Xcloud.id

Tag: Djoko Setijowarno

  • Wamendagri Temui Pj Gubernur Jakarta, Bahas Layanan Transportasi Kawasan Aglomerasi – Page 3

    Wamendagri Temui Pj Gubernur Jakarta, Bahas Layanan Transportasi Kawasan Aglomerasi – Page 3

    Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharapkan melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi dengan berbagai pembenahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Harapan kepada Prabowo ini disampaikan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.

    “Menuju Indonesia Emas 2045, hendaknya transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan Masyarakat,” jelas dia di Jakarta, Minggu (20/10/2024).

    Dari data Kementerian PUPR (2024), sepanjang 2015-2024, pembangunan infrastruktur antara lain ruas jalan tol sepanjang 2.432 kilometer atau rata-rata 270 kilometer per tahun, jalan nasional 5.999 kilometer, jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter.

    Pembangunan ini diakui memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Namun belum memberikan kesejahteraan bagi pengemudi angkutan barang. 

    Rata-rata upah yang diterima oleh para pengemudi angkutan barang jarak jauh hanya Rp500 ribu seminggu karena masih maraknya praktik pungli.

    Dia pun meminta pemerintah memberantas pungli, kemudian perlu memperbaiki layanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang sudah tidak layak dioperasikan di beberapa lokasi.

    “Modernisasi layanan UPPKB segera harus dilakukan (dengan penggunaan weigh in motion/WIM) dan perlu ada peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang jauh dari pusat kota,” ucapnya.

     

  • Pengamat: Layanan kereta KAI alami peningkatan signifikan

    Pengamat: Layanan kereta KAI alami peningkatan signifikan

    Konsepnya seperti kapal pesiar, penumpang bisa turun di kota-kota besar, beberapa hari menginap, kemudian keliling lagi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai layanan kereta api PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI saat ini telah mengalami peningkatan signifikan.

    “Pelayanan kereta api sekarang jauh lebih baik, perjalanannya juga lebih cepat, sehingga ketepatan waktu menjadi unggulan,” kata Djoko kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, kereta api tidak hanya menjadi alat transportasi yang yang efektif, tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang menarik, terutama bagi wisatawan.

    Pengamat transportasi tersebut menilai jalur-jalur tertentu seperti rute Jakarta-Bandung dan wilayah selatan Jawa, menawarkan pemandangan indah yang membuat perjalanan semakin berkesan.

    “Bagi yang senang berwisata, pemandangan pada jalur Jakarta-Bandung atau sebaliknya atau Jakarta ke selatan lebih menarik, dibandingkan dengan Pantura,” kata dia menjelaskan.

    Djoko yang menempuh pendidikan Magister Teknik Program Rekayasa Transportasi Jurusan Teknik Sipil Pascasarjana Institut Teknologi Bandung (ITB) itu juga menyoroti fleksibilitas layanan di dalam kereta api.

    Terdapat beberapa fasilitas pada kereta api yang memungkinkan penumpang untuk bersantai dan bahkan dapat mengadakan rapat selama perjalanan, sehingga perjalanan yang memakan waktu lama seperti 5-6 jam tidak lagi terasa membosankan.

    Sebagai bentuk inovasi, Djoko pun mengusulkan agar KAI mengembangkan rute wisata keliling Pulau Jawa menggunakan kereta api. Seperti kapal pesiar, yang mana penumpang dapat turun di kota-kota besar untuk menikmati wisata selama beberapa hari kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta khusus tersebut.

    Program ini dapat dilakukan secara rutin, misalnya dua kali dalam sebulan, dengan pilihan bagi penumpang untuk mengikuti seluruh rangkaian perjalanan atau hanya sebagian saja.

    “Konsepnya seperti kapal pesiar, penumpang bisa turun di kota-kota besar, beberapa hari menginap, kemudian keliling lagi. Dengan kereta khusus ini, pengalaman wisata kereta api akan semakin menarik dan menjadi daya tarik tersendiri,” katanya.

    Dengan peningkatan kualitas layanan dan kenyamanan perjalanan, kereta api terus menarik perhatian berbagai segmen masyarakat, baik untuk perjalanan bisnis maupun wisata.

    “Hal ini menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang tidak hanya praktis, tetapi juga mampu memberikan pengalaman tak terlupakan,” kata Djoko.

    Pewarta: Ida Nurcahyani/Farika Khotimah
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Belum Telat, Ini yang Bisa Ditiru dari Jepang biar Kecelakaan Tak Terulang Terus

    Belum Telat, Ini yang Bisa Ditiru dari Jepang biar Kecelakaan Tak Terulang Terus

    Jakarta –

    Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tinggi. Bahkan, kecelakaan di Indonesia sering memakan korban jiwa. Indonesia bisa belajar dari Jepang dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.

    Dalam beberapa tahun, Jepang bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas secara drastis. Menurut Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, pada tahun 1970-an, Jepang pernah menjadi negara dengan angka kecelakaan yang tinggi. Melalui pendidikan yang efektif, Jepang berhasil membangun budaya keselamatan berlalu lintas.

    “Di Jepang, pendidikan keselamatan lalu lintas harus diberikan kepada dan diterima oleh tidak hanya oleh pesepeda dan lansia, tetapi juga semua orang,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.

    Pada 1970, terdapat 16.765 orang yang kehilangan nyawa di jalan raya. Pemerintah Jepang berupaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, dengan tujuan menjadikan jalan raya di Jepang yang paling aman di dunia. Hasilnya dalam kurun waktu 33 tahun, yakni di tahun 2003 menurun drastis menjadi hanya 8.632 meninggal dunia (turun 50,34 persen).

    “Kampanye mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dilakukan secara masif, dan tahun 2009 jumlah kematian di jalan kurang dari 5.000 kejadian. Meskipun ada hampir lima kali lebih banyak mobil di jalan hari ini dibandingkan tahun 1970, hanya ada sepertiga kematian akibat lalu lintas. Tahun 2020 menurun 65,90 persen (2.839 meninggal dunia), tahun 2021 turun 7,15 persen (2.636 meninggal dunia) dan tahun 2023 menurun 0,68 persen (2.618 meninggal dunia),” beber Djoko.

    Djoko menilai, Indonesia belum terlambat untuk meniru hal serupa dari Jepang. Pendidikan keselamatan berlalu lintas bisa dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.

    “Adanya kurikulum pendidikan keselamatan berlalu lintas adalah untuk membangun kesadaran dan etika berlalu lintas sejak dini. Dengan demikian, diharapkan generasi muda dapat memahami dan menghargai pentingnya keselamatan di jalan. Kurikulum keselamatan berlalu lintas dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada siswa sekolah dasar hingga menengah atas,” kata Djoko.

    “Beberapa tujuan dari kurikulum keselamatan berlalu lintas yang diharapkan adalah menurunkan angka kecelakaan, membentuk generasi pengendara yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, menciptakan tertib berlalu lintas pada masa depan, mencegah pelajar menjadi korban sekaligus tersangka dari kasus kecelakaan, mengembangkan awareness dari generasi muda untuk tertib lalu lintas, mengetahui arti rambu-rambu jalan, dan memahami cara berkendara yang baik,” bebernya.

    (rgr/dry)

  • Indonesia Bisa Belajar dari Jepang Cara Tekan Angka Kecelakaan

    Indonesia Bisa Belajar dari Jepang Cara Tekan Angka Kecelakaan

    Jakarta –

    Indonesia bisa meniru Jepang dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam beberapa tahun saja, Jepang bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas secara drastis.

    Menurut Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, pada tahun 1970-an, Jepang pernag menjadi negara dengan angka kecelakaan yang tinggi. Melalui pendidikan yang efektif, Jepang berhasil membangun budaya keselamatan berlalu lintas.

    “Di Jepang, pendidikan keselamatan lalu lintas harus diberikan kepada dan diterima oleh tidak hanya oleh pesepeda dan lansia, tetapi juga semua orang,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.

    Pada 1970, terdapat 16.765 orang yang kehilangan nyawa di jalan raya. Pemerintah Jepang berupaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, dengan tujuan menjadikan jalan raya di Jepang yang paling aman di dunia. Hasilnya dalam kurun waktu 33 tahun, yakni di tahun 2003 menurun drastis menjadi hanya 8.632 meninggal dunia (turun 50,34 persen).

    “Kampanye mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dilakukan secara masif, dan tahun 2009 jumlah kematian di jalan kurang dari 5.000 kejadian. Meskipun ada hampir lima kali lebih banyak mobil di jalan hari ini dibandingkan tahun 1970, hanya ada sepertiga kematian akibat lalu lintas. Tahun 2020 menurun 65,90 persen (2.839 meninggal dunia), tahun 2021 turun 7,15 persen (2.636 meninggal dunia) dan tahun 2023 menurun 0,68 persen (2.618 meninggal dunia),” beber Djoko.

    Kata Djoko, salah satu kunci Jepang menekan angka kecelakaan lalu lintas adalah dengan pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas. Dalam Traffic Engineering Handbook 2008, kelompok-kelompok yang menjadi sasaran pendidikan keselamatan lalu lintas secara garis besar diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, pejalan kaki, pesepeda, dan pengemudi yang menerima pendidikan keselamatan lalu lintas secara langsung. Kedua, yang terlibat dalam mempromosikan kegiatan pendidikan keselamatan lalu lintas atau memberikan pendidikan/panduan keselamatan lalu lintas.

    Sementara itu, kecelakaan lalu lintas di Indonesia tidak banyak berkurang. Data Korlantas Polri (2024), data kecelakaan lalu lintas untuk usia terbanyak 6-25 tahun (pelajar/mahasiswa) sebanyak 39,48 persen. Kelompok usia produktif 25-55 tahun sebesar 39,26 persen. Jenis moda transportasi yang terlibat, sepeda motor 76,96 persen, truk 10,53 persen dan kendaraan umum 8,43 persen.

    “Tren kecelakaan dari tahun ke tahun menunjukkan tahun 2020 ada 101.496 kejadian, tahun 2021 ada 105.860 kejadian (naik 4,3 persen), tahun 2022 ada 139.422 kejadian (31,7 persen), tahun 2023 ada 150.491 kejadian (naik 7,9 persen) dan tahun 2024 ada 145.599 kejadian (turun 3,2 persen),” katanya.

    Perilaku pengemudi saat kecelakaan lalu lintas paling disebabkan gagal menjaga jarak (24,50 persen). Berikutnya ceroboh terhadap lalu lintas (20,76 persen), ceroboh saat belok (11,6 persen), ceroboh aturan lajur (98,53 persen), ceroboh saat menyalip (8,22 persen), melampaui batas kecepatan (7,62 persen), melakukan aktivitas lain (4,15 persen), mengabaikan hak jalur pejalan kaki (4,12 persen), gagal memberi isyarat 91,80 persen, dan mengabaikan aturan lajur (1,69 persen).

    (rgr/dry)

  • Pengawasan Lemah, Jangan Heran Kalau Kecelakaan Bus Pariwisata Bakal Berulang

    Pengawasan Lemah, Jangan Heran Kalau Kecelakaan Bus Pariwisata Bakal Berulang

    Jakarta –

    Terjadi kembali kecelakaan bus pariwisata di Jawa Timur belum lama ini. Lagi-lagi kecelakaan itu terjadi karena bus mengalami rem blong dan setelah ditelusuri uji berkalanya, ternyata sudah kedaluwarsa. Hal ini menandakan lemahnya pengawasan pemerintah.

    Bus pariwisata bernomor polisi DK 7942 GB, yang memicu kecelakaan beruntun di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (8/1/2025), telah kedaluwarsa sejak 26 April 2020. Uji berkala kendaraan tersebut juga sudah habis masa berlakunya sejak 15 Desember 2023. Kecelakaan akibat kegagalan pengereman itu melibatkan 12 kendaraan dan sebanyak 14 orang menjadi korban, 4 di antaranya meninggal, 2 luka berat, dan sisanya luka ringan.

    Dikatakan pengamat transportasi Djoko Setijowarno, kecelakaan bus pariwisata bakal terus berulang ke depannya, jika tidak ada niat serius dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

    “Kecelakaan fatal seperti di Kota Batu akan terus berulang, jika tidak ada niat serius untuk memutus mata rantai penyebabnya,” ungkap Djoko dalam keterangan resmi (10/1).

    Lanjut Djoko menjelaskan, satu-satunya cara untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap bus pariwisata yang beroperasi di Indonesia.

    Djoko menekankan kerutinan untuk melakukan rampcheck di lokasi destinasi wisata harus tetap dilakukan Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Derah (BPTD). Sayangnya, tidak bisa dilakukan rutin disebabkan anggarannya terbatas. Jika dilakukan rutin setiap akhir pekan atau libur panjang, niscaya pengusaha bus pariwisata tidak berizin akan takut mengoperasikan busnya. Sekarang rampcheck belum rutin dan masyarakat belum peduli akan keselamatan, sehingga kecelakaan bus wisata akan terus berlangsung.

    “Jika masih ada pelanggaran izin angkutan wisata sudah kadaluarsa tetap beroperasi, pengusaha dan panitia atau event organizer diperkarakan hingga ke pengadilan. Jangan hanya pernyataan di media sudah diminta pertanggungjawaban, namun kenyataannya belum pernah ada yang sampai di pengadilan dan dipenjara. Dampaknya, sampai sekarang praktek operasi bus pariwisata tidak berizin masih tumbuh subur dan disukai masyarakat, lantaran tarifnya murah, meski keselamatan terabaikan,” ujarnya.

    “Salah satu bentuk keseriusan mengakhiri kecelakaan tersebut, dimulai dari penganggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan. Anggaran keselamatan jangan dikurangi, bila perlu ditambah, agar angka kecelakaan tidak meningkat,” tambah Djoko.

    Djoko mengatakan, pernah ada Dana Alokasi Khusus (DAK) Keselamatan di Kementerian Perhubungan, berlangsung tidak lebih lima tahun, dan sekarang sudah tidak ada lagi.

    Djoko pun membandingkan anggaran keselamatan transportasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG sangat bagus membantu kelompok masyarakat yang membutuhkannya. “Program ini bagus, namun harus selektif dan dipikirkan dengan terencana yang matang. Tidak harus semua pelajar mendapatkannya, sehingga sekarang anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersedot banyak untuk Program MBG. Dampaknya anggaran untuk menjaga keselamatan transportasi di Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan menurun drastis,” ujar dia.

    “Kemenhub telah menyampaikan kebutuhan anggaran 2025 sebesar Rp 80,63 triliun. Namun memperoleh pagu anggaran 2025 sebesar Rp 24,76 triliun, sehingga ada selisih sebesar Rp 55,87 triliun. Kemudian mengajukan tambahan Rp 7,68 triliun, disetujui perubahan sebesar Rp 6,69 triliun. Jadi pada 2025 Kemenhub mendapat anggaran 31,45 triliun. Sementara anggaran MBG (Makanan Bergizi Gratis) Rp 71 triliun untuk 6 bulan. Padahal sesungguhnya yang dikerjakan Kemenhub adalah keselamatan (safety) dan juga pelayanan (service),” tambah Djoko.

    (lua/lth)

  • Pengawasan Lemah, Jangan Heran Kalau Kecelakaan Bus Pariwisata Bakal Berulang

    Waspada! Ada Mesin Pencabut Nyawa Bernama Bus Tanpa Uji Berkala

    Jakarta –

    Kecelakaan maut yang melibatkan bus lagi-lagi terjadi. Kemarin, bus pariwisata Sakhindra Trans dengan nopol DK 7942 GB diduga mengalami rem blong menabrak 10 sepeda motor dan 6 mobil di Kota Batu, Jawa Timur. Kecelakaan ini menewaskan empat orang.

    Dikutip detikJatim, penyelidikan polisi menemukan fakta bus pariwisata itu tidak laik jalan. Temuan itu akan ditelusuri secara mendalam dengan memanggil pemilik bus.

    “Kami temukan fakta bahwa bus tidak laik jalan. Dengan bukti KIR mati sejak Desember 2023 dan surat izin angkut mati sejak 2020,” ujar Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Komarudin.

    Komarudin mengungkapkan pihaknya tengah mendalami keterangan pengemudi bus yang mengaku telah menyampaikan kondisi bus tak laik jalan ini kepada pemilik atau PO. Bahkan ditemukan, tiga bus lain dari rombongan yang sama juga tidak laik jalan.

    Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menemukan, izin bus dengan nomor polisi DK 7942 GB itu sudah kedaluwarsa. Saat detikOto mengecek di aplikasi Mitra Darat dari Kementerian Perhubungan, izin bus tersebut sudah lama mati. Berdasarkan aplikasi Mitra Darat, pelat nomor DK 7942 GB terdaftar atas nama PT Purnayasa Transwisata.

    Izin angkutan bus tersebut habis di tanggal 26 April 2020. Uji berkala pun sudah kedaluwarsa. Bus ini tercatat melakukan pengujian terakhir di Pulogadung, Jakarta, dan status uji berkalanya kedaluwarsa di tanggal 15 Desember 2023.

    Izin Bus Pariwisata yang Sebabkan Kecelakaan Maut di Batu Sudah Mati Foto: Aplikasi Mitra Darat

    Ini bukan kali pertama kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan besar seperti bus dan truk terjadi di Indonesia. Korban terus berjatuhan akibat kecelakaan maut dari kendaraan besar ini. Djoko menilai, pemerintah belum serius menangani masalah transportasi ini.

    “Keselamatan belum menjadi prioritas negara,” kata Djoko kepada detikcom, Kamis (9/1/2025).

    Penumpang Harus Selektif

    Sudah berulang kali kecelakaan maut bus pariwisata terus terjadi. Djoko mengatakan, pengguna jasa bus pariwisata jangan cari murahnya saja. Telusuri dulu keamanan dan unsur keselamatan dari bus yang akan digunakan itu.

    “Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. SE/8/DI.01.01/MK/2022 tentang Keselamatan Transportasi Wisata, menyebutkan, pertama, pengguna jasa transportasi wisata (Biro Perjalanan Wisata dan Wisatawan) menggunakan transportasi wisata yang sesuai dengan persyaratan wisata yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan serta memiliki perizinan resmi,” kata Djoko.

    Perusahaan jasa transportasi pun harus melakukan pengecekan secara rutin pelaksanaan dan pengawasan terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan.

    “Warga yang akan menyewa bus wisata tidak hanya memperhatikan tarif sewa yang murah. Namun aspek fasilitas keselamatan perlu mendapat perhatian, seperti ketersediaan alat P3K, palu pemecah kaca, pemadam kebakaran, dan pintu darurat. Hingga sekarang masih ada sejumlah bus yang tidak memiliki izin dan tidak melakukan KIR. Warga jangan terjebak dengan harga sewa yang murah, namun tidak memberikan layanan dan jaminan keselamatan,” tegas Djoko.

    Pengendara di Sekitar Bus Wajib Waspada

    Erreza Hardian, Road Safety Commission Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang juga sebagai Wakil Bidang Pendidikan & Pelatihan Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (KAMSELINDO), mengatakan ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini.

    “Kenapa masih ada temuan (pelanggaran) uji berkala? Mungkin karena biayanya sangat mahal. Kalau punya armada sedikit aman, tapi kalau sudah banyak tanpa sistem maka bisa saja terlupa atau kelewat. Beli sistem juga mahal lho. Mungkin lebih baik untuk perawatan dulu atau gaji karyawan misalnya daripada nggak makan. Saya yakin banyak pertimbangan,” ujar Reza.

    Pengguna jalan yang berada di sekitar bus juga harus lebih waspada. Apalagi faktanya, korban di kecelakaan maut di Batu itu justru bukan penumpang, melainkan pengguna jalan lain.

    “Masyarakat misalnya apa ketika melihat bus memberikan prioritas? Semakin banyak memotong jalan bus, maka pengemudi akan melakukan service brake, makin sering brake makin berat kerja kompresor angin dan sistem pengereman. Juga penyewa apakah sudah memberikan fasilitas cukup kepada awak bus dan makan yang bergizi selama sewa. Tentunya ini harusnya di luar budget sewa. Distraksi pengemudi termasuk mind wondering akan sangat mempengaruhi kinerja pengemudi bekerja,” ujar Reza.

    (rgr/dry)

  • Setengah Hati Majukan Angkutan Umum, MJT Diharap Tak Sepi

    Setengah Hati Majukan Angkutan Umum, MJT Diharap Tak Sepi

    JABAR EKSPRES – Kendaraan umum Bus Metro Jabar Trans, yang mulai beroperasi di area Cekungan Bandung per awal tahun tepatnya 1 Januari 2025, menjadi kabar baik bagi masyarakat.

    Kendati demikian, sayangnya di daerah lain justru terdapat kabar bahwa Trans Jogja dan Trans Metro Dewata, telah mengakhiri operasionalnya sejak 31 Desember 2024 lalu.

    Dalam kepedulian terhadap transportasi publik, pemerintah masih dinilai kurang maksimal, sebab memajukan angkutan umum seakan baru setengah hati dan belum menjadi program nasional.

    Pengamat Kendaraan Publik sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, perlunya pemerintah mulai prioritas terhadap angkutan umum.

    BACA JUGA:Pembangunan Transportasi Masih Lambat, Pemerintah Dinilai Abaikan Angkutan Jalan Perintis

    “Pembiayan angkutan umum jadi salah satu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, selain sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan,” katanya kepada Jabar Ekspres, Minggu (5/1).

    Menurut Djoko, di negara maju pasti angkutan umumnya bagus. Pemerintah berharap Indonesia Maju dengan mencanangkan Indonesia Emas 2045, sudah semestinya angkutan umum juga harus bagus.

    “Isu global dunia, yakni perubahan cuaca (climate change). Jelas, transportasi umum menjadi penentunya. Subsidi transportasi umum adalah janji Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming dalam kampanye Pilpres 2023 lalu yang belum direalisasi,” bebernya.

    Melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, terkait operasional kendaraan publik yang baru di Jawa Barat yakni Bus Metro Jabar Trans, memiliki rute yang cukup luas tak hanya di Kota Kembang saja, namun mencakup hingga ke Kabupaten Bandung dan Sumedang.

    BACA JUGA:Jelang Libur Nataru Animo Pergerakan Warga Berpotensi Melonjak, Pengamat Soroti Transportasi hingga Lokasi Wisata

    Bus Metro Jabar Trans beroperasi di enam rute utama di wilayah Cekungan Bandung, yakni Leuwipanjang – Soreang, Kota Baru Parahyangan – Alun-alun Bandung, BEC – Bale Endah, Leuwipanjang – Dago, Dago – Jatinangor dan Leuwipanjang – Majalaya.

    Sedangkan untuk Trans Jogja dan Trans Metro Dewata yang sebelumnya dikanarkan telah berhenti opersional, dikarenakan bantuan subsidi dari Ditjenhubdat sejak 2020 lalu sudah berakhir.

    Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tidak mengambil alih operasi untuk menganggarkan operasional berikutnya.

  • Trans Jogja dan Bali Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Trans Jogja dan Bali Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai Indonesia tengah mengalami krisis transportasi umum.

    Pernyataan itu disampaikan Djoko usai angkutan umum di sejumlah kota berhenti operasi, mulai dari TransJogja di Yogyakarta hingga Trans Metro Dewata di Bali.

    Ia melihat banyak kota di Tanah Air yang sudah tidak memiliki layanan angkutan umum. Djoko mencatat masyarakat mulai beralih menggunakan sepeda motor ketimbang kendaraan umum sejak 2005.

    “Masyarakat yang menggunakan angkutan umum penumpang cenderung menurun. Kondisi angkutan umum perkotaan di banyak kota sudah tidak beroperasi,” ujar Djoko dalam keterangan resmi, Sabtu (4/1).

    Menurut dia, hal ini bisa berdampak pada penggunaan dan impor bahan bakar minyak subsidi hingga angka kecelakaan lalu lintas yang meningkat.

    Djoko mencatat angkutan pedesaan yang beroperasi dalam 15 tahun terakhir hanya sebanyak 10 persen. Ia melihat berkurangnya angka angkutan umum perkotaan dan pedesaan lantaran orang lebih memilih sepeda motor yang lebih murah dan mudah didapat.

    Pasalnya, pembelian sepeda motor dengan uang muka dan bisa mengangsur bulanan sejak 2005 membuat masyarakat beralih menggunakan sepeda motor dalam bermobilisasi.

    Selain itu, ia mencatat pangsa angkutan umum di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain di Indonesia masih kurang dari 20 persen. Sementara jika dibandingkan dengan kota-kota di Singapura, Hong Kong hingga Jepang, penggunaan angkutan umum sudah mencapai lebih dari 50 persen.

    Djoko menilai penyediaan layanan transportasi umum perkotaan masih jauh di bawah kota-kota metropolitan lainnya. Selain itu, ia berpendapat keterbatasan sistem angkutan umum perkotaan mengakibatkan hambatan pertumbuhan ekonomi.

    “Kota Jakarta, Surabaya dan Bandung termasuk kota termacet di Asia. Akibat kemacetan, peningkatan 1 persen urbanisasi hanya meningkatkan 1,4 persen PDB per kapita. Sementara China 3 persen, sedangkan negara-negara Asia Timur Pasifik 2,7 persen,” ujarnya merujuk data Bappenas 2024.

    Djoko pun menjelaskan penggunaan transportasi umum berpotensi membuat perkotaan menjadi lebih baik. Menurutnya, tanpa transportasi umum, jalanan akan semakin macet, polusi udara semakin menebal, hingga ekonomi Tanah Air bisa melambat.

    Menurutnya, transportasi umum menjadi cara bepergian yang paling ramah lingkungan dan berkelanjutan selain berjalan kaki dan bersepeda.

    Di samping itu, Djoko mengatakan penggunaan transportasi umum merupakan salah satu tindakan paling efektif yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Adapun sekitar 85 persen emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi terkait dengan sistem transportasi umum.

    Djoko pun mengkritik pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan, yang diklaim tak pernah mengajak asosiasi pemerintah kabupaten/kota untuk berdiskusi tentang program perhubungan, termasuk angkutan umum.

    “Sementara aplikator transportasi daring sudah lebih dulu menjadi sponsor dan pembicara di acara forum pertemuan asosiasi kepala daerah/Ketua DPRD mempromosikan keberadaan transportasi online,” tegasnya.

    “Dalam benak kepala daerah sudah tertanam isyarat tidak perlu repot-repot lagi untuk mengadakan angkutan umum, di daerah sudah tersedia transportasi online sebagai penggantinya,” ucap Djoko.

    Djoko pun menyebut pemerintah tak memperhatikan angkutan jalan perintis. Menurutnya, hampir 100 persen armada yang dioperasikan tak layak jalan.

    “Sementara anggaran subsidi juga kecil, sekitar 10 persen dari PSO KRL Jabodetabek. Padahal angkutan jalan perintis melayani masyarakat di daerah pelosok dan perbatasan,” tutur dia.

    TransJogja dan Trans Metro Dewata mengakhiri operasinya 31 Desember 2024. Pasalnya, bantuan subsidi dari Ditjenhubdat sejak 2020 sudah berakhir. Sementara, pemerintah provinsi setempat tidak menganggarkan untuk mendukung operasionalnya tahun ini.

    (del/sfr)

  • Trans Jogja dan Bali Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Trans Metro Dewata Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai Indonesia tengah mengalami krisis transportasi umum.

    Pernyataan itu disampaikan Djoko usai angkutan umum di sejumlah kota berhenti operasi, salah satunya Trans Metro Dewata di Bali.

    Ia melihat banyak kota di Tanah Air yang sudah tidak memiliki layanan angkutan umum. Djoko mencatat masyarakat mulai beralih menggunakan sepeda motor ketimbang kendaraan umum sejak 2005.

    “Masyarakat yang menggunakan angkutan umum penumpang cenderung menurun. Kondisi angkutan umum perkotaan di banyak kota sudah tidak beroperasi,” ujar Djoko dalam keterangan resmi, Sabtu (4/1).

    Menurut dia, hal ini bisa berdampak pada penggunaan dan impor bahan bakar minyak subsidi hingga angka kecelakaan lalu lintas yang meningkat.

    Djoko mencatat angkutan pedesaan yang beroperasi dalam 15 tahun terakhir hanya sebanyak 10 persen. Ia melihat berkurangnya angka angkutan umum perkotaan dan pedesaan lantaran orang lebih memilih sepeda motor yang lebih murah dan mudah didapat.

    Pasalnya, pembelian sepeda motor dengan uang muka dan bisa mengangsur bulanan sejak 2005 membuat masyarakat beralih menggunakan sepeda motor dalam bermobilisasi.

    Selain itu, ia mencatat pangsa angkutan umum di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain di Indonesia masih kurang dari 20 persen. Sementara jika dibandingkan dengan kota-kota di Singapura, Hong Kong hingga Jepang, penggunaan angkutan umum sudah mencapai lebih dari 50 persen.

    Djoko menilai penyediaan layanan transportasi umum perkotaan masih jauh di bawah kota-kota metropolitan lainnya. Selain itu, ia berpendapat keterbatasan sistem angkutan umum perkotaan mengakibatkan hambatan pertumbuhan ekonomi.

    “Kota Jakarta, Surabaya dan Bandung termasuk kota termacet di Asia. Akibat kemacetan, peningkatan 1 persen urbanisasi hanya meningkatkan 1,4 persen PDB per kapita. Sementara China 3 persen, sedangkan negara-negara Asia Timur Pasifik 2,7 persen,” ujarnya merujuk data Bappenas 2024.

    Djoko pun menjelaskan penggunaan transportasi umum berpotensi membuat perkotaan menjadi lebih baik. Menurutnya, tanpa transportasi umum, jalanan akan semakin macet, polusi udara semakin menebal, hingga ekonomi Tanah Air bisa melambat.

    Menurutnya, transportasi umum menjadi cara bepergian yang paling ramah lingkungan dan berkelanjutan selain berjalan kaki dan bersepeda.

    Di samping itu, Djoko mengatakan penggunaan transportasi umum merupakan salah satu tindakan paling efektif yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Adapun sekitar 85 persen emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi terkait dengan sistem transportasi umum.

    Djoko pun mengkritik pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan, yang diklaim tak pernah mengajak asosiasi pemerintah kabupaten/kota untuk berdiskusi tentang program perhubungan, termasuk angkutan umum.

    “Sementara aplikator transportasi daring sudah lebih dulu menjadi sponsor dan pembicara di acara forum pertemuan asosiasi kepala daerah/Ketua DPRD mempromosikan keberadaan transportasi online,” tegasnya.

    “Dalam benak kepala daerah sudah tertanam isyarat tidak perlu repot-repot lagi untuk mengadakan angkutan umum, di daerah sudah tersedia transportasi online sebagai penggantinya,” ucap Djoko.

    Djoko pun menyebut pemerintah tak memperhatikan angkutan jalan perintis. Menurutnya, hampir 100 persen armada yang dioperasikan tak layak jalan.

    “Sementara anggaran subsidi juga kecil, sekitar 10 persen dari PSO KRL Jabodetabek. Padahal angkutan jalan perintis melayani masyarakat di daerah pelosok dan perbatasan,” tutur dia.

    Trans Metro Dewata mengakhiri operasinya 31 Desember 2024. Pasalnya, bantuan subsidi dari Ditjenhubdat sejak 2020 sudah berakhir. Sementara, pemerintah provinsi setempat tidak menganggarkan untuk mendukung operasionalnya tahun ini.

    Di Yogyakarta, layanan Teman Bus Jogja juga berhenti beroperasi pada 1 Januari 2025 setelah melayani sejak 2 Oktober 2020.

    (del/sfr)

  • Angka Kecelakaan Capai 98 Persen di 2024, Perhatian Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Sopir Masih Minim

    Angka Kecelakaan Capai 98 Persen di 2024, Perhatian Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Sopir Masih Minim

    JABAR EKSPRES – Pemerintah sampai saat ini masih dinilai abai terhadap kesejahteraan bagi para pengemudi truk. Pasalnya, selain kurangnya perhatian dari segi perlindungan serta aturan, mereka terpaksa harus berhadapan dengan risiko pekerjaan yang tinggi dengan upah yang minim.

    Pengamat Transportasi Publik sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, pihaknya menyarankan sejumlah rekomendasi terkait kesejahteraan pengemudi truk.

    “Beberapa rekomendasi sudah diberikan ke Menteri Perhubungan, seperti mewujudkan penyelenggaraan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Sekolah Mengemudi,” katanya kepada Jabar Ekspres, Kamis (2/1).

    BACA JUGA: Pengelola Tak Bisa Diandalkan, Paguyuban Pasar Induk Gedebage Babak Belur Tangani Sampah

    Djoko menerangkan, tujuannya untuk memperoleh pengemudi angkutan umum yang professional, kemudian perlunya perubahan kontrak kerja pengemudi dari sebagai mitra perusahaan menjadi pegawai perusahaan.

    Menurutnya, peran serta semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengembangan kompetensi pengemudi angkutan umum, dinilai sangat diperlukan guna mendorong kesejahteraan sopir.

    “Peningkatan peran Pemda dalam mendukung pengembangan kompetensi pengemudi angkutan umum, dan mewajibkan adanya devisi keselamatan pada struktur organisasi perusahaan angkutan itu, jadi salah satu fokus yang kita rekomendasikan ke pemerintah,” terangnya.

    BACA JUGA: NTP Jagung di Jabar Alami Kenaikan Saat Sub Sektor Tanaman Pangan Turun

    Merujuk pada data Korlantas Polri pada 2024, menyebutkan bahwa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas angkutan barang dan bus, yakni mencapai angka 98 persen karena kelalaian pengguna alias human error.

    Sisanya 1,7 persen disebabkan oleh kondisi kendaraan tidak memenuhi standar teknis, lalu untuk 0,3 persen disebabkan karena prasarana dan lingkungan.

    Dari total jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, sebesar 10 persen armada angkutan barang. Menempati peringkat kedua setelah sepeda motor di angka 79 persen, angkutan bus 8 persen dan mobil penumpang 3 persen.

    BACA JUGA: Krisis Sampah Pasar Induk Gedebage, Pengelola Dinilai Abai

    Djoko menjelaskan, perlunya pemerinah serius memberikan perhatian terhadap kondisi angkutan umum serta kesejahteraan sopir.

    “Pentingnya memastikan kendaraan truk siap beroperasi. Ada enam langkah untuk memastikan kendaraan truk siap dioperasikan,” jelasnya. (KNKT, 2024).