Xcloud.id

Tag: Djoko Setijowarno

  • Bandung dan Krisis Transportasi Umum: Setengah Hati Menuju Perbaikan

    Bandung dan Krisis Transportasi Umum: Setengah Hati Menuju Perbaikan

    JABAR EKSPRES – Di awal tahun 2025, masyarakat Bandung disambut dengan kabar menggembirakan: beroperasinya Metro Jabar Trans, layanan transportasi baru yang mencakup enam rute utama di wilayah Cekungan Bandung.

    Bus tersebut melayani rute Leuwipanjang – Soreang, Kota Baru Parahyangan – Alun-Alun Bandung, BEC – Bale Endah, Leuwipanjang – Dago, Dago – Jatinangor, dan Leuwipanjang – Majalaya. Namun, kabar ini juga datang bersamaan dengan berita duka dari sektor transportasi nasional.

    Trans Jogja dan Trans Metro Dewata resmi menghentikan operasinya pada 31 Desember 2024, menyusul berakhirnya subsidi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjenhubdat). Sejak awal, pengelolaan transportasi umum di Indonesia memang masih setengah hati.

    BACA JUGA: Komisi III DPRD Banjar Ingatkan Wali Kota Terpilih Terkait Rencana Pembangunan Ekonomi

    Pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno menilai, masih banyak layanan angkutan umum yang sebelumnya digagas melalui subsidi pusat, kini terhenti karena kurangnya dukungan pemerintah daerah.

    “Menyelenggarakan angkutan umum bukan sekadar opsi, tetapi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti halnya pendidikan dan kesehatan,” ujar Akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu, diterima Jabar Ekspres, Jumat (24/1).

    Menurutnya, permasalahan transportasi umum di Bandung terus menjadi isu yang krusial. Meski hadirnya Metro Jabar Trans memberikan harapan baru, kota ini masih menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem transportasi yang terintegrasi.

    BACA JUGA: Antisipasi Getok Parkir di Momen Libur Panjang, Kebun Binatang Bandung Siapkan Titik-titik Berpengelola

    Terlebih lagi kemacetan masih menjadi momok, menjadikannya salah satu kota termacet di Asia. “Pangsa pengguna transportasi umum di Bandung masih sangat rendah, kurang dari 20 persen,” ujar Djoko.

    Bahkan angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Tokyo yang sudah melampaui 50 persen. Penyebabnya beragam, mulai dari minimnya armada yang memadai hingga kurangnya fasilitas pendukung seperti halte yang nyaman.

    Dia menyarankan Bandung mampu belajar dari daerah lain yang sukses menjaga keberlanjutan transportasi umum, seperti Trans Semarang, Trans Padang, dan Trans Koetaradja. Kota-kota tersebut telah berhasil menjadikan transportasi umum sebagai prioritas anggaran daerah.

    BACA JUGA: Rentan Menjamur di Momen Libur Panjang, Satpol PP Beberkan Strategi Pengawasan PKL Lewat Hal Ini!

  • Terjadi Kecelakan Bertubi-tubi, MTI Minta Pemerintah Serius Tangani Keselamatan Transportasi Darat – Halaman all

    Terjadi Kecelakan Bertubi-tubi, MTI Minta Pemerintah Serius Tangani Keselamatan Transportasi Darat – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah mengambil langkah nyata dan terukur guna mengatasi buruknya keselamatan transportasi darat di Indonesia ditandai oleh banyaknya kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata dan truk.

    MTI menilai, tidak ada perbaikan sistemik yang signifikan oleh pemerintah dan kecelakaan transportasi darat terus terjadi.

    Dewan Penasihat MTI dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyampaikan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi tidak bisa hanya diam.

    “Langkah konkret harus segera diambil untuk mengatasi kecelakaan transportasi darat yang terus terjadi,” ujar Agus di Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025).

    Agus menegaskan, upaya perbaikan tidak cukup hanya dengan imbauan, tetapi harus berupa kebijakan dan langkah–langkah konkret yang berdampak langsung pada peningkatan keselamatan.

    Pertumbuhan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih mencapai angka di bawah 5 persen.

    Hal itu menyebabkan Indonesia mengalami tingginya angka kecelakaan yang merugikan secara ekonomi, merusak infrastruktur, dan mengorbankan banyak nyawa.

    “Kalau sekarang saja sudah seperti ini, bagaimana nanti jika pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen? Mau sebesar apa lagi kerugian dan korban kematian yang kita tanggung?,” ucap Ketua Umum MTI Damantoro.

    Dia menambahkan, negara lain yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen saja mampu mengatasi ODOL melalui regulasi tegas dan komitmen bersama seluruh kementerian.

    “Presiden Prabowo harus langsung memimpin upaya nasional untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh,” tuturnya.

    Sebab, transportasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, dan jika ekonominya tumbuh, pemerintah akan memiliki lebih banyak anggaran untuk mendanai program-program kesejahteraan seperti makanan bergizi gratis.

    Kecelakaan truk Hino di ruas Tol Cipularang arah Bandung, kilometer 80+400. (dok. Jasa Marga)

    Kecelakaan akibat truk ODOL sering kali hanya menyeret sopir ke meja hijau, sementara pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, dan pemilik barang yang seharusnya turut bertanggung jawab, luput dari hukuman.

    “Sistem ini perlu diubah. Semua pihak, mulai dari pengusaha hingga pemilik barang, harus ikut bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan di jalan raya,” kata Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno.

    Dewan Penasihat MTI sekaligus Ketua Instran Darmaningtyas mengatakan, performa keselamatan transportasi darat saat ini berbanding terbalik dengan perannya sebagai penggerak utama angkutan orang dan barang. 

    “Regulasi seakan tidak ada, dan pemerintah seperti tidak peduli terhadap dampak buruk yang terjadi. Kecelakaan yang terus terjadi pada angkutan truk dan bus wisata perlu memperoleh atensi khusus agar tidak terus terulang dan membawa korban jiwa secara sia-sia,” ujarnya.

    Dia menilai lemahnya pengawasan dan penerapan regulasi semakin memperburuk kondisi keselamatan transportasi darat di Indonesia.

    “Jangan biarkan kondisi buruk itu hanya diratapi saja, tapi harus dipecahkan secara konkret,” katanya.

     

  • Prabowo Janji Semua Anak Indonesia Dapat Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Prabowo Janji Semua Anak Indonesia Dapat Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyayangkan pemangkasan anggaran untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Pasalnya, itu berimbas isu lain, termasuk anggaran transportasi umum harus dikorbankan.

    Dalam hal ini, Djoko mencontohkan program Buy The Service (BTS) yang digawangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan anggaran Rp 437,9 miliar pada 2024. Program BTS diselenggarakan untuk 11 kota dengan total 46 koridor.

    Pada 2025, nominalnya menyusut menjadi Rp 177,5 miliar bagi enam kota lama dan dua kota baru. Tiap kota mengantongi besaran yang berbeda, berkisar Rp 8,7 miliar hingga Rp 37,6 miliar.

    “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang harus didukung, namun harus selektif. Sehingga tidak banyak memotong anggaran kementerian/lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Djoko, Minggu (19/1/2025).

    Merujuk data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat (Januari 2025), total penumpang BTS yang terangkut sebanyak 72.138.046 orang (sejak beroperasi Juni 2020 hingga 2023) dengan fare box sebesar Rp 58,54 miliar.

    Dengan rincian, subsidi per 2020 diberikan pada 5 kota dengan 19 koridor sebesar Rp 49,93 miliar. Lanjut pada 2021 di lima kota dan 26 koridor (Rp 311,71 miliar), 2022 di 10 kota dengan 51 koridor (Rp 546,95 miliar), 2023 di 10 kota dengan 48 koridor (Rp 573,36 miliar) dan tahun 2024 di 11 kota dengan 46 koridor (Rp 429,79 miliar).

    “Sekarang di tahun 2025 menurun menjadi Rp 177,5 miliar,” imbuh Djoko.

     

  • Wamendagri Temui Pj Gubernur Jakarta, Bahas Layanan Transportasi Kawasan Aglomerasi – Page 3

    Wamendagri Temui Pj Gubernur Jakarta, Bahas Layanan Transportasi Kawasan Aglomerasi – Page 3

    Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharapkan melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi dengan berbagai pembenahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Harapan kepada Prabowo ini disampaikan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.

    “Menuju Indonesia Emas 2045, hendaknya transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan Masyarakat,” jelas dia di Jakarta, Minggu (20/10/2024).

    Dari data Kementerian PUPR (2024), sepanjang 2015-2024, pembangunan infrastruktur antara lain ruas jalan tol sepanjang 2.432 kilometer atau rata-rata 270 kilometer per tahun, jalan nasional 5.999 kilometer, jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter.

    Pembangunan ini diakui memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Namun belum memberikan kesejahteraan bagi pengemudi angkutan barang. 

    Rata-rata upah yang diterima oleh para pengemudi angkutan barang jarak jauh hanya Rp500 ribu seminggu karena masih maraknya praktik pungli.

    Dia pun meminta pemerintah memberantas pungli, kemudian perlu memperbaiki layanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang sudah tidak layak dioperasikan di beberapa lokasi.

    “Modernisasi layanan UPPKB segera harus dilakukan (dengan penggunaan weigh in motion/WIM) dan perlu ada peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang jauh dari pusat kota,” ucapnya.

     

  • Pengamat: Layanan kereta KAI alami peningkatan signifikan

    Pengamat: Layanan kereta KAI alami peningkatan signifikan

    Konsepnya seperti kapal pesiar, penumpang bisa turun di kota-kota besar, beberapa hari menginap, kemudian keliling lagi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai layanan kereta api PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI saat ini telah mengalami peningkatan signifikan.

    “Pelayanan kereta api sekarang jauh lebih baik, perjalanannya juga lebih cepat, sehingga ketepatan waktu menjadi unggulan,” kata Djoko kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, kereta api tidak hanya menjadi alat transportasi yang yang efektif, tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang menarik, terutama bagi wisatawan.

    Pengamat transportasi tersebut menilai jalur-jalur tertentu seperti rute Jakarta-Bandung dan wilayah selatan Jawa, menawarkan pemandangan indah yang membuat perjalanan semakin berkesan.

    “Bagi yang senang berwisata, pemandangan pada jalur Jakarta-Bandung atau sebaliknya atau Jakarta ke selatan lebih menarik, dibandingkan dengan Pantura,” kata dia menjelaskan.

    Djoko yang menempuh pendidikan Magister Teknik Program Rekayasa Transportasi Jurusan Teknik Sipil Pascasarjana Institut Teknologi Bandung (ITB) itu juga menyoroti fleksibilitas layanan di dalam kereta api.

    Terdapat beberapa fasilitas pada kereta api yang memungkinkan penumpang untuk bersantai dan bahkan dapat mengadakan rapat selama perjalanan, sehingga perjalanan yang memakan waktu lama seperti 5-6 jam tidak lagi terasa membosankan.

    Sebagai bentuk inovasi, Djoko pun mengusulkan agar KAI mengembangkan rute wisata keliling Pulau Jawa menggunakan kereta api. Seperti kapal pesiar, yang mana penumpang dapat turun di kota-kota besar untuk menikmati wisata selama beberapa hari kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta khusus tersebut.

    Program ini dapat dilakukan secara rutin, misalnya dua kali dalam sebulan, dengan pilihan bagi penumpang untuk mengikuti seluruh rangkaian perjalanan atau hanya sebagian saja.

    “Konsepnya seperti kapal pesiar, penumpang bisa turun di kota-kota besar, beberapa hari menginap, kemudian keliling lagi. Dengan kereta khusus ini, pengalaman wisata kereta api akan semakin menarik dan menjadi daya tarik tersendiri,” katanya.

    Dengan peningkatan kualitas layanan dan kenyamanan perjalanan, kereta api terus menarik perhatian berbagai segmen masyarakat, baik untuk perjalanan bisnis maupun wisata.

    “Hal ini menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang tidak hanya praktis, tetapi juga mampu memberikan pengalaman tak terlupakan,” kata Djoko.

    Pewarta: Ida Nurcahyani/Farika Khotimah
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Belum Telat, Ini yang Bisa Ditiru dari Jepang biar Kecelakaan Tak Terulang Terus

    Belum Telat, Ini yang Bisa Ditiru dari Jepang biar Kecelakaan Tak Terulang Terus

    Jakarta –

    Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tinggi. Bahkan, kecelakaan di Indonesia sering memakan korban jiwa. Indonesia bisa belajar dari Jepang dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.

    Dalam beberapa tahun, Jepang bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas secara drastis. Menurut Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, pada tahun 1970-an, Jepang pernah menjadi negara dengan angka kecelakaan yang tinggi. Melalui pendidikan yang efektif, Jepang berhasil membangun budaya keselamatan berlalu lintas.

    “Di Jepang, pendidikan keselamatan lalu lintas harus diberikan kepada dan diterima oleh tidak hanya oleh pesepeda dan lansia, tetapi juga semua orang,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.

    Pada 1970, terdapat 16.765 orang yang kehilangan nyawa di jalan raya. Pemerintah Jepang berupaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, dengan tujuan menjadikan jalan raya di Jepang yang paling aman di dunia. Hasilnya dalam kurun waktu 33 tahun, yakni di tahun 2003 menurun drastis menjadi hanya 8.632 meninggal dunia (turun 50,34 persen).

    “Kampanye mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dilakukan secara masif, dan tahun 2009 jumlah kematian di jalan kurang dari 5.000 kejadian. Meskipun ada hampir lima kali lebih banyak mobil di jalan hari ini dibandingkan tahun 1970, hanya ada sepertiga kematian akibat lalu lintas. Tahun 2020 menurun 65,90 persen (2.839 meninggal dunia), tahun 2021 turun 7,15 persen (2.636 meninggal dunia) dan tahun 2023 menurun 0,68 persen (2.618 meninggal dunia),” beber Djoko.

    Djoko menilai, Indonesia belum terlambat untuk meniru hal serupa dari Jepang. Pendidikan keselamatan berlalu lintas bisa dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.

    “Adanya kurikulum pendidikan keselamatan berlalu lintas adalah untuk membangun kesadaran dan etika berlalu lintas sejak dini. Dengan demikian, diharapkan generasi muda dapat memahami dan menghargai pentingnya keselamatan di jalan. Kurikulum keselamatan berlalu lintas dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada siswa sekolah dasar hingga menengah atas,” kata Djoko.

    “Beberapa tujuan dari kurikulum keselamatan berlalu lintas yang diharapkan adalah menurunkan angka kecelakaan, membentuk generasi pengendara yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, menciptakan tertib berlalu lintas pada masa depan, mencegah pelajar menjadi korban sekaligus tersangka dari kasus kecelakaan, mengembangkan awareness dari generasi muda untuk tertib lalu lintas, mengetahui arti rambu-rambu jalan, dan memahami cara berkendara yang baik,” bebernya.

    (rgr/dry)

  • Indonesia Bisa Belajar dari Jepang Cara Tekan Angka Kecelakaan

    Indonesia Bisa Belajar dari Jepang Cara Tekan Angka Kecelakaan

    Jakarta –

    Indonesia bisa meniru Jepang dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam beberapa tahun saja, Jepang bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas secara drastis.

    Menurut Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, pada tahun 1970-an, Jepang pernag menjadi negara dengan angka kecelakaan yang tinggi. Melalui pendidikan yang efektif, Jepang berhasil membangun budaya keselamatan berlalu lintas.

    “Di Jepang, pendidikan keselamatan lalu lintas harus diberikan kepada dan diterima oleh tidak hanya oleh pesepeda dan lansia, tetapi juga semua orang,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.

    Pada 1970, terdapat 16.765 orang yang kehilangan nyawa di jalan raya. Pemerintah Jepang berupaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, dengan tujuan menjadikan jalan raya di Jepang yang paling aman di dunia. Hasilnya dalam kurun waktu 33 tahun, yakni di tahun 2003 menurun drastis menjadi hanya 8.632 meninggal dunia (turun 50,34 persen).

    “Kampanye mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dilakukan secara masif, dan tahun 2009 jumlah kematian di jalan kurang dari 5.000 kejadian. Meskipun ada hampir lima kali lebih banyak mobil di jalan hari ini dibandingkan tahun 1970, hanya ada sepertiga kematian akibat lalu lintas. Tahun 2020 menurun 65,90 persen (2.839 meninggal dunia), tahun 2021 turun 7,15 persen (2.636 meninggal dunia) dan tahun 2023 menurun 0,68 persen (2.618 meninggal dunia),” beber Djoko.

    Kata Djoko, salah satu kunci Jepang menekan angka kecelakaan lalu lintas adalah dengan pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas. Dalam Traffic Engineering Handbook 2008, kelompok-kelompok yang menjadi sasaran pendidikan keselamatan lalu lintas secara garis besar diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, pejalan kaki, pesepeda, dan pengemudi yang menerima pendidikan keselamatan lalu lintas secara langsung. Kedua, yang terlibat dalam mempromosikan kegiatan pendidikan keselamatan lalu lintas atau memberikan pendidikan/panduan keselamatan lalu lintas.

    Sementara itu, kecelakaan lalu lintas di Indonesia tidak banyak berkurang. Data Korlantas Polri (2024), data kecelakaan lalu lintas untuk usia terbanyak 6-25 tahun (pelajar/mahasiswa) sebanyak 39,48 persen. Kelompok usia produktif 25-55 tahun sebesar 39,26 persen. Jenis moda transportasi yang terlibat, sepeda motor 76,96 persen, truk 10,53 persen dan kendaraan umum 8,43 persen.

    “Tren kecelakaan dari tahun ke tahun menunjukkan tahun 2020 ada 101.496 kejadian, tahun 2021 ada 105.860 kejadian (naik 4,3 persen), tahun 2022 ada 139.422 kejadian (31,7 persen), tahun 2023 ada 150.491 kejadian (naik 7,9 persen) dan tahun 2024 ada 145.599 kejadian (turun 3,2 persen),” katanya.

    Perilaku pengemudi saat kecelakaan lalu lintas paling disebabkan gagal menjaga jarak (24,50 persen). Berikutnya ceroboh terhadap lalu lintas (20,76 persen), ceroboh saat belok (11,6 persen), ceroboh aturan lajur (98,53 persen), ceroboh saat menyalip (8,22 persen), melampaui batas kecepatan (7,62 persen), melakukan aktivitas lain (4,15 persen), mengabaikan hak jalur pejalan kaki (4,12 persen), gagal memberi isyarat 91,80 persen, dan mengabaikan aturan lajur (1,69 persen).

    (rgr/dry)

  • Pengawasan Lemah, Jangan Heran Kalau Kecelakaan Bus Pariwisata Bakal Berulang

    Pengawasan Lemah, Jangan Heran Kalau Kecelakaan Bus Pariwisata Bakal Berulang

    Jakarta –

    Terjadi kembali kecelakaan bus pariwisata di Jawa Timur belum lama ini. Lagi-lagi kecelakaan itu terjadi karena bus mengalami rem blong dan setelah ditelusuri uji berkalanya, ternyata sudah kedaluwarsa. Hal ini menandakan lemahnya pengawasan pemerintah.

    Bus pariwisata bernomor polisi DK 7942 GB, yang memicu kecelakaan beruntun di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (8/1/2025), telah kedaluwarsa sejak 26 April 2020. Uji berkala kendaraan tersebut juga sudah habis masa berlakunya sejak 15 Desember 2023. Kecelakaan akibat kegagalan pengereman itu melibatkan 12 kendaraan dan sebanyak 14 orang menjadi korban, 4 di antaranya meninggal, 2 luka berat, dan sisanya luka ringan.

    Dikatakan pengamat transportasi Djoko Setijowarno, kecelakaan bus pariwisata bakal terus berulang ke depannya, jika tidak ada niat serius dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

    “Kecelakaan fatal seperti di Kota Batu akan terus berulang, jika tidak ada niat serius untuk memutus mata rantai penyebabnya,” ungkap Djoko dalam keterangan resmi (10/1).

    Lanjut Djoko menjelaskan, satu-satunya cara untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap bus pariwisata yang beroperasi di Indonesia.

    Djoko menekankan kerutinan untuk melakukan rampcheck di lokasi destinasi wisata harus tetap dilakukan Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Derah (BPTD). Sayangnya, tidak bisa dilakukan rutin disebabkan anggarannya terbatas. Jika dilakukan rutin setiap akhir pekan atau libur panjang, niscaya pengusaha bus pariwisata tidak berizin akan takut mengoperasikan busnya. Sekarang rampcheck belum rutin dan masyarakat belum peduli akan keselamatan, sehingga kecelakaan bus wisata akan terus berlangsung.

    “Jika masih ada pelanggaran izin angkutan wisata sudah kadaluarsa tetap beroperasi, pengusaha dan panitia atau event organizer diperkarakan hingga ke pengadilan. Jangan hanya pernyataan di media sudah diminta pertanggungjawaban, namun kenyataannya belum pernah ada yang sampai di pengadilan dan dipenjara. Dampaknya, sampai sekarang praktek operasi bus pariwisata tidak berizin masih tumbuh subur dan disukai masyarakat, lantaran tarifnya murah, meski keselamatan terabaikan,” ujarnya.

    “Salah satu bentuk keseriusan mengakhiri kecelakaan tersebut, dimulai dari penganggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan. Anggaran keselamatan jangan dikurangi, bila perlu ditambah, agar angka kecelakaan tidak meningkat,” tambah Djoko.

    Djoko mengatakan, pernah ada Dana Alokasi Khusus (DAK) Keselamatan di Kementerian Perhubungan, berlangsung tidak lebih lima tahun, dan sekarang sudah tidak ada lagi.

    Djoko pun membandingkan anggaran keselamatan transportasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG sangat bagus membantu kelompok masyarakat yang membutuhkannya. “Program ini bagus, namun harus selektif dan dipikirkan dengan terencana yang matang. Tidak harus semua pelajar mendapatkannya, sehingga sekarang anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersedot banyak untuk Program MBG. Dampaknya anggaran untuk menjaga keselamatan transportasi di Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan menurun drastis,” ujar dia.

    “Kemenhub telah menyampaikan kebutuhan anggaran 2025 sebesar Rp 80,63 triliun. Namun memperoleh pagu anggaran 2025 sebesar Rp 24,76 triliun, sehingga ada selisih sebesar Rp 55,87 triliun. Kemudian mengajukan tambahan Rp 7,68 triliun, disetujui perubahan sebesar Rp 6,69 triliun. Jadi pada 2025 Kemenhub mendapat anggaran 31,45 triliun. Sementara anggaran MBG (Makanan Bergizi Gratis) Rp 71 triliun untuk 6 bulan. Padahal sesungguhnya yang dikerjakan Kemenhub adalah keselamatan (safety) dan juga pelayanan (service),” tambah Djoko.

    (lua/lth)

  • Pengawasan Lemah, Jangan Heran Kalau Kecelakaan Bus Pariwisata Bakal Berulang

    Waspada! Ada Mesin Pencabut Nyawa Bernama Bus Tanpa Uji Berkala

    Jakarta –

    Kecelakaan maut yang melibatkan bus lagi-lagi terjadi. Kemarin, bus pariwisata Sakhindra Trans dengan nopol DK 7942 GB diduga mengalami rem blong menabrak 10 sepeda motor dan 6 mobil di Kota Batu, Jawa Timur. Kecelakaan ini menewaskan empat orang.

    Dikutip detikJatim, penyelidikan polisi menemukan fakta bus pariwisata itu tidak laik jalan. Temuan itu akan ditelusuri secara mendalam dengan memanggil pemilik bus.

    “Kami temukan fakta bahwa bus tidak laik jalan. Dengan bukti KIR mati sejak Desember 2023 dan surat izin angkut mati sejak 2020,” ujar Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Komarudin.

    Komarudin mengungkapkan pihaknya tengah mendalami keterangan pengemudi bus yang mengaku telah menyampaikan kondisi bus tak laik jalan ini kepada pemilik atau PO. Bahkan ditemukan, tiga bus lain dari rombongan yang sama juga tidak laik jalan.

    Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menemukan, izin bus dengan nomor polisi DK 7942 GB itu sudah kedaluwarsa. Saat detikOto mengecek di aplikasi Mitra Darat dari Kementerian Perhubungan, izin bus tersebut sudah lama mati. Berdasarkan aplikasi Mitra Darat, pelat nomor DK 7942 GB terdaftar atas nama PT Purnayasa Transwisata.

    Izin angkutan bus tersebut habis di tanggal 26 April 2020. Uji berkala pun sudah kedaluwarsa. Bus ini tercatat melakukan pengujian terakhir di Pulogadung, Jakarta, dan status uji berkalanya kedaluwarsa di tanggal 15 Desember 2023.

    Izin Bus Pariwisata yang Sebabkan Kecelakaan Maut di Batu Sudah Mati Foto: Aplikasi Mitra Darat

    Ini bukan kali pertama kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan besar seperti bus dan truk terjadi di Indonesia. Korban terus berjatuhan akibat kecelakaan maut dari kendaraan besar ini. Djoko menilai, pemerintah belum serius menangani masalah transportasi ini.

    “Keselamatan belum menjadi prioritas negara,” kata Djoko kepada detikcom, Kamis (9/1/2025).

    Penumpang Harus Selektif

    Sudah berulang kali kecelakaan maut bus pariwisata terus terjadi. Djoko mengatakan, pengguna jasa bus pariwisata jangan cari murahnya saja. Telusuri dulu keamanan dan unsur keselamatan dari bus yang akan digunakan itu.

    “Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. SE/8/DI.01.01/MK/2022 tentang Keselamatan Transportasi Wisata, menyebutkan, pertama, pengguna jasa transportasi wisata (Biro Perjalanan Wisata dan Wisatawan) menggunakan transportasi wisata yang sesuai dengan persyaratan wisata yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan serta memiliki perizinan resmi,” kata Djoko.

    Perusahaan jasa transportasi pun harus melakukan pengecekan secara rutin pelaksanaan dan pengawasan terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan.

    “Warga yang akan menyewa bus wisata tidak hanya memperhatikan tarif sewa yang murah. Namun aspek fasilitas keselamatan perlu mendapat perhatian, seperti ketersediaan alat P3K, palu pemecah kaca, pemadam kebakaran, dan pintu darurat. Hingga sekarang masih ada sejumlah bus yang tidak memiliki izin dan tidak melakukan KIR. Warga jangan terjebak dengan harga sewa yang murah, namun tidak memberikan layanan dan jaminan keselamatan,” tegas Djoko.

    Pengendara di Sekitar Bus Wajib Waspada

    Erreza Hardian, Road Safety Commission Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang juga sebagai Wakil Bidang Pendidikan & Pelatihan Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (KAMSELINDO), mengatakan ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini.

    “Kenapa masih ada temuan (pelanggaran) uji berkala? Mungkin karena biayanya sangat mahal. Kalau punya armada sedikit aman, tapi kalau sudah banyak tanpa sistem maka bisa saja terlupa atau kelewat. Beli sistem juga mahal lho. Mungkin lebih baik untuk perawatan dulu atau gaji karyawan misalnya daripada nggak makan. Saya yakin banyak pertimbangan,” ujar Reza.

    Pengguna jalan yang berada di sekitar bus juga harus lebih waspada. Apalagi faktanya, korban di kecelakaan maut di Batu itu justru bukan penumpang, melainkan pengguna jalan lain.

    “Masyarakat misalnya apa ketika melihat bus memberikan prioritas? Semakin banyak memotong jalan bus, maka pengemudi akan melakukan service brake, makin sering brake makin berat kerja kompresor angin dan sistem pengereman. Juga penyewa apakah sudah memberikan fasilitas cukup kepada awak bus dan makan yang bergizi selama sewa. Tentunya ini harusnya di luar budget sewa. Distraksi pengemudi termasuk mind wondering akan sangat mempengaruhi kinerja pengemudi bekerja,” ujar Reza.

    (rgr/dry)

  • Setengah Hati Majukan Angkutan Umum, MJT Diharap Tak Sepi

    Setengah Hati Majukan Angkutan Umum, MJT Diharap Tak Sepi

    JABAR EKSPRES – Kendaraan umum Bus Metro Jabar Trans, yang mulai beroperasi di area Cekungan Bandung per awal tahun tepatnya 1 Januari 2025, menjadi kabar baik bagi masyarakat.

    Kendati demikian, sayangnya di daerah lain justru terdapat kabar bahwa Trans Jogja dan Trans Metro Dewata, telah mengakhiri operasionalnya sejak 31 Desember 2024 lalu.

    Dalam kepedulian terhadap transportasi publik, pemerintah masih dinilai kurang maksimal, sebab memajukan angkutan umum seakan baru setengah hati dan belum menjadi program nasional.

    Pengamat Kendaraan Publik sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, perlunya pemerintah mulai prioritas terhadap angkutan umum.

    BACA JUGA:Pembangunan Transportasi Masih Lambat, Pemerintah Dinilai Abaikan Angkutan Jalan Perintis

    “Pembiayan angkutan umum jadi salah satu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, selain sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan,” katanya kepada Jabar Ekspres, Minggu (5/1).

    Menurut Djoko, di negara maju pasti angkutan umumnya bagus. Pemerintah berharap Indonesia Maju dengan mencanangkan Indonesia Emas 2045, sudah semestinya angkutan umum juga harus bagus.

    “Isu global dunia, yakni perubahan cuaca (climate change). Jelas, transportasi umum menjadi penentunya. Subsidi transportasi umum adalah janji Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming dalam kampanye Pilpres 2023 lalu yang belum direalisasi,” bebernya.

    Melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, terkait operasional kendaraan publik yang baru di Jawa Barat yakni Bus Metro Jabar Trans, memiliki rute yang cukup luas tak hanya di Kota Kembang saja, namun mencakup hingga ke Kabupaten Bandung dan Sumedang.

    BACA JUGA:Jelang Libur Nataru Animo Pergerakan Warga Berpotensi Melonjak, Pengamat Soroti Transportasi hingga Lokasi Wisata

    Bus Metro Jabar Trans beroperasi di enam rute utama di wilayah Cekungan Bandung, yakni Leuwipanjang – Soreang, Kota Baru Parahyangan – Alun-alun Bandung, BEC – Bale Endah, Leuwipanjang – Dago, Dago – Jatinangor dan Leuwipanjang – Majalaya.

    Sedangkan untuk Trans Jogja dan Trans Metro Dewata yang sebelumnya dikanarkan telah berhenti opersional, dikarenakan bantuan subsidi dari Ditjenhubdat sejak 2020 lalu sudah berakhir.

    Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tidak mengambil alih operasi untuk menganggarkan operasional berikutnya.