Xcloud.id

Tag: Djoko Setijowarno

  • Efisiensi Anggaran Bikin Masyarakat Kelas Menengah Bawah Nikmati Armada Mudik Gratis Berkurang – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Bikin Masyarakat Kelas Menengah Bawah Nikmati Armada Mudik Gratis Berkurang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menyoroti berkurangnya peluang warga kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan mudik gratis.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menyoroti kuota 100.000 orang mudik gratis yang disediakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak.

    “Peluang warga kelas menengah ke bawah mendapatkan mudik gratis berkurang. Sangat disayangkan demi efisiensi anggaran, pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk Program Mudik Gratis,” ujar Djoko di Jakarta, Minggu (2/3/025).

    Seharusnya menurut Djoko, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersikeras minta tetap diadakan Program Mudik Gratis untuk keselamatan, selain untuk meringankan beban keuangan masyarakat.

    “Tujuan diadakannya mudik gratis adalah untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga angka kecelakaan turun,” kata Djoko.

    Sejak tahun 2023, hasil survei menunjukkan pilihan angkutan umum, Kereta Api (KA) antar kota dan bus, menjadi moda transportasi prioritas pemudik.

    Tahun 2023, memilih moda KA 39,32 juta orang, bus 37,51 juta orang, mobil pribadi 35,42 juta orang, sepeda motor 31,12 juta orang, dan kendaraan lain 50,23 juta orang.

    Hasil survei tahun 2024 memilih moda transportasi KA antar kota 39,32 juta orang, bus 37,51 juta orang, mobil pribadi 35,42 juta orang, sepeda motor 31,12 juta orang, mobil sewa 11,64 juta orang, pesawat 10,97 juta orang, kapal penyeberangan 10,65 juta orang, mobil travel 8,27 juta orang, dan kapal laut 2,9 juta orang.

    Namun, mudik Lebaran tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis.

    Anggaran penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, KA, dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran.

    “Mestinya tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak,” ujar Djoko

    Djoko menerangkan bahwa penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 diserahkan ke BUMN.

    Tahun 2024, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan kuota 80.125 pemudik.

    Kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan tahun 2024 sebanyak 85.694 pemudik.

    Berarti jika diserahkan ke BUMN, penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari tahun 2024, setidaknya kuotanya sekitar 165.000 pemudik, terang Djoko.

    Menurutnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi hendaknya minta pada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto agar tetap diadakan Program Mudik Gratis.

    Program mudik gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik.

    Selain juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan, sambungnya.

    Meskipun pemerintah memberikan potongan tarif tiket pesawat terbang 13-14 persen dan diskon tarif di sejumlah ruas tol, bagi masyarakat menengah ke bawah merupakan beban keuangan jika mau mudik Lebaran.

    “Masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini dapat menikmati mudik Lebaran secara gratis, tahun 2025 peluangnya berkurang lantaran tidak dianggarkan lagi. Hanya mengandalkan BUMN untuk mudik gratis tahun ini,” tutur Djoko.

  • Rano Karno Janji Ngantor Naik Transportasi Umum Seminggu Sekali

    Rano Karno Janji Ngantor Naik Transportasi Umum Seminggu Sekali

    Jakarta –

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Bang Doel mengaku akan naik transportasi umum saat berkantor dari rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, menuju Balaikota di Gambir, Jakarta Pusat. Dia akan melakukan hal itu setidaknya sepekan sekali.

    Disitat dari Antara, Rano Karno memilih Moda Raya Terpadu alias MRT sebagai transportasi umum menuju kantor. Sebab, di dekat rumahnya, ada Stasiun MRT Lebak Bulus yang mengarah ke Bundaran HI, Jakarta Pusat.

    “Mungkin seminggu sekali saya akan naik kendaraan umum terutama MRT. Memang tidak mungkin saya setiap hari (naik kendaraan umum) karena di tengah perjalanan saya mampir juga ke tempat yang lain,” ujar Rano Karno, dikutip Rabu (26/2).

    MRT di Jakarta. Foto: Andhika Prasetia

    Dia mengatakan, rumah dinas Wagub yang akan ditempatinya masih belum sepenuhnya rampung. Walhasil, katanya, saat ini masih menempati hunian miliknya di Lebak Bulus.

    Rano juga mengklaim, transportasi umum di Jakarta saat ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, Kota Metropolitan kini sudah punya MRT, LRT dan TransJakarta yang dibuat saling terhubung.

    “Saya jauh lebih nyaman kalau saya ke kantor (Balaikota Jakarta) naik MRT. Saya naik dari (Stasiun MRT) Lebak Bulus, rumah saya di Lebak Bulus. Saya turun di (Stasiun MRT) HI, dijemput di sini (untuk lanjut ke balai kota),” ungkapnya.

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno Foto: Brigitta Belia/detikcom

    Diberitakan detikOto sebelumnya, usulan pejabat publik naik kendaraan umum disampaikan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Ide tersebut meniru pejabat-pejabat di Swedia yang ke mana-mana terbiasa naik transportasi massal.

    “Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas, jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stress dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno.

    Djoko berharap, pejabat semestinya bisa menjadi contoh masyarakat untuk penggunaan transportasi publik. Khususnya bagi pejabat yang sehari-hari melintas di Jakarta. Sebab, kota metropolitan tersebut sudah punya kendaraan umum yang saling terhubung.

    “Artinya, ketersediaan layanan angkutan umum di Jakarta sudah sedemikian merata tidak jauh berbeda dengan kota dunia lainnya yang masyarakat dan pejabat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum. Angkutan umum yang tersedia di Jakarta sudah beragam, seperti ojek, bajaj, mikrolet, bus, KRL, LRT hingga MRT,” tuturnya.

    “Untuk kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia dikhususkan cukup bagi presiden dan wakil presiden,” kata Djoko menambahkan.

    (sfn/dry)

  • Bang Doel berencana naik angkutan umum sepekan sekali

    Bang Doel berencana naik angkutan umum sepekan sekali

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atayBang Doel berencana naik angkutan atau kendaraan umum dari rumahnya menuju Balaikota Jakarta sepekan sekali.

    “Mungkin seminggu sekali saya akan naik kendaraan umum terutama MRT. Memang tidak mungkin saya setiap hari (naik kendaraan umum) karena di tengah perjalanan saya mampir juga ke tempat yang lain,” kata dia di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan, rumah dinasnya belum rampung sehingga saat ini masih menempati hunian miliknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

    Kalaupun nanti menggunakan kendaraan umum, Bang Doel memilih menaiki MRT dari Stasiun Lebak Bulus, lalu turun di Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI.

    “Saya jauh lebih nyaman kalau saya ke kantor (Balaikota Jakarta) naik MRT. Saya naik dari (Stasiun MRT) Lebak Bulus, rumah saya di Lebak Bulus. Saya turun di (Stasiun MRT) HI, dijemput di sini (dengan mobil),” ujar dia.

    Rano menambahkan, transportasi umum di Jakarta saat ini jauh lebih baik, mulai dari hadirnya Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT) hingga Transjakarta.

    Sementara itu, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno berpendapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya 89,5 persen wilayah Jakarta. Cakupan itu sudah setara dengan kota-kota negara maju di dunia.

    Karena itu, menurut dia, sebagai percontohan nasional, kendaraan pribadi di Jakarta menggunakan BBM non subsidi, dilarang menggunakan BBM subsidi. “Ini agar akan semakin banyak warga Jakarta beralih menggunakan angkutan umum,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • MTI minta agar DKI perbanyak bus gratis untuk mudik

    MTI minta agar DKI perbanyak bus gratis untuk mudik

    pemerintah agar melarang masyarakat mudik membawa anak dengan sepeda motor karena kapasitas sepeda motor hanya diperuntukkan untuk dua penumpang

    Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta Pemprov DKI Jakarta memperbanyak bus gratis untuk mudik sehingga bisa mencegah masyarakat pulang kampung memakai sepeda roda dua.

    “Lebih bermanfaat perbanyak bus gratis,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno melalui pesan tertulis di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan sepeda motor tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh. Namun, dalam perkembangannya, sepeda motor kerap dipakai untuk perjalanan jarak jauh, terutama saat mudik Lebaran.

    Merujuk survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mengemukakan sepeda motor menduduki peringkat kedua pilihan pemudik setelah mobil pribadi.

    Tahun 2022, jumlah pemudik sepeda motor 14,9 juta orang (18,7 persen), lalu pada tahun 2023, sebanyak 25,13 juta orang (20,30 persen).

    Namun, pada tahun 2024, pilihan menggunakan sepeda motor menduduki peringkat keempat, yakni 31,12 juta orang (16,07 persen).

    “Masyarakat cenderung memakai transportasi umum, yaitu kereta antarkota dan bus antarkota,” kata Djoko.

    Dia juga mendesak pemerintah agar melarang masyarakat mudik membawa anak dengan sepeda motor karena kapasitas sepeda motor hanya diperuntukkan untuk dua penumpang.

    Selain itu, sambung dia, sepeda motor merupakan kendaraan yang paling berisiko atau rentan, karena tubuh kita tidak dilindungi oleh bagian kendaraan tersebut.

    “Membawa anak-anak menggunakan sepeda motor sangat rawan terhadap kecelakaan dan kesehatan anak. Melarang anak-anak mudik menggunakan sepeda motor, memang harus memperbanyak kapasitas mudik gratis menggunakan bus dan kereta api,” ujar dia.

    Sementara itu, di Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyiapkan sebanyak 293 armada bus mengangkut sebanyak 22.400 warga Jakarta yang akan mudik ke kampung halaman pada Lebaran tahun 2025. Jumlah ini lebih banyak ketimbang tahun lalu yakni 259 unit bus.

    Selain itu, Pemprov DKI juga kembali menyiapkan 10 armada truk untuk mengangkut kendaraan roda dua pemudik. Truk ini nantinya melayani kota-kota yang menjadi tujuan terbanyak para pemudik.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nasib Transportasi Publik Mengkhawatirkan, Sikap Menhub Dinilai Tidak Jelas

    Nasib Transportasi Publik Mengkhawatirkan, Sikap Menhub Dinilai Tidak Jelas

    JABAR EKSPRES – Kinerja 100 hari Presiden RI, Prabowo Subianto menjadi sorotan pasalnya, mulai dari arahan hingga program yang digaungkan cukup menimbulkan pro-kontra, termasuk di bidang transportasi publik.

    Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, saat ini nasib kendaraan umum kian mengkhawatirkan.

    “Hal ini bisa dilihat dari kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diwarnai dengan berhentinya operasional angkutan umum,” katanya kepada Jabar Ekspres, Senin (24/2).

    BACA JUGA: Efisiensi Anggaran jadi Perhatian, Pengamat Transportasi Sebut KNKT Perlu Dipisahkan sebagai Institusi Mandiri

    Djoko menerangkan, sejumlah kendaraan umum berhenti beroperasi seperti seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor dan Teman Bus Yogya.

    Selain itu, terancamnya operasional angkutan perintis juga dinilai mengkhawatirkan lantaran terkena dampak efisiensi anggaran.

    Padahal, lanjut Djoko, keberadaan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI itu amat diperlukan oleh saudara-saudara yang ada di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan masyarakat di seluruh Pulau Papua.

    Bagaimana tidak, layanan transportasi alias angkutan perintis tersebut menjadi satu-satunya armada angkutan umum yang tersedia.

    BACA JUGA: Dukung Asta Cita Presiden, Kereta Ekonomi PSO KAI Daop 2 Terus Diminati, Moda Transportasi Hemat yang Merakyat

    “Apabila layanan angkutan perintis tidak beroperasi, lalu dengan apa masyarakat di luar Jawa itu akan melakukan mobilitas?,” terangnya.

    Djoko menjelaskan, merosotnya layanan angkutan umum itu sebagai dampak dari sikap Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi yang dinilai tidak jelas.

    “Tidak jelas keberpihakannya terhadap layanan publik di daerah-daerah, sehingga ketika ada efisiensi hanya main potong saja tidak memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.

    BACA JUGA: Pengamat Sebut Layanan Perintis dan Subsidi Transportasi Dapat Pengaruhi Perekonomian

    Disampaikan Djoko, sedangkan Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dinilai lebih sibuk dengan urusan seremonial daripada mencari terobosan agar layanan publik di seluruh wilayah Indonesia dapat terjamin keberlangsungannya.

    Kondisi itu menjadi sinyal lemahnya semangat memperbaiki tata kelola transportasi publik dan dampaknya pada keselamatan transportasi itu sendiri.

  • Pengamat anjurkan Pemprov Jakarta bikin aplikasi ojek sendiri

    Pengamat anjurkan Pemprov Jakarta bikin aplikasi ojek sendiri

    Jadi para ojek, baik online atau pangkalan, tidak tergantung dari aplikator yang ada

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menganjurkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno membuat aplikasi ojek sendiri untuk melayani warganya.

    Menurut Djoko, keberadaan aplikasi ojek yang dikelola Pemprov dapat menyelesaikan masalah kesejahteraan yang beberapa waktu belakangan kerap dikeluhkan pengemudi bahkan berunjuk rasa menyusul potongan aplikator yang dinilai terlampau tinggi dan merugikan.

    “Pemprov Jakarta bisa membuat aplikasi sendiri. Jadi para ojek, baik online atau pangkalan, tidak tergantung dari aplikator yang ada,” ungkap Djoko saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, Djoko mengungkapkan aplikasi ojek yang dikelola Pemprov tersebut bisa mengambil hanya 10 potongan atau setengah dari maksimal potongan yang bisa diterapkan aplikator di Indonesia (20 persen).

    Maksimal potongan itu pun tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor.

    “Dengan aplikasi yang dikelola Pemprov itu, bisa ambil maksimal potongan 10 persen saja lah. Itu sangat membantu,” kata Djoko.

    Lebih lanjut, Pemprov Jakarta bisa menerapkan pelat kuning pada kendaraan para ojek yang ada, baik ojek online ataupun ojek pangkalan.

    “Artinya untuk ojek, bisa diterapkan pelat kuning. Saya enggak bilang ojol saja ya, tapi ojek pangkalan juga, pelat kuning. Masalah online itu hanya sistemnya. Ojek di Jakarta itu dibuatkan pelat kuning,” ujar Djoko.

    Menurutnya, dengan menjadikan para ojek berpelat kuning, mereka memiliki kejelasan legalitas dalam bekerja, kinerja mereka di lapangan juga lebih terkontrol dan utamanya bisa mengakses bahan bakar bersubsidi.

    Penetapan ojek berpelat kuning, kata Djoko, bisa diterapkan menyusul Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan sudah menerapkan hal tersebut.

    “Bisa dibuat, itu enggak sulit, bisa. Di Papua bisa, di Asmat, pelat kuning ojeknya, bisa. Ada perda di sana,” ungkap Djoko.

    Dengan demikian, kata Djoko, masalah bahan bakar subsidi yang juga digunakan oleh kalangan mampu dapat diatasi.

    “Kalau di Indonesia secara agregat, 93 persen bahan bakar bakar subsidi itu dimanfaatkan orang mampu. Hanya 3-4 persen oleh angkutan umum. Nah, dengan ojek jadi pelat kuning, bahan bakar subsidi ini bisa semakin jelas sasarannya, ojek dapat bahan bakar subsidi, kendaraan pribadi jangan,” papar Djoko.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program Mudik Gratis Motor Tak Efektif, Mending Tambah Bus dan Kereta Api – Page 3

    Program Mudik Gratis Motor Tak Efektif, Mending Tambah Bus dan Kereta Api – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengusulkan agar program mudik gratis sepeda motor yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui program Mudik Motor Gratis (Motis) lebih baik ditiadakan.

    Djoko menilai bahwa meskipun Motis telah diselenggarakan sejak 2014, kapasitasnya kurang dari 1 persen dari total pemudik sepeda motor, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya mengurangi pemudik sepeda motor.

    “Lebih bijak menambah kapasitas angkut bus dan kereta api gratis,” kata Djoko dalam tulisannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Setiap tahun dilakukan perhitungan proyeksi pemudik Lebaran berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.

    Pilihan menggunakan sepeda motor menduduki peringkat kedua setelah mobil pribadi. Pada 2022, jumlah pemudik berdasarkan jenis moda mencatat sepeda motor digunakan oleh 14,9 juta orang (18,7%). Pada 2023, jumlahnya meningkat menjadi 25,13 juta orang (20,30%). Namun, pada 2024, pilihan menggunakan sepeda motor turun ke peringkat keempat dengan 31,12 juta orang (16,07%).

    “Artinya, masyarakat sudah mulai beralih ke transportasi umum, seperti kereta antar kota dan bus antar kota,” tegas Djoko.

    Merujuk data kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan tahun 2024, kapasitas total tahun 2023 adalah 16.340 unit sepeda motor (Ditjenhubdat 800 unit, Ditjen Perkeretaapian 10.440 unit, dan Ditjenhubla 5.000 unit). Sementara pada 2024, kapasitas total meningkat menjadi 17.880 unit sepeda motor (Ditjenhubdat 900 unit, Ditjen Perkeretaapian 12.180 unit, dan Ditjenhubla 4.800 unit).

    Sepeda Motor Tidak Ramah untuk Mudik

    Menurut Djoko, sepeda motor tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh. Namun, dalam perkembangannya, sepeda motor kerap digunakan untuk perjalanan jarak jauh, terutama saat mudik Lebaran.

    Maraknya mudik menggunakan sepeda motor terjadi sejak tahun 2005, setelah adanya kebijakan pembelian sepeda motor secara kredit. Sebelumnya, untuk memperoleh sepeda motor harus membayar secara lunas.

    “Mudahnya mendapatkan sepeda motor menyebabkan produksi sepeda motor meningkat pesat,” ujarnya.

    Sebelum 2005, produksi sepeda motor masih di bawah 3 juta unit per tahun. Kini, jumlahnya telah mencapai lebih dari 8 juta unit per tahun, meningkat lebih dari dua kali lipat. Angka kecelakaan tertinggi pun berasal dari pengguna sepeda motor.

    Selama ini, program mudik gratis sepeda motor yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan sejak 2014 hanya mencakup kurang dari 1% dari total pemudik yang menggunakan sepeda motor.

    “Jadi, program ini tidak banyak berpengaruh terhadap pengurangan jumlah sepeda motor untuk mudik Lebaran,” katanya.

     

  • Pemerintah Harus Tegas Larang Pemudik Motor Membawa Anak Kecil

    Pemerintah Harus Tegas Larang Pemudik Motor Membawa Anak Kecil

    Jakarta –

    Pengamat transportasi Djoko Setijowarno kembali mengingatkan pemerintah agar mengeluarkan kebijakan tegas melarang pemudik motor membawa anak kecil. Kata Djoko, membawa anak kecil mudik menggunakan motor dan menempuh perjalanan jauh, akan menimbulkan banyak risiko keselamatan.

    Bulan Ramadan akan segera tiba. Selain persiapan fisik untuk menjalani ibadah puasa bagi umat muslim, mayoritas masyarakat di Indonesia juga akan melakukan persiapan mudik pada hari raya Idul Fitri nanti.

    Sepeda motor masih menjadi favorit masyarakat untuk mudik ke kampung halaman karena berbiaya murah. Pemerintah memang tidak bisa melarang warga mudik memakai motor. Tapi setidaknya pemerintah harus bisa tegas melarang pemudik bermotor yang membawa anak.

    “Secara resmi pemerintah harus melarang anak-anak dibawa orang tuanya menggunakan sepeda motor. Kapasitas sepeda motor hanya diperuntukkan buat dua penumpang,” buka pengamat transportasi Djoko Setijowarno dalam keterangan resminya.

    Djoko mengungkapkan, sepeda motor merupakan kendaraan yang paling berisiko atau rentan, karena tubuh kita tidak dilindungi oleh bagian kendaraan tersebut. Membawa anak-anak menggunakan sepeda motor sangat rawan terhadap kecelakaan dan kesehatan anak.

    “Hingga sekarang, pemerintah belum berani melarang resmi untuk tidak membawa anak mudik naik sepeda motor. Namun, ahli kesehatan tidak menyarankan membawa anak mudik menggunakan sepeda motor, karena berisiko tinggi bagi keselamatan anak,” terang Djoko.

    Ada beberapa risikonya, pertama, perkembangan motorik anak di bawah dua tahun belum memiliki perkembangan motorik yang kuat untuk berpegangan, kedua hipotermia, yaitu anak berisiko mengalami hipotermia atau kedinginan, ketiga kecelakaan, yakni risiko kecelakaan lalu lintas sangat tinggi bagi anak, keempat tergencet, anak berisiko tergencet di antara orang tua, kelima polusi, yakni anak berisiko terpapar polutan, dan keenam kelelahan dan stress, dengan perjalanan panjang berpotensi membuat anak menjadi kelelahan dan bahkan stres.

    “Melarang anak-anak mudik menggunakan sepeda motor, memang harus memperbanyak kapasitas mudik gratis menggunakan bus dan kereta api,” tukas Djoko.

    (lua/din)

  • Proyek PT Budi Agung Sentosa di Rancaekek Diduga Langgar Aturan, Truk Pengangkut Tanah Kotori Jalan Nasional!

    Proyek PT Budi Agung Sentosa di Rancaekek Diduga Langgar Aturan, Truk Pengangkut Tanah Kotori Jalan Nasional!

    JABAR EKSPRES –  Jalan Raya Bandung-Garut, di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung kondisinya berdebu. Diduga Jalan Nasional tersebut terkena tumpahan tanah proyek yang sedang dikerjakan oleh  PT Budi Agung Sentosa.

    Kondisi ini sempat viral di media sosial dan banyak mengundang komentar dari netizen yang menyebutnya seperti kondidi di gurun pasir.

    Berdasarkan pantauan langsung, truk pengangkut tanah yang berasal dari Proyek PT Budi Agung Sentosa hilir mudik membawa tanah.

    BACA JUGA: 194 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan di Jalur Tambang Parungpanjang, Dedi Mulyadi Berikan Solusi!

    Akan tetapi karena muatan berlebih, tanah tersebut sampai berceceran di tengah jalan. Sehingga mengakibatkan jalan menjadi berdebu dan menganggu pengguna jalan. Kondisi ini jelas sangat mengangu para pengguna jalan. Khususnya pengendara roda dua.

    Vikram, 29 tahun mengaku sangat terganggu ketika akan berangkat kerja dengan kondisi jalan berdebu itu. Sebab, meski sudah menggunakan pelindung, debu sering masuk ke mata.

    ‘’Ini kan sangat membahayakan karena bisa saja pengendara akan terganggu dengan kondisi jalan yang penuh dengan tanah itu,’’ kata dia.

    BACA JUGA: Pendapatan Parkir Kabupaten Bandung Masih Seret, BPK Berikan Catatan Penggunaan Tapping Box

    Menurut keterangan sejumlah warga di lokasi dekat proyek pembangunan, PT Budi Agung Sentosa dikabarkan sedang membangun pabrik baru.

    Sejumlah truk pengangkut pasir, sirtu, bebatuan hingga tanah terlihat hilir-mudik keluar-masuk area proyek yang ada di lokasi pabrik PT Budi Agung Santosa itu.

    Ketika dikonfirmasi terkait masalah ini Humas PT Budi Agung Sentosa Dewi Purnamasari enggan memberikan respon dan tidak menjawab telpon maupun WhatsApp Jabar Ekspres.

    BACA JUGA: 79 Titik Prostitusi Ada di Jabar, Tenyata Bekasi dan Indramayu Paling Banyak!

    Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, sebuah proyek harus mengantongi izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

    Dalam aturannya harus menyediakan kolam untuk membersihkan kendaraan. Sedangkan jalan yang dekat area proyek harus selalu dibersihkan agar tidak berdebu atau licin.

    BACA JUGA: Pemerintah Harus Hadir untuk Tangani Masalah Tempat Prostitusi di Jabar!

  • Menilik Pajak dan Identitas Fortuner Pelat Sipil Berstrobo Padahal Ada Patwal

    Menilik Pajak dan Identitas Fortuner Pelat Sipil Berstrobo Padahal Ada Patwal

    Jakarta –

    Viral mobil Fortuner pelat sipil memakai strobo yang menyala. Terlihat juga di depan mobil tersebut terdapat anggota patroli pengawalan (patwal).

    Video viral tersebut diunggah oleh akun instagram @dashcam_owners_indonesia. Disinyalir lokasinya berada di Jalan Ciawi-Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sistem arah lalu lintas juga terlihat one way ke arah bawah.

    Fortuner pelat B-1374-LO itu mengambil sisi paling kanan. Lampu hazard dan strobo menyala. Sebelumnya dalam rangkaian iringan, terdapat patwal yang berada paling depan.

    Menilik dari aplikasi Sapa Warga, pelat nomor Z-1374-LO itu punya identitas Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4×2 A/T warna hitam metalik. Mobil terdata berasal dari wilayah Tasikmalaya.

    Soal pajaknya terbilang tertib. Fortuner tahun pembuatan 2021 itu tidak menunggak pajak. Rinciannya sebagai berikut:

    – PKB Pokok: Rp 4.593.900
    – SWDKLLJ Pokok: Rp 143.000
    – Opsen PKB Pokok: Rp 3.032.000

    Total: Rp 7.768.900

    Seperti diketahui tidak semua kendaraan boleh menggunakan strobo. Kendaraan pribadi bukan kendaraan yang termasuk pengguna strobo sesuai undang-undang. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 59.

    Dijelaskan dalam pasal 59 ayat 1, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat atau sirene untuk kepentingan tertentu. Ada tiga warna lampu isyarat yang dimaksud dalam pasal 59 ayat 1 tersebut yakni merah, biru, dan kuning.

    Lalu dalam pasal 59 ayat 5 disebutkan daftar kendaraan yang boleh menggunakan lampu isyarat dan strobo sebagai berikut:

    a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

    b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan

    c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

    Ada sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dapat dipidana kurungan maksimal satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (pasal 287 ayat 4).

    Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, penyebab maraknya strobo dipakai oleh masyarakat kecil karena sanksi dari penggunaannya terlalu kecil.

    “Sanksi yang diberikan terlalu rendah dan sudah seharusnya masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi pidana dan denda harus ditinggikan, sehingga ada efek jera bagi yang melanggar aturan itu,” kata Djoko dalam keterangannya beberapa waktu yang lalu.

    (riar/rgr)