Tag: Djoko Santoso

  • Pertamina kelola perizinan anak usaha lewat inovasi digital

    Pertamina kelola perizinan anak usaha lewat inovasi digital

    Peluncuran inovasi digital perizinan Pertamina berbasis teknologi geospasial ArcGIS dalam Esri User Conference 2025 di San Diego, Amerika Serikat. (ANTARA/HO-Esri Indonesia)

    Pertamina kelola perizinan anak usaha lewat inovasi digital
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 19 Juli 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina (Persero) memperkenalkan inovasi digital terbaru dalam pengelolaan perizinan anak usaha melalui penerapan berbasis teknologi geospasial ArcGIS.

    “Kecerdasan data lokasi ini mendukung optimalisasi aset, menghindari risiko dikenai denda dan meningkatkan efisiensi lintas anak perusahaan. Ini bagian dari ‘roadmap’ Pertamina menuju tata kelola kelas dunia,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Inisiatif terobosan ini diluncurkan pada Esri User Conference 2025 di San Diego, Amerika Serikat, sebuah ajang global terkemuka yang mempertemukan para profesional dan organisasi dari seluruh dunia untuk mengeksplorasi kemajuan dalam sistem informasi geografis (GIS).

    Sistem inovatif ini dirancang untuk menjawab tantangan kompleksitas dan fragmentasi pengelolaan perizinan di seluruh anak perusahaan Pertamina. Melalui pendekatan terintegrasi, solusi geospasial ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap lebih dari 5.000 dokumen perizinan.

    Sistem ini tidak hanya menghadirkan dashboard visualisasi spasial, tetapi juga dilengkapi fitur chatbot pencarian berbasis teks dan sistem peringatan dini untuk masa berlaku izin. Fadjar mengatakan digitalisasi ini bukan sekadar menyimpan data izin, tapi bagaimana Pertamina bisa melihatnya secara spasial lokasi, status, hingga potensi kondisi ke depan dalam satu peta dinamis.

    Hingga fase pertama, lanjut Fadjar, sistem ini telah berhasil mengintegrasikan kebutuhan perizinan PT Pertamina Patra Niaga sebagai salah satu Subholding Pertamina dengan 322 dokumen perizinan strategis, termasuk PLO (Persetujuan Layak Operasi), KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), dan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) tanpa keterlambatan dalam proses sertifikasi ulang.

    Hasilnya, kata dia, Pertamina berhasil menghindari potensi biaya hingga 25 juta dolar AS, termasuk risiko reengineering dan dikenai denda.

    “Sistem ini menjadi terobosan penting bagi operasional kami—karena memungkinkan pemantauan status izin secara real-time, mengantisipasi kendala sejak dini, serta menjaga kelancaran operasional tanpa gangguan,” ucap Fadjar.

    Menurut dia, inisiatif ini membuktikan bahwa teknologi geospasial tidak hanya mendorong efisiensi internal, tetapi juga berperan penting dalam memastikan masa depan energi Indonesia yang aman dan berkelanjutan. Fadjar melanjutkan, kegiatan ini sejalan dengan yang Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penerapan inovasi teknologi.

    “Inovasi digitalisasi sistem ini diharapkan dapat berdampak pada kelancaran distribusi ketersediaan dan keterjangkauan energi,” kata Fadjar.

    Mendukung transformasi ini, Esri Indonesia menegaskan keunggulan adaptibilitas platform ArcGIS yang telah diterapkan oleh Pertamina.

    “Solusi geospasial ini menunjukkan bagaimana teknologi Esri dapat diadaptasi secara fleksibel untuk menjawab kebutuhan industri seperti pada industri migas energi, Teknologi geospasial kini berkembang jauh melampaui bukan hanya fungsi visualisasi, namun juga menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan strategis yang berbasis lokasi,” ujar Presiden Direktur Esri Indonesia Leslie Wong.

    Pertamina menargetkan penerapan sistem ini secara penuh pada Agustus 2025 dengan integrasi menyeluruh di seluruh sub-holding. Solusi ini menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya digitalisasi dan transformasi perusahaan, yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan efisiensi yang diusung BUMN energi nasional tersebut.

     

    Sumber : Antara

  • Pertamina Hemat US Juta Lewat Digitalisasi Perizinan Berbasis Geospasial

    Pertamina Hemat US$25 Juta Lewat Digitalisasi Perizinan Berbasis Geospasial

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memperkirakan dapat meningkatkan efisiensi lintas anak perusahaan melalui pengelolaan perizinan digital melalui berbasis teknologi geospasial, ArcGIS.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan digitalisasi ini bukan sekadar menyimpan data izin, tetapi bagaimana perseroan dapat melihatnya secara spasial lokasi, status, hingga potensi kondisi ke depan dalam satu peta dinamis.

    Dia menjelaskan kecerdasan data lokasi ini mendukung optimalisasi aset, menghindari risiko dikenai denda dan meningkatkan efisiensi lintas anak perusahaan.

    “Hasilnya dari fase pertama, Pertamina berhasil menghindari potensi biaya hingga US$25 juta, termasuk risiko reengineering dan dikenai denda,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (18/7/2025).

    Melalui pendekatan terintegrasi, solusi geospasial ini memungkinkan pemantauan secara real time terhadap lebih dari 5.000 dokumen perizinan.

    Hingga fase pertama, lanjut Fadjar, sistem ini telah berhasil mengintegrasikan kebutuhan perizinan PT Pertamina Patra Niaga sebagai salah satu Subholding Pertamina dengan 322 dokumen perizinan strategis, termasuk PLO (Persetujuan Layak Operasi), KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), dan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) tanpa keterlambatan dalam proses sertifikasi ulang.

    “Sistem ini menjadi terobosan penting bagi operasional kami karena memungkinkan pemantauan status izin secara real time, mengantisipasi kendala sejak dini, serta menjaga kelancaran operasional tanpa gangguan,” imbuhnya.

    Dia optimistis ke depannya teknologi geospasial tidak hanya mendorong efisiensi internal, tetapi juga berperan penting dalam memastikan masa depan energi Indonesia yang aman dan berkelanjutan.

    “Inovasi digitalisasi sistem ini diharapkan dapat berdampak pada kelancaran distribusi ketersediaan dan keterjangkauan energi” tambah Fadjar.

    Pertamina menargetkan penerapan sistem ini secara penuh pada Agustus 2025 dengan integrasi menyeluruh di seluruh sub holding.

  • ESDM & Pertamina Godok Aturan Impor Minyak AS Senilai Rp244 Triliun

    ESDM & Pertamina Godok Aturan Impor Minyak AS Senilai Rp244 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi rencana Indonesia impor minyak minyak, BBM dan LPG dari Amerika Serikat (AS) masih menunggu terbitnya payung hukum dari pemerintah. Rencana impor energi ini dilakukan usai adanya kesepakatan antara RI-AS terkait dengan tarif impor.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera rapat koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) guna membahas regulasi untuk impor minyak mentah dari Amerika Serikat (AS). Namun, dia belum dapat memastikan kapan aturan tersebut bakal rampung.

    Rencana impor energi dari AS itu tidak lepas dari kesepakatan tarif resiprokal yang sebelumnya dikenakan sebesar 32%. Kini, tarif itu telah turun menjadi 19%, sedangkan barang AS yang masuk ke RI tak dikenakan tarif.

    Namun, dari kesepakatan baru itu Indonesia setuju untuk membeli energi dari AS senilai US$15 miliar atau setara Rp244,28 triliun (asumsi kurs Rp16.285 per US$).

    Pertamina pun telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengimpor minyak mentah dari AS. Namun, perusahaan pelat merah itu masih menunggu dukungan regulasi atau payung hukum dari pemerintah untuk mengeksekusi impor itu.

    Terkait hal itu, Bahlil mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan Pihak Pertamina. Dia pun berjanji segera memberikan regulasi untuk restu impor minyak mentah dari AS.

    “Saya belum melakukan rapat teknis dengan Pertamina. Nanti setelah rapat teknis dengan Pertamina baru kami akan menyampaikan,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/7/2025).

    Selain itu, Bahlil kin mengungkapkan impor energi dari AS tak terbatas pada minyak mentah saja. Dia menyebut, pemerintah juga bakal mengimpor BBM dan LPG dari Negeri Paman Sam.

    “Dalam negosiasi itu salah satu materinya adalah proposal Indonesia kepada Amerika yang akan membeli kurang lebih sekitar US$10 miliar sampai US$15 miliar, LPG, kemudian BBM, dan crude,” ucapnya.

    Terkait potensi membengkaknya biaya logistik atas impor dari AS, dia mematikan pemerintah tetap melakukan perhitungan. Artinya, impor itu harus saling menguntungkan kedua belah pihak.

    “Semuanya kami akan hitung sesuai dengan harga keekonomian yang sama, harus saling menguntungkan dan kamu ingin negara kita juga harus mendapatkan harga yang seefisien mungkin,” ujarnya.

    Sebelumnya, VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan pihaknya telah meneken MoU dengan beberapa mitra AS untuk impor minyak mentah. Namun, untuk mengeksekusi hal tersebut pihaknya masih menunggu regulasi atau payung hukum dari pemerintah.

    Menurutnya, hal ini diperlukan agar proses impor itu dilakukan sesuai koridor tidak melawan hukum. 

    “Untuk melakukan itu [impor minyak mentah], kami perlu dukungan regulasi dari pemerintah untuk menjustifikasi, untuk melakukan pengadaan dari sana [AS],” kata Fadjar di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Kendati, Fadjar belum bisa merinci berapa volume minyak mentah yang bakal diimpor tersebut. Selain itu, dia juga belum bisa mengungkapkan MoU itu dijalani dengan perusahaan AS mana.

  • Menteri Bahlil tekankan impor migas dari AS harus seefisien mungkin

    Menteri Bahlil tekankan impor migas dari AS harus seefisien mungkin

    Kami ingin negara kami juga mendapatkan harga yang seefisien mungkin,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan, impor komoditas energi dari Amerika Serikat berupa minyak mentah dan LPG harus seefisien mungkin.

    “Semuanya akan kami hitung, sesuai dengan harga keekonomian yang sama,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Dia menekankan, Indonesia harus mendapatkan harga yang efisien apabila mengimpor komoditas energi dari AS, apabila dibandingkan dengan harga impor yang selama ini Indonesia dapatkan dari negara lain.

    Menurut Bahlil, kerja sama antara Indonesia dengan Amerika Serikat harus saling menguntungkan.

    “Kami ingin negara kami juga mendapatkan harga yang seefisien mungkin,” ucapnya.

    Bahlil menjelaskan bahwa nilai impor komoditas energi yang disepakati dalam negosiasi tarif resiprokal AS terhadap Indonesia berkisar di angka 10–15 miliar dolar AS atau sekitar Rp244 triliun.

    Belanja energi dari Amerika Serikat tersebut bertujuan untuk menyetarakan neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS, sebab defisit perdagangan menjadi salah satu alasan AS mengenakan tarif resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32 persen.

    Hasil dari negosiasi tersebut adalah turunnya tarif resiprokal AS terhadap Indonesia menjadi 19 persen.

    Sejauh ini, komoditas energi yang disepakati adalah minyak mentah (crude) dan LPG.

    “Dalam paket negosiasi itu, salah satu materi adalah proposal Indonesia kepada Amerika yang akan membeli kurang lebih sekitar 10–15 miliar dolar AS LPG, kemudian BBM dan crude (minyak mentah),” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan, Indonesia telah sepakat untuk belanja energi AS senilai 15 miliar dolar AS (sekitar Rp244 triliun), produk pertanian Amerika Serikat senilai 4,5 miliar dolar AS (sekitar Rp73,1 triliun), dan 50 jet Boeing.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, Pertamina sudah melakukan kerja sama berupa penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan mitra Pertamina di Amerika Serikat untuk pembelian minyak mentah.

    Pertamina juga berencana untuk meningkatkan impor gas yang dicairkan (Liquefied Petroleum Gas/LPG) dari Amerika Serikat menjadi 60 persen dari total impor LPG.

    Pada 2024, proporsi impor LPG dari Amerika Serikat sebesar 57 persen dari total impor LPG Pertamina.

    “Ekspektasinya, (impor LPG) naik ke 60-an persen secara bertahap,” kata Fadjar.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nggak Cuma Minyak Mentah, RI Bakal Borong BBM dari AS demi Tarif Trump

    Nggak Cuma Minyak Mentah, RI Bakal Borong BBM dari AS demi Tarif Trump

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut ada tiga komoditas energi yang akan diimpor dari Amerika Serikat (AS). Pembelian energi ini sejalan dengan hasil negosiasi tarif antara AS dan Indonesia

    Bahlil menerangkan, komoditas Energi yang diimpor dari AS yakni Liquefied Petroleum Gas (LPG), minyak mentah (crude), dan bahan bakar minyak (BBM). Untuk BBM, ia menyebut Indonesia sudah melakukan impor ke AS sejak lama.

    “LPG, crude, BBM. Memang selama ini kan kita impor BBM. (Dari AS?) Iya, iya. Kan ada tiga item, dan saya sudah sampaikan berkali-kali ya,” terang Bahlil kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/7/2025).

    Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM akan menindaklanjuti kesepakatan impor tiga komoditas tersebut dengan PT Pertamina (Persero). Adapun nilai transaksi yang disepakati dari impor energi kisaran US$ 10 miliar hingga US$ 15 miliar.

    “Proposal Indonesia kepada Amerika yang akan membeli kurang lebih sekitar US$ 10 miliar sampai US$ 15 miliar. LPG, kemudian BBM, dan Crude. Nah, dengan proses deal negosiasi ini, maka kami dari ESDM sudah harus melakukan langkah-langkah dalam rangka menindaklanjuti, dengan khususnya Pertamina,” terang Bahlil.

    Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkap, pihaknya siap untuk melakukan impor minyak mentah dan LPG dari AS. Ia menyebut, pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman dengan mitra AS untuk penyediaan minyak mentah.

    “Pertamina sendiri, memang kita sudah melakukan kerjasama MOU, bersifat MOU, dengan beberapa mitra kami di Amerika Serikat. Yang baru MOU itu baru optimalisasi untuk kerjasama pengadaan minyak mentah,” kata Fadjar di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Sementara untuk LPG, Fadjar mengatakan perusahaan sedang menjajaki impor LPG lebih banyak dari AS dan mengurangi dari negara lain. Ia mengatakan saat ini 57% dari total impor LPG Indonesia berasal dari AS, dan Pertamina berencana meningkatkan porsi ini hingga mencapai 60%.

    “LPG sampai per tahun 2024 kita sudah. Porsi impor LPG dari Amerika Serikat kita sudah cukup besar ya, 57%, dan memang ada penjajakan untuk peningkatan ke 60% nah itu akan kita jajaki juga,” jelasnya.

    Mengutip laporan CNN, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan dengan Indonesia, yang menetapkan tarif impor sebesar 19% untuk produk Indonesia yang masuk ke AS. Diketahui, sebelumnya tarif impor AS untuk Indonesia sebesar 32%.

    Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Indonesia setuju untuk membeli produk energi AS senilai US$ 15 miliar atau sekitar Rp 244 triliun (asumsi kurs Rp 16.271).

    (hns/hns)

  • Pertamina Perkenalkan Inovasi Sistem Perizinan Real-Time di Esri User Conference 2025

    Pertamina Perkenalkan Inovasi Sistem Perizinan Real-Time di Esri User Conference 2025

    Jakarta, Beritasatu.com — PT Pertamina (Persero) memperkenalkan inovasi digital terbaru dalam pengelolaan perizinan melalui penerapan berbasis teknologi geospasial ArcGIS. Inisiatif terobosan ini diluncurkan pada Esri User Conference 2025 di San Diego, Amerika Serikat (16/7/2025), sebuah ajang global terkemuka yang mempertemukan para profesional dan organisasi dari seluruh dunia untuk mengeksplorasi kemajuan dalam sistem informasi geografis (GIS).

    Sistem inovatif ini dirancang untuk menjawab tantangan kompleksitas dan fragmentasi pengelolaan perizinan di seluruh anak perusahaan Pertamina. Melalui pendekatan terintegrasi, solusi geospasial ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap lebih dari 5.000 dokumen perizinan. Sistem ini tidak hanya menghadirkan dashboard visualisasi spasial, tetapi juga dilengkapi fitur chatbot pencarian berbasis teks dan sistem peringatan dini untuk masa berlaku izin.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan digitalisasi ini bukan sekadar menyimpan data izin, tapi bagaimana kami bisa melihatnya secara spasial lokasi, status, hingga potensi kondisi kedepan dalam satu peta dinamis. 

    “Kecerdasan data lokasi ini mendukung optimalisasi aset, menghindari risiko dikenai denda dan meningkatkan efisiensi lintas anak perusahaan. Ini bagian dari roadmap Pertamina menuju tata kelola kelas dunia,” jelas Fadjar.

    Hingga fase pertama, lanjut Fadjar, sistem ini telah berhasil mengintegrasikan kebutuhan perizinan PT Pertamina Patra Niaga sebagai salah satu Subholding Pertamina dengan 322 dokumen perizinan strategis, termasuk PLO (Persetujuan Layak Operasi), KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), dan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) tanpa keterlambatan dalam proses sertifikasi ulang. Hasilnya, Pertamina berhasil menghindari potensi biaya hingga US$ 25 juta, termasuk risiko reengineering dan dikenai denda.

    “Sistem ini menjadi terobosan penting bagi operasional kami karena memungkinkan pemantauan status izin secara real-time, mengantisipasi kendala sejak dini, serta menjaga kelancaran operasional tanpa gangguan,” ungkap Fadjar.

    Menurut Fadjar, inisiatif ini membuktikan bahwa teknologi geospasial tidak hanya mendorong efisiensi internal, tetapi juga berperan penting dalam memastikan masa depan energi Indonesia yang aman dan berkelanjutan. Fadjar melanjutkan, kegiatan ini sejalan dengan yang Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo khususnya dalam penerapan inovasi teknologi.

    “Inovasi digitalisasi sistem ini diharapkan dapat berdampak pada kelancaran distribusi ketersediaan dan keterjangkauan energi,” tambah Fadjar.

    Mendukung transformasi ini, Esri Indonesia menegaskan keunggulan adaptibilitas platform ArcGIS yang telah diterapkan oleh Pertamina.

    “Solusi geospasial ini menunjukkan bagaimana teknologi Esri dapat diadaptasi secara fleksibel untuk menjawab kebutuhan industri seperti pada industri Migas energi, Teknologi geospasial kini berkembang jauh melampaui bukan hanya fungsi visualisasi namun juga menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan strategis yang berbasis lokasi,” ujar Presiden Direktur Esri Indonesia Leslie Wong.

    Pertamina menargetkan penerapan sistem ini secara penuh pada Agustus 2025 dengan integrasi menyeluruh di seluruh sub-holding. Solusi ini menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya digitalisasi dan transformasi perusahaan, yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan efisiensi yang diusung BUMN energi nasional tersebut.

  • Bakal Tambah Impor Minyak & LPG dari AS, Begini Persiapan Pertamina

    Bakal Tambah Impor Minyak & LPG dari AS, Begini Persiapan Pertamina

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) sedang bersiap-siap untuk mengimpor minyak mentah (crude) dan liquefied petroleum gas (LPG) dari Amerika Serikat (AS). Rencana ini sebagai bagian dari negosiasi tarif dagang antara pemerintah Indonesia dengan AS.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan bahwa Pertamina telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah mitra di AS untuk pengadaan minyak mentah dan penambahan porsi LPG.

    “Jadi kalau dari Pertamina nya sendiri, memang kita sudah melakukan kerja sama MoU, bersifat MoU, dengan beberapa mitra kami di Amerika Serikat,” ujar Fadjar di Jakarta, dikutip Jumat (18/7/2025).

    Menurut Fadjar, untuk porsi impor LPG dari AS sendiri hingga saat ini sudah mencapai 57% dan tengah dijajaki untuk dapat dinaikkan menjadi 60%. Meski demikian, dari segi volume dan nilai kontrak ia belum dapat membeberkannya.

    “Jadi yang penting kita mendukung pemerintah, kita kontribusi Pertamina ke pemerintah yang melalui kerja sama itu,” tambahnya.

    Di sisi lain, Fadjar mengungkapkan rencana impor minyak mentah juga akan dilakukan secara bertahap. Mengingat hal tersebut bergantung pada kebutuhan dalam negeri, kesiapan kilang, dan kapasitas fiskal.

    “Masih terbuka sifatnya, jadi nanti akan terlihat kebutuhan, kemudian kapasitas fiskal kita juga, dan kesiapan kilang-kilang kita juga nanti untuk menampung. Tapi intinya peluangnya ada untuk peningkatan, mulai minyak mentah dan LPG,” katanya.

    Untuk mendukung kegiatan impor minyak dan LPG dari Negeri Paman Sam itu, Pertamina memerlukan adanya payung hukum yang kuat. “Nah, untuk melakukan itu kita perlu dukungan regulasi dari pemerintah, untuk menjustifikasi bahwa kita bisa melakukan pengadaan dari sana,” tegas Fadjar.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pertamina kembangkan aplikasi hijau “Greenomina” untuk hitung emisi

    Pertamina kembangkan aplikasi hijau “Greenomina” untuk hitung emisi

    Transformasi energi bukan hanya soal mengganti bahan bakar fosil dengan energi baru terbarukan (EBT), tapi juga soal mengubah perilaku, kesadaran, dan budaya perusahaan maupun masyarakat…,

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) mengembangkan aplikasi hijau bernama “Greenomina” untuk menghitung emisi karbondioksida, serapan emisi, bahkan memfasilitasi perdagangan emisi karbon (carbon trading).

    “Transformasi energi bukan hanya soal mengganti bahan bakar fosil dengan energi baru terbarukan (EBT), tapi juga soal mengubah perilaku, kesadaran, dan budaya perusahaan maupun masyarakat. Greenomina adalah alat sekaligus gerakan untuk mendekatkan isu iklim ke kehidupan sehari-hari,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Melalui Greenomina, Pertamina membangun ekosistem masyarakat yang sadar lingkungan, mulai dari mengajak pekerja melakukan efisiensi energi, pelari pada ajang Pertamina Eco RunFest bisa memperhitungkan emisinya untuk dikonversi menjadi bebas karbon, hingga perhitungan emisi dari penumpang pesawat dan mengimbangi emisinya masing-masing.

    Langkah ini, lanjut dia, memperluas ekosistem dekarbonisasi dari internal dan eksternal, serta memperkuat posisi Pertamina sebagai kontributor aktif dalam ekonomi karbon.

    Greenomina, singkatan dari Green and Net Zero Emission Pertamina, merupakan aplikasi kalkulasi emisi karbon yang dikembangkan oleh empat perwira muda Pertamina.

    Aplikasi tersebut memungkinkan individu dan institusi menghitung emisi karbon dari berbagai aktivitas seperti perjalanan, penginapan, penggunaan listrik dan air, konsumsi makanan, hingga limbah, yang kemudian dapat dikompensasi dengan skema kredit karbon.

    Sejak Januari 2025, Greenomina telah digunakan untuk program Carbon Neutral Business Trip Pertamina, yakni perhitungan emisi dari aktivitas perjalanan dinas pekerja Pertamina. Hingga kini, lebih dari 10.000 perjalanan dinas telah diukur emisinya lewat aplikasi ini.

    Fadjar berharap, Greenomina dapat menjadi platform komersial berkelanjutan. Aplikasi ini membantu berbagai perusahaan yang ingin mengembangkan bisnis carbon-neutral dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

    Pada akhirnya, lanjut dia, Greenomina tidak hanya memperkuat komitmen Pertamina terhadap target net zero emission 2060 Pemerintah Indonesia, tetapi juga menjadi penggerak perubahan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen, komunitas, dan generasi muda Indonesia.

    “Aplikasi ini memberikan kesadaran bagi masyarakat bahwa setiap orang bisa mengetahui emisi karbon dari aktivitas hariannya dan punya peran dalam mengurangi dampak lingkungan,” ucap Fadjar.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Tunggu Regulasi Pemerintah untuk Impor Minyak AS

    Pertamina Tunggu Regulasi Pemerintah untuk Impor Minyak AS

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) meminta dukungan regulasi dari pemerintah untuk segera merealisasikan impor minyak mentah dari Amerika Serikat (AS).

    Adapun, impor minyak mentah dari Negeri Paman Sam tidak lepas dari upaya negosiasi RI yang akhirnya membuat Presiden AS Donald Trump menurunkan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%.

    Dalam kesepakatan baru itu Indonesia setuju untuk membeli energi dari AS senilai US$15 miliar atau setara Rp244,28 triliun (asumsi kurs Rp16.285 per US$), termasuk minyak mentah.

    VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan pihaknya telah menekan nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa mitra AS untuk impor minyak mentah. Namun, untuk mengeksekusi hal tersebut pihaknya masih menunggu regulasi atau payung hukum dari pemerintah.

    Menurutnya, hal ini diperlukan agar proses impor itu dilakukan sesuai koridor tidak melawan hukum.

    “Untuk melakukan itu [impor minyak mentah], kami perlu dukungan regulasi dari pemerintah untuk menjustifikasi, untuk melakukan pengadaan dari sana [AS],” kata Fadjar di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Kendati, Fadjar belum bisa merinci berapa volume minyak mentah yang bakal diimpor tersebut. Selain itu, dia juga belum bisa mengungkapkan MoU itu dijalani dengan perusahaan AS mana.

    Namun, Fadjar mengungkapkan bahwa Pertamina juga bakal mengimpor Liquified Petroleum Gas (LPG) dari AS. Dia menuturkan Pertamina sampai 2024 lalu telah mengandalkan AS sebagai pemasok utama dengan porsi sekitar 57%.

    Adapun, pasca-kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, Pertamina berencana menggeser porsi impor LPG dari beberapa negara menjadi ke AS. Dengan begitu, AS bakal memegang porsi 60% terhadap pasokan LPG di Indonesia.

    “LPG sampai per 2024 kita sudah porsi impor LPG dari AS sudah cukup besar ya, 57% dan memang ada penjajakan untuk peningkatan ke 60%, itu akan kita jajaki,” kata Fadjar.

    Lebih lanjut, Fadjar menuturkan, pengalihan impor tersebut juga bakal mempertimbangkan banyak hal, mulai dari kebutuhan di dalam negeri, kapasitas fiskal, hingga kesiapan kilang-kilang kelolaan Pertamina untuk menampung minyak mentah dari AS.

    “Jadi nanti akan terlihat kebutuhan, kapasitas fiskal kita juga, dan kesiapan kilang untuk menampung. Tapi intinya, peluangnya ada untuk peningkatan mulai dari minyak mentah dan LPG,” jelasnya.

    Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa Indonesia bakal dikenakan tarif sebesar 19% atau lebih rendah dari yang sebelumnya 32%. Dengan kata lain, barang-barang Indonesia yang masuk ke AS bakal dikenakan tarif 19%, sementara barang-barang dari AS yang masuk ke Indonesia, tidak akan dikenai tarif sama sekali.

    Keputusan tersebut disampaikan Trump usai dilakukannya serangkaian proses negosiasi antara kedua negara hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Namun, ada sejumlah syarat yang diajukan AS ke Indonesia. 

    “Mereka [Indonesia] membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (16/7/2025).

  • Pertamina Eco RunFest 2025 Usung Tema Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

    Pertamina Eco RunFest 2025 Usung Tema Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina Eco RunFest 2025 bertajuk Energizing The Unity dengan konsep Gaya hidup berkelanjutan dan ramah lingkungan akan diselenggarakan pada 23 November 2025 di Istora Senayan Jakarta.

    Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita mengatakan, konsep energi bersih, ramah lingkungan berkelanjutan berangkat dari keberhasilan menyelenggarakan Pertamina Eco RunFest tahun 2024, dengan mengelola hampir 7 ton sampah dan diolah menjadi produk baru yakni kompos dan pakan ternak serta bahan bakar alternatif untuk residu yang tidak dapat di daur ulang melalui kerja sama Waste4Change.

    “Selama penyelenggaraan Pertamina Eco RunFest 2025 dipastikan sampah dikelola dengan baik, sehingga lingkungan bersih,” jelas Arya.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, melalui Pertamina Eco RunFest 2025, kami turut mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. “Kami turut memberikan edukasi limbah organik dan anorganik di area rute lari maupun area festival bersama mitra Waste4Change,” ujar Fadjar.

    Tahun ini, lanjut Fadjar, Pertamina Eco RunFest 2025 juga menggandeng komunitas Greeners dengan menghadirkan kelas kreatif daur ulang limbah plastik, tekstil, dan organik untuk para pengunjung, serta menampilkan Art Installations dari bahan recycle.

    “Pertamina Eco RunFest 2025 juga ikut mengedukasi masyarakat untuk melakukan proses upcycling dengan merubah sisa-sisa kain pada industri garmen dan limbah plastik menjadi produk yang lebih bermanfaat,“ terang Fadjar.

    Jadi, lanjut Fadjar, melalui Pertamina Eco RunFest 2025, kami mengajak peserta dan pengunjung untuk menjadi bagian dalam mewujudkan energi bersih dengan mengolah dan menjadikan limbah-limbah seperti celana bekas, kain perca, dan plastik bisa dijadikan barang-barang yang bermanfaat.

    Masyarakat dapat membeli tiket Pertamina Eco RunFest 2025 mulai 21 Juli 2025 melalui aplikasi My Pertamina.

    Informasi lebih lanjut seputar kegiatan Pertamina Eco Runfest 2025 silahkan kunjungi platform media sosial @pertamina.ecorunfest