 1.000 perak per itunya. Rp 1.000-2.000 itu posisinya, tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp 1.000,” sebut Risal ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu lalu.

    Selain itu Rizal mengaku saat ini Kementerian masih menunggu kebijakan dari pemerintahan baru. Dia menunggu arahan dari pemerintah berikutnya yang dipimpin Prabowo Subianto mulai Oktober.

    Terkait rencana ini, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno pada dasarnya setuju dengan adanya kenaikan tarif KRL. Namun menurutnya waktu pembahasan rencana ini tidaklah tepat.

    Sebab menurutnya saat ini layanan KRL Jabodetabek masih belum maksimal. Mengingat banyak kereta atau rangkaian yang harus diremajakan sehingga jumlah kereta per rangkaian tidak maksimal.

    Padahal pengurangan jumlah kereta per rangkaian ini dapat mengurangi penumpang yang bisa diangkut dan menimbulkan ketidaknyamanan karena masyarakat harus saling berdesak-desakan.

    “Memang isu ini berkembang di saat yang tidak tepat, karena kondisi KRL saat ini tuh tidak sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Katakanlah kalau pagi harusnya itu 12 kereta satu rangkaian, ternyata delapan atau sepuluh ya,” kata Djoko kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

    Menurutnya, alangkah baiknya jika rencana ini dibahas setelah rangkaian baru dari China dan INKA tiba dan beroperasi. Dengan begitu PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter dapat memenuhi SPM yang ada dan mengurangi ketidaknyamanan pengguna layanan.

    “Makanya nanti saja setelah kondisi kereta normal seperti biasanya, jadi menunggu kereta yang ada dulu hadir. Sampai akhir tahun baru didiskusikan (rencana kenaikan KRL),” ucapnya.

    “Kalau sekarang diskusi ya mereka sensitif. Bingung dia, secara kelompok dia mau pindah ke kendaraan pribadi nggak ada duit, ini kok naik (tarif KRL) sementara saya panas-panasan (karena saling berdesakan)”, tambah Djoko.

    Senada dengan Djoko, Pengamat Transportasi Deddy Herlambang juga setuju dengan rencana kenaikan tarif KRL ini. Sebab menurutnya sudah 8 tahun sejak pemerintah menaikkan besaran tarif itu.

    Padahal setiap tahun ada kenaikan gaji karyawan dan biaya operasional lainnya. Tentu jika tidak ada penyesuaian tarif akan sangat berat beban perusahaan atau pemerintah yang memberikan subsidi berupa PSO.

    “Tarif itu kan sejak 2016 kita memang nggak pernah naik. Sejak 2016, sekarang 2024, berartikan sudah 8 tahun belum pernah naik. Kalau melihat kondisi nasional, naik ya nggak masalah, Karena setahun gaji pegawai itu naik, apalagi inflasi,” ucapnya.

    “Nah gaji KCI dan KAI saja itu setiap tahun kan naik, tapi tarif nggak pernah naik. Nah itu kan perlu adjustment, itu masuk akal. Cuma besaran kenaikan tarifnya itu berapa? Nah ini yang perlu dirembuk, harus dipertimbangkan, perlu dikaji, naiknya berapa sih yang masuk akal, yang realistis dengan kondisi saat ini,” terang Deddy lagi.

    Namun, ia juga berpendapat sebaiknya kenaikan tarif ini dilakukan setelah adanya peningkatan layanan. Semisal penambahan rangkaian kereta hingga pembenahan stasiun-stasiun yang ada. Dengan begitu kenaikan tarif ini setimpal dengan layanan yang diberikan.

    “Kalau sekarang ya jangan dinaikkan dulu, karena masih banyak stasiun yang belum jadi. Manggarai belum jadi, Tanah Abang juga masih overload. Lagi pula jumlah sarana masih terbatas, pelayanannya juga belum maksimal. Jadi jangan dinaikkan dulu,” kata Deddy.

    “Nanti saja kalau semisal sarana KRL yang baru-baru itu datang, dari INKA, dari China itu sudah datang. Nah itu boleh kalau ada penyesuaian tarif,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)