Xcloud.id

Tag: Djarot Saiful Hidayat

  • Melihat Momen Effendi Simbolon Mendukung RK yang Berujung Pemecatan dari PDIP – Page 3

    Melihat Momen Effendi Simbolon Mendukung RK yang Berujung Pemecatan dari PDIP – Page 3

    Ada empat poin keputusan dalam surat pemberhentian Effendi Simbolon tersebut. Satu, memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Effendi Muara Sakti Simbolon (Effendi Simbolon) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Dua, melarang saudara dalam diktum satu melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Tiga, DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada kongres partai.

    Empat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

    Sebagai informasi, surat tersebut dibenarkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat saat ditanya melalui pesan singkat.

    “Benar,” tulis Djarot, Sabtu (30/11/2024).

    Saat ditanya alasan pemecatan terhadap yang bersangkutan, Djarot menjelaskan terhadap yang bersangkutan telah melanggar kode etik dan AD/ART partai.

    “Melanggar kode etik, disiplin dan AD/ART partai,” ungkap Djarot.

    Diketahui, Effendi saat Pilkada Jakarta 2024 mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono.

  • Reaksi Effendi Simbolon Dipecat dari PDIP: Semoga Tuhan Berkati

    Reaksi Effendi Simbolon Dipecat dari PDIP: Semoga Tuhan Berkati

    Jakarta, Beritasatu.com – Effendi Simbolon dipecat PDIP dari keanggotaan partai karena tidak mendukung Pramono-Rano pada Pilkada Jakarta 2024. Effendi Simbolon memberikan reaksi singkat atas pemecatan tersebut.

    Reaksi itu disampaikan Effendi Simbolon kepada Beritasatu.com, Sabtu (30/11/2024), saat dikonfirmasi soal pemecatan PDIP. Balasan pesan singkat yang disampaikan Effendi kepada Beritasatu.com berupa stiker bergambar dirinya bersimpuh di depan Paus Fransiskus saat berkunjung ke Indonesia. Stiker itu juga bertuliskan, “Semoga Tuhan Berkati.”

    Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia berlangsung pada Selasa (3/9/2024) hingga Jumat (6/9/2024). Saat tiba di Indonesia, Effendi Simbolon salah satu pejabat yang ikut menyambut Paus di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

    Saat dikonfirmasi kembali soal pemecatan oleh PDIP, Effendi Simbolon belum merespons hingga berita ini ditayangkan. Pemecatan Effendi Simbolon dibenarkan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat. Dia mengaku, Effendi dipecat karena melanggar kode etik dan disiplin partai.

    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik, disiplin partai, dan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Effendi Simbolon dipecat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 1648/KPTS/DPP/XI/2024. Effendi dipecat karena dinilai tidak mengindahkan instruksi DPP PDIP terkait rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDIP pada Pilkada 2024 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (RK-Suswono).

    Sikap politik Effendi Simbolon itu, menurut DPP PDIP, merupakan bentuk pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan PDIP, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

    “Oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Effendi Muara Sakti Simbolon dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” tulis surat tersebut.

    Terkait pemecatan tersebut, Effendi Simbolon dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP. DPP PDIP menyatakan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan itu dalam kongres partai dan syarat tersebut berlaku sejak ditetapkan.

    Surat pemecatan Effendi Simbolon ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (28/11/2024).

  • Reaksi Effendi Simbolon Dipecat dari PDIP: Semoga Tuhan Berkati

    PDIP Pecat Effendi Simbolon karena Tak Dukung Pramono-Rano pada Pilkada Jakarta 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Effendi Simbolon resmi dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Effendi Simbolon dipecat karena tidak mendukung pasangan calon (paslon) yang diusung partainya, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) pada Pilkada Jakarta 2024.

    Effendi Simbolon diketahui mendukung paslon Ridwan Kamil-Suswono. Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat membenarkan pemecatan Effendi Simbolon.

    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik, disiplin partai, dan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Effendi Simbolon dipecat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 1648/KPTS/DPP/XI/2024. Effendi dipecat karena dinilai tidak mengindahkan instruksi DPP PDIP terkait rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDIP pada Pilkada 2024 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (RK-Suswono).

    Sikap politik Effendi Simbolon itu, menurut DPP PDIP, merupakan bentuk pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan PDIP, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

    “Oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Effendi Muara Sakti Simbolon dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” tulis surat tersebut.

    Terkait pemecatan tersebut, Effendi Simbolon dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP. DPP PDIP menyatakan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan itu dalam kongres partai dan syarat tersebut berlaku sejak ditetapkan.

    Surat pemecatan Effendi Simbolon ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (28/11/2024).

    Effendi Simbolon yang dikonfirmasi terkait pemecatan oleh PDIP, hingga kini belum merespons.

  • Dukung Ridwan Kamil, Effendi Simbolon Resmi Dipecat PDI-P

    Dukung Ridwan Kamil, Effendi Simbolon Resmi Dipecat PDI-P

    Dukung Ridwan Kamil, Effendi Simbolon Resmi Dipecat PDI-P
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – PDI-P resmi memecat
    Effendi Simbolon
    sebagai kader karena memberikan dukungan kepada pasangan
    Ridwan Kamil
    -Suswono di
    Pilkada
    Jakarta 2024. Diketahui, PDI-P mengusung pasangan Pramono Anung-Rano Karno di
    pilkada
    tersebut.
    Adapun kabar pemecatan Effendi dibenarkan oleh Ketua DPD PDI-P Djarot Syaiful Hidayat, Sabtu (30/11/2024).
    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari partai,” kata Djarot saat dihubungi, Sabtu.
    Ia mengonfirmasi, pemecatan itu dilakukan usai Effendi dinilai melanggar kode etik.
    “Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin dan AD/ART partai,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Effendi Muara Sakti Simbolon kembali menjadi sorotan publik setelah menghadiri pertemuan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, pada Senin (18/11/2024) malam.
    Dalam acara yang berlangsung di wilayah Cempaka Putih, Jakarta, tersebut, Effendi terlihat mengenakan kemeja hitam.
    Dia sempat berjabat tangan dengan Ridwan Kamil saat namanya disebut sebagai kader PDI-P yang mendukung calon gubernur tersebut.
    Nama Effendi bahkan sempat disapa oleh Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono, Ahmad Riza Patria. Riza bilang, kader
    PDI Perjuangan
    itu mendukung Ridwan.
    “Di sini ada spesial Pak Jokowi, dari PDI Perjuangan ada Effendi Simbolon. Ini kader PDI Perjuangan yang mendukung Ridwan Kamil,” ujar Riza di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin.
    Di penghujung acara, nama Effendi kembali disinggung oleh Ridwan Kamil.
    “Di belakang saya ada Pak Effendi Simbolon, (tadi) mendeklarasikan 7.000 (dukungan dari) orang-orang Batak, beliau dari partai mana kita semua tahu kan,” kata Ridwan usai acara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Pecat Effendi Simbolon yang Dukung RK-Suswono di Pilkada Jakarta – Page 3

    PDIP Pecat Effendi Simbolon yang Dukung RK-Suswono di Pilkada Jakarta – Page 3

    Saat ditanya alasan pemecatan terhadap yang bersangkutan, Djarot menjelaskan terhadap yang bersangkutan telah melanggar kode etik dan AD/ART partai.

    “Melanggar kode etik, disiplin dan AD/ART partai,” ungkap Djarot.

    Diketahui, Effendi saat Pilkada Jakarta 2024 mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono.

  • PDIP Pecat Effendi Simbolon Usai Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub DKI

    PDIP Pecat Effendi Simbolon Usai Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub DKI

    GELORA.CO – DPP PDIP memecat Effendi Simbolon sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih.

    Pemecatan itu dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat.

    “Benar, yang bersangkutan sudah dipecat dari partai,” kata Djarot, saat dikonfirmasi, Sabtu (30/11/2024).

    Djarot menjelaskan, Effendi Simbolon terbukti melanggar etik karena mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono.

    Padahal, kata dia, PDIP mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel di Pilkada Jakarta.

    “Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin dan AD/ART partai,” ucap mantan anggota DPR RI ini.

    Surat pemecatan terhadap Effendi Simbolon ditetapkan PDIP pada Kamis, 28 November 2024 lalu.

    Surat itu diteken Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto.

  • Berakhirnya Dominasi PKS di Jakarta dan Depok… Megapolitan 29 November 2024

    Berakhirnya Dominasi PKS di Jakarta dan Depok… Megapolitan 29 November 2024

    Berakhirnya Dominasi PKS di Jakarta dan Depok…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai kekuatan dominan di sejumlah wilayah, menghadapi kenyataan pahit dalam Pilkada 2024.
    Di Depok dan Jakarta, dua kota penting yang menjadi barometer kekuatan politik PKS, partai ini gagal mempertahankan posisi mereka.
    Kekalahan pada hasil sementara berdasarkan hitung cepat atau
    quick count
    menandakan berakhirnya era kejayaan PKS di kedua wilayah tersebut, yang sebelumnya menjadi lumbung suara.
    “Hasil Pilkada kali ini memang menjadi awan kelabu bagi PKS. Kedigdayaan politik PKS tidak terlihat, bahkan sebaliknya, rontok di banyak tempat,” ujar pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Jumat (29/11/2024).
    Di Jakarta, PKS mendukung pasangan
    Ridwan Kamil
    dan
    Suswono
    dalam Pilkada 2024, bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
    Meskipun memiliki sosok Ridwan Kamil yang populer, mereka hanya mampu meraih 40,02 persen suara, jauh tertinggal dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang memperoleh 49,49 persen suara berdasarkan hasil
    quick count
    Litbang Kompas.
    “Di Jakarta juga demikian, kesaktian PKS tidak terlihat. Tampaknya banyak konstituen PKS yang kecewa dengan batalnya PKS mendukung Anies Baswedan. Bagi banyak pemilih Muslim Jakarta, Anies sudah dianggap sebagai maskot,” kata Zaki.
    Hasil ini berbeda dengan Pilkada 2017, ketika PKS bersama Partai Gerindra mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
    Anies-Sandi bersaing melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
    Ahok-Djarot diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Sementara Agus-Sylvi diusung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan.
    Pasangan Anies-Sandi, yang merupakan calon nomor urut tiga, memenangkan Pilkada dengan perolehan suara 57,96 persen. Sementara itu, pasangan Ahok-Djarot meraih 42,04 persen suara.
    Zaki menilai, ada beberapa faktor yang membuat hasil Pilkada Jakarta 2017 dan 2024 berbeda, salah satunya sosok yang menjadi calon orang nomor satu di Jakarta.
    “Sosok Ridwan Kamil, dengan PKS selama ini, juga tidak cukup dekat. Nama Suswono sendiri juga kurang populer di internal PKS dan sulit menjadi magnet politik yang mampu menggerakkan pemilih Muslim,” kata Zaki.
    Meskipun hasil Pilkada Jakarta 2024 belum final, karena masih menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka ini jelas menunjukkan dukungan PKS di Jakarta tidak sekuat yang diharapkan.
    Sementara itu, di Depok, PKS harus menerima kenyataan pahit lainnya. Calon wali kota dan wakil wali kota Depok yang diusung oleh PKS,
    Imam Budi Hartono
    dan Ririn Farabi A Rafiq, kalah telak dari pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmanysah yang diusung oleh Koalisi Depok Perubahan Maju.
    Berdasarkan hasil
    quick count
    VoxPol Center,
    Imam-Ririn
    hanya memperoleh 46,81 persen suara, sedangkan Supian-Chandra meraih 53,19 persen. Kekalahan ini mengakhiri 18 tahun dominasi PKS di Kota Depok, yang sebelumnya menjadi basis kuat partai tersebut.
    “PKS dikenal sebagai partai petahana yang kuat di Depok, namun ternyata tidak mampu mempertahankan kekuasaannya,” kata Zaki.
    Kekalahan ini, lanjut Zaki, menjadi bukti bahwa dominasi PKS tidak lagi sekuat dulu, bahkan di wilayah yang secara historis dikuasai oleh mereka.
    Zaki Mubarak juga menyebutkan bahwa kekalahan PKS ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi partai tersebut.
    “Kekalahan di banyak tempat dalam pilkada harus menjadi pelajaran penting bagi survival PKS ke depan,” ungkapnya.
    PKS perlu melakukan peremajaan kepemimpinan dan menghadirkan sosok pemimpin muda yang lebih moderat, modern, dan inklusif agar bisa menjangkau pemilih Muslim lintas golongan dan ceruk pemilih yang lebih luas.
    Bagi PKS, kekalahan ini jelas menjadi tantangan besar. Tidak hanya di Depok dan Jakarta, namun juga di beberapa daerah lainnya.
    Kekalahan ini mengisyaratkan bahwa PKS harus merespons perubahan zaman dengan lebih adaptif agar tetap menjadi pemain penting dalam kancah politik nasional.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Soroti Sisi Gelap Demokrasi RI: Ada Cawe-Cawe hingga Partai Coklat

    PDIP Soroti Sisi Gelap Demokrasi RI: Ada Cawe-Cawe hingga Partai Coklat

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung soal sisi gelap demokrasi RI, seperti dari cawe-cawe Jokowi hingga Partai Coklat (Parcok). 

    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa menurut PDIP, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 kemarin sangat mengkhawatirkan lantaran terdapatnya sisi-sisi gelap demokrasi.

    “Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah Ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai coklat, dan yang ketiga PJ kepala daerah, dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi” tutur Hasto dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (28/11/2024).

    Kemudian, para ketua DPP mulai menjelaskan soal ‘kegelapan demokrasi’ yang dimaksud secara bergantian. Contohnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menuturkan soal kecurangan Bobby Nasution.

    “Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat, bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa,” terangnya.

    Djarot kemudian menyebutkan soal intimidasi parcok kepada pemerintah desa di Sumatra Utara untuk menjadi timses di pemungutan suara dan oknum di polsek untuk mengamankan suara. Mereka juga tak berani bercerita.

    Kemudian, ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga menuturkan bahwa ia menemukan sejumlah anomali yang terjadi di Pilkada Banten, yakni pada pasangan Airin Rachmy Diany-Ade Sumardi.

    Diungkapkan olehnya, Atas arahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Basarah akan bersikap atas anomali-anomali yang diberikan dengan melakukan legal action.

    Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus juga menuturkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus dievaluasi. Ia mengatakan bahwa Listyo adalah orang yang paling bertanggungjawab usai oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.

    “Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya,” ucap Deddy.

    Dia juga menuturkan bahwa di dalam DPR, baik pada Komisi II maupun pada Komisi III sudah mensinyalir hal ini.

    “Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum,” ucapnya.

    Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan Adian Napitupulu juga sempat menuturkan soal potensi kerugian negara lantaran adanya politik uang pada Pilkada 2024. Dikatakan, dia mendeteksi politik uang digunakan untuk menumbangkan calon kepala daerah yang diusung PDIP.

  • Timses Bobby Siap Hadapi Laporan PDIP soal Dugaan Kecurangan Pilkada Sumut

    Timses Bobby Siap Hadapi Laporan PDIP soal Dugaan Kecurangan Pilkada Sumut

    Jakarta –

    Ketua Tim Pemenangan Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut 2024, Hinca Pandjaitan, merespons rencana PDI Perjuangan (PDIP) melapor ke Bawaslu terkait dugaan kecurangan di Pilkada Sumatera Utara (Sumut). Hinca siap menghadapi laporan tersebut.

    “Biasa saja. Kita hadapi,” kata Hinca kepada wartawan, Kamis (28/11/2024).

    Hinca mengatakan pihaknya akan mengikuti prosesnya. Dia mempersilakan kubu PDIP membuktikan dugaan kecurangan di Pilkada Sumut tersebut.

    “Proses yang ada kita ikuti. Silahkan saja. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebutkan ada sejumlah dugaan kecurangan di Pilkada Sumut. PDIP segera melaporkan dugaan kecurangan itu ke Bawaslu.

    “Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti baik itu beberapa bentuk video rekaman kemudian surat menyurat rencananya semua dan melaporkan kepada Bawaslu,” kata Djarot dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11).

    “Persoalannya adalah di dalam memenangkan proses demokrasi dalam negara apakah kira-kira demokrasi nilai-nilai demokrasi, norma-norma negara itu bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak, apakah di dalam memenangkan pasangan calon tertentu itu juga menempatkan ada etika moral dalam diri seseorang,” tuturnya.

    Adapun dugaan kecurangan yang dimaksud Djarto dalam Pilkada Sumut terkait penggunaan bansos. Selain itu, dia juga menyebutkan ada sejumlah tekanan kepada paslon usungan PDIP, yaitu Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

    (fas/aud)

  • Endah Subekti Berani Lawan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024, Hasto Kristiyanto Sebut Kini Menangkan Pilkada Gunungkidul

    Endah Subekti Berani Lawan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024, Hasto Kristiyanto Sebut Kini Menangkan Pilkada Gunungkidul

    Politikus kelahiran Yogyakarta ini juga mengulas kemenangan kader PDIP Masinton Pasaribu di Tapanuli Tengah (Tapteng).

    Menurut Hasto, Masinton juga menjadi simbol perlawanan terhadap Jokowi dan rakyat memberikan dukungan besar pada Pilkada Tapteng 2024. “Oleh karena itulah, secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDIP hanya menang di enam gubernur, sekarang kami memenangi 14 provinsi dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar lima, kemudian sekarang menjadi sembilan,” kata dia.

    Hasto kemudian memerinci daerah yang dimenangi PDIP pada pilkada serentak 2024, yakni Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Hasto kemudian mengungkapkan alasan PDIP bisa menang mutlak di Bumi Cenderawasih pada pilkada serentak 2024. “Jadi, mengapa PDIP banyak menang di Papua, karena Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan, mereka itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua, sehingga mereka memiliki respons dengan memenangkan PDIP,” kata Hasto.

    Sejumlah pengurus dari DPP PDIP, seperti Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Deddy Sitorus, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy tampak mendampingi Hasto menyampaikan keterangan. (fajar)